Mayjen Purn Soenarko Jadi Tersangka Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Mayjen Purn Soenarko Jadi Tersangka Kepemilikan Senjata Api Ilegal Foto: Mayjen (Purn) Soenarko. (Dok kopassus.mil.id)

Jakarta – Menko Polhukam Wiranto menyatakan Mayjen (Purn) Soenarko sudah ditetapkan sebagai tersangka. Eks Danjen Kopassus itu menjadi tersangka atas kepemilikan senjata api ilegal.

“Mayjen Soenarko ya, itu memang sudah dipanggil, diperiksa dan sekarang sudah menjadi tersangka dan ditahan di Rutan POM Guntur dengan tuduhan memiliki dan menguasai senjata api ilegal, situasi seperti ini tidak diizinkan dan diperbolehkan,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

Soenarko ditangkap karena berpotensi mengancam keamanan nasional. Wiranto menegaskan memiliki senjata ilegal tidak diperbolehkan.

“Memang ada hukumnya, tidak mengada-ada tapi memang menjaga keamanan nasional dibutuhkan tindakan tegas seperti itu,” ujarnya.
Soal apakah senjata api ilegal itu akan dipakai untuk aksi 22 Mei, Wiranto belum memberikan konfirmasi. Ia mengatakan saat ini Soenarko masih dalam penyidikan.

“Tidak terkait apa-apa karena baru penyelidikan, tetapi menguasai senjata api berat ilegal tidak diizinkan oleh siapapun. Soal mau dipakai untuk apa itu pendalamannya, dalam proses penyidikan yang belum selesai,” tegas Wiranto.

Nama Soenarko ikut terseret dalam kasus makar terkait isu people power yang digaungkan kubu Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Video Soenarko yang dinilai memprovokasi dan mengadu domba jadi viral di media sosial.

Soenarko dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang pengacara bernama Humisar atas tuduhan makar. Politikus Gerindra itu dilaporkan dengan Pasal 110 juncto 108 UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP tentang Makar dan Pasal 163 bis juncto 146 KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

“Pernyataan yang membuat keresahan adalah memerintahkan mengepung KPU dan Istana dan kemudian menyatakan seakan-akan polisi akan bertindak keras, tentara tidak,” kata Humisar di gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/5).

“Provokasi (menyatakan) tentara pangkat tinggi sudah dibeli, (tentara) yang di (level) bawah tetap membela rakyat. Itu menurut saya pernyataan yang mengadu domba dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Intinya, beliau patut diduga melakukan tindak pidana makar terhadap keamanan negara,” sambung dia.

Sehari setelah dilaporkan, Soenarko diketahui ditangkap atas dugaan kasus penyelundupan senjata. Kini Soenarko ditahan di Rutan Militer Guntur.

“Terkait kasus penyelundupan senjata, perlu dijelaskan tadi malam telah dilakukan penyidikan terhadap oknum yang diduga sebagai pelaku pada waktu bersamaan oleh penyidik dari Mabes Polri dan penyidik dari POM TNI. Penyidikan dilakukan di Markas Puspom TNI, Cilangkap. Hal ini dilakukan karena salah satu oknum yang diduga pelaku berstatus sipil (Mayjen Purn S),” ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi saat dimintai konfirmasi, Selasa (21/5/2019).
(elz/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PM Malaysia Ucapkan Tahniah Atas Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019

Kemenangan petahana Jokowi ternyata juga jadi sorotan sejumlah media asing. Salah satunya laman berita online Amerika Serikat, New York Times.

Melalui judul artikel Joko Wins Re-Election in Indonesia, Defeating Hard-Line Former General, situs berita itu turut menyoroti kemenangan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

“Presiden Joko Widodo dari Indonesia telah berhasil memenangkan pemilihan umum, menurut penghitungan suara final yang dirilis oleh komisi pemilihan negara pada hari Selasa, meski terjadi sejumlah penolakan terhadap kepemimpinanya…,” demikian petikan ulasan The New York Times terkait isu hasil Pemilu yang diumumkan lebih dari sebulan setelah pemungutan suara 17 April.

Sementara itu, media Jepang, Nikkei Asian Review juga mengulas berita tersebut. Laman itu memberikan tajuk artikelnya dengan Jokowi won vote count in Indonesian election: official result.

Situs tersebut mengulas konfirmasi kemenangan Jokowi dari mantan jenderal Prabowo Subianto yang diumumkan oleh KPU, yang membuka jalan bagi petahana untuk memimpin negara untuk lima tahun ke depan. Di mana sebelumnya, hasil penghitungan cepatnya menunjukkan pasangan urut nomor 1 itu mengamankan sekitar 55% suara.

Selain itu juga diulas soal kubu Prabowo yang keberatan dengan hasil tersebut.

“Kubu Subianto sekarang memiliki waktu tiga hari untuk membantah perhitungan resmi itu di Mahkamah. Timnya mengklaim pemilihan itu penuh dengan penyimpangan seperti penghitungan yang dimodifikasi, daftar pemilih yang tidak sah dan pembakaran surat suara oleh pendukung Widodo,” tulis situs online dari Negeri Sakura itu.

JK Ucapkan Selamat Pada Jokowi-Ma’ruf Amin

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengucapkan selamat kepada pasangan calon presiden-wakil Presiden nomer 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin atas kemenangan hasil rekapitulasi KPU Pilpres 2019.

Dia juga meminta kepada capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tidak puas atas hasil tersebut agar menempuh jalur hukum.

“Pak Jokowi kita ucapkan selamat, dan Kiai Maruf atas kemenangannya secara formal sudah ditetapkan oleh KPU,” kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka, Selasa (21/5/2019).

“Kalau yang tidak puas ada jalannya yang secara yuridis. Kan kita negara hukum tentu dan politis yang baik. Jadi ajukanlah ke MK, ke Bawaslu sehingga sama dengan pendapat semua pihak. Karena bedanya agak jauh 11 persen. apapun itu harus bersyukurlah,” lanjut JK.

JK juga menjelasakan tidak akan mengubah keputusan hasil jika pihak BPN tidak mau menanda tangani rekapitulasi hasil akhir. Sebab dia menjelaskan walaupun tidak menandatangani hasil tetap sah.

“Sama kalau setiap keputusan tadi ada yang senang, ada yang kecewa. Kekecewaan paslon 02 tidak menerima, tidak akan mengubah keputusan. Karena walau tidak tanda tangab tetap sah,” ungkap JK.

Sebelumnya, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 34 provinsi. Hasilnya pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019.

Jumlah suara sah tercatat 154.257.601. Sementara tidak sah 3.754.905.

“Pasangan nomor urut satu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan nomor urut dua, 68.650.239 atau 44,50 persen dari total suara sah nasional,” ujar Komisioner KPU, Evi Novita Ginting, Jakarta, Selasa (21/5) dini hari.

Pasangan calon nomor urut 01 unggul di 21 provinsi dan pasangan nomor urut 02 unggul di 13 provinsi.

Pakai Bahasa Indonesia, PM India Selamati Jokowi Atas Kemenangan Pilpres

New Delhi – Ucapan selamat mengalir untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang pilpres 2019. Kali ini ucapan selamat datang dari Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

Sedikit berbeda dengan yang lain, PM Modi memberikan ucapan selamat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Ucapan selamat untuk Jokowi ini disampaikan PM Modi via akun Twitter resminya, @narendramodi.

“Selamat yang sebesar-besarnya kepada @jokowi atas terpilihnya Anda kembali!” tulis PM Modi dalam pernyataannya yang berbahasa Indonesia, seperti dikutip pada Selasa (21/5/2019).


PM Modi kemudian menyebut Indonesia dan India sebagai ‘dua negara demokrasi besar’. “Sebagai dua negara demokrasi besar, kami bangga atas keberhasilan perayaan demokrasi. Kami berharap Anda dan rakyat Indonesia semua sukses di bawah kepemimpinan dinamis Anda,” imbuhnya.

Lebih lanjut, PM Modi mengharapkan hubungan diplomatik India dan Indonesia akan semakin mendalam ke depannya.

“Saat kita menandai tujuh dekade hubungan diplomatik kita, saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk semakin memperdalam Kemitraan Strategis Komprehensif bilateral kita. @jokowi,” sebut PM Modi dalam pernyataannya.

Pengumuman KPU yang disampaikan usai menuntaskan rekapitulasi hasil pilpres 2019 ini menunjukkan Jokowi-Ma’ruf sebagai pasangan nomor urut 01 meraup 85.607.362 suara sah atau 55,5 persen.

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pasangan nomor urut 02 hanya meraup 68.650.239 suara sah atau 44,5 persen. Hasil pilpres 2019 ini diumumkan oleh Komisioner KPU Evi Novida Ginting dalam rapat pleno di Gedung KPU pada Selasa (21/5) dini hari.

Menanggapi hasil pilpres 2019 itu, kubu Jokowi-Ma’ruf menyampaikan terima kasih atas kepercayaan rakyat Indonesia.

Sedangkan kubu Prabowo-Sandiaga menegaskan penolakan terhadap hasil pilpres 2019 tersebut. Mereka mencurigai adanya kecurangan dalam pilpres dan menegaskan akan menempuh jalur hukum untuk menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

(nvc/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Diskon Tarif Tol Saat Mudik Diumumkan Rabu Besok

Liputan6.com, Jakarta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sepakat untuk memberikan diskon tarif jalan tol pada saat mudik 2019. Diskon ini akan berlaku pada seluruh ruas jalan tol yang sudah beroperasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumaham Rakyat PUPR Basuki Hadimoeldjono mengatakan, pagi ini BUJT bersama dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menggelar pertemuan demi memutuskan diskon tarif tol.

“Diskon tarif jalan tol akan diumumkan besok, tunggu saja,” kata Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Saat ini, jalan tol Trans Jawa masih memberlakukan diskon tarif 15 persen. Dengan dasar ini, mengindikasikan diskon tarif yang akan diberlakukan saat arus mudik bisa lebih tinggi. “Masak sama diskonnya,” tegas dia.

Basuki menjelaskan, tujuan pemberian diskon tarif jalan tol ini untuk memecah arus kendaraan supaya tidak menumpuk dalam satu hari perjalanan.

Berbeda dengan tahun lalu yang diskon hanya berlaku pada beberapa ruas tol, pada momen mudik 2019 ini, diskon diberikan pada seluruh ruas jalan tol yang sudah beroperasi.

“Besaran diskonnya sudah sama, semua sudah sepakat untuk memberikan diskon di semua ruas jalan tol,” tegasnya.

DPD RI Usul RUU Pelayaran Harus Mengutamakan Keselamatan

Liputan6.com, Jakarta Komite II DPD RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI. Salah satu yang dibahas adalah mengenai penguatan fungsi pengawasan regulator di sektor pelayaran untuk menciptakan aspek keselamatan masyarakat pengguna sektor pelayaran.

Dalam RDPU tersebut, Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, mengatakan bahwa regulasi terkait sektor pelayaran belum dapat mendukung sektor pelayaran yang ideal bagi masyarakat. Pihaknya mencatat beberapa masalah yang menjadi catatan dalam UU Pelayaran seperti pengelolaan pelabuhan, keselamatan pengguna pelayaran, pengawasan keamanan laut, dan birokratisasi perizinan di pelabuhan dan pelayaran.

“Tapi yang paling menjadi perhatian kita adalah faktor keselamatan dan sumbangsih bagi pemasukan untuk daerah. Saya rasa masih banyak yang harus disiapkan, digali terkait Rancangan undang-undang perubahan ini. Yang menjadi target adalah pada bulan Juli RUU ini sudah selesai,” ucapnya.

Senator asal Kalimantan Timur ini menambahkan jika dirinya ingin memperkuat peranan regulator dalam RUU Perubahan atas UU Pelayaran. Lemahnya peranan pengawasan dari regulator menimbulkan banyak masalah di sektor pelayaran, salah satunya di pelabuhan. Proses bongkar muat barang yang sulit dengan beban biaya yang tinggi, serta kurangnya pengawasan dan kontrol atas pelabuhan-pelabuhan yang dikelola pihak swasta.

“Memperjelas garis batas antara regulator kemudian operator ini yang menjadi konsen kita juga dalam RUU perubahan ini. Banyak masalah ternyata faktor pengawasan menjadi loss di lapangan, terutama pengawasan terhadap pelabuhan swasta, ada barang masuk dari luar, terkadang tidak terpantau. Jadi memperkuat fungsi regulator juga operator saya rasa cukup penting dalam RUU Perubahan ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI, Anang Prihantoro, menekankan pada pentingnya penegakan integritas dari petugas di sektor pelayaran. Menurutnya, pelaksanaan fungsi pengawasan di sektor pelayaran sangat dipengaruhi oleh integritas dari petugas atau aparat.

“Saya kira integritas aparat di pelabuhan harus baik. Kalau integritasnya baik, kualitas dan hasil pengawasan bisa maksimal. Kedepannya pembangunan di pelabuhan juga baik, serta masyarakat pengguna yang memanfaatkan pelabuhan, merasa betul-betul negara itu hadir, bukan mafia yang hadir,” kata Anggota DPD RI dari Provinsi Lampung ini.

Anang juga berharap agar kedepannya UU Pelayaran dapat mengakomodir keterlibatan perusahaan swasta nasional dalam sektor pelayaran. Daerah banyak memiliki perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah daerah yang dapat dilibatkan dalam usaha di sektor pelayaran, baik di pelabuhan ataupun transportasi. Dirinya mendorong agar pembangunan sektor pelayaran tidak hanya dipegang oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta di daerah.

“Soal peran swasta, kita mendorong jangan semua itu pemerintah, swasta juga dilibatkan. Tetapi swasta nasional yang menjadi prioritas kita,” kata Anang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha Tjahjagama, yang hadir dalam RDPU tersebut, mendukung terhadap RUU Perubahan atas UU Pelayaran ini. Arif mengakui dalam UU Pelayaran ini masih terdapat beberapa sektor yang dapat diperbaiki. Salah satunya adalah mengenai peningkatan keselamatan pengguna transportasi laut, debirokratisasi di pelabuhan, pengurangan biaya-biaya bongkar muat di pelabuhan, dan juga fungsi pengawasan di sektor pelayaran.

(*)

Megawati Temui Jokowi di Istana Merdeka

Jakarta – Usai pidato kemenangan di Kampung Deret Tanah Tinggi, Jakpus, calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) menerima tamu. Jokowi menerima Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Megawati terlihat sudah masuk ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta sejak pukul 15.25 WIB, Selasa (21/5/2019). Megawati tampak ditemani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan petinggi PDIP Eriko Sotarduga serta Pramono Anung.

Megawati kemudian masuk ke Istana Merdeka. Dia menunggu Jokowi di ruang tunggu.
Tak lama kemudian, Jokowi yang tampak mengenakan setelan jas warna biru gelap menghampiri Megawati.

Jokowi kemudian mengajak Megawati masuk ke ruang utama Istana Merdeka. Keduanya melakukan pertemuan tertutup.

“Nanti ya,” kata Jokowi ke awak media.

Belum diketahui apa saja yang dibahas antara Jokowi dengan Megawati.
(jor/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ikut Jakarta Fair Kemayoran 2019, Kawasaki Siapkan Motor Baru

Liputan6.com, Jakarta – Gelaran Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2019 akan dimanfaatkan sejumlah pabrikan otomotif untuk menghadirkan produk baru. Salah satunya adalah PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI).

Tentu tak disebutkan model Kawasaki apa yang diluncurkan. Namun prediksi kami menguat pada jenis motor trail.  kemungkinan besar jadi model anyar di lini geng hijau.

Seperti sudah diketahui, Kawasaki memang nampak serius menggarap segmen ini. Bahkan mereka jadi pemimpin pasar berkat banyaknya model yang ada di jenis motor penggaruk tanah.

Gosip peluncuran Kawasaki KLX230, sudah beredar sejak beberapa bulan lalu. Pada Kawasaki Fest Day 2019, muncul informasi tenaga marketing yang menyebutkan persiapan hadirnya KLX 230.

KMI katanya siap sajikan motor off road dengan klasifikasi di antara KLX 150 dan 250. KLX150-series adalah lini pendongkrak volume bagi KMI. Sedangkan KLX 250 ditawarkan sebagai motor off road medium.

Sayangnya, harga KLX 250 terlampau mahal. Maklum, mesinnya jadi basis untuk Ninja 250. Tak heran jika harganya di atas Rp 60 jutaan. Tak ingin kehilangan potensi pasar motor dual purpose medium, KMI pun berencana hadirkan motor di level itu.

Motor off road dengan kubikasi 230 cc jadi jawabannya. Ia punya teknologi tak secanggih KLX 250, namun lebih advance dari KLX 150.

Ustaz Arifin Ilham Kritis, Aa Gym Kirim Doa dari Depan Kakbah

Aa Gym yang mengenakan pakaian ihram kemudian membalikkan badannya menghadap kakbah, lalu melantunkan doa menjenguk orang sakit. 

Seperti diketahui, sejak lama Ustaz Arifin Ilham telah menderita sakit nasofaring, dan kelenjar getah bening. Sebelumnya ia sempat menjalani pengobatan di RSCM, lalu melanjutkan perawatan intensif di Penang, Malaysia. 

Ditemui Keluarga Eggi Sudjana, Fadli Zon Bicara soal Kejanggalan

Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima audiensi dari keluarga Eggi Sudjana. Fadli menyebut banyak kejanggalan dalam penanganan proses hukum terhadap Eggi Sudjana yang berstatus tersangka makar.

“Untuk pengaduan masyarakat, terutama dalam kasus Pak Eggi Sudjana terdapat sejumlah kejanggalan terkait dengan tuduhan-tuduhan itu, people power dianggap makar, ini satu hal yang mendasar,” ujar Fadli usai pertemuan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Fadli juga menyoroti proses penahanan Eggi Sudjana tanpa melalui gelar perkara. Menurut Fadli, dalam proses penangkapan Eggi jelas ada penyimpangan.

 Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima audiensi dari keluarga Eggi Sudjana, Selasa (21/5/2019) Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima audiensi dari keluarga Eggi Sudjana, Selasa (21/5/2019) Foto: Nur Azizah Rizki Astuti-detikcom

“Sehingga jelas sekali ada penyimpangan-penyimpangan dalam proses penahanan dan penangkapan Eggi. Begitu juga tuduhan-tuduhan lain yang tidak bisa dianggap, termasuk perubahan-perubahan ketika dipanggil, dilaporkan dan pelaporannya sangat aneh,” tutur Fadli.

“Begitu ada pelaporan langsung ada reaksi, langsung cepat dipanggil. Seolah-olah yang melaporkan dan aparat ada kerja sama,” imbuhnya.

Menurut Fadli, perbedaan pendapat dan ajakan unjuk rasa bukanlah makar karena masih dalam koridor konstitusi. Ia menyebut apa yang terjadi pada Eggi adalah kriminalisasi.

“Jadi jelas sekali apa yang terjadi pada Eggi Sudjana ini adalah kriminalisasi. Kriminalisasi sudah mencederai demokrasi kita, sudah bungkam suara-suara kritis yang dijamin konstitusi kita. Jadi sebetulnya siapa yang makar, siapa yang melanggar konstitusi, siapa yang melanggar undang-undang? Saya kira ini yang harus menjadi pertanyaan berikutnya,” tutur Fadli.

Aduan dari keluarga Eggi ini, dikatakan Fadli, akan disampaikan kepada Komisi III DPR RI. Ia berharap Komisi III dapat membahas aduan ini secara mendalam.

“Jadi dari aduan ini secara resmi kita akan sampaikan pada Komisi III. Kita harapkan di Komisi III bisa dibahas, diperdalam. Saya sendiri kalau sudah ada suratnya akan kita diteruskan kepada semua instansi terkait sesuai dengan keinginan keluarga,” kata Fadli.

Dalam pertemuan terseburt, Fadli didampingi oleh anggota Komisi III F-Gerindra, Supratman Andi Atgas. Keluarga Eggi Sudjana diwakili oleh istri Eggi, Asmini Budiani serta kedua anaknya Muhammad Alfath Tauhidillah dan Hizbullah Assidiqi. Pengacara Eggi, Abdullah Alkatiri juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
(azr/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>