Wapres JK : Saya Percaya Pak Jokowi Tidak Punya Niat Otoriter

Bandung – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menceritakan pengalamannya selama lima tahun memimpin Indonesia bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Satu yang paling dia ketahui adalah Jokowi bukan sosok otoriter.

JK hadir dalam acara Silaturahmi Kebangsaan yang digelar oleh Jenggala Center Jawa Barat, di Hotel Horison, Kota Bandung, Minggu (17/3/2019). Hadir sejumlah tokoh Jawa Barat dalam acara tersebut, seperti Solihin GP, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan tokoh lainnya.

Dalam acara itu, JK memaparkan berbagai hal tentang Indonesia. Mulai dari masalah yang sedang dihadapi Indonesia saat ini dan masa datang hingga menceritakan tentang pengalamannya memimpin Indonesia bersama Presiden Jokowi.

Mengawali kisahnya, JK menjelaskan, mengenai dua hal yang menyebabkan sebuah negara jatuh. Pertama pemimpin otoriter dan melakukan nepotisme. Kondisi itu kata dia, sempat terjadi di Indonesia di masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

“Pengalaman di banyak negara ada dua hal negara itu jatuh. Seperti zamannya Pak Harto sekarang Venezuela juga di banyak negara lain yaitu apabila pemerintah otoriter dan ada nepotisme,” ucapnya.

Selama hampir lima tahun memimpin Indonesia, dia menilai, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang cukup baik. Dia tidak melihat karakter otoriter dalam diri orang nomor satu di Indonesia tersebut.

“Saya percaya Pak Jokowi tidak punya niat otoriter. Kenapa, karena apapun itu dirapatkan. Kadang-kadang bosan juga rapat itu. Apapun keputusan diambil secara bersama-sama,” ucapnya.

Bila Jokowi merupakan sosok otoriter, menurutnya setiap kebijakan selalu diputuskan sendiri. “Kalau seorang otoriter, diktator pasti ambil keputusan (sendiri), pukul meja dan itu pasti keputusan,” katanya.

Selain itu, dia juga menyebut, dua anak Jokowi tidak terlibat dalam proyek-proyek pemerintahan. Kedua anaknya memilih membuka bisnisnya sendiri seperti berdagang martabak dan pisang goreng.

“Ke dua putra beliau satu berjualan martabak, satu berjualan pisang goreng. Pasti tidak terlibat dari proyek-proyek pemerintah,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, JK mengingatkan semua pihak agar tidak salah memilih sosok pemimpin yang akan datang. Jangan sampai negara Indonesia dipimpin oleh pemimpin otoriter.

“Karena apabila bangsa ini akan datang itu otoriter dan itu ekonomi diatur semuanya maka pasti akan terjadi kesulita bangsa ini ke depan,” ujarnya.
(mso/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wapres: Hanya 5 Persen alumni LPDP yang Bisa Diterima Kerja di Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta kepada seluruh alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar tidak terlalu berharap bekerja di sektor pemerintahaan. Sebab, menurut JK masih banyak sektor lain yang dibutuhkan di luar pemerintahan.

“Kita butuh apa? kita butuh kemampuan di segala bidang. (Anda) jangan mengharap banyak bekerja di pemerintahan,” kata Jusuf Kalla dalam acara Sarasehan LPDP 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Jusuf Kalla menyampaikan, paling tidak hanya 5 persen dari alumni LPDP yang dipekerjakan di pemerintahan. Sebab, saat ini birokrasi tidak telalu membutuhkan banyak tenaga kerja.

“Yang paling penting pertama di pikiran Anda jangan harap banyak pada bekerja di pemerintahan dulu. Mungkin diterima di bawah 5 persen tapi berpikir bagaimana bisa mempekerjakan orang, lebih produktif,” paparnya.

Jusuf Kalla mengatakan, peluang yang paling terbuka untuk para lulusan LPDP adalah di sektor kewirausahaan atau profesionalisme. Sebab dia memandang, kebutuhan itulah yang menjadi kebutuhan ke depan.

Oleh karena itu, Jusuf Kalla juga menginginkan agar mereka yang telah menempuh pendidikan lewat jalur LPDP bisa memberi sumbangsih lebih kepada negara.

“Itu tentu alasan kenapa Anda diberikan kesempatan oleh negara untuk mendapatkan pendidikan yang baik di dalam dan luar negeri dengan biaya negara agar sumbangan SDM lebih baik,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Wapres JK: Jika RI Ingin Jadi Negara Maju Harus Tiru Korea dan Jepang

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara Sarasehan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 2019 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, JK menyoroti peran penting sektor Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun Indonesia maju.

Jusuf Kalla menyampaikan, untuk menjadi negara maju Indonesia perlu mencontoh negara besar seperti Korea dan Jepang. Sebab, meski tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi namun masyarakat dari kedua negara ini penuh semangat.

“Jepang Korea tidak ada sumber daya alam tapi manusianya penuh semangat dan ilmu pengetahuannya baik sehingga dia maju dari negara lain,” kata Jusuf Kalla dalam sambutan di acara Sarasehan LPDP, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Jusuf Kalla menekankan, itulah sebabnya pemerintahan saat ini selain fokus pada pembangunan infrastruktur, juga mengarah kepada sektor Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya yakni melalui pemberian instrumen beasiswa LPDP.

“Karena itu Bapak Presiden (Jokowi) tahun ini telah difokuskan bagaimana tingkatkan SDM kita hampir semua SDM sebagian besar diperoleh dari pendidikan. Dan pengalaman maka dibuatkan LPDP sebagai salah satu cara LPDP untuk tingkatkan kemapuan kita,” jelasnya.

“Tentu alasan kenapa Anda diberi kesempatan oleh negara untuk mendapat pendidikan yang baik di dalam maupun luar negeri dari baiya negara agar sumbangan SDM lebih baik,” sambungnya.

Wapres JK dan PM Djibouti Bahas Kerjasama Pengembangan Geotermal

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Djibouti HE Mr. Abdoulkader Kamil Mohamed di Istana Wapres, Jakarta, Kamis 14 Maret 2019. Dalam pertemuannya mereka membahas beberapa hal, salah satunya terkait pengembangan ilmu pengembangan khususnya kerja sama terkait energi panas bumi atau geotermal.

“Kami telah menyepakati berbagai antra Indonesia dan Djibouti khusunya di bidang pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kerjasama geotermal,” kata Abdoulkader usai bertemu JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis 14 Maret 2019.

Mereka pun berharap Indonesia bisa meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan para ahli di industri geotermal di Djibouti.

“Pemerintah Indonesia akan membantu kemampuan Djibouti untuk dapat mengembangkan industri geotermalnya. Sementara ini lahan yang ada di Indonesia dan lahan yang ada di Djibouti serupa. kami mengharapakan dukungan dari pemerintah Indonesia, terhadap pengembangan industri geotermal di sana,” papar Abdoulkader.

JK, kata Abdoulkader, akan memberikan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa Djibouti untuk belajar industri geotermal di Indonesia.

“Karena itu pemerintah Indonesia memilki kemampuan di sektor itu, di bidang itu. Telah membantu negara tetangga kita yaitu Kenya. untuk mengembangkan industri berkelanjutannya, energi berkelanjutannya. Oleh karena itu kami mengharapkan hal yg sama untuk Djibouti,” kata Abdoulkader.

Wapres Jusuf Kalla Singgung Milenial dan Bayi Sehat

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, terlihat diapit oleh pasangan suami-istri muda yang menghadiri seminar tumbuh kembang di salah satu hotel kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu, 11 Maret 2019.

Acara tersebut bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kemang Medical Care (KMC), Jakarta Selatan. Ada pun Direktur Utama dari rumah sakit tersebut, tak lain anak nomor tiga Jusuf Kalla, Musjwirah Kalla.

Saat membuka seminar itu, JK sedikit menyinggung soal generasi milenial. Menurut Jusuf Kalla, para milenial dikenal sebagai generasi yang kreatif. Akan tetapi, ada satu hal yang sering kali orang-orang lupa bahwa milenial pun melewati proses pertumbuhan. Dari bayi lanjut ke masa anak-anak, remaja, dan dewasa.

“Tentunya sejak bayi hingga remaja, kita mengharapkan selalu tumbuh cerdas, sehat, dan lincah,” kata JK.

“Maka salah satu visi KMC adalah bagaimana melahirkan bayi yang sehat agar kelak menjadi milenial-milenial yang berkualitas,” JK menekankan.

JK, melanjutkan, sejak awal berdiri KMC memiliki niat membantu melahirkan bayi yang sehat. Dan JK menyadari bahwa pondasi dari generasi yang baik dimulai dari generasi yang sehat.

Ditemani Istri, Anies Terbang ke Singapura Jenguk Ani Yudhoyono

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama istrinya Fery Farhati bertolak ke Singapura. Anies akan menjenguk istri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono.

“Benar, beliau ke Singapura menjenguk Bu Ani,” kata Anggota Tim Gubernur DKI Jakarta, Naufal Firman Yursak, melalui pesan singkat, Jumat (1/3/2019).

Naufal tidak mengungkapkan kapan Anies terbang ke Singapura. Namun dia mengatakan, Anies akan kembali Jakarta hari ini.
“Dengan Bu Fery, pulang hari ini,” sebutnya.
Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon juga membenarkan kabar Anies ke Singapura. Sebelumnya, sejumlah tokoh juga sudah menjenguk Ani Yudhoyono.

Di antaranya Presiden Joko Widodo (Jokowi), PM Singapura Lee Hsien Loong, capres Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno, Chairul Tanjung, mantan wapres Boediono, mantan Menperin MS Hidayat, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Dardak, dan sederet tokoh lainnya.

Elite-elite Partai Demokrat juga ada di Singapura. Sementara itu, keluarga Yudhoyono bergantian menjaga Ani Yudhoyono yang dirawat karena kanker darah.
(fdu/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sri Mulyani Akui Ada Kebijakan Pemerintah yang Populis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak masalah apabila kebijakan pemerintah selama ini dianggap populis atau mengutamakan kebijakan yang disukai rakyat.

Dia mengakui jika selama ini ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla berpihak kepada rakyat.

“Jadi populis juga sebenarnya nggak salah, karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat,” ujar dia saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Ekonomi Outlook 2019, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Bendahara Negara ini mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijkan pemerintah sangat berhati-hati. Meski tidak semuanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun dalam merumuskan kebijakan pemerintah lebih dulu mencari tahu apa yang jadi kebutuhan sebagian besar masyarakat.

“Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, ada kemudian kalau dilihat di masyarakat. Kebutuhannya adalah bahan makanan pokok makanan yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin. Kalau bisa gratis itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi,” jelas Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, program pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilainya cukup populis, yakni terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kalau kita bisa bicara dengan program presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populis,” tutur dia.

Kebijakan-kebijakan populis ini yang kemudian dianggapnya akan mendorong masyarakat semakin yakin kepada pemimpin negara. Sebab kebijakannya memenuhi harapan masyarakat, meski belum tentu menyelesaikan persoalan negara.

“Karena dalam pemilu yang memiliki sistem demokrasi adalah kita ingin pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya dan kebutuhan rakyat bisa percaya pada pemimpin itu kemudian memunculkan berbagai indikasi untuk bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa calon yang akan dipilih itu memang memenuhi harapan,” pungkasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Pengusaha RI Genjot Ekonomi Domestik

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja pengusaha sepanjang 2018.

Itu ia sampaikan pada pertemuan dengan para pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

Dia menjelaskan, di tengah gejolak ekonomi dunia yang terus-menerus terjadi sepanjang tahun lalu dan melonjaknya harga minyak dunia hingga mendekati USD 80 per barel, kinerja pengusaha Indonesia cukup besar mendorong ekonomi domestik.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh dunia usaha, karena 2018 kita sudah tutup. Dan tahun itu bukan tahun yang mudah, banyak pengusaha yang bertanya benar tidak tahun 2018 krisis, tepat 10 tahun dari krisis 2008 itu hoax,” ujar dia di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).  

Dia mengungkapkan, ketaatan para pengusaha membayar pajak ikut andil berkontribusi dalam membangun pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. 

Itu ditandai dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berjalan positif dengan pencapaian penerimaan negara yang melebihi target atau 102,5 persen serta realisasi belanja pemerintah pun mampu mencapai 99 persen untuk pendidikan, kesehatan, belanja modal, hingga dana transfer ke daerah.

“Dan itu merupakan hasil kombinasi dari harga minyak, kurs, kondisi suku bunga, serta ketaatan Bapak/ Ibu sekalian membayar pajak,” ujar dia.

Kendati begitu, Sri Mulyani menekankan agar para pengusaha tetap waspada atas pergerakan perekonomian yang akan terjadi pada 2019.

“Ke depan kita harus naikkan kewaspadaan. Jadi terimakasih atas seluruh sumbangan, kepatuhan, kontribusi bapak dan ibu sekalian, yang membuat ekonomi kita memiliki daya tahan. Saya ingin dengar aspirasi dari bapak-Ibu semua,” pungkasnya.

Cak Imin Sebut Munas NU Titik Kebangkitan Suara Jokowi-Ma’ruf di Jabar

Liputan6.com, Jakarta – Nahdlatul Ulama (NU) menyelenggarakan musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar di pondok pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Banjar, Jawa Barat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan momentum Munas ini menjadi titik suara capres 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin melonjak.

Cak Imin berdalih, Banjar adalah pusat NU di Jawa Barat. Dia pun berharap bisa berkembang seperti NU di Jawa Timur.

“Jadi kalau Banjar ini sebagai tempat pijaknya kemajuan NU Jawa Barat, insyaAllah Jawa Barat, Kiai Ma’ruf, Amin,” kata Cak Imin saat memberikan sambutan, Rabu (27/2).

Munas dihadiri cawapres Ma’ruf Amin dan petahana Jokowi yang membuka acara selaku Presiden RI. Munas bakal ditutup pada Jumat 1 Maret 2019 oleh Wapres Jusuf Kalla.

Cak Imin mengaku dibisiki saat ini suara di Jawa Barat masih sedikit mengkhawatirkan. Maka itu, kepada pengurus ranting NU di Jawa Barat yang hadir dalam Munas, dia berharap pidato Ma’ruf Amin membuat mesin NU makin panas

“Sehingga insyaAllah seluruh mauidhoh (pesan peringatan) yang disampaikan kiai Ma’ruf itu akan mewujudkan kebangkitan NU Jawa Barat,” kata dewan penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu.

“InsyaAllah pascamunas ini Jawa Barat kiai Ma’ruf, Amin,” pungkasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Takut Salahgunakan Kekuasaan, Kubu Prabowo Minta Jokowi Cuti Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Tim Advokasi Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Indra meminta calon presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi cuti kampanye di Pemilihan Presiden 2019. Indra mencontohkan cawapres Sandiaga Uno yang lebih bersikap jantan karena mundur dari jabatannya sebagai wakil gubernur DKI demi mengikuti Pilpres 2019.

“Ayo gentle dong. Bang Sandi saja mundur, gentle juga dong Pak Jokowi, minimal cuti,” kata Indra di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, desakan cuti dilakukan supaya tak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan, serta tak terjadi penggunaan fasilitas negara selama Jokowi kampanye Pilpres.

“Itu Pak (Wapres Jusuf Kalla) JK sanggup kok jadi presiden sementara, saya yakin Pak JK bijaksana,” imbuh Indra.

Di kesempatan sama, Jubir BPN, Ferry Juliantono melihat bahwa saat ini sangat sulit membedakan kegiatan Jokowi sebagai presiden atau capres.

“Sudah terlalu permisif, seorang capres menggunakan fasilitas negara dan lakukan kampanye untuk pengaruhi pilihan masyarakat. Kegiatan Pak Jokowi belakangan sulit dipisahkan antara capres atau presiden,” katanya.

2 dari 3 halaman

Bersikap Tegas

Politikus Partai Gerindra itu meminta Jokowi bersikap tegas mengambil jatah cutinya sebagai kepala negara untuk kampanye Pilpres 2019.

“Kami dari BPN ingin sampaikan ke Jokowi supaya tegas aja sebenarnya untuk menggunakan hak cuti dalam melakukan kegiatan itu,” imbuh Ferry Juliantono.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

JK Sebut 3 Kartu Sakti Jokowi Sudah Masuk Anggaran 2019

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan akan mengeluarkan tiga kartu sakti untuk penyaluran bantuan sosial. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan anggaran tersebut sebelumnya sudah ada di APBN 2019.

“Itu kan bansos, itu dalam anggaran 2019 sudah ada. Saya tidak hapal tapi bansos sudah ada,” kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (26/2/2018).

Dia juga menjelaskan dengan munculnya kartu sakti tersebut, nantinya dana bansos lebih baik, karena anggaran bantuan sosial akan diperluas.

“Itu bansos yang diperluas,” kata JK.

Sementara, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno yakin tiga program ‘kartu sakti’ Jokowi tidak akan mengganggu APBN. Sebab, kata dia, progam kartu-kartu tersebut sudah dibahas DPR.

“Ya tidak karena programnya sudah dibahas di DPR,” kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (26/2/2019).

Anggota Komisi XI ini menjelaskan, segala bentuk program jaminan kesejahteraan masyarakat juga sudah direncanakan untuk masuk ke APBN. Sehingga, lanjut dia, keberadaan kartu-kartu tersebut tidak akan mengganggu APBN.

“Program jaminan kesejahteraan masyarakat atau jaring pengaman sosial (social safety net) sudah direncanakan dalam APBN. Jadi sudah dibicarakan di DPR,” ungkapnya.

2 dari 3 halaman

3 Kartu Sakti

Diketahui, Jokowi memiliki tiga kartu sakti untuk masyarakat jika nantinya terpilih sebagai Presiden 2019. Ketiga kartu tersebut adalah sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga menilai tidak ada yang baru dari wacana 3 kartu sakti yang disampaikan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Nizar Zahro menyebut 3 kartu itu hanya ganti nama dari program-program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Jadi 3 kartu baru Jokowi itu hanya ganti nama dari bidik misi, raskin dan PKH, tidak ada yang baru. Hanya ganti nama dan 3 program itu di mulai sejak zaman Pak SBY,” kata Nizar saat dihubungi, Selasa (25/2/2019).

Reporter: Sania Mashabi, Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: