Upaya Brexit Belum Usai, Inggris Terbitkan Paspor Baru Tanpa Label Uni Eropa

Liputan6.com, London – Baru-baru ini seorang warga Inggris dkejutkan oleh tampilan baru paspornya. Susan Hindle Barone memperlihatkan buku kecil berwarna burgundy yang ia terima pada Jumat, 5 April 2019 karena dokumen lamanya telah kedaluwarsa. Paspor itu ternyata diterbitkan pada 30 Maret, sehari setelah Inggris seharusnya meninggalkan Uni Eropa.

Mengutip BBC News pada Sabtu (6/4/2019), tampak paspor tidak memuat label “Uni Eropa”. Barone mengatakan, ia yakin bahwa desain dokumen utama perjalanan luar negeri itu tidak boleh berubah selama Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa.

“Mereka telah membuat perubahan ketika kita belum keluar (dari Uni Eropa),” kata Barone. Ia juga bertanya-tanya keuntungan apa yang didapatkan dengan pergi dari organisasi supranasional itu.

“Tentu saja justru banyak kerugian yang kita dapatkan,” lanjutnya.

Keputusan menghapus label “Uni Eropa” secara tidak langsung telah membuktikan keunggulan pendukung Brexit.

Tidak hanya tulisan “Uni Eropa” yang hilang, pada akhir tahun ini Inggris bahkan berencana mengeluarkan parpor Brexmas berwarna biru tua. Sebuah desain yang menyerupai desain pra-Uni Eropa, senada dengan pernyataan pemimpin UKIP Nigel Farage pada 2017 lalu.

Sebetulnya, keputusan untuk mengubah warna paspor dari biru tua menjadi burgundy saat memasuki Uni Eropa adalah keputusan Inggris. Dominic Casciani, koresponden BBC mengatakan langkah itu diambil Negeri Ratu Elizabeth pada 1980-an saar negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) berusaha menyelaraskan desain agar pelancong dari anggotanya lebih dimudahkan di perbatasan.

“jadi ini bukan keputusan yang dipaksakan oleh pejabat Uni Eropa di Brussel. Inggris bsa mengabaikannya,” kata Casciani menyimpulkan.

Sebagaimana diketahui, Kroasia bahkan mempertahankan paspor birunya setelah bergabung Uni Eropa pada 2013 lalu.

Simak pula video pilihan berikut:

Chris Heaton-Harris, Menteri Brexit Inggris mengundurkan diri setelah PM Theresa May kembali menunda pelaksanaan Brexit.

Upaya Prajurit Membangun Rumah Idaman lewat Bantuan Pencetak Bata

Liputan6.com, Subang – Melalui program CSR, PT ASABRI (Persero) menyerahkan bantuan untuk Primkop Kartika Yonif 312/ KH yang berada di kabupaten Subang, Jawa Barat.

Dir SDM dan Umum Herman Hidayat menyerahkan bantuan mesin mixing pasir, mesin press bata, rak penyimpan bata, cetakan cansten paving, dan corbik, papan multi blok, perluasan rumah cetak batako, penambahan instalasi daya listrik, dan bantuan semen.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Wadan Yonif 312/KH Mayor Inf Dedi Risdiyantoro.

Dalam kesempatan ini Herman menuturkan, Asabri sangat dekat dengan pesertanya, sebagai BUMN mempunyai kewajiban untuk menyalurkan dana yang terbagi dua, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

“Untuk program Kemitraan ditujukan bagi UKM berbentuk pinjaman lunak untuk memajukan usaha agar lebih maju dan Program Bina Lingkungan adalah bantuan yang sifatnya hibah,” kata Herman di Subang, Rabu (3/4/2019).

Dengan adanya bantuan ini diharapkan mampu menekan harga untuk pembangunan perumahan karena batakonya di cetak sendiri.

Bagi prajurit, rumah merupakan kebutuhan utama yang harus dimiliki ke depan dan akan semakin tinggi harganya. “Oleh karena itu berusahalah dari sekarang jangan terlena dengan kondisi saat ini,” ujarnya.

Wadanyon Yonif 312 dalam sambutannya mengatakan, bantuan ini sangat membanggakan, dalam hal ini dapat memberikan kesejahteraan dan dapat memberikan pelatihan kepada prajurit untuk belajar mencetak bata.

“Ke depan alat ini akan digunakan untuk produksi pembangunan perumahan,” katanya.

Dari satu sak semen dapat menghasilkan 70 bata dan per hari dapat menghasilkan 400 bata untuk produksi 70 bata melalui mesin ini dihasilkan dalam waktu 2 jam.

Melalui bantuan ini diharapkan akan membawa kehidupan baru yang lebih baik khususnya bagi peserta ASABRI.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pasukan elite Angkatan Laut Detasemen Jalamengkara (Denjaka) dan kapal perang disiapkan untuk membebaskan 10 WNI awak kapal Brahma 12 yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

BPN Prabowo Tuding Upaya Pemenangan Petahana Juga Terjadi di Malaysia

Jakarta – KJRI Jeddah membantah tudingan Imam Besar FPI Habib Rizieq yang menyebut Menlu Retno Marsudi mengajak WNI di Arab Saudi menangkan Joko Widodo (Jokowi). Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan tidak hanya Rizieq, pihaknya juga mendapat laporan.

“Kalau KJRI di mana-mana, KJRI yang setahu saya kadang-kadang agak begitu sih memang. Ya seperti yang dikatakan Habib Rizieq. KJRI apa begitu. Gue ngerasain sih, dapet laporan juga. Bukan hanya Habib Rizieq yang dapet laporan,” kata Wakil Ketua BPN Ahmad Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Muzani mengaku juga mendapat laporan ada upaya untuk menggerakkan agar memenangkan capres petahana Joko Widodo di Malaysia. Selain itu, ada juga laporan soal gambar anak SD yang berfoto bersama poster salah satu caleg yang merupakan anak Duta Besar Indonesia untuk Malaysia.

“Bau-baunya begitu (ada pengerahan untuk mendukung Jokowi). Dapat, dapat laporan. Di Malaysia sama juga. Iya, di Malaysia. Kan anaknya Duta Besar, calon (legislatif). Di SD lagi, tempat SD,” ujar Muzani.

Muzani mengatakan BPN menyerahkan kepada pengawas pemilu untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Menurutnya, ada potensi kecurangan di luar negeri karena ada jeda waktu antara pencoblosan dengan pembukaan kotak suara.

“Masalahnya begini, pencoblosan di luar negeri, kaya di Saudi itu hari Minggu, hari Jumat, karena hari libur. Pemilu di sini hari Rabu. Di Hongkong, di Taiwan, di Malaysia hari Minggu, di sini hari Rabu. Kertas suara dimasukin kotak suara, kotak suara baru mau dibuka hari Rabu. Berapa hari tuh (jedanya)?” ucapnya.

Kotak suaran itu dibawa dari daerah-daerah yang jauh dari konsulat. Jadi, kotak itu baru dibuka beberapa hari kemudian, tidak langsung seperti di Tanah Air.

“Jadi nanti kotak suara nanti dibawa dari daerah-daerah terpencil yang jauh-jauh, yang di sebutkan Habib Rizieq itu, dibawa dulu ke Konsulat Jenderal, ada yang dibawa ke KBRI, jaraknya ratusan kilometer. Sampai di Konsulat Jenderal atau sampai di KBRI disimpen di situ, kotak suara. Bukanya sekian hari kemudian, kalau di sini kan langsung, begitu soalnya,” imbuh Muzani.

Sebelumnya, Habib Rizieq menyebut beberapa ketua TPS yang ada di Arab Saudi dihubungi elite parpol pengusung capres Joko Widodo (Jokowi) serta mengiming-imingi sejumlah uang kepada mereka. Habib Rizieq mengatakan para ketua TPS diminta supaya surat suara tercoblos pada nama Jokowi.

“Bahkan belakangan ini kita juga mendapatkan informasi yang sangat-sangat memprihatinkan, di mana ada beberapa ketua TPS di kota-kota kecil di Saudi Arabia, seperti di Qasim, kemudian juga di Abha, Jizan, dan lain sebagainya, di mana di antara mereka ada yang ditelepon oleh beberapa pimpinan dari partai pengusung Jokowi. Mereka ditawarkan sejumlah uang, sejumlah fasilitas, dengan syarat kalau mereka mau melakukan apa yang mereka minta, yaitu seluruh kertas suara yang diperuntukkan bagi WNI yang ada di kota-kota kecil di Saudi Arabia semua ditusuk, dicoblos hanya untuk Jokowi,” ujar Rizieq dalam video yang ditayangkan Front TV, seperti dilihat detikcom, Senin (1/4).

KJRI Jeddah membantah pernyataan Habib Rizieq, yang menyebut Menlu Retno LP Marsudi mengimbau staf KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah di Arab Saudi agar memenangkan capres Jokowi. Hal itu dinyatakan tidak benar.

“Tidak benar bahwa Menlu RI mengajak pejabat dan staf KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah untuk memenangkan salah satu calon pada Pemilu 2019,” demikian pernyataan KJRI Jeddah lewat pernyataan tertulis.
(azr/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Faktor Artidjo dalam Upaya Luar Biasa OC Kaligis

Jakarta – OC Kaligis kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Padahal, ia telah mendapat korting di PK pertama selama 3 tahun.

OC Kaligis sendiri terseret kasus suap Ketua PTUN Medan, dua hakim dan Panitera PN Medan. Atas perbuatannya, OC Kaligis dihukum 7 tahun penjara. Oleh majelis kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar, Kaligis diperberat menjadi 10 tahun penjara.

Tidak lama berselang, hukumannya dikurangi menjadi 7 tahun penjara. Kini, ia kembali mengajukan PK dengan dalih Artidjo telah pensiun.

“Kan sekarang sudah nggak ada Artidjo,” ucap Kaligis pada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).
Kaligis menyebut perkara yang ditangani Artidjo di MA tidak beres. Padahal, Artidjo terkenal ‘galak’ pada para koruptor karena kerap memperberat hukuman.

“Kan (Artidjo) tidak pernah mau melihat fakta hukum dan artinya mengenai undang-undang yang berlaku, dia nggak pernah (mempertimbangkan),” imbuh Kaligis.

Lalu apa kata KPK? KPK menghormati upaya hukum tersebut meski di sisi lain memberikan peringatan.

“Perlu kita jaga bersama-sama, jangan sampai terbentuk kesan bahwa PK yang diajukan ke Mahkamah Agung akan dengan mudah dikabulkan sehingga pengurangan putusan dilakukan melalui jalur PK tersebut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

“Karena hal ini akan berkorelasi dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi,” imbuh Febri.

Di sisi lain, ICW mengaku khawatir atas fenomena di atas. Pasca Artidjo pensiun, banyak koruptor mengajukan PK dengan berbagai alasan. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, ICW mencatat 24 narapidana telah mengajukan PK sejak Artidjo pensiun.

“Hampir seluruh narapidana yang mengajukan PK justru mendaftarkan permohonannya sesaat setelah hakim Artidjo purnatugas Mei 2018,” kata Kurnia.

Bagi ICW, hal ini harus diwaspadai karena timbul dugaan hakim sesudah Artidjo memiliki komitmen rendah terhadap pemberantasan korupsi.

“Ini menjadi sinyal bahwa persidangan di tingkat MA harus mendapat perhatian khusus agar nanti para hakim dapat memutuskan secara objektif, tanpa intervensi dari pihak mana pun,” katanya.

Siapa yang disunat MA pasca Artidjo pensiun? Salah satunya Choel Mallarangeng. MA menyunat hukuman Choel dari 3,5 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara. Alasannya, Choel telah mengembalikan uang yang dikorupsi sebesar Rp 7 miliar.

Begitu juga dengan mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartoyo. Suroso terbukti mendapatkan fasilitas mewah dan gratifikasi dari rekanan selama di London, Inggris. Majelis PK menghapus uang pengganti yang harus ditanggung Suroso.

Adapun PK mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah ditolak MA.

(asp/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

IFSR 2019, Upaya Membangkitkan Kembali Jalur Rempah Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berusaha untuk membangkitkan kembali kejayaan rempah. Jika China memiliki Jalur Sutera, Indonesia memiliki Jalur Rempah. Rempah dibangkitkan sebagai komoditas, produk, jasa, dan pengalaman, termasuk juga dalam pariwisata.

Jalur Rempah itu pada akhirnya tak hanya menyentuh pada jalur komoditas, tapi juga tukar menukar pengetahuan dan budaya. Kita tak hanya jual beli, tapi juga berdialog dengan pasar-pasar non-mainstream,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Sosio Antropologi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tukul Rameo Adi dalam acara International Forum On Spice Route (IFSR) 2019 di Museum Nasional, Jakarta, Selasa(19/3/2019).

Inovasi tersebut dilakukan, menurut Tukul, karena Indonesia sudah memiliki banyak saingan. Belanda, misalnya, sudah membawa rempah Indonesia dan menanamnya di mana-mana.

“Walaupun, empah-rempah kita itu unik, karena tanah kita pertemuan semua unsur hingga membedakan rasa (rempah),” kata Tukul.

Sementara itu, Ketua Yayasan Negeri Rempah Bram Kushardjanto mengatakan, ketika Eropa memiliki banyak pengetahuan tentang komoditas, rempah-rempah dari Timur telah menyediakan khasiat, cita rasa, aroma, yang dipergunakan sebagai bumbu masak, penawar racun dan obat, hingga bahan pengawet.

“Nusantara (Indonesia) punya peran sentral. India tidak bisa berdagang dengan China, tanpa melalui Nusantara. China tak bisa melakukan perdagangan laut, tanpa ke Nusantara. China mengenal teknologi kapal laut, itu dari kita (Nusantara). Sebelum orang Nusantara datang ke China, mereka tak pernah punya kapal, tanpa kita, mereka nggak bisa sampai ke sini (Nusantara),” papar Bram.

Sementara itu, Hassan Wirayuda yang menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Negeri Rempah menyambut baik acara IFSR 2019, sebagai momen untuk mengingat kembali kejayaan Indonesia dalam bidang rempah, meski saat ini harganya tak semahal dulu. Sayang, banyak orang yang tak mengenal rempah.

“Jadi, dunia yang modern perlu diingatkan tentang sejarah masa lalu, terutama sejak datangnya bangsa-bangsa Eropa dengan keserakahannya, memonopoli rempah dan mengkolonisasi dan menjajah Indonesia dan bangsa-bangsa di Asia,” ujar mantan Menteri Luar Negeri ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Berjuang mengumpulkan uang selama 30 tahun, seorang penjual rempah rempah di Polewali Mandar akhirnya bisa naik haji.

Kemenhub Apresiasi Upaya Pengusaha Truk Minimalisir Kecelakaan

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menggelar acara Deklarasi Pengemudi Truk Sebagai Pelapor Keselamatan di Jakarta International Container Terminal (JICT), Jakarta. Ini dilakukan sebagai langkah upaya keselamatan dalam berkendaraan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi menyambut baik langkah upaya Aptrindo dalam memininalisir terjadinya kecelakaan. Sebab banyak kendaraan truk yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas terutama pada truk bermuatan over dimension-over load (ODOL).

“Hari ini saya dengan Aptrindo pusat melaksanakan kegiatan. Jadi intinya adalah keprihatinan kita banyaknya kendaraan-kendaraan truk yang menjadi korban. Saya bersyukur bahwa Aptrindo mempunyai selain bersama kita untuk semakin mengembalikan truk untuk tidak odol maupun semangatnya untuk membangun keselamatan baik kepada operatornya maupun pengemudinya terutama,” kata Budi di lokasi acara, Minggu (17/3).

Dia mengatakan, dengan keterlibatan seluruh operator dan pengemudi truk yang tergabung dalam Aptrindo diharapkan akan semakin kuat dalam menyatukan persepsi tentang keselamatan. Sebab, keselamatan selalu menjadi prioritas nomor satu dalam berkendaraan.

“Operatornya kita harapkan menerapkan standar keselamatan dalam rangka penyelenggaraan oprasionalnya. Jadi ada yang harus dia lakukan misalnya pengemudinya harus seperti apa, ada pelatihannya. Kemudian bagaimana mengendalikannya, kemudian bagaimana meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pengemudinya kita harapkan seperti itu,” jelas Budi.

Sebagai informasi, acara yang dihadiri sekitar 10 ribuan peserta ini juga nantinya akan dihadiri sekaligus dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Upaya Meredam Trauma Warga Sibolga Usai Peristiwa Bom Bunuh Diri

Liputan6.com, Medan – Pemerintah Kota bergerak cepat untuk menghilangkan rasa trauma yang dialami warganya usai ledakan bom yang terjadi di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Salah satu upayanya adalah memberikan sosialisasi dan bimbingan konseling.

Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk mengatakan, sosialisasi dan konseling diberikan kepada warga yang terkena dampak langsung. Hal ini untuk memulihkan mental serta psikologi warga, terutama anak-anak.

“Saya sendiri turun langsung untuk memotivasi warga. Pascabom, banyak warga yang trauma. Apalagi anak-anak yang melihat kejadian. Kami melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan kepada mereka,” kata Syarfi, Sabtu (16/3/2019).

Usai ledakan bom, ratusan rumah warga mengalami rusak ringan dan berat, sehingga warga di lokasi kejadian diungsikan. Dari data kelurahan, tercatat sebanyak 155 unit rumah rusak.

“Dari data itu, sebahagian rata dengan tanah. 155 unit rumah tersebut dihuni oleh 161 Kepala Keluarga,” sebutnya.

Syarfi menjelaskan, Pemko Sibolga telah memberikan bantuan berupa materi dan non materi kepada 161 kepala keluarga yang diungsikan. Pihaknya juga telah mendirikan posko sementara untuk warga yang diungsikan.

“Bantuan yang kita berikan berupa uang tunai, beras, mi instan, air mineral, dan telur bagi setiap kepala keluarga yang terdampak ledakan,” ungkapnya.

Sementara untuk bantuan perbaikan rumah-rumah warga yang rusak parah, Pemko Sibolga akan menjajakinya dengan pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk dilakukan perbaikan.

“Sebagian warga sudah kembali ke keluarga mereka untuk tinggal sementara. Masih ada yang tinggal di posko. Yang rumahnya hancur total, masih di posko,” ujarnya.

Bom meledak di dekat kediaman terduga teroris atas nama Husein yang berada di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Pancuran Bambu, Kota Sibolga. Saat itu Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri akan meringkusnya, Selasa, 12 Maret 2019.

Kemudian pada Rabu, 13 Maret 2019, dini hari WIB, bom kembali meledak di rumah Husein. Marnita Sari boru Hutahuruk alias Solimah, istri Husein, meledakkan diri bersama anaknya setelah negosiasi lebih kurang 10 jam yang dilakukan kepolisian menemui jalan buntu.

Dalam peristiwa tersebut, selain Husein, polisi juga meringkus AK alias Ameng alias Abu Halimah dan ZP alias Ogek Zul di Kota Sibolga. Lalu petugas menangkap R di Kota Tanjung Balai dan M di Tapanuli Tengah.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Terduga teroris di Sibolga, Sumatera Utara memiliki bahan peledak hingga 300 kg.

Upaya Mendeligitimasi Pemilu Dinilai Berbahaya

Catatan dia, upaya mendeligitimasi pemilu tidak hanya menyerang KPU, tapi Kemendagri, sampai Polri. Kemendagri diserang isu blangko e-KTP, sampai DPT WNA, juga isu surat suara tercoblos. Sedangkan Polri diserang tuduhan mengerahkan buzzer untuk memenangkan pasangan calon 01.

Ujang menjelaskan, pemilu sudah memiliki aturan main. Dia percaya seluruh penyelenggaea Pemilu bakal bekerja sesuai aturan.

“Tidak elok terus menyalahkan penyelenggara Pemilu. Toh jika ada sesuatu yang salah dari KPU maupun Bawaslu, mari kita kontrol bersama,” imbuhnya.

Ujang berujar tidak mungkin penyelenggara Pemilu maupun instansi-insansi pendukungnya main-main dalam bekerja, apalagi condong ke pasangan calon tertentu. KPU dinilainya independen dan professional. Ini juga telah dibuktikan dengan survei yang menyebut bahwa 80 persen masih percaya dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Pilpres merupakan bagian dari pesta demokrasi. Layaknya pesta, maka proses dan endingnya harus menyenangkan dan membahagiakan. Bukan menebar teror dengan cara mendelegitimasi penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Saksikan video pilihan berikut ini:

KPU dan Bawaslu laporkan hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok ke Bareskrim Polri.

Revitalisasi Pasar Jadi Upaya Jokowi Kembangkan Ekonomi di Sektor Riil

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus menggenjot untuk merevitalisasi ribuan pasar tradisional selama empat tahun terakhir. Pada tahun ini, emerintah berencana melakukan revitalisasi 1.037 pasar rakyat untuk melanjutkan program yang telah berjalan.

Pada 2018, sebanyak 4.211 pasar telah direvitalisasi, dengan menggunakan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan, yang menghasilkan peningkatan omzet hingga 20 persen.

Para pedagang dan pengelola pasar pun mengapresiasi pembangunan pasar tersebut. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, meyakini dampak besar revitalisasi ini juga mendongkrak elektabilitas pasangan Jokowi-Maruf.

Kepala Pasar Probolinggo, Budi Hariyanto mengatakan, para pedagang mengapresiasi atas pemerintah atas peremajaan pasar mereka. Dia mengatakan, ada peningkatan omzet dan pengunjung sekitar 20 sampai 30 persen dari sebelum dilakukan revitalisasi.

“Kami merasakan bahwa ada peningkatan yang lumayan setelah perbaikan pasar. Karena sekarang jadi lebih bersih, lebih nyaman, dan pengunjung meningkat,” ujarnya, Rabu (13/3).

Menurut Budi, untuk pasar sayur di Pasar Probolinggo, sudah sangat nyaman jika dibandingkan sebelum revitalisasi. Namun demikian, kata Budi, masih ada beberapa pembenahan seperti tempat parkir, listrik, dan lainnya.

Sementara Kepala UPT Pasar Umum Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah, Mohammad Adam Nur Fathoni mengatakan, dari 12 pasar di Karanggede dilakukan regrouping dan saat ini masih berlangsung revitalisasi.

“Untuk di Karanggede kita melakukan pembenahan 12 pasar di 7 Kecamatan, jadi ada (pedagang) yang sudah masuk di pasar yang baru, dan ada yang belum. Secara umum kami dan pedagang mengapresiasi program pasar rakyat oleh pemerintah ini,” tuturnya.

Dikatakan Adam, memang masih dibutuhkan pembenahan seperti akses jalan oleh pemerintah daerah, dan juga fasilitas lainnya. Namun pedagang sudah mengakui bahwa kenyamanan saat pembeli berbelanja memang jauh lebih baik.

Adam mengatakan, masih butuh waktu juga untuk beberapa pedagang beradaptasi dengan perubahan pasar. Dia juga belum bisa memastikan kenaikan pengunjung dan omzet para pedagang karena butuh waktu dan faktor pendukung lainnya.

“Kalau kita lihat di Boyolali itu sudah 66 persen pasar diperbaiki oleh Pemerintah, hanya tersisa pasar-pasar kecil, kegiatan ini baru ada di masa pemerintah sekarang (Presiden Jokowi),” ujarnya.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan program revitalisasi pasar rakyat merupakan langkah riil pemerintahan Jokowi dalam membangun perekonomian rakyat. Di mana, menjadikan pasar-pasar tradisional tersebut lebih baik dan nyaman bagi masyarakat.

“Itu bukan hanya konsistensi, tapi juga bentuk komitmen Pak Jokowi terhadap pengembangan kantong ekonomi melalui pasar,” ujar Ace.

Menurutnya, revitalisasi pasar rakyat itu ujungnya adalah untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat. Bahkan, revitalisasi pasar bisa meningkatkan hubungan sosial masyarakat melalui transaksi secara langsung.

“Karena aktivitas ekonomi paling riil itu sebenarnya ada di pasar, disana pedagang, pembeli, bahkan petani bisa saling interaksi secara langsung,” katanya.

Keberhasilan pemerintah dalam melakukan revitalisasi pasar menjadi bukti kerja keras pemerintah. Diharapkan pula hal itu bisa meningkat elektabilitas Jokowi pada Pemilu mendatang. “Kami harap demikian. Karena itu sebagai bentuk kongkrit dari pengembangan ekonomi di sektor riil,” ungkap Ace.

Upaya Jaksa Menghadirkan Ustaz Abdul Somad ke Persidangan Kasus Penghinaan

Liputan6.com, Pekanbaru- Persidangan kasus penghinaan Ustaz Abdul Somad (UAS) dengan terdakwa Jony Boyok di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru jalan di tempat. Sudah tiga kali ustaz bergelar Datuk Seri Ulama Setia Negara itu dipanggil sebagai saksi tapi belum bisa datang karena kesibukannya berdakwah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Riau, Syafril Dahlan, berharap UAS nantinya hadir pada panggilan ketiga, tepatnya pada sidang Kamis, 14 Maret 2019. Kesaksian UAS sangat penting karena sebagai pelapor kasus penghinaan terhadap dirinya.

“Sudah tiga kali berhalangan hadir, panggilan berikutnya yang ketiga juga, mudah-mudahan hadir. Kalau berhalangan juga dipanggil lagi,” kata Syafril di Pekanbaru.

Sedianya, UAS dijadwalkan bersaksi dalam kasus tersebut pada Senin, 11 Maret 2019. Kabar terakhir, ustaz kebanggaan Riau berdarah Batak itu berada di Malaysia untuk mengisi pengajian.

Oleh karenanya, majelis hakim menunda persidangan dan menolak berita acara pemeriksaan UAS di Polda Riau dibacakan di pengadilan.

Menurut Syafril, jadwal UAS memang selalu padat dan sudah diberitahukan kepadanya. Namun dalam beberapa hari ke depan, Syafril mendapat kabar UAS berada di Riau mengisi tabliq akbar.

“Makanya dikirim surat panggilan sebagai saksi melalui UIN Suska Riau, perguruan tinggi tempat UAS mengajar. Kami juga mau melakukan pemanggilan melalui rektor UIN,” terang Syafril