6 Fungsi Partai Politik di Indonesia sebagai Negara Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta Partai politik merupakan sebuah organisasi yang menjalani sebuah ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Partai politik dapat juga dikatakan suatu kelompok yang telah teroganisir dengan anggota-anggotanya yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Partai politik juga bisa didefinisikan sebagai perkumpulan yang memiliki asas yang sama, sehaluan di bidang politik, baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Jadi bisa dikatakan, fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas.

2 dari 4 halaman

Partai Politik di Indonesia

Partai politik di Indonesia sendiri adalah organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sekarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu, untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian ini tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Nah, untuk melakukan Pemilihan Umum, partai politik sendiri wajib memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan proses verifikasi. Proses verifikasi sendiri terdiri dari dua tahap, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Melalui definisi yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dari dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Indonesia.

Di samping itu, fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi juga perlu ditata dan disempurnakan dengan diarahkan pada dua hal utama, seperti yang dijelaskan di Penjelasan Umum Undang-undang 2/2011.

Indonesia sebagai Negara demokrasi selalu menyimpan berbagai masalah mulai dari perbedaan dan persaingan. Masalah seperti itu tidak dapat dipungkiri juga menyerang negara-negara di dunia yang menganut sistem demokrasi.

Oleh karena itu, partai politik dengan segala perannya, mulai dari menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah, dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam berbangsa dan bernegara.

Nah, partai politik sendiri memiliki beberapa fungsi khususnya di dalam Negara demokrasi. Berikut Liputan6.com, akan mengulas fungsi partai politik di dalam Negara demokrasi sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Senin (21/1/2019).

3 dari 4 halaman

Politik sebagai sarana sosialisasi dan membangun komunitas

1. Sarana Komunitas Politik

Dalam sistem demokrasi yang dimiliki seperti Indonesia ini, fungsi partai politik adalah untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat agar sampai ke pemerintah.

Selain itu, partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dalam hal ini fungsi partai politik berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat.

Jika partai politik tidak berfungsi demikian, maka akan terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan partai politik untuk kepentingan kelompok maupun golongan.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik dapat membentuk budaya politik suatu negara. 

3. Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik lainnya adalah sebagai wadah untuk menampung dan penyeleksian kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu.

Partai politik memperluas perannya dalam membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi politik dalam suatu negara. Partai politik senantiasa melahirkan kader-kader yang potensial dalam setiap perkembangannya dalam persaingan perpolitikan. Hal itu dilakukan dengan merekrut anggota-anggota muda yang berbakat dan memberikan pembekalan kader-kader muda.

4 dari 4 halaman

Politik sebagai sarana berpartisipasi dan pengatur konflik

4. Sarana Pengatur Konflik

Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat tentunya menjadi hal yang wajar. Ragam suku, etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain tentunya tidak jarang menimbulkan  berbagai permasalahan yang dapat mengancam persatuan bangsa, maka dari itu partai politik dituntut untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, minimal dapat meredakan dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai. 

Perbedaan dan persaingan ini selalu menjadi hal yang harus ditangani partai politik sebagai wujud perdamaian politik suatu negara. Fungsi partai politik harus mampu menciptakan suasana harmonis diantara kalangan masyarakat serta mencontohkan persaingan-persaingan sehat dalam mencapai tujuan.

5. Sarana Kontrol Politik

Fungsi partai politik di Negara demokrasi seperti ini adalah untuk membantu mengingatkan dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena dalam menetapkan keputusan-keputusan maupun kebijakam terkadang terjadi kesalahan maupun kekeliruan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Disinilah fungsi partai politik sangat dibutuhkan. Kontrol kebijakan dilakukan untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah yang dapat merugikan rakyat. Selain itu, partai politik juga melakukan pengawasan serta pertinjauan terhadap pelaksanaan jalannya kepemerintahan agar dapat berjalan baik sebagaimana mestinya.

6. Sarana Pertisipasi Politik

Partai politik berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan partai politik menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional. 

Negara dengan sistem demokrasi tentunya membutuhkan peran partai politik sebagai penampung suara masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah. Tanpa adanya partisipasi ataupun keterlibatan partai poltik, kebijakan-kebijakn yang dibuat pemerintah tentunya tidak dapat di ubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Reporter: Nisa Mutia sari

Mempercantik Ruang dengan Produk Furnitur Lokal Kekinian

Liputan6.com, Jakarta – Menata dekorasi dan furnitur dengan apik menimbulkan kesan nyaman dan mempercantik setiap sudut rumah, apartemen, hingga tempat kerja. Melihat besarnya minat, kini hadir ragam penyedia sekaligus produsen untuk furnitur dan houseware.

Satu di antaranya adalah Urban Quarter, e-dagang furnitur buatan anak bangsa yang berkualitas. Memulai langkah pada 2016, e-dagang ini akhirnya memiliki website sendiri pada 2017, dan berlanjut dengan membuka dua store di Kelapa Gading dan Plaza Indonesia.

“Urban Quarter buka dengan memperkenalkan local market untuk barang-barang yang affordable, lebih modern, bergaya kekinian, kualitas berstandar internasional dan friendly pricing,” kata Adelaide Chintara, Creative Director Urban Quarter di Plaza Indonesia, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Target market e-dagang ini sendiri menyasar kelas middle untuk penggunaan pribadi berkisar di usia 25-35 tahun. Tak hanya itu, produk Urban Quarter juga banyak digunakan Business-to-business atau B2B seperti e-dagang hingga coworking space.

“Untuk coworking space furnitur tidak hanya office table, tetapi ada sofa, tempat istirahat, bar B2B dengan harga affordable dan sangat modern,” tambah Adel, begitu ia akrab disapa.

Sementara, produk kursi Urban Quarter menggunakan kayu mindi. Produksi dan wood finishing dilakukan di pabrik yang terletak di Tangerang, sedangkan sumber kayu didapat dari dari Jawa Tengah.

Bukan tanpa alasan Urban Quarter memilih untuk memakai kayu mindi sebagai bahan utama produk kursi mereka. Hal ini terkait kayunya yang kokoh.

“Kayu mindi itu kokoh, selain itu finishing bisa diubah-ubah. Kalau mahoni lebih ke merah. Namun, kelemahan kayu mindi kalau kena air harus segera dijemur,” kata Adel soal furnitur Urban Quarter.

2 dari 2 halaman

Produk Best Seller

Melalui furnitur yang telah dikurasi dari brand lokal terbaik, Urban Quarter menghadirkan ragam konsep yang meliputi modern, mid century, scandinavian, hingga minimalistic.

Ada beberapa produk best seller di Urban Quarter seperti basket atau keranjang sampai sofa. Adel menambahkan keunggulan mereka lainnya adalah soal barang yang ready stock dan dapat langsung dikirim.

Houseware nomor satu, basket, dining set, sofa. Sofa di toko lain harganya lebih dari Rp 10 juta, kalau kita kisaran sofa Rp 4,5 sampai Rp 8 juta. Wood finish dengan warna yang modern banget,” lanjutnya lagi.

Selain itu, Urban Quarter juga menghadirkan produk-produk lokal yang terdiri atas ragam sofa, armchair, dining chair, bench, bar stool, coffe table, side table, console table, office desk, dan lainnya. Tidak ketinggalan, home decor dan houseware seperti vas, tray, wall decor, cushion, bedsheet, tableware, basket, rug, dan masih banyak lagi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Barcelona vs Levante: Rakitic Kaget Chumi Bermasalah

Liputan6.com, Barcelona – Barcelona lolos ke perempat final Copa del Rey setelah unggul agregat 4-2 dari Levante. Pada leg kedua, Jumat (18/1/2018) dini hari WIB di Camp Nou Stadium, Barcelona menang 3-0.

Dua gol Barcelona dicetak oleh Ousmane Dembele (dua gol) dan Lionel Messi. Namun, bukan mereka yang dibicarakan, melainkan Juan Brandariz atau yang dipanggil Chumi.

Chumi merupakan pemain berusia 19 tahun, yang dimainkan Barcelona pada leg pertama babak 16 besar Copa del Rey. Sebelum tampil di Copa del Rey, Chumi dalam situasi sanksi larangan bermain karena akumulasi kartu kuning yang dia dapatkan saat bermain dengan Barca B di pentas Segunda B.

Masalah Chumi ini rupanya membuat gelandang Barcelona, Ivan Rakitic terkejut. Dia tak tahu pemain tersebut sedang terkena akumulasi kartu.

“Akumulasi Chumi? Saya baru tahu itu beberapa jam sebelum pertandingan (leg kedua). Ketika saya bangun tidur siang, kami mendapat banyak pesan. Namun kami fokus untuk memperhatikan hal lain,” ucap gelandang Barcelona asal Kroasia itu, dikutip dari Football Espana.

2 dari 3 halaman

Terancam Didiskualifikasi

Dengan memainkan pemain ilegal, Barcelona terancam didiskualifikasi. Sebab, Levante telah melaporkan Barcelona memainkan pemain ilegal pada leg pertama kepada RFEF, Federasi Sepak Bola Spanyol.

“Tidak ada yang membicarakannya karena itu bukan sesuatu yang bisa kami ubah,” kata Rakitic.

“Namun yang terpenting bagi kami, Barcelona bisa memainkan pertandingan hebat dan terus melaju,” ujar gelandang Barcelona berusia 30 tahun itu.

3 dari 3 halaman

Tuduhan Lucu

Barcelona menolak keras sudah memainkan pemain ilegal saat menghadapi Levante pada leg pertama 16 besar Copa del Rey 2018-2019. Saat itu, Barcelona kalah 1-2 dari Levante.

Barcelona menilai tuduhan sudah memakai pemain ilegal sebagai hal yang lucu. Mereka punya alasan kuat tidak melakukan kesalahan.

“Yang lucu adalah bahwa seorang dari federasi belum memberi tahu apa pun kepada kami. Itu logika kami untuk melihat situasi Chumi,” ucap Josep Vives, juru bicara Barcelona, dikutip dari Marca.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sandiaga Sebut Ketidakpastian Hukum Hambat Dunia Usaha, Begini Kata Pengamat

Liputan6.com, Jakarta Masalah ketidakpastian hukum dan harmonisasi aturan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah menjadi isu yang disinggung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam Debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pertama, tadi malam. Menurut pasangan ini, tidak adanya kepastian hukum selama ini membuat dunia usaha kesulitan.

Menanggapi hal ini, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengakui, selama ini memang masih ada peraturan daerah (Perda) yang tidak singkron dengan aturan di tingkat pusat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat tumbuhnya dunia usaha.

“Memang masih ada hambatan dalam sinkronisasi perda di tingkat daerah dan peraturan di pusat. Efek dari otonomi daerah membuat pemda berlomba-lomba membuat aturan sehingga menimbulkan kerumitan bagi dunia usaha,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Menurut Bhima, dalam empat tahun terakhir, pemerintahan Jokowi Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memang telah berusaha untuk menghapuskan perda yang dinilai menghambat sektor usaha. Namun sayangnya upaya tersebut tidak semudah bayangan.

“Sebelumnya pemerintah pusat coba untuk menghapus perda yang bertentangan dengan regulasi pusat, tapi digagalkan Mahkamah Konstitusi (MK).‎ MK menghapus wewenang Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata dia.

Akibat belum maksimalnya penghapusan perda yang menghambat dunia usaha, peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia pun kembali melorot.

“Hasilnya karena masih ruwet, Ease of Doing Business atau kemudahan berusaha yang ditargetkan ranking 40 besar, saat ini ada di 73. Dibandingkan tahun lalu justru turun dari peringkat 72,” ungkap dia.

Oleh itu, kata Bhima, pada periode pemerintahan berikutnya butuh reformasi aturan secara menyeluruh dari pusat hingga ke daerah. Hal ini untuk menarik minat investor berinvestasi di Indonesia.

“Reformasi regulasi mutlak diperlukan untk mendorong investasi khususnya FDI (foreign direct investment) investasi langsung masuk ke Indonesia. Sebagai catatan, FDI sepanjang Januari-September 2018 menurut data BKPM turun 7 persen lebih. Selain karena faktor eksternal juga khawatir jelang Pilpres banyak aturan berubah-ubah,” tandas dia.

2 dari 2 halaman

Dikritik, Jokowi Ajak Prabowo-Sandi Coba Layanan Izin Online

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 02 menjalankan debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dalam salah satu sesi debat tersebut, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga uno mempertanyakan kepastian hukum kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin mengenai cara meningkatkan investasi.

Menurut Sandiaga, masalah kepastian hukum ini juga membuat bnisnis di Indonesia terutama untuk usaha kecil menengah (UKM) sulit berkembang.

Menjabat pertanyaan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa saat ini semua usaha atau bisnis mendapat kepastian hukum untuk mengembangkan usaha atau investasi di Indonesia.

Ia pun meminta kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menjajal layanan sistem perizinan online atau online single submission (OSS).

Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini tujuannya ingin menciptakan kesederhanaan dalam pelayanan, termasuk pelayanan izin investasi.

Sebelum ada OSS, untuk mengurus izin perlu berbulan-bulan. namun dengan adanya OSS ini hanya cukup dua jam saja.

“Jika Pak Prabowo dan Pak Sandi mau berusaha datang ke OSS, tunggu 2 jam izin-izinnya keluar dan bapak bisa mulai usaha,” kata Jokowi.

Dengan memperbaiki layanan urus izin investasi, Jokowi yakin hal itu bisa meredam potensi adanya korupsi.

“Ini yang kami lakukan memperbaiki sistem menyederhanakan sistem, sehingga tidak ada korupsi. Ada manajemen kontroling yang baik di situ,” tegasnya.

Para Pesohor Hollywood yang Dipecat dan Ditolak dari Pekerjaan Akibat Berat Badan

Liputan6.com, Jakarta – Selama beberapa dekade, Hollywood telah mempromosikan satu tipe tubuh: kurus. Jadi, tak mengherankan bila beberapa pesohor dipecat atau ditolak dari pekerjaan karena berat badan mereka.

Ada model yang disuruh pulang pada pemotretan. Ada juga aktor yang kehilangan pekerjaan karena urusan ukuran pinggang. Body shaming di Hollywood tersebar luas dan harus berakhir. Kisah-kisah tentang selebritas yang didiskriminasi meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai yang masih berlaku di industri film dan fesyen.

Dilansir dari stylecaster, Rabu, 16 Januari 2019, sederet nama angkat bicara soal body shaming di Hollywood. Ukuran tubuh tak ada hubungannya dengan keterampilan untuk banyak pekerjaan, termasuk akting dan model.

Kate Upton

Dalam wawancara pada 2012 dengan The New York Times, direktur casting Victoria’s Secret, Sophia Neophitou-Apostolou, mengatakan bahwa merek tersebut ‘tak akan pernah’ menampilkan Upton dalam peragaan busana tahunannya karena lekuk tubuhnya.

“Hal-hal yang mereka tolak adalah hal-hal yang tak bisa saya ubah. Saya tak bisa mengubah ukuran bra saya. Itu alami! Saya bisa berolahraga dan saya bisa tetap sehat dan termotivasi, tetapi saya tidak bisa mengubah beberapa hal,” ujarnya.

2 dari 4 halaman

Chrissy Teigen

Ketika menjadi model, Chrissy Teigen dipecat dari pemotretan Forever 21 karena berat badannya. Dia berbicara tentang pengalaman dalam sebuah wawancara pada 2014 dengan DuJour, yang merinci waktunya memotret untuk Forever 21 dan dikirim pulang karena ukuran tubuhnya.

“Aku tiba di lokasi dan mereka meminta untuk mengambil fotoku. Lalu, foto yang sudah diambil dikirimkan ke agensiku. Kemudian, agensi meneleponku yang lagi duduk di kursi makeup dan mengatakan, ‘Kamu harus pergi sekarang. Mereka mengatakan kamu gemuk dan kamu harus kembali mengukur badan,” katanya.

3 dari 4 halaman

Chris Pratt

Sebelum tubuhnya berubah untuk Guardians of the Galaxy 2014, Pratt diberitahu bahwa dia “terlalu gemuk” untuk peran. Dalam sebuah wawancara pada 2017 dengan Vanity Fair, aktor itu mengatakan dia ditolak untuk peran dalam Moneyball 2011 karena berat badannya.

“Itu adalah pertama kalinya aku mendengar seseorang berkata, ‘Kami tak akan memberi kamu peran — kamu terlalu gemuk,'” katanya. “Jadi saya memutuskan untuk menurunkan berat badan, seperti dalam gulat. Aku tak mampu membeli pelatih, jadi semuanya berjalan dan diet ketat serta mengurangi alkohol. “

4 dari 4 halaman

Ryan Gosling

Ryan Gosling mengungkapkan bahwa ia dipecat dari peran dalam The Lovely Bones 2009 karena kenaikan berat badannya 60 pon, sekitar 27 kg. Ia seharusnya memerankan ayah dari seorang remaja yang terbunuh dan diperkosa.

Namun, ketika Ryan datang ke lokasi pengambilan gambar, sang sutradara Peter Jackson sangat kaget dengan penambahan berat badan Ryan, yang menurutnya mengerikan. Akhirnya, sutradara pun memecat Ryan dan menggantinya dengan aktor lain.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mobil Made in Bandung Ini Punya 8 Roda, Bagaimana Cara Jalannya?

Bandung – Mobil Toyota All New Limo keluaran 2013 asal Bandung memang memiliki tampilan unik. Mobil ini memiliki delapan roda yang seluruh bisa bergerak secara bersamaan.

Pemilik mobil beroda delapan Roni Gunawan menjelaskan, proses pembuatan mobil roda delapan ini telah dimulai sejak Agustus 2018 lalu. Dalam pembuatannya dia dibantu oleh dua tukang las dan dua tukang cat.

Ide awal pembuatannya juga dari coba-coba. Roni memanfaatkan beberapa bagian kendaran yang sudah tidak terpakai di bengkel GR Taksi tempatnya bekerja. Kebetulan dia merupakan kepala bengkel di perusahaan taksi tersebut.
” Kita modifikasi mobil ini kita tidak dikonsep. Hanya coba-coba saja, langsung praktekin,” katanya, saat ditemui di bengkel GR Taksi, Jalan Babakan Cibeureum, Kota Bandung, Rabu (16/1/2018).

Untuk mewujudkan idenya itu, ada beberapa bagian body mobil yang diubah. Terutama di bagian body mobil belakang dan roda belakang. Dia mengubah bagian saya bagian roda bawah dan mengubah sasis agar tambahan roda bisa terpasang dengan baik.

“Bagian yang diubah, body dalem, ubah sasis. Pintu belakang jadi enggak ada. Terus ban juga kita pasang enam di belakang,” ucapnya.

Istimewanya, ke enam roda belakang yang terpasang semuanya bisa bergerak. Dia menggunakan sistem layaknya gear penggerak di sebuah mesin. Dua roda yang menempel di bagian tanah dan satu roda di bagian atas menempel ke roda lainnya.

Roda bagian belakang juga tidak tersambung dengan mesin, karena Toyota All New Limo tahun 2013 memiliki penggerak mesin di bagian depan. “(Ban) yang di atas kan bisa berputar. Supaya nempel terus (ban satu dengan laiinnya) di tarik sama per (yang dipasang di antara ban bagian bawah dan atas),” ucapnya.

Dia menambahkan, pembuatan mobil roda delapan ini belum selesai seluruhnya. Saat ini dia perkirakan progresnya baru sekitar 80 persen. Karena bagian interior belum mendapat sentuhan apapun.

“Sampe sekarang belum selesai. Interior kan belum ini baru 80 persen lebih,” katanya. (dry/ddn)

Emak-Emak Banyumas Ubah Sampah Jadi Berkah dengan Bank Sampah Inyong

Liputan6.com, Banyumas – Belakangan, sampah menjadi masalah pelik Banyumas yang tak jelas solusinya, terutama di kota Purwokerto. Karut marut sampah seolah tak berujung.

Jumlah sampah harian tak sebanding dengan shelter alias tempat pembuangan sementara. Pun dengan armada yang mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Konsep pengelolaan sampah yang berkonsep ‘kumpul angkut buang’ terbukti tak efektif saat produksi melebihi daya angkut harian. Hanggar pun menjadi tak berfungsi optimal lantaran keterbatasan daya angkut.

Nun di utara Purwokerto, ada model pengelolaan sampah yang meski tak baru, namun, mungkin bisa menjadi solusi sampah sejak hulu. Namanya, Bank Sampah Inyong.

Lokasinya berada di Jalan Mocc Besar Gang Remaja RT 01/02 Desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Menariknya, bank sampah ini dikelola oleh emak-emak.

Kaum ibu, barangkali adalah pihak yang paling rewel soal sampah. Mereka tak mau melihat sampah di lingkungannya.

Kadang-kadang ada yang nekat membuangnya di sembarang tempat, asal tak kelihatan mata. Dan itu bakal menciptakan masalah baru di lingkungan lainnya.

Karenanya, dibutuhkan pengelolaan sampah yang mendatangkan manfaat. Diyakini, warga bakal mendukung penuh jika sampah bisa mendatangkan manfaat, apalagi keuntungan.

Di Jalan Mocc, Sampah tak lagi menjadi ‘sampah’ yang dibuang. Akan tetapi, sampah berubah menjadi aset yang bernilai jual. Bank Sampah Inyong semula diprakarsai oleh orang yang peduli lingkungan. Lingkupnya pun kecil. Setingkat RT.

2 dari 3 halaman

Suka Duka Pendirian Bank Sampah

Tetapi, perlahan, dengan semakin tingginya jumlah sampah, kini, bank sampah ini telah bergerak hingga lingkup RW dan dusun. Masih kecil memang.

Ketua Pengelola Bank Sampah, Nurhayatni, menuturkan, pada mulnya ia resah lantaran lingkungannya banyak sampah. Melihat sampah yang setiap saat berserakan membuat dia tak nyaman.

Lantas, ia pun meminta dukungan suami yang saat itu menjadi ketua RT untuk mendirikan bank sampah. Awalnya, bank sampah ini disepelekan. Berjalan hingga berbulan-bulan, tak ada warga yang mau menabung sampah.

“Sifatnya masih sukarela, belum ada kewajiban karena baru dikelola kelompok di tingkat RT. Namun karena ketekunan dan lingkungan semakin terlihat lebih bersih, akhirnya warga satu RW ikut menabung di Bank Sampah yang saya beri nama Inyong,” ucapnya, Selasa, 15 Januari 2019.

Nurhayatni sadar betul, banyak yang belum mempercayai konsep bank sampah. Sebab itu, pada masa awal, banyak warga yang minta langsung dibayar.

Dia pun mengalah dan langsung membayarnya. Meski bertajuk bank sampah, pada awal berdiri, ia mesti menyiapkan uang tunai dalam jumlah tertentu.

Ia pun mesti siap tiap hari selama 24 jam menerima warga yang menabung atau menjual sampah yang dikumpulkan. Bahkan beberapa di antaranya, minta barter dengan beras.

“Masyarakat di sini macam-macam ada yang memang ditabung, ada yang langsung minta dibayar, bahkan ada yang minta barter dengan beras dan jajanan. Semua saya layani karena kebetulan saya juga berjualan,” dia menjelaskan.

Keseriusan Nurhayatni mengelola sampah secara mandiri rupanya memang benar-benar serius. Di gudang bank sampah, terlihat sebuah mesin pencacah sampah organik berukuran sedang, terlihat pula satu unit komposter.

Perlahan, kepercayaan masyarakat tumbuh. Tumbuhnya kesadaran warga itu juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kepedulian warga terhadap sampah yang ada disekitarnya.

3 dari 3 halaman

Cara Kreatif Pemanfaatan Sampah

Salah satunya, Ibu Aris, warga RT 02/2. Dia adalah warga yang rutin menabung sampah di Bank Sampah Inyong. Kadang, ia bahkan memungut sampah yang bukan berada di sekitar rumahnya.

“Selain untuk keindahan dan kebersihan tetapi juga memberi berkah buat saya, karena mempunyai tabungan dari sampah,” jelasnya.

Dengan sabar, Nurhayatni menerima dan menimbang sampah dengan rekan sesama pengelola, Ningrum. Saat senggang, dia rela menjemput sampah sampai ke rumah anggota.

Kini tempat pengelolaan sampah (TPS) Dusun 1 telah ditutup. Pengumpulan sampah pun total berpindah ke Bank Sampah Inyong. Pemdes Kutasari menetapkan Bank Sampah Inyong sebagai pengelola sampah tingkat dusun. Masih kecil memang.

Tetapi, jika bank sampah model ini diadopsi wilayah lain, bukan tak mungkin, sampah bukan lagi menjadi masalah. Sebaliknya, sampah menjadi berkah.

Bank sampah Inyong membagi sampah menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik, dibuah menjadi kompos dengan memanfaatkan mesin pencacah.

“Setelah itu, sampah tersebut difermentasi dan ditambahkan zat aktivator, sehingga seterusnya bisa dihasilkan kompos,” ucapnya.

Cukup banyak yang membeli kompos produksi Bank Sampah Inyong. Kalau pun tak ada pesanan, anggota kelompok nmenggunakan kompos untuk keperluan kebun pekarangan dan apotek hidup.

“Untuk sampah anorganik, sebagian besar dijual lagi dan sebagian lainya digunakan menjadi kerajinan tangan yang bernilai jual,” dia mengungkapkan.

Nurhayatni optimis, jika bank sampah didirikan di daerah lain, maka lambat laun sampah di Banyumas bakal menjadi berkah.

[Tanya BPJS Kesehatan] Mau Ubah Data JKN, Bagaimana Caranya?

Liputan6.com, Jakarta Pertanyaan:

Bagaimana cara melakukan perubahan data bagi peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU)?


Jawaban

Peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti Anda, wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan tempat Anda bekerja. Selanjutnya, pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan pegawainya kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 hari sejak terjadinya perubahan data oleh pekerja.

Anda juga bisa melaporkannya sendiri kepada BPJS Kesehatan dengan membawa surat pengantar dari instansi tempat Anda bekerja. Perubahan data ini sangat penting untuk dilaporkan, karena jika ada ketidaksesuaian dalam data (misalnya NIK salah atau data anak belum update), peserta tersebut dapat terkendala saat hendak memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.


Salam,

Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat




Program Tanya BPJS Kesehatan tayang setiap Rabu pukul 11.30. Di dalamnya berisi pertanyaan yang paling sering dilontarkan masyarakat lewat aneka media BPJS Kesehatan. Jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan diberikan oleh Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat.

Emak-emak Ubah Lagu ‘Jogja Istimewa’, Habiburokhman: Itu Spontanitas

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menilai laporan dari musisi Marzuki Mohamad alias Kill The DJ sulit ditarik ke pidana. Hal ini karena tidak ada unsur komersil dalam aksi emak-emak bernyanyi memplesetkan lirik lagu ‘Jogja Istimewa’ saat kampanye.

“Dari yang kami baca di media, sepertinya itu spontanitas emak-emak relawan yang tidak ada unsur komersil sehingga sulit untuk ditarik ke ranah pidana. Kasus imi mirip suporter sepakbola di stadion atau demonstran yang sering membuat lagu ubahan secara spontan untuk membuat suasana meriah,” ucap juru bicara Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman, saat dihubungi detikcom, Selasa (15/1/2019).

Habiburokhman berdasarkan pada UU Hak Cipta. Baginya, pelanggaran hak cipta terjadi jika ada unsur komersil atau mencari keuntungan.


“Coba baca ketentuan ketentuan perlindungan hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur pasal 113, 116 dan 117 UU Hak cipta, untuk dikenakan sanksi pidana harus ada unsur komersil,” kata Habiburokhman.

Sementara itu, Tim Advokasi BPN akan melindungi emak-emak jika mereka dilaporkan. Bagi Habiburokhman, emak-emak tidak melakukan kesalahan saat bernyanyi.

“Khusus untuk emak-emak yang bernyanyi dalam video tersebut, jika mereka tidak tahu itu melanggar hak cipta menurut saya mereka aman secara hukum. Tapi kalau ada pihak-pihak yang ingin mengkriminalisasi emak-emak tersebut, kami akan bela mereka secara hukum,” ucap Habiburokhman.

Kill The DJ sempat memberi kesempatan kepada pengubah untuk melapor untuk minta maaf. Namun, sampai dia membuat laporan, belum ada permintaan dari pengubah lagunya itu.

Badan Pemenangan Daerah (BPD) Yogyakarta pun menolak meminta maaf karena mereka tidak bersalah. Orang yang patut meminta maaf dalam kasus ini adalah pengubah lagu itu.

“Tapi kalau ada relawan melakukan seperti itu maka itu spontanitas dan kalau itu memang ada kesalahan maka yang melakukannya yang harus memenuhi apa yang harus dilakukan (penyampaian maaf), bukan BPN-nya,” Sekretaris DPD Partai Gerindra DIY yang juga Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di DIY, Dharma Setiawan.

Marzuki akhirnya melaporkan dua akun media sosial dengan sangkaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dia tidak terima lagu ciptaannya diubah dan digunakan dalam kampanye pasangan calon presiden 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Melaporkan pemilik dua akun media sosial, Twitter dan Instagram, atas nama yang sama, atas nama CakKhum,” kata kuasa hukum Marzuki, Hilarius Ngaji Mero, di Mapolda DIY, Jalan Pajajaran Ringroad Utara, Sleman.
(aik/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Usul Ubah Nama Tol Bali Mandara, Koster Tak Berniat Singgung Pastika

Denpasar – Gubernur Bali I Wayan Koster mengakui telah mengusulkan perubahan nama Tol Bali Mandara menjadi Tol I Gusti Ngurah Rai. Koster menegaskan, usul mengubah nama itu tak berniat menyinggung gubernur sebelumnya yaitu Made Pastika.

“Tentang perubahan nama Jalan Tol Bali Mandara menjadi Tol I Gusti Ngurah Rai memang betul, saya sebagai Gubernur memang mengajukan perubahan nama tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum,” kata Koster di sela rapat bersama DPRD Bali, Jl Dr Kusuma Atmaja, Denpasar, Bali, Senin (14/1/2019).

Koster mengatakan usulan perubahan nama itu agar nama pahlawan I Gusti Ngurah Rai menjadi ikon di Bali. Apalagi beberapa wilayah di daerah tersebut I Gusti Ngurah Rai sebagai nama jalan maupun patung.

“Dengan pertimbangan agar di situ nama Bandaranya I Gusti Ngurah Rai, kemudian di situ ada patung I Gusti Ngurah Rai, sepanjang jalan sampai By Pass itu I Gusti Ngurah Rai. Maka menurut saya setelah berdiskusi ke berbagai pihak wilayah itu seluruhnya perlu dinamai satu kesatuan ikon,” terangnya.

“Karena itu jalan Tol I Gusti Ngurah Rai, sama sekali tidak ada niat meniadakan nama yang dibuat gubernur sebelumnya, sama sekali tidak. Tapi semata-mata ini untuk kepentingan menyatukan ikon transportasi tersebut,” sambung Koster.

Dia memastikan nama Rumah Sakit Bali Mandara maupun sekolah Bali Mandara, yang merupakan program Gubernur era I Made Mangku Pastika itu tidak akan diubah. Koster memastikan program-program tersebut bakal dilanjutkan dan direvisi menjadi lebih baik lagi.

“Terkait rumah sakit Bali Mandara kami tidak ubah. Program simantrinya tidak kami ubah tapi kami perbaiki, SMA Bali Mandara di Buleleng nama tetap, programnya diteruskan karena itu programnya sangat baik, bahkan itu juga akan kita lakukan Kabupaten Karangasem, di Kecamatan Kubu, Tulamben, untuk mempercepat perkembangan daerah di Karangasem. Itu usulan kami kepada Menteri Pekerjaan Umum, kami belum dapat jawaban apakah disetujui atau tidak, tapi apapun pandangan-pandangan terkait hal ini kami jadi perhatian. Terima kasih,” jelas Koster

(ams/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>