10 Potret Kue dengan Bentuk Tak Biasa, Beneran Bisa Dimakan Eggak Ya?

Liputan6.com, Jakarta – Kalian tentu selalu menemukan adanya kue di setiap acara-acara spesial seperti ulang tahun, pesta pernikahan dan lainnya. Tak hanya untuk dimakan, kue-kue tersebut juga dihadirkan untuk memeriahkan suasana.

Oleh karena itu, banyak kue-kue yang dihias dengan sangat cantik dan menarik. Seiring perkembangan waktu, kini ada banyak juru masak yang bereksperimen mendekorasi kue dengan berbagai bentuk tak biasa.

Tak hanya kue dengan desain cantik dan mewah, tak sedikit pula kue dibuat dengan berbagai bentuk seperti hewan, manusia hingga istana.

Dikutip dari Brightside, Selasa (26/3/2019), berikut 10 potret kue berbentuk tak biasa. Kira-kira beneran bisa dimakan enggak ya? 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tepat di hari pernikahaannya, pengantin wanita dibuat menangis haru ketika sang mantan kekasih datang mempersembahkan lagu untuknya. Terlebih lagi ketika sang mantan memeluk si pengantin wanita.

Belanda Jangan Sombong Ya

JakartaBelanda belum terkalahkan sejak Oktober tahun lalu. Mereka diminta tak besar kepala menatap Jerman di laga Kualifikasi Piala Eropa 2020.

Belanda tanpa kekalahan di lima pertandingan terakhirnya. Mereka memetik tiga kemenangan dan dua hasil imbang pada periode tersebut.

Lawannya di periode itu bukannya tim-tim sembarangan. Tim Oranye menang 3-0 atas Jerman, berimbang 1-1 dengan Belgia, menaklukkan Prancis 2-0, lalu berimbang 2-2 dengan Jerman (pertemuan kedua UEFA Nations League).

Sementara di laga teranyar, anak-anak asuh Ronald Koeman membabat Belarusia 4-0.

Sejak ditangani Koeman, Belanda melalui 11 pertandingan dengan hasil lima kemenangan dan empat kali berimbang. Baru dua kekalahan ditelan, satu di laga persahabatan dan satu di partai UEFA Nations League.

Kini Belanda akan menghadapi Jerman yang terseok-seok sejak akhir 2017 silam, pada laga Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2020. Koeman mewanti-wanti untuk tak menyepelekan Jerman.

“Kalau Anda tak kalah untuk waktu yang lama, akan ada momennya Anda kalah, walaupun kami ingin tetap di jalur kemenangan,” ungkapnya dikutip AS.

“Kalau Anda membandingkan dua skuat ini, maka situasinya lebih jelas di tim kami. Para pemain kami tampak lebih percaya diri, malah terkadang agak arogan melawan Belarusia.”

“Tapi kami menyadari bahwa kami harus di level terbaik. Sebab Jerman punya pemain-pemain yang sangat bagus yang bisa menyusahkan hidup kami,” tambah Koeman. (raw/rin)


Sekarang Ada MLM Halal Lho, Seperti Apa Ya?

Jakarta – Belakangan ini bisnis multi-level marketing (MLM) ramai diperbincangkan. Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqiyyah di Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan bisnis MLM haram.

Ada 5 alasan yang membuat NU mengeluarkan usulan tersebut. Usulan itu dikeluarkan pada 27 Februari 2019 yang lalu.

Sebelum NU mengeluarkan sejatinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga sudah mengeluarkan fatwa terkait MLM yang disebut sebagai pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

“Jadi MLM haram kalau ada 5 hal, itu NU. Kalau kita MLM itu halal kalau memenuhi 13 syarat,” kata Anggota DSN MUI Moch Bukhori Muslim dalam acara Dialog Interaktif MLM Itu Halal atau Haram di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Bukhori menegaskan bahwa sejatinya tidak ada yang berbeda fatwa DSN-MUI dengan hasil rekomendasi MUI. Bedanya hanya perbedaan pandangan perspektif.

Berikut 13 syarat bagi MLM yang diperbolehkan (halal) sesuai dengan fatwa No: 75/DSN MUI/VII/2009 yang disahkan pada 25 Juli 2009:

1) Ada obyek transaksi ril yang diperjualbelikan terdiri dari barang atau produk jasa.

2) Barang atau produk jasa yang menawarkan barang yang diharamkan dan yang digunakan untuk digunakan sesuatu yang haram.

3) Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat.

4) Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (mark-up yang berlebihan)

5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk, dan harus menjaga pendapatan utama mitra usaha.

6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya, saat transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk yang ditetapkan perusahaan.

7) Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang peroleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.

8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan oleh anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra.

9) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antar anggota pertama dan anggota berikutnya.

10) Sistem perekrutan, bentuk penghargaan dana secara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan sebagainya.

11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya.

12) Tidak melakukan kegiatan money game.

13) Dalam penerapan Maqashid Syariah untuk melihat halal atau tidak, maka harus dilihat sejauh mana praktiknya setelah dikaji sesuai dengan ajaran agama syariat Islam. Jadi tidak serta merta dilihat dari merk dan labelnya apakah berlabel syariah atau tidak, tetapi penting mengedepankan beberapa persyaratan yang sesuai dengan syariat islam agar tercapainya sebuah Mashlahat.

(das/ang)

Gaji PNS Bulan Depan Naik 5%, Jadi Berapa ya?

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal rencana kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5%. Dia memastikan kenaikan itu akan diterapkan bulan depan.

Rencana kenaikan gaji PNS sebesar 5% sebenarnya sudah digaungkan pemerintah sejak tahun lalu. Jika jadi diterapkan lalu berapa kiranya kenaikan nominal yang bisa didapat PNS?

Mengutip aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Rabu (12/12/2018), besaran gaji pokok PNS saat ini masih sama dengan tahun 2015.

Dalam peraturan itu disebutkan, gaji pokok PNS jabatan terendah atau golongan IA dengan masa kerja 0 tahun ialah sebesar Rp 1.486.500. Kemudian untuk golongan IIIA dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 2.456.700. Sedangkan untuk golongan tertinggi PNS atau golongan IVE masa kerja 32 tahun sebesar Rp 5.620.000.

Pemerintah sendiri akan menaikkan gaji pokok tersebut sebesar 5%. Bila demikian, maka gaji pokok saat ini akan ditambahkan 5% sesuai dengan keputusan pemerintah.

Bilang dihitung secara kasar, maka untuk gaji pokok golongan IA dengan masa kerja 0 tahun ialah sebesar Rp 1.486.500, kemudian bila ditambah 5% yang sebesar Rp 74.325 akan menjadi Rp 1.560.825.

Selanjutnya, untuk gaji pokok golongan IIIA dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 2.456.700, kemudian ditambahkan 5% yang sebesar Rp 122.835 akan menjadi Rp 2.579.535.

Yang terakhir, untuk gaji pokok PNS jabatan tertinggi atau golongan IVE Rp 5.620.000, kemudian ditambahkan 5% sebesar Rp 281.000 akan menjadi Rp 5.901.000.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan rencana kenaikan gaji PNS itu saat meresmikan salah satu ruas Tol Trans Sumatera yaitu Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter).

Jokowi memastikan mulai April 2019, kenaikan gaji PNS akan berlaku. Sebagaimana yang telah direncanakan, kenaikan gaji PNS sebesar 5%. Kenaikan gaji ini akan dirapel mulai dari awal tahun, alias Januari 2019.

“Ini PP-nya (peraturan pemerintah) baru disiapkan. Saya kira ini Maret ini akan selesai sehingga awal April nanti sudah bisa diberikan kenaikan itu kepada bapak ibu sekalian, dirapel,” paparnya.

Gaji PNS Bulan Depan Naik 5%, Jadi Berapa ya?

(das/eds)

Jokowi Desak-desakan Naik KRL, Fahri Hamzah: Ya ini Kan Musim Kampanye

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore tadi desak-desakan naik KRL saat pulang ke Bogor, Jawa Barat, usai melaksanakan sejumlah agenda kerja. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai apa yang dilakukan Jokowi ini konteksnya kampanye.

Fahri mengatakan, meski desak-desakan dengan penumpang KRL, Jokowi dia yakini aman. Sebab Paspampres pasti melakukan pengamanan maksimal terhadap kepala negara.

“Pasti aman. Semua perjalanan presiden itu ada UU dan aturannya. Ada protokolernya. Kalau dilanggar bisa kena hukum. Dalam keadaan cuti pun pengamanan maksimal. Terbuka dan tertutup,” kata Fahri kepada detikcom, Rabu (6/3/2019) malam.
Meski demikian, Fahri memandang aksi Jokowi naik KRL tersebut tak lebih dari sekadar pencitraan jelang Pilpres 2019. “Ini konteksnya kampanye seperti Pak sandi masuk pasar,” ujarnya.
“Ya ini kan musim kampanye. Hampir 5 tahun tinggal di Bogor kan baru sekarang (naik KRL-red),” sambung Fahri.

Ada masyarakat yang berpandangan aksi Jokowi ini bagus untuk kampanye agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Namun menurut Fahri, jika transportasi umum sudah baik, masyarakat secara otomatis akan pindah tanpa disuruh.

