Patroli Koarmada I Tangkap 8 Kapal Kargo Berlabuh Tanpa Izin di Bintan

Jakarta

KRI jajaran Koarmada I menangkap 8 kapal kargo dan kapal tanker asing yang sedang lego jangkar tanpa izin di perairan Bintan.

“Diduga kapal-kapal tersebut memanfaatkan perairan teritorial Indonesia yang jauh dari pengawasan aparat pelabuhan untuk melakukan kegiatan ilegal seperti ship to ship transfer, ilegal oil maupun pembuangan limbah,” ujar Kadispen Koarmada I, Letkol Laut (P) Agung Nugroho dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/2/2019).

Selain itu, diduga kapal-kapal tersebut menghindar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kedelapan kapal ditangkap KRI jajaran Koarmada I yang sedang melaksanakan patroli sektor di wilayah Perairan Tanjung Berakit Bintan, Kepri.

“Hal tersebut melanggar Pasal 194 (3) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (yang mengatur) semua kapal asing yang menggunakan alur laut kepulauan Indonesia dalam pelayarannya tidak boleh menyimpang kecuali dalam keadaan darurat,” papar Agung.

Agung menyebutkan KRI yang melakukan patroli di antaranya, KRI Pulau Rusa-726 Satuan Kapal Ranjau (Satran) Koarmada I menangkap Kapal MT. Archangelos Gabriel, bendera Yunani yang sedang lego jangkar tanpa izin pada Jumat (8/2).

KRI Koarmada I menangkap kapal kargo yang lego jangkar tanpa izin di perairan Bintan, KepriKRI Koarmada I menangkap kapal kargo yang lego jangkar tanpa izin di perairan Bintan, Kepri Foto: Dok. Koarmada I

Selanjutnya, KRI Teuku Umar-385 Satuan Kapal Korvet (Satkor) Koarmada I menangkap Kapal MT. Agros, Tonage 25.202 GT, Bendera Bahama. Sedangkan KRI Alamang-644 Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada I juga berhasil menangkap Kapal MV. Wen De, bendera Hongkong

Sementara itu, KRI Bung Tomo-357 Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada I telah berhasil menangkap tiga Kapal Asing yang sedang lego jangkar di wilayah teritorial Indonesia tanpa izin, pada hari Sabtu (9/2).

Ada juga KRI Barakuda-633 Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada I yang berhasil menangkap Kapal MT. Afra Oak, berendera Liberia pada hari Selasa (12/2).

(fdn/jbr) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pihak OSO Yakin Polisi Segera Tuntaskan Laporan Terhadap KPU

Jakarta – Pengacara Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) Dodi Abdul Kadir meyakini Polda Metro Jaya segera menuntaskan laporan pihaknya terhadap pihak KPU. Menurutnya, ada kewajiban penyidik menyelesaikan suatu kasus dengan segera.

“Kalau dari pihak kami, kami yakin Polda akan lakukan sesuai ketentuan prinsip hukum bahwa pelaksanaan hukum harus cepat, sederhana dan segera. Nggak mungkin suatu persoalan diulur-ulur, kami yakin itu, karena ada kewajiban bagi penyidik untuk menyelesaikan proses hukum sesegera mungkin,” kata Dodi saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Hal tersebut disampaikan Dodi saat ditanya tentang kelanjutan pemeriksaan terhadap pihak KPU yang disebut Polisi bakal diagendakan seusai Pilpres 2019. Dia mengaku yakin polisi bakal bersikap adil dengan memperhatikan seluruh kepentingan.
“Saya yakin Polda Metro Jaya tentunya akan melakukan proses hukum yang berkeadilan. Tentunya dalam berkeadilan ini memperhatikan juga seluruh kepentingan, baik kepentingan KPU maupun juga kepentingan pelaksanaan Pemilu 2019. Karena pelaksanaan Pemilu 2019 ini memerlukan suatu kepastian hukum, agar hasilnya benar-benar bisa menjamin adanya pemerintahan yang sah ke depan yang tidak ada potensi untuk dipermasalahkan,” tuturnya.

