Pemerintah Hapus Surat Keterangan Tidak Mampu di PPDB 2019

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat aturan baru untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019/2020. Perubahan itu adalah dihapuskannya mekanisme Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Aturan baru itu dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020. SKTM ini sebelumnya digunakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa tahun ini kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah/Pemerintah daerah. Selain soal SKTM, tidak banyak perubahan signifikan di PPDB 2019.

Pada tahun ajaran baru mendatang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen). Muhadjir menegaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

“Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis dari Kemendikbud, Selasa (15/1/19).

Muhadjir menjelaskan bahwa kualifikasi akademik tidak menjadi pertimbangan utama dari penerimaan peserta didik baru. Walaupun itu juga dimungkinkan, pertimbangan utama dalam PPDB adalah domisili peserta didik dengan sekolah.

“Memang ada jalur akademik dan perpindahan, tetapi sebetulnya itu sifatnya darurat,” jelasnya.

Regulasi PPDB untuk tahun ajaran 2019/2020 ini terbit lima bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa membuat petunjuk teknis. Kemudian pemerintah daerah juga didorong untuk menetapkan zonasi di wilayah masing-masing, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei 2019.

“Kita sebetulnya sudah punya rancangan zona, tapi yang memiliki kewenangan menetapkan itu pemerintah daerah,” kata Muhadjir.

Dia meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik jual beli kursi atau titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi, maka Kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum.

“Nanti akan kita tindaklanjuti, ada surat edaran kepada daerah, hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam juknis, yang belum tercantum di dalam Permendikbud,” tutupnya.
(imk/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jalani Uji Laik, Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Tersambung Penuh

Liputan6.com, Jakarta Setelah beroperasi secara fungsional pada periode libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) menjalani uji laik pada tanggal 10 dan 11 Januari 2019. Uji laik ini merupakan kewajiban sebelum suatu ruas tol resmi beroperasi penuh.

Uji laik ini dilakukan sejumlah unsur terkait antara lain dari Ditjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Balai II Pengelola Transportasi Darat Medan, dan Korlantas.

“Meskipun ada beberapa hal kecil yang perlu disempurnakan yaitu perbaikan rounding, saluran air dan penambahan rumput di lereng jalan tol. Dan ini akan diselesaikan dalam waktu kurang dari dua minggu,” ujar Direktur Utama PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT) Agus Suharjanto, Selasa (15/1/2019).

“Mudah-mudahan izin laik fungsi dan operasional segera kita dapatkan,” sambung dia.

Terbentang sepanjang 9,3 kilometer, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) merupakan seksi terakhir ruas Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi yang telah selesai pembangunannya pada Desember 2018 lalu.

Sementara Seksi 2-6 (Kualanamu-Sei Rampah) telah dioperasikan sejak Oktober 2017 dan Seksi 1 (Tanjung Morawa-Parbarakan) telah dioperasikan sejak Agustus 2018. Keseluruhan ruas tol ini dikelola oleh PT JMKT yang merupakan kelompok usaha dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Diharapkan, dalam Triwulan I 2019 ini, Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) dapat beroperasi penuh. Jika sudah dapat beroperasi penuh, keberadaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dinilai dapat mempersingkat flat waktu tempuh Medan-Tebing Tinggi, dari 2-3 jam menjadi sekitar 1 jam.

Selain itu, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi juga diperkirakan bisa memperlancar arus transportasi dan logistik antara Kota Medan, Bandara Internasional Kualanamu, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, dan Kawasan Pariwisata Danau Toba.

2 dari 2 halaman

Waskita Karya Targetkan Jual 5 Ruas Tol pada 2019

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) akan menawarkan 18 ruas tol miliknya kepada investor. Pada 2019, lima ruas tol ditargetkan bisa dijual kepada pihak swasta.

Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk, I Gusti Ngurah Putra mengatakan, langkah bisnis perseroan dengan menjual ruas tol sebagai salah satu langkah untuk menjaga keuangan Waskita Karya tetap sehat. Selain itu, bisnis utama dari Waskita sebenarnya yaitu sebagai kontraktor, bukan operator tol.‎

“Kami bicara institusi keuangan selalu bicara, bagaimana me-maintenance keuangan Waskita tetap sehat. Kalau divestasi enggak jalan, Waskita tak mampu lagi investasi karena strategi awal Waskita masuk tol bukan sebagian operator tol tapi developer maka Waskita terus me-leverage asetnya bukan sebagai operator,” ujar dia di Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Namun, Putra belum bisa memastikan ruas tol mana saja yang akan dijual terlebih dulu. Menurut dia, ruas tol yang ditawarkan akan diprirotaskan pada tol yang sudah selesai pembangunannya.

“Terutama sudah operasi, sudah serah terima, sudah 100 persen, supaya tidak ada dispute. Kapan realisasinya saya juga enggak tahu,” kata dia. 

Sementara itu, Direktur Keuangan Waskita Karya Haris Gunawan menyatakan, pada tahun ini setidaknya ada 5 ruas tol yang dijual kepada investor. Untuk ruas tolnya, akan diserahkan kepada investor ingin membeli ruas tol yang mana sesuai dengan minat dan perhitungan bisnisnya.

“Kalau target cash belum bisa bicara. Tapi divestasi tahun ini targetnya 5 ruas tol yang ingin kita capai, kalau bisa lebih itu kita harapkan,” tandas dia.

Adapun 18 ruas tol Waskita Karya antara lain Depok-Antasari,‎ Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu,‎ Bogor-Ciawi-Sukabumi, Pemalang-Batang, Tol Krian Legundi-Bunder, ‎Kayu Agung-Palembang-Betung,‎ Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Medan-Kualanamu-Tebinggi Tinggi.

Selain itu, ada Tol Pejagan-Pemalang, Pasuruan-Probolinggo, Jakarta-Cikampek Elevated, Probolinggo-Banyuwangi, Cimanggis -Cibitung, Cibitung-Cilincing, Kanci-Pejagan, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Semarang-Batang.

Bawaslu Tidak Temukan Pelanggaran Pose Satu Jari Walkot Bogor

BogorBawaslu Kota Bogor menyatakan tidak ada pelanggaran terkait pose satu jari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat kunjungan cawapres Ma’ruf Amin ke Bogor. Bawaslu menilai pose satu jari Bima Arya bukan bentuk kampanye.

Keputusan ini setelah Bawaslu Kota Bogor melakukan pembahasan pada Senin (14/1). Bawaslu menyatakan tidak ada unsur pelanggaran pidana Pemilu.

“Berdasarkan paparan dan bukti-bukti, hasil rapat kemarin Bawaslu Kota Bogor tidak menemukan pelanggaran Pemilu sehingga (kasusnya) tidak dapat dilanjutkan,” kata Ketua Bawaslu Kota Bogor Yustinus Elyas, Selasa (15/1).

Dari fakta-fakta di lapangan, Yustinus menyebut Bima Arya hadir pada acara Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Bogor, Sabtu (5/1) dalam kapasitas personal, bukan sebagai walkot. Bima Arya juga hadir pada akhir pekan, bukan saat agenda Pemkot dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah

“Terkait pose satu jari, bukan merupakan bentuk kampanye. Satu jari merupakan tindakan spontan ketika ditanya para wartawan. Jadi tidak dimaksudkan untuk mendukung paslon tertentu,” terang Yustinus

Bima Arya sebelumnya diklarifikasi Bawaslu Bogor pada Jumat (11/1).

Dalam klarifikasinya ke Bawaslu, Bima Arya mengaku diundang secara pribadi oleh Ponpes Al-Ghazaly. Undangan diterima Bima Arya lewat surat dan pesan WhatsApp.

Bima Arya mengatakan kehadirannya saat itu bukan pada hari kerja. Bima juga menepis dirinya berkampanye untuk pasangan nomor urut 01 karena kehadirannya dalam acara Ma’ruf Amin.

“Yang ketiga, simbolisasi satu itu lebih kepada penguatan makna tentang alasan saya kedatangan ke sana, yaitu hanya satu, yaitu memuliakan tamu,” papar Bima Arya.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Baliho Caleg Dicoret ‘PKI’, PSI Duga Pelaku Kader Partai Lain

Jakarta – Baliho caleg PSI di Tulungagung, Cornella dirusak dengan disemprot cat bertuliskan ‘PKI’. PSI mengutuk aksi vandalisme itu.

“Aksi itu tidak bisa dibenarkan. Itu hanya mencerminkan kekerdilan pikiran pelaku. Mereka tidak senang dengan kehadiran PSI tapi melampiaskan dengan cara-cara tidak beradab,” kata Wasekjen PSI Satia Chandra Wiguna dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/1/2019).

Cornella merupakan caleg DPRD Tingkat II PSI Dapil 1 Tulungagung. Hingga saat ini belum diketahui siapa pihak yang melakukan pengerusakan baliho tersebut.


Chandra menduga pelaku perusakan baliho Cornella merupakan kader dari partai lain. Ia menyebut, perbedaan politik merupakan hal biasa dalam demokrasi, namun merusak baliho menurutnya tidak seharusnya dilakukan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan PSI.

“Mungkin mereka merasa terancam dengan kehadiran PSI. Tren elektibilitas PSI memang terus positif. Terakhir temuan survei Y-Publica menyatakan elektabilitas PSI sudah 2,9%,” sebut Chandra.

Meski ada aksi vandalisme terhadap pihaknya, PSI mengaku tidak akan patah arang. Chandra menyebut PSI menjadikan kasus perusakan ini sebagai motivasi dan berharap pihak berwenang segara mengurutnya.

“Justru kami makin termotivasi untuk terus berjuang merebut hati rakyat,” tuturnya.

“Kami berharap pihak-pihak terkait segera mengusut perusakan itu. Temukan pelakunya dan beri sanksi,” imbuh Chandra.

Sebelumnya diberitakan, aksi vandalisme mewarnai musim kampanye Pemilu 2019 di Tulungagung. Sejumlah baliho caleg PSI, Cornella, dirusak dengan dicoreti tulisan ‘PKI’.

Dari pantauan detikcom, perusakan itu terlihat di dua lokasi yakni Kelurahan Bago serta Desa Plosokandang. Tulisan PKI dari cat semprot berwarna hitam menutupi foto caleg perempuan tersebut. Bawaslu Tulungagung mengaku telah mengetahui adanya perusakan itu.

“Kami masih menunggu laporan dari caleg yang bersangkutan. Karena dalam Undang-undang Pemilu itu kewenangan Bawaslu itu sangat terbatas, setiap kasus terkait pemilu harus memenuhi dua unsur untuk bisa dilanjutkan,” kata Ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun, Senin (14/1).
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jadi Sentra Produksi, Masyarakat Jatim Diminta Kawal RUU Pertembakauan

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat diminta ikut mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan. Ini terutama ditujukan kepada masyarakat produsen utama tembakau nasional di Jawa Timur. 

Ini diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang mengatakan jika Jawa Timur punya kepentingan atas RUU Pertembakauan karena memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi tembakau nasional.

Sejumlah daerah di Jatim seperti Madura, Probolinggo, Pasuruan, Jember dan Banyuwangi merupakan penghasil tembakau. “Itu semua sudah meliputi 47 persen produksi tembakau nasional,” kata dia, Selasa (15/1/2019).

Inisiator RUU Pertembakauan itu menjelaskan, sebagian besar masyarakat di wilayah Probolinggo-Pasuruan berprofesi sebagai petani. Banyak petani di Probolinggo yang menekuni produksi tembakau.

Dia pun komitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan petani tembakau. Apalagi, petani tembakau sudah terbukti memiliki kontribusi besar bagi penerimaan negara.

“Sumbangan tembakau untuk penerimaan negara dalam bentuk cukai itu Rp 150 triliun, ditambah pajak sekitar Rp 200 triliun. Ini artinya lebih dari Rp 300 triliun untuk negara,” ujar dia.

Adapun dikatakan, saat ini penerimaan negara dari cukai dan pajak rokok dialokasikan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, gaji guru, tentara, perawat, dokter. Namun, sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tembakau sebagai komoditas.

Misbakhun mengatakan, tembakau sebagai hasil produk pertanian agrikultura juga berpotensi mengalami jatuh harga. Karena itu, harus ada upaya menjaga tembakau sebagai komoditas.

Untuk itu pula Misbakhun akan mengusulkan agar dalam RUU Pertembakauan juga mengamanatkan pembentukan tim penentu harga. Pihak yang duduk dalam tim itu adalah unsur pemda, asosiasi petani tembakau dan pabrikan atau pengusaha rokok.

“Nanti akan dicarikan mekanisme penetapan harga tembakau sehingga stabil. Sering kali para tengkulak memesan tembakau terlebih dahulu tembakau sebelum dipanen sehungga harganya di tingkat petani jatuh,” katanya.

2 dari 2 halaman

Nasib Petani

Dia  mengharapkan jika kelak UU Pertembakauan berlaku maka akan bisa memberikan titik cerah bagi nasib petani. Sebab, melalui UU itu pula akan ada pengaturan tentang bagaimana petani bisa mendapatkan akses terhadap bibit dan sarana alat dan ketersediaan pengairan yang baik.

Dalam RUU Pertembakauan, katanya, juga akan ada klausul yang mewajibkan pemerintah melakukan penelitian agar tembakau bisa diolah menjadi produk selain rokok.

“Inilah salah satu UU yang diusulkan, termasuk di dalamnya adalah pabrikan lokal harus menyerap tembakau nasional sebesar 80 persen,” kata Misbakhun.

Vanessa Angel dan Fakta Baru yang Bisa Menyeretnya jadi Tersangka

Surabaya – Untuk pertama kalinya, Vanessa Angel kembali mendatangi Polda Jatim usai tertangkap basah terlibat dalam prostitusi online beberapa waktu lalu.

Vanessa tiba di Polda Jatim sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (14/1/2019) bersama kuasa hukum dan manajernya. Ia langsung menuju Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim.

Saat tiba, Vanessa tak banyak bicara. Namun menurut keterangan polisi, wanita berusia 27 tahun itu tengah memenuhi wajib lapor dan menjalani pemeriksaan lanjutan.

“Iya (wajib lapor), diperiksa juga,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera.

Wajib Lapor, Vanessa Angel Kembali Datangi Polda Jatim

Setelah kurang lebih 9 jam berlalu, pemeriksaan lanjutan terhadap Vanessa akhirnya selesai digelar. Ia terpantau keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 19.00 WIB. Namun di sela pemeriksaan, Vanessa sempat keluar ruangan dan menuju bank untuk meminta rekening korannya.

Usai diperiksa, hanya senyum tipis yang menemani Vanessa. Kepada awak media, Vanessa mengaku menyerahkan seluruhnya pada penyidik dan kuasa hukumnya.

“Tadi saya udah diperiksa, selebihnya saya serahkan ke penyidik, dan selebihnya menyerahkan ke kuasa hukum saya,” ujar Vanessa.

Dari hasil pemeriksaan, status Vanessa yang semula masih saksi korban bisa saja dinaikkan menjadi tersangka. Polisi beralasan ada beberapa unsur yang dianggap dapat memberatkan Vanessa nantinya.

“Potensi yang memberatkan bakal menjadi tersangka bahwa kegiatan ini melibatkan yang bersangkutan secara aktif, mengupload foto dan gambarnya secara aktif, melakukan chatting tidak sesuai etika dan kesusilaan, yang ketiga yang bersangkutan tidak melakukannya satu dua kali, tapi banyak kali,” ungkap Barung.

Ditambahkan Direskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, hal ini juga diperkuat dengan hasil pantauan polisi terhadap rekening pribadi Vanessa.

“Yang jelas kami memandang bahwa dari transaksi keuangan yang sedang kita dalami dan keterlibatan dari aksi bisnis prostitusi online ini bahwa VA cukup terlibat, berperan dalam peristiwa ini, dan ini yang akan kami kuatkan dan dalami,” papar Yusep.

Kendati demikian, status Vanessa itu baru dapat ditetapkan setelah gelar perkara yang rencananya akan dilakukan pada hari Selasa (15/1).

“Mungkin besok lah, besok kita tunggu hasil dari kita gelar dulu,” katanya.

Sedangkan terkait 6 artis yang diduga kuat keterlibatannya dalam jaringan prostitusi ini, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengaku baru dua artis yang menerima surat pemanggilan dari polisi.

Yusep mengungkapkan dua artis yang dimaksud adalah yang berinisial RF dan FG. Mereka dijadwalkan akan hadir pada hari Kamis (17/1) nanti.

“Yang sudah konfirmasi soal pemanggilan 6 artis adalah inisial RF dan FG. Keluarganya menyampaikan akan hadir hari Kamis dan bahkan akan mengantarkan langsung sampai Polda Jatim,” ungkap Yusep.

Namun untuk artis-artis yang belum menerima surat pemanggilan polisi, polisi telah bekerjasama dengan pihak manajemen artis yang bersangkutan. Hal ini untuk mengantisipasi bilamana artis tersebut akan berpindah manajemen atau melarikan diri.

“Kita akan terus, akan komunikasi dengan pihak manajernya. Mungkin pihak manajemennya dengan berusaha mencari mungkin alamatnya, mereka belum berpindah,” paparnya.
(lll/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Alat Pendeteksi Bencana Akan Dijaga Anggota TNI

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo agar alat pendeteksi bencana alam dijaga oleh TNI.

Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengeluarkan surat perintah untuk menjaga dan mengamankan alat pendeteksi bencana.

“Saya laporkan ke Bapak Presiden, kalau boleh alat deteksi ini dianggap ‎sebagai obyek vital nasional yang harus diamankan oleh unsur TNI. Presiden sudah menugaskan Panglima TNI agar mengeluarkan surat perintah bahwa alat ini dijaga oleh unsur TNI,” ujar Doni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Menurut dia, penjagaan ini untuk mencegah alat pendeteksi bencana mengalami kerusakan dan hilang baik karena faktor alam maupun ulah manusia. Doni mengaku pihaknya akan memperjuangkan anggaran untuk pemeliharaan alat pendeteksi bencana.

“Selama ini alat sudah dipasang, dikelola oleh BMKG bersama BPPT. Habis itu tidak ada kontrol, tidak ada yang bertanggung jawab. Menjaga ini kan butuh biaya‎,” katanya.

Doni mengatakan berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) alat pendeteksi bencana alam di sejumlah titik mengalani kerusakan serta hilang. Untuk itu, dia berjanji segera memperbaiki alat pendeteksi yang rusak serta melakukan pengadaan terhadap alat yang hilang.

“Tadi pagi kita sudah rapat, saya katakan kalau boleh kurang dari tiga bulan mulai dari perencanaan sampai pengadaan alat dan tergelar. Kita kan tidak tahu bisa saja terjadi bencana detik ini, jam ini minggu ini bulan depan dan sebagainya,” jelas Doni.

2 dari 3 halaman

Evaluasi

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Menurut dia, sistem peringatan dini juga harus dipastikan dalam kondisi yang baik sehingga masyarakat dapat meminimalisir apabila bencana datang.

“Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, ini agar dievaluasi, dicek di lapangan dan pengujian dan pengorganisasi sistem peringatan dini betul-betul semua pada posisi yang baik. Ini agar rakyat bisa tahu, sehingga korban yang ada bisa minimalkan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik ‘Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana’ di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Jokowi mengingatkan agar kesiapan manajemen kebencanaan serta koordinasi dan sinergi seluruh lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah diperkuat.Sehingga, kata dia, semua pihak bisa merespons bencana dengan cepat.

“Dan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan, secara rutin,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi Setujui Alat Pendeteksi Bencana Dijaga TNI

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo agar alat pendeteksi bencana alam dijaga oleh TNI.

Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengeluarkan surat perintah untuk menjaga dan mengamankan alat pendeteksi bencana.

“Saya laporkan ke Bapak Presiden, kalau boleh alat deteksi ini dianggap ‎sebagai obyek vital nasional yang harus diamankan oleh unsur TNI. Presiden sudah menugaskan Panglima TNI agar mengeluarkan surat perintah bahwa alat ini dijaga oleh unsur TNI,” ujar Doni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Menurut dia, penjagaan ini untuk mencegah alat pendeteksi mengalami kerusakan dan hilang baik karena faktor alam maupun ulah manusia. Doni mengaku pihaknya akan memperjuangkan anggaran untuk pemeliharaan alat pendeteksi bencana.

“Selama ini alat sudah dipasang, dikelola oleh BMKG bersama BPPT. Habis itu tidak ada kontrol, tidak ada yang bertanggung jawab. Menjaga ini kan butuh biaya‎,” katanya.

Doni mengatakan berdasarka laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) alat pendeteksi bencana alam di sejumlah titik mengalani kerusakan serta hilang. Untuk itu, dia berjanji segera memperbaiki alat pendeteksi yang rusak serta melakukan pengadaan terhadap alat yang hilang.

“Tadi pagi kita sudah rapat, saya katakan kalau boleh kurang dari tiga bulan mulai dari perencanaan sampai pengadaan alat dan tergelar. Kita kan tidak tahu bisa saja terjadi bencana detik ini, jam ini minggu ini bulan depan dan sebagainya,” jelas Doni.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

2 dari 2 halaman

Dipastikan dalam Kondisi Baik

Menurut dia, sistem peringatan dini juga harus dipastikan dalam kondisi yang baik sehingga masyarakat dapat meminimalisir apabila bencana datang.

“Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, ini agar dievaluasi, dicek di lapangan dan pengujian dan pengorganisasi sistem peringatan dini betul-betul semua pada posisi yang baik. Ini agar rakyat bisa tahu, sehingga korban yang ada bisa minimalkan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik ‘Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana’ di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Jokowi mengingatkan agar kesiapan manajemen kebencanaan serta koordinasi dan sinergi seluruh lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah diperkuat.Sehingga, kata dia, semua pihak bisa merespons bencana dengan cepat.

“Dan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan, secara rutin,” ujarnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

‎Kepala BNPB Usul Alat Deteksi Tsunami Dijaga Layaknya Objek Vital Nasional

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar alat pendeteksi tsunami mendapatkan pengamanan layaknya objek vital. Hal ini untuk mencegah alat pendeteksi tersebut rusak dan hilang.

“Sebagian alat deteksi tsunami‎ memang hilang. Ada juga yang alatnya masih ada tapi tidak berfungsi. Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden bahwa kalau boleh alat-alat deteksi ini dianggap sebagai ‘objek vital nasional’. Dan harus diamankan oleh unsur TNI,” ujar Doni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Doni menjelaskan, apabila alat pendeteksi tsunami tidak berfungsi akan sangat berbahaya lantaran masyarakat di pesisir pantai tidak mendapat informasi tsunami. Alhasil, akan menimbulkan korban banyak.

“Artinya kalau terjadi sesuatu tsunami korbannya sangat banyak. Korban bisa saja melampaui korban tsunami yang sebelumnya,” katanya.

‎Doni menuturkan Presiden Jokowi memberikan arahan kepada untuk segera melakukan pemasangan tanda-tanda peringatan di seluruh kawasan rawan bencana. Ada dua wilayah yang rawan terhadap bencana.

“‎Untuk lokasi pemasangan tanda peringatan, itu sesuai dengan pendapat para pakar mulai dari selat Sunda, kawasan timur hingga selatan Pulau Jawa dan kawasan barat Sumatera,” jelas Doni.

2 dari 3 halaman

Evaluasi Peringatan Dini Bencana

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Menurut dia, sistem peringatan dini juga harus dipastikan dalam kondisi yang baik sehingga masyarakat dapat meminimalisir apabila bencana datang.

“Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, ini agar dievaluasi, dicek di lapangan dan pengujian dan pengorganisasi sistem peringatan dini betul-betul semua pada posisi yang baik. Ini agar rakyat bisa tahu, sehingga korban yang ada bisa minimalkan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik ‘Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana’ di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Jokowi mengingatkan agar kesiapan manajemen kebencanaan serta koordinasi dan sinergi seluruh lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah diperkuat. Sehingga, kata dia, semua pihak bisa merespons bencana dengan cepat.

“Dan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan, secara rutin,” ujar Jokowi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kata Para Pejabat Negara Tentang Turunnya Tarif Tiket Pesawat Domestik

Liputan6.com, Jakarta – Maskapai nasional yang tergabung dalam Indonesia National Air Carrier Association (INACA) telah menurunkan tarif tiket pesawat rute penerbangan domestik sejak Jumat, 11 Januari 2019.

Hal ini terjadi setelah banyaknya keluhan masyarakat akan mahalnya harga tiket pesawat untuk rute domestik. Penurunan tiket pesawat kabarnya berkisar 20-60 persen. Lalu apa kata para pejabat negara tentang masalah tarif tiket pesawat yang menyita perhatian masyarakat dalam beberapa hari terakhir ini?

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi sikap kedewasaan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia atau Indonesia National Air Carrier Association (INACA) yang menurunkan tarif tiket penerbangan.

“Saya mengapresiasi INACA yang dewasa, memberikan satu cara agar masyarakat tidak resah,” ucap Menhub Budi kepada awak media di Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Menurut Menhub, untuk ke depannya harus melihat struktur biaya yang ada di maskapai yakni beban-beban yang harus ditanggung, seperti biaya “leasing” pesawat dan konsumsi bahan bakar avtur.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla juga ikut angkat bicara. Ia mengatakan penyebab kenaikan tarif tiket pesawat antara lain karena penyesuaian kurs mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, sehingga berpengaruh pada biaya perawatan dan pembelian bahan bakar.

“Kita juga tahu kalau mereka (maskapai) membayar (dengan) dolar, membeli pesawat dengan dolar, membeli avtur dengan dolar; tapi tarifnya (tiket) rupiah. Mau tidak mau harus ada beberapa penyesuaian secara bertahap,” tuturnya.

Penyesuaian tarif tiket pesawat tersebut harus dilakukan agar kegiatan operasional perusahaan penerbangan tetap berjalan di tengah penguatan kurs dolar AS terhadap rupiah. Kalau tarif tiket pesawat tetap murah, lanjut JK, maka hal itu bisa berpengaruh pada lesunya industri maskapai sehingga berakibat pada bangkrutnya perusahaan penerbangan.

Dengan dampak tersebut, perusahaan penerbangan di Indonesia nantinya dapat dikuasai oleh maskapai tertentu saja, sehingga, hal itu kelak pun dapat berakibat pada kenaikan tarif tiket pesawat.

“Kalau nanti (ada) yang berhenti bagaimana? Tarif akan lebih tinggi lagi, kalau monopoli. Hati-hati juga, kita harus mempertimbangkan unsur itu, unsur kepentingan konsumen tapi juga memperhatikan unsur perusahaan,” kata JK.

2 dari 2 halaman

Pendapat Menteri Pariwisata

Pendapat lain diutarakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dilansir Antara, Senin, 14 Januari 2019, Luhut menyebut, sebagai regulator, pemerintah punya kewenangan untuk mengendalikam tarif penerbangan dengan aturan tarif batas atas dan bawah.

Dengan begitu, maskapai penerbangan tidak bisa bebas menentukan harga tiket pesawat terbang karena menyangkut kepentingan publik. “Kalau enggak diatur dan diregulasi, ya bubar nanti kita semua,” tukasnya.

Meski begitu, mantan Menko Polhukam itu memastikan, pemerintah tak akan menetapkan aturan mengenai batasan tarif yang akan membuat maskapai merugi. Ia mengatakan aturan diberlakukan demi kepentingan tidak hanya konsumen tetapi juga bagi perusahaan agar tetap beroperasi.

Sementara Menteri Pariwisata Arief Yahya menyambut baik penurunan tarif tiket pesawat domestik, karena biaya transportasi itu sangat menentukan orang akan datang atau tidak ke destinasi wisata

“Alhamdulillah. Sudah turun lagi. Saya belum cek hari ini, berapa besarannya. Tapi secara umum, yang diumumkan sekitar 20-60 persen dari tarif yang ada. Jadi sudah kembali,” ujarnya usai acara BRI Mandeh Run di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Arief mengatakan, penurunan tersebut terjadi karena mendengarkan masukan dari masyarakat. Kenaikan biaya tiket pesawat bisa dilakukan, asalkan perlahan-lahan dan tidak mendadak.

“Kita paham, di sisi lain, biaya operasional, terutama bahan bakarnya mahal. Itu dipahami oleh masyarakat, tapi kenaikan yang mendadak itulah yang kurang bisa diterima. Tapi sekarang, alhamdulillah sudah turun,” ujarnya tentang tarif tiket pesawat domestik.

Saksikan video pilihan di bawah ini: