Dukung Jokowi-Ma’ruf, PKL Depok Harap Tak Lagi Dikejar Satpol PP

Liputan6.com, Jakarta Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) Kota Depok mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Mereka berharap, lewat dukungan ini aspirasi pedagang agar tak lagi dikejar-kejar Satpol PP menjadi kenyataan.

“Saya mendukung Jokowi karena bersih, jujur dan merakyat, betul-betul membela rakyat. Kami juga berharap ketika terpilih, PKL tak lagi diburu Satpol PP,” kata Ketua PPKLI Kota Depok Maryono di kawasan Granda Depok City, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/2/2019).

Maryono menyebut, lebih dari 5 ribu PKL siap mendukung paslon nomor urut satu tersebut. Dia menilai sosok Jokowi dapat diandalkan, khususnya dalam hal Undang-Undang atau peraturan daerah untuk melindungi para pedagang kecil.

“Kami mohon Perda atau Undang-Undang PPKLI dikeluarkan. Agar PKL tidak selalu dikejar Satpol PP, tidak digusur,” ujar dia meminta.

Maryono menjelaskan, PKL adalah pengusaha golongan tingkat ekonomi lemah. Nasibnya memprihatikan karena terus digusur dan ditertibkan. Hanya lewat Undang-Undang lah mereka bisa merasa aman dan tenang saat berdagang.

“Kalau ada Undang-Undang, kami akan taat peraturannya,” janji para PKL tersebut.

Hasil deklarasi ini diteruskan Maryono kepada perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf wilayah Depok. Nantinya hal ini akan disampaikan ke pusat sebagai aksi dukungan nyata.

Bertemu Ulama di Riau, Panglima TNI Minta Dukungan Perangi Hoaks

Liputan6.com, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyambangi Pondok Pesantren Nurul Huda Al Islami di Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Riau. Dalam kunjungannya itu, Panglima bertemu dengan puluhan ulama di Riau.

Dihadapan para ulama, Hadi meminta dukungan agar bersama memerangi hoaks, atau berita bohong yang pengaruhnya cukup besar di masyarakat.

“Karena hoaks bisa mengakibatkan hal buruk bagi generasi saat ini dan yang akan datang,” ucap Hadi dalam pertemuan yang berlangsung Sabtu (23/2/2019).

Selain itu, dia juga mengajak para ulama untuk menyukseskan pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada April 2019 mendatang. Pilpres yang damai, menurutnya dapat menjadikan masyarakat memilih sesuai hati nuraninya dan pemilu bisa terlaksana dengan aman dan damai.

“Kalau ada masalah yang timbul akibat pemilu dan kita menjadi tidak bersatu itu yang akan ditunggu oleh mereka yang mengincar kekayaan alam indonesia,” ucap Hadi.

Dalam kunjungannya itu, Panglima TNI disambut oleh KH Maksudi Jamsari yang juga merupakan Ketua Forum Ulama Riau dan KH. Ahmad Syuhada Ketua Majelis Dzikir Hubbul Wathon Provinsi Riau.

Pada Kunjungan kali ini Panglima TNI didampingi oleh Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, Pangkoopsau I Marsekal Muda TNI Fadjar Prasetyo, Pangdam Bukit Barisan Mayjen TNI Sabrar Fadhilah, Danrem 031/Wirabima Brigjen Muhammad Fadjar.

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Edi Natar Nasution.

 

2 dari 2 halaman

Apresiasi dari Ulama

Sementara itu KH. Ahmad syuhada’ yang merupakan perwakilan ulama yang hadir mengapreasiasi panglima TNI yang bersilaturahmi ke pondok pesantren dan kiai-kiai. Selain itu dia juga berpesan bahwa persatuan itu sebuah nikmat, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga kebhinekaan.

“Mari kita rawat amanah nikmat persaudaraan, nikmat perbedaan, dan nikmat kebhinekaan ini,” tambahnya.

Hery Haryanto Azumi Sekjen MDHW yang ikut mendampingi Panglima TNI mengapresiasi silaturahmi ini. Apa yang dilakukan Panglima bertemu dengan para ulama menjadi sejarah dan patut diapresiasi. 

Menurutnya silaturahmi antara ulama dan umaro bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan. Baik permasalahan di daerah atau di nasional.

“Ini menjadi sejarah baru seorang panglima TNI senang bersilaturahmi dengan dunia pesantren dan ulama,” katanya.

Acara yang diinisiasi oleh Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB MDHW) ini selain silaturahmi juga dalam rangka membangun komunikasi dan interaksi yang positif antara TNI dengan berbagai elemen masyarakat. 

Terutama relasi TNI dengan kalangan Ulama dan Pondok Pesantren. Untuk semakin menguatkan komitmen terhadap NKRI dan Islam Kebangsaan. 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

  

Samawi Soal Puisi Neno Warisman: Pilpres Bukan Perang Badar!

Jakarta – Sekjen Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Aminuddin Maruf menilai puisi yang dibacakan Neno Warisman di acara Munajat 212 di Monas secara tidak langsung menganggap bahwa para alim ulama, habaib dan pendukung Jokowi adalah orang musyrik. Sebab ia menilai Neno Warisman keliru mengibaratkan dengan perang badar.

“Ya puisi yang dibacakan Neno Warisman itu kan doa yang nabi Muhammad panjatkan saat perang badar antara islam dengan orang musyrik,” ujar Aminuddin dalam keterangan pada Sabtu (23/2/2019).

Amin menilai situasi politik pilpres 2019 tidak bisa disamakan dengan perang badar pada masa nabi muhammad SAW. Karena Pilpres semua kontestannya semuanya beragama islam.


“Ya konteksnya doa nabi tersebut dalam perang badar yaitu perang antara pasukan muslim melawan pasukan musyrik yang jumlahnya 3 kali lebih banyak. Jadi konteksnya sangat berbeda jauh dengan Pilpres,”ungkapnya.

Amin yang juga sekretaris direktorat penggalangan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf ini menilai kelompok pendukung pasangan Prabowo-Sandi selalu menyamakan konteks politik Pilpres sama dengan perang badar pada zaman nabi.

“Pendukung pasangan Prabowo-Sandi sudah mulai kehabisan akal untuk menemukan strategi. Sehingga segala cara dipakai, dan salah satunya dengan doa Neno Warisman tersebut menuduh para kiai, ulama dan pendukung pasangan 01 bukanlah orang muslim,” ujar Amin.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Neno Warisman, membacakan ‘Puisi Munajat 212’. Potongan video saat Neno membacakan puisi itu ramai dibagikan di media sosial.

Berikut ini isi potongan puisi dari video yang beredar:

jangan, jangan Engkau tinggalkan kami
dan menangkan kami
Karena jika Engkau tidak menangkan
Kami khawatir ya Allah
Kami khawatir ya Allah
Tak ada lagi yang menyembah-Mu

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya mengatakan video yang tersebar di media sosial itu sebagai potongan doa. Fahri menilai doa itu tidak menyebutkan siapa pihak yang didoakan untuk menang. Ia menyebut doa sebagai senjata dan rintihan hati. Sementara itu, peserta Munajat 212 mengamini apa yang didoakan Neno Warisman

“Setahu saya, dia nggak sebut nama Prabowo. Kan nggak bisa diperjelas. Namanya doa, itu private pada dasarnya,” kata Fahri saat dihubungi, Jumat (22/2).
(yld/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Jateng Rekomendasikan Sanksi untuk 35 Kepala Daerah

Liputan6.com, Semarang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan pemberian sanksi kepada 35 kepala daerah yang mengikuti deklarasi dukungan pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bawaslu menilai, hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kami merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri agar memberikan sanksi kepada 35 kepala daerah di Provinsi Jateng, termasuk Gubernur Ganjar Pranowo,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ananingsih di Semarang, Sabtu (23/2/2019).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, klarifikasi, pengumpulan data dan bukti, serta keterangan para saksi, Bawaslu Jateng tidak menemukan pelanggaran administrasi sebagai kepala daerah, namun dukungan yang mengatasnamakan kepala daerah se-Jateng menjadi pelanggaran etika.

Jabatan kepala daerah, kata dia, adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan oleh karena itu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah nama jabatan kepala daerah seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata, serta tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok.

“Para kepala daerah yang menjadi terlapor itu memiliki sikap politik yang pada dasarnya merupakan hak pribadi, tapi karena jabatan kepala daerah itu melekat dalam dirinya, maka tidak sepatutnya jika sikap politik tersebut disampaikan ke publik dan dilakukan secara bersama-sama,” ujar Sri Wahyu.

Selain itu, pernyataan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden, menurut Bawaslu merupakan tindakan yang mengandung unsur keberpihakan kepada salah satu kandidat sehingga melanggar sebagai kepala daerah untuk memenuhi kewajiban yang sebaik-baiknya dan seadil adilnya sebagaimana sumpah/janji sebagai kepala daerah.

“Pertemuan kepala daerah se-Jateng itu juga terbukti sebagai bentuk kampanye, dibuktikan surat adanya surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan oleh Polda Jateng untuk kegiatan tersebut,” tutur Sri Wahyu Ananingsih seperti dikutip Antara.

2 dari 3 halaman

35 Kepala Daerah

Berikut nama-nama kepala daerah se-Jateng yang direkomendasikan Bawaslu Jateng mendapat sanksi dari Kemendagri, yaitu Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Muhammad Tamzil (Bupati Kudus), Yuli Hastuti (Wakil Bupati Purworejo), Suyono (Wakil Bupati Batang), Wihaji (Bupati Batang), Martono (Wakil Bupati Pemalang), Junaedi (Bupati Pemalang).

Kemudian Dyah Hayuning Pratiwi (Plt.Bupati Purbalingga), Zaenal Arifin (Bupati Kabupaten Magelang), Sumarni (Bupati Grobogan), Narjo (Wakil Bupati Brebes), Sadewo Tri Listiono (Wakil Bupati Banyumas), Ahmad Husein (Bupati Banyumas), FX.Hadi Rudyatmo (Wali Kota Surakarta), Sabilillah Ardie (Wakil Bupati Kabupaten Tegal).

Berikutnya, Umi Azizah (Bupati Kabupaten Tegal), Munjirin (Bupati Kabupaten Semarang), Ngesti Nugraha (Wakil Bupati Kabupaten Semarang), Windarti Agustina (Wakil Wali Kota Magelang), Arini Harimurti (Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan).

Selanjutnya, Mudasir (Bupati Kabupaten Pekalongan), Joko Sutopo (Bupati Wonogiri), Tatto Suwarto Pamuji (Bupati Cilacap), Saiful Arifin (Wakil Bupati Pati), Haryanto (Bupati Pati), Sri Mulyani (Bupati Klaten), Yuliatmono (Bupati Karanganyar), Rober Cristanto (Wakil Bupati Karanganyar), HM Natsir (Bupati Demak), Joko Sutanto (Wakil Bupati Demak), Purwadi (Wakil Bupati Sukoharjo), Hevearita Gunaryati Rahayu (Wakil Wali Kota Semarang), Yazid Mahfudz (Bupati Kebumen), Eko Purnomo (Bupati Wonosobo), serta Agus Subagiyo (Wakil Bupati Wonosobo).

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Temui Penghuni Apartemen se-Jakarta, M Taufik Puji Anies Pro-rakyat

Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengadakan pertemuan dengan perwakilan penghuni apartemen se-Jakarta. Dia mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di pihak warga yang bersengketa dengan pengembang terkait mahalnya iuran pengelolaan lingkungan (IPL).

“Anda (pengelola) berhadapan dengan Gubernur yang tidak punya urusan dengan pengembang manapun juga,” kata M Taufik di Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).

Mendengar perkataan tersebut, para perwakilan penghuni apartemen bertepuk tangan. Kepada mereka, M Taufik meminta bantuan untuk mengawasi penerapan Pergub DKI Nomor 132/ 2018 tentang Pembinaan, Pengelolaan Rumah Susun Milik di mana pengurus lingkungan berasal diisi oleh orang yang benar-benar menghuni apartemen dan bukan bagian dari pengembang.

“Bersyukur akhirnya isi Pergubnya saya kira sebagian besar berpihak pada kita. Kalau sudah begini, kita dalam posisi yang menang. Pengembang nggak mungkin lawan pemerintah. Pengembang banyak masalahnya. IMB belum, IPL belum. PPJB dipajak sama kita. Perlu diketahui,” ujar Taufik.

Taufik meminta para penghuni apartemen agar segera rapat, membentuk pengurus lingkungan. Namun Taufik berpesan agar orang-orang yang dipilih sebagai pengurus benar-benar pro-penghuni.

“Pilih warga yang berpihak ke bapak, ibu. Jangan yang kelakuannya sama seperti yang lalu. Pengalaman saya di Rasuna Said, mereka pilih pengurus, kelakuannya sama dengan yang sebelumnya, akhirnya mereka rapatkan lagi. Sekarang masalahnya sudah selesai,” terang Taufik.

Selain warga, Taufik menjelaskan pengawasan penerapan pergub akan dilakukan Satpol PP.

“Nanti dikontrol satpol. Saat buat rapat anggota, kasih reportnya ke kita, nanti kita kawal. Ini Pak Gubernur yang merespon keluhan masyarakat. Berjuang itu ada proses yang harus dilakui. Alhamdulillah prosesnya dilalui dan hasilnya menggembirakan,” ungkap Taufik.

Taufik pun meminta para penghuni melaporkan jika ada tindakan intimidasi dari pengembang apartemen. “Kalau pengembang mau mengintimidasi bapak-ibu, mereka sama dengan mengintimidasi pemerintah. Karena ini ada pergubnya,” ucap Taufik.

(aud/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polemik Puisi Neno Warisman Belum Berakhir, Ma’ruf Bicara Dianggap Kafir

Jakarta – Puisi Neno Warisman di Munajat 212 di Monas beberapa hari lalu menuai kontroversi. Sejumlah pihak mulai politikus, PBNU, hingga cawapres Ma’ruf Amin mengkritik puisi berjudul ‘Puisi Munajat 212’.

Berawal dari beredarnya potongan video saat Neno Warisman membacakan puisi itu. Berikut ini isi potongan puisi dari video yang beredar:

jangan, jangan Engkau tinggalkan kami
dan menangkan kami
Karena jika Engkau tidak menangkan
Kami khawatir ya Allah
Kami khawatir ya Allah
Tak ada lagi yang menyembah-Mu

Cawapres Ma’ruf Amin menyayangkan doa Neno Warisman yang dibacakan saat Munajat 212. Ma’ruf heran karena kalimat dalam puisi itu seolah-olah menyamakan pilpres dengan Perang Badar.

“Pertama, kok pilpres kok jadi kayak Perang Badar? Perang Badar itu kan perang habis-habisan. Hidup-mati. Kita kan hanya memilih pemimpin,” kata Ma’ruf di Mal Palm Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (23/2/2019).

Ma’ruf menilai doa Neno itu tidak tepat. Cawapres nomor urut 01 merasa dianggap sebagai orang kafir.

“Kedua, menempatkan posisi yang lain sebagai orang kafir. Masa Pak Jokowi dengan saya dianggap orang kafir. Itu sudah tidak tepat. Menyayangkanlah. Kita kan pilpres, bukan Perang Badar,” ujarnya.

Tak hanya Ma’ruf yang mengkritik puisi Neno Warisman. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai apa yang diucapkan Neno Warisman tidak pantas disebut sebagai doa, melainkan cuma orasi politik yang bersifat pragmatis berkedok agama.

“Pilihan diksi dalam ucapannya tampak sekali dibuat untuk menggiring opini publik. Seolah-olah hanya merekalah kelompok yang menyembah Allah. Sedangkan kelompok lain yang berseberangan bukan penyembah Allah. Pertanyaan saya, dari mana Neno bisa mengambil kesimpulan itu? Apa ukurannya sampai ia bisa mengatakan jika pihaknya kalah maka tak akan ada lagi yang menyembah Allah?” kata Karding dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/2).

Namun, di balik kritik tersebut, ada pihak yang membela Neno Warisman. Adalah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menjadi ‘benteng’ atas kritik sejumlah pihak itu.

Menurut Fahri, doa ‘dibalut’ puisi itu tidak menyebutkan siapa pihak yang diharapkan untuk menang. Fahri juga mengaku tidak tahu siapa yang dimaksud pihak yang didoakan menang di puisi Neno Warisman itu karena doa bersifat rahasia.

“Setahu saya, dia nggak sebut nama Prabowo. Kan nggak bisa diperjelas. Namanya doa, itu private pada dasarnya,” kata Fahri.

Ia menyebut doa sebagai senjata dan rintihan hati. Sementara itu, peserta Munajat 212 mengamini apa yang didoakan Neno Warisman.

“Doa itu senjata. Doa itu rintihan hati. Yang setuju mengaminkan. Jadi seperti sebuah suasana hati yang membacanya,” ujar Fahri.

detikcom telah menghubungi Neno Warisman lewat telepon tapi belum mendapat jawaban. Pesan singkat kepada Neno juga tidak dibalas.
(zak/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

JK: Ustaz Jangan Hanya Bicara Surga dan Neraka

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganjurkan agar para ustaz memahami masalah-masalah aktual yang berkembang saat ini.

JK yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) j mengatakan ustaz sebaiknya tidak hanya bercara terkait surga dan neraka tetapi apa yang bisa dicapai untuk kemajuan Indonesia.

“Dibutuhkan ustaz yang memahami masalah-masalah dewasa ini, memahami generasi muda lainnya, tentu kita tidak berkhutbah dengan menakutkan saja, tidak hanya bicara tentang surga dan neraka saja,” kata JK dihadapan para peserta Forum Silaturahim Gawagis Nusantara di Surabaya, Jawa timur, Sabtu (23/2/2019).

Dia menganjurkan agar khotbah memiliki nilai 60 persen agama dan 40 persen pengetahuan umum. JK mencontohkan para ustaz bisa menyampaikan ceramah dengan tema seperti pertanian, pendidikan.

“Saya anjurkan khotbah itu 60 persen agama, 40 persen pengetahuan umum kesehatan, pendidikan dan sebagainya daripada keimanan kita,” kata JK.

Sebab itu, dia meminta agar para kiai muda untuk meneruskan kepemimpinan serta kekiaian.

“Di pesantren masing-masing tentu harus memiliki kemampuan seperti itu. Nah jadilah kita semua bersyukur bisa suatu hal,” kata JK.


Reporter: Intan Umbari Prihatin


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pensiunan PNS Juga Dapat THR 2019

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan tunjangan hari raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau THR PNS pada Mei 2019. Pemberian THR tersebut dipastikan juga untuk pensiunan PNS.

“Pensiunan PNS juga dapat,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani saat dihubungi Liputan6.com, lewat pesan singkat, Sabtu (23/2/2019).

Ia menuturkan, pihaknya belum dapat memastikan jumlah besaran THR PNS dan pensiunan. Hal ini karena menunggu payung hukumnya. “Nanti tunggu PP-nya dulu,” ujar Askolani.

Adapun sumber dana THR PNS dan pensiunan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. “Iya dari APBN sudah ada di UU APBN 2019,” kata dia.

Dongkrak Konsumsi

Sementara itu, Ekonom Indef, Bhima Yudistira menuturkan, pemberian THR PNS dan pensiunan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat pada kuartal II 2019 terutama Mei 2019. Hal itu dinilai wajar. Akan tetapi, pemberian THR PNS dan pensiunan tidak dapat langsung angkat pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.

“Realisasi belanja pemerintah dampaknya bisa meningkat dan mendorong konsumsi masyarakat jelang Ramadan. Akan tetapi, THR merupakan belanja yang sifatnya rutin maka kenaikan tidak signifikan,” ujar Bhima saat dihubungi Liputan6.com.

Ia menambahkan, belanja pemerintah hanya berkontribusi 9-10 persen terhadap ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga juga stagnan di kisaran lima persen. “Ini kecuali jumlah THRnya naik maka dorongan konsumsi biasa saja,” kata dia.

Terkait pemberian THR yang dipercepat, Bhima menilai hal tersebut ada plus minusnya. “Plusnya proses lebih cepat. Minusnya ada tendensi gunakan THR sebagai isu populis,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Kemenkeu: Pembayaran THR PNS pada Mei 2019

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan sejumlah penjelasan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau THR PNS.

Hal ini sehubungan dengan berkembangnya berita di masyarakat yang merujuk pada surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-78/PB/2019 pada 27 Januari 2019.

Pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Negara dan Pensiunan, telah diamanatkan sebagai salah satu kebijakan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran (TA) 2019 yang tertuang pada Nota Keuangan dan Undang-Undang APBN TA 2019. 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI, Nufransa Wira Sakti menuturkan, sebelum pembayaran dilaksanakan, diperlukan proses penyusunan dasar pembayaran yang dimulai dari penetapan Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

“Mengingat jadwal libur hari raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2019 maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah bulan Mei tahun 2019,” ujar dia, Sabtu 23 Februari 2019.

Oleh karena itu, penetapan aturan berupa PP dan PMK idealnya paling lambat dilakukan April 2019 agar proses pembayaran THR 2019 dapat dilaksanakan sebelum hari raya Idul Fitri. 

Sebagai mana diketahui, pada April 2019 akan diselenggarakan kegiatan nasional yaitu pemilu anggota DPR/D dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden.

Penyusunan PP mengenai pemberian THR PNS diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Diperlukan percepatan dalam proses penyusunan PP tersebut agar penetapannya dapat dilakukan pada April 2019. 

“Dengan demikian, pembayaran THR tahun 2019 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu yaitu pada Mei tahun 2019 sebelum Hari Raya Idul Fitri,” tambah Nurfansa.

Terkait Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-78/PB/2019, ini dimaksudkan sebagai bentuk koordinasi dengan Kementerian PAN-RB selaku inisiator penyusunan PP.

Harapan agar penetapan PP dilaksanakan sebelum pemilihan presiden bertujuan untuk mendorong percepatan penetapan PP sehingga tersedia waktu yang cukup untuk proses administrasi selanjutnya hingga terlaksananya pembayaran.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senantiasa menjunjung nilai profesionalisme dan sinergi termasuk dengan kementerian lain. Hal ini demi meningkatkan kualitas layanan Kemenkeu kepada masyarakat.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sandiaga Soal Puisi Neno Warisman: Saya Tak Layak Komentar Soal Doa

Denpasar – Cawapres Sandiaga Uno enggan berkomentar soal puisi yang dibacakan Neno Warisman di Munajat 212. Sandiaga menyebut doa yang dipanjatkan di tahun politik pasti dikaitkan dengan politik.

“Saya nggak ahli doa, saya nggak layak berkomentar soal doa, tapi di tahun pilitik ini jangankan doa pernyataan apapun juga diinterprtasikan secara politis,” kata Sandiaga di Karangasem, Bali, Sabtu (23/2/2019).

Sandiaga mengajak semua pihak untuk menanggapi puisi itu dengan kepala dingin. Sehingga tensi politik jelang Pilpres bisa kondusif.

“Saya hanya mengajak mari kita dewasa, mari kita melihat proporsinya sendiri-sendiri jangan terlalu memancing dan memanaskan suasana. Mari kita sejukkan suhu politik ini se-cool mungkin, politik sesantun mingkin sehingga masyaramat bawah bisa melihat elitenya. Kalau masyarakat melihat elitenya betul-betul memiliki komitmen agar tidak dipolitisi Insyaalah kita melewati 17 April dengan kegemilangan,” urainya.

Meski begitu, Sandiaga tak menampik jika banyak melihat relawannya yang hadir di acara Munajat 212 itu. Namun, dia sendiri mengaku tidak terlibat untuk mengadakan acara yang digelar di Monas, Kamis (21/2) kemarin.

“Saya nggak terlibat sama sekali tapi dari yang hadir banyak pendukung kita. Tapi yang sata lihat mereka ingin mengetuk pintu langit demi keselamatan bangsa, tidak ada yang salah. Acara swperti itu waktu kamu di DKI, salah satu itu kami membuka Monas untuk kegiatan keagamaan bisa difaisilitasi dengan begitu iman dan taqwa tauhidan dari Jakarta untuk bangsa dan negara bisa diberikan venue tempat mereka untuk bermunajat,” urainya.

Sandiaga pun menyerahkan kepada Bawaslu bila menemukan dugaan pelanggaran kampanye di acara tersebut. Namun, Sandiaga menegaskan urusan puisi doa itu adalah urusan Neno Warisman.

“Saya serahkan kepada Bawaslu yang memang mebangani masalah itu, tapi bagi saya seorang dia berdoa itu hubungan dia langsung dengan sang pencipta. Jadi kalau masuk ke ranah politik akhirnya kembali lagi rawan diinterpretasikan secada politis,” ucap Sandiaga.

Sandiaga kembali menegaskan tak mau berkomentar soal doa tersebut. Dia pun mengajak elite politik agar tak menggoreng puisi tersebut menjadi politis.

“Menurut saya nggak ahli berkomentar soal doa tersebut. Saya berharap jangan terus kita memperuncing mari turunkan ego kita. Doa is doa buat saya itu interpetasinya tidak usah terlalu dilihat dari analisa politik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Neno Warisman, membacakan ‘Puisi Munajat 212’. Potongan video saat Neno membacakan puisi itu ramai dibagikan di media sosial.

Berikut ini isi potongan puisi dari video yang beredar:

jangan, jangan Engkau tinggalkan kami
dan menangkan kami
Karena jika Engkau tidak menangkan
Kami khawatir ya Allah
Kami khawatir ya Allah
Tak ada lagi yang menyembah-Mu

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang juga hadir di acara itu, menyebutnya sebagai potongan doa. Menurut Fahri, doa itu tidak menyebutkan siapa pihak yang didoakan untuk menang. Fahri juga mengaku tidak tahu siapa yang dimaksud pihak yang didoakan menang di puisi Neno itu karena doa bersifat rahasia.

“Itu potongan doa, jangan diralat,” kata Fahri, saat dihubungi, Jumat (22/2).

detikcom telah menghubungi Neno lewat telepon tapi belum mendapat jawaban hingga Sabtu (23/2). Pesan singkat kepada Neno juga belum dibalas.

(ams/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

JK: Negeri Aman Jika Pemerintah Tak Otoriter dan Nepotisme

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan suatu negara akan hancur jika memiliki ciri yang otoriter dan nepotisme. Tetapi JK bersyukur Indonesia tidak ada kedua ciri tersebut. Sebab, dia menjelaskan, semasa menjabat bersama Presiden Joko Widodo selama 4 tahun, segala sesuatu dirapatkan terlebih dahulu.

“Jadi insyallah, negeri ini akan aman apabila ini pemerintahan berlanjut tanpa dengan tadi ciri-ciri. Apabila ada ciri-ciri yang ingin nepotisme dan dengan otoriter itu awal kebangkrutan suatu negara,” kata JK di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (23/2/2019).

Dia menceritakan, selama bersama Jokowi tidak pernah berbicara pribadi terkait proyek. Artinya, kata JK, pemerintahannya dilakukan secara demokratis. Tidak ada kepentingan satu sama lain.

“Kita tahu semua, anaknya tidak ada yang bekerja untuk katakanlah proyek-proyek pemerintah. Yang satu bicara tentang berdagang pisang, yang satu berusaha di bidang martabak. Berbeda dengan zaman dahulu, punya proyek ini, punya proyek itu. Beliau tidak,” kata JK.

2 dari 2 halaman

Kasus Venezuela

Dia pun bersyukur Indonesia tidak seperti Venezuela yang otoriter, korupsi dan nepotisme. Sebab apa pun itu, kata JK selalu diputuskan bersama-sama.

“Kita Alhamdullilah, kita tidak selalu bicara otoriter karena segala selalu harus dirapatkan terlebih dahulu,” kata JK.

Dia menjelaskan Venezuela dulu sangat kaya tetapi memiliki pemerintahan yang otoriter dan nepotisme membuat inflasi 1,5 juta pertahun. Ingin membeli roti pun kaya JK dibutuhkan uang satu karung.

“Seperti itu, kita maksimal di waktu krisis 70 persen. Ini satu juta persen. Inilah yang menggambarkan bahwa insyallah kita akan mengalami situasi yang lebih baik. Apabila kita konsekuen untuk memilih pemimpin yang tidak otoriter dan tidak nepotisme,” ungkap JK.

Hal itu kata JK yang menjadi pegangan Indonesia. Dan tidak akan terulang seperti zaman Presiden ke-2 RI Soeharto.

“Itu yang menjadi pegangan kita semua, sebagai contoh daripada bagaimana Pak Harto jatuh. Akibat hal-hal tersebut,” ungkap JK.


Reporter: Intan Umbari Prihatin

Saksikan video pilihan di bawah ini: