Ma’ruf Yakin Jokowi Tak Ada Persiapan Jelang Debat

Serang – Debat kedua calon presiden pada pukul 20.00 WIB nanti akan mengambil tema infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan. Tema ini, dinilai oleh Cawapres Ma’ruf Amin sebagai bidang yang dikuasai oleh Jokowi. Tanpa persiapan pun, ia yakin pasangannya itu bisa unggul.

“Saya kira Pak Jokowi sudah tanpa persiapan pun sudah siap. Karena beliau sudah siap betul, beliau menguasai,” kata Ma’ruf Amin kepada wartawan di GOR Maulana Yusuf Serang, Banten, Minggu (17/2/2019).

Karena di debat nanti hanya mempertemukan dua capres antar Jokowi versus Prabowo, Ma’ruf akan tetap memberikan dukungan di lokasi debat. Tak ada catatan atau masukan khusus yang diberikan olehnya kepada Jokowi.

“Saya Insyaallah memberi support saja, Pak Jokowi sudah siap mengenai (tema) lingkungan hidup, infrastruktur,” paparnya.

Debat tahap kedua sendiri akan dilakukan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Usai mendapatkan dukungan dari ulama ahlissunah wal jamaah (Aswaja) se-Banten, Ma’ruf amin langsung pergi meninggalkan Kota Serang untuk mendampingi Jokowi.

Ia sebelumnya berpidato sekitar 30 menit di hadapan ribuan massa pendukung. Di situ, Ma’ruf meminta dukungan warga Banten agar memilih cawapres yang berasal dari Banten.

“Lamun ane Banten ora mendukung, innalillahi wainna ilahirojiun, Banten kebina-bina, sireu mah kebina-bina (Jika orang Banten tidak mendukung, innalillahi wainna ilahirojiun, keterlaluan kamu mah),” pungkasnya.

(asp/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Boediono dan MS Hidayat Jenguk Ani Yudhoyono di Singapura

Singapura – Mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono masih dirawat di National University Hospital (NUH), Singapura. Mantan Wapres Boediono dan mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat pun menjenguk istri dari Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Boediono tiba di NUH dengan mobil sedan hitam didampingi istrinya, Herawati dan putrinya, Minggu (17/2/2019). Saat menuju ruang Ani Yudhoyono dirawat, Boediono berpapasan dengan MS Hidayat.

Boediono dan Hidayat tampak berbincang-bincang sejenak saat berpapasan. Setelah itu Boediono bertemu dengan politikus Partai Demokrat Dede Yusuf.

Boediono menjenguk Ani Yudhoyono sekitar 30 menit. Dia dan keluarnganya kemudian langsung meninggalkan rumah sakit.

“Saya sudah mendoakan di atas. Sangat berharap akan kesembuhannya,” ujar Boediono.

Boediono dan Hidayat menjabat di era SBY dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
(bag/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polisi : Tidak Ada Rekayasa Lalu Lintas Saat Debat Capres

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tak akan memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk pengamanan debat capres yang akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, malam ini. Namun, keputusan rekayasa sewaktu-waktu dapat diberlakukan jika kondisi lalu lintas mengalami kepadatan.

“Tidak ada rekayasa, hanya pengamanan lalu lintas di sekitar Hotel Sultan diperketat. (Namun) Apabila situasi di lapangan ada kemacetan kami akan laksanakan diskresi,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf saat dikonfirmasi, Minggu (17/2/2019).

Kata Yusuf, untuk kelancaran lalu lintas ia menerjunkan ratusan personel. “Sebanyak 614 personel ya,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan sebanyak 2.981 personel gabungan TNI, Polri akan diturunkan saat debat capres kedua calon Presiden pada hari Minggu (17/2/2019) di Hotel Sultan, Jakarta. Personel tersebut nantinya akan dibagi menjadi tiga ring.

Argo mengatakan pengamanan juga dibantu oleh pasukan pengamanan presiden di lokasi acara debat.

“Pertama di lokasi debat itu sendiri, ring kedua di sekitar hotel, keluar masuk jalan hotel, ring ketiga Hotel Sultan ke Bundaran Semanggi,” ujar Argo, Jumat (15/2/2019).

2 dari 3 halaman

Skenario Pengamanan

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengatakan, dari pengalaman debat pertama kemarin, tak ada personel tambahan.

“Sesuai yang kemarin aja, 2.000 berapalah gitu, itu yang kelebihannya dimasukin semua BKO,” ujarnya.

Sementara itu, pihaknya juga mengamankan semua titik sekitar lokasi debat. Termasuk pengamanan di area nonton bareng debat di Parkir Timur Senayan.

“Sekarang juga ada di GBK di Parkir Timur sudah disiapin untuk dua tempat. (Pengamanan) Sudah kita pisahkan dua, ditengah-tengahnya ada petugas polrinya. Ini karena spacenya lebih besar ya mudah mudahan tidak akan ketemu. Karena pintu masuknya juga sudah kita pisahkan, terus masuknya juga tempatnya sudah kita siapin,” pungkasnya.

Sementara itu pantauan merdeka.com, lokasi debat capres masih terlihat sepi. Hanya beberapa petugas yang melakukan pengamanan dibantu oleh petugas keamanan hotel.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Fadli Zon Minta Maaf ke Mbah Moen karena Dampak Puisi ‘Doa yang Ditukar’

Jakarta – Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kembali menegaskan dirinya tidak menyasar KH Maimun Zubair (Mbah Moen) dengan puisi ‘Doa yang Ditukar’. Fadli meminta maaf kepada Mbah Moen karena puisinya menurutnya telah disalahartikan dan menimbulkan ketidaknyamanan.

“Puisi saya, ‘Doa yang Ditukar’, hingga hari ini terus digoreng oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menyebarkan fitnah dan memanipulasi informasi. Saya difitnah sebagai telah menyerang KH Maimoen Zubair melalui puisi tersebut. Tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal, mengingat saya sangat menghormati KH Maimoen Zubair dan keluarganya,” kata Fadli Zon kepada wartawan, Minggu (17/2/2019).

Fadli tak ingin timbul fitnah akibat berlarut-larutnya polemik puisi ‘Doa yang Ditukar‘ yang terus dipermasalahkan sejumlah pihak. Intinya, Fadli meminta maaf kepada Mbah Moen dan dia menegaskan puisi itu bukan ditujukan kepada sang ulama kharismatik itu.

“Dalam waktu dekat Insyaallah saya mungkin akan bersilaturahim ke KH Maimoen Zubair. Meskipun puisi saya-sekali lagi-tidak pernah ditujukan untuk beliau, sebagai salah satu aktor politik saya ingin meminta maaf karena kontestasi politik yang terjadi saat ini mungkin telah membuat beliau dan keluarga menjadi tidak nyaman akibat gorengan orang-orang yang tak bertanggung jawab,” kata Fadli dalam salah satu poin klarifikasinya.

Berikut klarifikasi lengkap Fadli Zon soal puisi ‘Doa yang Ditukar’:

Puisi saya, “Doa yang Ditukar”, hingga hari ini terus digoreng oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menyebarkan fitnah dan memanipulasi informasi. Saya difitnah sebagai telah menyerang K.H. Maimoen Zubair melalui puisi tersebut. Tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal, mengingat saya sangat menghormati K.H. Maimoen Zubair dan keluarganya.

Untuk menghindari agar fitnah tersebut tak dianggap sebagai kenyataan, saya merasa perlu untuk menyampaikan klarifikasi tertulis sebagai berikut:

1. Saya sangat menghormati KH Maimoen Zubair, baik sebagai ulama, maupun sebagai pribadi yang santun dan ramah. Beberapa kali saya bertemu dengan beliau. Beberapa di antaranya kebetulan bahkan bertemu di tanah suci Mekah, di pesantren Syekh Ahmad bin Muhammad Alawy Al Maliki, di Rusaifah.

2. Di tengah pembelahan dikotomis akibat situasi perpolitikan di Tanah Air, saya selalu berpandangan agar penilaian kita terhadap para ulama sebaiknya tidak dipengaruhi oleh penilaian atas preferensi politik mereka. Hormati para ulama sama seperti halnya kita menghormati para guru atau orang tua kita.

3. Justru karena saya sangat menghormati KH Maimoen Zubair, saya tidak rela melihat beliau diperlakukan tidak pantas hanya demi memuluskan ambisi politik seseorang ataupun sejumlah orang. Inilah yang telah mendorong saya menulis puisi tersebut. Saya tidak rela ada ulama kita dibegal dan dipermalukan semacam itu.

4. Secara bahasa, puisi yang saya tulis tidaklah rumit. Bahasanya sengaja dibuat sederhana agar dipahami luas. Hanya ada tiga kata ganti dalam puisi tersebut, yaitu ‘kau’, ‘kami’ dan ‘-Mu’. Tak perlu punya keterampilan bahasa yang tinggi untuk mengetahui siapa ‘kau’, ‘kami’ dan ‘-Mu’ di situ. Apalagi, dalam bait ketiga, saya memberikan atribut yang jelas mengenai siapa ‘kau’ yang dimaksud oleh puisi tersebut.

5. Pemelintiran seolah kata ganti ‘kau’ dalam puisi tersebut ditujukan kepada KH Maimoen Zubair jelas mengada-ada dan merupakan bentuk fitnah. Tuduhan tersebut bukan hanya telah membuat saya tidak nyaman, tapi juga mungkin telah membuat tidak nyaman keluarga KH Maimoen Zubair. Kami dipaksa seolah saling berhadapan, padahal di antara kami tidak ada masalah dan ganjalan apa-apa.

6. Keluarga KH Maimoen Zubair, melalui puteranya, KH Muhammad Najih Maimoen, telah memberikan penjelasan bahwa beliau menerima klarifikasi saya bahwa kata ganti ‘kau’ memang tidak ditujukan kepada KH Maimoen Zubair. Tanpa klarifikasi dari sayapun, beliau sendiri berpandangan jika kata ganti ‘kau’ memang ditujukan kepada orang lain, bukan Mbah Moen. Beliau juga menjelaskan jika aksi massa yang telah menggoreng isu ini bukan berasal dari kalangan santrinya, melainkan digoreng oleh pihak luar.

7. Sekali lagi saya sampaikan bahwa puisi itu sama sekali tidak pernah ditujukan kepada KH Maimoen Zubair. Penjelasan ini sejak dini juga telah saya sampaikan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ia tabayun melalui akun media sosialnya. Sudah saya jawab dengan tegas dalam tabayun bahwa kata ganti ‘kau’ pada puisi itu adalah ‘penguasa’, bukan KH Maimoen Zubair.

8. Guru-guru saya banyak berasal dari ulama dan kiai NU, termasuk almarhum KH Yusuf Hasyim, putra Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari. Saya juga bersahabat karib dengan KH Irfan Yusuf dan keluarganya, yang merupakan cucu Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari. Begitu juga halnya dengan putera pendiri NU yang lain. KH Hasib Wahab Abdullah, yang merupakan putera KH Wahab Hasbullah, adalah sahabat saya sejak puluhan tahun silam. Saya bahkan pernah jadi Dewan Penasihat Pencak Silat NU Pagar Nusa. Itu sebabnya saya juga sangat menghormati NU.

9. Itu sebabnya saya tidak pernah mendudukkan para ulama dan kiai berdasarkan preferensi politiknya. Politik mudah sekali berubah, sementara penghormatan kita kepada orang-orang alim seharusnya selalu ajeg.

10. Dalam waktu dekat Insyaallah saya mungkin akan bersilaturahim ke KH Maimoen Zubair. Meskipun puisi saya-sekali lagi-tidak pernah ditujukan untuk beliau, sebagai salah satu aktor politik saya ingin meminta maaf karena kontestasi politik yang terjadi saat ini mungkin telah membuat beliau dan keluarga menjadi tidak nyaman akibat gorengan orang-orang yang tak bertanggung jawab.


(gbr/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Marak Sewa Motor Listrik, Bagaimana Legalitasnya?

Liputan6.com, Jakarta – Penyewaan motor listrik kini marak di Jakarta. Tak jarang penyewa membawa motor listrik hingga ke jalan raya. Hal ini menimbulkan polemik karena motor listrik tidak dilengkapi STNK dan pengendara pun sering kali merupakan anak-anak yang belum memiliki SIM.  

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Sabtu (16/2/2019), penyewaan motor listrik sudah menjamur di berbagai daerah di Jakarta, seperti Warakas dan Matraman.

Motor listrik bernama Migo ini dianggap sebagai terobosan teknologi kendaraan yang ramah lingkungan.  

Dengan kondisi baterai penuh, motor listrik bisa melaju sejauh 40 km dengan kecepatan maksimum 40 km per jam. Untuk mengendarainya, cukup dengan mengakses aplikasi penyewaan dari smartphone penyewa.

Dengan tarif Rp 3.000 per 30 menit, Migo bisa dibawa berjalan-jalan kemana pun. Bahkan seringkali penyewa menggunakan motor listrik ke jalan raya.  

“Saya belum punya SIM buat naik motor ini” ujar Tiara, salah satu penyewa. 

Tanpa SIM dan kendaraan ber-STNK, mengemudi di jalan raya termasuk perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan aturan yang berlaku mengemudi di jalan raya harus dilengkapi dengan SIM, kendaraan wajib terdaftar atau memiliki STNK.  

“Peraturan sudah ada ya…. Kalau kendaraan yang beroperasi di jalan harus ada registrasinya,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf.  

Meski demikian, selain menyenangkan bagi para penyewa, motor listrik merupakan usaha yang menggiurkan. Hanya cukup menyediakan rumah sebagai pangkalan motor listrik, sang pemilik sudah bisa mendapatkan keuntungan Rp 700 ribu per bulan.  

Menanggapi maraknya motor listrik di jalan raya, pedagang menyatakan sudah mengimbau penyewa untuk tidak menggunakan motor listrik ke jalan raya.  

“Diharap motor ini hanya digunakan di kawasan perkampungan saja. Untuk jemput anak sekolah atau ke pasar,” ujar pengusaha motor listrik, Rahayu Budi.  

Karenanya, masyarakat berharap payung hukum penggunaan motor listrik segera dibuat agar manfaat dari kemajuan teknologi bisa maksimal dirasakan masyarakat. (Karlina Sintia Dewi)

Selain Joko Driyono, 2 Ketua Umum PSSI Ini Sempat Bermasalah dengan Hukum

Jakarta Sejak mendeklarasikan diri sebagai organisasi sepak bola tertinggi Tanah Air pada 19 April 1930, tercatat 17 figur bercokol sebagai Ketua Umum PSSI. Mulai dari Soeratin Sosrosoegondo hingga yang terkini Joko Driyono yang berstatus caretaker menggantikan Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri pada saat kongres tahunan awal 2019 ini.

Sejak pertama kali berdiri PSSI sering mencuatkan banyak kontroversial. Mulai dari keberanian PSSI melakukan perlawanan ke penjajah Belanda dan Jepang, kasus-kasus yang melibatkan Timnas di pentas internasional, hingga kisruh internal organisasi yang tak berkesudahan sejak 2011 silam.

Sebagai organisasi yang memayungi sepak bola, olahraga paling populer di Indonesia, merupakan sesuatu hal yang wajar jika PSSI seringkali mendapat sorotan dari banyak pihak. Di sepanjang sejarahnya mencuat sejumlah figur kontroversial yang duduk di singgasana kepemimpinan PSSI.

Joko Driyono yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor oleh Satgas Antimafia Bola bentukan Mabes Polri bukan orang pertama yang tersandung kasus hukum.

Sebelumnya ada dua orang lainnya Ketua Umum PSSI yang juga harus berurusan dengan pihak berwajib. Mereka bahkan sempat merasakan derita ada di balik jeruji besi.

2 dari 3 halaman

La Nyalla Mattalitti

Selama lima tahun terakhir, nama La Nyalla Mahmud Mattalitti begitu nyaring terdengar di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Ia jadi figur sentral kasus dualisme federasi serta kompetisi dan kini pembekuan PSSI. Daftar sikap kontroversialnya banyak semenjak aktif sebagai pengurus teras di PSSI pada tahun 2011 silam.

Figur pria asal Makassar ini sebetulnya bukan orang baru di dunia sepak bola. Tercatat, ia adalah salah satu pendiri Yayasan Suporter Surabaya (YSS) yang saat ini lebih dikenal dengan Bonek YSS. Bersama enam tokoh suporter lainnya, La Nyalla membidani lahirnya kelompok suporter militan asal Surabaya ini pada 3 November 1994 lalu.

Setelah kelahiran YSS, nama La Nyalla seperti hilang ditelan bumi. Ini tak lepas dari kesibukannya mengurusi bisnis kontraktor yang ia geluti. Karena itu, ia memilih berada di belakang layar dan mempercayakan jalannya yayasan ke mendiang Wastomi Suheri.

Setelah tujuh tahun sejak berdirinya YSS, pada 2011 La Nyalla justru muncul lagi di dunia olahraga sebagai wakil ketua KONI Jatim era kepemimpinan Saifullah Yusuf. Dari sinilah cikal bakal La Nyalla menggeluti organisasi sepak bola.

Ada pun konflik Persebaya dengan PSSI era Nurdin Halid yang membuat La Nyalla terpanggil. Ia bersama pelaku sepak bola di Jawa Timur serta mayoritas klub di provinsi paling timur pulau Jawa itulah yang mendorong La Nyalla melakukan perlawanan terhadap PSSI kala itu. Ia mendirikan PSSI tandingan dengan basis di Surabaya.

Tampaknya, perlawanan yang dilakukan La Nyalla ini mengundang simpati klub-klub di Jawa Timur. Tak heran, di awal 2011 La Nyalla didorong maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Provinsi (sekarang Asosiasi Provinsi) PSSI Jatim. Ia pun terpilih sebagai Ketua Pengprov PSSI Jatim.


Ketua Umum PSSI 2011-2015, Djohar Arifin Husin (kiri) berbincang dengan La Nyalla Mattalitti saat Kongres Luar Biasa PSSI 2015 di Surabaya, (18/4/2015). Kongres menetapkan La Nyalla sebagai Ketua Umum PSSI 2015-2019. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)


Perlawanan yang ia lakukan semakin getol. Bersama mayoritas voters, La Nyalla pun terus berupaya melengserkan kepengurusan PSSI era Nurdin Halid. Arus besar yang menghendaki pergantian Ketua Umum PSSI inilah yang kemudian membuat FIFA turun tangan dan membentuk Komite Normalisasi yang bertugas menggelar Kongres PSSI.

Melalui Kongres PSSI pada 9 Juli 2011 La Nyalla terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Namun, tak lama setelah ia menjabat sebagai anggota Exco PSSI bidang hukum, La Nyalla bersama ketiga anggota Exco lainnya, Toni Aprilani, Roberto Rouw, dan Erwin Budiawan didepak oleh Komite Etik PSSI karena dianggap melanggar kode etik.

La Nyalla pun melawan, ia bersama Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) menggelar KLB di Hotel Mercure Ancol pada 18 Maret 2012. Di forum itu, La Nyalla terpilih sebagai ketua KPSI-PSSI untuk menandingi PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin.

Pada 2013, melalui perjanjian antara KPSI dan PSSI yang dimediasi oleh AFC, pria yang menjabat sebagai ketua ormas Pemuda Pancasila Jatim kembali masuk ke PSSI. Melalui Kongres Luar Biasa PSSI pada 17 Maret 2013, La Nyalla pun terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI.

Setelah masa kepengurusan Djohar selesai, La Nyalla maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Ia pun terpilih sebagai ketua umum PSSI lewat Kongres PSSI pada 17 Maret 2015 di Hotel JW Marriot, Surabaya.

Namun, hanya saat setelah ia terpilih, Menpora Imam Nahrawi menjatuhkan sanksi administratif terhadap kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla. Kegaduhan pun terjadi, roda organisasi yang ia pimpin lumpuh akibat hukuman tersebut.

Selain oleh Kemenpora, status PSSI juga dibekukan sejak bulan Mei 2015 oleh FIFA. Otoritas tertinggi sepak bola dunia tersebut menjatuhkan sanksi ke PSSI karena intervensi pemerintah (Kemenpora). Hal yang dinilai tabu oleh FIFA.

Selama setahun ia terpilih sebagai nakhoda PSSI, kepemimpinan La Nyalla tak berhenti digoyang prahara. Ditekan Kemenpora ia sama sekali tak takut. Hingga saat ini klub-klub anggota belum ada yang berani menggoyang kepengurusannya. 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kaamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim. Suara-suara yang menginginkan digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI untuk mencari pemimpin baru mulai bermunculan.

Gara-gara huru hara antara pemerintah dengan La Nyalla, FIFA sempat menjatuhkan vonis pembekuan keanggotaan selama setahun lebih. Otoritas tertinggi sepak bola dunia menilai pemerintah Indonesia terlalu ikut campur dalam urusan sepak bola.

La Nyalla Mattalitti, tetap keras hati menolak mundur sekalipun jadi tersangka.  Ia minta publik menghormati proses pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Ia secara kontroversial menuding Menpora, Imam Nahrawi, menjadi dalang penetapan status tersangka di kasus uang hibah Kadin Jatim.

La Nyalla akhirnya terpingirkan dari PSSI karena terkena penahanan oleh kepolisian. PSSI kemudian menggelar Kongres Luar Biasa dengan memunculkan Edy Rahmayadi sebagai nahkhoda baru.

Dalam persidangan pada 17 Desember 2016, La Nyalla diputus bebas. Walau divonis tak bersalah, kursi kekuasaannya di PSSI hilang.

3 dari 3 halaman

Nurdin Halid

Menggantikan Agum Gumelar, Nurdin Halid terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada Rapat Anggota PSSI di Hotel Indonesia tahun 2003. Ia dikenal sebagai sosok kontroversial karena beberapa kali memimpin organisasi dari balik terali besi penjara.

Pada 16 Juli 2004, pria asal Makassar tersebut ditahan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan gula impor ilegal. Ia kemudian juga ditahan atas dugaan korupsi dalam  distribusi minyak goreng.

Pada tanggal 16 Juni 2005, dia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dibebaskan. Hanya saja putusan itu kemudian dibatalkan Mahkamah Agung pada 13 September 2007. MA memvonis Nurdin dua tahun penjara.

Selanjutnya ia kemudian dituntut dalam kasus yang gula impor pada September 2005, namun dakwaan terhadapnya ditolak majelis hakim pada 15 Desember 2005 karena berita acara pemeriksaan (BAP) perkaranya cacat hukum.

Selain kasus ini, ia juga terlibat kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam dan divonis penjara dua tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Agustus 2005. Tanggal 17 Agustus 2006 ia dibebaskan setelah mendapatkan remisi dari pemerintah bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Indonesia.

Pada 13 Agustus 2007, Nurdin Halid kembali divonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Berdasarkan standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepak bola nasional.

Nurdin Halid (Liputan6.com/Johan Tallo)

Karena alasan tersebut, Nurdin didesak untuk mundur dari berbagai pihak. Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI), Agum Gumelar (Ketua KONI), dan juga FIFA bersuara kritis ke NH.

FIFA bahkan mengancam untuk menjatuhkan sanksi kepada PSSI jika tidak diselenggarakan pemilihan ulang ketua umum. Namun, Nurdin tetap bersikeras untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Kekuasaannya tidak goyah sekalipun ia mengendalikan organisasi dari penjara.

Kontroversi muncul saat ia merubah statuta PSSI, berkaitan dengan status ketua umum. Statuta yang sebelum berbunyi “harus tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal” (They…, must not have been previously found guilty of a criminal offense) diubah dengan menghapuskan kata “pernah” (have been previously).

 Arti harafiah dari pasal tersebut menjadi “harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal” (must not found guilty of a criminal offense). Para anggota PSSI menyetujui perubahan tersebut. Posisi Nurdin aman sebagai Ketua Umum PSSI.

Sepanjang masa kepemimpinanya sejumlah kasus mencuat. Mulai dari penghilangan status degradasi kompetisi kasta tertinggi, pelanggaran disiplin di pentas kompetisi, hingga kasus-kasus dugaan pengaturan skor.

Nurdin jadi public enemy pencinta sepak bola Indonesia, karena di saat bersamaan prestasi Timnas Indonesia di berbagai event internasional terpuruk. 

Desakan meminta Nurdin lengser dari PSSI seusai Piala AFF 2010. Pengusaha minyak, Arifin Panigoro, terlibat aktif menggoyang kepengurusan PSSI. Ia menggelontorkan dana besar untuk membiayai pelaksanaan kompetisi tandingan, Liga Primer Indonesia.

Walau begitu pria kelahiran 17 November 1958 tetap percaya diri memimpin PSSI. Ia pun bersama Nirwan Dermawan Bakrie kembali mencalonkan diri dalam bursa pemilihan Ketua Umum PSSI pada 2011. Ia menjegal duet George Toisutta-Arifin Panigoro untuk ikut bersaing. Suporter dari berbagai penjuru Tanah Air turun ke jalan mendemo PSSI.

Untuk mengamankan jabatannya ia menggelar kongres di Kepulauan Riau. Sayangnya kongres berakhir ricuh. FIFA kemudian mengambil keputusan tegas melarang Nurdin Halid, Nirwan Dermawan Bakrie, George Toisutta, Arifin Panigoro, ikut serta dalam pemilihan pemimpin di PSSI. Di sisi lain Menpora, Andi Mallarangeng, juga membekukan status kepengurusan PSSI.

Nurdin secara menyakitkan lengser dari PSSI digantikan oleh Djohar Arifin. Sang mantan manajer klub PSM Makassar dan Pelita Jaya tersebut mengaku trauma. Ia kini memilih tak mau lagi jadi pengurus bola untuk kemudian fokus di Partai Golkar.

Kontroversi Si ‘Motor’ Listrik Kuning, Belum Berizin tapi Sudah Keliling

Jakarta – Polisi menegaskan bakal menindak sepeda listrik Migo jika mengaspal di jalan raya. Sepeda listrik yang disewakan oleh Migo disebut belum mengantongi izin.

“Jadi kendaraannya nanti akan kita tindak,” tegas Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf saat dihubungi detikcom, Jumat (15/2/2019).

Sepeda listrik sewaan berbasis aplikasi online itu memang sekilas berbentuk seperti sepeda motor listrik. Tapi ada pedal di kiri-kanan bawah kendaraan berwarna kuning itu.

“Kalau dia beroperasi tanpa legalitas, artinya tidak teregister di Samsat ya tidak boleh. Kalau nggak teregister di Samsat kan nggak keluar STNK-nya,” kata Yusuf.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir menegaskan hal senada. Menurut Nasir sepeda listrik Migo tak boleh beroperasi di jalan raya hingga jalan protokol.

“Kalau di gang-gang, di perkebunan, di lingkungan perumahan selama tidak ada rambu-rambu lalu lintas di situ boleh,” kata Nasir.

Meski disebut belum berizin oleh polisi, sepeda listrik Migo tampak sudah berseliweran di jalanan. Kendaraan kuning itu tak jarang dikendarai oleh pelajar.

Tak Boleh Disewakan ke Anak di Bawah Umur

Selain dilarang mengaspal di jalan raya, Migo juga dilarang menyewakan ke anak di bawah umur. Kombes Yusuf menegaskan soal aturan SIM.

“Ya kalau ada anak kecil yang berkendara jelas nggak boleh, karena kan sudah pasti tidak punya SIM,” jelas Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf kepada detikcom.

Anak di bawah umur tidak diperbolehkan berkendara karena masih labil. Hal ini juga berpotensi menimbulkan kecelakaan jika anak kecil diberi kendaraan.

“Iya jelas membahayakan si anak itu sendiri maupun orang lain,” ungkap Yusuf.

Migo merupakan aplikasi layanan sewa sepeda listrik. Kendaraan yang digunakan berupa sukter listrik dengan warna khas kuning menyala.

Untuk menggunakan layanan Migo, terlebih dulu kita harus mengunduh aplikasi di Play Store dan App Store, dilanjutkan registrasi. Saat berada di Migo Station, cukup lakukan pemindaian barcode yang ada di bagian belakang, sepeda listrik pun bisa digunakan.
(bag/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Belum Kantongi Izin Operasi, Migo Akan Ditindak Saat Mengaspal di Jakarta

Jakarta – Sepeda listrik Migo belakangan ini seliweran di jalanan ibu kota. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menindak Migo jika ketahuan mengaspal di jalanan.

“Jadi kendaraannya nanti akan kita tindak,” tegas Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf saat dihubungi detikcom, Jumat (15/2/2019).

Yusuf juga mengingatkan Migo agar melakukan registrasi terhadap kendaraannya. Migo merupakan aplikasi layanan sewa sepeda listrik. Dari bentuknya, sepeda listrik Migo mirip seperti motor matik (skutik).

“Kalau pun skuter listrik kita harus lihat, dia masuk kategori sepeda motor atau bukan,” imbuh Yusuf.

Yusuf menegaskan, setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalanan harus teregistrasi di kantor Samsat.

“Kalau dia beroperasi tanpa legalitas, artinya tidak teregister di Samsat ya tidak boleh. Kalau nggak teregister di Samsat kan nggak keluar STNK-nya,” katanya.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir juga menegaskan hal yang sama. Nasir mengatakan, pihaknya akan menindak tegas jika Migo mengaspal di jalan raya.

“Tindakannya diberhentikan dan kendaraannya akan dikandangkan,” tegas Nasir.

Nasir mengatakan, sepeda listrik Migo tidak boleh beroperasi di jalan raya dan jalan protokol. Sepeda listrik Migo hanya boleh beroperasi di gang-gang atau di lingkungan perumahan.

“Kalau di gang-gang, di perkebunan, di lingkungan perumahan selama tidak ada rambu-rambu lalu lintas di situ boleh,” tuturnya.

Nasir menambahkan, Migo belum mengantongi izin operasi. “Dia belum punya izin operasional,” tegas Nasir.

(mei/fjp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Giliran Gus Ipul Nyanyikan Lagu Kampanye Khofifah

Jakarta – Dalam pidato perdananya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantunkan lagu kampanye rivalnya saat pilgub lalu, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Lagu kampanye tersebut bertajuk Kabeh Sedulur Kabeh Makmur.

Kini giliran Gus Ipul menyanyikan lagu kampanye Khofifah yang berjudul Wis Wayahe. Lagu ini dinyanyikan Gus Ipul saat memberikan ucapan selamat pada Khofifah di Gedung Negara Grahadi.

Didampingi istrinya Fatma Saifullah Yusuf, Gus Ipul terlihat memakai baju putih dengan dipadu blazer abu-abu. Saat bersalaman dengan Khofifah, dia langsung menyanyikan lagu Wis Wayahe.
“Wis wayahe Ibu Khofifah, Wis Wayahe Ibu Khofifah,” nyanyi Gus Ipul yang disambut senyum semringah Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (14/2/2019).
Setelah berjabat tangan dan mengobrol singkat, Khofifah pun mempersilakan Gus Ipul dan istrinya memasuki ruangan rapat Kahuripan. Ruangan tersebut sebelumnya digunakan Khofifah untuk menjamu tamu-tamu VIP. Pertemuan keduanya pun berlangsung tertutup.
(hil/rna) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Programnya Diakomodir Khofifah, Gus Ipul: Modal Sukses Pimpin Jatim

Jakarta – Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dalam kepemimpinannya lima tahun ke depan dirinya akan mengakomodir program-program dalam kampanye rivalnya saat di Pilgub, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Menanggapi hal ini, Gus Ipul mengaku cukup senang. Dia melihat Khofifah merupakan pemimpin yang berpikiran terbuka dan mau menerima masukan.

“Tentu disesuaikan ya, kita senang dan bergembira karena Bu Khofifah berpikiran terbuka. Jadi inilah gubernur yang patut kita beri rasa hormat, karena beliau membuka diri. Kemudian mau mendengarkan, ini adalah satu modal untuk bisa sukses memimpin Jawa Timur,” kata Gus Ipul saat memberi ucapan selamat pada Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (14/2/2019).

“Saya kira kesediaan Bu Khofifah untuk membuka diri terhadap usulan-usulan dari mana pun, tidak hanya dari saya itu memang sesuatu yang akan memperkuat pelaksanaan dari program Khofifah yang sesuai dengan aspirasi rakyat,” imbuhnya.

Selain itu, Gus Ipul juga melihat program yang dicetuskan Khofifah bersama wakilnya Emil Dardak sudah baik. Gus Ipul juga tak meragukan kepemimpinan Khofifah yang memang terkenal dekat dengan rakyat.

Untuk itu, mantan Wagub Jatim selama dua periode ini berharap para ASN hingga kepala dinas bisa mendukung program Khofifah-Emil.

“Untuk kepemimpinan, saya kira saya tidak ragu lagi. Kemudian tinggal sekarang pelaksanaannya, maka itu saya harapkan nanti kepala dinas-kepala dinas yang mendukung Khofifah, nanti bisa secara tulus, bisa memperkuat apa yang selama ini menjadi cita-citanya Bu Khofifah dan Mas Emil,” pintanya.

Gus Ipul juga mengakui selama ini masih banyak PR yang harus dikerjakan di Jatim. Dia pun berharap Khofifah mampu menyelesaikannya.

Suami Fatma Saifullah Yusuf ini menyebut permasalahan tersebut antara lain ketenagakerjaan, penanganan bencana alam, harga komoditas pertanian hingga kualitas SDM.

“Terus terang memang di tengah-tengah kemajuan Jawa Timur, yang menurut saya masih banyak tantangan, banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan cepat. Masalah ketenagakerjaan, kemudian masalah banjir, masalah kualitas SDM, masalah harga-harga komoditas pertanian yang adil ketika panen. Itu adalah masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” papar Gus Ipul.

Sementara itu, untuk mendukung pemerintahan Khofifah ini, Gus Ipul menambahkan dirinya akan siap untuk memberi masukan. Tak hanya itu, keduanya dipastikan akan sering mendengarkan dan berkoordinasi.

“Kita akan ngasih masukan. Tadi sudah ada kesepakatan dengan Bu Khofifah, kita akan mendengarkan, kita akan saling koordinasi,” pungkasnya.
(hil/idn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>