“Transportasi umum itu kalau ada dan nyaman orang otomatis pindah. Tapi kalau desakan kayak gitu siapa yang mau pindah kecuali untuk media,” ucapnya.
(hri/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Massa FUI Persoalkan Hotel Tempat Tabulasi Suara, Ini Jawaban KPU

Jakarta – Sejumlah hal disoroti massa Forum Umat Islam (FUI) saat audiensi dengan KPU, termasuk soal tabulasi suara di salah satu hotel. KPU kemudian menjelaskan alasannya.

Pertanyaan itu diajukan oleh Sekretaris PA 212, Bernard Abdul Jabbar. Dia menyebut selama bertahun-tahun, KPU selalu melakukan tabulasi suara di suatu hotel di Jakarta Pusat.

“Tentang masalah tabulasi KPU. Kenapa selama ini, selama bertahun-tahun, tabulasi KPU itu kok selalu di Hotel Borobudur. Ada apa ini di Hotel Borobudur. Karena sepengetahuan informasi saya, ada sesuatu yang disembunyikan di Hotel Borobudur. Masalah tabulasi suara dan punya siapa itu hotelnya. Lah ini perlu kami tanyakan ke KPU,” kata Bernard di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

“Kami juga dapat informasi dari pegawai hotel yang bekerja di sana bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan di Borobudur itu. Kenapa nggak cari tempat lainnya?” sambungnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang hadir di audiensi itu lalu memberi penjelasan. Dia mengatakan tidak ada preferensi khusus dari KPU untuk memilih hotel saat tabulasi suara. Pada tahun 2014 lalu, Wahyu menyebut tabulasi suara berlangsung di Kantor KPU.

“Terkait tabulasi, ini ada Pak Sekjen, memang kita perlu ganti suasana, Pak, jangan Hotel Borobudur terus. 2014 tabulasi di kantor KPU. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti juga mudah, Pak, untuk dipindah dari Hotel Borobudur,” jawab Wahyu.

“Wong kita bayar, Pak, bisa di manapun sepanjang memang kualifikasinya memenuhi syarat,” sambungnya.

Wahyu menegaskan bahwa hasil akhir Pemilu bukan ditentukan perhitungan IT melainkan kertas. Hasil penghitungan suara dari TPS hingga tingkat nasional dilakukan di kertas.

“Tabulasi itu bukan hasil resmi KPU, hasil resminya ya melalui rapat pleno,” kata Wahyu.

(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gara-gara Nomor KTP Direktur Chen Tertukar

Chen pun akhirnya dipaksa sore hari itu juga harus datang ke Kantor Disnakertrans. Dia akhirnya datang membawa dokumen-dokumen ketenagakerjaan ditemani seorang warga negara China bernama A Wei. A Wei sudah lama di Indonesia dan menetap di Surabaya, Jawa Timur. Ia juga memiliki peternakan ayam petelur di Cianjur dengan bendera perusahaan PT Saudara Makmur.

Rupanya, setelah dicek, IMTA yang dimiliki Chen berlaku di perusahaan A Wei. Di PT Saudara Makmur itu pula, Chen punya jabatan sebagai direktur keuangan. “Iya benar, Pak, dia direktur keuangan saya,” kata A Wei seperti ditirukan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Cianjur, Ricky Ardi Hikmat, saat pertemuan di kantor Disnakertrans, itu.

Yang mengejutkan juga, saat Chen menyerahkan akta perusahaan peternakan di Cibokor, Chen bukanlah tenaga kerja, melainkan pemilik peternakan. Jabatannya direktur utama  PT Indah Tunggal Alami, yang membuka peternakan itu sejak 2017. Di bawah Chen, ada beberapa direktur yang semuanya warga negara China. Chen pemilik saham mayoritas di perusahaan tersebut.

“Ternyata dia itu direktur utama sekaligus pemegang saham. Dia sih pegang IMTA, tapi bukan di posisi perusahaan yang sedang kita lakukan pembinaan. Jadi dia itu menunjukkan IMTA, tapi IMTA di perusahaan lain (PT Saudara Makmur). Sama, peternakan juga, tapi beda perusahaan,” ujar Ricky.

Dari hasil pemeriksaan, kata Ricky, dokumen berupa IMTA itu tidak ada masalah karena semua dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan. IMTA milik Chen juga masih berlaku. Hanya sempat terjadi miskomunikasi saja lantaran Chen tidak lancar Bahasa Indonesia sehingga dilakukan klarifikasi. “Makanya kita bingung kok yang ramai malah urusan e-KTP. Dan banyak yang mempertanyakan soal e-KTP Chen ke kami,” jelas Ricky.

Warganet memang ramai mengecek NIK e-KTP milik Chen di sistem Komisi Pemilihan Umum. Nah, ternyata NIK tersebut muncul atas nama Bahar, warga Kelurahan Sayang, Cianjur. Bahar, 47 tahun, yang kesehariannya berdagang bakso keliling, pun bingung namanya muncul di aplikasi KPU dengan NIK milik WNA. “Saya tinggal di sini sejak 1996, tidak ada masalah soal NIK. Baru kali ini saja ada perbedaan. Baru tahu setelah dikabari ketua RT pagi tadi,” begitu kata Bahar, Selasa, 26 Februari 2019.

Bahar bilang selama ini tak ada kendala dalam partisipasi pencoblosan pemilu. Namun, untuk tahun ini, dia sedikit heran karena mendadak NIK-nya berubah di DPT. “Katanya jadi nama China, ya, saya nggak tahu apa-apa. Sebelumnya, nyoblos Pilgub (Jawa Barat) juga nggak ada masalah. Baru kali ini saja tiba-tiba ramai, katanya NIK-nya dipakai orang asing,” ujar Bahar.

Menko Darmin Minta PLN Segera Terapkan B20 di Seluruh Pembangkit

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berencana memanggil PT Freeport Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan TNI terkait penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Hal ini untuk mendorong penggunaan B20 tercapai 100 persen.

“Untuk menaikkan ke 100 persen, ya 1 persen itu tidak mudah tapi barangkali kami akan fokus untuk membicarakan satu penggunaan B20 di PLN, di TNI/Polri dan di Freeport. Karena dari dulu yang minta dispensasi beberapa di antaranya adalah mereka,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk PLN memang sebagian sudah menggunakan B20. Namun masih ada beberapa pembangkit yang belum memakai B20. Ke depan, Kementerian ESDM akan melakukan komunikasi dengan PLN mencari solusi penggunaan B20.

“Kalau PLN tidak semuanya beberapa pembangkitnya. Tapi kami akan bicarakan itu ke depan ini secara keseluruhan kami akan persilakan ESDM saja yang ngurusinya. Karena kerja ribetnya sudah selesai,” jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, hingga kini realisasi penyaluran dan penggunaan B20 sudah mencapai 99 persen. Capaian tersebut menandakan kebijakan B20 berjalan dengan baik.

“Tapi ukuran dari kinerjanya 99 persen itu adalah realisasi dibandingkan dengan seharusnya berapa. Ya, 99 sudahlah itu saja indikatornya, lebih sederhana urusannya. Jadi itu berarti kami sudah boleh mengatakan, B20 sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Dalam 2 Bulan, Penyaluran B20 Capai 700 Ribu KL

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan penyaluran Biodiesel 20 persen (B20) pada Januari hingga Februari 2019 mencapai sekitar 700 ribu Kiloliter (Kl).

“700 ribu Kiloliter Januari hingga Februari,” ujar Paulus usai rapat koordinasi B20 di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Secara keseluruh angka penyaluran B20 ke seluruh wilayah Indonesia pada Januari-Februari telah mencapai 99 persen. Namun, masih ada daerah yang belum terjangkau seperti di Kalimantan. 


“Hanya daerah perbatasan yang memang susah dicapai, Kalimantan ada beberapa yang Pertamina beli dari Malaysia, dari kita sulit tapi kecil sekali. Persentasenya kurang lebih 99 persen ,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan, pihaknya telah melapor kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait penyaluran B20.

“Ya pokoknya B20 sukses. Intinya 99 persen dari target B20 penyalurannya. Makanya Pak Menko apresiasi,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Datang ke Indonesia, Band Kodaline Lebih Suka Jajan di Pinggir Jalan

Liputan6.com, Jakarta – Grup band Kodaline, akan melangsungkan konser di Istora Senayan, Jumat (1/3/2019) dalam rangkaian “The Politics of Living Tour”. Sebelum manggung, mereka sempat menikmati makanan yang dijual di pinggir jalan.

Personel band Kodaline mengaku semua makanan yang ada di Indonesia sangat enak. Dibandingkan makanan di restoran, mereka lebih senang makan di pinggir jalan.

“Saya dan Steve menghabiskan waktu banyak di sini dan saya merasa makanan di sini luar biasa. Di manapun makannya enak. Kami pernah nyoba buah, itu sangat umum di sini. Namanya apa ya? Dragon fruit, buah naga itu enak,” ungkap Vinny, salah satu personel Kodaline, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

2 dari 3 halaman

Ingin Coba Nasi Padang

Selain buah naga, mereka juga pernah mencoba bakso dan sangat menyukai rasa kopi luwak.

Selanjutnya, band yang digawangi Steve Garrigan, Vinny Mau, Jr, Jason Boland dan Mark Prendergast akan mencoba nasi Padang.

“Kalau kami punya kesempatan mungkin kami bisa mencoba,” ucap Vincent. 

3 dari 3 halaman

Bukan Pertama Kali

Bagi personel Kodaline, ini bukan kali pertama mereka datang ke Indonesia, melainkan ketiga kalinya. (Antaranews.com)