Sebelumnya, pihak OSO melaporkan pihak KPU ke Polda Metro Jaya pada Rabu (16/1) dengan tanda bukti lapor bernomor TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum. Pihak terlapor ialah Ketua KPU Arief Budiman beserta komisioner lainnya, yakni Hasyim Asy’ari, Ilham Saputra, dan Pramono Ubaid.

OSO melaporkan KPU dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah UU/putusan PTUN dan Bawaslu dengan Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1). Polisi pun telah memeriksa Arief Budiman dan Pramono Ubaid Thantowi pada 29 Januari 2019, namun belum ada kelanjutan pemeriksaan saksi lagi setelah itu.

Polisi kemudian menyatakan pemeriksaan pihak KPU diagendakan usai Pilpres 2019. “Setelah Pilpres selesai,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (15/2).
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polda Jambi Tangkap Kurir 4 Ribu Ekstasi Jaringan Internasional

Jakarta – Polda Jambi menangkap seorang pria bernama Rajali Ibrahim (52) warga asal Sumatera Utara, Medan. Rajali ditangkap karena membawa 4 ribu butir pil ekstasi asal Belanda senilai Rp 1,2 miliar, saat melintasi jalan di kawasan Kabupaten Muaro Jambi.

“Kita tangkap tersangka ini di kawasan Jalan Km 35 di Kabupaten Muaro Jambi. Dia kita tangkap tanpa perlawanan saat mengendarai mobil yang direntalnya. Rencana ekstasi itu akan dibawa tersangka ke Sumatera Selatan, Palembang,” kata Direktur Narkoba Polda Jambi, Kombes Eka Wahyudianta kepada wartawan di Mapolda Jambi, Jalan Jend Sudirman, Thehok Jambi, Jumat (15/2/2019).

Penangkapan itu dilakukan polisi pada Kamis (14/2). Polisi awalnya mendapatkan informasi adanya penyelendupan narkoba jenis ekstasi yang akan melintasi Jambi. Dari laporan itu, polisi kemudian bergerak cepat sehingga penyelundupan ribuan ekstasi itu berhasil terungkap.

“Ekstasi itu kita temukan di bagian kap mobil yang dirental oleh tersangka dengan dibungkus kecil. Diduga ekstasi ini berasal dari Belanda dengan kualitas terbaik,” ujar Eka.

Dari hasil penyelidikan polisi, 4 ribu ekstasi itu didapatkan tersangka dari tangan salah satu narapidana Lapas Bengkalis Provinsi Riau berinisial O. Rencananya ribuan ekstasi itu akan diserahkan tersangka kepada S yang merupakan bandar besar serta juga merupakan mantan napi Palembang.

“Tersangka ini adalah kurir. Ini merupakan jaringan International. Jadi setiap tersangka dapat mengantar ekstasi itu, tersangka mendapatkan imbalan uang sebesar Rp 1,5 juta,” terang Eka.

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 112 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara di atas 10 tahun penjara.
(knv/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dipolisikan, Guntur Romli Makin Curigai Subkhan Main Sandiwara

Jakarta – Politikus PSI Guntur Romli tidak masalah dipolisikan petani bawang di Brebes, Subkhan, ke Bareskrim Polri. Malahan, dia semakin curiga bila Subkhan terlibat ‘Sandiwara Uno’.

“Dengan datang ke Jakarta dan melaporkan ke Bareskrim, Subkhan makin dicurigai main sandiwara,” ucap Guntur saat dimintai tanggapan terkait laporan Subkhan, Jumat (15/2/2019).

Guntur heran lantaran Subkhan melaporkannya ke Bareskrim. Padahal, menurutnya Subkhan bisa melaporkannya ke kantor polisi di daerahnya.

“Kok sampai datang ke Jakarta dan bawa pengacara segala? Katanya dia tidak punya uang dan terjerat utang Rp 15 juta sampai menggadaikan rumah bapaknya,” kata Guntur.

“Kalau sampai datang ke Jakarta, benarkah dia tidak punya uang atau adakah pihak yang membiayai kedatangan Subkhan ke Jakarta? Saya curiga ada pihak-pihak yang menggunakan Subhan untuk mengalihkan isu Sandiwara Uno. Subkhan melaporkan adalah hak dia, namun dengan kedatangan Subkhan langsung ke Jakarta ke Bareskrim semakin menguatkan dia terlibat Sandiwara Uno,” imbuhnya.

Sebelumnya Subkhan bersama pengacaranya, Muhammad Fayyadh, mempolisikan Guntur dengan tudingan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Guntur dilaporkan dengan Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE.

“Yang dipermasalahkan itu mengandung pencemaran nama baik klien saya, Pak Subkhan ini. Dituduh bahwa Pak Subkhan ini mengaku-ngaku sebagai petani. Padahal beliau sebagai petani beneran,” sebut Fayyadh sebelumnya.

(dhn/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jadi Tersangka, Joko Driyono Diduga Rusak Bukti Pengaturan Skor

Jakarta – Polisi menetapkan Plt Ketum PSSI, Joko Driyono, sebagai tersangka kasus dugaan pengaturan skor. Tepatnya, pria yang akrab disapa Jokdri ini jadi tersangka kasus perusakan barang bukti pengaturan skor.

Joko dijerat dengan Pasal 363 KUHP dan atau Pasal 265 KUHP dan atau Pasal 233 KUHP. Pasal-pasal tersebut pada intinya mengenai tindakan pencurian dengan pemberatan atau perusakan barang bukti yang telah terpasang police line.

“Perusakan barang bukti,” ujar Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi, Jumat (15/2/2019).

Polisi sebelumnya menggeledah apartemen Joko Driyono dan kantor PSSI. Penggeledahan dilakukan sejak Kamis (14/2) hingga Jumat (15/2) pagi.

“Tadi (penggeledahan) di rumahnya sama di kantor PSSI. (Penggeledahan) ada di ruang kerjanya JD,” kata Argo.

Dalam kasus pengaturan skor ini, polisi sudah menetapkan 11 orang tersangka, mulai pihak wasit hingga anggota Komisi Disiplin PSSI. Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
(fjp/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Joko Driyono Ditetapkan Tersangka Kasus Pengaturan Skor

Liputan6.com, Jakarta – Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka kasus pengaturan skor. Sosok yang akrab disapa Jokri itu juha dan dicekal meninggalkan Indonesia.

Ketua Tim Media Satgas Anti Mafia Bola Kombes Polisi Argo Yuwono menyatakan, penetapan status tersangka dilakukan setelah tim gabungan dari Satgas Anti Mafia Bola Polri, penyidik Polda Metro Jaya dan Inafis Polda Metro Jaya menggeledah apartemen milik Joko Driyono di Taman Rasuna, Tower 9, Unit 18C dan gelar perkara pada Kamis (14/2/2019) malam.

“Kamis kemarin penetapan tersangka Pak Joko Driyono, setelah dilakukan mekanisme penetapan tersangka dengan gelar perkara,” ujar Argo yang juga Kabid Humas Polda Metro Jaya, dilansir Antara.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari alat bukti baru demi memperdalam kasus pengaturan pertandingan (match fixing) di sepak bola Tanah Air yang dilakukan atas dasar laporan polisi nomor: LP/6990/XII/2018/PMJ/Ditreskrimum tanggal 19 Desember 2018, penetapan Ketua PN Jaksel nomor: 007/Pen.Gled/2019/PN.Jkt.Sel dan penetapan Ketua PN Jaksel nomor: 011/Pen.Sit/2019/PN.Jkt.Sel.

Dalam penggeledahan tersebut, tim gabungan menyita sejumlah barang dan dokumen berupa sebuah laptop merek Apple warna silver beserta charger; sebuah iPad merek Apple warna silver beserta charger serta dokumen-dokumen terkait pertandingan.

Kemudian buku tabungan dan kartu kredit, uang tunai (tidak disebutkan nominalnya), empat buah bukti transfer (struk), tiga buah handphone warna hitam, enam buah handphone, satu bandel dokumen PSSI dan satu buku catatan warna hitam.

Selanjutnya satu buku note kecil warna hitam, dua buah flash disk, satu bandel surat, dua lembar cek kwitansi, satu bandel dokumen dan satu buah tablet merek Sony warna hitam.

Sebelum melakukan penggeledahan ini, Joko Driyono pernah diperiksa di Polda Metro Jaya pada 24 Januari 2019 lalu.

2 dari 2 halaman

Juga Dicekal

Adapun pencegahan keluar Indonesia terhadap Joko Driyono, lanjut Argo, telah dikirim ke pihak Imigrasi untuk dilakukan selama 20 hari ke depan.

“Ya benar, surat pencegahan ke luar Indonesia untuk Pak Joko Driyono yang dikirim ke Imigrasi hari ini Jumat 15 Februari 2019,” tutur Argo.

Penetapan ini terkait dengan laporan LP nomor 6990 tanggal 16 Desember 2018 oleh mantan manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani, dalam kasus pengaturan skor Dalam kasus pengaturan skor (match fixing) ini, polisi sudah menetapkan 11 orang tersangka, mulai pihak wasit hingga anggota Komisi Disiplin PSSI.

Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Joko Driyono Jadi Tersangka Kasus Pengaturan Skor

Jakarta – Satgas Antimafia Bola menetapkan Plt Ketum PSSI, Joko Driyono, sebagai tersangka kasus dugaan pengaturan skor. Polisi juga sudah mengirimkan surat pencekelan terhadap Joko Driyono ke pihak Imigrasi.

“Ya, sejak Kamis,” kata Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi, Jumat (15/2/2019).

Polisi sebelumnya menggeledah apartemen Joko Driyono dan kantor PSSI. Penggeledahan dilakukan sejak Kamis (14/2) hingga Jumat (15/2) pagi.
“Tadi (penggeledahan) di rumahnya sama di kantor PSSI. (Penggeledahan) ada di ruang kerjanya JD,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

Dalam kasus pengaturan skor ini, polisi sudah menetapkan 11 orang tersangka, mulai pihak wasit hingga anggota Komisi Disiplin PSSI. Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
(knv/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Satgas Antimafia Bola Tetapkan Joko Driyono Jadi Tersangka

Jakarta – Satgas Antimafia Bola menetapkan Plt Ketum PSSI, Joko Driyono, sebagai tersangka perusakan barang bukti kasus pengaturan skor. Polisi juga sudah mengirimkan surat pencekalan terhadap Joko Driyono ke pihak Imigrasi.

“Ya (sudah tersangka), sejak Kamis,” kata Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi, Jumat (15/2/2019).

Polisi sebelumnya menggeledah apartemen Joko Driyono dan kantor PSSI. Penggeledahan dilakukan sejak Kamis (14/2) hingga Jumat (15/2) pagi.
“Tadi (penggeledahan) di rumahnya sama di kantor PSSI. (Penggeledahan) ada di ruang kerjanya JD,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

Dalam kasus pengaturan skor ini, polisi sudah menetapkan 11 tersangka, mulai pihak wasit hingga anggota Komisi Disiplin PSSI. Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
(knv/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Duga Samin Tan Suap Eni Saragih terkait Kontrak Batubara Kementerian ESDM 

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. 

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengab Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni. 

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

 

2 dari 3 halaman

Untuk Pilkada

Syarif mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Eni Saragih diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan.

Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

“Transaksi terjadi di DPR sebanyak 2 kali dengan total Rp5 miliar,” ucap Syarif.

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

 

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tolak Kasasi, MA Sahkan Pembubaran HTI

Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan begitu, HTI menjadi organisasi terlarang di Indonesia.

“Tolak kasasi,” tulis situs resmi MA yang dikutip Liputan6.com, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Dalam situs itu disebutkan bahwa perkara HTI ini diputus pada Kamis 14 Februari 2019. Ada tiga hakim yang memutuskan perkara ini. Mereka adalah Is Sudaryono, Hary Djatmiko, dan Supandi.

Sebelumnya Kemenkumham membubarkan HTI pada 2017 dengan dasar UU Ormas. Putusan itu ditolak organisasi tersebut dengan melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Namun PTUN menolak gugatan HTI pada 7 Mei 2018. Selanjutnya, pada September 2018, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan vonis tersebut.

Lagi-lagi HTI tidak terima. Organisasi ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga permohonan itupun ditolak.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini: