Polri Akan Awasi Abu Bakar Baasyir Setelah Bebas

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah masih mengkaji rencana pembebasan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir alias ABB. Meski begitu, Polri memastikan akan memonitor atau mengawasi Baasyir setelah bebas nanti sama seperti terhadap mantan napi teroris lainnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya belum menerima keterangan resmi dari pemerintah dalam hal ini Derektorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir.

“Tapi pada prinsipnya, dari kepolisian akan melakukan monitoring. Kalau misalnya beliau ABB kembali ke Solo, ya nanti tugasnya Polresta Solo sama Polda Jateng yang akan melaksanakan monitoring tersebut,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Bukan hanya terhadap eks napi terorisme. Polri juga terus mengawasi sel-sel tidur kelompok teroris. Polri telah memiliki data orang-orang yang ada dalam jaringan kelompok teroris, termasuk simpatisannya.

“Apalagi sudah ada UU Nomor 5 Tahun 2018. Jadi kerja Satgas yang ada di Polda-polda itu jauh lebih efektif sekarang ini,” tuturnya.

Dalam hal ini, pengawasan terhadap eks napi teroris juga dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama stakeholder terkait. Pemerintah juga berkerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat dalam rangka program deradikalisasi.

Paralel dengan itu, Polri terus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi penyebaran paham radikal.

“Setiap pergerakan-pergerakan sekecil apapun yang mencurigakan, dari Satgas itu akan melakukan mitigasi secara maksimal agar tak terjadi aksi,” ucap Dedi memungkasi.

2 dari 2 halaman

Bebas Tanpa Syarat

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dikabarkan berencana memberikan pembebasan tanpa syarat kepada Abu Bakar Baasyir. Namun kebijakan tersebut menuai polemik masyarakat sebelum napi kasus sejumlah teror di Tanah Air itu menghirup udara bebas.

Terbaru, pemerintah menyatakan masih mengkaji rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir. Selain alasan kemanusiaan, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan aspek ideologi dan hukum sebelum membebaskan pendiri pesantren di Ngruki, Jawa Tengah itu.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengacara: Abu Bakar Baasyir Ingin Indonesia Diatur Secara Islam

Liputan6.com, Jakarta – Pengacara terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir, Achmad Michdan membenarkan bahwa hingga saat ini ideologi kliennya soal kenegaraan tidaklah berubah. Dia menginginkan agar Indonesia dapat menerapkan aturan Islam.

“Saya pikir ustaz ini lebih pada kecintaannya lebih ke Islam. Dia memang agak prinsip soal keislaman itu. Beliau memang menginginkan bagaimana negara ini diatur secara Islam, itu benar. Tapi kalau sepanjang dilakukan secara konstusional, saya pikir nggak ada masalah,” tutur Michdan di kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Menurut Michdan, dakwah Abu Bakar Baasyir selama ini menyuarakan hukum yang baik adalah aturan Islam. Untuk itu, demi kemaslahatan Indonesia maka aturan tersebut harus diterapkan.

“Jadi kalau mau bagaimana mengatur negara ini dengan baik, berguna bangsa dan negara, maka aturlah secara Islam,” jelas dia.

Abu Bakar Baasyir pun mengutuk setiap aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Dalam menjalankan ideologinya, dia menyatakan tidak akan menggunakan aksi semacam teror, apalagi serangan bom.

“Beliau nggak suka kekerasan,” Michdan menandaskan.

2 dari 2 halaman

Ratas Terbatas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Istana Bogor Jawa Barat, Senin (21/1/2019).

Berdasarkan agenda resmi yang dirilis Humas Kemenko Polhukam, Wiranto diagendakan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden. Ratas rencananya digelar pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan Yasonna juga dipanggil untuk mengikuti ratas dengan Presiden Jokowi.

“Hari ini rencana ratas dengan presiden,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin.

Bambang mengaku belum mengetahui pembahasan ratas tersebut. Namun, kata dia, ada kemungkinan ratas membahas rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Kami belum tahu, mungkin banyak persoalan termasuk itu (pembebasan Abu Bakar Baasyir),” ucap dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Banggakan Jokowi, Ma’ruf: Tak Ada Presiden Bisa Bangun Tol Trans Jawa

Jakarta – Cawapres KH Ma’ruf Amin menyebut presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah banyak bekerja untuk membangun bangsa. Apalagi, capres petahana tersebut sudah membangun infrastruktur seperti jalan tol.

“Saya mau diajak beliau karena beliau sudah banyak berbuat, akan banyak berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau sudah banyak bangun prasarana dan sarana, membangun jalan tol dari Merak Banten sampai Pasuruan nyambung,” ujar Ma’ruf Amin dalam sambutan di acara Ngawi Bersholawat di Alun-alun Ngawi, Jawa Timur, Senin (21/1/2019).

Acara ini dihadiri ribuan peserta Mafia Sholawat yang dipimpin KH Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong. Hadir pula Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan para kiai.
Atas pembangunan tersebut, menurut Ma’ruf, tidak ada presiden yang bisa membangun Trans Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Namun mantan Rais Aam PBNU itu merasa heran pembangunan itu disebut sejumlah pihak tidak ada.

“Tidak ada presiden yang bisa bangun Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi sampai Trans Papua yang dulu tidak pernah disentuh. Tapi ada yang bilang itu nggak ada,” kata dia.

Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla memang mencanangkan pembangunan infrastruktur. Dalam 5 tahun, pemerintah menargetkan jalan tol di Indonesia bertambah setidaknya 1.000 km.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang dirangkum detikcom pada akhir 2018, total panjang jalan tol yang sudah dioperasikan pada periode Oktober 2014-Oktober 2018 mencapai 423,17 km.

Kembali kepada Ma’ruf, Ketum MUI tersebut merasa heran terhadap pihak yang tidak mengakui ada pembangunan jalan tol tersebut. Pihak yang tidak mengakui disebut Ma’ruf sedang tertidur.

“Tapi ada yang bilang, itu nggak ada. Sudah jelas kayak begitu, berarti ente tidur. Bangun, jangan tidur supaya bisa melihat prestasi yang dilakukan Pak Jokowi,” tuturnya.
(fai/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Siap Menangkan Jokowi-Ma’ruf di Banten, GNR Usung Gerakan Mengaji

Jakarta – Gerakan Nasional untuk Rakyat (GNR) siap memenangkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Banten. Salah satu strategi GNR yang disiapkan untuk menggaet pemilih di Banten, yaitu dengan menghidupkan kembali gerakan mengaji usai salat magrib.

Ketua Presidium GNR Banten, Fitriawan Ginting, mengatakan gerakan mengaji tersebut dilakukan untuk menguatkan budaya Indonesia. Ginting berharap program itu juga dapat mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat.

“Di tengah kesibukan duniawi, sosial media dan lainnya, saya harap langkah GNR Banten kembali mengingatkan budaya mengaji abis magrib dapat mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat bangsa yang mampu terus berdiri di atas keragaman budaya bangsa,” ujar Ginting dalam keterangannya, Selasa (22/1/2019).


Pernyataan Ginting itu disampaikan di sela-sela kegiatan deklarasi GNR Banten di gedung Jiwasraya, Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten, Minggu (20/1). Hadir dalam kegiatan itu Ketua Presidium GNR Dondi Rivaldi, Sekjennya Ucok Khoir dan Presidium Pusat GNR yang juga caleg DPR RI PDI Perjuangan dapil Banten III, Wanto Sugito, serta pengurus GNR wilayah Banten.

Sementara itu, Dondi menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Terlebih lagi, sambung Dondi, Ma’ruf Amin merupakan cawapres yang berasal dari Banten.

“GNR harus berkontribusi penuh bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf mengingat gelaran kegiatan selalu menyentuh atau berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen GNR Ucok Khoir menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menyasar kaum milenial. GNR, menurut dia, ingin mengembalikan kultur religius sesuai budaya masyarakat Banten.

“Salah satu strategi kita adalah, seperti yang kita gelar malam ini. Mengaji Ba’da Magrib, kita kembalikan kultur-kultur religius, seperti yang menjadi budaya masyarakat Banten,” jelasnya.
(knv/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Amin Sebut Yang Tuduh Jokowi Anti-Islam Orang Bengong

Jakarta – Cawapres KH Ma’ruf Amin menyebut pasangannya, capres petahana Joko Widodo (Jokowi), telah memberikan penghargaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Ma’ruf juga berbicara soal keislaman Jokowi.

“Ini penghargaan Pak Jokowi terhadap NU, saya menganggap mengangkat saya jadi cawapres penghormatan kepada ulama. Padahal Pak Presiden bisa saja angkat jadi politisi, profesional, pengusaha atau TNI-Polri, tapi tidak mengangkat mereka, pilih ulama berarti Pak Jokowi mencintai ulama,” ucap Ma’ruf Amin dalam sambutan di acara Ngawi Bersholawat di Alun-alun Ngawi, Jawa Timur, Senin (21/1/2019).

Acara ini dihadiri ribuan peserta Mafia Sholawat dipimpin KH Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong. Acara ini turut pula dihadiri Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan para kiai.
Ma’ruf juga menyebut alasan mau diajak Jokowi menjadi cawapres karena menghormati ulama. Padahal Ma’ruf sebelumnya menjabat Rais Aam PBNU dan Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun bersedia menjadi cawapres.

“Saya diajak Pak Jokowi menjadi cawapres. Banyak orang bertanya sudah menjadi Rais Aam PBNU dan Ketum MUI, bersedia mau menjadi cawapres. Pak Jokowi mengajak saya, suatu penghormatan NU,” tutur dia.

Menurut Ma’ruf, sudah lama kader NU tidak menjadi pemimpin nasional sejak era Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Oleh sebab itu, saat ini dirinya juga kader NU bisa menjadi wakil presiden.

“Sudah lama kader NU tidak menjadi pimpinan sejak Gus Dur, sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, saya berharap penghormatan ini ada kader NU tidak hanya jadi wapres tapi presiden,” jelas dia.

Lebih lanjut, ia merasa heran terhadap adanya pihak yang menyebut Jokowi anti-Islam atau tidak mencintai ulama. Padahal cawapres pendamping Jokowi berasal kalangan ulama.

“Saya menganggap beliau (Jokowi) menghargai ulama, kalau dibilang anti-Islam atau tidak mencintai ulama, orang ini bengong. Wakilnya saja kiai. Saya mau diajak beliau karena sudah banyak berbuat kepentingan bangsa dan negara,” kata Ma’ruf.
(fai/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wiranto: Presiden Tidak Grasa-Grusu soal Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Menko Polhukam Wiranto, mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan buru-buru mengambil keputusan terkait Abu Bakar Baasyir.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Karenanya, Jokowi memerintahkan kembali para pejabatnya untuk kajian mendalam lagi guna merespons permintaan tersebut.

“Jangan sampai ada satu spekulasi-spekulasi lain berhubungan dengan Abu Bakar Baasyir yang masih di dalam tahanan itu. Sekarang banyak sekali perkembangan informasi yang saat ini muncul dari beberapa pihak, dan ini penjelasan resmi dari saya, mewakili pemerintah,” tukasnya.

Wiranto meminta masyarakat menunggu saat yang tepat terkait Abu Bakar Baasyir.

“Tunggu aja ada waktunya. Kamu dengarkan enggak penjelasan saya, kamu jangan berdebat dengan saya. Ini penjelasan resmi setelah saya melakukan kajian, setelah saya rapat koordinasi dengan seluruh pejabat terkait,” pungkasnya


Saksikan video pilihan di bawah ini:.

2 dari 2 halaman

Dipanggil Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Istana Bogor Jawa Barat, Senin (21/1/2019).

Berdasarkan agenda resmi yang dirilis Humas Kemenko Polhukam, Wiranto diagendakan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden. Ratas rencananya digelar pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan Yasonna juga dipanggil untuk mengikuti ratas dengan Presiden Jokowi.

“Hari ini rencana ratas dengan presiden,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin.

Kontroversi Jokowi Beli 100 Ribu Sabun Cuci

JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memborong 100 ribu botol sabun cuci piring senilai Rp 2 M dari pegiat UMKM di Garut, Jawa Barat. Aksi capres petahana ini menjadi kontroversi.

Jokowi bersama sang ibu negara, Iriana, memborong 100 ribu botol sabun cuci piring saat meninjau pameran giat kewirausahaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). Sabun cuci piring yang dibeli Jokowi itu merupakan produk dari salah satu stan yang dipamerkan dalam acara tersebut.

Sabun cuci piring yang diborong Jokowi milik pengusaha lokal milik Eli Liawati. Sabunnya itu diberi label ‘Sabun Cuci Padawangi’. Eli merupakan anggota kelompok usaha PKH Padawangi dari Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Garut.


“Kaget saya, nggak nyangka. Alhamdulillah, senang banget. Diborong 100 ribu botol, jadi nilainya Rp 2 miliar,” kata Eli setelah dagangannya diborong Jokowi.

Sebanyak 100 ribu botol yang dipesan Jokowi itu harus sudah tersedia hingga akhir Februari nanti. Eli mengatakan uang Rp 2 miliar itu nantinya akan dia kembangkan lagi untuk usahanya itu. Saat ini, dia tidak memiliki anak buah, dia hanya mengerjakan sendiri.

“Saya baru sendiri. Baru memulai usaha dua bulan. Nanti saya punya anggota 40 orang, anggota kelompok PKH saya,” ucapnya.

Kontroversi Jokowi Beli 100 Ribu Sabun CuciFoto: Eli Liawati. (Ray Jordan/detikcom).

“Saya mau umrah, nanti bayarin orang tua juga untuk umrah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan jadi presiden lagi,” tambah Eli.

Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan dana yang digunakan Jokowi untuk membeli sabun cuci piring tersebut. Meski mengapresiasi langkah Jokowi, namun posisinya sebagai capres membuat sang petahana diduga membeli sabun dalam rangka kampanye.

“Mengenai aksi Pak Jokowi memborong 100 ribu botol sabun cuci di Garut perlu diapresiasi karena membantu UMKM. Kami Partai Gerindra mengapresiasi langkah pak Jokowi,” ungkap Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade lewat pesan singkat, Senin (21/1/2019).

“Tapi tentu kami ingin mengetahui pembelian ini apakah dengan anggaran Negara atau uang pribadi pak Jokowi? Karena aksi beli ini terkesan pak Jokowi lagi berkampanye di Jabar,” tambah jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno itu.

Andre menuding Jokowi mencoba menarik simpati dengan melakukan pembelian sabun cuci piring. Ia menyoroti soal elektabilitas Jokowi di wilayah Jawa Barat.

“Kita kan tahu Pak Jokowi masih kalah di Jabar. Sehingga Pak Jokowi terus melakukan pencitraan di Jabar seperti cukur rambut di bawah pohon,” sebut Andre.

Pernyataan Andre ditepis oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding. Menurutnya, dana yang digunakan untuk membeli sabun tidak bertentangan dengan aturan. Ia juga menegaskan posisi Jokowi saat memborong sabun cuci piring bukan sebagai capres.

“Saya kira pembelian sabun tersebut pada momentum atau sifat kunjungan beliau sebagai presiden. Tentu uang yang dipakai adalah anggaran yang dibolehkan oleh UU atau peraturan. Jadi tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan aturan,” ungkap Karding, Senin (21/9).

Pihak Istana Kepresidenan belum menjelaskan dana yang digunakan oleh Jokowi untuk membeli sabun itu. Nantinya pesanan 100 ribu botol sabun cuci piring tersebut diperuntukkan bagi masyarakat.

“Itu dapat dibagi ke masyarakat dan lain-lain,” jelas Karding.
(elz/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wabup Muda Hilang ke Mana?

Trenggalek – Lebih dari sepekan terakhir Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, tak terlihat di lingkungan Pemkab. Bahkan, Bupati Trenggalek, Emil Dardak, juga tak tahu keberadaan wakilnya itu.

Dirangkum detikcom, Senin (21/1/2019), dia terakhir bertemu dengan Wabup Arifin saat kunjungan Presiden Joko Widodo awal Januari lalu. Sedangkan dari catatan Humas, Arifin melakukan kegiatan di Trenggalek terakhir pada 9 Januari di acara Orari di Gedung Bhawarasa Utara.

Emil mengakui selama lebih dari sepekan terakhir, dia belum bertemu maupun berkomunikasi langsung dengan wakilnya tersebut. Namun Emil memastikan tidak ada konflik maupun perseteruan dengan Arifin.

“(Terakhir) saat kunjungan Presiden, tapi di sini kami saling menghormati dalam menjalankan tugas, secara prosedural memang seharusnya kami dikabari, tapi ya itu tadi, saya yakin setiap gerak langkah beliau untuk memajukan Trenggalek. Kalau (pengajuan) cuti tidak ada. Tidak ada cuti tidak ada izin,” ucap Emil.

Sedangkan, Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda Trenggalek Triadi Atmono, juga tak tahu keberadaan sang wabup. Pihaknya juga sudah melakukan upaya penggalian informasi. Hasilnya, ajudan dan protokol tidak mengetahui keberadaan Wabup Arifin. Selain itu mereka juga tidak lagi mendampingi sejak kegiatan dinas terakhir pada 9 Januari.

“Jadi awalnya tanggal 19 Januari kemarin pejabat Setda Trenggalek menerima permintaan konfirmasi dari perwakilan Pemprov Jatim terkait kabar menghilangnya Wakil Bupati selama lebih dari sepekan, kemudian ditindaklanjuti dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak termasuk protokol dan ajudan,” kata Triadi.

Gubernur Jatim Soekarwo atau Pakdhe Karwo juga sudah menerima laporan terkait Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin yang mangkir atau absen dalam tugasnya selama sepekan lebih. Pihaknya juga sudah kirim surat ke Wabup melalui Pemkab Trenggalek.

Pakde Karwo menambahkan jika surat peringatan pertama tidak ada perubahan, maka akan diberikan surat peringatan kedua.

“Setelah diberikan surat yang pertama tapi tidak ada perubahan, Maka akan diberikan surat peringatan kedua dan harus disekolahkan selama tiga bulan,” ujar Pakde Karwo terpisah.

Nur Arifin merupakan Wabup Trenggalek yang memenangkan Pilkada serentak pada 2015 lalu bersama Emil Dardak. Saat dilantik menjadi Wakil Bupati Trenggalek pada Februari 2016 lalu, dia juga tercatat dalam rekor Muri sebagai wakil bupati termuda di Jatim dengan usia 25 tahun.
(rvk/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kritik Median untuk Debat Capres: Jokowi Keras, Prabowo Kurang Data

Jakarta – Lembaga survei Median mengkritik performa capres-cawapres dalam debat perdana Pilpres 2019. Median menilai Prabowo Subianto berbicara tanpa banyak menggunakan data, sementara Jokowi terlihat lebih keras dari biasanya.

“Pertama untuk pasangan 02 (Prabowo-Sandiaga), 02 ini kalau menurut saya, dia galak sekali kalau pidato sendiri. Tapi saat bertemu Pak Jokowi, data-data itu kok nggak keluar semua, saya tidak tahu apakah karena segan, kan mungkin juga,” kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Menurut Rico, sebagai oposisi, Prabowo-Sandi harus lebih banyak menggunakan data. Ia mencontohkan pernyataan Prabowo bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030 belum bisa meyakinkan banyak orang.

“Artinya Pak Prabowo belum mampu meyakinkan orang banyak. Pesan itu belum sampai, belum diterima. Harusnya malam itu tanggal 17 dia sampaikan, ‘Pak, begini, begini, begini’. Jadi jangan data-data detail itu tidak disampaikan, harus disampaikan juga level confidentnya,” ujar Rico.
Sementara untuk pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Rico menilai Jokowi tampil terlalu keras dan jauh dari persepsi publik selama ini. Ia dinilai menyerang pribadi Prabowo saat menyinggung posisinya sebagai ketua umum Partai Gerindra yang menyetujui majunya caleg mantan napi koruptor.

“Sementara untuk 01 (Jokowi-Ma’ruf) saya melihat 01 ini bahkan lebih ganas dari timsesnya. Jadi 01 kemarin ini relatif lebih keras, bahkan dia lebih keras dari persepsi orang. Kalau selama ini kan orang mengatakan Pak Jokowi ini ramah, humble. Tapi dalam debat itu terlihat serangan bahkan menjurus pribadi ke Pak Prabowo, bahkan dilontarkan berkali-kali di dalam forum yang seharusnya membahas situasi kebangsaan. Contoh yang diambil itu adalah contoh partai. Yang diserang ke Prabowo itu adalah tanda tangan dia sebagai Ketua Umum Gerindra,” jelasnya.

Rico menuturkan, Jokowi harus lebih menjadi dirinya sendiri. Ia menyarankan Jokowi untuk lebih rileks dan mengembalikan persepsi publik bahwa dirinya bukan orang yang keras.

“Jadi kalau menurut saya, koreksi saya adalah, harusnya Pak Jokowi bisa mengkritik dengan gayanya dia. Gayanya dia itu ya gaya simbolik seperti sambil ketawa-ketawa, atau gaya rileks, atau waktu dia kritik itu pakai sarung tinju, hal-hal yang begitu. Ketika dia melakukan itu, maka dia memperkuat persepsi orang bahwa dia itu bukan orang keras, antikritik, itu cukup besar,” tuturnya.
(azr/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>