Apresiasi dan Evaluasi Pemilu 2019 dari Wakil Ketua MPR

Liputan6.com, Jakarta Paska penyelenggaraan pemilu, sejumlah masalah harus diselesaikan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku dengan undang-undang. Meski demikian, secara keseluruhan Pemilu Serentak yang digelar pada 17 April 2019 sukses diselenggarakan dengan baik dan harus disyukuri oleh seluruh rakyat Indonesia. 

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua MPR RI Mahyudin. “Pemilu sudah baik, jangan membongkar yang sudah baik dijalankan. Permasalahan yang timbul cari solusi terbaik, jangan gegabah dan buru-buru. Cari akar permalasahannya jangan grasa-grusu, harus betul-betul semua pihak memikirkan baik-baik,” katanya, usai memandu sumpah/janji Anggota MPR Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).

Terkait sistem pelaksanaan pemilu, Mahyudin menyebut ada beberapa hal yang perlu diapresiasi dan dievaluasi. Hal yang perlu diapresiasi adalah pelaksanaan pemilu serentak selama sehari sangat efisien, tidak membuat masyarakat pemilih bosan dan partsipasi masyarakat sangat luar biasa, baik berpartispasi sebagai pemilih dan berpartispasi sebagai pertugas penyelenggara di TPS.

Namun yang menjadi evaluasi adalah saat ini dan tahun mendatang perkembangan teknologi sangat luar biasa pesat. Untuk itu penggunaan teknologi digital pada saat pemilihan perlu menjadi catatan penting.

Pemanfaatan teknologi modern tersebut akan semakin mempermudah pelaksanaan pemilu sampai pada penghitungan dengan sangat cepat tidak sampai memakan waktu lama.

“Hal yang juga menjadi catatan, evaluasi dan kajian adalah begitu banyaknya korban meninggal dunia dan sakit dari para petugas pelaksana di TPS karena sangat lelah dalam bertugas. Itu kejadian yang sangat membuat miris dan disesalkan. Ribetnya pemilu, mengakibatkan kerja dari KPPS luar biasa berat. Hal tersebut menjadi catatan sangat penting KPU bagaimana mengolah satu sistem pelaksanaan pemilu yang efisien, mudah dan cepat tapi tetap mengusung prinsip jurdil,” ujarnya.

Pemilu ke depan, lanjut Mahyudin, juga harus menjadi pemilu yang murah. Dibuat sistem agar tidak ada lagi politik berbiaya tinggi. Sistem politik saat ini memaksa para parpol serta para caleg mengeluarkan biaya yang sangat mahal. 

“Biaya politik yang sangat mahal bisa mengarah kepada kejahatan korupsi untuk mengemablikan biaya-biaya mahal yang sudah dikeluarkan saat kampanye,” katanya. 

Acara PAW sendiri berlangsung khidmat. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin memandu mengucapkan sumpah atau janji sebagai anggota MPR RI masa jabatan 2014-2019, dua anggota baru MPR yakni Hasan Husaeri dari Fraksi PPP MPR dan Evita Wari dari Fraksi Hanura MPR, disaksikan beberapa pejabat eselon II Sekretariat Jenderal MPR RI serta tamu undangan.

(*)

Bawaslu Rekomendasikan KPU Pecat 2 PPLN Kuala Lumpur, Termasuk Wakil Dubes

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan penggantian dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Penggantian ini untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas.

“Bawaslu merekomendasikan melalui KPU untuk mengganti PPLN sebanyak 2 orang atas nama Krishna (Krishna KU Hannan) sebagai Wakil Duta Besar yang menurut kami, untuk menghindari konflik kepentingan, dan Djadjuk Natsir, direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai PPLN untuk menjaga profesionalitas,” kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam jumpa pers di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Bawaslu berharap pemilu di Kuala Lumpur berjalan dengan baik.
Bawaslu dan KPU sebelumnya mengutus anggotanya melakukan klarifikasi kepada PPLN setempat dan menyelidiki keaslian surat suara diduga tercoblos itu. Namun mereka tidak diberi akses oleh kepolisian setempat dan KPU memaklumi hal tersebut karena merupakan wilayah yurisdiksi Malaysia.

Terkait surat suara tersebut, PDRM dikabarkan sudah meminta keterangan dari pihak terkait. PDRM akan membuat kesimpulan dari investigasi yang dilakukan pada Senin (15/4).
(aan/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wakil Bupati Lawas Utara Terjaring OTT Terkait Money Politics

Jakarta – Tim Satgas Money Politics Polres Tapanuli Selatan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Hariro Harahap. Selain Hariho, polisi juga menangkap 12 orang lain karena diduga melakukan politik uang pada masa tenang Pemilu 2019.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara (Sumut) AKBP Tatan Dirsan Atmaja mengatakan tim menyita sejumlah uang dari penangkapan itu. Kasus tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Bawaslu dan ditindaklanjuti Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“OTT dilakukan oleh tim Satgas Money Politic Polres Tapanuli Selatan. Dari penangkapan itu, ditemukan barang bukti sejumlah uang pecahan Rp1.050.000, Rp200.000, dan Rp300.000,” kata Tatan seusai melaksanakan patroli gabungan TNI-Polri di Lapangan Merdeka Medan, Senin (15/4/2019).

Tatan mengatakan sejumlah orang yang ditangkap meruapakan tim sukses dari sang istri Masdoripa Siregar, calon anggota DPRD Kabupaten Paluta Dapil I.

“Kita masih menunggu hasil perkembangannya, sore ini sebelum 1 kali 24 jam, dari pihak Polres Tapanuli Selatan dan Polda Sumut akan menindaklanjuti kasus ini,” tegasnya.
(knv/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wakil Ketua MPR: Jangan Gunakan Pemilu untuk Lawan Takdir Allah SWT

Malang – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyebut Pemilu atau Pilpres 2019 sebagai alat perekat bangsa. Bukan menjadi momentum merusak keberagaman dan kerukunan di Indonesia.

“Pemilu semestinya menjadi akat perekat bangsa. Tidak boleh pemilihan umum ini, dimanfaatkan untuk melawan kemajemukan bangsa ini (Indonesia) yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT,” kata Basarah disela peringatan Isra Mi’raj dan doa bersama untuk keselamatan bangsa di halaman Hawai Waterpark, Singosari, Kabupaten Malang, Minggu (7/4/2019).

Ia menegaskan, jangan jadikan Pemilu sebagai alat untuk memecah belah bangsa. Terlebih karena Pemilu merupakan pesta demokrasi lima tahunan.

Menurutnya, bangsa Indonesia ditakdirkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Yakni dengan beragam suku, etnis serta bahasa yang ada di 17 ribu pulau dari Sabang hingga Merauke.

“Jadi jangan sampai Pemilu digunakan untuk melawan takdir Allah SWT itu, akan kemajemukan bangsa Indonesia. Pemilu sebagai perwujudan negara demokrasi, harusnya merekatkan bangsa sesuai sila keempat Pancasila,” imbuhnya.

“Dengan semangat Isra Mi’raj, bangsa Indonesia sepuluh hari lagi menggelar Pemilu untuk bisa menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, karena anggaran yang dikeluarkan oleh APBN cukup besar,” tambahnya.

Pihaknya optimis TNI, Polri, penegak hukum dan masyarakat akan menjaga segala kemungkinan buruk dari adanya upaya pemanfaatan pemilu untuk memecah belah bangsa. “Secara teoritis kepolisian negara dan TNI sudah mengantisipasi, jika kemungkinan ada potensi yang bisa menciptakan instabilitas proses Pemilu yang terjadi, akan mampu menghadapinya,” pungkas Basarah.

Doa bersama untuk keselamatan bangsa menjelang Pemilu 2019 diikuti guru honorer se-Kabupaten Malang, hadir juga Plt Bupati Malang Sanusi, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
(sun/bdh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wakil Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Bersumpah Islam Prabowo Jelas

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Cholil Ridwan, berorasi di kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam pidatonya, dia bersumpah keislaman Prabowo jelas.

Hal ini disampaikan Cholil karena mengaku kerap melihat Prabowo salat berjemaah. Cholil melihat hal tersebut secara langsung saat mendampingi Prabowo berkampanye.

“Saya Cholil Ridwan, dua periode menjadi Ketua MUI pusat, dua periode menjadi Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, dua periode menjadi pimpinan umum Pesantren Husayain. Menyaksikan kalau ada orang yang mengatakan Islamnya Prabowo tidak jelas, maka saya bersaksi, saya bersumpah Prabowo pernah bersama saya 15 hari perjalanan di Timur-Tengah,” ujar Cholil di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

“Saya banyak salat subuh ke masjid, dia keluar dari hotel, saya bangunkan salat jemaah subuh di masjid. Maka Islam Prabowo adalah Islam yang sangat jelas,” lanjutnya.

Ia pun meminta agar masyarakat tidak ragu memilih Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Menurut eks Ketua MUI Pusat itu, Pilpres 2019 ibarat panggilan Allah untuk meraih kemenangan.

“Kalau azan ada ‘Hayya ‘alash sholah’ memanggil kita ke masjid untuk salat di dalam masjid, tapi ‘Hayya ‘alal falah’ memanggil kita untuk merebut Al Falah (kemenangan) di luar masjid, ada azan lima tahun sekali,” sebut Cholil.

‘Hayya ‘alal falah’ lima tahun sekali, Allah memanggil umat Islam untuk tanggal 17 April 2019 datang ke TPS untuk menjawab panggilan Allah, ngerebut Al Falah, agar Prabowo-Sandi menjadi presiden. Kita tusuk Prabowo dan Sandi di kotak suara karena Allah SWT. Setuju?” kata dia.
(tsa/dnu)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fajar/Rian Kalah, Final Malaysia Terbuka Tanpa Wakil Indonesia

Kuala Lumpur – Tak ada wakil Indonesia di final Malaysia Terbuka 2019. Ini setelah kekalahan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dari Takeshi Kimura/Keigo Sonoda.

Pada laga semifinal yang dihelat di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Sabtu (6/4/2019) sore WIB, Fajar/Rian takluk dua gim langsung dari Kimura/Sonoda 13-21 dan 20-22 dalam waktu 39 menit.

Pada gim pertama, Fajar/Rian cuma mampu mengimbangi Kimura/Sonoda di awal ketika mereka tertinggal 5-6. Tapi setelah itu Fajar/Rian keteteran dan membuat lawannya unggul 11-5 saat interval. Kimura/Sonoda dengan mudah mencuri angka demi angka setelahnya untuk menutup gim pertama dengan 21-13.

Masuk di gim kedua, Fajar/Rian bangkit dan menghadirkan duel seru kontra Kamura/Sonoda. Kamura/Sonoda bahkan cuma unggul 11-10 di interval sebelum disamakan 11-11.

Kejara-kejaran skor terus terjadi dan Fajar/Rian sempat memaksakan skor 20-20. Tapi perjuangan mereka sampai di situ saja karena Kamura/Sonoda akhirnya menang 22-20.

Alhasil kekalahan ini membuat Indonesia tak menyertakan wakil di final Malaysia Terbuka tahun ini, setelah Jonatan Christie sebelumnya ditaklukkan Cheng Long di semifinal.

(mrp/mrp)

Wakil Ketua BPN Tegaskan Belum Bahas Jumlah Kursi Menteri untuk Parpol

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani membenarkan pihaknya memang sudah membahas pembagian kekuasaan jika menang Pilpres 2019. Namun pembahasan itu, kata dia, belum sampai pada tahap pembagian porsi menteri.

“Salah satu yang dibicarakan tentu saja sharing kekuasaan presiden dan wakil presiden. Dan tentu saja masalah menteri dan itu sudah dibicarakan dalam arti kira-kira porsi partai koalisi itu apa dan bagaimana. Tetapi jumlahnya belum dibicarakan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Menurut dia, saat ini BPN masih mempertimbangkan untuk mengatur ulang jumlah kementerian yang ada sekarang ini dan membantah sudah ada pembahasan soal bagi-bagi porsi menteri.

“Nama belum diomongin, jumlah pun belum diomongin. Karena kita mengerti kebutuhan pemerintahan ke depan akan disesuaikan dengan program kerja pemerintahan ke depan,” ungkap Muzani.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengaku telah membahas nama-nama calon menteri bersama capres Prabowo Subianto. Namun, adik kandung Prabowo itu masih merahasiakan nama-nama calon menteri tersebut.

“Dengan saya ada. Saya kira itu antara saya dengan kakak saya,” kata Hashim saat ditemui di Ayana Midplaza Hotel, JakartaPusat, Senin 1 April 2019.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengungkapkan, Prabowo menyiapkan tujuh kursi menteri untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan enam kursi untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara, jatah untuk Partai Demokrat dan Berkarya masih dalam pembahasan.

“Kita kan sudah sepakat dengan PAN, ada tujuh menteri untuk PAN, enam untuk PKS, partai lain masih diskusi. Itu sudah jelas. Demokrat belum definitif,” ungkap Hashim.

 

Reporter: Sania Mashabi

Wapres JK Hadiri Pelantikan Wakil Ketua MK Aswanto

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto. Aswanto akan menjabat sebagai Wakil Ketua MK periode 2019-2021.

JK hadir mengenakan jas dan berpeci di kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga turut hadir dalam pelantikan tersebut.

Ketua MK Anwar Usman mengucapkan apresiasi terpilihnya Aswanto menjadi Wakil Ketua MK. Dia mengatakan pemilihan yang diselenggarakan kemarin berjalan dengan baik.

“Pada kesempatan yang membahagiakan dan penuh berkah ini. Saya mengucapkan selamat kepada hakim konstitusi yang baru saja mengucapkan sumpah sebagai Wakil Ketua MK masa jabatan 2019-2021,” kata Anwar dalam sambutannya.

Anwar menjamin MK akan semakin solid menghadapi pemilu 2018. Dia mengatakan MK telah menyiapkan sumber daya manusia dan teknologi untuk mengawal pemilu serentak tahun ini.

“Saya ingin menegaskan para hakim konstitusi bersembilan dan seluruh aparatur konstitusi siap 100 persen menghadapi sengketa pemilu sekira nanti ada permohonan,” jelas Anwar.

Keputusan Aswanto menjadi Wakil Ketua MK diambil setelah melalui proses pemungutan suara pada Senin (25/3) kemarin. MK menggelar Rapat Pleno Lanjutan Hakim secara tertutup pada pukul 16.00 WIB, Ketua MK Anwar Usman selaku pimpinan RPH mengumumkan hasil musyawarah yang menyepakati untuk melakukan pemungutan suara.

Pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) AswantoPelantikan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto Foto: M Fida-detikcom

Dalam RPH tertutup telah disepakati dua nama, yakni Hakim Konstitusi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna sebagai Calon Wakil Ketua MK Periode 2019 – 2021.

Pada pemilihan putaran pertama, Hakim Konstitusi Aswanto memperoleh 4 suara dan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memperoleh 4 suara , dan 1 suara abstain. Selanjutnya proses pemungutan suara putaran kedua pun dilakukan dengan perolehan suara yang imbang antara kedua kandidat dengan 1 suara tidak sah.

Sesuai dengan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, apabila tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam rapat pleno hakim terbuka untuk umum. Dan apabila masih belum terdapat nama dengan perolehan suara terbanyak, maka akan dilakukan pemungutan suara kedua dan ketiga.

Namun demikian, sebelum dilangsungkannya pemungutan suara putaran ketiga tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan diri sebagai Wakil Ketua MK Periode 2019 – 2021.

“Mendapati perolehan suara yang hampir sama dan mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, maka saya menarik diri dari pencalonan diri saya,” ujar Palguna di hadapan RPH terbuka secara umum.
(fdu/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wakil Ketua MPR RI Ingatkan Hindari Kampanye Bernuansa SARA

Liputan6.com, Jakarta Kampanye terbuka Pemilu serentak 2019 dimulai hari ini. Dua kubu capres hingga parpol dan para caleg telah menyiapkan berbagai strategi khusus menghadapi kampanye terbuka ini.

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Mahyudin. S.T, M.M mengingatkan dan berharap agar para kontestan pemilu serentak 2019, tidak mengusik atau membawa-bawa isu SARA yang berpotensi memecah belah bangsa dalam materi-materi serta strategi-strategi kampanye terbuka.

Tim-tim kampanye para kontestan lanjut Mahyudin, harus lebih cerdas mengolah dan menjual ide-ide serta gagasan-gagasan kepada masyarakat Indonesia jangan malah membodohi-bodohi masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Mahyudin, usai memberikan sambutan di hadapan sekitar 300 lebih masyarakat Desa Kutai Lama peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR dengan OKP Sakti, yang juga dihadiri anggota MPR RI Fraksi Golkar Hj. Popong Otje Djunjunan, dosen Universitas Mulawarman Samarinda Dra. Wingkolatin, M.Pd, Ketua Adat Anggana Abdul Munir, Camat Anggana Norhairi, Kepala Desa Kutai Lama Nurdin, serta Pimpinan dan anggota OKP Sakti, di dermaga Kutai Lama, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Minggu (24/3/2019).

“Semua harus memberikan pembelajaran politik yang baik dan cerdas kepada masyarakat, supaya masyarakat kita menjadi lebih luas wawasannya dan lebih cerdas dalam berkehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara,” katanya.

Berbicara soal Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat Kutai Lama, Mahyudin menerangkan bahwa Sosialisasi adalah kegiatan dan program MPR RI sesuai dengan perintah serta amanah UU terutama UU No.17 Tahun 2014 atau UU MD3.

“Sosialisasi ini untuk seluruh masyarakat Indonesia”. Sosialisasi tidak hanya sebatas di perkotaan saja, tapi sampai masuk ke pelosok-pelosok daerah hingga kecamatan dan desa,” ujarnya.

Dari setiap gelaran sosialisasi Mahyudin sangat mengapresiasi masyarakat desa di Indonesia termasuk desa Kutai Lama, sangat menyambut antusias dengan respon yang baik.

“Harapan kami nilai-nilai dalam Empat Pilar yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, bisa meresap dan merasuk di setiap jiwa masyarakat Indonesia serta bisa menjadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari,” tandasnya.

(*)

Serangan Al-Shabaab Tewaskan 11 Orang di Somalia, Termasuk Wakil Menteri

Somalia – Serangan yang melibatkan kelompok bersenjata dan ledakan bom terjadi di sebuah kompleks perumahan kementerian di ibu kota Somalia. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 11 orang korban termasuk wakil menteri urusan sosial dan tenaga kerja Saqar Ibrahim Abdalla.

Dilansir AFP, Minggu (24/3/2019), kelompok Al-Shabaab mengklaim serangan itu pertanda kemampuan yang berkelanjutan dari pemberontak untuk menyerang jantung pemerintah Somalia, meskipun dukungan militer asing untuk Mogadishu.

Pertempuran diawali dengan dua ledakan di gerbang kompleks yang menampung kementerian tenaga kerja. Polisi mengatakan setidaknya empat pria bersenjata menyerbu gedung-gedung, mengarah ke baku tembak ketika petugas bergegas untuk menghadapi para penyerang.

“Jumlah korban tewas mencapai sebelas orang, tiga di antaranya perempuan, dan jumlah yang terluka adalah 15 orang,” kata Direktur Pelayanan Ambulans Aamin Mogadishu, Abdukadir Abdirahman Adan.

Senator Ilyas Ali Hassan membenarkan bahwa Saqar Ibrahim Abdalla, wakil menteri untuk urusan sosial dan pekerja, juga terbunuh.

“Saya tidak bisa menguraikan bagaimana dia meninggal tetapi saya dapat mengkonfirmasi bahwa dia terbunuh di dalam gedung kementerian,” kata Hassan.

Pejabat polisi Ibrahim Mohamed mengatakan semua pria bersenjata tewas.

“Ada beberapa korban lain termasuk anggota polisi,” katanya.

(knv/abw)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>