Bandara Baru Yogyakarta Bakal Bantu Tercapainya Target 20 Juta Wisman

Sebelumnya, Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau yang lebih dikenal AirNav Indonesia, telah menyiapkan prosedur pengaturan lalu lintas penerbangan di ruang udara Yogyakarta.

Pengaturan ini untuk rangka mendukung beroperasinya Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) atau Bandara Baru Yogyakarta.

Direktur Utama AirNav Indonesia Novie Riyanto mengatakan, Airnav telah menyiapkan prosedur Performance Based Navigation (PBN), yakni prosedur pengaturan navigasi penerbangan dengan menggunakan teknologi berbasis satelit.

Menurutnya, ruang udara Yogyakarta cukup padat, pergerakan pesawat udara dalam satu hari bisa sekitar 280 sampai dengan 300 pergerakan take-off dan landing terdiri dari 170 regular flightdan sisanya training.

Saat Bandara NYIA beroperasi, Bandara Adi Sutjipto tetap akan beroperasi untuk slot penerbangan militer dan training.

“Jadi cukup kompleks pengaturan ruang udaranya. Tetapi kami sudah siap sehingga penggunaan ruang udara Yogyakarta dapat dikelola dengan baik,” ungkap Novie, dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 22 April 2019.

Untuk tahap awal, NYIA akan melayani penerbangan internasional, sedangkan penerbangan domestik masih menggunakan Bandara Adi Sutjipto.

Novie menuturkan, AirNav Indonesia akan memberikan layanan aerodrome control (ADC) untuk pesawat udara yang take-off dan landing di NYIA melalui Menara Pemandu Lalu Lintas Penerbangan NYIA.

Sedangkan untuk pesawat udara di ruang udara Yogyakarta dengan ketinggian 4.000 sampai dengan 24.500 kaki akan dilayani oleh unit approach control (APP) yang bertempat di Bandara Adi Sutjipto yang telah dilengkapi dengan Radar Surveillance dengan coverage hingga radius 183 nautical miles.

“Tower ATC baru dengan peralatan navigasi penerbangan termasuk desk control, radio, AFTN dan VSAT sudah diuji coba dan siap beroperasi. Bahkan untuk fasilitas dan SOP/MOS (standard operation procedure/manual of standard) kami telah mendapatkan sertifikasi CASR (civil aviation safety regulation) 171 & 172 dari Kementerian Perhubungan. Untuk pelayanan informasi cuaca, BMKG siap mendukung kami dengan AWS (Automatic Weather Station),” terang Novie.

HEADLINE: Polemik Jaga Mata Jaga Telinga di Jabar dan Aceh

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat mengumumkan pembatasan siar sejumlah lagu berbahasa Inggris. Hal tersebut diumumkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam surat edaran nomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019.

Ada 17 lagu berbahasa Inggris yang hanya boleh ditayangkan pada jam tertentu. Lagu-lagu yang dibatasi penayangannya oleh KPID Jawa Barat  itu sebagai berikut:

1. Zayn Malik (Dusk Till Dawn)

2. Camila Cabello feat Pharrel (Sangria Wine)

3. The Killers (Mr Brightside)

4. Zayn Malik (Let Me)

5. Ariana Grande (Love Me Harder)

6. Marc E. Bassy (Plot Twist)

7. Ed Sheeran (Shape Of You)

8. Chris Brown feat Agnez Mo (Overdose)

9. Maroon 5 (Makes Me Wonder)

10. Bruno Mars (Thats What I Like)

11. Eamon (Fuck it I Dont Want You Back)

12. Camila Cabello feat Machine (Bad Things)

13. Bruno Mars (Versace On The Floor)

14. 88rising (Midsummer Madness)

15. DJ Khaled feat Rihanna (Wild Thoughts)

16. Yellow Claw (Till it Hurts)

17. Rita Ora (Your Song)

KPID Jawa Barat menetapkan bahwa lagu-lagu tersebut, baik dalam bentuk lagu, video klip, dan/atau sejenisnya hanya dapat disiarkan dan/atau ditayangkan pada lembaga penyiaran yang ada di wilayah layanan Jawa Barat mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB.

“Dalam klasifikasi waktu Dewasa (D) ,” tulis penyataan KPID Jawa Barat.

2 dari 6 halaman

Polemik Pembatasan Lagu

Surat edaran yang bertajuk Pembatasan Siaran Lagu-Lagu Berbahasa Inggris ini menuai polemik. Ketua KPID Jawa Barat Dedeh Fardiah pun angkat bicara. Dia menjelaskan latar belakang penetapan aturan tersebut.

Menurut dia, latar belakang ditetapkannya aturan ini berdasarkan pemantauan dan aduan masyarakat. Kemudian, setelah disesuaikan dengan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), maka ditetapkanlah 17 lagu berbahasa Inggris termasuk kategori dewasa.

“Sebetulnya ada 86 item. Berdasarkan tupoksi KPI untuk mengawasi konten siaran, dan P3SPS, di mana di situ disebutkan, program siaran yang harus tepat waktu sesuai kategori usia, bahwa program siaran yang berupa lagu atau video clip yang berisi seks, cabul, atau aktivitas seks, masuk program dewasa, dan hanya ditayangkan jam 10 malam ke atas,” ujarnya.

“Dan pembatasan ini dilakukan di wilayah KPID Jawa Barat,” dia menegaskan.

Dedeh menyayangkan adanya anggapan negatif mengenai kebijakan tersebut. Pasalnya, KPID Jabar menetapkan aturan ini bertujuan untuk menjaga norma kesusilaan di kalangan anak-anak.

“Pasti ada pro dan kontra, tapi mudah-mudahan dengan surat edaran ini, masyarakat justru lebih aware. Itu kan lagu-lagunya mengajak ke persetubuhan, seks bebas, dan lain-lain. Tapi sekali lagi, kami bukan melarang (lagu itu), hanya membatasi jam siarnya,” ujar dia.

Dedeh menambahkan aturan ini bukan lah kali pertama. Pada 2016, KPID Jawa Barat bahkan sempat melarang penayangan lagu-lagu dangdut dengan lirik berkonten dewasa.

“Dulu ada lagu dangdut Hamil Duluan, kalau dinyanyikan anak-anak bagaimana? Ini 17 lagu bahasa Inggris masih mending karena tidak semua mengerti artinya, tapi bagi yang mengerti kan dengar anak-anak nyanyi lagu itu, jadi tidak baik,” dia menandaskan.

Surat yang ditandatangani Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah itu menyebutkan aturan tersebut berlandaskan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan KPI.

“Pasal 9 Ayat (1) & Ayat (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia dan/atau latar belakang ekonomi dan (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat,” begitu bunyi peraturan landasan kebijakan mengenai pembatasan siaran lagu bahasa Inggris yang ditetapkan KPID Jawa Barat seperti diterima Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

“Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul dan/atau mengesankan aktivitas seks (2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks,” sambung pernyataan tersebut.

Aturan Bikin Penasaran

Pengamat sosial Budi Rajab menilai aturan itu di samping memberikan dampak positif yang sesuai dengan tujuan KPID Jawa Barat membatasi jam tayang lagu-lagu berkonten dewasa, tetapi ada dampak lain yang bakal terjadi di tengah masyarakat.

Menurut dosen Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung ini, masyarakat justru akan penasaran dan mencoba mencari tahu mengenai lagu-lagu yang dibatasi penayangannya ini.

“Jadi awalnya mereka hanya menikmati lagu karena instrumentalnya yang enak, tetapi mereka tidak mengerti artinya karena menggunakan bahasa Inggris, tapi ada aturan ini justru mereka jadi penasaran, mengapa ini sampai dibatasi,” kata Budi Rajab kepada Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

Pasalnya, dia mengakui sulitnya membendung arus informasi saat ini. “Yang dibatasi, malah dicari-cari,” kata dia.

Untuk itu, Budi melanjutkan, KPID Jawa Barat harus memberikan penjelasan secara detail mengenai alasan penetapan aturan tersebut. “Diumumkan saja mengapa lagu ini dibatasi penayangannya. Semua harus jelas, sampai detail, kalau tidak detail, malah jadi banyak peluang,” dia menandaskan.

3 dari 6 halaman

Reaksi Praktisi Radio di Pantura

Edaran yang dikeluarkan KPID Jawa Barat tentang pembatasan siar 17 lagu berbahasa Inggris menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya para pegiat radio yang ada di Cirebon.

Mereka menganggap 17 lagu yang masuk dalam edaran KPID Jabar tersebut tengah hits di telinga masyarakat Cirebon. Station Manager Pilar Radio Cirebon Lutfi mengatakan, sudah mendengar kabar beredarnya batasan siar dari KPID Jabar.

“Secara resmi saya belum lihat suratnya mungkin ada di kantor nanti saya lihat. Tapi dari kabar tersebut jika benar akan kami ikuti imbauan KPID,” kata dia, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan, 17 lagu tersebut banyak diminta pendengar kaum milenial Cirebon. Dia sempat menyesalkan sikap KPID Jabar yang mengeluarkan edaran tersebut.

Menurutnya, edaran tersebut terbilang terlambat karena lagu tersebut sudah beredar lama.

“Tapi kan kami tidak bisa menyamakan pendengar entah itu pendengar tahu atau tidaknya lirik. Mungkin ada yang tahu tapi tidak sedetail yang didengar KPID, hanya menikmati musiknya saja,” kata dia.

Lutfi mengaku akan segera menyosialisasikan edaran KPID ke internal radio jika surat tersebut sudah resmi diterima olehnya. Lutfi mengaku siap tidak menyiarkan 17 lagu tersebut di bawah jam 22.00 WIB.

Jika ada pendengar yang meminta diputarkan lagu tersebut, Lutfi akan meminta penyiar untuk menolak secara halus.

“Ya kami paling bilang maaf lagu tersebut tidak ada di playlist kami. Apa mungkin ini (pembatasan siar) terkait undang-undang permusikan,” kata dia.

Music Director Shelter FM Helmi mengatakan, lagu-lagu yang diputar radio komersial di Cirebon didapat dari label musik. Namun, lagu tersebut dikirim dalam dua versi.

Versi pertama adalah lagu yang sudah diedit oleh label tersebut. Sedangkan, versi kedua adalah lagu yang tidak diedit, tetapi tidak boleh disiarkan oleh radio.

“Versi yang edit itu ketika ada lirik yang berbau negatif biasanya dihilangkan sedangkan versi yang full itu biasanya untuk konsumsi pribadi,” kata dia.

Helmi mengaku siap mematuhi edaran KPID Jawa Barat sejauh memberikan dampak positif bagi radionya. Menurut dia, lirik berbau negatif tersebut sudah ada sebelum KPID menyebarkan edaran.

“Dari label juga sudah disensor kok jadi kami sebenarnya aman tapi kami menghormati imbauan KPID,” kata dia.

Dia mengaku tidak memahami apa tujuan utama KPID menyebarkan edaran terkait pembatasan siar terhadap 17 lagu berbahasa Inggris itu.

4 dari 6 halaman

Polemik Lain di Aceh

Aturan terkait kesusilaan di daerah lain juga menuai polemik. Ini terjadi di Aceh. 

Beredar selentingan dari kalangan traveler menyoal banyaknya aturan yang perlu ditaati saat plesiran di Aceh.

“Banyak aturan yang tidak jelas ukurannya, misal di pantai harus pakai pakaian sopan. Sopan itu ukurannya bagaimana?” kata Nisa yang juga perempuan asli Aceh.

“Mungkin ini juga ya yang membuat turis asing mikir dua kali untuk liburan ke Aceh. Di Aceh gak bisa pakai bikini sembarangan kayak di Bali,” katanya.

Dalam Qanun Aceh nomor 8 tahun 2013 pasal 83 tertulis setidaknya ada dua pasal yang dianggap samar dan tidak jelas, yaitu poin (1) yang berbunyi: bagi wisatawan nusantara dan mancanegara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata. Dan poin (4) yang berbunyi: bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

“Itu kan aneh, bagaimana kalau yang menonton itu suami istri, masa mereka dipisah cuma karena menonton pertunjukan di Aceh, satu tempat cewek satu tempat cowok, untuk menunjukkan ini lho mereka dipisah laki-laki dan perempuan,” kata Nisa.

Kabupaten Bireuen bahkan lebih ekstrem. Pemkab setempat pada medio 2018 pernah menerbitkan surat edaran standardisasi kedai kopi dan restoran yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari 14 poin imbauan dalam terbitan tersebut, setidaknya ada 2 poin yang paling menjadi sorotan, yaitu perihal larangan perempuan dan laki-laki bukan muhrim duduk satu meja, dan perihal larangan pramusaji melayani perempuan tanpa pendamping di atas pukul 21.00 WIB. Bagi Nisa, dua poin yang dipermasalahkan tersebut sangat aneh, membingungkan dan seperti dibuat-buat.

“Dilarang melayani wanita? Mengapa harus dilarang? Itu intimidatif sekali. Misal orang lapar, enggak boleh makan gitu? Haram satu meja, dari mana hukumnya kalau itu haram?” kata Nisa.

Nisa mengungkapkan, meski aturan Pemkab Bireuen secara teritori tidak masuk dalam wilayah tempatnya tinggal, namun Nisa mengaku kasihan dengan kaum wanita yang ada di Bireuen. Padahal sebagai anak Aceh, dirinya tahu betul bagaimana cara perempuan Aceh menempatkan diri dalam pergaulan.

Dia pun menyadari penerapan syariat Islam di Aceh memang harga mati dan tidak perlu dipersoalkan. Hanya saja, aturan yang dibuat perlu dilihat dari berbagai sudut pandang dan disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak menjadi polemik dalam masyarakat.

5 dari 6 halaman

Permainan Sentimen dan Imajinasi

Negeri berjuluk Serambi Makkah ini sangat ketat memberlakukan berbagai aturan yang berkait dengan penegakan syariat.

Sejumlah payung hukum menjustifikasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Antara lain, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya, terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara rinci menjelaskan sejumlah aturan, seperti berduaan dengan bukan muhrim, judi, dan zina. Penghakimannya terdapat dalam Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Belakangan, sejumlah kabupaten dan kota mengeluarkan berbagai aturan yang mengikat warganya dalam berprilaku. Sekali lagi, aturan-aturan ini muncul dalih Aceh merupakan selasar dari negeri dimana Islam berasal, yakni Makkah.

Sejak 7 Januari 2012 Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengeluarkan surat edaran yang melarang wanita dewasa duduk mengangkang saat berkendara. Pada 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Bireuen, mengeluarkan surat edaran mengenai standarisasi kedai kopi dan restoran.

Surat edaran itu tertandatangani pada 30 Agustus 2018 oleh Bupati Bireuen, Saifannur. Salah satu isinya melarang perempuan dan pria duduk dalam satu meja, kecuali bersama dengan muhrimnya.

Di tahun yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Barat, Ramli, Ms mewajibkan warganya berbusana Islami jika ingin mendapat pelayanan administrasi di instansi setempat. Sang bupati tak segan-segan memecat kepala dinas yang intansinya yang memberi pelayanan terhadap warga tak berbusana Islami.

Aturan-aturan berselimut syariat di Aceh bukan tidak mendapat kritikan. Ada yang melihat penggembar-gemboran syariat Islam dalih ketidakmampuan pemerintah melahirkan produk yang lebih pragmatis, berkaitan dengan ekonomi politik (ekopol), misalnya.

“Perda yang diklaim syariat sebenarnya tidak mewakili syariat. Harusnya, ketika syariat itu datang, dia merespon persoalan riil kehidupan orang Aceh tentang ekopol, pertarungan sumber daya alam, kemiskinan, eksploitasi, perdagangan atau ekonomi yang adil, sebagai bagian dari pemulihan pasca konflik,” ujar Sosiolog yang saat mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Aceh, Affan Ramli kepada Liputan6.com, Selasa malam (26/2/2019).

Perda syariat lahir akibat imajinasi sempit para politisi. Politikus di Aceh tidak memiliki imajinasi syariat yang aplikatif untuk mewarnai kehidupan ekopol di Aceh. Sehingga, yang lahir hanya aturan-aturan nirguna, yang hanya menyentuh sisi tak kasat mata individu-individu di Aceh, yang harusnya menjadi tanggungjawab si individu tersebut.

“Karena tidak ada ide, jadi harus ditutupi dengan permainan sentimen-sentimen syariat dengan imajinasi syariat yang sangat sempit,” tegas Affan.

Pemerintah menutupi kegagalan-kegagalan dalam melahirkan produk yang lebih populis dengan melahirkan produk-produk berselimut syariat. Pada satu titik, kondisi ini hendak mengesampingkan aturan liyan yang sejatinya juga sangat mendasar dan perlu bagi kehidupan orang Aceh.

“Kondisi ini memaksa para profesor mengikuti selera para politisi. Saya pernah bertanya kepada seorang profesor, kenapa dimulai dari yang 4 itu, yang khalwat, maisir, khamr. Kenapa tidak dimulai dari perbankan yang ribawi itu diperbaiki dulu. Profesor bilang, karena masyarakat kita inginnya syariat yang ada cambuknya,” kata Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) ini.

6 dari 6 halaman

Tak Ada Keluhan dari Wisman

Sedikit banyak, aturan-aturan berbasis qanun atau Perda syariah itu sangat berpengaruh pada kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Namun demikian Pemprov Aceh mengklaim kunjungan wisata ke daerah tersebut naik dari tahun ke tahun.

Data dari laman Pemprov Aceh mengungkap, pada 2017 terdapat peningkatan kunjungan wisata mencapai 2,9 juta orang, yang terdiri dari 2,8 juta wisatawan Nusantara, dan sisanya sekitar 78 ribu merupakan wisman.

Angka itu meningkat dibanding capaian 2016, yaitu 2,1 juta wisatawa Nusantara dan 76 ribu wisman. Pemprov memprediksi angka kunjungan wisatawan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 saja pemprov Aceh berani menaikan target kunjungan wisman menjadi 100 ribu orang.

Kabid Destinasi Pariwisata Aceh, Muzakir, saat dihubungi Liputan6.com menolak jika qanun atau perda syariah dianggap membatasi wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh, khususnya wisatawan mancanegara.

“Sejauh ini tidak ada komplain dari wisman. Mereka kalau ke Sabang ikut arahan kita, ikut kita kok,” kata Muzakir.

Meski demikian, Muzakir tidak tahu persis apakah perda pariwisata di Aceh menjadi penghalang bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan wisata alam Aceh. Namun yang pasti dirinya meyakinkan jika belum ada wisatawan yang komplain soal qanun pariwisata di Aceh.

“Maldives malah lebih syariah dari kita, wisman banyak juga di sana,” kata Muzakir.

Terlepas dari perda pariwisata, ada beberapa hal yang membuat pariwisata Aceh diklaim semakin berkembang. Selain branding “The Light of Aceh”, makin banyaknya ragam paket wisata dan minat yang tinggi dari masyarakat yang ingin terlibat di pariwisata juga menjadi pemicu utamanya.

Sejalan dengan itu, promosi pariwisata akan terus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, penguatan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami, dan semangat branding wisata The Light of Aceh.

MotoGP Indonesia Bisa Tarik 100 Ribu Wisman

Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP di 2021 tepatnya di Mandalika, NTB. Ratusan ribu turis akan datang saat event tersebut digelar.

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam siaran pers dari Kementerian Pariwisata, Jumat (22/2/2019). Menurutnya, Mandalika akan diusulkan menjadi destinasi sport tourism.

“Untuk pertama kalinya di Indonesia pada 2021, Mandalika akan menjadi tuan rumah untuk kompetisi MotoGP. Ini membuat Positioning NTB semakin kuat. Ditargetkan kompetisi ini akan mendatangkan 100 ribu wisatawan mancanegara,” jelas Arief.

Menurut dia, dengan menjadi tuan rumah ajang Moto GP pada 2021 maka akan semakin banyak wisman yang berkunjung untuk kepentingan tersebut sehingga perlu dikembangkan infrastruktur pendukung wisata olahraga yang memadai di dalamnya.

“Sebentar lagi dengan adanya MotoGP, pembangunan lapangan golf, dan MICE, saya usulkan Mandalika memiliki positioning sebagai destinasi sport tourism,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MotoGP dan komitmen menjadikan Mandalika sebagai destinasi wisata olahraga, Kementerian Pariwisata akan memberikan bantuan dan dukungan terkait lisensi penyelenggaraan MotoGP.

“Untuk mengadakan MotoGP, kita harus memiliki lisensi. Lisensi tersebut membutuhkan investasi sebesar 9 juta Euro. Kemenpar akan memberikan bantuan sebesar 1 juta Euro. Sisanya, kami mengharapkan kerja sama dari pemerintah daerah,” tutur menteri asal Banyuwangi itu. (bnl/fay)

Pesona Gunung Bromo Tetap Memikat Meski Sedang ‘Batuk’

Liputan6.com, Malang – Gunung Bromo sedang menggeliat, ditandai dengan keluarnya asap bercampur abu vulkanis di dalam kawah. Namun, ‘batuk’ gunung berapi purba itu tak menyurutkan minat wisatawan untuk datang berkunjung.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) mencatat, pada Rabu, 20 Februari 2019, ada 408 wisatawan nusantara (wisnus) dan 23 wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung. Jumlah pelancong di Gunung Bromo itu tak jauh berbeda dengan sehari sebelumnya.

“Masih banyak kemarin, tapi hanya selisih empat orang saja. Ini menunjukkan situasi tetap kondusif,” kata Humas BB TNBTS, Ponco Supriyandogo di Malang, Rabu, 20 Februari 2019.

Sebelumnya, Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Gunung Bromo mencatat ada erupsi pada Senin dan Selasa lalu. Selama dua hari itu, kolom kawah mengeluarkan asap kecokelatan disertai material abu setinggi 600 meter. Terekam intensitas tremos tipis 0,5–1 milimeter.

Status gunung suci bagi masyarakat Suku Tengger itu juga tak berubah, tetap pada level waspada. Sesuai rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), zona aman dari kawah ada dalam radius 1 kilometer.

“Pengunjung harus selalu mematuhi aturan itu, tak boleh mendekat ke kawah demi keselamatan,” ujar Ponco.

Pesona Gunung Bromo selalu mampu menarik ratusan ribu wisatawan tiap tahunnya. Pada 2017, tercatat ada 623.895 wisnus dan 23.568 wisman. Wisata Gunung Bromo ini menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari Rp 21 miliar.

Sedangkan, pada 2018 lalu angka kunjungannya ada 828.247 wisnus dan 24.769 wisman. PNPB yang diterima lebih dari Rp 27 miliar. Fakta ini menegaskan gunung yang masuk wilayah Malang, Probolinggo, dan Lumajang ini menjadi salah satu tujuan favorit untuk berpelesir.


Simak video pilihan berikut ini:

Bidik 20 Juta Wisman, Kemenpar-Sea Safari Cruise Gelar Lomba Foto Bawah Laut

Liputan6.com, Denpasar Kementerian Pariwisata mendukung penuh mitra co-branding Wonderful Indonesia, dalam hal ini Sea Safari Cruise untuk mempromosikan wisata bawah laut Indonesia. Keduanya bekerjasama menggelar lomba foto alam bawah laut Indonesia dengan hadiah total mencapai Rp150 juta.

Ketua Tim Percepatan dan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja Kementerian Pariwisata, Vita Datau Messakh menjelaskan, event ini diselenggarakan guna mempromosikan keindahan Indonesia. “Tujuannya mendukung pencapaian 20 juta wisman di tahun ini. Sekarang ini kan banyak sekali orang nge-post foto bagus-bagus. Kita memberikan penghargaan kepada fotografer, terutama yang amatir, supaya karya mereka dihargai,”kata Vita, Senin (18/2/2019).

Dipilihnya lomba kategori alam bawah laut bukan tanpa alasan. Kata Vita, luasan wilayah Indonesia 73 persen terdiri dari lautan. “Indonesia ini 73 persen dari luasan kita adalah laut. Ada 17 ribu pulau. Itu banyak lautnya. Lalu, 17 persen flora dan fauna dunia ada di Indoneisa. Kita juga punya aris pantai yang cukup panjang. Kita terkenal dengan negara maritim. Fotografi di bawah laut itu hal utama,” papar dia.

Meski sudah terekspos cukup baik, namun wisata bawah laut Indonesia belum memberi sumbangsih cukup besar dibanding wisata budaya dan wisata alam, termasuk alam buatan. “Portofolionya tidak terlalu besar. Budaya 60 persen sisanya sebesar 40 persen split,” ujarnya.

Direktur Marketing Sea Safari Cruise, Eva Tanudjaja mengatakan jika perusahaannya lebih banyak menyediakan paket wisata Indonesia Timur seperti Pulau Komodo, Raja Ampat, Pulau Alor, Labuan Bajo, Sumba, Sumbawa dan lain sebagainya.

“Sejauh ini yang paling banyak menikmati paket wisata kami adalah turis asal Tiongkok itu yang pertama, selanjutnya domestik dan yang ketiga adalah India. Selebihnya ada dari Australia, Eropa, Middle East dan sejumlah negara lain,” katanya.

Paket wisata Indonesia Timur bukan tanpa sebab dipilih. Eva menegaskan komitmen perusahaannya untuk terus mengenalkan potensi bahari, khususnya alam bawah laut Indonesia yang begitu indah kepada wisatawan. Menurutnya, sudah menjadi komitmen Sea Safari Cruise untuk ikut ambil bagian mempromosikan pulau-pulau kawasan Indonesia Timur yang tak kalah indah.

“Jadi, kami menyiapkan paket tur sambil bermalam di kapal kami. Ada beberapa kamar yang telah kami sediakan. Yang membanggakan, turis asing amat senang menjelajah keindahan alam dan budaya Indonesia Timur. Sebaliknya, turis domestik justru belum banyak yang tahu. Misalnya Raja Ampat, di mana lokasinya, itu masih banyak yang belum tahu,” jelasnya.

2 dari 2 halaman

Perkenalkan Keindahan Alam Indonesia

Berdiri sejak 1989, pada tahun ini Sea Safari Cruise sudah memperkenalkan keindahan alam dan budaya Indonesia, khususnya di kawasan Timur kepada lebih dari 10 ribu wisatawan. Untuk harga, paket wisata menuju Labuan Bajo dan Raja Ampat dengan paket makan malam, menginap di kapal dan paket diving atau snorkeling dibanderol seharga US$400-450. Sementara untuk paket dinner saja dijual seharga US$55 dolar untuk turis asing. Sementara bagi turis lokal paket ini dihargai Rp500 ribu.

“Kita punya keindahan alam yang tiada duanya di dunia. Misalnya Raja Ampat yang dinobatkan sebagai salah satu the best fiving in the world. Ini potensi yang luar biasa yang mesti dioptimalkan untuk menumbuhkan perekonomian nasional. Kami ingin men-support Kementerian Pariwisata untuk memperkenalkan potensi pariwisata Indonesia kepada seluruh dunia,” ujar Eva.

Event ini resmi bisa diikuti selama periode per 1 Maret mendatang hingga 31 Mei. Ada empat juri terpilih, mereka adalah Kenal Gani (Group Chief Efitor SWA Media), Jay Wijayanto (Tenaga Ahli Co-Branding Kemenpar RI), Rizanto Binol (Tenaga Ahli Co-Branding Kemenpar RI) dan I Nyoman Suardana (Senior Dive Master Sea Safari Cruises). Diharapkan peserta menyertakan foto yang diambil sendiri oleh mereka (original). Foto-foto tersebut harus diambil dari objek wisata underwater di wilayah Indonesia. 

Foto harus sudah diunggah di media sosial khususnya Instagram dengan memberi tagar #sscohotocomp dengan mention akun @seasafari.cruises @tiket.com dan @telkomsel. Menurut panitia, foto yang diikutsertakan peserta untuk lomba sebaiknya lebih dari satu atau sebanyak-banyaknya untuk bisa dipilih yang terbaik dari yang ada. Selain penilaian juri, pemenang juga ditentukan atau dipilih atas dasar like terbanyak yang akan diumumkan pada 1 Juni 2019.


Simak juga video pilihan berikut ini:

Kerusakan Hutan dan Danau Toba Diminta Jadi Materi Debat Capres

Medan – Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) Prof Dr Syafruddin Kalo, SH menyarankan debat calon presiden membahas isu pembakaran hutan dan pencemaran parah perairan Danau Toba.

“Kehancuran hutan dan pencemaran Danau Toba itu, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga memperparah kerusakan lingkungan di Indonesia yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah,” kata Syafruddin di Medan sebagaimana dilansir Antara (17/2/2019).

Kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan daerah lainnya, menurut dia, juga merugikan negara maupun pemerintah daerah.

“Selain itu, kebakaran hutan di beberapa daerah Riau dan Sumsel juga mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat maupun aktivitas akibat kabut asap, serta menimbulkan korban jiwa anak-anak, dan orang dewasa karena mengalami sakit,” ujar Syafruddin.
Ia mengatakan kebakaran tersebut karena alih fungsi hutan yang dilakukan para pengusaha perkebunan untuk menjadikan areal kebun sawit.

Begitu juga pencemaran yang terjadi di kawasan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang dilakukan pengusaha dengan budi daya ikan, dan diduga menggunakan makanan ikan mengandung bahan kimia.

“Kemudian, budi daya ikan di Danau Toba, diduga melebihi kapasitas dari izin yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLH),” ucap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Syafruddin menjelaskan pencemaran di Danau Toba, juga berdampak terhadap sektor pariwisata, karena daerah tersebut merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia, dan juga kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Isu kerusakan hutan akibat pembakaran dan pencemaran Danau Toba itu, termasuk visi misi debat capres, yakni sumber daya alam dan lingkungan.

Bahkan, Komisi pemilihan Umum (KPU) pada debat capres tersebut, menetapkan tema debat adalah masalah pangan, energi, infrastruktur, serta sumber daya alam dan lingkungan.

Karena hal itu sangat penting bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara, serta kesejahteran rakyat Indonesia.

“Diharapkan pada debat capres kedua itu, akan lahir ide-ide yang brilian untuk membangun Negara Indonesia yang lebih baik, mengejar segala ketertinggalan dari-negara-negar maju,” kata Pakar Hukum Lingkungan dan Tanah itu.
(asp/asp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gelar Influencer Gathering di Jeddah, Upaya Kemenpar Dongkrak Wisman Saudi

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyelenggarakan Influencer Gathering di Jeddah, Arab Saudi pada 11-12 Februari 2019. Gelaran ini dihelat untuk menjaring lebih banyak wisman Arab Saudi ke Tanah Air.

Ada puluhan industri pariwisata Indonesia yang bertemu 50 pembeli asal Jeddah, sebut saja agen perjalanan dan pedagang grosir. TFA manasek International, satu di antara pelaku industri wisata Indonesia yang merupakan perusahaan handling jemaah haji dan umrah selama di Arab Saudi.

Nordin Hidayat, CEO TFA manasek International menyampaikan bahwa gelaran ini sangat bagus dan persuasif.

“Ini merupakan langkah yang bagus untuk membantu sinergitas kita di Saudi dalam mempromosikan Wisata Indonesia kepada warga Saudi Arabia, ke depannya kita akan membuka jalur traveling orang Saudi ke banyak tempat indah di Indonesia, contohnya ke Bukittinggi Sumbar, ke Danau Toba Sumut dan masih banyak lagi,” jelas Nordin Hidayat, melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com.

Asim Garoot, Vice President & Director Marketing TMB di Mekkah mengatakan acara ini sebagai ajang unjuk kualitas industri wisata Indonesia kepada Internasional.

“Terobosan baru akan kami lakukan di Saudi Arabia dalam mempromosikan Wisata Travel Indonesia. Kita akan menggaet pasar traveling orang Saudi untuk meng-explore lagi wisata yang ada di Indonesia,” kata Asim Garoot yang juga asli orang Garut Jawa Barat.

Selain pelaku usaha wisata asal Indonesia, instansi pemerintah daerah juga turut bergabung yaitu kepala dinas pariwisata Sumatera Barat, Oni Alfian. Ia menyebut wisata Sumatra Barat telah dikenal luas oleh masyarakat Saudi hingga ia meyakinkan Pemprov Sumatera Barat akan memberikan layanan maksimal terutama di bidang pariwisata.

“Sekarang pasar wisata Sumatera Barat sudah banyak diketahui oleh warga Saudi, sehingga kami akan selalu berbenah dan selalu memberikan servis yang baik kepads wisatawan. Alhamdulillah orang Saudi banyak yang datang ke Sumatera barat, contohnya ke Bukittinggi, Danau Maninjau, Payakumbuh, Istana Pagaruyung Batu Sangkar dan masih banyak yang lain,” jelas Oni Yulfian.

Sementara, acara Influencer Gathering juga dihadiri oleh Mazem, Influencer asal Mekkah. “Saya hadir disini sangat bersyukur sekali, karena saya sebagai penyiar radio Alif Alif FM di Saudi. Banyak informasi dunia traveling di Indonesia saya ketahui di Acara ini. InsyaAllah nanti dalam siaran radio saya, akan saya promosikan kepeda pendengar Alif Alif FM di Mekkah,” ungkap Mazem yang juga aktif di berbagai komunitas sosial media di Mekkah, Saudi Arabia. 

Acara Influencer Gathering adalah rangkaian acara dari seluruh kegiatan yang digelar Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Indonesia pada kegiatan Jeddah International Travel & Tourism Exhibition dilaksanakan pada 13-15 Februari 2019.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ikut Sukseskan Pariwisata Indonesia, Menpar Apresiasi PHRI

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Ketua Umum Program Visit Wonderful Indonesia Haryadi B. Sukamdani. Apresiasi tersebut disampaikan karena berpartisipasi aktif menyukseskan pencapaian kunjungan wisatawan mancanegara.

“Hal ini perlu dipertahankan oleh PHRI, untuk memberikan pelayanan standar maksimal kepada para konsumen yaitu wisatawan,” ujar Arief Yahya saat Rakernas PHRI IV di Jakarta, Senin (11/2/2019), seperti dilansir Antara.

Menurut Arief, wisatawan mancanegara cenderung akan kembali ke sebuah destinasi jika mendapatkan pelayanan akomodasi yang baik. Aplaagi, jika ditunjang pengalamana berwisata yang berkesan.

Arief berharap PHRI terus mendukung pemerintah, sedangkan pemerintah akan terus bekerja melakukan promosi dan branding destinasi wisata di Tanah Air.

“Pemerintah akan bergerak sesuai ruang tugas pokok dan fungsi sekaligus ketentuan yang berlaku. Dan yang terpenting adalah industry lead government dan bukan sebaliknya,” kata Arief.

Dalam kesempatan itu, Hariyadi Sukamdani mengatakan sepanjang 2018 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia sekitar 15,8 juta orang dan pergerakan wisatawan Nusantara sebanyak 265 juta. Target 20 juta wisman pada 2019, lanjut Hariyadi, harus disukseskan dengan strategi yang tepat.

“Tahun ini, kami mendukung pemerinth dengan membuat program-program untuk meningkatkan okupansi di bidang hotel atau restoran. Tidak hanya itu, kami juga membuat strategi untuk produk hot deals yang belum maksimal. Di samping kerja sama businss to business dengan maskapai dan travel online besar. Kami meyakin itu menjadi strategi yang ampuh untuk menggapai target 20 juta wisman,” harap Hariyadi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

AP II Bakal Perluas Terminal di Bandara Silangit hingga 5 Kali Lipat

Liputan6.com, Jakarta – Bandara internasional Silangit siap menyambut lebih banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang ingin berlibur di Danau Toba, Sumatera Utara. 

Oleh karena itu, terminal penumpang pesawat di Bandara Silangit akan diperluas lima kali lipat atau dari saat ini 2.500 meter persegi menjadi 10.499 meter persegi.

Presiden Direktur PT Angkasa Pura II (Persero), Muhammad Awaluddin mengatakan, perluasan terminal diperlukan karena saat ini jumlah pergerakan penumpang sudah hampir menyentuh kapasitas eksisting.

“Terminal di Bandara Silangit harus diperluas menjadi berkapasitas 1 juta penumpang per tahun. Sejak Bandara Silangit direvitalisasi dan ada penerbangan langsung dari Jakarta, pariwisata di kawasan Danau Toba memang tumbuh cukup pesat,” ujar Muhammad Awaluddin, Sabtu (9/2/2019).

Perluasan terminal  membuat Bandara Silangit bisa mengakomodir pergerakan hingga 1 juta penumpang per tahun, dari saat ini hanya sekitar 500.000 penumpang. 

Jumlah penumpang pesawat di Bandara Silangit memang terus tumbuh signifikan setiap tahun. Pada 2016, pergerakan penumpang tercatat 155.214 orang, lalu naik 82 persen pada 2017 menjadi 282.586 orang.

Kemudian pada 2018, pergerakan penumpang tercatat 425.476 orang atau naik 50,56 pereen dibandingkan dengan 2017.

2 dari 2 halaman

Sebagian Besar Wisatawan Domestik

Adapun penumpang pesawat dengan tujuan Bandara Silangit di Tapanuli Utara sebagian besar adalah wisatawan nusantara (wisnus) dan mancanegara (wisman).

“Bandara Silangit merupakan akses utama bagi wisatawan untuk bepergian ke Danau Toba yang ditetapkan sebagai salah satu destinasi ‘Bali Baru’.  Oleh karena itu, AP II berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan tingkat pelayanan di Bandara Silangit melalui berbagai pengembangan infrastruktur,” tambah Awaluddin.

Di samping perluasan terminal penumpang, runway di Bandara Silangit juga dikembangkan dari 2.400 x 30 m menjadi 2.650 m x 45 m. Pengembangan runway tidak lain agar bandara dapat didarati pesawat sekelas Boeing 737-800 NG.  

Pergerakan pesawat di Bandara Silangit juga selalu meningkat dari 2.695 pada 2016, lalu 3.787 pada 2017 dan 4.878 pada 2018.

Guna mendukung operasional bandara, AP II juga akan memperluas area parkir kendaraan bermotor menjadi 8.231 meter persegi dan membangun gudang kargo seluas 2.250 meter persegi. 

Khusus pergerakan kargo, pada 2016 tercatat hanya 12.258 ton, lalu meningkat menjadi 121.487 ton pada 2017 dan kemudian sekitar 440.329 ton pada 2018. (Yas)


Saksikan video pilihan di bawah ini:



Kunjungan Wisman ke Indonesia Naik Nyaris 13 Persen, Turis Malaysia Mendominasi

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melansir jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sepanjang 2018 mencapai 15,81 juta orang, naik 12,58 persen dibanding periode yang sama pada 2017 dengan jumlah 14,04 juta orang.

“Kami harapkan jumlah kunjungan wisman bisa terus meningkat karena ini adalah salah satu andalan untuk mendorong perekonomian nasional,” kata Kepala BPS Suharyanto di Jakarta seperti dilansir Antara, Jumat (1/2/2019).

Kunjungan ini terdiri atas wisman yang datang melalui pintu masuk udara sebanyak 10,08 juta, melalui laut sebanyak 3,22 juta, dan melalui pintu masuk darat sebanyak 2,51 juta.

Menurut data BPS, kunjungan wisman terbesar melalui udara ada di Bandara Ngurah Rai, Bali, sebanyak 6,02 juta kunjungan atau naik 6,06 persen dibanding tahun sebelumnya, disusul Bandara Soekarno Hatta sebesar 2,8 juta, naik 2,30 persen dibanding tahun lalu.

Kunjungan terbesar melalui laut terjadi di Batam sebesar 1,88 juta atau naik 20,61 persen, disusul Tanjung Uban sebesar 523 ribu kunjungan atau naik 40,77 persen. Sementara itu, kunjungan terbesar melalui pintu darat terjadi di Jayapura, yakni sebesar 104 ribu kunjungan atau turun 16,78 persen, disusul Atambua sebesar 85 ribu kunjungan atau naik 34 persen.

Selama 2018, wisman yang datang dari wilayah ASEAN memiliki presentase kenaikan paling tinggi, yaitu sebesar 20,60 persen, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan, turis dari wilayah Timur Tengah memiliki presentase penurunan paling besar, yaitu 6,13 persen.

Kunjungan wisman yang datang ke Indonesia selama 2018 paling banyak berasal dari Malaysia dengan jumlah 2,50 juta kunjungan, Tiongkok 2,14 juta kunjungan, dan Singapura 1,77 juta kunjungan.

Saksikan video pilihan berikut ini: