Anies Soal Saham Bir: Unsur Pembangunannya Dimana?

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan aset yang dimiliki negara harus punya kepentingan pembangunan, termasuk dengan saham bir punya Pemprov. Maka itu dia menilai, saham bir dijual lantaran tak berdampak pada pembangunan Ibu Kota.

“Argumen sederhana Rp 1,2 triliun dipakai untuk pembangunan atau tidak? Kalau negara punya saham, atau badan usaha, maka di bidang pembangunan. Pemerintah kalau bikin usaha itu tren pembangunan, misal perbankan, infrastruktur,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Menurutnya, minuman beralkohol tidak memiliki sifat pembangunan. Berbeda dengan air minum biasa yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.

“Ini unsur pembangunan dimana dari bir ini? Kalau ini air minum, masih ada penjelasan, ada kebutuhan air bersih. Alkohol dimana pembangunannya?” ujar Anies.

Prinsipnya, negara tidak boleh sekedar mencari untung. Mereka harus mengutamakan pembangunan.

“Swasta kan cari untung, kalau negara itu melaksanakan UUD. Tugas beda, negara nggak cari untung. Pendapatan negara di mana? pajak. Itu pendapatan negara. Kalau negara cari untung, bahaya. Kita yang bikin aturan, kita yang main. nggak fair dong,” kata Anies.

Anies juga tidak sepakat jika ada anggapan pelepasan saham bir karena isu agama. Anies, menyebut dirinya tidak pernah membawa-bawa agama.

“Saya pernah ngomong soal isu agama?” kata Anies.

Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai alasan penjualan saham itu harus jelas, bukan hanya soal haram dan halal.

“Kenapa nggak sekalian Bank DKI dijual. Kan riba, tuh. Coba dipikirkan baik-baik, matang-matang. Terus yang mau beli itu siapa sebenarnya, perusahaan siapa yang mau beli itu. Mudah-mudahan, kalaupun niatnya baik, bukan dikarenakan keinginan untuk melepas dikarenakan ada perusahaan dari kolega dekat. Kemudian mengalaskan pada alasan seperti… kalau mau melepas, ya lepas saja,” ucap Bestari.

“Kalau memang itu dikatakan sebagai barang haram, ya tanya lagi, bank itu kan juga ada riba, kenapa nggak sekalian saja. Atau Bank DKI ubah saja jadi bank syariah, biar sesuai selera Pak Gubernur,” lanjut dia.
(aik/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Respons Jaksa Agung Soal Polemik Wiranto Vs Kivlan Zein

Liputan6.com, Jakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo turut merespons polemik antara Menko Polhukam Wiranto dengan mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein terkait tudingan dalang kerusuhan 98. Menurut Prasetyo, polemik tersebut bukan domain Kejaksaan Agung.

“Itu di luar domain kita, itu masih polemik antara Pak Wiranto dan Pak Kivlan Zein. Kita tentunya akan lihat seperti apa nanti perkembangannya,” ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2019).

Prasetyo belum bisa menyimpulkan peristiwa 98 sebagai pelanggaran HAM berat. Apalagi penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait peristiwa tersebut belum mendapatkan bukti yang kuat untuk ditingkatkan ke penyidikan.

“Jadi kita tidak usah terpancing terkait masalah itu. Itu adalah ranah Pak Kivlan dan Pak Wiranto. Pak Wiranto sudah berikan penjelasan kan. Pak Wiranto bilangnya perlu buka-bukaan kan. Saya malah denger mau ada sumpah pocong, tapi Pak Kivlan nggak mau,” ucapnya.

Kendati begitu, Prasetyo menegaskan pihaknya tetap beritikad menuntaskan kasus kerusuhan 98. Namun kejaksaan juga tidak bisa memaksakan untuk membawa perkara tersebut ke meja hijau selama bukti yang diperoleh belum kuat.

“Temen-temen jaksa bilang hal itu belum penuhi unsur. Masa mau dipaksakan disidik atau dibawa ke pengadilan, gimana caranya kalau bukti-bukti tidak ada,” tuturnya.

2 dari 3 halaman

Hasil Penyelidikan Komnas HAM

Hasil penyelidikan sementara yang dilakukan Komnas HAM juga tidak ditemukan dugaan keterlibatan Wiranto atau Kivlan dalam peristiwa 98. “Tidak ada, justru itu makanya, secara eksplisit maupun implisit tidak ada dua nama itu (Wiranto dan Kivlan),” ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Kivlan Zein menyebut Wiranto memiliki peran ganda pada peristiwa kerusuhan 98. Kala itu, Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Tak terima dengan tudingan tersebut, Wiranto pun menantang Kivlan melakukan sumpah pocong untuk membuktikan omongannya. Wiranto membantah dirinya sebagai dalang kerusuhan 98.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Cara Membuat Surat Izin Tidak Masuk Sekolah yang Benar

Liputan6.com, Jakarta Penggunaan surat sebagai media komunikasi kini sudah semakin jarang digunakan oleh masyarakat. Tak jarang anak-anak zaman sekarang atau mungkin para orang tua muda sekarang ini tidak tahu cara menulis surat yang benar

Walaupun jaman telah berkembang dan kebanyakan orang meninggalkan surat, tapi surat izin tidak masuk sekolah masih digunakan hingga sekarang.

Surat izin tidak masuk sekolah masih digunakan hingga saat ini karena dianggap lebih sopan, formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Memang terkadang kamu membutuhkan cara membuat surat izin untuk memberi tahu kepada pihak sekolah bahwa kondisi kamu yang tidak memungkinkan untuk masuk.

Seperti dimana saat kamu sakit atau berhalangan hadir karena ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Berikut cara membuat surat izin tidak masuk sekolah yang telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Jumat (1/3/2019).

2 dari 6 halaman

Cara Membuat Surat Izin Tidak Masuk Sekolah

Cara membuat surat izin tidak masuk sekolah ini sangat gampang, asalkan kamu tahu unsur-unsur apa saja yang seharusnya harus di persiapkan dan diperhatikan dalam membuat surat izin.

1.  Tujuan pengiriman surat

Tujuan yang di maksud adalah di mana surat ini berisi sebuah informasi ke siapa surat ini di tunjukan. Apakah ke kepala sekolah, pimpinan perusahaan, kepada wali kelas atau yang lainnya. Catatan, kalau kamu sudah memakai kata “Kepada” maka kamu tidak usah memakai kata Yth dan sebaliknya.

2.  Alasan Izin

Cara membuat surat izin tidak masuk sekolah, unsur ini sangat penting dalam surat izin. Karena unsur ini yang menentukan apakah surat yang kamu buat dapat di terima atau tidak. Kamu harus menulis alasan yang benar-benar logis.

3.  Tanggal dan tempat pembuatan surat

4.  Alamat tujuan

5.  Salam pembuka

6.  Kalimat pembuka surat

7.  Isi dalam surat

8.  Salam penutup surat

9.  Nama pengirim surat

Walaupun surat izin biasanya di tulis dan dibuat oleh pribadi, Namun surat izin bisa di katakan surat yang resmi. Oleh karena itu dalam menulis surat izin sebaiknya di tulis secara jelas dan baku. Inilah bagian-bagian yang harus kamu ketahui dalam membuat surat izin.

3 dari 6 halaman

Contoh Cara Membuat Surat Izin Tidak Masuk Sekolah dari Orang Tua

Yogyakarta, 09 Mei 2019


Kepada Yth.

Bapak/Ibu Guru Wali Kelas XII-A

SMA ………..

di Tempat


Dengan hormat,

Dengan ini saya selaku orang tua/wali murid dari :

Nama       : ………………

Kelas        : XII IPA 3

Alamat    : Jl. Kaliurang KM 5, Yogyakarta

NISN       : 123347


Memberitahukan bahwa anak saya tersebut diatas tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasa pada hari ini, Kamis, 09 Mei 2019 dikarenakan sakit. Oleh karena itu, kami memohon pada Bapak/Ibu Guru Wali Kelas XII-A agar memberikan izin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.


Hormat kami,

Orang tua/Wali murid,


Rio Willyanto

4 dari 6 halaman

Contoh Cara Membuat Surat Tidak Masuk Sekolah Menghadiri Pernikahan Saudara

Malang, 09 Mei 2019


Hal : Surat Izin Tidak Masuk Sekolah

Kepada Yth,

Kepala SMA Negeri 1 Malang

di Malang


Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini adalah Orang tua dari :


Nama       : Putri Marino

Kelas        : XII IPA 1

NISN       : 9877690


Memberitahukan bahwa putri saya tersebut diatas tidak dapat masuk sekolah seperti biasa, dikarenakan mengikuti prosesi akad nikah kakak kandungnya di luar kota. Dengan ini, kami memohon kepada Bapak/Ibu Guru Wali Kelas XII IPA 1 agar memberikan izin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.


Hormat saya,

Orang Tua Siswa,


Rio Romario

5 dari 6 halaman

Contoh Cara Membuat Surat Tidak Masuk Sekolah dengan Surat Keterangan Dokter

Medan, 09 Mei 2019


Hal : Permohonan Izin Sekolah

Lampiran : 1 Lembar


Kepada Yth,

Bapak/Ibu Guru SMA Negeri 1 Medan

Jl. Pendidikan No. 1

Medan


Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, orang tua dari :


Nama       : Chico Sihombing

Kelas        : XII IPA 3

Alamat    : Jl. Kampung Keling 3 No. 99, Medan

NISN       : 667021


Dengan ini bermaksud memberitahukan bahwa anak kami dengan nama tersebut diatas sedang dalam keadaan sakit. Atas saran dokter, siswa tersebut diatas harus beristirahat total selama tiga hari. Adapun surat keterangan sakit dari dokter sudah kami lampirkan bersama dengan surat ini. Demikian surat permohonan izin kami buat, atas perhatian Bapak/Ibu guru kami mengucapkan banyak terimakasih.


Hormat Kami,

Orang tua Siswa,


Rio Sihombing

6 dari 6 halaman

Cara Membuat Surat Izin Tidak Masuk Sekolah yang Harus Diperhatikan

1. Kertas yang digunakan sebaiknya adalah kertas HVS. Dengan demikian, surat izin yang dibuat akan terlihat lebih rapi dan sopan.

2. Jangan sampai ada coretan pada kertas HVS yang dipakai. Jika ada kesalahan dalam penulisan/pengetikan, usahakan untuk mengganti kertas tersebut dengan yang baru. Jangan sampai kamu meralat tulisan tersebut dengan tipe-x atau coretan.

3.  Tulislah surat izin dengan cara tulis tangan, dan usahakan bolpoint yang dipakai berwarna hitam.

4. Cara membuat surat izin tidak masuk sekolah selanjutnya di haruskan memakai amplop agar lebih rapi dan sopan.

Cerita Mistis Keris Berjalan dari Tanah Jawa hingga ke Serambi Makkah

Liputan6.com, Aceh – Keris tua itu tak pernah sekalipun dimandikan lazimnya ritual yang sering dilakukan kepada benda-benda pusaka sejenisnya. Ia hanya diikat kawat dan ditutupi kaca seukuran panjang dan lebar keris tersebut di dalam sebuah tiang beton.

Benda pusaka itu tak pernah disentuh. Dibiarkan begitu saja. Seolah mengambang di antara tiang-tiang beton lain yang ada di sekelilingnya. Jika hari sepi, aura magis bisa begitu kental dirasakan bagi yang datang ke tempat keris itu berada.

Banyak kabar burung beredar tentang keris tersebut, yang sebagian besar tidak bisa diterima akal sehat. Ada yang bilang keris itu datang sendiri mengikuti seorang ulama saat datang dari tanah Jawa ke Aceh.

Menurut kabar, yang menguasai keris itu disebut-sebut terpana dengan kealiman sang ulama, lalu mengikutinya hingga ke tanah kelahiran sang ulama tersebut.

Cerita lain mengatakan, keris itu masih memiliki silsilah pemilik yang masih bertautan darah dengan si ulama. Makanya, tak heran jika keris itu mengikuti keturunan pemiliknya terdahulu yang berhak menjadi ahli waris.

“Dia ikut Abu. Keris itu ikut saat Abu Peuleukueng pulang dari Jawa,” kata Masykur, saat berbincang dengan Liputan6.com, di sebuah warung kopi di Nagan Raya, beberapa waktu lalu.


2 dari 3 halaman

Sang Pemilik Keris

Jika berkunjung ke Masjid Jamik Abu Habib Muda Seunagan Peuleukueng di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Anda akan melihat keris itu ditambat pada tiang utama masjid.

Tiang tempat keris itu berada dicat kuning sepia bergaris hijau dikelilingi tiang lainnya yang berwarna putih.

Abu Peuleukueng atau sang ulama yang konon diikuti oleh keris tadi yang menaruh benda pusaka itu di tiang masjid.

Selain cerita di atas, terdapat kisah lain ikhwal asal muasal keris itu. Tim Liputan6.com menjajakinya lewat sejumlah literasi dan wawancara dengan keturunan Abu Habib Muda.

Abu Peuleukueng atau Abu Habib Muda Seunagan adalah seorang ulama yang juga Republiken sejati. Ia punya jasa mempertahankan lndonesia yang saat itu baru saja dikumpulkan bak puzzle setelah lepas dari cengkeram kolonialis-fasis, dari unsur-unsur yang membahayakan kesatuan RI.

Salah satu yang ditentangnya adalah upaya DI/TII melalui masinisnya Daud Beureueh, yang ingin pisah dari RI lalu membentuk negara sendiri berasaskan Islam sebagai tumpuannya.

Saat itu, pertumpahan darah antara kelompok Abu Habib Muda dengan Daud Beureueuh yang notabene saudara sebangsa tak terelakkan.

Sukarno, Sang Presiden pun terkagum oleh nasionalisme yang ditunjukkan oleh Abu Habib Muda.

Sang ulama itu digadang-gadang berperan dalam mempertahankan perdamaian dan kedamaian Aceh. Lebih luas Indonesia pada masa awal berdirinya. Ia pun diundang ke istana sebagai tamu negara.

Setelah bertemu Sukarno, Abu Habib Muda Seunagan minta diantar ke Masjid Demak. Menurut dia, salah satu tiang masjid itu dibangun oleh pendahulunya bernama Said Athaf.

3 dari 3 halaman

Asal Keris

Sebagai catatan, Masjid Demak dibangun pada masa pemerintahan Raden Patah, Sultan I Demak, pada 1481 Masehi. Pembangunan dilakukan bersama para wali, sehingga masjid ini dikenal sebagai Masjid Wali. Masjid Demak menjadi saksi sejarah kebesaran agama Islam dan juga Kesultanan Demak.

Sementara, beberapa literasi menyebut Said Athaf memiliki nasab dengan Nabi Muhammad, melalui Raden Fatah hingga ke Ja’far As-siddiq selaku keturunan cucu Nabi Muhammad, yakni Husein.

Selanjutnya, setiba di Masjid Demak, Abu Habib Muda tidak langsung masuk ke dalam masjid. Namun, terlebih dahulu ia mengitari masjid dengan mengucapkan tasbih sebanyak tujuh kali.

Di dalam masjid, ia menyaksikan satu tiang yang tampak berbeda dengan tiang lainnya. Tiang inilah yang dibangun oleh Said Athaf dari serbuk kayu sisa pembuatan tiang masjid tiga temannya.

Konon, keris tersebut berada di Masjid Demak dan mengikuti Abu Habib Muda saat pulang. Namun, ada juga yang mengatakan kalau pengurus masjid memberikannya kepada Abu Habib Muda sebagai cendera mata.

Terlepas benar tidaknya rumor mengenai keris tersebut, sosok Abu Habib Muda Seunagan memang cukup fenomenal di Aceh. Ia dengan tarekat Syattariahnya cukup mengemuka di Aceh.

Pengikutnya pun tak tanggung-tanggung. Jumlah mereka ribuan. Tersebar di seluruh Aceh, dengan pusatnya Nagan Raya.

Ulama bernama asli Habib Muhammad Yeddin bin Habib Muhammad Yasin ini wafat 14 Juni 1972. Dia dimakamkan di kompleks masjid yang dibangunnya, di tempat keris tersebut berada.


Simak video pilihan berikut ini:

Jerat Pidana Hoaks Ratna Sarumpaet

Liputan6.com, Jakarta – Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet akhirnya duduk di kursi pesakitan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kali pertama menggelar sidang dugaan hoaks yang dilakukan ibunda artis Atiqah Hasiholan tersebut, Kamis 28 Februari 2019.

Jaksa mendakwa Ratna Sarumpaet telah menyebarkan berita bohong kepada banyak orang yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, berita bohong yang disebarkannya itu dinilai telah menimbulkan pro dan kontra.

Jaksa penuntut umum mendakwa Ratna Sarumpaet dengan dakwaan alternatif.

“Dakwaan kesatu Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 28 ayat (2) jo 45A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar jaksa. 

Sementara pada dakwaan kedua, jaksa menduga Ratna Sarumpaet, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras atau antar golongan (SARA).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tutur jaksa.

Dalam dakwaan, terungkap bahwa Ratna menangis mengaku dipukuli sehingga mukanya lebam dan bengkak. Jaksa menyatakan, pada Jumat 21 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Ratna Sarumpaet memberitahukan kepada saksi Ahmad Rubangi, Saharudin, dan Makmur Julianto alias Pele akan pergi ke Bandung.

“Namun ternyata, terdakwa tidak pergi ke Bandung melainkan pergi ke Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat untuk melakukan tindakan medis operasi perbaikan muka (facelift) atau tarik muka (pengencangan kulit muka),” kata jaksa.

Bedah medis tersebut, sudah dijadwalkan dengan dr Sidik Setiamihardja. Kemudian Ratna Sarumpaet ditempatkan di ruang perawatan kamar B1 lantai 3 untuk menjalani rawat inap sejak Jumat, 21 September 2018 sampai dengan Senin 24 September 2018.

“Bahwa selama menjalani rawat inap tersebut, terdakwa beberapa kali mengambil foto wajahnya dalam kondisl lebam dan bengkak akibat tindakan medis dengan menggunakan handphone merk Iphone. Setelah selesai menjalani rawat inap. Pada hari Senin tanggal 24 September 2018, terdakwa pulang ke rumah,” kata jaksa.

Di dalam perjalanan, Ratna mengirim beberapa foto wajah dalam kondisi lebam dan bengkak tersebut melalui whatsappnya kepada saksi Ahmad Rubangi. Saksi Ahmad kemudian menanggapi foto tersebut dengan membalas pesan Ya Allah, Kak sampai begitu.

Ratna pun membalas. “Dipukulin 2 laki-laki,” kata Jaksa.

Jaksa mengatakan, sesampainya di rumah, Ratna meminta Ahmad Rubangi untuk memanggil saksi Saharudin dan saksi Makmur Julianto alias Pele masuk ke kamar.

Ratna Sarumpaet lalu bercerita sambil menangis bahwa dipukuli orang dengan menunjukkan wajah lebam dan bangkak.

“Kemudian terdakwa mengatakan ingin istirahat. Selelah itu saksi Ahmad Rubangi dan saksi Makmur Julianto alias Pele dan saksi Saharudin keluar dari kamar terdakwa,” kata jaksa.

Keesokan harinya pukul 20.43 WIB, terdakwa mengirimkan foto yang sama ke Rocky Gerung dengan pesan, “21 September jam 18.50 WIB, area bandara Bandung”. Pukul 20.44 WIB, dia mengirim pesan lagi, “Not For Public”.

Rabu 26 September 2018 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan Deden Syarifuddin dan bercerita habis dipukuli. Dia pun kembali sambil menangis.

Pukul 16.30 WIB, Kamis 27 September 2018, saksi mengirim pesan lagi ke Rocky Gerung dengan pesan, “Hei Rocky negrinya makin gila n hancur – need badly :)”, dan pukul 16.33 WIB dengan pesan, “Need you badly”, pukul 16.36 WIB dengan pesan “Pasti kamu bahagia sekali disana ya, Penghormatan pada alam, bless you”.

Pada Jumat 28 September pukul 19.22 WIB, terdakwa kembali mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan “Day 7th”.

Pukul 23.00 WIB, Ratna Sarumpaet meminta Saharudin menelepon Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Setelah terhubung, dia curhat telah dianiaya sembari menangis. Dia meminta Said Iqbal ke rumahnya.

Ketika Said Iqbal datang, terdakwa berkata, “Kakak dianiaya” dan menceritakan kronologi penganiayaannya. Dia juga menunjukkan foto wajahnya yang lebam.

Dia lalu minta dipertemukan dengan Prabowo Subianto. Ratna mengaku sudah berbicara dengan Fadli Zon dan mendapat informasi tengah diatur waktu untuk bertemu Prabowo.

Dia kemudian mengirimkan foto wajah lebamnya ke Saiq Iqbal untuk diteruskan ke ajudan Prabowo atas nama Dani.

Pukul 23.01 WIB, Sabtu 29 September 2018, Ratna Sarumpaet mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan, “Mungkin aku tidak harus ngotot membantu memperbaiki bangsa yang sudah terlanjur rusak ini. It’s painful.”

Pukul 23.42 WIB dia juga kembali mengirimkan 3 foto wajahnya ke Basariaja alias Basari dan 3 menit kemudian dia mengirim pesan, “KK sedang sangat kesakitan/menderita saat KK minta tolong ingin bicara dengan Pak Joksan.”

Tak berhenti di situ, dia mengirim 3 foto wajahnya ke Simon Aloysius Mantiri dengan pesan, “Ini terjadi di area parkir Bandara Bandung 21 sept 2018, Saya harus bertemu 08 segera Pak Simon, Saya mohon …..” dan mendapat jawaban, “Kurang ajar sekali Bu itu pelakunya.”





2 dari 3 halaman

Akui Salah dan Ajukan Penangguhan Penahanan

Ratna Sarumpaet mengakui kesalahan di hadapan majelis hakim saat sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya ingin menyampaikan sebagai warga negara yang harus berhadapan dengan pengadilan. Pengalaman dari saya ditangkap dan apa yang saya ketahui baik melalui bacaan saya betul melakukan kesalahan,” ucap Ratna, Kamis 28 Februari 2019.

Meski begitu, Ratna merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta. Dia melihat kasusnya bernuasa politik.

“Yang terjadi di lapangan dan terjadi peristiwa penyidikan ada ketegangan bahwa memang ini politik,” ucap dia.

Karenanya Ratna berharap majelis hakim mengutamakan keadilan dibandingkan kekuasaan.

“Dengan semua unsur yang ada di sini, marilah menjadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Tapi di atas segalanya hukum bukan untuk kekuasaan,” tutup dia.

Namun, tudingan nuansa politis ini dibantah kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi. Dia menyanggah adanya muatan politis yang disebut disebut kliennya.

“Tidak ada motif politik sama sekali. Dakwaan kedua kita lihat kebohongan itu diproduksi untuk meyakinkan masyarakat saja, dan bahkan untuk meyakinkan BPN Prabowo-Sandi,” katanya usai persidangan.

Desmihardi mengatakan, lontaran kebohongan yang disebut Ratna murni karena malu dengan keluarga. Dia menegaskan, kebohongan itu hanya dibuat untuk keluarga, tidak ada tujuan menyebarkannya kepada publik.

“Ini murni karena beliau malu lebamnya diketahui oleh keluarga, sehingga harus mengarang cerita bahwa beliau dipukuli. Ini kebohongannya hanya untuk keluarga, karena beliau ingin keluarga tidak tahu beliau operasi plastik,” katanya menandasi.

Pada sidang tersebut, pengacara juga mengajukan permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan status penahanan kliennya dari tahanan Polda Metro Jaya menjadi tahanan rumah atau kota.

Desmihardi membacakan pertimbangan mengajukan permohonan tersebut. Dia menyebutkan dua pertimbangan pengajuan penangguhan tahanan bagi kliennya, yakni berdasarkan hukum dan sisi kemanusian.

Ia menyatakan, Ratna Sarumpaet tidak ada niat melarikan diri. Kemudian, terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat dianggap mempersulit jalannya proses hukum.

“Bahwa selama proses pemeriksaan di tingkat kepolisian dan tingkat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terdakwa Ratna Sarumpaet sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa maupun keluarga dalam hal ini anak-anak menjamin bahwa terdakwa akan selalu menghadiri persidangan dengan tidak sulit jalannya sidang pengadilan ini,” ucap Desmihardi.

Sementara itu, dari sisi kemanusiaan, terdakwa adalah seorang perempuan lemah yang telah berusia senja. Pada usia 69 tahun, dia sangat rentan dalam penyakit terbukti selama penahanan dilakukan terdakwa sering sakit-sakitan dan selama penahanan beberapa kali terdakwa harus diperiksa di Bidokkes Polda Metro Jaya.

Apabila terus-menerus ditahan, lanjut dia, akan memperburuk kesehatan Ratna Sarumpaet baik secara fisik maupun secara mentalnya.

“Tidak berlebihan melalui permohonan ini kami minta kemudian lagi sakit yang teramat agar terdakwa dapat dialihkan status,” ucap Desmihardi.

Desmihardi mengatakan, anak kandung terdakwa yakni Atiqah Hasiholan dan Fathom Saulina akan menjadi penjamin penangguhan penahanan Ratna Sarumpaet.

Oleh karena itu, pengacara memohon kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan jenis penahanan rutan menjadi penahanan rumah atau kota atas terdakwa Ratna Sarumpaet.

“Tujuan permohonan kami bukan untuk ditangguhkan akan tetapi hanya sebatas pada pengalihan jenis penahanan yang semula penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan rumah tahanan kota sebagaimana yang diatur dalam KUHP,” kata Desmihardi.

3 dari 3 halaman

Siapkan 20 Saksi Ahli

Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berencana menghadirkan 20 saksi untuk sidang kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Ratna Sarumpaet. Hanya, jaksa enggan membeber siapa 20 saksi tersebut.

“20 saksi fakta, 5 saksi ahli, dan saksi meringankan,” kata Jaksa kasus Ratna Sarumpaet, Panyaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 28 Februari 2019.

Panyaman menegaskan nama Prabowo dan Fadli Zon tidak masuk dalam daftar itu. Hanya Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang disebut akan dihadirkan senagai saksi di persidangan.

“Dalam bacaan saya tidak ada nama Prabowo dan Fadli Zon,” imbuhnya.

11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI

11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI Munarman (Foto: dok. detikcom)

Jakarta – Sebelas anggota Front Pembela Islam (FPI) ditetapkan sebagai tersangka terkait kerusuhan saat tablig akbar dan peringatan Harlah NU ke-93 di Tebing Tinggi, Sumatera Utara (Sumut). Kuasa hukum FPI, Munarman, mengatakan ada beberapa hal yang memicu kerusuhan tersebut.

“Berdasarkan informasi dari lapangan, peristiwa tersebut bermula dari, satu, ada kegiatan kampanye terselubung dengan pembagian sembako dan pesan mengajak memilih pasangan tertentu,” kata Munarman lewat keterangannya, Kamis (28/2/2019).

“Dua, isi ceramah dari salah satu penceramah yang mengkampanyekan paslon petahana memfitnah kelompok lain sebagai radikal intoleran dan berbahaya, meng-ghibah orang, mendukung pembakaran bendera tauhid, berselawat dengan nada dangdut, dan lain sebagainya,” sambungnya.


Munarman mengatakan hal itu membuat masyarakat gerah atas kegiatan kampanye terselubung yang disampaikan salah satu penceramah. Hingga akhirnya datang sejumlah orang ke acara NU tersebut.

Kerusuhan pun pecah dan polisi mengamankan beberapa orang dari lokasi. Munarman menganggap lucu saat orang yang ditangkap langsung dikaitkan dengan FPI.

“Kegerahan dan protes dari masyarakat justru direspons oleh aparat keamanan dengan melakukan tindakan penangkapan. Yang paling lucu, penangkapan tersebut langsung dikaitkan dengan FPI dan dipropagandakan serta di-labeling ke organisasi FPI. Padahal kehadiran mereka yang ditangkap tersebut adalah murni sebagai masyarakat dan umat Islam. Bukan kegiatan organisasi,” ujar dia.

Munarman mengatakan tim advokasi FPI Sumut sedang menginvestigasi lebih lengkap peristiwa tersebut. Munarman meminta FPI tak dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Dia berharap hukum dijalankan secara berkeadilan.

“Kami ingatkan kepada seluruh pihak, agar jangan terus-terusan melakukan labeling dan framing terhadap FPI. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bersifat individual, bukan perbuatan organize crime. Dan kami serukan agar aparat hukum bersikap profesional dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Bukan sekadar law enforcement but without justice and without equity,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, tablig akbar, doa bersama, dan peringatan Harlah NU ke-93 digelar di Lapangan Sri Mersing, Tebing Tinggi, pada Rabu (27/2) pukul 09.00 WIB. Sekitar pukul 11.44 WIB, sejumlah orang masuk ke dalam lokasi dan meminta acara dibubarkan karena dianggap sesat.

Massa FPI datang mengenakan baju bertuliskan tagar 2019 ganti presiden. Mereka juga meneriakkan ‘2019 ganti presiden’. Aparat yang bertugas di lokasi sempat mengingatkan bahwa acara itu merupakan tablig akbar dan HUT NU. Massa juga diminta tidak membuat gaduh dan keributan.

Polisi awalnya menangkap delapan orang yang diduga terlibat dalam keributan. Kasus ini dikembangkan dan tiga orang lain ditangkap.

“Jadi seluruhnya 11 orang, dari hasil gelar perkara terpenuhi unsur pidananya, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Hari ini dikeluarkan sprin (surat perintah) penahanan,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat dihubungi detikcom, Kamis (28/2).
(jbr/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Munas Alim Ulama NU Rekomendasikan Bisnis MLM Haram

Jakarta – Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqiyyah di Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan bisnis money game atau bisnis multi level marketing (MLM) haram hukumnya. Ada tiga alasan yang mendasari rekomendasi tersebut.

“Tiga unsur keharaman, tipu daya, tidak ada kejelasan akad yang dijalankan atau ada syarat yang menyalahi prinsip akad jual beli, ketiga motivasi transaksi tersebut adalah bonus bukannya barang yang dijual,” kata Koordinator Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah LBM PBNU, Asnawi Ridwan di Ponpes Miftahul Huda Al Azhar, Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019).

Sistem bisnis MLM merupakan salah satu topik yang dibahas dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU. Pembahasan mengenai hukum sistem bisnis MLM berlangsung sejak pukul 09.00-18.00 WIB.

Nantinya, rekomendasi sidang Komisi Bahtsul Masail Waqiyyah mengenai hukum bisnis MLM akan dibacakan pada sidang pleno untuk diputuskan. Asnawi juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut terjun ke bisnis tersebut.

“Khususnya Nahdliyin dan umumnya masyarakat tidak lagi terperdaya oleh iming-iming money game. Sebab perusahaan ini menjalankan bisnisnya dengan iming-iming menggiurkan. Mudaratnya itu tipu daya,” ujar Asnawi.

Menurut Asnawi, jaringan bisnis MLM ini hingga kini masih ada di tengah-tengah masyarakat. Dia berharap pemerintah dan lembaga terkait bisa menindaklanjuti keputusan Komisi Bahtsul Masail Waqiyyah.

“Ada beberapa bisnis yang berbasis MLM tapi malah mendapat izin dari OJK. Kami sangat berharap agar tidak tebang pilih dan tumpul, aturan main yang disahkan harus diterapkan,” jelasnya.

“Harapan kami MLM harus ditutup, karena semua bisnis berbasis MLM ini sudah terlalu banyak korban. Termasuk kasus seperti travel yang dulu itu,” imbuh Asnawi.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU akan berakhir pada Jumat (1/3/2019). Rencananya, acara ini akan ditutup langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
(zak/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sidang Perdana Ratna Sarumpaet, Wasekjen Gerindra Terlihat di PN Jaksel

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Andre Rosiade tampak terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang perdana Ratna Sarumpaet. Namun, dia menyangkal kedatangannya untuk menghadiri sidang Ratna.

“Gue enggak ada urusan sama mak lampir, ada urusan lain,” katanya, Kamis (28/02/2019).

Urusan tersebut, kata Andre, adalah persoalan perusahaan. Namun, dia tidak menyebutkan secara gamblang persoalan apa yang dimaksud.

Kendati tidak menghadiri persidangan Ratna Sarumpaet, Andre menyebut pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menginginkan pelaku kasus Ratna segera ditemukan. Dia menyatakan kalau pihaknya adalah korban hoaks Ratna.

“Sidang ini kan dihubung-hubungkan dengan kita nih, yang pasti kan kami (BPN) korban,” ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Akui Salah

Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet mengakui kesalahan di hadapan majelis hakim saat sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya ingin menyampaikan sebagai warga negara yang harus berhadapan dengan pengadilan. Pengalaman dari saya ditangkap dan apa yang saya ketahui baik melalui bacaan saya betul melakukan kesalahan,” ucap Ratna, Kamis (28/2/2019).

Meski begitu, Ratna Sarumpaet merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta. Dia melihat kasusnya bernuasa politik.

“Yang terjadi di lapangan dan terjadi peristiwa penyidikan ada ketegangan bahwa memang ini politik,” ucap dia.

Karenanya Ratna berharap majelis hakim mengutamakan keadilan dibandingkan kekuasaan.

“Dengan semua unsur yang ada di sini, marilah menjadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Tapi di atas segalanya hukum bukan untuk kekuasaan,” tutup dia.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Ratna Sarumpaet dinilai telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Akibat rangkaian cerita seolah-olah memar disertai foto-foto wajah dan kondisi lebam mengakibatkan kegaduhan, keonaran di masyarakat baik di media sosial dan terjadi unjuk rasa,” ungkap jaksa, Kamis (28/2/2019).

Perbuatan Ratna Sarumpaet, sambung Jaksa, dengan mengaku menjadi korban penganiayaan disertai kata-kata dan pemberitahuan kepada banyak orang ternyata berita bohong tersebut telah mencipatakan pro dan kontra di kelompok masyarkat.

“Perbuatan terdakwa (Ratna Sarumpaet) itu melanggar Pasal 28 ayat 2 junto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” kata jaksa.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Habiburokhman: Dakwaan Ratna Jelaskan BPN Prabowo-Sandi Korban Kasus Ini

JakartaRatna Sarumpaet menceritakan soal ketegangan penyidikan dan mengaitkannya dengan politik. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap semua kemungkinan bisa terbuka.

“Ya kita ikuti saja proses persidangan ini, supaya fakta-fakta dibuka semua dan terang benderang. Semua kemungkinan terbuka, makanya kita lihat fakta-fakta persidangan,” kata juru bicara Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman, kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Habiburokhman juga mengomentari soal acungan dua jari Ratna sebelum persidangan. Menurutnya, dua jari tersebut merupakan tanda Ratna telah menyadari kekeliruan dan berkomitmen berjuang untuk Prabowo-Sandiaga.

“Setiap orang mungkin pernah salah, dan beliau sedang menjalani proses hukum. Acungan dua jari adalah pertanda beliau mungkin menyadari kekeliruan dan sebenarnya tetap komit dalam perjuangan,” ungkapnya.

Habiburokhman lalu mengirimkan keterangan pers terkait sidang dakwaan Ratna Sarumpaet. Menurutnya, surat dakwaaan Ratna membuat jelas tidak adanya kaitan antara kebohongan soal penganiayaan dengan entitas hukum BPN Prabowo-Sandiaga.

“Ada dua bagian penting dalam surat dakwaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama diuraikan secara jelas dalam dakwaan bahwa Bu Ratna terlebih dahulu menyampaikan info tidak benar soal penganiayaan kepada stafnya sendiri yaitu Rubangi, Saharudin dan Pele sebelum menyampaikan info sama kepada pimpinan BPN Prabowo-Sandi. Yang kedua disebutkan Bu Ratna mengizinkan Nanik S Deyang untuk mengambil foto dan diupload serta memberikan persetujuan untuk ditulis di Facebook,” urai Habiburokhman.

Politikus Gerindra ini mengatakan petinggi-petinggi kubu Prabowo-Sandiaga yang sempat bersuara Ratna dianiaya hanyalah korban dalam kasus tersebut. Habiburokhman lalu memberi pembelaan kepada Nanik S Deyang yang merupakan Waketum BPN Prabowo-Sandiaga.

“Dengan demikian jelas, bahwa petinggi-petinggi BPN Prabowo Sandi juga menjadi korban dalam kasus ini. Khusus untuk Nanik S Deyang, semua yang dia lakukan semata karena ketidaktahuannya dan atas persetujuan Bu Ratna,” sebutnya.

Habiburokhman juga memberi pembelaan kepada Ratna, yang dianggap telah membohongi BPN Prabowo-Sandiaga. Ratna Sarumpaet diketahui dicopot dari posisi jurkamnas BPN Prabowo-Sandiaga setelah kebohongannya terungkap.

“Kami minta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berjalan, dan tidak menjadikan perkara ini sebagai ajang fitnah kepada kami seolah ada keterlibatan.Kepada Bu Ratna kami berharap beliau berani memberikan keterangan apa adanya dalam proses persidangan. Di luar kasus ini, rekam jejak Bu Ratna sebagai pejuang demokrasi tidak bisa juga dihapuskan begitu saja,” tutur Habiburokhman.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet bicara soal ‘politik’ dalam perkara yang membawa dirinya sebagai terdakwa hoax penganiayaan. Ratna Sarumpaet meminta perkaranya diungkap terang benderang lewat persidangan.

“Saya sebenarnya, saya salah, oke. Tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan, di penyidikan, ada ketegangan luar biasa bahwa memang ini politik. Saya berharap persidangan ini dengan semua unsur yang ada di sini, marilah kita menjadi hero untuk bangsa. Kalau saya dipenjara, nggak masalah. Di atas segalanya, hukum bukan kekuasaan,” tegas Ratna Sarumpaet dalam sidang perdana di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis (28/2).

Ratna Sarumpaet didakwa membuat keonaran dengan menyebarkan kebohongan atau hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang diklaim sebagai penganiayaan.

Atas perbuatannya, Ratna Sarumpaet dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini

(elz/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>