Habib Luthfi bin Yahya Diharapkan Bikin Adem Tensi Politik Garut

Liputan6.com, Garut – Untuk kedua kalinya dalam kurun waktu enam bulan terakhir, ulama kharismatik tanah air, Habib Luthfi bin Yahya, kembali mendatangi Garut, Jawa Barat.

Kedatangan ulama asal Pekalongan tersebut dimaksudkan untuk melakukan istigotsah sekaligus doa bersama,dalam upaya meredakan tensi politik yang kian memanas menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), pada 17 April mendatang.

Ketua Relawan NU Ngahijikeun Garut, KH Aceng Abdul Muzib mengatakan, ikhtiar tersebut, sebagai upaya kalangan muslim terutama warga Nahdiyin atau keluarga Nadhaltul Ulama (NU) Garut untuk menjaga kondusifitas Garut.

“Makanya kami adakan istigosah dan doa bersama,” ujarnya, Selasa (5/3/2019) petang.

Menurutnya, tensi politik di masyarakat cenderung meningkat saat ini, hal ini tidak lepas dari banyak provokasi dan isu bohong (hoaks) yang saling menjatuhkan.

“Salah satunya soal perusakan baliho ini (Capres No 1), jelas provokasi, yang bisa memancing kemarahan pendukung,” ujarnya.

Namun meskipun demikian, lembaganya beserta warga Nahdiyin Garut, mengaku tidak terpancing dengan upaya itu, dan lebih memilih doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara.

“Kami tidak akan terjebak dengan provokasi itu,” ujarnya.

Ihwal undangan dengan kembali menghadirkan Habib Luthfi bin Yahya di Garut, Menurutnya, selama ini sosok pengaruh mbak Habib cukup besar di kalangan muslim tanah air.

Sehingga kedatangannya, diharapkan mampu mendinginkan suasana. “Jangankan kalangan santri dan ulama-ulama sepuh, para pejabat pun pasti akan datang dan mendengarkan ceramahnya,” ujarnya.

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, lembaganya meminta semua pihak menahan diri dan lebih mengedepankan tali silaturahmi. “Tidak usah provokasi yang membuat orang tersinggung, tidak boleh melecehkan dan menghina paslon lain,” ujarnya.

Rencananya, tabligh akbar dan doa bersama yang akan dilaksanakan besok hari, Kamis (7/3/2019), yang dipusatkan di lapangan SOR Kerkof. Diperkirakan jumlah peserta mencapai 30-40 ribu orang. “Semoga acara berlangsung lancar.”

Top 3 Berita Hari Ini: Siswi SMP Jember Hilang Keperawanan Akibat Rayuan Miras

Liputan6.com, Jember – Top 3 berita hari ini mengungkap aksi pencabulan yang dilakukan seorang remaja putus sekolah (18) terhadap siswi SMP di Jember. Aksi bejat pelaku terungkap setelah korban mengaku telah ditiduri pria yang baru dikenalnya.

Oleh polisi, GN berhasil diciduk di rumahnya. Dari pengakuan pelaku, korban terlebih dulu diberi minuman keras agar mudah diajak untuk berhubungan badan. Perbuatan tersebut telah dilakukan GN sebanyak dua kali terhadap korban.

Sementara itu, kisah haru datang dari Provinsi Aceh. Seorang bapak menggantikan posisi anaknya di acara wisuda karena sang putri meninggal dunia akibat penyakit asam lambung.

Seperti teman-temanya di Prodi Kimia, Fakultas Tarbiyah, sejatinya saat itu Rina Muharami akan mengenakan atribut wisuda. Namun, Tuhan berkehendak lain. 

Bukhari tidak dapat menyembunyikan kesedihan dari raut mukanya, terlebih saat Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Warul Walidin memeluk pria yang kesehariannya bekerja sebagai petani.

“Itu (SKL, red) nanti kita simpan sebagai kenang-kenangan karena dari awal saya sudah menguliahkan almarhum. Seharusnya, dia yang pertama mendapat gelar sarjana di keluarga,” ujar Bukhari, kepada Liputan6.com.

Berikut berita terpopuler dalam Top 3 Berita Hari Ini:

1. Rayuan Miras dan Hilangnya Keperawanan Gadis SMP di Jember

Foto: Dian Kurniawan/ Liputan6.com.

Siswa putus sekolah berinisial GN (18), warga Dusun Besuki Desa Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditangkap polisi lantaran merayu siswi SMP minum minuman keras lalu mencabulinya.

Menurut Fathur, saat diinterogasi di Mapolsek Semboro, GN mengaku lebih dari sekali meniduri korban yang berasal dari kecamatan lain, yakni Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Pertama kali korban dipaksa menyerahkan kegadisannya, Jumat, 1 Februari 2019.

Modusnya, tersangka GN menghubungi korban melalui WA, mengundang untuk datang ke rumahnya.

Selengkapnya…

2. Bikin Haru, Bapak di Aceh Diwisuda Gantikan Anaknya yang Meninggal Usai Skripsi

Bukhari lengkap dengan toga naik ke podium wisuda yang digelar Universitas Islam Negeri (UIN) Arraniry Banda Aceh, Kamis (27/2/2019). (Liputan6.com/ Rino Abonita)

Di rumah Bukhari (57) tentu saja tidak terpajang foto Rina Muharami sedang mengenakan topi wisuda dan baju toga. Putrinya itu berpulang sebelum sempat mengenakan atribut wisuda.

Rina sejatinya ikut dalam barisan wisudawan dan wisudawati saat acara wisuda yang digelar Universitas Islam Negeri (UIN) Arraniry Banda Aceh, Rabu, 27 Februari 2019. Namun, Rina meninggal dunia tepat sehari setelah ia menyelesaikan sidang skripsi pada 24 Januari 2019 lalu.

Anak pertama pasangan Bukhari-Nur Bayani itu meninggal karena penyakit asam lambung yang dideritanya.

Bukhari tidak pernah menyangka, kiranya dia yang akan mewakili putrinya menjadi sarjana.

Selengkapnya…

 3. Kronologi Dugaan Penganiayaan oleh Bahar bin Smith Versi Dakwaan JPU

Terdakwa kasus penganiayaan remaja, HB Assayid Bahar bin Smith menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Kamis (28/2/2019). (Huyogo Simbolon)

Terdakwa kasus penganiayaan remaja, HB Assayid Bahar bin Smith menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Kamis (28/2/2019). Selain Bahar, dua rekannya yakni Agil Yahya dan Basit Iskandar yang berstatus terdakwa juga turut disidang.

Jaksa mengatakan, pada Senin, 26 Nopember 2018 saksi korban CAJ (18) diajak oleh rekannya MKU (17) untuk menemani mengisi acara di Seminyak, Bali. CAJ yang disuruh MHU mengaku sebagai Habib Bahar bin Smith dalam acara tersebut.

Kemudian pada 1 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, Bahar memerintahkan saksi Agil Yahya, untuk menemui Basid dan mengajak Habib Husein, Wiro, Keling (tersangka belum tertangkap) untuk membawa CAJ ke Pondok Pesantren Tajul Al Awiyin.

Selengkapnya…

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

SBY Sebut Kontestasi Pilpres 2019 Lebih Keras dari Sebelumnya

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 lebih keras dibandingkan Pilpres sebelumnya di era reformasi.

Pernyataan SBY itu disampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan untuk disampaikan kepada kader Demokrat dan masyarakat.

“Beliau mengamati bahwa kontestasi Pilpres 2019 lebih keras dibandingkan Pilpres sebelumnya di era reformasi, seperti terjadinya polarisasi tajam dan dukungan indentitas yang menguat,” kata Hinca saat membacakan surat kedua SBY yang diberikan kepadanya, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Hinca menjelaskan, SBY menyampaikan apabila kondisi itu terlampau jauh maka kerukunan bangsa Indonesia akan retak dan dirinya mengajak kader Demokrat serta masyarakat mencegah agar tidak terjadi.

Menurut dia, SBY menilai semua kader Demokrat harus berperan aktif dalam rangkaian Pemilu yang berlangsung aman dan damai, serta memastikan berlangsung demokratis, jujur, dan adil.

“Persaingan pemilu memang keras namun tidak patut terjadinya disintegrasi sehingga perlu kesadaran bersama,” ujarnya.

Hinca mengatakan, dalam surat kedua tersebut, SBY menjelaskan bahwa Presiden Keenam RI itu tidak dapat hadir secara fisik bersama kader Demokrat dalam memenangkan partai karena harus mendampingi Ani Yudhoyono berobat di Singapura.

Menurut dia, SBY berharap semangat para kader tidak berkurang meskipun dirinya tidak hadir secara fisik padahal dua bulan ini merupakan saat menentukan bagi caleg Demokrat.

“Beliau menyampaikan sangat ingin secara fisik berada di lapangan dan berjuang namun harus mendampingi pengobatan Ibu Ani Yudhoyono di Singapura,” katanya.

2 dari 2 halaman

AHY Yakin Mampu

Hinca mengatakan, SBY meyakini Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dua anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Nachrowi Ramli serta Sukarwo merupakan pemimpin yang tangguh.

Dia menjelaskan, SBY sangat yakin ketiga orang tersebut mampu memimpin kampanye terpadu menggantikan dirinya yang sedang berada di Singapura.

“Beliau juga berpesan agar para senior Demokrat membantu Kogasma, mereka antara lain EE Mangindaan, Amir Syamsuddin, Vence Rumangkang, Syarief Hasan, Djoko Udjianto, Jafar Hafsah, Nurhayati Ali Assegaf, Pramono Edhie, Jhonny Alen Marbun, Max Sopacua, dan Ahmad Yahya,” ujarnya.

Sebelumnya, SBY memberikan secara langsung dua surat kepada Hinca sebagai Sekjen Partai Demokrat di Singapura.

Surat pertama, berisi 10 poin salah satunya memberikan mandat kepada AHY memimpin kampanye Pemilu 2019, dibantu Sukarwo dan Nachrowi Ramli.


Saksikan video pilihan berikut ini:

HEADLINE: Polemik Jaga Mata Jaga Telinga di Jabar dan Aceh

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat mengumumkan pembatasan siar sejumlah lagu berbahasa Inggris. Hal tersebut diumumkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam surat edaran nomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019.

Ada 17 lagu berbahasa Inggris yang hanya boleh ditayangkan pada jam tertentu. Lagu-lagu yang dibatasi penayangannya oleh KPID Jawa Barat  itu sebagai berikut:

1. Zayn Malik (Dusk Till Dawn)

2. Camila Cabello feat Pharrel (Sangria Wine)

3. The Killers (Mr Brightside)

4. Zayn Malik (Let Me)

5. Ariana Grande (Love Me Harder)

6. Marc E. Bassy (Plot Twist)

7. Ed Sheeran (Shape Of You)

8. Chris Brown feat Agnez Mo (Overdose)

9. Maroon 5 (Makes Me Wonder)

10. Bruno Mars (Thats What I Like)

11. Eamon (Fuck it I Dont Want You Back)

12. Camila Cabello feat Machine (Bad Things)

13. Bruno Mars (Versace On The Floor)

14. 88rising (Midsummer Madness)

15. DJ Khaled feat Rihanna (Wild Thoughts)

16. Yellow Claw (Till it Hurts)

17. Rita Ora (Your Song)

KPID Jawa Barat menetapkan bahwa lagu-lagu tersebut, baik dalam bentuk lagu, video klip, dan/atau sejenisnya hanya dapat disiarkan dan/atau ditayangkan pada lembaga penyiaran yang ada di wilayah layanan Jawa Barat mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB.

“Dalam klasifikasi waktu Dewasa (D) ,” tulis penyataan KPID Jawa Barat.

2 dari 6 halaman

Polemik Pembatasan Lagu

Surat edaran yang bertajuk Pembatasan Siaran Lagu-Lagu Berbahasa Inggris ini menuai polemik. Ketua KPID Jawa Barat Dedeh Fardiah pun angkat bicara. Dia menjelaskan latar belakang penetapan aturan tersebut.

Menurut dia, latar belakang ditetapkannya aturan ini berdasarkan pemantauan dan aduan masyarakat. Kemudian, setelah disesuaikan dengan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), maka ditetapkanlah 17 lagu berbahasa Inggris termasuk kategori dewasa.

“Sebetulnya ada 86 item. Berdasarkan tupoksi KPI untuk mengawasi konten siaran, dan P3SPS, di mana di situ disebutkan, program siaran yang harus tepat waktu sesuai kategori usia, bahwa program siaran yang berupa lagu atau video clip yang berisi seks, cabul, atau aktivitas seks, masuk program dewasa, dan hanya ditayangkan jam 10 malam ke atas,” ujarnya.

“Dan pembatasan ini dilakukan di wilayah KPID Jawa Barat,” dia menegaskan.

Dedeh menyayangkan adanya anggapan negatif mengenai kebijakan tersebut. Pasalnya, KPID Jabar menetapkan aturan ini bertujuan untuk menjaga norma kesusilaan di kalangan anak-anak.

“Pasti ada pro dan kontra, tapi mudah-mudahan dengan surat edaran ini, masyarakat justru lebih aware. Itu kan lagu-lagunya mengajak ke persetubuhan, seks bebas, dan lain-lain. Tapi sekali lagi, kami bukan melarang (lagu itu), hanya membatasi jam siarnya,” ujar dia.

Dedeh menambahkan aturan ini bukan lah kali pertama. Pada 2016, KPID Jawa Barat bahkan sempat melarang penayangan lagu-lagu dangdut dengan lirik berkonten dewasa.

“Dulu ada lagu dangdut Hamil Duluan, kalau dinyanyikan anak-anak bagaimana? Ini 17 lagu bahasa Inggris masih mending karena tidak semua mengerti artinya, tapi bagi yang mengerti kan dengar anak-anak nyanyi lagu itu, jadi tidak baik,” dia menandaskan.

Surat yang ditandatangani Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah itu menyebutkan aturan tersebut berlandaskan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan KPI.

“Pasal 9 Ayat (1) & Ayat (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia dan/atau latar belakang ekonomi dan (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat,” begitu bunyi peraturan landasan kebijakan mengenai pembatasan siaran lagu bahasa Inggris yang ditetapkan KPID Jawa Barat seperti diterima Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

“Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul dan/atau mengesankan aktivitas seks (2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks,” sambung pernyataan tersebut.

Aturan Bikin Penasaran

Pengamat sosial Budi Rajab menilai aturan itu di samping memberikan dampak positif yang sesuai dengan tujuan KPID Jawa Barat membatasi jam tayang lagu-lagu berkonten dewasa, tetapi ada dampak lain yang bakal terjadi di tengah masyarakat.

Menurut dosen Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung ini, masyarakat justru akan penasaran dan mencoba mencari tahu mengenai lagu-lagu yang dibatasi penayangannya ini.

“Jadi awalnya mereka hanya menikmati lagu karena instrumentalnya yang enak, tetapi mereka tidak mengerti artinya karena menggunakan bahasa Inggris, tapi ada aturan ini justru mereka jadi penasaran, mengapa ini sampai dibatasi,” kata Budi Rajab kepada Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

Pasalnya, dia mengakui sulitnya membendung arus informasi saat ini. “Yang dibatasi, malah dicari-cari,” kata dia.

Untuk itu, Budi melanjutkan, KPID Jawa Barat harus memberikan penjelasan secara detail mengenai alasan penetapan aturan tersebut. “Diumumkan saja mengapa lagu ini dibatasi penayangannya. Semua harus jelas, sampai detail, kalau tidak detail, malah jadi banyak peluang,” dia menandaskan.

3 dari 6 halaman

Reaksi Praktisi Radio di Pantura

Edaran yang dikeluarkan KPID Jawa Barat tentang pembatasan siar 17 lagu berbahasa Inggris menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya para pegiat radio yang ada di Cirebon.

Mereka menganggap 17 lagu yang masuk dalam edaran KPID Jabar tersebut tengah hits di telinga masyarakat Cirebon. Station Manager Pilar Radio Cirebon Lutfi mengatakan, sudah mendengar kabar beredarnya batasan siar dari KPID Jabar.

“Secara resmi saya belum lihat suratnya mungkin ada di kantor nanti saya lihat. Tapi dari kabar tersebut jika benar akan kami ikuti imbauan KPID,” kata dia, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan, 17 lagu tersebut banyak diminta pendengar kaum milenial Cirebon. Dia sempat menyesalkan sikap KPID Jabar yang mengeluarkan edaran tersebut.

Menurutnya, edaran tersebut terbilang terlambat karena lagu tersebut sudah beredar lama.

“Tapi kan kami tidak bisa menyamakan pendengar entah itu pendengar tahu atau tidaknya lirik. Mungkin ada yang tahu tapi tidak sedetail yang didengar KPID, hanya menikmati musiknya saja,” kata dia.

Lutfi mengaku akan segera menyosialisasikan edaran KPID ke internal radio jika surat tersebut sudah resmi diterima olehnya. Lutfi mengaku siap tidak menyiarkan 17 lagu tersebut di bawah jam 22.00 WIB.

Jika ada pendengar yang meminta diputarkan lagu tersebut, Lutfi akan meminta penyiar untuk menolak secara halus.

“Ya kami paling bilang maaf lagu tersebut tidak ada di playlist kami. Apa mungkin ini (pembatasan siar) terkait undang-undang permusikan,” kata dia.

Music Director Shelter FM Helmi mengatakan, lagu-lagu yang diputar radio komersial di Cirebon didapat dari label musik. Namun, lagu tersebut dikirim dalam dua versi.

Versi pertama adalah lagu yang sudah diedit oleh label tersebut. Sedangkan, versi kedua adalah lagu yang tidak diedit, tetapi tidak boleh disiarkan oleh radio.

“Versi yang edit itu ketika ada lirik yang berbau negatif biasanya dihilangkan sedangkan versi yang full itu biasanya untuk konsumsi pribadi,” kata dia.

Helmi mengaku siap mematuhi edaran KPID Jawa Barat sejauh memberikan dampak positif bagi radionya. Menurut dia, lirik berbau negatif tersebut sudah ada sebelum KPID menyebarkan edaran.

“Dari label juga sudah disensor kok jadi kami sebenarnya aman tapi kami menghormati imbauan KPID,” kata dia.

Dia mengaku tidak memahami apa tujuan utama KPID menyebarkan edaran terkait pembatasan siar terhadap 17 lagu berbahasa Inggris itu.

4 dari 6 halaman

Polemik Lain di Aceh

Aturan terkait kesusilaan di daerah lain juga menuai polemik. Ini terjadi di Aceh. 

Beredar selentingan dari kalangan traveler menyoal banyaknya aturan yang perlu ditaati saat plesiran di Aceh.

“Banyak aturan yang tidak jelas ukurannya, misal di pantai harus pakai pakaian sopan. Sopan itu ukurannya bagaimana?” kata Nisa yang juga perempuan asli Aceh.

“Mungkin ini juga ya yang membuat turis asing mikir dua kali untuk liburan ke Aceh. Di Aceh gak bisa pakai bikini sembarangan kayak di Bali,” katanya.

Dalam Qanun Aceh nomor 8 tahun 2013 pasal 83 tertulis setidaknya ada dua pasal yang dianggap samar dan tidak jelas, yaitu poin (1) yang berbunyi: bagi wisatawan nusantara dan mancanegara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata. Dan poin (4) yang berbunyi: bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

“Itu kan aneh, bagaimana kalau yang menonton itu suami istri, masa mereka dipisah cuma karena menonton pertunjukan di Aceh, satu tempat cewek satu tempat cowok, untuk menunjukkan ini lho mereka dipisah laki-laki dan perempuan,” kata Nisa.

Kabupaten Bireuen bahkan lebih ekstrem. Pemkab setempat pada medio 2018 pernah menerbitkan surat edaran standardisasi kedai kopi dan restoran yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari 14 poin imbauan dalam terbitan tersebut, setidaknya ada 2 poin yang paling menjadi sorotan, yaitu perihal larangan perempuan dan laki-laki bukan muhrim duduk satu meja, dan perihal larangan pramusaji melayani perempuan tanpa pendamping di atas pukul 21.00 WIB. Bagi Nisa, dua poin yang dipermasalahkan tersebut sangat aneh, membingungkan dan seperti dibuat-buat.

“Dilarang melayani wanita? Mengapa harus dilarang? Itu intimidatif sekali. Misal orang lapar, enggak boleh makan gitu? Haram satu meja, dari mana hukumnya kalau itu haram?” kata Nisa.

Nisa mengungkapkan, meski aturan Pemkab Bireuen secara teritori tidak masuk dalam wilayah tempatnya tinggal, namun Nisa mengaku kasihan dengan kaum wanita yang ada di Bireuen. Padahal sebagai anak Aceh, dirinya tahu betul bagaimana cara perempuan Aceh menempatkan diri dalam pergaulan.

Dia pun menyadari penerapan syariat Islam di Aceh memang harga mati dan tidak perlu dipersoalkan. Hanya saja, aturan yang dibuat perlu dilihat dari berbagai sudut pandang dan disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak menjadi polemik dalam masyarakat.

5 dari 6 halaman

Permainan Sentimen dan Imajinasi

Negeri berjuluk Serambi Makkah ini sangat ketat memberlakukan berbagai aturan yang berkait dengan penegakan syariat.

Sejumlah payung hukum menjustifikasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Antara lain, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya, terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara rinci menjelaskan sejumlah aturan, seperti berduaan dengan bukan muhrim, judi, dan zina. Penghakimannya terdapat dalam Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Belakangan, sejumlah kabupaten dan kota mengeluarkan berbagai aturan yang mengikat warganya dalam berprilaku. Sekali lagi, aturan-aturan ini muncul dalih Aceh merupakan selasar dari negeri dimana Islam berasal, yakni Makkah.

Sejak 7 Januari 2012 Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengeluarkan surat edaran yang melarang wanita dewasa duduk mengangkang saat berkendara. Pada 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Bireuen, mengeluarkan surat edaran mengenai standarisasi kedai kopi dan restoran.

Surat edaran itu tertandatangani pada 30 Agustus 2018 oleh Bupati Bireuen, Saifannur. Salah satu isinya melarang perempuan dan pria duduk dalam satu meja, kecuali bersama dengan muhrimnya.

Di tahun yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Barat, Ramli, Ms mewajibkan warganya berbusana Islami jika ingin mendapat pelayanan administrasi di instansi setempat. Sang bupati tak segan-segan memecat kepala dinas yang intansinya yang memberi pelayanan terhadap warga tak berbusana Islami.

Aturan-aturan berselimut syariat di Aceh bukan tidak mendapat kritikan. Ada yang melihat penggembar-gemboran syariat Islam dalih ketidakmampuan pemerintah melahirkan produk yang lebih pragmatis, berkaitan dengan ekonomi politik (ekopol), misalnya.

“Perda yang diklaim syariat sebenarnya tidak mewakili syariat. Harusnya, ketika syariat itu datang, dia merespon persoalan riil kehidupan orang Aceh tentang ekopol, pertarungan sumber daya alam, kemiskinan, eksploitasi, perdagangan atau ekonomi yang adil, sebagai bagian dari pemulihan pasca konflik,” ujar Sosiolog yang saat mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Aceh, Affan Ramli kepada Liputan6.com, Selasa malam (26/2/2019).

Perda syariat lahir akibat imajinasi sempit para politisi. Politikus di Aceh tidak memiliki imajinasi syariat yang aplikatif untuk mewarnai kehidupan ekopol di Aceh. Sehingga, yang lahir hanya aturan-aturan nirguna, yang hanya menyentuh sisi tak kasat mata individu-individu di Aceh, yang harusnya menjadi tanggungjawab si individu tersebut.

“Karena tidak ada ide, jadi harus ditutupi dengan permainan sentimen-sentimen syariat dengan imajinasi syariat yang sangat sempit,” tegas Affan.

Pemerintah menutupi kegagalan-kegagalan dalam melahirkan produk yang lebih populis dengan melahirkan produk-produk berselimut syariat. Pada satu titik, kondisi ini hendak mengesampingkan aturan liyan yang sejatinya juga sangat mendasar dan perlu bagi kehidupan orang Aceh.

“Kondisi ini memaksa para profesor mengikuti selera para politisi. Saya pernah bertanya kepada seorang profesor, kenapa dimulai dari yang 4 itu, yang khalwat, maisir, khamr. Kenapa tidak dimulai dari perbankan yang ribawi itu diperbaiki dulu. Profesor bilang, karena masyarakat kita inginnya syariat yang ada cambuknya,” kata Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) ini.

6 dari 6 halaman

Tak Ada Keluhan dari Wisman

Sedikit banyak, aturan-aturan berbasis qanun atau Perda syariah itu sangat berpengaruh pada kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Namun demikian Pemprov Aceh mengklaim kunjungan wisata ke daerah tersebut naik dari tahun ke tahun.

Data dari laman Pemprov Aceh mengungkap, pada 2017 terdapat peningkatan kunjungan wisata mencapai 2,9 juta orang, yang terdiri dari 2,8 juta wisatawan Nusantara, dan sisanya sekitar 78 ribu merupakan wisman.

Angka itu meningkat dibanding capaian 2016, yaitu 2,1 juta wisatawa Nusantara dan 76 ribu wisman. Pemprov memprediksi angka kunjungan wisatawan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 saja pemprov Aceh berani menaikan target kunjungan wisman menjadi 100 ribu orang.

Kabid Destinasi Pariwisata Aceh, Muzakir, saat dihubungi Liputan6.com menolak jika qanun atau perda syariah dianggap membatasi wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh, khususnya wisatawan mancanegara.

“Sejauh ini tidak ada komplain dari wisman. Mereka kalau ke Sabang ikut arahan kita, ikut kita kok,” kata Muzakir.

Meski demikian, Muzakir tidak tahu persis apakah perda pariwisata di Aceh menjadi penghalang bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan wisata alam Aceh. Namun yang pasti dirinya meyakinkan jika belum ada wisatawan yang komplain soal qanun pariwisata di Aceh.

“Maldives malah lebih syariah dari kita, wisman banyak juga di sana,” kata Muzakir.

Terlepas dari perda pariwisata, ada beberapa hal yang membuat pariwisata Aceh diklaim semakin berkembang. Selain branding “The Light of Aceh”, makin banyaknya ragam paket wisata dan minat yang tinggi dari masyarakat yang ingin terlibat di pariwisata juga menjadi pemicu utamanya.

Sejalan dengan itu, promosi pariwisata akan terus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, penguatan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami, dan semangat branding wisata The Light of Aceh.

Alasan Ridwan Kamil Ubah Taman Jadi Sudut Dilan di Bandung

Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya membuat Sudut Film Dilan atau Dilan Corner di Bandung. Padahal, awalnya direncanakan akan dibangun Taman Dilan. Kenapa?

Peletakan batu pertama pembangunan Dilan Corner ini berlangsung di Taman Saparua, Jalan Maluku, Kota Bandung, Minggu (24/2/2019). Momen itu dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya dan tokoh Dilan Iqbaal Ramadhan dan Vanesha Priscillia sebagai Milea.

Rencana pembangunan Taman Dilan sempat menuai pro kontra di tengah masyarakat. Mereka mempertanyakan tokoh fiksi dalam novel sekaligus film Dilan karya Pidi Baiq menjadi sebuah taman di Bandung.

Pada akhirnya rencana pembuatan taman berubah menjadi sudut Dilan. Emil sapaan Ridwan Kamil mengakui adanya kekeliruan penyebutan.

Alasan Ridwan Kamil Ubah Taman Jadi Sudut Dilan di BandungAlasan Ridwan Kamil Ubah Taman Jadi Sudut Dilan di Bandung Foto: Mukhlis Dinillah/ detikHOT

“Salah istilah saja, karena nama tamannya sudah ada Taman Saparua. Jadi Taman Saparua itu ada gedungnya, sarana olahraga, panjat tebing, nah ini ada sudut literasi,” kata Emil usai peletakan batu pertama.

“Nggak (karena pro kontra) itu masalah definisi saja,” tegas dia.

Menurutnya Dilan Corner nantinya akan menjadi ruang bagi milenial meningkatkan budaya literasi di Bandung. Seperti halnya kesuksesan novel Dilan yang diadaptasi menjadi sebuah film.

“Jadi nanti tempat ini dipakai secara positif untuk membahas sastra, novel, mendiskusikannya seperti inspirasi film Dilan dikonversi menjadi film. Mudah-mudahan ingat Dilan, ingat kesuksesan literasi dan film,” tutur dia.

Ia berharap kehadiran Dilan Corner bisa merangsang peningkatan budaya literasi di Bandung dan Indonesia secara luas. Mengingat, buruknya literasi masyarakat Indonesia dibandingkan negara lain.

Alasan Ridwan Kamil Ubah Taman Jadi Sudut Dilan di BandungAlasan Ridwan Kamil Ubah Taman Jadi Sudut Dilan di Bandung Foto: Veynindia Pardede/ detikHOT

“Literasi kita kan rankingnya buruk, Indonesia ranking 60 dari 65 negara. Supaya kita jadi bangsa yang mendalami tulisan mengapresiasi sastra, ruangannya kan selama ini tak termanfaatkan, nah kita ubah yang tadi kurang manfaat jadi positif,” kata Emil.

Akhir tahun ini, Sudut Film Dilan sudah bisa dinikmati oleh warga dan luar warga Bandung.

(mud/tia)

Photo Gallery

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MotoGP Indonesia Bisa Tarik 100 Ribu Wisman

Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP di 2021 tepatnya di Mandalika, NTB. Ratusan ribu turis akan datang saat event tersebut digelar.

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam siaran pers dari Kementerian Pariwisata, Jumat (22/2/2019). Menurutnya, Mandalika akan diusulkan menjadi destinasi sport tourism.

“Untuk pertama kalinya di Indonesia pada 2021, Mandalika akan menjadi tuan rumah untuk kompetisi MotoGP. Ini membuat Positioning NTB semakin kuat. Ditargetkan kompetisi ini akan mendatangkan 100 ribu wisatawan mancanegara,” jelas Arief.

Menurut dia, dengan menjadi tuan rumah ajang Moto GP pada 2021 maka akan semakin banyak wisman yang berkunjung untuk kepentingan tersebut sehingga perlu dikembangkan infrastruktur pendukung wisata olahraga yang memadai di dalamnya.

“Sebentar lagi dengan adanya MotoGP, pembangunan lapangan golf, dan MICE, saya usulkan Mandalika memiliki positioning sebagai destinasi sport tourism,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MotoGP dan komitmen menjadikan Mandalika sebagai destinasi wisata olahraga, Kementerian Pariwisata akan memberikan bantuan dan dukungan terkait lisensi penyelenggaraan MotoGP.

“Untuk mengadakan MotoGP, kita harus memiliki lisensi. Lisensi tersebut membutuhkan investasi sebesar 9 juta Euro. Kemenpar akan memberikan bantuan sebesar 1 juta Euro. Sisanya, kami mengharapkan kerja sama dari pemerintah daerah,” tutur menteri asal Banyuwangi itu. (bnl/fay)

Dukung Festival Cap Go Meh di Singkawang, Grab Kasih Diskon 50%

Jakarta – Grab umumkan partisipasinya dalam festival Cap Go Meh 2019 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Diprediksi acara ini dihadiri lebih dari 70 ribu wisatawan yang akan menyaksikan perayaan “100 Calendar of Events Wonderful Indonesia” 2019 pada 20 Februari 2019.

Marketing Director Grab Indonesia, Mediko Azwar menjelaskan Grab bangga bisa ikut aktif berpartisipasi untuk mendukung festival budaya di Singkawang. Grab pun ingin turut berpartisipasi dalam memberikan dampak dari sisi kreatif dan komersial, serta turut melestarikan budaya lokal di Kalimantan Barat.

“Kami memiliki misi untuk membawa setiap orang lebih dekat dengan hal-hal yang berarti bagi mereka, termasuk perayaan yang menjadi simbol keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Kami senang bahwa partisipasi kami dapat mendorong kelancaran perhelatan ini,” kata Mediko seperti dikutip dari laman resmi Grab, Rabu (20/2/2019).


“Lebih dari sekadar jarak geografis, kami senang memiliki kesempatan untuk mendekatkan masyarakat lokal dan wisatawan, serta menyatukan energi melalui layanan kami yang tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia, termasuk Singkawang,” sambungnya.

Menurutnya sejak siang puluhan ribu wisatawan yang menyesaki jalan Diponegoro, Kota Singkawang, menanti arak-arakan 12 replika naga berukuran 20 meter dan 1.050 patung dalam rangkaian acara puncak Cap Go Meh 2019. Menteri Pariwisata Arief Yahya turut hadir dan membuka Festival Cap Go Meh 2019 di Singkawang ini.

Ia melanjutkan, untuk memudahkan mobilitas warga lokal dan wisatawan, Grab juga menyiapkan GrabStop di berbagai lokasi strategis yang memudahkan penjemputan dan pengantaran saat mengunjungi festival ini.

Sebagai perusahaan ride-hailing pertama yang hadir di Singkawang, Grab menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat Singkawang dengan pilihan sistem pembayaran tunai dan nontunai, termasuk layanan GrabCar, GrabBike, GrabExpress, dan GrabFood.

Bahkan Grab juga secara khusus memberikan kode promo CAPGOMEHSKW untuk menikmati potongan harga 50% hingga Rp 15 ribu untuk 5 kali perjalanan menggunakan GrabCar dan GrabBike, khusus bagi pengguna di Singkawang, hingga 28 Februari 2019. (mul/ega)

Airlangga: Kunci Kemenangan Golkar dan Jokowi ada di Indonesia Timur

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memasang target menang di pemilu legislatif (Pileg) dan Pilpres April 2019 mendatang. Untuk memperoleh hasil itu, Airlangga menilai basis utama kemenangan partainya dan capres Jokowi ada di wilayah Indonesia timur.

Menurut Airlangga, salah satu kunci kemenangan Indonesia timur yaitu provinsi NTT. Dan di yakin, dapat menang di NTT karena gubernur dan wakilnya berasal dari partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Partai Golkar berkomitmen akan mengawal kemenangan Pileg di NTT, dan mengantarkan 85 persen kemenangan untuk capres Jokowi,” ucap Airlangga, saat menghadiri acara temu kader DPD Golkar NTT di GOR Flobamora Kupang, Rabu (20/2/2019).

Pada kesempatan, Menteri Perindustrian ini mengatakan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk masyarakat NTT sangat menjadi perhatian Presiden Jokowi

“Kader Partai Golkar NTT wajib mengantarkan presiden Jokowi terpilih lagi, Pak Presiden sudah 8 kali datang ke NTT, sehingga pembangunan infrastruktur disini terus dilanjutkan,” ujar Airlangga.

Airlangga pun menargetkan ketua DPD mampu meraih peringkat pertama perolehan kursi legislatif di NTT.

“Kalau melihat peluang, target Golkar NTT meraih 4 kursi DPR RI dan 18 kursi DPRD provinsi,” papar Airlangga.

Kemudian dia juga meminta kadernya yang memiliki jabatan di pemerintahan dan legislatif, untuk memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan dan menciptakan lapangan pekerjaan di NTT.

 

2 dari 3 halaman

Percepat Pembangunan

Selain itu Airlangga juga menginginkan kadernya berjuang menjadikan NTT sebagai provinsi yang memiliki destinasi wisata kelas dunia agar bisa dikenal luas luar negeri.

“Perwakilan kepala daerah dan fraksi Golkar se-NTT banyak yang menjabat di kursi startegis di parlemen, sehingga Golkar harus bekerja untuk pak Jokowi untuk membangun lebih cepat Nusa Tenggara Timur,” tegas Airlangga.

Hadir mendampingi Kunjungan Ketua Umum Airlangga ke DPD Golkar NTT. Melchias Marcus Mekeng (Korbid PP Indonesia Wilayah Timur), Gubernur NTT Victor Laiskodat, Wagub NTT Josef Nae Soi, Ketua DPD Golkar NTT Melkiades Laka Lena, Umar Juworo (Balitbang), Yahya Zaini (Sekretaris Bappilu), Rizal Mallarangeng, Meutya Hafid, Nurul Arifin, Christina Aryani, Agus Silaban dan sejumlah pengurus DPP yang lain.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Fraksi PAN Mulfachri Dicecar Proses Penganggaran DAK Kebumen

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap ditelisik soal proses penganggaran dana alokasi khusus (DAK) Kebumen oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan dalam kasus ini.

“KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait proses penganggaran DAK dari sisi fraksi di DPR RI terkait kasus Suap DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Dalam kasus ini KPK tengah menelisik proses pembahasan dan penganggaran DAK Kebumen yang dilakukan para legislator Senayan. Beberapa anggota DPR RI sudah diperiksa penyidik lembaga antirasuah.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

2 dari 3 halaman

Taufik Kurniawan Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Dalami Kasus Suap yang Jerat Taufik Kurniawan Lewat Ketua Fraksi PAN

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap. Pemeriksaan Mulfachri untuk mendalami kasus dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kebumen yang menjerat Wakil Ketua nonaktif DPR RI Taufik Kurniawan.

“Mulfachri Harahap diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka TK (Taufik Kurniawan),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Masih belum diketahui apa yang akan digali penyidik KPK terhadap Mulfachri. Namun belakangan ini lembaga antirasuah sudah memeriksa sejumlah anggota DPR terkait kasus yang menjerat Taufik Kurniawan ini.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

2 dari 3 halaman

KPK Bidik Pihak Lain?

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: