Miris, PNS Kemenag Pungli Dana Masjid Pasca Gempa di NTB

Jakarta – Staf PNS di Kementerian Agama Lombok Barat berinisial BA kena operasi tangkap tangan (OTT) Polres Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). BA resmi berstatus tersangka kasus dugaan pungutan liar dana rekonstruksi masjid pascagempa.

Kapolres Mataram, Nusa Tenggara Barat, AKBP Saiful Alam, mengungkapkan OTT terhadap BA terungkap dari laporan masyarakat yang menyebut proses pencairan dana rekonstruksi masjid yang lamban.

Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mataram kemudian bergerak menyelidiki dan akhirnya menangkap BA di wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pada Senin 14 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita.

BA diduga telah meminta atau memalak sejumlah uang kepada pengurus masjid supaya mendapatkan dana rehab dari Kantor Kemenag NTB. BA tertangkap tangan menerima uang Rp 10 juta dari pengurus Masjid Baiturrahman, wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang terdampak gempa pada 5 Agustus 2018 lalu dan penerima dana rekonstruksi pascagempa dari Kemenag RI, yang sumber anggarannya berasal dari dana APBN senilai Rp 6 miliar.

Polisi juga melakukan penggeledahan di kantor Kemenag Perwakilan NTB dengan mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dana rekonstruksi masjid pascagempa.

“Jadi pascagempa itu kan Kementerian Agama itu mengucurkan dana untuk memberikan bantuan ke masjid-masjid yang ada di NTB, termasuk yang di kabupaten-kabupaten. Dari hasil penyelidikan kami, adanya bangunan yang agak lambat ternyata ada oknum yang bermain,” kata Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/1/2019).

Saiful menerangkan dana bantuan untuk renovasi masjid itu sebesar Rp 50-100 juta. Dari bantuan tersebut, BA diduga meminta 10-20 persen. BA diduga melakukan pungutan liar terhadap pengurus empat masjid di Kabupaten Lombok Barat.

“Yang sudah kita amankan ini sebenarnya dia sudah ambil dari empat masjid di wilayah Gunungsari. Setiap masjid yang diberi dana bantuan itu diminta 20 persen,” pungkasnya.

BA telah resmi ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pungutan liar dana rekonstruksi masjid pascagempa.

“Karena yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai staf KUA di Gunungsari, makanya disangkakan pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor,” kata Saiful.

Kini, BA masih diperiksa secara intensif di Mako Polres Mataram. Tidak menutup kemungkinan masih ada pelaku lain yang bakal dibekuk. “Masih satu orang yang ditangkap, sekarang lagi kita proses pemeriksaan untuk dikembangkan,” jelasnya.

Kasatreskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo menerangkan BA terancam dijerat dengan pasal di UU Tipikor, yang hukuman maksimalnya seumur hidup. “Apabila terbukti, pelaku bisa dijerat dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4-20 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar,” tutur Joko.
(aan/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Shutdown Terlama dalam Sejarah AS, Ego Donald Trump Semata?

Liputan6.com, Washington, DC – Meja prasmanan disiapkan di Gedung Putih, aneka makanan ditata di atas nampan perak mewah, lilin-lilin panjang pun dinyalakan. Senin petang, 14 Januari 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump siap menjamu tim Clemson University yang baru saja memenangkan ajang College Football Playoff National Championship.

Menurut Trump, makan malam saat itu bertema ‘Great American Food’.

Menunya terdiri atas 300 burger yang dipesan dari McDonald’s, Wendy’s dan Burger King’s; sejumlah piza; dan kentang goreng yang ‘naik kelas’ setelah ditempatkan di gelas-gelas kertas yang menyandang cap kepresidenan AS. Mangkuk-mangkuk perak mengkilat, yang berisi berbagai macam saus, diletakkan di tengah.

Satu-satunya makanan sehat yang ada di atas meja adalah salad sayuran, yang masih dikemas dalam wadah-wadah plastik transparan. 

Donald Trump menjamu tim Clemson Tigers dengan makanan cepat saji (AP Photo/Susan Walsh)

“Karena shutdown…kami keluar dan memesan makanan cepat saji ala Amerika. Aku yang bayar,” kata Donald Trump pada sejumlah reporter di State Dining Room, seperti dikutip dari BBC News, Selasa (15/1/2018).

“Ada piza, 300 hamburger, dan banyak kentang goreng, makanan favorit kita,” tambah sang miliarder nyentrik. Menurutnya, itu pilihan yang lebih baik ketimbang opsi lain, menghidangkan salad racikan ibu negara Melania Trump. 

Saat ditanya, apa makanan cepat saji favoritnya, Trump mengaku suka semuanya. Itu pilihan menu yang ‘patriotris’ — versi dia tentu saja.

“Selama buatan Amerika, saya suka. Ini semua adalah produk Amerika,” kata Trump.

Presiden AS Donald Trump menghidangkan makanan cepat saji di Gedung Putih , sebagai dampak dari penutupan sementara pemerintahan negeri itu (AP/Susan Walsh)

Belum jelas berapa duit yang dikeluarkan Trump untuk membayar orderan makanan cepat saji itu.

Ia mengaku tak ingin membatalkan acara makan malam hanya karena shutdown yang membuat para staf Gedung Putih dirumahkan atau dipaksa cuti.

Meski dengan menu seadanya, makan malam berjalan lancar. Satu per satu anggota tim Clemson Tigers yang berjas necis bergiliran mengambil hidangan. Menumpuk kotak karton berisi burger dan makanan lain di atas piring porselen putih.

Sejumlah warganet mengomentari reaksi para atlet saat melihat ke arah meja prasmanan. Ada yang memasang wajah lempeng, tersenyum, nyengir. Ekspresi wajah Matt Bockhorst, pemain bertahan, saat menumpuk dua Big Macs di piringnya pun memancing tanda tanya.

Matt Bockhorst kemudian merespons tanda tanya itu lewat akun Twitternya.

Sejumlah warganet juga membandingkan menu yang dihidangkan Donald Trump dengan pendahulunya.

“Presiden kita, @realDonaldTrump, yang paling luar biasa. Ia menyajikan McDonald’s dan Wendy’s untuk tim sepak bola Clemson. Sementara Obama pasti menyajikan salmon kukus dan asparagus untuk mereka!,” tulis pengguna Twitter, @RickySunnyvale1.

Para atlet yang berkunjung biasanya ditawari makan dari dapur Gedung Putih. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders mengatakan penutupan pemerintahan atau shutdown memaksa menu baru disajikan.

“Karena kubu Demokrat menolak untuk bernegosiasi tentang keamanan perbatasan, banyak staf di Gedung Putih cuti, sehingga presiden secara pribadi mengeluarkan uang untuk hidangan beberapa makanan cepat saji favorit semua orang,” kata dia seperti dikutip dari New York Times

Yang pasti, dampak kebijakan Donald Trump tak hanya berhenti hingga junk food yang ditata mewah untuk menjamu para tamu negara.

Tak hanya staf rumah tangga Gedung Putih, sekitar 800 ribu pekerja sektor publik terdampak shutdown. Mereka diminta cuti. Opsi lain, kerja tanpa dibayar.

Penutupan pemerintahan AS pernah terjadi pada masa lalu. Namun tak pernah sepanjang ini. Shutdown bermula pada 22 Desember 2018 dan telah berlangsung setidaknya selama 25 hari.

Shutdown kedua dalam pemerintahan Donald Trump — pertama terjadi Januari 2018 lalu — adalah yang terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat.

Shutdown dipicu penolakan Donald Trump untuk menyetujui anggaran federal, kecuali jika menyertakan dana pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Meksiko. Namun, House of Representatives (lower-chamber Kongres AS) yang dikuasai kubu Demokrat ogah meloloskan dana US$ 5,7 miliar yang diajukan pemerintah untuk membangun tembok perbatasan. 

Sekitar seperempat bagian pemerintah federal terus tutup. Entah sampai kapan. Sementara, sejumlah karyawan sektor penting seperti petugas lalu lintas udara dan agen Secret Service tetap bekerja tanpa menerima gaji hingga skema anggaran pengeluaran disepakati.

Saat menghadiri konvensi American Farm Bureau Federation di New Orleans, Senin 14 Januari 2019, Donald Trump berkoar akan memperjuangkan tembok perbatasan yang dijanjikannya sepanjang kampanye Pilpres AS.

“Jika alasannya untuk menjaga keamanan orang-orang Amerika, aku tidak akan pernah mundur,” kata dia di hadapan para petani yang juga ikut terpukul akibat shutdown. Mereka tak bisa mengakses informasi yang penting bagi pertanian, pinjaman dibekukan, pun dengan dana talangan yang dijanjikan. 

Presiden AS, Donald Trump berbincang saat melakukan perjalanan untuk melihat prototipe tembok perbatasan AS dan Meksiko di San Diego, Selasa (13/3). Tembok ini adalah perwujudan dari janji Trump pada kampanye presiden 2016 lalu. (AP/Evan Vucci)

Kebijakan anti-imigran Donald Trump juga membuat sektor pertanian kekurangan tenaga kerja. Yang mengejutkan, dalam pidatonya Trump berjanji akan membuat aturan yang lebih mudah bagi para imigran untuk datang ke AS. Untuk dipekerjakan di ladang. “Anda butuh orang-orang itu,” kata dia.

Sementara itu, di luar lokasi konvensi, ratusan demonstran menggelar aksi. Membawa poster berisi tuntutan dan patung Donald Trump berwarna emas, mereka berseru, “Lock him up” — Penjarakan dia. 


Saksikan video terkait Donald Trump berikut ini:

2 dari 3 halaman

Dampak Mengerikan

Tak ada yang tahu kapan penutupan pemerintah AS atau shutdown bakal berakhir. 

Donald Trump sejauh ini menolak saran untuk membuka kembali pemerintahan, selama setidaknya beberapa pekan, sementara negosiasi terus dilanjutkan dengan kubu Demokrat terkait pembangunan tembok perbatasan yang konon tak bisa ditembus.

Taipan properti itu juga menepis solusi penetapan kondisi darurat nasional untuk ‘potong kompas’, tetap membangun tembok perbatasan dengan dana darurat, tanpa persetujuan Kongres.

“Aku tak akan menetapkan kondisi darurat,” kata Trump pada Senin 14 Januari 2019 seperti dikutip dari situs woodtv.com. “Itu terlalu mudah, kita tidak harus melakukannya.”

Jajak pendapat yang dilakukan Washington Post-ABC News yang dipublikasikan pada 13 Januari 2019 menunjukkan, 54 persen warga AS menolak pembangunan tembok perbatasan, sementara 42 persen mendukungnya.

Sementara, 87 persen kubu Republik mendukung pembangunan tembok tersebut, sementara di kubu Demokrat, 84 persen menolaknya.

Dan, Donald Trump bersikukuh tak akan mundur. Di sisi lain kubu Demokrat bergeming. Deadlock. Buntu. Seminggu terakhir berlalu tanpa negosiasi apapun. 

Dampak shutdown pun kian menyulitkan warga AS. Sektor penerbangan kena dampaknya. 

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, salah satu bandara tersibuk di AS, mengingatkan calon penumpang untuk menyediakan waktu tiga jam untuk pemeriksaan keamanan.

Penyebabnya, kebanyakan staf badan keamanan transportasi AS atau Transportation Security Administration, yang harus bekerja tanpa dibayar selama shutdown, memilih tak datang ke tempat kerja.

Seperti dikutip dari Business Insider, karena antrean yang panjang, banyak penumpang ketinggalan pesawat.

Sementara itu, kekacauan terjadi di penjara federal dengan keamanan tingkat tinggi di Manhattan, negara bagian New York.

Sejumlah tahanan mogok makan sejak Senin 14 Januari 2019, setelah jadwal kunjungan keluarga dibatalkan pekan lalu dengan alasan kekurangan staf. Penjara dengan nama resmi Metropolitan Correctional Center (MCC) adalah salah satu pusat penahanan terpenting dalam sistem penjara federal AS, yang menampung sekitar 800 tahanan, demikian dikutip dari New York Times pada Selasa (15/1/2019).

Sejumlah tahanan teroris, penjahat kerah putih, dan bahkan raja narkoba asal Meksiko, El Chapo pernah jadi penghuninya.

Di sisi lain, keluarga sipir penjara pun merana akibat shutdown. “Aku harus mencemaskan bahan bakar mobil, resep obat yang harus ditebus,” kata Carol Hall, seperti dikutip dari situs wctv.tv. “Aku juga harus mengkhawatirkan pasta gigi, tisu toilet, makanan, barang-barang kebutuhan harian.”

Hall mengaku, alasan ia berbagi kisah adalah agar orang-orang memahami bahwa shutdown tak hanya memengaruhi para pegawai federal, tapi juga keluarga mereka.

Warga sipil pun ikut kena getahnya. Terutama mereka yang tak mampu secara finansial. Misalnya, penutupan pemerintahan membuat 38 juta warga Amerika tak bisa mendapatkan kupon makan.

Sektor bisnis ikut terpukul. CEO Delta Air Lines, Ed Bastian mengaku, shutdown akan mengurangi pendapatan maskapainya sekitar US$ 25 juta bulan ini.

Sejumlah pemangku kepentingan di AS, yang ada di Washington DC hingga Wall Street membayangkan skenario mengerikan jika penutupan sebagian pemerintah AS — yang sudah memecahkan rekor terlama sepanjang sejarah — akan berlangsung hingga musim semi atau bahkan lebih lama lagi.

Di luar dampak langsungnya terhadap bisnis, para ekonom mengatakan, shutdown mengancam mengguncang kepercayaan konsumen dan mengurangi penjualan ritel, terutama karena pekerja dan kontraktor federal yang tidak dibayar berhenti mengeluarkan uang untuk kendaraan, rumah, hingga hiburan. Banyak sektor usaha bakal terpukul.

Hambat Penegakan Hukum

Petugas imigrasi AS melakukan razia imigan gelap ke 100 toko 7-Eleven (AP)

Shutdown yang telah berlangsung selama 25 hari terbukti menghambat upaya penegakan hukum di seluruh pemerintah federal. Juga menghentikan inspeksi pembangkit listrik dan sumur minyak, memperlambat penyelidikan kasus penipuan keuangan dan audit pajak, menghambat investigasi kecelakaan pesawat dan bahkan menunda penyelidikan dalam kasus privasi Facebook.

Seperti dikutip dari Politico, pelatihan bagi para jaksa yang menangani kasus pornografi anak dan penjualan narkoba online terpaksa dihentikan.

Departemen Kehakiman juga merumahkan sebagian besar hakim administratifnya, yang bertugas menegakkan hukum imigrasi. Dan, Komisi Komunikasi Federal tidak bisa menanggapi keluhan konsumen, misalnya tentang robocall.

Para penegak hukum yang seharusnya menyelidiki kasus polusi, bahaya keselamatan, dan ancaman lainnya duduk di rumah alih-alih menangani kasus yang mengancam orang banyak.

Aksi Simpati

Di sisi lain, shutdown memicu aksi solidaritas. Sebuah kelompok bantuan bencana yang didirikan oleh koki selebritas José Andrés menyatakan akan menawarkan makanan gratis kepada para pegawai pemerintah di Washington DC.

Sebelumnya, petugas pengawas aviasi dan lalu lintas udara (air-traffic controller) di Kanada mengirim ratusan boks piza ke rekan mereka di Amerika Serikat (AS), yang tetap bekerja di tengah kondisi penutupan sementara pemerintah federal. 

Lebih dari 70 anggota Kongres Amerika Serikat juga menolak menerima gaji atau menyumbangkannya ke badan amal untuk membantu pekerja federal yang tidak menerima gaji.

Sembilan dari 15 kementerian tingkat kabinet tidak mendapat pendanaan selama government shutdown, mengakibatkan pegawainya tidak menerima upah.

Tetapi, gerakan amal (dan secara politis cerdas) itu tampaknya belum menyebar ke pejabat Gedung Putih atau anggota kabinet Trump.

Situs Quartz menghubungi lembaga kementerian dan badan di kabinet Trump, serta kantor wakil presiden dan kantor pers Gedung Putih dalam beberapa hari terakhir, untuk menanyakan apakah pejabat Trump, wakil presiden atau presiden sendiri membuat sumbangan amal selama shutdown.

Sejauh ini, tidak ada satu pun dari total 20 lembaga yang dihubungi oleh Quartz mengikuti jejak langkah anggota Kongres AS yang menyumbangkan gajinya.

Anggota kabinet pemerintahan Presiden Donald Trump adalah salah satu yang terkaya dalam sejarah Amerika Serikat. Mulai dari Menteri Keuangan Steven Mnuchin yang punya usaha produksi film di Hollywood; Menteri Pendidikan Betsy DeVos yang adalah miliarder (dalam dolar AS); hingga penasihat kepresidenan Ivanka Trump dan Jared Kushner, anak dan menantu Trump yang masing-masing mengelola bisnis sendiri.

Kabinet Trump punya sejarah memberikan gaji mereka untuk kepentingan donasi, dengan DeVos pernah mendonasikannya ke sebuah penggalangan amal dan sang presiden sendiri berjanji untuk memberikan seluruh upahnya senilai US$ 400.000 per tahun (Rp 5,6 miliar) ke badan amal.

Tapi, kantor pers Gedung Putih tidak segera menanggapi pertanyaan tentang sumbangan lebih lanjut yang mungkin Trump atau DeVos berikan kepada pekerja federal selama government shutdown.

Wakil Presiden Mike Pence menghasilkan US$ 230.700 per tahun. Dan kantornya juga tidak merespons selama beberapa hari tentang apakah dia menolak menerima gaji atau menyumbangkan gaji ke badan amal selama shutdown.

3 dari 3 halaman

Ego Donald Trump?

Donald Trump sedang bertaruh. Di satu sisi, ia sedang berupaya memenuhi janji kampanyenya untuk membangun tembok perbatasan yang tak bisa ditembus. Di sisi lain, ia akan kena dampaknya. 

Ketika shutdown justru bikin masalah dan bikin banyak orang susah, ia pun dipersalahkan. 

Washington Post-ABC News menggelar jajak pendapat terhadap 788 responden warga AS yang dilakukan pada 8 – 11 Januari 2019, dengan margin of error 4,5 persen.

Survei itu mengawali jajak dengan mengajukan pertanyan inti: “Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab atas situasi ini?”

Hasilnya, 53 persen orang AS mengatakan kepada jajak pendapat bahwa mereka menyalahkan Presiden Trump dan fraksi Partai Republik di Kongres AS, demikian seperti dikutip dari USA Today, Senin (14/1/2019).

Level penerimaan bersih (net approval rating) Donald Trump pun melorot dari  -10 poin menjadi -14 poin, demikian dikutip dari CNN pada Selasa 15 Januari 2015.

Apakah Donald Trump layak dipersalahkan?

Mengomentari penutupan pemerintahan di AS, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah mengatakan bahwa “drama” di Negeri Paman Sam tersebut tak lain dan tak bukan disebabkan oleh ‘ego’ Presiden Donald Trump.

“Egonya besar sekali kelihatan sejak awal ia berkuasa,” jelas Rezasyah.”Saya melihat ini seperti menonton episode The Apprentice, dengan Trump mengambil keputusan dengan cepat dan keras namun tak melihat dampak buruknya bagi dalam negeri sendiri.”

(Government shutdown) ini sudah mendapat banyak keluhan dari aparatur di dalam negeri dan kedutaan besar AS di luar negeri. Meski layanan visa buka, pegawai kedutaan yang notabenenya karyawan Kementerian Luar Negeri AS ikut terdampak shutwdown karena lembaga pusat mereka kena. Ini mempersulit hal-hal seperti keimigrasian, antrean panjang, aturan jam kerja semakin tidak menentu.”

Menurut dia, sudah terlalu banyak keruwetan yang dibuat oleh Trump lewat shutdown. “Dan Donald Trump, memasuki shutdown hari ke-25 tidak menunjukkan akan mengalah. Sikap ia yang seperti ini menunjukkan bahwa dirinya bukan negarawan, tapi politikus yang terbiasa menang-kalah atas usulannya,” jelas Rezasyah.

Trump telah berulang kali berjanji untuk menolak negosiasi rancangan undang-undang yang awalnya didukung oleh kedua belah pihak untuk membuka kembali pemerintah, tanpa dana untuk temboknya, The Guardian melaporkan.

House of Representatives fraksi Partai Demokrat berencana untuk memperkenalkan paket RUU untuk membuka kembali pemerintah.

Fox News melaporkan, sudah ada pertemuan di Gedung Putih pada Rabu 2 Januari 2019 lalu antara Trump dan dua pemimpin teratas dari setiap partai dari masing-masing kamar (House of Representative dan Senat) untuk membahas negosiasi paket RUU itu dan kebuntuan terkait government shutdown.

Rencana anggota DPR fraksi Demokrat mencakup satu RUU untuk mendanai Kementerian Keamanan Dalam Negeri sesuai anggaran normal hingga 8 Februari –dengan sekitar US$ 1,3 miliar dialokasikan untuk keamanan perbatasan. Tapi, paket itu belum termasuk uang senilai US$ 5 miliar untuk membangun tembok yang diinginkan presiden di perbatasan AS-Meksiko.

Juru bicara pemimpin fraksi Republik di Senat AS, Mitch McConnell telah menjelaskan bahwa Senat tidak akan menyetujui RUU itu jika Presiden Donald Trump tidak mendukungnya. Namun, McConnell sendiri masih bungkam terhadap situasi shutdown –atau dinilai berlindung untuk menghindari sorotan yang selama ini menyasar kepada sang Presiden.

“Trump tidak berpikir tentang sustainibility atau keberhasilannya bertahan dalam memerintah. Perspektifnya winner takes all. Kalau aku kalah, semua harus kalah,” kata Rezasyah.

“Jika ia terus melanjutkan sikapnya yang seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap Trump bisa semakin menyusut,” lanjut dosen Universitas Padjajaran itu.

Sementara itu, Presiden Donald Trump juga telah memutar otak untuk mencari sumber pendanaan lain agar temboknya tetap dibangun, yakni “dengan Meksiko yang membayarnya.”

Trump mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengejar paket kesepakatan perdagangan baru dengan Meksiko, sebagai cara tidak langsung agar Negeri Aztec membiayai pembangunan tembok di perbatasan –suatu opsi yang memungkinkan menurut analis, terlepas apakah Mexico City akan menyetujuinya atau tidak.

“Trump juga memaksakan agar tembok itu turut dibayar oleh Meksiko … tapi itu adalah sebuah penghinaan terhadap Meksiko. Keputusan seperti ini bukan sesuatu hal yang dilakukan secara sepihak seperti Trump saat ini, namun, lebih melalui sharing. Tapi Trump tidak melakukan hal itu,” jelas Teuku Rezasyah.

“Dan beberapa lembaga pemerintahan AS memandang ada yang tidak konstitusional dari pembangunan tembok itu di perbatasan, dan oleh karenanya Partai Demokrat mungkin menolak menyetujui pembiayaan.

“Kemudian Trump terus memaksakan hal tersebut menunjukkan egonya yang semakin besar.

“Kita tinggal tunggu saja siapa yang akan menggerakkannya atau menginisiatifkan impeachment ini, apakah Kongres atau penegak hukum lewat penyelidikan soal Rusia.”

Namun, Rezasyah menampik jika shutdown ini akan menjadi instabilitas besar bagi sistem demokrasi di AS.

“Mereka sudah berdemokrasi sejak lama, sudah stabil dan matang. Sekarang, hanya jangan sampai Trump mencegah agar kepemimpinannya justru goyah akibat egonya sendiri seperti shutdown atau mendadak terjadi masalah lain yang tak terduga selama penutupan pemerintahan.”

Namun, jika shutdown terus terjadi, menurut Teuku Rezasyah, approval rating Trump mungkin akan turun. Dan, dengan semakin dekatnya Pilpres AS 2020, Trump mungkin tidak akan dipilih kembali oleh internal Republik untuk mewakili mereka dalam pencalonan presiden AS periode 2020 – 2024.

“Partai Republik juga terlihat agak pasif dalam shutdown ini ya. Dengan penutupan yang terus berlarut, mungkin akan ada kemungkinan bahwa Republik akan mengharapkan Trump mengendurkan egonya.”

The Guardian, pada 13 Januari 2019 melaporkan bahwa beberapa anggota Partai Republik yang berhaluan moderat tampaknya mulai goyah dengan shutdown yang berlarut-larut –sesuatu hal yang kemudian ditanggapi sinis oleh politisi Partai Demokrat di Senat AS.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Senator AS fraksi Partai Demokrat dari Negara Bagian Connecticut, Chris Murphy mengatakan “ini sudah menjadi penutupan paling bodoh yang pernah ada”.

“Satu-satunya alasan shutdown adalah karena Presiden Trump menginginkannya seperti itu,” katanya. 

Sementara itu, menurut S&P Global Ratings, shutdown telah membebani ekonomi AS senilai US$ 3,6 miliar. Dan jika shutdown terus berlangsung untuk dua pekan lagi, nominal itu akan melampaui total anggaran yang diajukan Trump untuk membangun temboknya di perbatasan yakni sebesar US$ 5 miliar.


Hasil yang Dipetik dari Pilpres AS

Donald Trump berpidato di hadapan para pendukungnya di New York Hilton Midtown, New York, AS (9/11). Trump langsung menyampaikan pidato kemenangannya setelah meraih kemenangan di electoral vote pada Pilpres AS. (PHOTO / Timothy A. CLARY)

Sementara itu, pengamat Amerika Serikat dari Universitas Indonesia Suzie Sudarman mengatakan bahwa shutdown yang terjadi di AS saat ini merupakan “hasil yang dipetik dari Pilpres AS 2016”.

“Ini adalah contoh di mana ideologi AS diwujudkan, mereka yang memilih Trump maka mereka pula-lah yang merasakan kebijakannya yang in-sensitif kepada warganya sendiri,” nilai Suzie menggarisbawahi shutdown yang menyebabkan 800.000 pegawai federal AS tidak digaji atau terpaksa dirumahkan.

“Trump adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk mewujudkan apa yang ia inginkan. Sulit diprediksi ke depannya akan seperti apa melihat rekam jejaknya selama ini. Tapi egonya yang besar mungkin akan membuatnya terus melanjutkan shutdown dengan mengabaikan para pekerja federal yang mungkin tidak menerima gaji.”

Menurut Suzie, ini adalah kali pertama di mana selama shutdown, baik pemerintah eksekutif dan legislatif tidak bernegosiasi secara signifikan untuk menyelesaikan penutupan pemerintahan.

“Pada shutdown era Obama, baik Gedung Putih dan Kongres saling bertemu untuk menemukan jalan tengah agar mencapai kompromi,” jelas Suzie, mereferensi penutupan pada 1-17 Oktober 2013 disebabkan ketika House of Representatives (lower-chamber Kongres) dari fraksi Partai Republik menawarkan resolusi berkelanjutan yang bertujuan menunda atau menggunduli Undang-Undang Perawatan Terjangkau, yang dikenal sebagai Obamacare.

“Tapi pada era Trump, negosiasi dan kompromi seperti itu tidak ada, dengan masing-masing kukuh dengan keinginannya. Terutama Donald Trump dengan pembangunan temboknya.”

Mantan Kades Ditangkap Saat Makan di Rumah Istri Kedua

Liputan6.com, Pekanbaru- Munif, bekas Kepala Desa Citra Damai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau tak berkutik saat dijemput oleh anggota satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Meranti. Munif merupakan tersangka kasus korupsi dana desa.

Hampir dua tahun Munif menjadi buronan polisi. Munif ditangkap di Jalan DC Manoppo, Kelurahan Pebundayan, Kota Mobagu, Sulawesi Utara, pada 28 November 2018. Sejak kabur dari Kepulauan Meranti, dia hidup bersama istri keduanya yang memiliki usaha warung makan.

“Anggota menangkapnya ketika makan setelah diintai beberapa hari,” Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek, Selasa (15/1/2019).

La Ode melanjutkan, saat ini pihaknya melimpahkan berkas perkara korupsi Munif ke kejaksaan negeri setempat. Menurut dia, berkas tersebut sudah lengkap atau P 21.

Dalam kasus dugaan korupsi dana desa, penyidik juga menetapkan bendahara desa berinisial W sebagai tersangka.

La Ode menerangkan, Desa Citra Damai pada Tahun 2016 memiliki dana desa Rp 1 miliar yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan CSR.

Berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, kedua tersangka diduga telah merugikan negara Rp 279 juta. Dana ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Munif diduga kuat membawa kabur dana desa ke rumah istri keduanya.

“Dalam kasus ini tersangka lainnya inisial W, keduanya diduga bersama-sama menyalahkan gunakan wewenang,” kata dia.

La Ode menyebut, atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Saat ini, jaksa tengah menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman penjara paling lama 20 tahun penjara,” tegas La Ode.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Pengedar Ganja 103 Kg, Divonis Hukuman Mati

Liputan6.com, Tangerang Gunawan alias Batak (53) terdakwa penerima daun kering ganja asal Aceh seberat 103 kilogram, divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (15/1/2019).

Gunawan tertangkap basah telah menerima ganja seberat 103 kilogram dari Aceh yang dikirim melalui agen pengiriman barang.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Sobrani Binzar mengatakan, hal tersebut sesuai dengan tuntutan yang ditimpakan kepada Gunawan pada sidang tuntutan.

“Telah diputus vonis atas nama batak dengan pidana mati. Yang mana sebelumnya dituntut dengan pidana mati kemudian dengan adanya pleidoi, kemudian hari ini putusan oleh Majelis Hakim,” jelas Sobrani di PN Tangerang.

Namun, dalam vonis yang dijatuhkan tersebut, terdakwa Gunawan alias Batak belum inkrah dan mengajukan banding melalui kuasa hukumnya.

Dikesempatan yang sama, kuasa hukum Gunawan Abel Marbun mengatakan dirinya merasa keberatan atas vonis majelis hakim karena tak sesuai fakta di lapangan.

“Langkah-langkah hukum kita adalah banding, karena fakta-fakta dipersidangan dan majelis hakim selalu mengesampingkan fakta-fakta di lapangan,” terang Abel.

Dimana, kata Abel, Gunawan dikenakan pasal 114 ayat 2 juncto 132 ayat 1 Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Padahal menurut Abel, fakta di lapangan, Gunawan hanya menerima dan menyimpan 103 kilogram ganja dari Aceh.

“Dalam pasal 114 ayat 2 dimana itu unsurnya sudah jelas menawar untuk dijual. Kalau memang dia menawar untuk dijual, siapa pembeli dan diserahkan kepada siapa?” kata Abel.

2 dari 3 halaman

Residivis

Namun, dia juga mengatakan tidak ada fakta untuk meringankan hukuman Abel selaku penerima barang haram tersebut. Sebab, diketahui Batak alias Gunawan merupakan residivis pada kasus serupa yang telah divonis empat tahun masa kurungan pada tahun 2012 silam.

“Tidak ada yang meringankan karena dia kan residivis jelas di situ unsurnya. Kalau residivis itu kan perkara pertama dan hanya empat tahun jelas,” terang Abel.

Sebelumnya, terungkapnya kasus penyeludupan itu, bermula dari pengiriman paket mencurigakan melalui kantor pos dari Aceh menuju Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pada Juli 2018.

Saat di tempat terdakwa yang beralamat di jalan Menjangan, kelurahan Pondok Ranji Ciputat, Tangerang Selatan, petugas dari Badan narkotika Nasional RI menciduk pelaku, berikut barang bukti 104 kardus berisi ganja.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Habis Maaf Kill The DJ untuk Pro-Prabowo Pengunggah Lagu

JakartaRapper Marzuki Mohamad atau dikenal dengan nama Kill The DJ awalnya membuka pintu maaf saat lagu ‘Jogja Istimewa’ diubah liriknya menjadi dukungan ke capres Prabowo Subianto. Ketika maaf tak kunjung datang, jalur hukum menjadi pilihannya.

Marzuki awalnya mengemukakan protesnya lewat media sosial. Dia tidak terima lagu ‘Jogja Istimewa‘ diubah liriknya untuk komersial maupun kampanye.

“Maling laguuuu bangs*t !!! Yang gak terima bukan cuma saya sebagai pemilik hak cipta, orang Jogja juga gak akan terima lagu ini dipakai buat kampanye Pilpres !!!” tulis Marzuki di Twitter, Senin (14/1/2019).

Video yang diprotes Marzuki diunggah oleh akun Twitter dan Instagram @CakKhum. Dalam video itu, tampak ibu-ibu menyanyikan lagu ‘Jogja Istimewa’ dengan lirik yang diubah menjadi dukungan ke Prabowo. Berikut liriknya:

Jogja Jogja Jogja Istimewa
Prabowo Sandi Pilihan Kita
Jogja Jogja Jogja Istimewa
Adil dan Makmur Tujuan Kita

Padahal, lirik asli lagu tersebut adalah sebagai berikut:

Jogja Jogja Tetap Istimewa
Istimewa Negrinya, Istimewa Orangnya
Jogja Jogja Tetap Istimewa
Jogja Istimewa untuk Indonesia

Marzuki mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Ketika juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, menyarankan emak-emak di Yogyakarta yang menyanyikan lagu tersebut untuk minta maaf, Marzuki sempat menantinya.

“Aku tunggu hingga siang ini,” cuitnya memberi batas waktu.

Hingga akhirnya Selasa (15/1/2019) siang berlalu, tidak ada permintaan maaf kepada Marzuki. “Belum ada permintaan maaf resmi. Waktu habis,” tulisnya pada pukul 14.25 WIB.

Marzuki akhirnya mendatangi Polda DIY. Dia melaporkan dua akun media sosial dengan sangkaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Melaporkan pemilik dua akun media sosial, Twitter dan Instagram, atas nama yang sama, atas nama CakKhum,” kata kuasa hukum Marzuki, Hilarius Ngaji Mero, di Mapolda DIY, Jalan Pajajaran Ringroad Utara, Sleman.
(imk/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pengertian Hukum Adalah dan Jenis-jenisnya yang Harus Dipelajari Biar Tak Salah Kaprah

Liputan6.com, Jakarta Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sebagai bentuk penegasan yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan Negara Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Sudah di jelaskan dalam Pancasila yang kelima berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Pernyataan ini berhubungan langsung dengan norma hukum yang menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun apakah hukum itu? Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, penjelasan mengenai pengertian hukum dan jenis-jenisnya, Selasa (15/1/2019).

2 dari 5 halaman

Hukum Adalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjeleskan Hukum adalah hu·kum/ peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Sementara menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi.

Norma hukum adalah salah satu norma yang berdasar pada peraturan pemerintah setempat. Sanksi yang bisa ditimbulkan dari pelanggaran norma ini bersifat tegas, mengikat dan memaksa. Bisa disimpulkan kalau hukum adalah kumpulan norma dan sanksi untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi semua masyarakat. Bisa dibayangin kalau Indonesia nggak punya hukum yang mengikat warga negaranya, bakalan hancur negara ini.

3 dari 5 halaman

Pelanggaran Hukum

Sering kamu lihat di TV ada kasus pembunuhan, penculikan, perampokan dan yang lainnya. Perilaku itu termasuk hal yang melanggar hukum di Indonesia. Kegiatan-kegiatan itu sering kita sebut dengan nama pelanggaran hukum. Hukum adalah sesuatu yang harus dipatuhi namun saat ini, hampir setiap hari kita mendapat kabar, atau bahkan melihat sendiri pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan nggak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat.

4 dari 5 halaman

Sanksi hukum bagi yang melanggar

Sanksi yang ditimbulkan dari norma hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas suatu hukum adalah sudah ada sanksi dari aturan yang dilanggar yang dibuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 10 KUHP, ada 2 hukuman yaitu hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman yang sudah diputuskan dalam persidangan mulai dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara.

Nyata hukum adalah aturan yang sudah ditetapkan untuk si pelaku ditetapkan jumlahnya. Dalam pasal 338 KUHP, disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sanksi hukum diberikan oleh lembaga-lembaga peradilan yang berwenang, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat yang ada di sekitar si pelaku.

5 dari 5 halaman

Jenis jenis hukum di Indonesia

1. Hukum publik

Hukum Publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat peraturan hukum atau yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya dan warga negararanya seperti hukum pidana.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Fungsi hukum pidana umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, meyelenggarakan tahta pada masyarakat.

2. Hukum Privat

Hukum Privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata.

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri jadi mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri.


Reporter: Heri Setiawan

Lagi Panas, Pembahasan Freeport di DPR Malah ‘Digantung’

Jakarta – Rapat dengar pendapat (RDP) soal divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) di Komisi VII DPR memanas. Pembahasan cukup panjang mengenai alasan pemerintah memilih untuk mengakuisisi saham PTFI tidak menunggu kontrak karya (KK) habis di tahun 2021.

Topik tersebut mulanya dilontarkan oleh Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian saat mendapat kesempatan melakukan pendalaman.

“Ini memang menjadi pertanyaan publik, bisa menjelaskan kenapa dipaksakan tidak menunggu 2021,” kata Ramson di Komisi VII Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatot Ariyono pun menjawab. Dia menerangkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan, KK yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak.

Sementara, dalam Pasal 31 KK Tahun 1991, memiliki jangka waktu 30 tahun dan perusahaan akan diberikan untuk memohon 2 kali perpanjangan masing-masing 10 tahun berturut-turut dengan syarat disetujui pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan yang tidak wajar.

“Kontrak 1991 memiliki jangka waktu 30 tahun dan perusahaan akan diberikan hak memohon 2 kali perpanjangan masing-masing 10 tahun berturut-turut dengan syarat disetujui pemerintah, pemerintah tidak akan menahan atau menunda secara tidak wajar,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir kemudian memotong penjelasan Bambang Gatot.

“Pemerintah kan juga bisa menolak? Kenapa tidak menolak?” tanya Nasir.

Bambang Gatot kemudian menerangkan, pemerintah memang bisa menolak. Namun, itu berpotensi menimbulkan perselisihan yang bisa dibawa ke arbitrase.

Penjelasan Bambang Gatot kembali dikritik oleh Nasir. Nasir kemudian mempertanyakan keberpihakan Bambang Gatot.

“Bapak di pihak pemerintah atau swasta? Kan saya bilang bahwa akhir 2021 kalau menolak perpanjangan kan selesai. Kepentingan apa yang didorong ini untuk proses sekarang ini. Padahal dia 2021, seharusnya memasukkan Inalum untuk pengambilalihan Freeport tersebut seperti yang dilakukan Blok Rokan,” kata Nasir dengan nada tinggi.

“Kenapa tidak dilakukan di Freeport apa masalahnya, kepentingan apa untuk mengambil langkah, harus bisa diambilalih Indonesia dan menjadi saham 100% milik Republik Indonesia, Apakah kepentingan bisnis saja, ini segelintir yang mementingkan kepentingannya,” paparnya.

Bambang kembali menjelaskan, dalam arbitrase pemerintah bisa menang, bisa kalah. Tapi, operasional tambang tidak bisa berhenti karena arbitrase. Sebab, berhentinya produksi akan menimbulkan risiko yang lebih besar.

“Kami sampaikan contoh kita ada arbitrase IMFA itu adalah permasalahan IUP yang diterbitkan Bupati Barito Timur, di arbitrase oleh investor Singapura berbadan hukum India, 2 tahun belum putus, kita dituntut US$ 570 juta. Sampai sekarang belum putus,” ungkap Bambang.

“Kalau terlalu lama dampak teknis akan terjadi, kerusakan terowongan infrastruktur, rembesan air tanah dan lumpur, potensi kehilangan 30% cadangan Grasberg, ini teknis pertambangan tidak bisa dihentikan,” sambungnya.

Pembicaraan mengenai hal tersebut berhenti karena memasuki waktu maghrib, sehingga rapat diskors. Setelah skors dibuka, Nasir yang merupakan pemimpin rapat meminta peserta untuk menunda pembahasan hingga pekan depan.

“Baik, karena permohonan mitra melakukan persiapan bahan seminggu kita setujui. Maka persetujuan teman-teman rapat saya tunda seminggu,” tutup Nasir.

(fdl/fdl)

Baliho Caleg Dicoret ‘PKI’, PSI Duga Pelaku Kader Partai Lain

Jakarta – Baliho caleg PSI di Tulungagung, Cornella dirusak dengan disemprot cat bertuliskan ‘PKI’. PSI mengutuk aksi vandalisme itu.

“Aksi itu tidak bisa dibenarkan. Itu hanya mencerminkan kekerdilan pikiran pelaku. Mereka tidak senang dengan kehadiran PSI tapi melampiaskan dengan cara-cara tidak beradab,” kata Wasekjen PSI Satia Chandra Wiguna dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/1/2019).

Cornella merupakan caleg DPRD Tingkat II PSI Dapil 1 Tulungagung. Hingga saat ini belum diketahui siapa pihak yang melakukan pengerusakan baliho tersebut.


Chandra menduga pelaku perusakan baliho Cornella merupakan kader dari partai lain. Ia menyebut, perbedaan politik merupakan hal biasa dalam demokrasi, namun merusak baliho menurutnya tidak seharusnya dilakukan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan PSI.

“Mungkin mereka merasa terancam dengan kehadiran PSI. Tren elektibilitas PSI memang terus positif. Terakhir temuan survei Y-Publica menyatakan elektabilitas PSI sudah 2,9%,” sebut Chandra.

Meski ada aksi vandalisme terhadap pihaknya, PSI mengaku tidak akan patah arang. Chandra menyebut PSI menjadikan kasus perusakan ini sebagai motivasi dan berharap pihak berwenang segara mengurutnya.

“Justru kami makin termotivasi untuk terus berjuang merebut hati rakyat,” tuturnya.

“Kami berharap pihak-pihak terkait segera mengusut perusakan itu. Temukan pelakunya dan beri sanksi,” imbuh Chandra.

Sebelumnya diberitakan, aksi vandalisme mewarnai musim kampanye Pemilu 2019 di Tulungagung. Sejumlah baliho caleg PSI, Cornella, dirusak dengan dicoreti tulisan ‘PKI’.

Dari pantauan detikcom, perusakan itu terlihat di dua lokasi yakni Kelurahan Bago serta Desa Plosokandang. Tulisan PKI dari cat semprot berwarna hitam menutupi foto caleg perempuan tersebut. Bawaslu Tulungagung mengaku telah mengetahui adanya perusakan itu.

“Kami masih menunggu laporan dari caleg yang bersangkutan. Karena dalam Undang-undang Pemilu itu kewenangan Bawaslu itu sangat terbatas, setiap kasus terkait pemilu harus memenuhi dua unsur untuk bisa dilanjutkan,” kata Ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun, Senin (14/1).
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jadi Sentra Produksi, Masyarakat Jatim Diminta Kawal RUU Pertembakauan

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat diminta ikut mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan. Ini terutama ditujukan kepada masyarakat produsen utama tembakau nasional di Jawa Timur. 

Ini diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang mengatakan jika Jawa Timur punya kepentingan atas RUU Pertembakauan karena memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi tembakau nasional.

Sejumlah daerah di Jatim seperti Madura, Probolinggo, Pasuruan, Jember dan Banyuwangi merupakan penghasil tembakau. “Itu semua sudah meliputi 47 persen produksi tembakau nasional,” kata dia, Selasa (15/1/2019).

Inisiator RUU Pertembakauan itu menjelaskan, sebagian besar masyarakat di wilayah Probolinggo-Pasuruan berprofesi sebagai petani. Banyak petani di Probolinggo yang menekuni produksi tembakau.

Dia pun komitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan petani tembakau. Apalagi, petani tembakau sudah terbukti memiliki kontribusi besar bagi penerimaan negara.

“Sumbangan tembakau untuk penerimaan negara dalam bentuk cukai itu Rp 150 triliun, ditambah pajak sekitar Rp 200 triliun. Ini artinya lebih dari Rp 300 triliun untuk negara,” ujar dia.

Adapun dikatakan, saat ini penerimaan negara dari cukai dan pajak rokok dialokasikan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, gaji guru, tentara, perawat, dokter. Namun, sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tembakau sebagai komoditas.

Misbakhun mengatakan, tembakau sebagai hasil produk pertanian agrikultura juga berpotensi mengalami jatuh harga. Karena itu, harus ada upaya menjaga tembakau sebagai komoditas.

Untuk itu pula Misbakhun akan mengusulkan agar dalam RUU Pertembakauan juga mengamanatkan pembentukan tim penentu harga. Pihak yang duduk dalam tim itu adalah unsur pemda, asosiasi petani tembakau dan pabrikan atau pengusaha rokok.

“Nanti akan dicarikan mekanisme penetapan harga tembakau sehingga stabil. Sering kali para tengkulak memesan tembakau terlebih dahulu tembakau sebelum dipanen sehungga harganya di tingkat petani jatuh,” katanya.

2 dari 2 halaman

Nasib Petani

Dia  mengharapkan jika kelak UU Pertembakauan berlaku maka akan bisa memberikan titik cerah bagi nasib petani. Sebab, melalui UU itu pula akan ada pengaturan tentang bagaimana petani bisa mendapatkan akses terhadap bibit dan sarana alat dan ketersediaan pengairan yang baik.

Dalam RUU Pertembakauan, katanya, juga akan ada klausul yang mewajibkan pemerintah melakukan penelitian agar tembakau bisa diolah menjadi produk selain rokok.

“Inilah salah satu UU yang diusulkan, termasuk di dalamnya adalah pabrikan lokal harus menyerap tembakau nasional sebesar 80 persen,” kata Misbakhun.

Mengenal Kill The DJ, Si Pemilik Asli Lagu Jogja Istimewa

Liputan6.com, Jakarta Sekumpulan ibu-ibu bernyanyi lagu Jogja Istimewa karya Marzuki Mohammad atau akrab disapa Kill The DJ. Namun, mereka menggubah liriknya menjadi dukungan untuk pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi.

Tampak dalam video berurasi 39 detik yang diunggah akun Twitter @CakKHUM pada 10 Januari 2019 lalu, sejumlah ibu-ibu bersama-sama bernyanyi.



Jogja Jogja..Jogja Istimewa

Prabowo-Sandi Pilihan Kita

Jogja Jogja..Jogja Istimewa

Adil dan Makmur Tujuan Kita

(Emak-emak Jogja)



Ulah menggubah lirik lagu tersebut pun langsung membuat Kill The DJ meradang. Rapper asal Yogyakarta itu pun berencana melaporkan timses Prabowo- Sandiaga Uno ke Polda DIY, Selasa (15/1).

Pelaporan ini terkait penggunaan lagu berjudul Jogja Istimewa untuk kampanye pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno oleh Emak-emak di Yogyakarta. Personel Jogja Hiphop Foundation ini akan melaporkan timses karena memakai karyanya tanpa izin. Terlebih lagi lagu itu diubah liriknya menjadi pro Prabowo-Sandiaga Uno.

2 dari 6 halaman

Kill The DJ tak izinkan lagu ciptaannya dipakai untuk kampanye pilpres

Tak sepakat karya ciptanya dipakai dan diubah tanpa pemberitahuan, Marzuki langsung meluapkan kekesalan di akun media sosialnya.

Lewat akun Instagram miliknya, Marzuki memberikan penjelasan secara rinci kenapa dia marah lagu Jogja Istimewa digubah menjadi bernada seruan dukungan politik.

“Karena video ini sudah viral dan banyak yang salah persepsi kepada saya, selaku pencipta lagu Jogja Istimewa yang dinyanyikan bersama @javahiphop – maka dengan ini saya perlu melakukan klarifikasi:

Bahwa saya tidak akan pernah memberikan ijin kepada siapa pun lagu Jogja Istimewa tersebut digunakan untuk kampanye pilpres, baik itu pasangan nomer urut 01 maupun 02. Bagi saya, @javahiphop, dan sebagian besar warga Yogyakarta, pasti tahu sejarah dan kebanggaan pada lagu tersebut, itu kenapa saya tidak akan pernah mengganti liriknya untuk tujuan lain, baik komersil apalagi kampanye politik. Meskipun saya pendukung @ jokowi saya tidak akan pernah mengkhianati nilai lagu tersebut dengan mengubah liriknya.

Siapa pun Anda yang mengubah lagu tersebut, membuat videonya, dan ikut menyebarkanya, Anda telah melanggar undang-undang dan saya bisa membawanya ke ranah hukum.

Terakhir saya berpesan, apapun pilihan Anda, 01, 02, Golput, tolong warisi bangsa ini dengan etika yang benar, menjiplak lagu orang lain jelas tidak beretika dan melanggar hukum, plus, jangan warisi generasi mendatang dengan fitnah dan sampah kebencian.”

3 dari 6 halaman

Kubu Prabowo imbau relawan untuk minta maaf

Menyusul aksi pengubahan lirik lagu ‘Jogja Istimewa’ karya Marzuki Mohammad atau akrab disapa Kill The DJ untuk kepentingan kampanye Prabowo-Sandi. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade meminta para pendukung meminta maaf kepada Marzuki. 

“Ya sudah kalau memang yang punya lagu komplain karena dinyanyiin emak-emak, sudah minta maaf dan sudah tidak pakai lagunya,” kata Andre saat dihubungi merdeka.com, Selasa (15/1).

Dia mengaku tidak mengetahui pihak yang mengubah lagu tersebut. Hanya saja, Andre mengimbau relawan atau pendukung lebih berhati-hati dalam menggunakan karya orang lain untuk mengekspresikan dukungan ke Prabowo-Sandi.

“Lebih berhati-hati lagi ke depan minta maaf, sudah jiplak lagunya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andra berharap, Kill The DJ tidak perlu melaporkan pendukung Prabowo yang telah mengubah lirik lagu miliknya. Dia meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan.

4 dari 6 halaman

Kill The DJ, sosok dibalik lagu Jogja Istimewa

“Jogja Jogja tetap istimewaIstimewa negerinya istimewa orangnyaJogja Jogja tetap istimewaJogja istimewa untuk Indonesia”

Begitulah salah satu kutipan dari lagu Jogja Istimewa yang dipopulerkan oleh Jogja Hip Hop Foundation. Lagu bergenre Hip-Hop/Rap ini sangat populer bagi masyarakat Jogja bahkan Indonesia. Liriknya yang sederhana membuat lagu ini cepat diterima oleh masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta.

Lagu Jogja Istimewa pertama dirilis pada 9 November 2009. Seketika lagu ini menjadi lagu istimewa bagi rakyat Yogyakarta. Di acara-acara besar, radio,rumah-rumah,pertokoan,desa maupun kota lagu ini telah menjadi sebuah kecintaan tersendiri bagi warga Yogyakarta.

Marzuki Mohamad merupakan sosok dibalik lagu Jogja Istimewa yang melegenda ini. Marzuki Mohamad atau yang kerap dikenal dengan nama panggung Kill the DJ merupakan seniman, rapper, dan produser musik di Yogyakarta. Kill the DJ sendiri dikenal dengan aliran hip hop Jawa yang dimilikinya.

Marzuki Mohamad lahir di Klaten, 21 Februari 1975. Orangtuanya merupakan seorang petani dan guru agama dari Prambanan. Ia tinggal di sebuah desa di utara candi Prambanan.

Pada tahun 2003 Kill the DJ mendirikan Jogja Hip-hop Foundation (JHF) yang memproyeksikan dirinya untuk mengakomodasi kru-kru hip-hop di Yogyakarta yang berbahasa Jawa. Walau namanya terdengar formal, gerak-gerik JHF sebenarnya lebih berbasiskan komunitas daripada institusi formal. Acara-acara yang diadakan didanai oleh penjualan album dan souvenir.

Lini terdepan JHF adalah tiga kru yang secara konsisten membawakan rapnya dengan bahasa Jawa. Kru-kru itu juga menggabungkan bebunyian Jawa dengan dengan hentakan musik urban. Mereka adalah Jahanam, Rotra, dan Kill the DJ, sekelompok anak-anak Jawa yang berdiri di persimpangan budaya.

Seperti dikutip Liputan6.com dari blog pribadi Kill the DJ killtheblog.com pada Selasa (15/1/2019), karya-karya Kill the DJ sendiri kebanyakan terinspirasi oleh akar kebudayaan dan tradisi Jawa yang dikemas dalam sentuhan kontemporer.

5 dari 6 halaman

Dibalik Lagu Jogja Istimewa

Lagu Jogja Istimewa terdengar seperti lagu penyemangat bagi masyarakat Yoygakarta untuk terus mencintai tradisi dan kebudayaan Yogyakarta.

Kill the DJ sang pencipta lagu Jogja Istimewa dalam blog pribadinya killtheblog.com mencoba menjelaskan secara rinci makna bait demi bait lagu Jogja Istimewa. Lirik dari lagu ini sebagian besar megambil kalimat-kalimat yang diungkapkan para tokoh bangsa seperti Soekarno Sultan HB 9, Ki Hadjar Dewantoro, RM Sosrokartono dan lain sebagainya.

Kalimat-kalimat ini digubah Kill the DJ menjadi sebuah lirik rap yang enak diperdengarkan.

“Sesungguhnya, 70% lirik dalam Jogja Istimewa mengambil kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh seperti; Soekarno, Sultan HB 9, Ki Hadjar Dewantoro, RM Sosrokartono, dll. Selebihnya adalah hasil tulisan saya sendiri, meskipun harus saya akui, bahwa saya sangat terinspirasi oleh teks-teks tradisional Jawa. Saya merubah teks-teks itu ke dalam rima agar lebih enak di-rap-kan.” Jelas Kill the DJ  seperti dikutip dari killtheblog.com.

Menurut Kill the DJ Dengan lirik semacam ini, ia hanya mencoba mengaktualisasikan sejarah, mengingatkan siapapun yang mendengar, sebagai pembela sekaligus kritik bagi warga Jogja, termasuk mengingatkan semangat dan nilai-nilai yang telah ditanamkan Kraton pada masa perjuangan kemerdekaan.

6 dari 6 halaman

Arti lirik lagu Jogja Istimewa

Berikut bedahan lirik Jogja Istimewa beserta artinya oleh Kill the DJ bait demi bait sebagaimana yang diuraikannya dalam blog pribadinya killtheblog.com :

“Holopis Kuntul Baris…”

:: Ungkapan tradisional Jawa, sebuah ajakan untuk bekerja bersama-sama

“Jogja! Jogja! Tetap IstimewaIstimewa Negrinya, Istimewa OrangnyaJogja! Jogja! Tetap IstimewaJogja Istimewa untuk Indonesia”

:: Diucapkan Soekarno untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kraton dan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan kemerdekaan

“Rungokna iki gatra saka ngayogyakartaNagari paling penak rasane koyo swargaOra peduli donya dadi nerakaNeng kene tansah edi peni lan merdika”

:: 100% saya menulisnya sendiri, teks ini juga digunakan untuk lagu Dubyouth feat. Ki Jarot Bombassu. Artinya; “dengarlah ini untaian kata dari Yogyakarta, Negeri paling nyaman seperti surga, tidak peduli dunia sudah jadi neraka, di sini kami selalu nyaman dan merdeka”

“Tanah lahirkan Tahta, Tahta untuk RakyatDimana Rajanya Bercermin di kalbu RakyatDemikianlah singgasana bermartabatBerdiri kokoh tuk mengayomi rakyat”

:: Semangat tahta Sultan HB 9 yang kemudian ditambahi oleh anaknya Sultan HB 10 dalam jumenengan (diangkat menjadi raja)

“Memayu hayuning bawana”

:: Visi Kraton Yogyakarta yang dicangangkan oleh HB I, artinya; membuat bumi menjadi indah, atau dalam Islam; Islam rahmatal lil alamin

“Saka jaman perjuangan nganthi mardhikaJogja istimewa bukan hanya daerahnyaTapi juga karena orang-orangnya”

:: Kembali merujuk ungkapan Soekarno

“Tambur wis ditabuh suling wis muniHolopis kuntul baris ayo dadi sijiBareng para prajurit lan senopatiMukti utawa mati manunggal kawula Gusti”

:: Saya tulis sendiri, namun terpengaruh oleh teks-teks macapat tradisional kraton. Artinya seperti ini; “Tambur telah ditabuh, seruling sudah berbunyi, Bersatu padu menjadi satu, Bersama prajurit dan senopati, Mulia atau mati rakyat dan raja adalah satu”

“Menyerang tanpa pasukanMenang tanpa merendahkanKesaktian tanpa ajianKekayaan tanpa kemewahan”

:: Teks aslinya seperti ini: “Nlgurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa raja brana, sekti tanpa aji” ditulis oleh RM Sosrokartono menggambarkan pribadi Sultan HB 9

“Tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi”

:: Teks dari puisi WS Rendra

“Tradisi hidup di tengah modernisasiRakyate jajah deso milang koriNyebarake seni lan budi pekerti”

:: 100% saya tulis sendiri dengan mengambil pepatah Jawa; “Jajah desa milangkori” yang artinya berkelana kemana-mana.

“Elingo sabdane Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sangaSak duwur-duwure sinau kudune dewe tetep wong JawaDiumpamakne kacang kang ora ninggal lanjaranMarang bumi sing nglahirake dewe tansah kelingan”

:: Salah satu ungkapan yang sangat saya kagumi dari Sultan HB 9: “ik ben een blijf in de allereerste plaats javaav”, dalam bahasa Indonesia Sultan HB 9 menerangkan seperti ini; “setinggi-tingginya aku belajar ilmu barat, aku adalah dan bagaimanapun jua tetap Jawa”.

“Ing ngarso sung tuladhaIng madya mangun karsaTut wuri handayaniHolopis kuntul baris ayo dadi siji”

:: Inilah konsepsi social movement Jawa yang dipopulerkan oleh bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara; “yang di depan meberi contoh, yang di tengah memberi dorongan, yang di belakang memberi semangat, jika inging mulia harus dengan usaha”

“Sepi ing pamrih rame ing nggawe”

:: Ungkapan Jawa untuk “perjuangan tak kenal pamrih, tapi bekerja secara nyata”

“Sejarah wus mbuktekakeJogja istimewa bukan hanya untuk dirinyaJogja istimewa untuk Indonesia”

:: kembali merujuk ungkapan Soekarno “sejarah sudah membuktikan”.


Reporter: Anugerah Ayu Sendari