KPAI Bertemu TKN dan BPN, Bedah Visi Misi Capres soal Perlindungan Anak

Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar kajian bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Kajian digelar untuk membedah visi misi capres dan cawapres yang bertarung di Pilpres 2019 tentang isu perlindungan anak.

“Kita sadar bahwa presiden, calon presiden, cawapres, merupakan pemimpin negara yang tentu menentukan kualitas peradaban Indonesia, menentukan generasi kita ke depan, sehingga untuk ikhtiar bedah visi misi capres-cawapres tentu memiliki relevansi yang tepat untuk mengukur seberapa jauh capres-cawapres tentang visi misi anak,” ujar Ketua KPAI Susanto di Gedung KPAI, Jl Teuku Umar, Rabu, (13/3/2019).

Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan TKN Jokowi-Ma’ruf, Ida Fauziah, mengatakan gizi buruk merupakan persoalan yang sangat penting dalam isu perlindungan anak. Dia memamerkan pencapaian pemerintah yang sudah berhasil menurunkan angka stunting dan mendapat respons positif dari Bank Dunia.

“Ini sebagai sebuah catatan yang termasuk sebenarnya kalau kita melihat gizi buruk pada anak, pada periode pertama, stunting itu 37,2% kemudian menjadi 30,8% dan sebuah prestasi karena ini juga diapresiasi oleh Bank Dunia. mungkin di dalam negeri banyak orang yang tidak mau, tidak mengapresiasi turunnya stunting ini, tapi ternyata Bank Dunia memberikan apresiasi karena ada penurunan dari 37,2% menjadi 30%,” ucap Ida.

“Komitmennya ke depan seperti apa? kita berkomitmen dari dari sekarang 30,8% kita 2019 ini berharap bisa turun menjadi 28%. Jadi kita punya capaian yang jelas, pada akhirnya kemudian jangan boleh ada anak Indonesia yang mengalami stunting,” sambungnya.

KPAIKPAI Foto: Rolando/detikcom

Isu perlindungan anak selanjutnya yang disoroti Ida adalah jaminan kesehatan. Dia mengatakan reformasi kesehatan sudah tertuang adalam visi misi Jokowi-Ma’ruf.

“Berikutnya adalah bicara tentang perlindungan, mata kita tidak bisa tidak, bagaimana negara harus memberikan jaminan kesehatan kepada anak-anak kita. Ada di poin dalam visi misi dan mengembangkan mengembangkan reformasi sistem kesehatan kita akan terus melakukan program JKN-KIS,”kata Ida.

Angka kematian bayi di era pemerintahan Jokowi, menurut Ida, mengalami penurunan. Ida menegaskan Jokowi akan terus berkomitmen untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.

“Kemudian angka kematian bayi balita turun dari 40 per 1000 kelahiran pada tahun 2012 menjadi 32 per 1000 kelahiran pada tahun 2017. Jadi masih ada masih angka kematian ibu dan bayi masih menjadi pekerjaan kita. Kita akan terus turunkan karena ini menjadi bagian dari komitmen Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin,” jelas Ida.

Di lokasi yang sama, Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Ledia Hanifa memaparkan gizi buruk juga menjadi salah satu fokus utama dari Prabowo-Sandi. Persoalan stunting itu, kata Ledia, bisa diselesaikan dengan peningkatan kualitas gizi, air bersih, dan sanitasi.

“Karenanya kemudian salah satu program peningkatan gizi yang dilakukan oleh pasangan Prabowo-Sandi dalam hal ini, bagaimana kemudian meningkatkan kualitas gizi, air bersih, sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting ini tadi,” beber Ledia.

Lebih lanjut, Ledia memaparkan fokus visi misi Prabowo-Sandi di bidang pendidikan yakni dengan mengembangkan pendidikan berbasis minat bakat anak. Peran sekolah, menurut dia, sangat penting untuk memetakan minat dan bakat anak tersebut.

“Secara umum kami memfokuskan pendidikan yang seharusnya bisa diterima, ini harusnya mengarah kepada pendidikan yang melihat dan mencermati serta mendasarkan pada minat bakat dan potensi yang dimiliki anak. Sehingga dia tidak semata-mata pendidikan yang bersifat umum tetapi harus ada bagian dari sekolah yang semestinya sudah bisa berjalan di sekolah-sekolah itu dengan bimbingan konselingnya melakukan pemetaan terhadap minat dan bakatnya sesuai,” imbuh Ledia.

(knv/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Airlangga Minta Kader Golkar Perjuangkan Visi Misi Nawacita Jilid II Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Partai Golkar optimistis menatap pemilu 2019. Untuk pemilihan legislatif 2019, partai berlambang pohon beringin ini menargetkan meraih 18 persen suara di parlemen.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada acara konsolidasi dan pengarahan pemenangan pemilu di hadapan caleg dan pengurus Golkar se-Sumsel di Hotel Excelton, Palembang, Minggu (3/3/2019).

“Sumatera selatan salah satu wilayah provinsi prioritas kemenangan pileg, Golkar punya basis di sini. Terlebih untuk pilpres harus kerja keras,” terang Airlangga di hadapan peserta pertemuan.

Airlangga menilai pemilu mendatang Golkar optimistis melampaui raihan Pemilu 2014 silam.

“Target menang pileg mempersiapkan penguatan pemerintahan yang InsyaAllah akan dipimpin kembali Presiden Jokowi. Tentu Golkar terlibat merumuskan arah pemerintahan ke depan,” kata Airlangga yang juga Menteri Perindustrian RI ini.

“Kita bekerja untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu bisa diwujudkan dengan memberikan dukungan di eksekutif dan legislatif secara proporsional,” ujarnya.

Sementara demi target tersebut, Airlangga menginstruksikan caleg dan jajaran pengurus Golkar se-Sumatera Selatan memetakan dapil yang diharapkan meraih tambahan kursi. Sehingga memberikan lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Selanjutnya, Dia juga menyampaikan bahwa saat ini elektabilitas partai secara keseluruhan terus naik di seluruh daerah, disebut membuka kesempatan untuk memenangkan pemilu.

“Bila kursi nambah di Sumsel, Pak Jokowi naik elektabilitasnya. Pilpres tahun ini capres yang Partai Golkar dukung wajib menang,” tegas Airlangga.

2 dari 2 halaman

Optimistis Rais 20 Persen

Selebihnya di masing-masing Kabupaten/Kota pun demikian. Ketum Partai Golkar optimistis bisa meraih 20 persen di masing-masing wilayah, sehingga Golkar mampu mencalonkan sendiri di eksekutif.

Menteri Perindustrian Kabinet Kerja ini juga meminta kader Golkar memperjuangkan visi misi (Nawacita Jilid II) pejawat Presiden Jokowi yang telah didaftarkan di KPU.

“Nawacita Jilid II Presiden Jokowi sangat prorakyat. Beliau menargetkan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya manusia (SDM) dan dari sektor industri,” ujar Airlangga.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto hadir bersama Sekretaris Jenderal partai Lodewijk Frederich Paulus, Ketua DPD Alex Noerdin, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Aziz Syamsuddin, Rizal Mallarangeng, Yahya Zaini, Ahmad Doli Kurnia dan Wakil Bendahara Umum, Agus Silaban.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Kantong Plastik Berbayar Tingkatkan Kesadaran Akan Bahaya Limbah

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga menyampaikan dukungannya terhadap penerapan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG).

Dibanding dibiarkan tercecer menjadi limbah, dia mengatakan, Kementerian PUPR sudah berinisiatif mengolah kantong plastik sebagai bahan campuran aspal.

“Kami sangat mendukung. Kalau dulu saya di Balitbang (Kementerian PUPR) sudah proses kantong plastik dicacah bisa dicampur aspal dan perkuat campuran aspal. Istilahnya aspal plastik,” jelas dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk diketahui, beberapa toko ritel modern yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) menyatakan akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar mulai Jumat 1 Maret 2019 ini.

Danis melanjutkan, kantong plastik tetap tergolong sebagai benda yang tak aman bagi lingkungan. “Kalau secara klasifikasi barang tak aman bagi lingkungan seperti ember dan botol mineral, plastik kresek ini nomor 7,” sebutnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat agar lebih memilih membawa tentengan sendiri seperti goodybag saat berbelanja daripada membeli kantong plastik.

“Masalahnya bukan berbayar atau tidak, utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bagaiman kurangi sampah plastik. Dengan bayar kan jadi mikir, lain kali saya bawa goodybag atau apa lah,” pungkas dia.

2 dari 3 halaman

Mulai 1 Maret, Konsumen Bayar Kantong Plastik Minimal Rp 200 di Toko Ritel

Semua toko ritel modern akan menerapkan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) mulai Jumat 1 Maret 2019.

Beberapa toko ritel tersebut di antaranya adalah Alfamart, Ramayana, SuperIndo, LotteMart, Informa, Electronic City, Matahari, AlfaMidi, Papaya, Yogya, Borma dan retail lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo).

Ketua Umum Aprindo, Roy Mande menyebutkan, pihaknya sebagai asosiasi resmi yang menaungi usaha ritel di Indonesia mengambil langkah tersebut sebagai salah satu upaya mendukung visi pemerintah pada 2025  yakni bisa mengurangi 30 persen sampah dan menangani sampah sebesar 70 persen termasuk sampah plastik. 

“Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019, Aprindo menyatakan komitmen bersama untuk mengurangi kantong belanja plastik sekali pakai (kresek) di semua gerai-gerainya. Salah satu caranya adalah dengan kembali menerapkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) secara bertahap mulai 1 Maret 2019,” kata Roy dalam acara konferensi pers di Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2/2019). 


Dia menegaskan, membuat kantong plastik menjadi barang dagangan adalah langkah nyata dari peritel modern untuk mengajak masyarakat agar menjadi lebih bijak dalam menggunakan kantong belanja plastik sekaligus menanggulangi dampak negatif lingkungan akibat sampah plastik di Indonesia.

Konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik sekali pakai atau kresek akan dikenakan biaya tambahan sebesar minimal Rp 200 per lembarnya.

“Konsumen akan kita sarankan untuk menggunakan tas belanja pakai ulang yang juga disediakan di tiap gerai ritel modern,” tambahnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi Minta TKD Gorontalo Luruskan Fitnah dan Isu Hoaks

Liputan6.com, Gorontalo – Calon presiden petahana, Joko Widodo atau Jokowi meminta Tim Kampanye Daerah (TKD) Gorontalo tak lagi menggelar pertemuan-pertemuan formal.

TKD disarankan untuk memperbanyak kampanye dari rumah ke rumah atau langsung bertatapan dengan warga dalam rangka menjelaskan visi misi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Sampaikan mengenai visi kita, program kita,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada TKD Gorontalo di Hotel Maqna Gorontalo, Kamis 28 Februari 2019.

Selain itu, Jokowi meminta TKD Gorontalo meluruskan fitnah yang beredar bahwa jika dirinya kembali terpilih sebagai Presiden maka azan tak bisa lagi dikumandangkan di Tanah Air. Demikian dengan fitnah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang disebut-sebut bakal dilegalkan oleh Jokowi.

Counter mengenai isu-isu, fitnah-fitnah yang merugikan kita baik elektabiltas capres cawapres agar masyarakat betul-betul mengerti,” ujarnya.

Lebih lanjut, TKD Gorontalo didorong untuk memaparkan kepada masyarakat sejumlah keberhasilan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla dalam bidang infrastruktur.

2 dari 3 halaman

Kawal Suara

Jokowi mengatakan, seluruh kader dan caleg partai pendukung Jokowi-Amin maupun relawan juga harus bergerak cepat mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Pilpres 2019.

Khusus untuk pemilih lanjut usia, kata dia, TKD Gorontalo perlu memberikan pemahaman lebih agar mereka mengenal siapa capres dan cawapres yang bertarung di Pemilu kali ini.

“Dan tentu saja jangan lupa yang jadi saksi tetap mengawasi, mengawal suara itu. Jangan sampai hilang satu suara pun dari perjalanan TPS ke atas, ke atas. Betul-betul dikontrol, awasi, cek, apakah sesuai dengan angka yang kita dapatkan di TPS,” sambung Jokowi.


Reporter: Titin Suprihatin

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anies Diklaim Dukung 02, TKN: Kan Memang Sudah Terang-terangan?

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sinyal kuat mendukung paslon 02 karena memberikan masukan debat ke sang cawapres. Menurut TKN Jokowi-Ma’ruf, sudah sejak lama Anies terlihat mendukung Prabowo-Sandiaga.

“Anies kan memang sudah terang-terangan dukung 02 dan itu dia tunjukkan di Sentul bukan?” kata anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Inas menyinggung pose ‘salam dua jari’ Anies saat menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Bogor, Senin (17/12/2018). Sempat bergulir di Bawaslu, tetapi akhirnya kasus itu dihentikan.
Berbeda dengan Inas, anggota TKN Jokowi-Ma’ruf Daniel Johan tak mau menduga-duga soal dukungan Anies ke paslon 02. Menurut Daniel, tugas gubernur adalah mengayomi rakyat dan memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil.

“Bagi TKN dukungan utama itu langsung dari rakyat, itu yang akan dilakukan seluruh koalisi dengan menyapa langsung rakyat sampai ke rumah-rumah. Persoalan Pak Anies dukung ke siapa hanya beliau yang paham, tapi kita meyakini Pak Anies sebagai Gubernur DKI akan mengayomi segenap warga, yang lebih utama adalah ikut memastikan pemilu berjalan demokratis, jujur, dan adil,” tutur Daniel.

Ia pun memandang masukan dari Anies ke Sandiaga terkait materi debat ketiga sangat wajar. Sebab, Sandiaga pernah mendampingi Anies memimpin DKI Jakarta.

“Namanya juga mantan wakilnya dulu di DKI, mungkin Bang Sandi butuh banyak masukan agar debatnya nanti bisa imbang, apalagi yang didebat adalah gurunya sendiri. Dan kami meyakini Kiai Ma’ruf akan menyampaikan visi pendidikan yang mampu menjawab peningkatan sumber daya manusia Indonesia secara holistik, baik ilmu, karakter, dan kecerdasan secara konkrit, yang tidak mengawang-awang,” tegas Daniel.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengakui memberikan masukan kepada cawapres Sandiaga Uno untuk persiapan debat ketiga pada 17 Maret mendatang. Sandiaga, kata Anies, menanyakan soal kebijakan pendidikan.

“Mengobrol saja, ya pendidikanlah, dia mau debat, dia tanya soal kebijakan-kebijakan pendidikan, apa yang perlu menjadi perhatian,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).

Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Habiburokhman mengatakan masukan Anies merupakan sinyal dukungan untuk jagoan mereka. “Masukan Pak Anies juga secara psikologis menunjukkan adanya dukungan kepada paslon 02,” kata Habiburokhman.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dapat Mosi Tidak Percaya, Kepala LIPI: Tunggu Tim Penyelaras

Jakarta – Profesor riset dan peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua LIPI Laksana Tri Handoko. Handoko menilai tak semestinya ada gerakan tersebut.

“Dalam konteks di atas, gerakan dan manuver dari sebagian kecil peneliti senior dan pensiunan peneliti LIPI tidak sepatutnya dilakukan,” ucap Handoko lewat pesan singkat, Kamis (28/2/2019).

Dia menegaskan LIPI merupakan lembaga akademis yang menjunjung tinggi kebebasan akademis berdasarkan etika ilmiah. Namun di sisi lain, LIPI juga lembaga eksekutif pemerintahan yang mengacu pada regulasi dan etika ASN bagi civitas di dalamnya.


Menurut Handoko, sebaiknya seluruh pihak menunggu hasil kerja Tim Penyelaras yang sudah dibentuk KemenPAN-RB dan Kemenristekdikti. Dia mengatakan bila ada bagian dari eksekusi yang perlu diperbaiki semestinya segera dicari solusinya.

Salah satu alasan dilayangkannya mosi tidak percaya yakni Handoko dinilai mengingkari kesepakatan untuk menghentikan sementara reorganisasi di LIPI. Handoko mengatakan reorganisasi sebagai produk hukum yang telah melalui proses panjang sehingga tak bisa dianulir dengan mudahnya.

Handoko juga mengatakan reorganisasi dilakukan untuk perbaikan di tubuh LIPI. Dia tidak sepakat bila reorganisasi membuat kinerja LIPI menurun.

“Reorganisasi ditujukan untuk meningkatkan tata kelola, produktifitas dan kinerja LIPI di bidang litbang. Selain untuk menyesuaikan tata kelola sesuai dengan regulasi terkini. Dengan proses reorganisasi yang baru berjalan beberapa minggu bagaimana mungkin membuat layanan dan reputasi LIPI merosot,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, profesor riset dan peneliti utama LIPI melayangkan mosi tidak percaya terhadap Handoko. Mereka menilai Handoko mengingkari kesepakatan tentang pengkajian ulang kebijakan reorganisasi.

“Kepala LIPI ternyata tidak menepati janji untuk menghentikan reorganisasi dan redistribusi sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil oleh kedua belah pihak dan imbauan tersebut,” kata perwakilan profesor dan peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo, di gedung Widya Graha lantai 7, LIPI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Hermawan mengatakan ada sembilan alasan lain yang melatarbelakangi munculnya mosi tidak percaya tersebut. Profesor dan peneliti menilai saat ini sistem dan tata kelola internal LIPI telah rusak, pelayanan publik LIPI juga merosot, dan reputasi LIPI sebagai pemegang otoritas keilmuan hancur.

Atas berbagai alasan tersebut, para profesor dan peneliti LIPI menyatakan tak percaya pada kepemimpinan Handoko. Karena itu, mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Handoko.

Diberitakan sebelumnya, Handoko memang menandatangani kesepakatan bersama profesor dan peneliti tentang pengkajian ulang kebijakan reorganisasi LIPI. Dalam kesepakatan itu, terdapat 5 poin tuntutan para profesor dan peneliti utama LIPI.

Handoko bersedia menandatangani dengan catatan poin 1 dan poin 5 dalam kesepakatan itu dikaji lebih dulu. Berikut ini 5 tuntutan para peneliti yang ditandatangani Handoko pada 8 Februari 2019 ini:

1. Menghentikan sementara (moratorium) kebijakan reorganisasi LIPI
2. Membentuk Tim Evaluasi Reorganisasi LIPI yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing kedeputian
3. Mengkaji ulang kebijakan reorganisasi LIPI dengan melibatkan seluruh civitas LIPI secara inklusif, partisipatif, dan humanis
4. Merumuskan visi, rencana strategis, dan peta jalan (road map) LIPI dengan tahapan yang terukur dan jelas
5. Selama proses pengkajian ulang berlangsung, maka tata kelola LIPI dikembalikan pada struktur sesuai dengan Perka LIPI No 1/2014.

Seusai pertemuan, Handoko menjelaskan alasannya yang sempat tidak mau menandatangani 5 tuntutan dari peneliti LIPI tersebut karena poin 1 dan 5 berbenturan dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2018.

“Jadi memang kalau reorganisasi itu sebenarnya bukan hanya saya prosesnya. Jadi yang jelas proses itu melibatkan banyak pihak khususnya KemenPAN-RB. Kedua, memang kita ada proses pemindahan pusat yang standardisasi nasional. Itu kalau kita pakai kan itu gugur padahal sesuai perpres itu harus sudah dipindah, jadi tak mungkin, kasihan juga yang sudah ke sana, itu amanah Perpres Nomor 4 Tahun 2018,” paparnya.
(jbr/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Di Gorontalo, Jokowi Ajak Relawan Counter Isu Negatif-Jelaskan 3 Kartu Baru

Jakarta – Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) mengajak jajaran Tim Kampanye Daerah (TKD) dan relawan Gorontalo ikut aktif melawan isu negatif yang dialamatkan ke paslon nomor urut 01. Jokowi meminta TKD dan relawan Gorontalo fokus bekerja di lapangan.

“Saya ingin kita semuanya fokus, tidak ada lagi pertemuan, yang ada pekerjaan-pekerjaan lapangan. Apa itu, dari pintu ke pintu, door to door, baik kader maupun relawan, tidak ada lagi rapat. Sampaikan mengenai visi kita, program kita, counter kalau ada isu yang merugikan elektabilitas partai maupun capres dan cawapres, sehingga terang-benderang masyarakat mengerti,” kata Jokowi di Hotel Maqna, Gorontalo, Kamis (28/2/2019).

“Pekerjaan kita sekarang cuma itu, memberikan klarifikasi, penjelasan atas isu-isu negatif, termasuk dalam infrastruktur yang sudah dikerjakan itu apa, apa, apa,” imbuhnya.
Selain itu, Jokowi meminta TKD dan relawan mendorong masyarakat menggunakan hak pilih saat 17 April 2019. Ia pun mengingatkan agar mereka ikut mengawal suara untuk Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Semakin banyak kita dorong, apalagi yang dorong sambil bisik-bisik itu bisa 100 persen, itu keuntungan yang lebih besar lagi. Semua. Tidak caleg, kader, relawan, pekerjaan akhirnya itu. Dan jangan lupa, yang jadi saksi maupun tidak jadi, tetap harus mengawasi, mengawal suara yang kita sudah menangkan. Jangan sampai hilang satu suara pun, betul-betul dikontrol, diawasi, apakah sesuai dengan angka yang kita dapatkan di TPS,” tutur Jokowi.

Di hadapan para relawan Gorontalo itu, Jokowi juga sempat memamerkan tiga program kerja yang diwujudkan dalam bentuk kartu, yaitu KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. Soal KIP Kuliah, Jokowi mengaku tahu betul rasanya menjadi ‘orang kecil’ yang ketakutan tak bisa melanjutkan sekolah.

“Jadi keluarga kurang mampu seperti saya alami waktu kecil, waktu saya remaja, ketakutan saya dulu kalau saya tidak bisa sekolah dan kuliah, saya kira Bapak-Ibu sudah tahu saya lahir di pinggir sungai, orang tua saya jualan bambu dan kayu di pasar gilingan. Kadang-kadang bapak saya nyambi sopir, sehingga ketakutan tidak bisa menyekolahkan anak, masuk kuliah, selalu masuk dalam otak saya. Inilah keluar KIP Kuliah,” ucap Jokowi.

Ia kemudian memaparkan kartu berikutnya, yaitu Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini dijanjikan berfungsi memfasilitasi pelatihan kerja bagi para pencari kerja.

“Akan keluar lagi Kartu Prakerja. Yang sudah lulus baik SMK/SMA maupun kuliah untuk masuk ke industri, masuk ke pasar kerja itu nanti kita bekali dengan kartu Prakerja. Ini akan disesuaikan, di-link-kan, dengan kebutuhan yang ada. Artinya ada training, vokasional, SDM premium, politeknik, semuanya masuk di sini,” jelasnya.

Terakhir adalah Kartu Sembako Murah. Jokowi berharap kartu ini bisa meringankan beban belanja keluarga. “Ini didapatkan dari survei keinginan masyarakat. Jadi kartu itu nanti kita rancang bisa dipakai untuk keluarga kita membeli sembako tertentu dengan diskon. Nggak tahu nanti baru diputuskan setelah April, bisa saja memegang kartu diberi diskon 50 persen beli beras misalnya, misalnya atau beli minyak, misalnya beli telur, ini rancangannya,” kata Jokowi.
(tsa/gbr)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cara Perusahaan Produk Bernutrisi Dukung Pemerintah Capai SDGs

Liputan6.com, Denpasar – Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA) pada hari ini meluncurkan riset dokumentasi berjudul ‘Dukungan APPNIA terhadap Percepatan Pencapaian SDGs dan Generasi Masa Depan Indonesia’.

Riset ini merupakan dokumentasi peran aktif serta komitmen jangka panjang APPNIA dalam mewujudkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tahun 2030 dan menciptakan generasi masa depan Indonesia yang berkualitas.

Ketua APPNIA, Rivanda Idiyanto mengatakan konten riset dokumentasi ini mencakup program dan aktivitas yang dilakukan perusahaan anggota APPNIA serta kerja sama asosiasi dengan pemerintah, sektor industri lain dan masyarakat.

“Kami ingin menjadi bagian penting dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan status gizi juga kesehatan ibu dan anak di Indonesia melalui kemitraan dengan pemerintah dan stakeholder lain untuk menjalankan kegiatan secara terencana dan sistematis,” kata Rivanda sebagaimana rilis yang diterima Liputan6.com, Rabu (27/2/2019).

Rivanda menjelaskan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan 17 butir SDGs. Melalui berbagai aksi nyata, APPNIA berperan mewujudkan tiga butir SDGs di sektor kesehatan yaitu SDGs 2 (tanpa kelaparan), SDGs 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), dan SDGs 6 (air bersih dan sanitasi layak) yang berkaitan erat dengan persiapan generasi masa depan Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat memiliki kemampuan fisik dan daya pikir lebih kuat, sehingga memberikan mereka kemampuan berkontribusi secara produktif membangun masyarakat. Pencapaian SDGs dioptimalkan dalam bentuk kemitraan yang kolaboratif antara pihak perusahaan swasta, pemerintah, badan usaha milik negara, organisasi sosial dan asosiasi untuk memperbaiki gizi serta kesehatan ibu dan anak.

SDGs menjadi dasar perwujudan program nyata mencapai Indonesia tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, serta sanitasi yang layak,” tegas Rivanda.

Sepuluh perusahaan yang menjadi anggota APPNIA memiliki visi dan misi yang sama. Visi APPNIA adalah menjadi asosiasi yang dinamis dan kredibel di tingkat nasional dan internasional, bermitra dengan pemerintah dan pihak terkait untuk secara aktif mendukung peningkatan status gizi dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Adapun misi APPNIA yaitu aktif mendukung program nasional pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan, memastikan semua anggota APPNIA mematuhi peraturan yang berlaku, menyediakan produk bergizi dan berkualitas sesuai standar keamanan pangan, serta secara aktif bermitra dengan pemerintah dan pihak terkait lain dalam perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

2 dari 2 halaman

Angka Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi

Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini tiga kali lipat lebih tinggi daripada target tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals/MDGs), yaitu 102 per 100 ribu kelahiran hidup.

Menurut Rivanda, peningkatan gizi masyarakat khususnya ibu dan anak merupakan hal penting untuk mendukung pencapaian SDG 2 dan 3. “Program-program yang dilakukan perusahaan-perusahaan anggota APPNIA merupakan perwujudan suatu komitmen yang tertuang dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Creating Shared Value (CSV) masing-masing yang mendukung capaian SDGs,” katanya.

Untuk mencapai SDG 2, upaya yang dilakukan para anggota APPNIA yakni menciptakan lingkungan kondusif dan mandiri serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi, edukasi dan kampanye kecukupan gizi, kerja sama untuk meningkatkan pasokan pangan berkualitas serta inovasi produk.

Adapun untuk pencapaian SDG 3, program anggota APPNIA antara lain memberikan akses terhadap fasilitas kesehatan secara gratis, edukasi terkait kesehatan ibu dan anak, pemberian penyuluhan gizi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana air bersih, sanitasi, serta kebiasaan higienis melalui penguatan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Pencapaian SDGs dan penciptaan generasi yang berkualitas merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder. Peluncuran riset dokumentasi ini merupakan bukti komitmen kami dalam mewujudkan masyarakat yang sehat demi masa depan bangsa,” ujar Rivanda.

Mulai 1 Maret, Konsumen Bayar Kantong Plastik Minimal Rp 200 di Toko Ritel

Liputan6.com, Jakarta – Semua toko ritel modern akan menerapkan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) mulai Jumat 1 Maret 2019.

Beberapa toko ritel tersebut di antaranya adalah Alfamart, Ramayana, SuperIndo, LotteMart, Informa, Electronic City, Matahari, AlfaMidi, Papaya, Yogya, Borma dan retail lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo).

Ketua Umum Aprindo, Roy Mande menyebutkan, pihaknya sebagai asosiasi resmi yang menaungi usaha ritel di Indonesia mengambil langkah tersebut sebagai salah satu upaya mendukung visi pemerintah pada 2025  yakni bisa mengurangi 30 persen sampah dan menangani sampah sebesar 70 persen termasuk sampah plastik. 

“Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019, Aprindo menyatakan komitmen bersama untuk mengurangi kantong belanja plastik sekali pakai (kresek) di semua gerai-gerainya. Salah satu caranya adalah dengan kembali menerapkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) secara bertahap mulai 1 Maret 2019,” kata Roy dalam acara konferensi pers di Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Dia menegaskan, membuat kantong plastik menjadi barang dagangan adalah langkah nyata dari peritel modern untuk mengajak masyarakat agar menjadi lebih bijak dalam menggunakan kantong belanja plastik sekaligus menanggulangi dampak negatif lingkungan akibat sampah plastik di Indonesia.

Konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik sekali pakai atau kresek akan dikenakan biaya tambahan sebesar minimal Rp 200 per lembarnya.

“Konsumen akan kita sarankan untuk menggunakan tas belanja pakai ulang yang juga disediakan di tiap gerai ritel modern,” tambahnya.


Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sosialisasi di Gerai Ritel

Sosialisasi KPTG untuk konsumen akan mulai disosialisasikan di gerai-gerai ritel modern melalui pengumuman poster, sosial media dan ajakan langsung dari kasir.

Kantong belanja plastik yang kini menjadi barang dagangan tersebut juga akan memberikan kontribusi kepada negara berupa pajak pertambahan nilai (PPN). 

Selain itu, Aprindo merekomendasi penggunaan kantong belanja plastik sesuai SNl yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) atas rekomendasi Pusat Standarisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu kantong plastik yang telah mempunyai kriteria mudah terurai (oxo-degradable atau bio-degradable). 

“Aprindo siap mendukung usaha pemerintah yang bertujuan mengurangi konsumsi plastik khususnya kantong belanja plastik sekali pakai di masyarakat. Aprindo turut serta secara aktif berkontribusi terhadap masalah tersebut, karena merupakan bagian dari masyarakat yang harus ikut serta bertanggung-jawab ” terangnya. 


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemprov DKI Jamin Tak Ada Jual Beli Lurah Saat Rotasi Besar-besaran

Jakarta – Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah menjamin tidak ada jual beli jabatan lurah saat rotasi 1.125 pejabat DKI Jakarta. Bila ada bukti, Saefullah meminta agar informasi itu diteruskan padanya.

“Saya jamin, sama sekali tidak ada permainan uang. Kalau ditemukan di lapangan, infokan ke saya. Saat itu juga kita selesaikan, kalau ada penerimaan permainan uang,” ucap Saefullah kepada wartawan di JPO Gelora Bung Karno (GBK), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (28/2/2019).

Menurut Saefullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki kewenangan untuk merotasi pejabat di bawahnya. Hal itu, untuk mendukung program yang telah dicanangkan.

“Semua itu hak pimpinan. Jadi, rotasi di TNI, Polri, dan daerah lain, di mana saja. Itu biasa-biasa saja rotasi itu. Kalau kepala daerah mau mengusung visi misi lebih cepat terwujud. Ya hak dia untuk rotasi,” kata Saefullah.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut rotasi Anies terhadap lurah dan camat berbau politis. Apalagi, menurut Prasetyo, banyak lurah dan camat yang diturunkan menjadi sekretaris lurah dan sekretaris camat.

“Pertanyaannya, kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan), ini aneh ini buat saya. Dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali,” ujar Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Selasa (26/2).

Namun Anies menepis Prasetyo. Anies menegaskan kewenangannya dalam perombakan pejabat di Pemprov DKI.

Mengenai isu jual beli jabatan lurah itu disoroti Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Namun di sisi lain dia mendukung rotasi pejabat besar-besaran oleh Anies bila tujuannya untuk proses penyegaran organisasi.

“Bagus kalau untuk penyegaran, itu kita dukung tetapi untuk desas-desur bahwa pemilihan lurah ini ada tarifnya, ini kurang bagus. Ini yang mesti pak Anies (perhatikan). Banyak keluhan dari lurah-lurah yang menyampaikan ke kita, bahwa ini ada tarif,” kata Hasbiallah.

Hasbi mengaku tidak tahu pasti soal kebenaran informasi tersebut. Menurut dia, kabar soal tarif menjadi lurah ini memang beredar di kalangan PNS.

“Rame isu di kalangan bawah, di lurah seperti itu, yang saya tahu. Kebenarannya mana saya tahu,” ujar dia.
(dhn/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>