Komisi III DPR Wacanakan Eksaminasi Kasus Baiq Nuril

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR RI sepakat bakal melakukan eksaminasi putusan Mahkamah Agung terkait kasus yang menjerat bekas guru honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III Arsul Sani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR.

Arsul menyebut usulan melakukan eksaminasi berasal dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan disepakati semua fraksi yang hadir, yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan PKB.

Komisi III menerima kedatangan Baiq Nuril serta pendampingnya, mulai dari pengacaranya Joko Jumadi, Direktur Eksekutif ICJR Anggara, dan Rieke Diah Pitaloka. Mereka menyampaikan kejanggalan dalam kasus pelecehan seksual yang justru menjerat Baiq Nuril dengan UU ITE.

Arsul meminta kepada pihak Baiq Nuril untuk menyertakan bahan Peninjauan Kembali (PK) yang telah diserahkan ke Mahkamah Agung sebagai bahan eksaminasi. Seperti diketahui saat ini Baiq Nuril tengah menempuh upaya hukum terakhir lewat PK.

“Supaya lengkap tolong semua bahan PK disertakan juga ke komisi III,” ujar Arsul saat rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

2 dari 3 halaman

Bakal Hadirkan Ahli Hukum

Terpisah, Arsul menjelaskan, eksaminasi ini bakal menghadirkan ahli hukum untuk melihat kembali dari perspektif ilmu hukum. Kendati Komisi III tak bisa mengubah putusan, tapi bisa menyampaikan kepada mitra kerja yaitu kejaksaan dan Mahkamah Agung.

“Lihat lah ada putusan Anda yang bisa saja dari sisi kepastian hukum memenuhi dari sisi keadilan hukum kemudian dianggap melukai keadilan hukum masyarakat. Itu yang bisa dilakukan. Sehingga tidak pada kasus ini daja kedepannya hakim-hakim itu melihat dua sisi. Dari sisi keadilan hukum dan kepastian hukum,” jelasnya.

Pihak Baiq Nuril menerima dengan baik rencana eksaminasi itu. Menurut Kuasa Hukum Joko Jumadi, mengatakan eksaminasi diharapkan dapat menjadi pertimbangan MA dalam memutus PK.

“Kita masih menunggu putusan PK, paling tidak dengan berbagai pendapat pihak dalam kasus ini paling tidak bisa memengaruhi hakim dan bagaimana rasa keadilan itu dapat ditegakkan,” kata Joko.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Protes BBM di Zimbabwe, Warga Antre Berjam-jam di SPBU

HarareWarga Zimbabwe
Warga Zimbabwe mengantre untuk membeli gas dan BBM, tetapi belum tentu dapat. (Reuters)

Antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ibu kotaZimbabwe,Harare, masih terjadi menyusul keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) lebih dari dua kali lipat awal bulan ini.

Mereka terpaksa mengantre berjam-jam, bahkan ada yang harus bermalam, untuk membeli BBM, namun persediaan belum tentu ada.

Itulah pandangan mata yang disaksikan oleh Kepala Kanselerai KBRI dan Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI di Harare, Hutomo Bayu Listyaghi.

“Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengantre tiga sampai empat jam. Pada waktu puncaknya kemarin di beberapa titik, antreannya bisa mencapai 10 kilometer. Tapi kebanyakan perlu tiga sampai empat jam untuk mengantre,” paparnya kepada wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir, Selasa (22/02).

Meskipun telah mengantre selama berjama-jam, warga belum tentu bisa mendapatkan bahan bakar minyak.

“Beberapa mobil sampai ada yang menginap satu hari, dua hari untuk menunggu truk bensin atau diesel datang ke pom bensin. Kalau sudah datang, antrean bisa jalan, tapi kalau stok sudah habis lagi maka mereka akan menginap,” tambah Hutomo Bayu Listyaghi.

HargaBBM termahal di dunia

Kondisi ini terjadi setelah pemerintah Zimbabwe menaikkan harga bahan minyak lebih dari dua kali lipat pada awal bulan ini sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelangkaan BBM di negara yang terletak di Afrika bagian selatan.

Kelangkaan terjadi, menurut Presiden Emmerson Mnangagwa, karena peningkatan konsumsi dan karena perdagangan gelap yang “marak”.

Protes di HarareReuters Protes yang diwarnai kerusuhan pecah setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tengah kesulitan ekonomi warga.

Dengan kenaikan tersebut, harga BBM di Zimbabwe kini yang termahal di dunia, di atas Hong Kong, berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh GlobalPetrolPrices.com, US$ 3.31 atau setara dengan Rp47.000 per liter.

Kenaikan harga BBM ini sangat memukul rakyat Zimbabwe yang telah terhimpit oleh krisis ekonomi selama bertahun-tahun terakhir. Kenaikan BBM ini sontak mendongkrak harga barang-barang keperluan sehari-hari, dan tentu saja ongkos transportasi.

“Kebanyakan masyarakat yang bekerja di ibu kota Harare ini tinggal di daerah-daerah luar kota. Mereka mengandalkan angkutan umum yang disebut kombi di sini.

“Dampaknya harga kombi naik 100%, yang semula satu bond note, sekarang jadi dua bond note. Tentunya itu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat,” Kepala Kanselerai KBRI dan Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI di Harare, Hutomo Bayu Listyaghi.

Yang dimaksud bond note adalah surat hutang pengganti mata uang yang diterbitkan pihak berwenang Zimbabwe setelah nilai mata uang negara terus merosot ke titik yang tidak berharga di pasar keuangan. Satu bank note dipatok setara dengan US$1.

Sekolah tutup

Dengan digunakannya surat hutang sejak 2009-2010 sebagai pengganti mata uang maka rakyat Zimbabwe sekarang tidak perlu membawa uang kertas sampai bertas-tas untuk membeli barang-barang kebutuhan.

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pekan lalu menyulut aksi protes yang diwarnai kekerasan di Harare dan beberapa kota lain, seperti kota terbesar kedua, Bulawayo.

NasabahReuters Nasabah juga harus mengantre untuk menarik uang dari bank.

Presiden Emmerson Mnangagwa mempersingkat lawatannya ke Eropa dan tiba kembali di Harare pada Senin malam (21/01). Semula ia dijadwalkan menghadiri pertemuan ekonomi di Davos untuk menarik investasi ke Zimbabwe.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan setidaknya 12 orang terbunuh dalam aksi unjuk rasa selama satu minggu. Aparat keamanan dituduh bertindak sewenang-wenang ketika berusaha menghentikan gelombang unjuk rasa. Presiden Emmerson Mnangagwa berjanji segala penyimpangan akan diusut.

Gelombang protes yang dipicu oleh kenaikan harga BMM, kata Adi, seorang warga Indonesia yang tinggal di Bulawayo, sempat mengganggu aktivitas warga di kota terbesar kedua Zimbabwe itu.

Dikatakan oleh Adi, putranya baru masuk sekolah lagi Senin kemarin, setelah sekolah tutup.

“Minggu lalu shut down tapi anak saya mencoba masuk sekolah Kamis. Ternyata yang datang hanya sekitar 25%, kebanyakan bule karena membawa mobil atau diantar mobil, yang biasa pakai angkot tidak hadir karena tidak ada angkot. Akhirnya sekolah memutuskan agar Jumat esoknya diliburkan saja,” jelasnya.

Selain sekolah, bank dan kantor-kantor juga memilih tutup. Mulai Senin kemarin (21/01) kondisi mulai pulih, walaupun aparat keamanan masih berjaga-jaga.

“Kita masih melihat polisi, tentara masih berjaga di beberapa titik seperti di pom bensin, swalayan atau di depan gedung-gedung pemerintah. Tapi kami melihat kehadiran tentara maupun polisi sepertinya justru memberikan rasa aman,” papar Kepala Kanselerai KBRI dan Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI di Harare, Hutomo Bayu Listyaghi.


(zak/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Saksi Ungkap Pengeroyokan Sadis terhadap Haringga Sirla di Depan Hakim

Liputan6.com, Bandung – Sidang kasus pengeroyokan suporter Persija Jakarta, Haringga Sirla, yang tewas di halaman parkir Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 23 September 2018, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (22/1/2019).

Ketujuh terdakwa yakni Aditya Anggara (19), Dadang Supriatna (19), Goni Abdulrahman (20), Budiman (41), Aldiansyah (21), Joko Susilo (32), dan Cepi Gunawan (20). Ketujuh pelaku didakwa Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Tujuh terdakwa hadir menggenakan pakaian hitam putih yang dibalut rompi merah tahanan Kejari Bandung. Keluarga dan rekan terdakwa turut hadir dalam persidangan.

Sejumlah barang bukti dihadirkan dalam persidangan. Mulai dari papan kayu satu meter dan kayu 50 centimeter. Selain itu juga ada helm hitam, jaket, dan aksesori lainnya yang digunakan saat pengeroyokan.

Sidang juga menghadirkan tujuh orang saksi. Rizal Sutisna, saksi yang berada di TKP menyebut korban Haringga sudah tak bernyawa.

“Dari tubuh korban, yang mengalami luka paling parah itu di bagian kepala dan bagian vital. Saya tidak tahu dia masih hidup atau tidak, tapi secara kasat mata bisa disimpulkan bahwa dia sudah meninggal,” kata Rizal.

“Waktu itu korban (Haringga) yang sudah tergeletak mengenakan celana jeans, di mana celana itu melorot. Kayu tersebut masuk di sana,” imbuh dia.

Rizal saat itu merupakan aparat yang berjaga di Gerbang Biru Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Waktu kejadian, ia mengaku situasi Gerbang Biru tidak kondusif. Banyak Bobotoh, suporter Persib Bandung, yang memaksa masuk ke dalam stadion.

Salah seorang saksi yang bertugas di Polrestabes Bandung, Cecep Suhendar mengatakan, saat di TKP dirinya melihat sejumlah benda dengan bercak darah.

“Saat di TKP korban sudah tidak ada. Sudah dilarikan ke RS Sartika Asih. Di TKP sendiri banyak darah, ada batu bata, papan kayu,” ujarnya di hadapan majelis hakim M. Basir.

Setelah dari TKP, Cecep menemui korban di rumah sakit. Jasad Haringga saat itu sudah berada di ruang jenazah. “Melihat banyak luka, tubuhnya berlumuran darah. Ada kayu sepanjang 50 centimeter tertancap di tubuh korban. Darahnya paling banyak di bagian kepala,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Respon Terdakwa

Hakim M. Basir kemudian menanyakan kesaksian ketujuh anggota polisi tersebut pada tujuh terdakwa yang duduk di belakang saksi. Terkait kondisi Haringga, tidak ada satu pun terdakwa yang menyatakan keberatan.

Keberatan hanya diungkapkan Budiman. Menurutnya, ia memukul Haringga dengan besi. “Saya memukul pakai tangan kosong, tidak dengan besi,” kata Budiman.

Dalam dakwaan disebutkan sebelum aksi pengeroyokan itu terjadi, beberapa oknum Bobotoh melakukan sweeping terhadap korban. Saat itulah ditemukan identitas yang menandakan korban merupakan pendukung Persija Jakarta.

“Kemudian ada salah seorang Bobotoh yang berteriak mengumumkan ‘di sini ada The Jak’ setelah itu banyak Bobotoh yang menghampiri korban dan membabi buta memukul, menendang, dan menginjak-injak. Baik tangan kosong atau maupun alat berupa balok atau batu,” kata jaksa penuntut umum Melur Kimaharandika dalam surat dakwaan.

Terdakwa yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) mendengar ada keributan. Mereka lalu datang dan ikut melakukan pengeroyokan tersebut. Masing-masing dari mereka memukul hingga menendang ke beberapa bagian tubuh korban yang saat itu sudah babak belur.

“Bahwa para terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatan yang mereka lakukan dengan memukul dan melempar korban berkali-kali baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat dapat menyebabkan korban mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia,” kata jaksa.

Akibat perbuatannya, korban Haringga mengalami luka sangat parah. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami luka di bagian kepala, patah tulang hidung dan leher, memar di bagian otak serta luka di bagian vital korban.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dadang Sukmawijaya mengatakan keterangan saksi baru berupa petunjuk. Sehingga masih membutuhkan keterangan saksi lain sebelum pihaknya membuatkan nota pembelaan.

“Itu merupakan bagian dari petunjuk. Tanggal 31 nanti akan menghadirkan saksi lain. Nanti petunjuk semua kita pertimbangkan bagaimana pembelaan kami untuk membela terdakwa,” ujar Dadang.

Saksikan video pilihan berikut ini:

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Najwa Shihab Calon Moderator Debat, Sandi: Mereka Jurnalis Independen

Karawang – Nama jurnalis Najwa Shihab dan Tommy Tjokro menjadi calon moderator untuk debat kedua Pilpres 2019 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Cawapres Sandiaga Uno menilai Nana, sapaan akrab Najwa, merupakan jurnalis independen.

“Nana sama Tommy kenal dengan baik. Mereka jurnalis yang independen,” kata Sandiaga di Desa Gintung Kerta, Klari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Meski demikian, Sandiaga mengatakan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN)-lah yang bisa melihat rekam jejak keduanya sebagai moderator debat. Pihaknya akan mengikuti keputusan final KPU.
“Tapi mungkin tim BPN yang lebih kompeten melihat rekam jejaknya. Saya ikut saja keputusan KPU seperti apa,” kata Sandi.

Ketua KPU Arief Budiman membenarkan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi alternatif moderator di debat capres-cawapres putaran kedua. Nama keduanya diusulkan oleh televisi penyelenggara.

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua agar waktu debat lebih efisien.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Debat kedua akan dilaksanakan pada 17 Februari 2019. Tema yang diangkat adalah energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur. Debat akan berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta.
(idn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Suap PLTU Riau 1, Eni Saragih Minta Jatah ke Johannes Kotjo untuk Idrus Marham

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membenarkan telah meminta uang USD 3 juta kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membiayai Idrus Marham maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. 

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awalnya menampilkan percakapan Whatsapp Eni dengan Johannes Budisutrisno Kotjo atau akrab disapa Kotjo. Namun, karena permintaan uang secara mendadak, Kotjo tidak menyanggupinya.

“Waktu itu memang sama pengkondisian juga kalau Pak Idrus jadi ketua umum, tapi memang tidak diberikan Pak Kotjo kepada saya,” ujar Eni Saragih di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, saat memberikan keterangan sebagai terdakwa, Selasa (22/1/2019).

Beberapa hari kemudian, Eni mengaku semakin intens berkomunikasi dengan Idrus jelang munaslub Golkar dengan agenda pemilihan ketua umum untuk menggantikan Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi e-KTP.

Namun, semakin mendekat perhelatan munaslub, peta politik internal Golkar berubah. Para kader justru memutuskan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Permintaan uang “pengondisian” kursi ketum untuk Idrus pun dibatalkan Eni. 

“Jadi memang permintaan saya itu saya sampaikan ke Pak Kotjo tidak jadi karena arah politik berbeda,” kata Eni Saragih.

2 dari 3 halaman

Dakwaan

Sebelumnya, Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp 4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Uang yang diterima Eni itu untuk munaslub Golkar Rp 2 miliar, biaya pilkada suami Eni di Kabupaten Temanggung Rp 2 miliar, Rp 200 juta dan Rp 500 juta kepentingan pribadi. 

Atas perbuatannya, dia didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Eni juga didakwa menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu sejak menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Penerimaan graritifikasi tersebut diperuntukan biaya pencalonan M Al Khadziq, suami Eni, sebagai calon Bupati Temanggung.

Gratifikasi pertama pada Mei 2018 dari Prihadi Santoso sebagai Direktur PT Smelting sebesar Rp 500 juta. Pemberian gratifikasi secara bertahap. 

Gratifikasi kedua berasal dari Herwin Tanuwidjaja selaku Direktur PT One Connect Indonesia sebesar SGD 40 ribu dan Rp 100 juta.

Gratifikasi kembali diperoleh Eni dari Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal sebesar Rp 5 miliar. Terakhir, gratifikasi Rp 500 juta berasal dari Iswan Ibrahim yakni Presdir PT Isargas. 

Atas perbuatannya Eni didakwa melanggar Pasal 12 B ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.


Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Fungsi Transistor Secara Umum dan Tip 31, Komponen Penting Elektronika

Liputan6.com, Jakarta Transistor merupakan suatu komponen elektronika yang berfungsi sebagai switch elektronik. Kerjanya hampir sama dengan switch mekanik.

Jika kita ingin mengaktifkan switch, Anda cukup tekan tombolnya atau geser jika menggunakan switch geser. Begitu juga pada transistor. Hanya saja pada transistor, untuk mengaktifkan switchnya, membutuhkan trigger atau tegangan pemicu pada kaki basis.

Sehingga listrik akan mengalir dari kaki collector ke emitter. Dari keterangan ini didapat bahwa transistor memiliki tiga kaki pada umumnya, yaitu basis, collector dan emitter.

Transistor memiliki dua jenis, yaitu NPN dan PNP. Perbedaan dari kedua jenis ini terletak pada jenis trigger pada kaki basis. Misalnya pada NPN, akan aktif jika pada basisnya diberi tegangan, sebaliknya jika pada basis PNP akan aktif jika kita beri GND. Jadi NPN adalah kebalikan nya dan PNP.

Ada beberapa cara untuk membedakan mana transistor PNP dan NPN. Sebelumnya, Anda harus mengetahui posisi kaki basis, kolektor, dan emitornya.

2 dari 3 halaman

Ciri-ciri Transistor NPN dan PNP

Ciri-ciri Transistor NPN

Dengan melihat susunan kaki transistor pada rangkaian maka anda dapat menentukan jenis transistor tersebut. Transistor ini banyak ditemukan pada amplifier radio. Untuk transistor jenis NPN, maka susunan kaki adalah sebagai berikut:

1. Kaki emitor biasanya menuju ke arah kutub negatif atau tegangan lebih rendah dari tegangan kolektor.

2. Kaki kolektor biasanya ke arah positif atau tegangan lebih tinggi dari tegangan emitor.

3. Jika basis diberi arus negatif maka transistor mati jika diberi arus positif maka transistor hidup


Ciri-ciri Transistor PNP

Transistor yang biasanya sering dipakai adalah c945, a733, tip 31, tip 32, tip 41,tip 42, 2n3055, mj2955. Untuk transistor PNP cara menentukannya sebagai berikut:

1. Kaki emitor biasanya menuju ke arah kutub positif atau tegangan lebih tinggi dari kolektor.

2. Kaki kolektor biasanya ke arah negatif atau tegangan lebih rendah dari emitor.

3. Jika basis diberi arus positif maka transistor mati jika diberi dengan negatif transistor hidup. Nah, setelah memahami tentang transistor, Liputan6.com, Selasa (22/1/2019) akan membahas tentang fungsi transistor yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

3 dari 3 halaman

Fungsi Transistor

1. Sebagai Saklar

Kebanyakan pada sistem kontrol menggunakan Arduino atau jenis mikrokontroller lain nya, menggunakan Transistor sebagai switch atau saklar. Sebagai contoh mengontrol Relay AC dengan Arduino.

Pada dasar nya tegangan output Arduino tidak sanggup mengontrol Relay AC. Apalagi jika di hubungkan langsung akan menyebabkan kerusakan pada Arduino itu sendiri. Untuk itu kita memerlukan rangkaian Transistor sebagai switch.

2. Sebagai Driver Motor DC

Fungsi transistor yang lazim dilihat pada sistem kontrol adalah sebagai driver atau pengendali motor DC. Motor DC akan off atau on jika kondisi transistor dalam keadaan saturasi atau cut off. Tidak hanya on off saja, transistor ini juga bisa berfungsi sebagai penentu arah putaran motor DC. Apakah motor nya berputar searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Rangkaian nya sering di sebut dengan H-Bridge resistor.

3. Sebagai Pembangkit Sinyal Flip–Flop

Pada rangkaian flip flop juga terdapat dua transistor. Dimana led pada gambar di bawah akan hidup dan padam secara bergantian. Penyebab led hidup dan padam atau pembangkin sinyal pada rangkaian ini di sebabkan RC pada rangkaian.

4. Sebagai Penguat Arus

Transistor juga pada umumnya di gunakan sebagai penguat arus pada rangkaian power supply regulator. Biasanya ini digunakan sebagai sumber power supply Arduino atau mikrokontroller lain.

Sebagai contoh pada gambar di bawah ini. Jika tanpa transistor maka output Tegangan 7805 adalah 5Volt. Namun kemampuan Arus yang dia lewati sekitar 500mA. Artinya jika bebannya nanti melebihi 500mA maka LM7805 akan mengalami kerusakan.

5. Gerbang Logika

Pada dasarnya semua gerbang logika, bahkan memory maupun CPU di buat dari jutaan transistor? setidak nya ini yang saya dengar dari dosen Pak Zulham M.Eng, dosen Embedded sistem.

Sebagai contoh, gerbang Nor, itu dibuat dari satu transistor saja.Setelah mengetahui tentang fungsi transistor, terdapat salah satu satu produk dari transistor yang sering digunakan, yaitu transistor tip 31. Transistor tip 31 ini termasuk ke dalam transistor PNP.

Transistor tip 31 memiliki spesifikasi dengan memiliki arus kolektor kontiyu maks (lc):3A. Memiliki tegangan maksimal collector-emitter (Vce) 40 V, tegangan minimal basis-collector on-state (Vbe) sat 1.8 V (MAX), tegangan saturasi maksimal collector-emitter (Vce)sat 1.2 V. Dengan Hfe 50, bandwidth 3 MHz dan kemasannya TO-220.

Transistor TIP31 dan TIP 32 di sini bekerja secara tim, yaitu dalam artian keberadaan kedua transistor ini saling melengkapi. Transistor TIP31 yang merupakan transistor tipe NPN bekerja pada penguatan sinyal positif, sedangkan transistor TIP32 yang merupakan transistor tipe PNP bekerja pada penguatan sinyal negatif.

Sehingga sebuah penguatan tidak akan sempurna jika tidak ada salah satu dari mereka. Dari ciri–ciri di atas dan skema yang ada, maka dapat kita simpulkan bahwa penguatan ini merupakan penguat kelas AB. Di sekitar kedua transistor tersebut terdapat sejumlah komponen di antaranya dua buah dioda yang berfungsi memecah sinyal menjadi sinyal positif yang kemudian dikirimkan ke basis TIP31 dan sinyal negatif yang kemudian ke basis TIP32.

Selain itu, juga terdapat resistor 2k2 yang berfungsi sebagai pembagi tegangan kepada kedua basis TIP tersebut dengan bekerja sama dengan dua dioda.


Reporter: Nisa Mutia Sari

PWI Gelar Seminar Peranan Pers Era Digital Dalam Pembangunan Daerah

Liputan6.com, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar seminar bertemakan Peranan Pers Pada Era Digital Dalam Mendukung Pembangunan Daerah. Acara yang digelar di Wisma Antara, Jakarta Pusat itu menghadirkan sejumlah narasumber yang juga kepala daerah.

Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyampaikan, acara tersebut digelar dalam rangka menghadapi era digital yang semakin berkembang. Media mainstream hadir agar dapat bersama dengan pemerintah mengatasi maraknya informasi di media sosial yang bebas.

“Sekarang masalahnya seperti apa media digital kita. Media digital yang benar, bisa objektif, atau apa yang diangkat di situ,” tutur Atal di lokasi, Selasa (22/1/2019).

Menurut Atal, media sosial dengan sumber informasi yang tanpa batas tentu memiliki dampak baik dan buruk. Bagi kepala daerah, memantau situasi kota atau desa yang dipimpinnya menjadi hal yang diperlukan dalam upaya perbaikan dan percepatan pertumbuhan daerah tersebut.

“Media itu kadang-kadang sudah jadi nomor dua. Bagaimana pemerintah daerah membangun daerahnya dari informasi medsos. Di situ dia tahu bahwa di situ juga ada kebenaran,” jelas dia.

Termasuk juga berita bohong atau hoaks yang ada di medsos, media mainstream bersama dengan pemerintah harus dapat bekerjasama menekan itu. Untuk media mainstream, mesti dapat menyajikan informasi yang dapat menangkal hal tersebut.

“Orang semua sudah lari ke medsos. Nah ini saya kira produk-produk pers harus lebih bermutu ke depan. Bisa objektif, faktual, bisa dipertanggungjawabkan. Dan secara kode etik penulisannya harus dipenuhi,” kata Ketum PWI.

2 dari 3 halaman

Kata Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan, percakapan di sosial media seringkali menjadi jauh lebih dominan dibandingkan yang lain. Di sisi lain, informasinya tidak selalu membawa data fakta yang sesuai dengan lapangan.

“Karena itulah media-media ini menjadi preferensi kita, bagi Pemprov DKI. Berkepentingan sekali untuk bisa memberikan informasi yang akurat, yang objektif, lengkap, dan jalur-jalur media konvensional baik online maupun printing maupun televisi, radio, itu yang membantu masyarakat untuk bisa mendapat rujukan,” beber Anies.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ingin Seks Terasa Beda, Kaleng Pengharum Ruangan Malah Tersangkut di Anus

Liputan6.com, Jakarta Kasus ini menjadi pelajaran bagi Anda yang ingin mencoba benda-benda dirumah sebagai pengganti mainan seks (sex toys). Sebuah kaleng pengharum ruangan tersangkut di bokong seorang pria saat dia bercinta dengan istrinya.

Mengutip LAD Bible pada Selasa (22/1/2019), pria 40 tahun ini dilarikan ke Fransisco Morscoso Puello Hospital di Santo Domingo, Republik Dominika karena botol pengharum ruangan tersangkut ke dubur pria itu. Untuk mengeluarkan benda itu, pria ini harus menjalani operasi.

Sekitar dua jam operasi berjalan. Untungnya, tidak ada hambatan sehingga kaleng tersebut bisa lepas seperti disampaikan juru bicara rumah sakit mengatakan kepada media.

Media setempat melaporkan, sang istri mengatakan bahwa dia memasukkan kaleng pengharum ruangan ke bokong sang suami atas permintaan pasangannya itu. Hal ini mereka lakukan ketika sedang berhubungan seks.

Simak juga video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

Praktek yang berbahaya

Ahli medis mengatakan bahwa memasukkan benda ke dalam tubuh demi kepuasan seksual adalah berbahaya. Praktik semacam ini bisa mempengaruhi kesehatan seseorang dan kehidupan seksualnya dalam jangka panjang. Mereka juga memperingatkan hal ini bisa menyebabkan pendarahan, kerusakan usus, atau cedera lainnya.

Seorang dokter mengatakan kepada media setempat bahwa pembicaraan semacam ini tidak lazim. Hal tersebut karena bisa menyebabkan rasa malu, serta menyebabkan sedikitnya orang yang datang dengan cedera terkait dengan alat kelamin. Terutama, ketika insiden tersebut melibatkan wanita.

Memasukkan benda-benda ke dalam bagian tubuh untuk mendapatkan kepuasan seksual sendiri merupakan kasus yang umum. Di Amerika Serikat misalnya, U.S. Consumer Product Safety Commission menyatakan bahwa di 2018, banyak orang memasukkan benda aneh ke dalam diri mereka.

Beberapa di antaranya memasukkan sikat gigi ke rektum dengan cara melompat ke tempat tidur. Sementara yang lain mengklaim bahwa mereka duduk di sofa dan tidak sengaja duduk di atas bolpoin yang masuk ke dalam rektumnya.

Selain itu, beberapa mengatakan ada kasus di mana vibrator tersangkut di rektum dan orang tersebut mencoba mengeluarkannya dengan obeng hingga rektum terkoyak.

Ahok Bebas 24 Januari, Total Hukuman Penjara 1 Tahun 8 Bulan 15 Hari

JakartaBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan bebas pada Kamis, 24 Januari. Ahok akan keluar dari Rutan Mako Brimob setelah menjalani masa pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan 15 hari.

“Jatuh tempo berakhirnya masa pidana yang bersangkutan adalah tanggal 24 Januari 2019 atau Kamis yang akan datang. Insyaallah akan dibebaskan di lokasi Mako Brimob Kelapa Dua,” ujar Kalapas Cipinang Andika Dwi Prasetya kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Ahok mulai menjalani hukuman penjara pada 9 Mei 2017 setelah putusan dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ahok divonis 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Selama menjalani pemidanaan, Basuki mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman total 3 bulan 15 hari.

“Dengan perincian remisi khusus Natal 2017 (sebanyak) 15 hari. Remisi umum 17 Agustus 2018 sebanyak 2 bulan dan remisi khusus Natal 2018 (sebanyak) 1 bulan. Dengan pengurangan remisi tersebut, total Saudara BTP menjalani masa pemidanaan selama 1 tahun 8 bulan 15 hari,” papar Andika.

Ahok, disebut Andika, tidak pernah mengambil kesempatan yang menjadi hak narapidana. Di antaranya hak cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, juga cuti menjelang bebas.

“Artinya, yang bersangkutan bebas murni,” sambung Andika.

Sebelumnya, Menkum HAM Yasonna H Laoly menyebut Ahok bebas pada Kamis, 24 Januari, dari Mako Brimob pada saat jam kerja.

“Prosedur administrasinya diselesaikan di Cipinang, nanti pembebasannya di Mako. Itu jam kerja,” kata Yasonna kepada wartawan di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (22/1).

Yasonna menyebut bebasnya napi merupakan hal biasa. Ahok sendiri memilih bebas setelah mendapat potongan resmi masa hukuman pidana alias tak mengambil bebas bersyarat.

“Saya mau janganlah dibesar-besarkan. Biasa saja orang keluar dari lapas, kok. Napi yang sudah melewatinya tidak mau menggunakan hak PB-nya. Dia mau betul-betul ini karena beberapa mungkin pertimbangan pribadi,” tuturnya.
(fdn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>