AHY: Gresik-Tuban Miliki Potensi Suara untuk Caleg Demokrat

Surabaya – Komdanan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhono (AHY) akan melanjutkan safari politik di Kawasan Pantura, Jawa Timur. AHY akan mengawali kunjungannya ke Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro.

“Selama saya datang ke Jawa Timur wilayah itu belum saya datangi. Tapi bukan karena itu, tetapi berdasarkan hasil survei internal kami bahwa kabupaten-kabupaten tersebut memiliki potensi yang baik untuk caleg-caleg kami yang berjuang di sana.” kata AHY kepada wartawan di Surabaya, Selasa (22/1/2019).

AHY akan terjun langsung ke kawasan pantura untuk mengawasi dan memberikan motivasi kepada caleg-Caleg Demokrat. AHY yakin para caleg Demokrat akan sukses dalam Pileg nanti.

“Saya akan datang untuk memberikan motivasi secara langsung dan menyakinkan agar mereka sukses untuk mendapatkan kursi DPR RI maupun DPRD,” ujar AHY.

Menurut AHY, kabupaten-kabupaten yang akan dikunjungi memiliki nilai-nilai demografis yang dinamis. Sebab, daerah yang tergabung dalam Dapil XII dan XIII itu merupakan kantong-kantong suara pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Itulah alasan kenapa saya kunjungi kawasan tersebut. Tetapi kunjungan di Jawa Timur bukan kali ini saja. Sebelumnya sudah sering, tetapi ke depan terus saya lakukan kembali sampai dengan April 2019 ini,” ungkap AHY.

AHY juga menyampaikan, jika dalam Pemilu 2019 nanti, akan sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebab tahun ini akan berbarengan dengan pemilihan presiden.

“Sistem pemilu tahun 2019 ini, sangat berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Ketika pemilihan presiden dilakukan serentak dengan pemilihan anggota legislatif, maka bisa dibayangkan konsekuensinya bagi parpol-parpol yang tidak punya kader intinya sebagai capres atau cawapres,” ungkap AHY.

AHY menyebut wajar jika Pemilu 2019 ini mayoritas survei menyatakan hanya ada dua partai yang mendapatkan dampak positif secara elektoral. Dua parpol dimaksud yakni Gerindra dan PDIP.

“Dampak positif secara elektoral dari dampak efek ekor jas dari pilpres hanya ada dua partai politik yaitu PDIP yang punya Pak Jokowi sebagai capres dan Partai Gerindra yang punya Pak Prabowo sebagai capres. Partai Demokrat dan partai-partai lain di dalam koalisi harus berjuang,” tandasnya.
(zak/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Protes BBM di Zimbabwe, Warga Antre Berjam-jam di SPBU

HarareWarga Zimbabwe
Warga Zimbabwe mengantre untuk membeli gas dan BBM, tetapi belum tentu dapat. (Reuters)

Antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ibu kotaZimbabwe,Harare, masih terjadi menyusul keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) lebih dari dua kali lipat awal bulan ini.

Mereka terpaksa mengantre berjam-jam, bahkan ada yang harus bermalam, untuk membeli BBM, namun persediaan belum tentu ada.

Itulah pandangan mata yang disaksikan oleh Kepala Kanselerai KBRI dan Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI di Harare, Hutomo Bayu Listyaghi.

“Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengantre tiga sampai empat jam. Pada waktu puncaknya kemarin di beberapa titik, antreannya bisa mencapai 10 kilometer. Tapi kebanyakan perlu tiga sampai empat jam untuk mengantre,” paparnya kepada wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir, Selasa (22/02).

Meskipun telah mengantre selama berjama-jam, warga belum tentu bisa mendapatkan bahan bakar minyak.

“Beberapa mobil sampai ada yang menginap satu hari, dua hari untuk menunggu truk bensin atau diesel datang ke pom bensin. Kalau sudah datang, antrean bisa jalan, tapi kalau stok sudah habis lagi maka mereka akan menginap,” tambah Hutomo Bayu Listyaghi.

HargaBBM termahal di dunia

Kondisi ini terjadi setelah pemerintah Zimbabwe menaikkan harga bahan minyak lebih dari dua kali lipat pada awal bulan ini sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelangkaan BBM di negara yang terletak di Afrika bagian selatan.

Kelangkaan terjadi, menurut Presiden Emmerson Mnangagwa, karena peningkatan konsumsi dan karena perdagangan gelap yang “marak”.

Protes di HarareReuters Protes yang diwarnai kerusuhan pecah setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tengah kesulitan ekonomi warga.

Dengan kenaikan tersebut, harga BBM di Zimbabwe kini yang termahal di dunia, di atas Hong Kong, berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh GlobalPetrolPrices.com, US$ 3.31 atau setara dengan Rp47.000 per liter.

Kenaikan harga BBM ini sangat memukul rakyat Zimbabwe yang telah terhimpit oleh krisis ekonomi selama bertahun-tahun terakhir. Kenaikan BBM ini sontak mendongkrak harga barang-barang keperluan sehari-hari, dan tentu saja ongkos transportasi.

“Kebanyakan masyarakat yang bekerja di ibu kota Harare ini tinggal di daerah-daerah luar kota. Mereka mengandalkan angkutan umum yang disebut kombi di sini.

“Dampaknya harga kombi naik 100%, yang semula satu bond note, sekarang jadi dua bond note. Tentunya itu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat,” Kepala Kanselerai KBRI dan Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI di Harare, Hutomo Bayu Listyaghi.

Yang dimaksud bond note adalah surat hutang pengganti mata uang yang diterbitkan pihak berwenang Zimbabwe setelah nilai mata uang negara terus merosot ke titik yang tidak berharga di pasar keuangan. Satu bank note dipatok setara dengan US$1.

Sekolah tutup

Dengan digunakannya surat hutang sejak 2009-2010 sebagai pengganti mata uang maka rakyat Zimbabwe sekarang tidak perlu membawa uang kertas sampai bertas-tas untuk membeli barang-barang kebutuhan.

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pekan lalu menyulut aksi protes yang diwarnai kekerasan di Harare dan beberapa kota lain, seperti kota terbesar kedua, Bulawayo.

NasabahReuters Nasabah juga harus mengantre untuk menarik uang dari bank.

Presiden Emmerson Mnangagwa mempersingkat lawatannya ke Eropa dan tiba kembali di Harare pada Senin malam (21/01). Semula ia dijadwalkan menghadiri pertemuan ekonomi di Davos untuk menarik investasi ke Zimbabwe.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan setidaknya 12 orang terbunuh dalam aksi unjuk rasa selama satu minggu. Aparat keamanan dituduh bertindak sewenang-wenang ketika berusaha menghentikan gelombang unjuk rasa. Presiden Emmerson Mnangagwa berjanji segala penyimpangan akan diusut.

Gelombang protes yang dipicu oleh kenaikan harga BMM, kata Adi, seorang warga Indonesia yang tinggal di Bulawayo, sempat mengganggu aktivitas warga di kota terbesar kedua Zimbabwe itu.

Dikatakan oleh Adi, putranya baru masuk sekolah lagi Senin kemarin, setelah sekolah tutup.

“Minggu lalu shut down tapi anak saya mencoba masuk sekolah Kamis. Ternyata yang datang hanya sekitar 25%, kebanyakan bule karena membawa mobil atau diantar mobil, yang biasa pakai angkot tidak hadir karena tidak ada angkot. Akhirnya sekolah memutuskan agar Jumat esoknya diliburkan saja,” jelasnya.

Selain sekolah, bank dan kantor-kantor juga memilih tutup. Mulai Senin kemarin (21/01) kondisi mulai pulih, walaupun aparat keamanan masih berjaga-jaga.

“Kita masih melihat polisi, tentara masih berjaga di beberapa titik seperti di pom bensin, swalayan atau di depan gedung-gedung pemerintah. Tapi kami melihat kehadiran tentara maupun polisi sepertinya justru memberikan rasa aman,” papar Kepala Kanselerai KBRI dan Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI di Harare, Hutomo Bayu Listyaghi.


(zak/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PWI Gelar Seminar Peranan Pers Era Digital Dalam Pembangunan Daerah

Liputan6.com, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar seminar bertemakan Peranan Pers Pada Era Digital Dalam Mendukung Pembangunan Daerah. Acara yang digelar di Wisma Antara, Jakarta Pusat itu menghadirkan sejumlah narasumber yang juga kepala daerah.

Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyampaikan, acara tersebut digelar dalam rangka menghadapi era digital yang semakin berkembang. Media mainstream hadir agar dapat bersama dengan pemerintah mengatasi maraknya informasi di media sosial yang bebas.

“Sekarang masalahnya seperti apa media digital kita. Media digital yang benar, bisa objektif, atau apa yang diangkat di situ,” tutur Atal di lokasi, Selasa (22/1/2019).

Menurut Atal, media sosial dengan sumber informasi yang tanpa batas tentu memiliki dampak baik dan buruk. Bagi kepala daerah, memantau situasi kota atau desa yang dipimpinnya menjadi hal yang diperlukan dalam upaya perbaikan dan percepatan pertumbuhan daerah tersebut.

“Media itu kadang-kadang sudah jadi nomor dua. Bagaimana pemerintah daerah membangun daerahnya dari informasi medsos. Di situ dia tahu bahwa di situ juga ada kebenaran,” jelas dia.

Termasuk juga berita bohong atau hoaks yang ada di medsos, media mainstream bersama dengan pemerintah harus dapat bekerjasama menekan itu. Untuk media mainstream, mesti dapat menyajikan informasi yang dapat menangkal hal tersebut.

“Orang semua sudah lari ke medsos. Nah ini saya kira produk-produk pers harus lebih bermutu ke depan. Bisa objektif, faktual, bisa dipertanggungjawabkan. Dan secara kode etik penulisannya harus dipenuhi,” kata Ketum PWI.

2 dari 3 halaman

Kata Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan, percakapan di sosial media seringkali menjadi jauh lebih dominan dibandingkan yang lain. Di sisi lain, informasinya tidak selalu membawa data fakta yang sesuai dengan lapangan.

“Karena itulah media-media ini menjadi preferensi kita, bagi Pemprov DKI. Berkepentingan sekali untuk bisa memberikan informasi yang akurat, yang objektif, lengkap, dan jalur-jalur media konvensional baik online maupun printing maupun televisi, radio, itu yang membantu masyarakat untuk bisa mendapat rujukan,” beber Anies.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ahok Bebas 24 Januari, Total Hukuman Penjara 1 Tahun 8 Bulan 15 Hari

JakartaBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan bebas pada Kamis, 24 Januari. Ahok akan keluar dari Rutan Mako Brimob setelah menjalani masa pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan 15 hari.

“Jatuh tempo berakhirnya masa pidana yang bersangkutan adalah tanggal 24 Januari 2019 atau Kamis yang akan datang. Insyaallah akan dibebaskan di lokasi Mako Brimob Kelapa Dua,” ujar Kalapas Cipinang Andika Dwi Prasetya kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Ahok mulai menjalani hukuman penjara pada 9 Mei 2017 setelah putusan dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ahok divonis 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Selama menjalani pemidanaan, Basuki mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman total 3 bulan 15 hari.

“Dengan perincian remisi khusus Natal 2017 (sebanyak) 15 hari. Remisi umum 17 Agustus 2018 sebanyak 2 bulan dan remisi khusus Natal 2018 (sebanyak) 1 bulan. Dengan pengurangan remisi tersebut, total Saudara BTP menjalani masa pemidanaan selama 1 tahun 8 bulan 15 hari,” papar Andika.

Ahok, disebut Andika, tidak pernah mengambil kesempatan yang menjadi hak narapidana. Di antaranya hak cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, juga cuti menjelang bebas.

“Artinya, yang bersangkutan bebas murni,” sambung Andika.

Sebelumnya, Menkum HAM Yasonna H Laoly menyebut Ahok bebas pada Kamis, 24 Januari, dari Mako Brimob pada saat jam kerja.

“Prosedur administrasinya diselesaikan di Cipinang, nanti pembebasannya di Mako. Itu jam kerja,” kata Yasonna kepada wartawan di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (22/1).

Yasonna menyebut bebasnya napi merupakan hal biasa. Ahok sendiri memilih bebas setelah mendapat potongan resmi masa hukuman pidana alias tak mengambil bebas bersyarat.

“Saya mau janganlah dibesar-besarkan. Biasa saja orang keluar dari lapas, kok. Napi yang sudah melewatinya tidak mau menggunakan hak PB-nya. Dia mau betul-betul ini karena beberapa mungkin pertimbangan pribadi,” tuturnya.
(fdn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Terkuaknya Misteri Matinya Buaya 660 Kg Pemakan Orang

Minahasa – Kematian seekor buaya yang memangsa wanita di Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, terkuak. Buaya yang diberi nama Mery itu rupanya mati karena kepanasan.

“Dugaan kematian buaya Mery adalah faktor dari awal rescue di Tombariri dan dibawa ke TWA Batu Putih (Daops Manggala Agni) sudah mengalami drop, dan dugaan sementara adalah mengalami heat stroke. Selain itu ditemukan akumulasi gas yang sangat banyak di organ lambung,” demikian laporan tim dokter kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Heat stroke merupakan kondisi ketika tubuh diterpa panas matahari di luar toleransi tubuhnya. Mery mati pada usia 20 tahun. Beratnya sekitar 660 kg dengan lingkar perut 180 sentimeter, lebar dada 90 sentimeter, dan panjang 4,4 meter.

Buaya itu mati pada Minggu (20/1) lalu. Sehari kemudian, pada Senin (21/1) buaya Mery dinekropsi untuk mengungkap penyebab kematiannya oleh dokter hewan PPS Tasikoki drh Dwielma Nubatonis dan drh Fahmi Agustiadi dibantu oleh Billy Lolowang dan Deity Mekel. Nekropsi ini disaksikan oleh pihak BKSDA dan pihak Polres Tomohon.

Reptil berbobot 660 kg itu kemudian dikuburkan di kawasan TWA Batu Putih usai dinekropsi. Namun beberapa sampel tubuhnya memerlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Selain itu tulang-belulang yang ditemukan di perut buaya itu juga dikumpulkan untuk kebutuhan forensik dan diserahkan ke kepolisian.

Peliharaan Perusahaan Mutiara

Buaya Mery merupakan peliharaan sebuah perusahaan mutiara di Minahasa. Namun lurah setempat bahkan baru mengetahui ada buaya di wilayahnya.

“Saya baru tahu kalau di lokasi ini ada buaya,” kata lurah setempat, Deytje M Kusoy di lokasi, kepada detikcom, Senin (14/1).

Keberadaan buaya itu baru diketahui setelah memangsa seorang perempuan bernama Deasy Tuwo (44) pada Kamis (10/1). Aparat gabungan langsung mengevakuasi Mery agar kejadian tak terulang.
(bag/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tim Prabowo Cek Pengakuan Ketua PA 212 Baru Tahu Masuk Struktur BPN

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo SubiantoSandiaga Uno akan mengecek pengakuan Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif. Slamet mengaku baru tahu namanya masuk dalam jajaran BPN.

“Nanti akan kita komunikasikan, akan kita cek di mana missed link-nya,” ucap Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria, saat dihubungi wartawan, Selasa (22/1/2019).

Riza mengatakan tim BPN Prabowo-Sandiaga mungkin akan menggelar pertemuan informal dengan Slamet terkait persoalan itu. Baginya, hal itu bukanlah persoalan besar.

“Kan ada ratusan orang di sana (BPN). Misal saya merekomendasikan A, B, C. Lalu setelah masuk, saya belum memberi tahu. Itu bisa aja. Mungkin ada yang merekomendasikan nama Pak Slamet, lalu mungkin belum diberitahu. Ya itu soal teknis, akan diselesaikan baik-baik,” ujar Riza.

Slamet mengaku baru tahu masuk jajaran tim BPN itu setelah menjalani pemeriksaan di Bawaslu Surakarta karena diduga melakukan pelanggaran pemilu dalam Tablig Akbar PA 212 Solo Raya pada Minggu, 13 Januari kemarin. Perihal pelaporan Slamet ke Bawaslu itu, juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andra Rosiade meyakini Slamet tidak bersalah.

“Kami meyakini ustaz Slamet Maarif akan lepas dari tuduhan tersebut, karena beliau datang dalam kapasitas sebagai Ketua PA 212. Acara tersebut tablig akbar 212. Tidak ada ustaz Slamet Maarif berkampanye seperti citra diri, penyampaian visi misi,” kata Andre sebelumnya.
(tsa/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menkum HAM Teken Permen Napi Lansia, Disiapkan untuk Ba’asyir?

Jakarta – Menkum HAM Yasonna H Laoly meneken peraturan menteri (Permen) napi lanjut usia (lansia). Permen mengatur soal perlakuan terhadap napi lansia termasuk ketentuan lainnya.

“Saya baru saja menandatangani Permen yang berkaitan dengan usia lansia prisoners dan kita buat sebenarnya dengan mengundang beberapa negara pada waktu lalu,” ujar Laoly kepada wartawan di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Laoly mencontohkan, pelaksanaan dari Permen ini salah satunya rencana penempatan napi di lapas khusus.

“Inginnya kita dibuat Lapas khusus lansia, inginnya kayak ada sekarang, kita tetapkan satu di Serang, memang kita beri perhatian. Ada ketentuan-ketentuan hukum lainnya untuk jenis-jenis pidana tertentu khususnya extraordinary crimes yang harus kita penuhi,” sambungnya.

Tapi Laoly tak menjelaskan lugas soal ada tidaknya kaitan Permen ini dengan posisi rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir. Penjelasan soal Permen napi lansia menjawab pertanyaan soal ada-tidaknya ketentuan khusus terkait napi lansia dalam wawancara terkait Ba’asyir.

Sementara itu, Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Ade Kusmanto menyebut Permen lansia dibuat untuk memberikan perlakuan berbasis HAM.
(fdn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menkum HAM: Pertimbangan Pembebasan Ba’asyir Masih Dikaji

Jakarta – Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir masih belum bisa dipastikan. Pemerintah masih mengkaji aspek pertimbangan pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir.

“Kami masih melakukan kajian yang mendalam dari berbagai aspek tentang hal ini, hukum dan juga secara ideologi seperti apa konsep NKRI-nya, keamanannya dan lain-lain. Itu yang sekarang sedang digodok dan sedang kita bahas secara mendalam bersama Kementerian yang lain,” ujar Menkum HAM Yasonna H Laoly kepada wartawan kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Dari ketentuan, Ba’asyir menurut Laoly bisa mengambil pembebasan bersyarat pada 13 Desember 2018. Salah satu syaratnya, masa pidana penjara yang sudah dua pertiga dijalani. Namun aspek lain terkait ketentuan pembebasan bersyarat masih dalam kajian bersama BNPT, Polri ada Kemlu dan Kemenko Polhukam

“Kalau memenuhi syarat, kalau semua syarat dipenuhi sebetulnya tanggal 13 Desember sudah kami keluarkan. Ada syarat penting yang yang dimintakan sesuai prosedur sesuai ketentuan hukum, tapi sampai sekarang belum dipenuhi,” sambung Laoly.

Dia juga menyebut ikrar kepada NKRI menjadi bagian dari persyaratan. “Wajib hukumnya, wajib hukumnya,” sebut Laoly.

Presiden Jokowi di Istana sebelumnya menegaskan Ba’asyir bukan bebas murni, tapi pembebasan bersyarat. Jokowi tak mau menabrak aturan soal ketentuan pembebasan bersyarat.

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang sebelumnya menyebut Ba’asyir akan bebas tanpa syarat, menyerahkan kembali urusan pembebasan Ba’asyir kepada pemerintah. Dia mengaku hanya menjalankan permintaan Presiden JOkowi untuk menelaah pembebasan bersyarat bagi Ba’asyir.

“Yang penting bagi saya adalah tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah,” kata Yusril.

Pengacara paslon capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin ini mengaku telah mengkaji isi UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan serta PP 28/2006 dan PP 99/2012 khusus terkait pembebasan bersyarat. Dia menyatakan telah menyampaikan segala pertimbangan dan hasil pembicaraannya dengan Ba’asyir kepada Jokowi.
(fdn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Keluar dari Demokrat, Akankah Wagub NTB Ikuti Jejak TGB?

Liputan6.com, Jakarta – Pascamundur dari Demokrat, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah belum memutuskan akan bergabung ke partai politik yang mana. 

Namun, dari sinyal kuat yang ditunjukkan Rohmi, dia akan menyusul adik kandungnya Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, yaitu bergabung dalam Partai Golkar.

Dikabarkan, keputusan tersebut akan diambil Rohmi usai melihat perolehan hasil Pileg 2019. 

Sementara itu, Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Misbah Mulyadi berharap, kakak kandung dari TGB ini bisa masuk partai berjuluk pohon beringin tersebut. Menurut Golkar dengan bergabungnya Rohmi akan menambah kekuatan partai, terutama pada Pemilu 2019. 

“Prinsipnya, kita terbuka bagi siapapun mau bergabung,” kata Misbah yang juga mantan Anggota DPRD NTB, kepada wartawan, Selasa (22/1/2019.

2 dari 3 halaman

Tepis Rumor

Dia pun menepis rumor bahwa jika nanti akhirnya Rohmi bergabung, bakal menjadi ancaman bagi pengurus dan kader Golkar lama. Lantaran disebut-sebut keberadaan Rohmi dengan gerbong politiknya bakal menggeser gerbong politik lama.

Terkait  kabar tersebut, Misbah meyakini Golkar akan tetap solid, khususnya di NTB. 


Reporter: Randy Ferdi Firdaus

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

JK: Kita Tidak Pertimbangkan Keberatan Australia soal Ba’asyir

JakartaWakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah tidak akan menjadikan keberatan Australia sebagai pertimbangan untuk pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir.

“Kita tidak mempertimbangkan keberatan atau tidak keberatannya negara lain. Sama dengan Australia juga berpendapat tidak menjadikan protes Indonesia soal Yerussalem itu bahwa harus sepenuhnya diikuti, kan tidak juga. Jadi sama juga permintaan kita soal Yerussalem agar tidak diakui, tapi dia tetap akui,” ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

JK menegaskan pembebasan Ba’asyir dilakukan semata-mata untuk kemanusiaan. Aspek keamanan juga bukan menjadi pertimbangan pemerintah untuk membebaskan Ba’asyir.

“Pak Baasyir itu kan sudah 8 tahun ya, tapi tidak ada apa-apa. Bukan soal (keamanan atau tidak), tapi tentu kemanusiaan supaya beliau pada saat di akhir-akhir ini hidup tenang lah” katanya.

JK meminta semua pihak untuk menunggu hasil kajian pemerintah soal rencana pembebasan Ba’asyir.

“Tunggu saja, bisa saja pulang kapan-kapan, bisa besok, bisa lusa, bisa kapan,” tuturnya.

Sementara Presiden Jokowi di Istana sudah menegaskan pembebasan bersyarat Ba’asyir. Karenanya, Ba’asyir harus memenuhi ketentuan yang diatur untuk pembebasan bersyarat tersebut.

Sebelumnya PM Australia Scott Morrison menghubungi pemerintah Indonesia terkait rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Rencana pembebasan menuai perhatian khusus dari Australia, yang sejumlah warganya menjadi korban ledakan bom Bali pada 2002, yang didalangi Ba’asyir.

“Posisi Australia dalam persoalan ini tidak berubah. Kami selalu menyampaikan keberatan paling mendalam,” ucap PM Morrison kepada wartawan di Melbourne, seperti dilansir Reutersdan abc.net.au, Senin (21/1).
(nvl/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>