Banyak Petugas KPPS-Polisi Meninggal, Komisi II Buka Peluang Revisi UU

Jakarta – Komisi II DPR menganggap adanya sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga anggota Polri yang meninggal dunia saat bertugas menyukseskan Pemilu Serentak 2019 sebagai kondisi darurat. Komisi II pun meminta evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan Pemilu.

“Pertama ini darurat. Nyawa manusia tidak seimbang dengan pelaksanaan demokrasi sebesar apapun. Harus ada evaluasi SOP menyeluruh. Data yang ada belum tentu semua terlaporkan. Kita harus amat menyayangi semua pejuang demokrasi,” kata Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera, Sabtu (20/4/2019) malam.

Dia mengatakan nyawa manusia tak sebanding dengan pesta demokrasi. Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan dengan ramah dan tidak melelahkan.

“Nyawa manusia tidak sebanding dengan pesta demokrasi. Harus kita buat pesta demokrasi yang tidak ramah dan tidak melelahkan,” ucapnya.

Mardani pun mengatakan ada peluang terjadinya revisi undang-undang Pemilu. Peluang revisi, katanya, bisa saja terjadi walau terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sangat berpeluang. Walau itu menyangkut keputusan MK,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II lainnya, Herman Khaeron, mengatakan sejak awal Komisi II telah meminta KPU menggelar simulasi yang terukur terkait beban waktu pencoblosan dan perhitungan suara. Dia mengatakan waktu kerja harus relevan dengan beban kerja.

“Sejak awal kami meminta KPU menyelenggarakan simulasi yang terukur dan cermat atas beban waktu pencoblosan maupun perhitungan suara. Ini terkait dengan UU Pemilu dan peraturan turunannya yang wajib selesai dalam hari itu juga dan kemudian MK menambah 12 jam dengan syarat berturut-turut dan tanpa jeda. Waktu kerja tersedia harus relevan dengan beban kerja,” jelas Herman.

Dia menyebut pihaknya telah meminta adanya asuransi bagi penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc alias sementara. Dia juga menyinggung soal jumlah kertas suara yang bertambah sehingga pemilih kesulitan membuka di bilik suara.

“Kami juga sebenarnya telah mengusulkan adanya insentif atau honor yang memadai dan asuransi bagi penyelenggara pemilu ad hoc, karena mereka lah yang bekerja keras mempersiapkan dan melaksanakan Pemilu,” jelasnya.

Herman juga mengatakan revisi undang-undang Pemilu dapat dilakukan. Menurutnya, Pileg dan Pilpres sebaiknya dipisah.

“Mungkin juga ke depan sebaiknya Pemilu Legislatif memang dipisahkan dengan Pemilu Presiden dan bisa saja Pemilu Presiden dapat serentak dengan Pilkada, kita lihat perkembangan situsi politik ke depan. Merevisi UU dapat dilakukan sesuai dengan urgensinya, dan sesuai dengan aturan penyusunannya, bisa diinisiatif oleh DPR maupun oleh pemerintah,” jelasnya.

Diketahui, di sejumlah daerah ada petugas KPPS yang meninggal saat melaksanakan tugas memastikan kelancaran pesta demokrasi ini. Di Jawa Barat sendiri, dilaporkan ada 12 orang yang meninggal, kemudian di Jawa Timur dilaporkan 9 petugas di TPS yang meninggal saat bertugas, dan di Jawa Tengah ada 8 orang petugas di TPS yang dilaporkan meninggal saat Pemilu.

Sementara, sejauh ini ada 10 orang personel Polri yang meninggal saat mengawal proses Pemilu Serentak 2019. Ada juga petugas di TPS yang terserang stroke hingga keguguran pasca bertugas saat hari pencoblosan.
(haf/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jika Menang Pilpres, Sandiaga Janji Dorong Implementasi UU Disabilitas

Lombok – Cawapres 02 Sandiaga Uno dicurhati oleh Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Lombok, Fitri, soal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, yang hingga saat ini belum terealisasi. Fitri kepada Sandiaga meminta agar UU tersebut bisa segera dirampungkan.

“Kami minta agar segera ada realisasi dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, Pak Sandi, yakni peraturan pemerintah dan pemerintahan daerah, agar kaum disabilitas diperlakukan sama,” terang Fitri dalam keterangan tertulis yang dikirim tim BPN Prabowo-Sandiaga, Selasa (9/4/2019).

Fitri menyampaikan hal itu saat berdialog dengan Sandiaga di acara Makan Siang Bersama 200 TGH (Tuan Guru Haji) di Restoran Ujung Landasan, Dasan Tapen, Gerung Lombok Barat. Sebagaimana amanat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait Pasal 53 ayat (1), pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan perusahaan swasta 1 persen.

Ketua Persatuam Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Lombok, FitriKetua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Lombok, Fitri (Foto: dok. BPN Prabowo-Sandiaga)

Menurut Fitri, hingga sekarang dia belum melihat adanya kehendak politik dalam implementasi dari undang-undang untuk disabilitas.

Merespons Fitri, Sandiaga berjanji akan mendorong implementasi undang-undang tersebut. Dia mengatakan UU Disabilitas menjadi program prioritas 100 hari pemerintahan bersama capresnya, Prabowo Subianto.

“Bu Fitri, kami akan mendorong implementasi PP disabilitas berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 segera dan menjadi salah satu program prioritas seratus hari pemerintahan Prabowo-Sandi jika, insyaallah, terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024,” ucapnya.

Sandiaga akan melibatkan One Kota/Kabupaten One Center for Entrepreneurship (OK OCE) disabilitas dan Rumah Siap Kerja untuk bimbingan karier, pendampingan, pelatihan, juga permodalan agar disabilitas bisa mandiri.
(idn/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dubes RI Ingatkan WNI di Saudi Soal Ancaman Hukuman UU Anti Fitnah

Jakarta – Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengingatkan WNI di Arab Saudi untuk mematuhi UU Pemberantasan Kejahatan Informasi. Agus mengimbau WNI tidak menyebarkan berita bohong.

“Saya mengingatkan semua WNI yang berada di Arab Saudi untuk mematuhi Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Saudi terutama UU yang dikenal dengan ‘Nidham Mukafah Jara’Im Al-Maklumatiyyah (Undang-undang Pemberantasan Kejahatan Informasi), termasuk di dalamnya adalah pemberantasan penyebaran berita bohong dan fitnah,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (4/4/2019).

Agus mengatakan UU Pemberantasan Kejahatan Informasi bisa menjerat siapa saja yang melakukan kejahatan siber. Ia pun menilai ancaman UU tersebut terbilang berat.
“UU yang juga dikenal dengan Saudi Anti-Cybercrime Law (SACL) ini akan menjerat siapapun yang melakukan cybercrime di wilayah Arab Saudi dengan sanksi hukum yang sangat berat,” ucapnya.
Selain itu, ia mengimbau WNI di Arab Saudi agar bijak menggunakan media sosial. Agus meminta WNI mematuhi kebijakan-kebijakan yang berlaku di Arab Saudi.

“KBRI mengimbau semua WNI di Saudi untuk berhati-hati dalam menggunakan aktivitas digital di dunia maya dan selalu mematuhi peraturan-peraturan Kerajaan Arab Saudi,” ucap Agus.
(eva/tsa)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

DPR Ingin Bikin UU Fintech, Ini Kata Bos OJK

Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji pembentukan Undang-undang (UU) untuk mengatur financial technology (fintech). UU ini diharapkan bisa melindungi konsumen dan memberikan manfaat bagi negara lewat penarikan pajak transaksi online di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memberikan pandangannya.

Menurut dia hal yang memang perlu disoroti tentang mekanisme pengumpulan pajak dari fintech. “Saya rasa prinsipnya mau melalui fintech atau tidak, adalah wajib pajak itu jelas apabila mendapatkan manfaat atau keuntungan dalam usaha baik fintech, tidak fintech adalah wajib membayar pajak,” ujar dia di Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Menurut dia, selama ini pelaku usaha baik konvensional maupun berbasis digital membayar pajak atas hasil usahanya.

“Tinggal bagaimana tekniknya. Makanya setiap usaha fintech maupun tidak fintech, e-commerce maupun biasa, itu sama di UU jelas. Kalau fintech tentu bagaimana koleksinya. Itu berbeda. Itu yang barangkali kita pikirkan,” ungkap dia.

Sejauh ini, lanjut Wimboh, pihaknya terus berusaha mengoptimalkan kerja dalam rangka mengawasi bisnis sektor jasa keuangan digital meskipun belum ada payung hukum berupa undang-undang khusus yang mengatur fintech. “Tidak ada undang-undang kita tetap menjalankan tugas,” tandas dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengkaji rencana pembuatan regulasi terkait fintech.

“Saat ini semua usulan dari masyarakat sedang dalam kajian di DPR. Apakah nanti kebutuhan untuk mendesak, sangat tergantung kepada apa yang diharapkan oleh publik, bisa berasal dari inisiatif pemerintah, berasal dari DPR semua sedang dalam kajian plus minus,” kata dia, saat ditemui, di Sini Nasional INDEF, Jakarta, Selasa (26/3).

“Yang pasti kita tidak boleh melewatkan atau ketinggalan dari pada kemajuan teknologi ini kalau kita tidak mau tergilas oleh kemajuan teknologi yang sekarang sudah masuk teknologi lebih maju 4.0,” lanjut dia.

Aturan tersebut, kata dia, diharapkan dapat mengatur sekaligus dapat menarik manfaat dari perkembangan teknologi digital di sektor keuangan.

“Selama ini kita belum bisa menjangkau, tetapi dalam waktu dekat kita sedang membahas dengan pemerintah agar triliunan transaksi di sini bisa kita tarik pajaknya sehingga ada tambahan pemasukan bagi negara,” jelas dia.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa peraturan yang saat ini sudah ada masih dapat mengatur fintech.

“Sampai saat ini masih banyak aturan regulasi yang bisa masih bisa melindungi konsumen, seperti undang-undang perlindungan konsumen dan keuangan kita juga masih bisa,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

Penyebar Hoax Dijerat UU Terorisme, Kamu Setuju?

JakartaHoax memang bikin resah. Bisa jadi karena geram tak tertahan, Menko Polhukam Wiranto menyamakan penyebar hoax dengan teroris. Wiranto bahkan mengusulkan agar penyebar hoax dijerat dengan UU Terorisme.

Bagi oposisi, wacana yang diangkat Wiranto itu berlebihan, lebay. Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menyebut Wiranto ingin menakut-nakuti rakyat.

Bagaimana menurut kamu? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar!


(tor/tor)

Wiranto Sebut Ajak Golput Bisa Kena UU ITE, TKN: Pengadilan yang Putuskan

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menilai orang yang golput bisa diberi sanksi. Namun apakah pengajak golput bisa dijerat dengan UU ITE atau tidak, TKN menyatakan itu ranah pengadilan.

“Sanksinya seperti apa tentu ada regulasi yang mengaturnya, dan apakah dapat dijerat dengan UU ITE tentu pengadilan yang akan memutuskan,” kata Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Irma Suryani Chaniago, Rabu (27/3/2019) malam.

Irma SuryaniIrma Suryani (Foto: dok. DPP NasDem)

Dia mengatakan mengajak golput adalah tindakan tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, orang yang mengajak golput harus diberi sanksi.
“Mengajak golput itu sikap yang tidak bertanggung jawab dan memang harus diberikan sanksi,” ucapnya.

“Pengajak golput adalah manusia yang tidak punya moral dan tanggung jawab! Soal sanksi biarkan regulasi yang menjawab, karena hukum tetap harus ditegakkan bagi para pengacau,” sambung Irma.

Anggota TKN lainnya, Inas Nasrullah Zubir, menilai mengajak orang lain untuk golput adalah perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi. Namun, dia mengatakan ahli pidana yang punya kapasitas menentukan apakah perbuatan itu termasuk pelanggaran pidana atau tidak.

“Mengajak golput adalah perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia, di mana UUD 45 dengan jelas dan tegas menyatakan hak rakyat untuk berdaulat, dan juga bertentangan dengan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 (tentang HAM). Apakah ajakan ini mengandung unsur pidana, maka ahli pidanalah yang harus menjelaskan secara komprehensif,” ujar Inas.

Wiranto Sebut Ajak Golput Bisa Kena UU ITE, TKN: Pengadilan yang PutuskanInas Nasrullah (Foto: Lamhot Aritonang-detikcom)

Dia menilai argumen Wiranto soal mengajak golput bisa dijerat UU ITE sudah lewat kajian Kemenko Polhukam. “Oleh karena itu, saya pikir argumen Wiranto yang mengatakan bahwa mengajak golput bisa dijerat dengan undang-undang ITE, tentunya berdasarkan kajian dari Kemenko Polhukam,” tuturnya.

Wiranto sebelumnya menyebut orang yang mengajak pihak lain untuk golput sebagai pengacau. Wiranto mengaku telah mendiskusikan agar orang yang mengajak pihak lain golput bisa dijerat undang-undang (UU), termasuk UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Ya itu kan sudah kita diskusikan. Kalau mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak kewajiban orang lain. UU yang mengancam itu,” kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

“Kalau UU Terorisme tidak bisa, ya, UU lain masih bisa. Ada UU ITE bisa, UU KUHP bisa. Indonesia kan negara hukum, sesuatu yang membuat tidak tertib, sesuatu yang membuat kacau, pasti ada sanksi,” sambungnya.

Gagasan Wiranto itu, menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, bisa dilakukan apabila orang yang mengajak golput menggunakan sarana media elektronik. Namun, dia memastikan penyidik kepolisian akan melihat fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Dia menyatakan hukuman untuk orang yang mengajak golput sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

“Di dalam Undang-Undang Pemilu juga sudah diatur ada pasal 510 kalau nggak salah. Barang siapa yang menghalang-halangi atau menghasut seseorang untuk tidak melakukan atau memenuhi hak pilihnya dapat dipidana dan ada dendanya juga,” tutur Dedi.

Aturan di UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait golput dan ancaman pidana berbunyi:

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.
(haf/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Tak Sepakat Ajak Golput Dijerat UU ITE: Lawan dengan Gagasan

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan tak sepakat jika pihak yang mengajak pihak lain untuk golput dijerat dengan UU ITE. Menurut BPN, para pengajak golput bisa diberi pengertian atau dilawan dengan gagasan.

“Saya rasa nggak perlu lah mereka dikasih UU ITE. Itu kan hak politik mereka juga. Tinggal kita imbau saja, kita kasih pengertian, kita kasih informasi. Jadi kita campaign saja sama mereka, orang yang ajak golput itu kita lawan mereka dengan gagasan-gagasan dan program kita,” kata Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, Rabu (27/3/2019).

Andre RosiadeAndre Rosiade (Foto: Azizah/detikcom)

Andre berpendapat kalau memberi pengertian pada orang yang mengajak golput lebih demokratis dibanding menjerat mereka dengan sanksi pidana lewat UU ITE. Dia menyatakan tak memilih juga hak seseorang.
“Itu jauh lebih demokratis dari pada kita sanksi pidana mereka dengan undang-undang ITE. Orang kan ingin tidak memilih hak konstitusi dia juga,” ujar Andre.

Meski demikian, Andre menegaskan BPN tetap menolak golput dan berharap angka golput turun. Dia mengatakan harusnya pemerintah, KPU, TKN dan BPN bersama-sama meyakinkan masyarakat agar tak golput.

“Tinggal kita campaign saja, pemerintah bersama KPU, TKN, dan BPN sama-sama kampanye kita. Yakinkan masyarakat supaya jangan golput, begitu caranya,” sambung caleg DPR RI Partai Gerindra dari dapil Sumbar 1 ini.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyebut orang yang mengajak pihak lain untuk golput sebagai pengacau. Wiranto mengaku telah mendiskusikan agar orang yang mengajak pihak lain golput bisa dijerat undang-undang (UU), termasuk UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Ya itu kan sudah kita diskusikan. Kalau mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak kewajiban orang lain. UU yang mengancam itu,” kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

“Kalau UU Terorisme tidak bisa, ya, UU lain masih bisa. Ada UU ITE bisa, UU KUHP bisa. Indonesia kan negara hukum, sesuatu yang membuat tidak tertib, sesuatu yang membuat kacau, pasti ada sanksi,” sambungnya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menilai gagasan Wiranto itu bisa dilakukan apabila orang yang mengajak golput menggunakan sarana media elektronik. Namun, sambung Dedi, penyidik akan melihat fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Dia juga menyatakan hukuman untuk orang yang mengajak golput juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

“Di dalam Undang-Undang Pemilu juga sudah diatur ada pasal 510 kalau nggak salah. Barang siapa yang menghalang-halangi atau menghasut seseorang untuk tidak melakukan atau memenuhi hak pilihnya dapat dipidana dan ada dendanya juga,” tutur Dedi.

Aturan di UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait golput dan ancaman pidana berbunyi:

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.
(haf/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dua Muncikari Penyalur Artis Vanessa Angel Pasrah Didakwa Melanggar UU ITE

Liputan6.com, Surabaya – Sidang perdana muncikari prostitusi online artis VA, dengan terdakwa Endang Suhartini alias Siska dan Tentri Novanta digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (25/3/2019).

Sidang yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut berlangsung terbuka di Ruang Garuda, PN Surabaya dan digelar secara bergantian. Giliran pertama, adalah terdakwa Endang Suhartini yang didampingi kuasa hukumnya Frangky Desima Waruru.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Rahayu membacakan dakwaan terdakwa Endang. Dalam dakwaan, Endang disebut muncikari yang diamankan bersama Vanessa Angel di salah satu hotel, Surabaya, Januari lalu.

Dakwaan itu juga membeberkan kronologi percakapan WhatsApp antara ia dan saksi dan terduga muncikari lainnya saat menyalurkan artis VA kepada pelanggannya, Rian Subroto.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Sri membacakan dakwaan.

Menanggapi dakwaan itu, kuasa hukum Franky Waruwu, yang dimintai saran oleh kliennya, kemudian memutuskan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan JPU.

“Terkait dakwaan yang dibacakan JPU, kami berkesimpulan tidak mengajukan eksepsi,” singkat Franky.

Sidang dialnjutkan dengan membacakan dakwaan terdakwa Tentri. Terdakwa juga didampingi kuasa hukumnya, Yafet Kurniawan.

Jaksa Farida Hariani membacakan dakwaan terhadap terdakwa Tentri. Jaksa menyebut bahwa terdakwa Tentri juga mentransimisikan konten asusila di internet.

“Bahwa terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,” kata Farida.

Senada dengan dakwaan Endang, Tentri juga didakwa Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kuasa hukum Tentru, Yafet Kurniawan juga tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang dibacakan JPU.

“Kami tidak mengajukan keberatan (eksepsi), agar sidang bisa dilanjutkan pemeriksaan saksi dan pokok perkara,” kata Yafet pada majelis hakim.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Polisi akhirnya tetapkan Vanessa Angel sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online. Polisi mendapati beberapa fakta baru yang bisa menjerat Vanessa.

Mahfud Md: Hoaks Tak Bisa Dikaitkan dengan UU Terorisme

Liputan6.com, Jakarta – Pakar hukum tata negara Mahfud Md mengaku belum menemukan dalil soal pelaku hoaks dapat dijerat UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Seperti diketahui, isu tersebut muncul dari pernyataan Menko Polhukam Wiranto karena pelaku hoaks dinilai sebagai peneror masyarakat.

“Saya belum menemukan dalilnya, saya cari-cari teroris itu kan satu tindakan kekerasan yang membuat orang takut korbannya, masyarakat umum membahayakan jiwa dan sebagainya,” kata Mahfud di Hotel Treva, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/3/2019).

Menurut Mahfud, tindak pidana terorisme ataupun tindak pidana penyebar kebohongan, ada definisinya masing-masing. Karenanya, bila Wiranto sampai menyebut keduanya dapat saling jerat, hal itu harus dikaji lagi lebih mendalam.

“Kalau Pak Wiranto tim ahli hukumnya menemukan pembuat hoaks dianggap teroris, ya silakan. Kalau saya sudah mencari di definisi terorisme, itu tidak ada hoaks itu bisa dikaitkan ke situ, tapi bila hoaks itu berbahaya, iya. Hukumannya bisa 10 tahun penjara,” tegas Mahfud.

Pegiat Klub Menembak Tolak Rencana Revisi UU Senjata Di Selandia Baru

Canberra

Di tengah upaya Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern mendorong aturan UU senjata yang lebih ketat di negaranya menyikapi tragedi penembakan di dua masjid di Christchurch, sejumlah kelompok berusaha memperlambat perubahan tersebut.

Di pinggiran Christchurch, gerbang klub senjata dikunci – ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut.

“Saya kira kami bukan orang paling populer di Selandia Baru saat ini,” kata seorang presiden klub senjata kepada ABC.

Presiden lain yang saya ajak bicara lebih blak-blakan.

“Kami menderita karena sesuatu yang bukan kesalahan kami,” katanya.

Tidak satupun yang bersedia diungkapkan identitasnya.

Pada hari-hari sejak Jacinda Ardern mengumumkan perubahan besar pada undang-undang senjata di Selandia Baru, sebuah momentum untuk perubahan tampaknya tak terbendung.

Segera setelah dia mengakhiri konferensi persnya, Partai Nasional oposisi menjanjikan dukungannya; sore itu juga, Petani Federasi NZ (NZFF) juga memberikan dukungan mereka.

“Rencana ini tidak akan populer di antara beberapa anggota kami,” kata juru bicara NZFF Miles Anderson.

“Tapi tindakan keras adalah jalan bertanggung jawab yang harus diambil untuk memastikan kita tidak pernah menyaksikan tragedi semacam ini lagi di daratan kita.”

Tapi sekarang, para pelobi senjata sedang bergerak. Dan jelas bahwa reformasi senjata ini tidak akan berlalu tanpa perlawanan – seperti yang pernah terjadi di Australia pada tahun 1996 pasca terjadinya pembantaian di Port Arthur.

Jacinda Ardern tampaknya telah mempelajari sejarah itu. Dia ingin undang-undang ini disahkan dan lolos di Parlemen dalam waktu kurang dari tiga minggu.

Pertempuran pertama pelobi senjata adalah memperlambat proses itu.

Jacinda Ardern announces details of gun ban Jacinda Ardern

“Perubahan ini sedang didorong begitu cepat,” kata Nicole McKee, juru bicara Dewan Pemilik Senjata Api Berlisensi Selandia Baru (COLFO).

COLFO, bersama dengan sejumlah organisasi senjata api lainnya di Selandia Baru, mendukung petisi yang menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan lebih banyak waktu untuk melakukan konsultasi publik.

“Kami mendukung perubahan yang efektif yang akan mencegah serangan teroris terjadi lagi di Selandia Baru,” kata McKee

“Apa yang kita katakan adalah kita perlu lebih detail untuk membuat sebuah posisi yang lebih dipertimbangkan, [dan] penyelidikan menyeluruh sehingga kita dapat melihat apa yang salah.”

Kepala Asosiasi Kepolisian Selandia Baru, Chris Cahill, mengatakan itu adalah taktik peredaman standar yang dilakukan para pelobi senjata.

“Australia juga mengalami [perdebatan seperti ini] ketika John Howard melakukan reformasinya,” katanya.

“Kuncinya kemudian bertindak cepat sebelum mereka bisa memobilisasi dan menakuti politisi. Itu sebabnya kita perlu melakukan hal yang sama.”

Upaya terakhir yang dilakukan untuk mereformasi undang-undang senjata di Selandia Baru adalah dua tahun lalu.

Nicole McKee Nicole McKee mengatakan proses reformasi UU kepemilikan senjata harus diperlambat.

ABC News: Adam Kennedy

Tetapi kemudian dilakukan penyelidikan dan rekomendasi kembali ke tahun 1992, ketika undang-undang senjata diperketat menyusul 13 orang tewas dalam pembantaian di kota Aramoana pada bulan November 1990.

“Saya telah berbicara dengan para politisi yang setelah terbitnya rekomendasi dari komite terpilih pada tahun 2016 mengatakan mereka tidak pernah melakukan lobi sekeras ini tentang suatu masalah. Dan situasi ini mencengangkan dan mengejutkan mereka,” kata Cahill.

Minggu ini, mantan Menteri Kepolisian Selandia Baru Judith Collins mengatakan kepada media Nine Newspapers bahwa dia telah menjadi sasaran lobi ketat dengan bahan-bahan yang bersumber dari Asosiasi Senapan Nasional Amerika yang kuat selama usahanya yang gagal untuk mengubah undang-undang senjata.

Nicole McKee mengatakan COLFO tidak menerima tawaran dukungan politik atau keuangan dari NRA – meskipun pihaknya menerima surat belasungkawa setelah penembakan di Christchurch.

Penjualan senjata di Selandia BaruNZFF mengatakan tindakan keras terhadap hukum senjata adalah tindakan yang bertanggung jawab.

ABC News: Ben Knight

Chris Cahill mengatakan jejak keterlibatan NRA telah tercium dalam kampanye sukses sebelumnya untuk menghentikan reformasi hukum senjata di Selandia Baru.

“Kita tentu tahu bahwa perwakilan NRA sebelumnya telah mengunjungi Selandia Baru,” katanya.

“Kami tahu bahwa retorika yang kami lihat dari beberapa tempat persis sama dengan NRA. Dan ketika Anda masuk ke forum di internet, Anda jelas melihat orang-orang yang mengutip materi langsung dari NRA.

“Mereka mendapat ide yang sama – jangan memberikan satu inci pun, atau mereka akan mengambil senjata dari mereka. Dan itu tidak terjadi.”

Nicole McKee mengatakan larangan sementara pada penjualan senjata semi-otomatis secara efektif menghentikan serangan teror lain terjadi – yang berarti ada waktu untuk konsultasi lebih lanjut

Chris Cahill ChrisCahill mengatakan Pemerintah Selandia Baru harus bergerak cepat.

Supplied

Tetapi ketika ABC mengunjungi pengecer di Christchurch Gun City pada hari Sabtu (23/3/2019), aksesoris senapan serbu masih ada terlihat di rak, termasuk peluru pengisi cepat untuk senjata magazine AR-15.

Nicole McKee mengatakan COLFO juga prihatin bahwa pemilik senjata yang sah tidak disertakan dalam pembahasan perubahan ini.

“Kami memiliki komunitas pedesaan besar yang menggunakan senjata api,” katanya.

“Mereka tidak memiliki akses internet. Mereka tidak memiliki akses email.”

Chris Cahill mengatakan dia percaya bahwa kali ini, reformasi senjata akan berhasil.

“Saya pikir minggu ini telah mengejutkan sebagian besar warga Selandia Baru yang tidak menyadari banyaknya variasi dan jumlah senjata yang tersedia di Selandia Baru,” katanya.

“Dan mereka tentu saja tidak menyadari bahwa kami tidak memiliki registrasi yang memungkinkan kami mengetahui persis jumlah kepemilikan senjata itu.

“Gagasan bahwa anak laki-laki berusia 16 tahun dapat pergi ke toko senjata dan membeli senapan serbu AR-15 hanya menjijikkan bagi kebanyakan orang Selandia Baru, sekarang setelah mereka mengetahuinya.”

Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.


(dnu/dnu)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>