Ridwan Kamil: 4 Juta Warga yang Tidak Pilih Jokowi, Sekarang Balik Kanan

Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pengarah Teritorial Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin di Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengatakan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu terus mengalami kenaikan.

Menurut pria yang biasa disapa Kang Emil ini, walau Jokowi kalah di Pilpres 2014 lalu, namun dia yakin, di Pilpres tahun ini, Jokowi mampu meraih suara besar di Jabar. 

Dia mengatakan, sejauh ini hasil survei mengindikasikan peraihan suara sudah hampir seimbang antara kedua paslon di Jawa Barat. Ridwan menyatakan, bahkan untuk beberapa survei sudah melebihi.

“Ini mengindikasikan berarti ada 4 jutaan warga yang dulu tidak memilih (Jokowi) sudah balik kanan. Meyakini kepada 01. Tentu keyakinannya harus kita buktikan secara faktual nanti di hari pencoblosan,” ujar Ridwan Kamis usai bertemu Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto di Bandung, Jumat, 22 Februari 2019.

Emil menilai, Jokowi-Ma’ruf Amin adalah kombinasi sosok yang pekerja keras dan bisa mengayomi, serta menjaga nilai-nilai keumatan.

“Inilah kondisi paling pas. Yang satu ngegas, yang satu ngerem. Ini pas, sudah jodohnya. Kami doakan nanti di hari pencobolosan bisa sangat maksimal dan bisa saya monitor,” ucap Gubernur Jawa Barat itu. 

 

2 dari 2 halaman

Didukung Tokoh Jabar

Sementara itu, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto menambahkan, seluruh partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bersama relawan juga akan terus bekerja keras.

Apalagi, di Jawa Barat, ada dukungan dari tokoh seperti Ridwan Kamil, Agum Gumelar, Solichin GP, Deddy Mizwar, Tb Hasanuddin, dan Dedi Mulyadi.

“Seluruh tokoh itu sudah bergabung menyatukan diri dalam kepemimpinan Pak Jokowi dan Kyai Haji Ma’ruf Amin. Ini merupakan hal yang sangat positif dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil tadi,” tandas Hasto.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Viral Video Camat di Makassar Dukung Jokowi, Ini Respons Dua Kubu Capres

Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video berisi sejumlah camat di Kota Makassar menyatakan dukungannya pada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin, viral di media sosial. Dalam video itu, dukungan para camat tampak dipimpin oleh Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Video itu menuai respon dari Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani. Dia menilai para camat tak seharusnya bersikap seperti itu. 

“Camat itu adalah jabatan struktural dalam aparatur negara, bupati itu jabatan struktural dalam aparatur negara. Wakil bupati, jabatan stuktur negara, apalagi camat itu ASN, aparatur sipil negara bukan jabatan politik,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Menurut dia, para camat harus bebas dari kepentingan politik dan bersikap netral. Muzani menilai, para camat di Kota Makassar, mendeklarasikan dukungannya sebagai camat dan bukan dari sisi dukungan pribadi.

“Ketika dirinya mengaku camat, itu berarti dia camatnya bukan pribadinya. Itu sudah jelas pelanggaran. Karena dia mengaku camat, ‘saya camat ini, saya camat’.  Tapi kalau dia pribadinya menyebut dirinya, boleh,” ungkap Sekjen partai Gerindra itu. 

Karena itu, Muzani menilai ada potensi pelanggaran dari deklarasi tersebut. Namun dia belum bisa memastikan apakah timnya akan melakukan pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

“Ada yang mengurus, begitu begitu. Tapi ini potensi pelanggarannya iya. Tapi yang lpor bukan saya, saya gak ngerti yang begitu-begitu,” ucap dia.

 

2 dari 2 halaman

Tak Ada Pelanggaran

Sementara itu, juru Bicara Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyarankan BPN melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika memang merasa ada pelanggaran dalam video tersebut.

“Kalau dinilai melanggar aturan tentu silahkan aja untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang yang terkait proses tersebut, tapi kita harus tahu bahwa di  dalam proses politik itu setiap warga negara memiliki hak individual untuk memilih,” kata Ace, Jumat, 22 Februari 2019. 

Menurut Ace tidak ada yang perlu di permasalahkan jika para camat se-Makassar tidak melanggar aturan. Terlebih lagi video yang beredar bukan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, tetapi hanya sikap politik saja. 

“Ya saya kira kalau bentuknya bukan ajakan, tetapi menunjukan sikap politik kenapa harus dipersoalkan,” ungkap dia. 

Politikus Partai Golkar ini juga yakin Bawaslu dan KPU akan bersikap netral dalam menangani kasus viralnya video camat se-Makassar.

“Saya kira Bawaslu dan KPU memiliki independensi untuk mengambil langkah langkah yang memang dinilai melanggar hukum,” ujarnya. 

“Kami tidak bisa mengintervensi. Dan kalau memang dinilai berat sebelah ya tanyakan ke KPU. Kami sendiri sering mendapatkan teguran dari KPU dan Bawaslu. Jadi itu sesuatu yang biasa saja,” ucapnya. 

Sebelumnya, belasan camat se-Kota Makassar menerima undangan klarifikasi ke kantor Bawaslu Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (22/2). Mereka dimintai tanggapan terkait beredarnya video dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Dalam video ini juga terlihat ada Ketua DPP Partai NasDem yang juga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Mereka yang diundang adalah camat Tamalate, Wajo, Panakukang, Pulau Sangkarrang, Ujung Tanah, Manggala, Makassar, Mariso, Tamalanrea, Biringkanayya, Mamajang, Ujung Pandang, Rappocini dan Tallo.

 

Reporter: Sania Mashabi 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Said Didu Bela Sudirman Said Soal Polemik Akusisi Freeport

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu menanggapi pernyataan Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said yang menyebut Presiden Jokowi bertemu diam-diam dengan Bos PT Freeport, James R Moffett.

Menurut Said Didu, pernyataan Sudirman Said tidak merugikan siapapun. “Saya pikir pak Dirman tak nyatakan apa-apa, tidak ada pendapat pak dirman merugikan,” kata Said di Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Said pun menyinggung soal negosiasi Freeport yang menurutnya hanya sebagai target politik, bukan benar-benar untuk kepentingan bangsa.

Menurut Said Didu, saat perunding 2015-2016, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sudah menyatakan untuk berhenti berunding dengan Freeport. Karena harus menunggu 2019. Selain itu karena masih ada dua tahun lagi sebelum masa kontrak habis.

“Tapi ternyata belum sampai itu berunding kan, berarti kan target politik kan,” tegas dia.

Bukti bahwa perundingan Freeport adalah target politik, menurutnya pembelian saham Freeport 51 persen seakan-akan adalah prestasi.

“Mungkin pertimbangan bisnisnya agak dikesampingkan seperti halnya kan pembangunan jalan tol, itu kan target politik kan, akhirnya kan mahal. Infrastruktur banyak sekali target politik. jadi saya katakan ini menjadi biaya pencitraan yang mahal,” ujar dia. 

Said Didu menyatakan Freeport telah mendapatkan lima keuntungan dari pengambilan saham oleh Indonesia. Keuntungan pertama, menurut dia Freeport dapat uang cash sebesar Rp54 triliun. Kedua, Freeport dapat kepastian perpanjangan dari perubahan kontrak karya menjadi UPK sampai 2041.

“Ketiga, dapat kepastian pajak sampai 2041. Keempat, terbebas dari tuntutan perbaikan lingkungan dan kelima dia terbebas dari berkurang kewajibannya investasi smelter, karena mayoritas kan sekarang harus inalum. itu yang didapat freeport,” sambung dia. 

Sementara itu, menurut Said Didu, dari pembelian saham Freeport ini Indonesia malah menelan banyak kerugian.

“Kerugiannya lagi, Indonesia dapat kewajiban memperbaiki lingkungan. Indonesia kemungkinan akan dapat laba tapi kemungkinan dapat resiko juga jika bertambahnya saham,” ucap Said Didu.

 

 

2 dari 2 halaman

Bantahan Jokowi

Soal pertemuan dengan bos Freeport  Presiden Jokowi mengakui adanya pertemuan dengan James R Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc. Namun Jokowi membantah jika pertemuan itu disebut rahasia.

Ini sekaligus menepis pernyataan yang dilontarkan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut bahwa Jokowi menggelar pertemuan rahasia dengan bos Freeport pada 2015.

“Enggak sekali dua kali ketemu. Kok diam-diam. Ketemu bolak-balik, enggak ketemu sekali dua kali,” ujar Jokowi usai menghadiri pelatihan saksi yang digelar Tim Kampanye Nasional (TKN) di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).

Kepala Negara kembali menegaskan, pertemuan itu tidak dilakukan secara rahasia. Pertemuan digelar beberapa kali dalam kaitannya dengan masa depan PT Freeport Indonesia.

“Ya perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa? Diam-diam gimana? pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong, enggak diam diam,” kata Jokowi.

Menurutnya, pertemuan antara kepala negara dengan pengusaha adalah hal biasa. Apalagi kaitannya dengan kekayaan negara yang harus dijaga pemerintah. Sehingga tidak perlu ada yang dirahasiakan.

Dalam pertemuan dengan bos Freeport itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadi pemegang saham paling besar Freeport Indonesia.

“Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, diminta untuk, tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham), masa enggak boleh,” tegas Jokowi.

 

Reporter: Raynaldo Ghiffari Lubabah

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:  

Bantah Prabowo, Menperin Sebut Unicorn Bawa Masuk Modal Asing ke RI

Liputan6.com, Jakarta – Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengaku khawatir keberadaan perusahaan rintisan (startup) milik swasta dengan valuasi USD 1 Miliar, atau biasa disebut unicorn mengakibatkan uang di Indonesia lari ke luar negeri.

Kekhawatiran Prabowo dibantah Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto.

“Justru terbalik, modal asing masuk ke Indonesia. Jadi bukan modalnya lari, tapi modal asing masuk ke Indonesia,” jelas Airlangga kepada wartawan usai menerima anugerah Herman Johannes Award di UGM, Yogyakarta, Jumat (22/2/2019).

Tak hanya itu, menurut Airlangga, keberadaan unicorn di Indonesia juga membuka lapangan kerja baru. Bukan itu saja, keberadaan unicorn juga menjadi platform berbagai usaha kecil dan menengah yang kini banyak bergerak di bidang e-commerce.

“Unicorn ini menjadi open platform untuk jutaan usaha kecil dan menengah. Jadi kalau yang di e-commerce itu dia punya lebih dari empat juta vendor, dan lebih dari 15 juta yang belanja di situ,” tutur Airlangga.

Selain itu menurut Airlangga, keberadaan unicorn di Indonesia turut membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan keluarga.

“Dan yang namanya e-commerce ini digunakan juga dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Jadi PKH itu ibu-ibu, ada bantuan (PKH) yang non tunai itu (penarikannya) menggunakan kartu, smart card,” lanjut Ketua Umum Partai Golkar itu.

Airlangga melanjutkan, kini unicorn di ASEAN baru ada berjumlah tujuh dengan empat di antaranya berada di Indonesia.

Menurutnya, jumlah unicorn di Indonesia akan terus bertambah sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo.”Pak Presiden Jokowi itu mengharapkan bahwa unicorn ini bertambah, tidak hanya empat. Kita sudah melihat ada dua-tiga (startup) lagi yang berpotensi menjadi unicorn,” tuturnya.

“Satu (berjarak) di virtual reallity, yang satu lagi adalah di bidang pendidikan. Dua-duanya sudah punya akses ke silicon valley, dan beberapa menteri negara-negara lain datang untuk belajar terhadap apa yang dikembangkan di Indonesia,” pungkas dia. 

2 dari 2 halaman

Untungkan Luar Negeri

Sebelumnya, dalam debat capres, minggu, 17 Februari 2019, Prabowo menyatakan perkembangan startup berpotensi membuat uang lebih banyak keluar dari Indonesia.

“Tapi hal mendasar dengan ekonomi Indonesia adalah terjadi disparitas, di mana segelintir orang kurang dari 2 persen yang kuasai ekonomi kita. Kalau ada Unicorn ini akan mempercepat uang kita lari ke luar negeri,” ujar dia di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Menurut dia, saat ini sebanyak Rp 11.400 triliun uang Indonesia ada di luar negeri. Hal ini menunjukkan jika uang pengusaha di Indonesia lebih banyak di luar negeri.

“Kalau kita antusias dengan e-commerce dan lain-lain, itu ini akan mempercepat arus uang lari ke luar negeri. Ini bukan saya pesimistik, saya hanya ingin menggugah kesadaran akan uang kita yang lari ke luar negeri,” tandas dia.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:  

Hasto: Jokowi Tak Hobi Berkuda, Hobinya Blusukan ke Rakyat

Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, safari politik ke Kota Bandung. Dalam lawatannya, dia menyempatkan bertemu dengan sejumlah budayawan Kota Bandung untuk membahas berbagai masalah.

Pertemuan itu berlangsung di kediaman salah satu seniman, Budi Dalton, di Jalan Rengkong, Kota Bandung, Jumat (22/2/2/2019). Dalam pertemuan tersebut terlihat hadir Eddy Brokoli, Man ‘Jasad’ dan sejumlah pelaku seni dan budaya lainnya.

Hasto menyampaikan harapannya agar para budayawan Kota Bandung ini bisa memberi dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf. Sebab dia yakin pasangan nomor urut 01 tersebut dapat membawa perubahan bagi Indonesia.
“Kami harap dukungannya ke komunitas agar dukung pemimpin baik hati. Tidak ada rekam jejak masa lalu yang menyakiti rakyat,” ucap Hasto.

Dia menegaskan, Jokowi-Ma’ruf memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia. “Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf mengangkat seluruh kebudayaan dan jati diri bangsa,” katanya.

“Maka Pak Jokowi tidak akan berubah menjadi orang yang keinggris-ingrisan yang hobinya berkuda. Jokowi hobinya naik motor, bersepeda, blusukan dengan rakyat. Memperbaiki Sungai Ciliwung, Citarum sebagai jalan peradaban Indonesia,” tutur Hasto menambahkan.

Budi Dalton menyambut baik kedatangan Hasto di kediamannya. Dia menyampaikan beberapa gagasan program khusus di bidang kebudayaan agar bisa menjadi perhatian oleh pasangan capres-cawapres yang saat ini sedang berkontestasi.

“Kita bicara program, bukan bicara kampanye kaitan dengan politik. Kami menyampaikan segala kekurangan di lini budaya, mudah-mudahan teraktualisasi,” ujar Budi.

Salah satu masukan yang dia sampaikan agar menjadi pertimbangan ialah menyangkut pentingnya nilai budaya menjadi pegangan dalam bernegara. Mulai dari masalah ekonomi, pendidikan dan sosial tidak boleh luput dari nilai budaya Tanah Air.

“Bangsa ini harus (mengedepankan) budaya. Budaya ekonomi, budaya hukum, budaya kreatif. Semua dasarnya harus budaya dulu,” ucapnya.

Dia juga menitipkan harapan agar ada kementerian khusus yang mengurusi kebudayaan. “Saya minta dipisahkan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan,” kata Budi.
(bbn/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dewan Pers: Indopos Melanggar Kode Etik Terkait Berita ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin’

Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pers akhirnya memutuskan surat kabar Indopos melanggar kode etik jurnalistik atas berita berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ yang ditayangkan pada edisi 13 Februari 2019.

“Karena membuat berita tidak berdasarkan informasi yang akurat. Teradu mengembangkan informasi rumor dari media sosial tentang Ahok menggantikan Ma’ruf Amin, disertai infografis dengan judul Prediksi 2019-2024,” demikian bunyi putusan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, Jumat (22/2/2019).

Indopos juga dianggap tidak profesional karena tetap memberitakan rumor yang tidak berdasar fakta dan sumber yang jelas. Sementara rumor tersebut dapat memunculkan dampak negatif (hoaks yang diviralkan) dan menimbulkan sentimen SARA.

Selain itu Indopos juga tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi atas substansi informasi dari media sosial terkait Ahok menggantikan Ma’ruf Amin. Hasil wawancara terhadap anggota tim TKN dan pakar yang merupakan upaya konfirmasi, sesungguhnya telah membantah substansi dari rumor yang beredar, namun Teradu tetap memberitakan bahkan disertai infografis yang dapat.

Teradu tetap mengembangkan informasi yang sejak awal sudah diberitakan oleh media pers lain sebagai konten yang menyesatkan atau disinformasi. 

“Kemudian Teradu juga melanggar angka 5a dan 5c Pedoman Pemberitaan Media Siber karena telah mencabut berita di media siber indopos.co.id, mengubah dan kemudian mengunggah lagi, atas inisiatif sendiri dan tanpa disertai alasan,” ucap putusan tersebut. 

Atas putusan ini, Indopos wajib memberikan hak jawab proporsional pada Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang mengadukan masalah ini ke Dewan Pers. Indopos juga wajib meminta maaf pada TKN dan masyarakat.

Indopos wajib memuat Infograsis sebelumnya di edisi cetak dan online dengan penambahan kata ‘Hoaks’ di dalamnya. Untuk artikel lama yang dimuat di media online, Indopos wajib menggantinya hak jawab dan permintaan maaf.

2 dari 2 halaman

Diadukan ke Dewan Pers

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin melaporkan sebuah surat kabar harian nasional ke Dewan Pers, Menteng, Jakarta Pusat.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Maruf, Ade Irfan Pulungan mengatakan pihaknya mengadukan pemberitaan surat kabar yang terbit pada Rabu, 13 Februari 2019. Dia menyebut pemberitaan itu merupakan bentuk fitnah kepada paslon nomor 01.

“Pemilu aja belum terjadi dan ini sudah diberitakan. Kedua mereka ngangkat ini berdasarkan media sosial dimana tingkat kebenarannya, diragukan,” kata Ade di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Karena hal itu, Ade meminta Dewan Pers segera memproses dan menjatuhkan sanksi kepada salah satu media tersebut.

“Kami berharap bisa diporses lebih cepat karena menyangkut masalah pencapresan,” jelasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Deretan Lumbung Suara Jokowi dan Prabowo, Mampukah Naikkan Elektabilitas?

Liputan6.com, Jakarta – Saling klaim kemenangan di daerah-daerah yang menjadi titik kelemahan masing-masing pasangan calon atau paslon, kini gencar dilakukan tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto.

Kondisi ini tak bisa dipungkiri lantaran kedua kubu menjelang Pilpres 2019 kerap berkampanye di daerah-daerah yang pada Pilpres 2014 silam menjadi titik lemah Jokowi dan Prabowo.

Tentu itu dilakukan untuk menaikkan elektabilitas keduanya hingga akan mempengaruhi jumlah pemilih pada pertarungan final, 17 April 2019.

Dari sejumlah survei, baik independen maun internal parpol menyebutkan, pasangan cawapres nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf Amih masih lebih unggul dibanding Prabowo-Sandiaga.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, elektabilitas pasangan capres cawapres ini berada di angka 56 persen. “Di kisaran angka 56 persen,” ucap Karding saat dikonfirmasi, Rabu, 6 Februari 2019.

Meski demikian diakui Karding ada sejumlah daerah, dimana Jokowi-Ma’ruf masih kalah tipis dari Prabowo-Sandi. Di antaranya Jawa Barat dan Banten.

Berikut deretan lumbung suara Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Subianto yang berpotensi menaikkan elektabilitas kedua paslon:

2 dari 6 halaman

Kekuatan Jokowi

Berdasarkan rilis sejumlah lembaga survei, Jokowi-Ma’ruf mengungguli Prabowo-Sandi hampir di seluruh pulau besar di Indonesia. Seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, daerah Nusa Tenggara ditambah Maluku dan Papua.

Bahkan diprediksi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur serta Yogyakarta akan menjadi lumbung suara Jokowi-Ma’ruf Amin dengan pencapaian suara mencapai 57,1 persen.

Bahkan oleh Lembaga Surabaya Survey Center (SSC) diperkirakan, kedua pasangan ini akan menang telak di Jawa Timur dengan meraih suara sebesar 55.9 persen.

3 dari 6 halaman

Kelemahan Jokowi

Seperti disebutkan di atas, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten merupakan titik lemah Jokowi-Ma’ruf Amin dalam perolehan suara. Khususnya di Priangan Barat yakni Sukabumi, Cianjur dan Priangan Timur yakni Garut dan Tasikmalaya.

“TKD akan terus lakukan sosialisasi juga untuk kampanye di sana. Sebab kalau program-program yang dilakukan Pak Jokowi kan sudah cukup dan bagus, sudah diterima masyarakat. Tinggal bagaimana supaya masyarakat di sana kemudian juga tingkat elektoralnya tinggi,” ” ungkap Sekretaris TKD Abdy Yuhana.

Begitu pula di Madura. Perolehan suara Jokowi pada Pilpres 2014 yang saat itu dipasangkan dengan Jusuf Kalla, kalah parah di empat kabupaten di Pulau Madura.

Banten juga diperkirakan masih akan menjadi basis Prabowo. Jokowi- Ma’ruf Amin hanya unggul di Kabupaten Lebak dari delapan Kabupaten/Kota di Banten versi survei internal.

“Di Banten kalah tipis sekitar 5 sampai 6 persen. Kita kalah di tujuh Kabupaten/Kota kalah tipis, kita menang hanya di Lebak,” kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Banten Asep Rahmatullah saat dikonfirmasi.

4 dari 6 halaman

Kekuatan Prabowo

Dari hasil survei internal yang dilakukan tim Prabowo-Sandiaga disebut sejumlah provinsi akan menjadi lumbung suara kedua paslon ini. Misalnya di Pulau Sumatera, kubu Prabowo diklaim unggul di Aceh, Sumatera Barat dan Riau.

Sementara di Pulau Jawa, Kubu Prabowo juga merasa unggul di Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Menurut pengurus Partai Gerindra, hal tersebut merupakan bentuk bukti nyata kerja keras para kadernya.

“Merupakan hal mutlak kalau kami berada di tengah-tengah masyarakat, berarti masyarakat bisa menilai,” ucap Ketua DPD Gerindra Banten Desmon J Mahesa di kediamannya, usai acara bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng, di Kota Serang, Banten, Kamis (7/6/2018).

Sementara di kawasan Indonesia bagian Timur, Andre mengungkapkan, di Pulau Sulawesi Prabowo-Sandi unggul. Begitu pula di Kalimantan, di beberapa titik, Prabowo-Sandi ada yang unggul dan kalah.

“Kita Sulawesi unggul, Kalimantan ada menang dan ada yang kalah, NTB menang, NTT kalah, Papua masih tertinggal,” ungkap Jubir Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade.

Sementara untuk di kawasan Indonesia bagian Timur, Andre mengungkapkan, di Pulau Sulawesi Prabowo-Sandi unggul. Begitu pula di Kalimantan, di beberapa titik, Prabowo-Sandi ada yang unggul dan kalah.

5 dari 6 halaman

Kelemahan Prabowo

Berkaca dari beberapa hasil survei yang menyatakan kubu Jokowi-Ma’ruf masih lebih unggul, Timses Prabowo-Sandi kini tengah mengejar ketertinggalan.

Meski disebutkan selisih elektabilitas paslon nomor urut 02 dengan Jokowi-Ma’ruf tinggal 4 persen, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian Timses Prabowo-Sandiaga untuk mendulang suara.

Salah satunya adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal inilah yang menjadi kenapa Prabowo-Sandi ingin mendirikan Markas di provinsi yang menjadi basis massa terbesar PDIP yakni Jawa Tengah.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap, alasan rencana dibangunnya markas mereka di Jawa Tengah.

“Berdasarkan survei kita, memang Jateng menjadi istilah ‘Battle Ground’. Banyak tempat kita menang tipis,” kata Dahnil di Kantor Seknas, Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).

Namun, Dahnil percaya kali ini magnet Prabowo akan mampu menjadi magnet yang sangat kuat untuk menaikkan elektabiltas Prabowo-Sandi.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

TKD Jatim Anggap ‘Gangguan’ ke Prabowo-Sandi Sebagai Penyambutan

Surabaya – Saat berkampanye di beberapa daerah di Jawa Timur, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapat gangguan. Keduanya disambut massa dan spanduk yang berisi dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf.

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf di Jatim, Irjen (Purn) Machfud Arifin mengatakan hal tersebut bukan gangguan, namun merupakan penyambutan.

“Ndak ada penolakan, penyambutan itu. Keliru lah, tidak ada penghadangan tapi adalah penyambutan, cuma yel-yelnya beda dengan yang datang gitu aja,” kata Machfud di Posko Pemenangan TKD Jatim Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Jumat (22/2/2019).


Machfud menambahkan tak ada unsur rekayasa atau membayar sejumlah pihak. Karena memang di beberapa daerah yang disinggahi Prabowo atau Sandiaga merupakan kawasan pendukung Jokowi.

“Semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada unsur rekayasa, gak ada unsur bayaran, itu memang masuk di kawasan memang militan dari pendukungnya Pak Jokowi,” imbuhnya.

Namun, Machfud berharap agar hal ini tak lantas berkembang ke daerah-daerah lain. Pasalnya dia ingin situasi menjelang Pilpres ini damai dan kondusif.

“Itu juga spontan, tidak ada yang direkayasa, di Bojonegoro juga sama. Tapi mudah-mudahan ini ndak terus berkembang, pemilihan umum harus bisa berjalan dengan baik, dengan membuat orang tidak takut, orang semuanya tenang,” harapnya.
(iwd/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Luhut Serang soal Harga Telur, BPN: Prabowo Tak akan Buat Petani-Peternak Rugi

Jakarta – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyindir soal sosok yang mau menurunkan harga beras hingga telur dalam kurun 100 hari. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berbicara tentang jalur distribusi yang bermasalah.

“Selama ini yang terjadi atas harga bahan pokok, letak persoalannya ada pada jalur distribusi,” kata juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

“Pelaku distribusi banyak mengambil keuntungan atas harga bahan pokok. Mereka beli dari petani dengan harga rendah, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi,” sambungnya.


Suhendra mengatakan perhatian Prabowo diletakkan pada persoalan kontrol distribusi itu. Menurut dia, jalur distribusi yang tak terkontrol merugikan konsumen, khususnya emak-emak.

Di lain sisi, Suhendra menegaskan kesejahteraan petani dan peternak tak dilupakan oleh pasangan nomor urut 02 itu. Ia menyebut petani dan peternak harus mendapatkan keuntungan sepadan.

“Jadi dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah para petani (produsen) dan para pembeli (konsumen). Terutama emak-emak. Ini yang dimaksukan Pak Prabowo sangat mungkin untuk menurunkan harga bahan pokok, tapi tidak membuat para petani dan peternak rugi, mereka harus dapatkan keuntungan yang sepadan,” ujar Suhendra.

Menurut Suhendra, pemerintah gagal mengontrol jalur distribusi ini. Karena itu, stabilitas harga bahan pokok tak terjaga.

“Hanya buktinya pemerintah sekarang ini tidak mampu mengontrol jalur distribusi tersebut, juga tidak mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok,” tuturnya.

Sebelumnya, Luhut menyinggung tokoh yang berjanji akan turunkan harga beras hingga telur dalam waktu 100 hari. Dia menilai justru yang terpenting adalah titik keseimbangan.

Luhut mengatakan, jika harga bahan pangan dipaksa diturunkan, nasib petani dan peternak justru akan tertekan. “Orang bilang mau nurunin beras, beras diturunin beras, gula diturunin, telur murah, lah petaninya? Kalau berasnya terlalu murah, ya, cost-nya ada,” ujar Luhut di Auditorium Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

Janji itu soal penurunan harga telur itu disampaikan Prabowo di hadapan emak-emak yang tergabung dalam Forum Komunikasi Majelis Ta’lim (FKMT) serta relawan Aliansi Pencerah Indonesia (API). Dia berjanji akan menurunkan harga telur dalam program 100 hari kerja jika terpilih menjadi presiden 2019-2024.

“Kita akan bekerja untuk emak-emak semuanya. Insyaallah kalau hitungan saya harga daging, harga telur, harga ayam, bisa kita turunin dalam 100 hari pertama. Harga beras saya juga feeling hitungan saya bisa kita turunkan,” tegas Prabowo di Desa Bojong Koneng, Bukit Hambalang, Babakan Madang, Bogor, Jumat (8/2).
(tsa/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Suara PDIP Unggul di Pemilih Muslim, Hasto Sebut Karena Faktor Ma’ruf Amin

Liputan6.com, Jakarta – Survei terbaru LSI Denny JA menyatakan, PDI Perjuangan unggul sebesar 18,4 persen di kantung suara pemilih muslim pada Pemilu Legislatif 2019 dibandingkan dengan partai politik lainnya. Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, hal ini juga karena adanya faktor kerja mengampanyekan Paslon 01, Jokowi- Ma’ruf Amin.

Menurutnya, selama ini PDIP banyak diserang hoaks dan stigma telah menjaga jarak dengan muslim. Namun, hasil survei membuktikan pemilih muslim justru banyak memilih PDIP.

“Rakyat memahami, dan dari survei LSI terbukti bahwa dukungan mayoritas umat Islam kepada partai politik diberikan kepada PDIP,” tukas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (22/2).

Hasto mengakui, dukungan terhadap PDIP juga menjadi semakin kuat sebab calon presiden nomor urut 01, Jokowi telah menggandeng seorang ulama sebagai cawapresnya, yaitu Ma’ruf Amin. Menurutnya, Ma’ruf hadir sebagai sosok pengayom dari seluruh komponen bangsa.

“Ini mencerminkan ke-Indonesiaan kita. Apalagi ulama yang bersama Pak Jokowi, yakni Pak Kyai Haji Ma’ruf Amin adalah ulama yang menempati posisi tertinggi sebagai ketua MUI (Majelis Ulam Indonesia),” tuturnya.

Selain itu, dalam berbagai kesempatan, termasuk saat Safari Kebangsaan, PDIP juga sering menemui para habib, pesantren, dan lainnya. Hasto menilai, hal inilah yang juga akhirnya membuat mereka mengerti akan tugas-tugas PDIP dan mau memilih partai tersebut.

Ia menambahkan, PDIPakan terus bergerak menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Karena dengan banyaknya dukungan ke Pak Jokowi, dukungan ke partai juga akan bertambah,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: