Habiskan Rp 21 Miliar, Ed Sheeran Ubah Restoran Terkenal di London

Di Spanyol sendiri, Restoran Galicia sudah sangat dikenal. Para penduduk juga menyukai semua menu yang ada di sana. Restoran itu sendiri didirikan oleh José Nieto Alborés dan Eduardo Lage Porto pada1999. Tapi kini, Galicia akan diubah menjadi sebuah ‘music live bar’ oleh pelantun “Perfect”.

Hingga kini, belum dipastikan apa nama restoran sekaligus bar milik Ed Sheeran. Baik pihak Ed ataupun Stuart juga belum ada yang mengonfirmasi hal ini. (Syifa Fauziah/Brilio.net)

Pemerintah Buka Peluang Ubah Skema Pungutan PPN

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka peluang untuk perubahan skema pungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Saat ini kajian itu tengah dilakukan secara intensif dilingkungan kementerian. Nantinya, opsi perubahan skema pungutan hanya akan berlaku kepada komoditas yang mempunyai nilai strategis.

“PPN jangan sejauh itu kesimpulannya mau dihapuskan karena ada banyak kemungkinan. Kita juga sedang membicarakan karena beberapa komoditi hasil bumi seperti Karet, Kelapa dan lain-lain,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Dia mengatakan beberapa opsi sudah dalam genggaman Kemenko Perekonomian terkait relaksasi pungutan PPN sebesar 10 persen. Dua pilihan kebijakan relaksasi diantaranya memberlakukan tarif PPN bersifat final dan kedua adalah insentif dalam penghitungan pajak masukan dan keluaran.

Mantan Direktur Jendral Pajak tersebut menjelaskan untuk tarif PPN bersifat final berfungsi untuk meringankan beban pelaku usaha dalam melakukan ekspansi pasar di dalam negeri. Kemudian opsi kedua, memberlakukan insentif dalam penghitungan antara pajak masukan dan keluaran agar pelaku usaha mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dari 10 persen.

“Bisa saja kita cari jalan PPN difinalkan. Kemudian misalnya dia kena PPN 10 persen tapi pajak masukannya kita patok 9,5 persen misalnya. Jadi pajak masukan dikurangi pajak keluarannya bisa dikurangi sehingga dia bayar bukan 10 persen tapi bisa 9 persen atau setengahnya,” ungkap dia.

Meski demikian, pihaknya tidak ingun terburu-buru dalam merilis relaksasi untuk skema pengenaan PPN dalam negeri. Sebab, Kemenko Perekonomian masih mempertimbangkan untung rugi mengingat PPN merupakan salah satu kontributor utama penerimaan pajak.

“Jangan buru-buru kita mau ubah. Tapi kita akan pelajarinya dulu,” pungkasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Rina Nose Beberkan Alasan Ubah Penampilan

“Kayak kita baru lahir enggak tahu apa-apa, tahu-tahu nanti tahu sesuatu, entar tahu-tahu banyak bertanya, tahu-tahu dapat jawaban. Kadang-kadang dari jawaban yang kita dapat muncul pertanyaan-pertanyaan baru lagi gitu. Cuma ingin tahu hidup ini kayak apa, gitu saja sih sebenarnya,” imbuhnya.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Nia kembali bertanya terkait keputusan Rina saat itu mengenakan hijab. Rina pun menjawab bahwa saat itu ia sudah yakin untuk mengenakan hijab.

Berpotensi Lewat Sehari, KPU Cari Solusi Aturan Hitung Suara Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya akan berkordinasi dengan DPR dan pemerintah untuk mencari solusi aturan penghitungan suara. Hal ini lantaran sistem penghitungan lima surat suara berpotensi tak selesai dalam sehari.

“Tidak menutup kemungkinan memang pengadministrasian selesai di tingkat TPS bisa saja melampaui jam 24.00 WIB,” kata Wahyu di Kantor Pusat KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Wahyu mencontohkan, pada pemilu 2014, dengan empat jenis suara saja, banyak TPS masih menghitung sampai melewati pukul 12.00 malam untuk penghitungan. Padahal, aturan Peraturan KPU No 3 Tahun 2019, menyebut proses penghitungan suara di TPS tidak melebihi waktu satu hari.

Dampaknya, Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) tetap melanjutkan penghitungan surat suara sampai selesai. Hal ini menjadi kekhawatiran khusus, termanipulasinya suara karena pengawasan KPPS tak lagi awas sebab kondisi fisik yang kurang prima karena terlalu larut.

“Kita akan berkomunikasi dengan DPR dan pemerintah terkait hal itu. Karena pemungutan dan penghitungan suara di TPS harus selesai satu hari, itu ada di UU,” jelas Wahyu.

Sementara ini, solusi KPU baru terbatas pada proses administrasi yang dibolehkan melampau hari. Seperti proses administrasi meliputi dokumen C1, sertifikat perolehan suara, dokumen penjelasan DPT, total surat suara yang digunakan, jumlah surat suara terpakai dan surat suara yang tidak, juga surat suara dikembalikan.

“Karena kalau termasuk pengadministrasian dan lain-lain, ini berpotensi tikak cukup. Artinya, pukul 24.00 lebih satu detik saja sudah termasuk hari lain atau hari berbeda,” ucap menandasi.

2 dari 2 halaman

Jalan Panjang Ubah PKPU

Selain itu, KPU juga diminta menghitung surat suara Pileg 2019 terlebih dahulu. Hal itu diminta beberapa politikus salah satunya Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo.

Menanggapi itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mempertanyakan usulan itu. Karena untuk mengubah Peraturan KPU (PKPU) melalui jalan panjang dan harus melalui rapat koordinasi dengan pemerintah dan DPR.

“Pemerintah dan DPR, DPR dalam hal ini adalah Komisi II, sehingga keputusan itu sudah dibahas di DPR. Kenapa usulannya sekarang? Kenapa tidak diusulkan pada saat pembahasan rapat konsultasi? Kan semua partai juga terwakili di situ,” kata Wahyu.

Ia pun menegaskan, untuk mengubah PKPU harus adanya judicial review yang dilakukan secara bersama dengan mengundang pihak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

“Revisi PKPU kan ada prosesnya juga. Dan kita juga butuh argumentasi apa logikanya agar PKPU itu direvisi. Untuk itulah mungkin, jika semua pihak memang berpandangan begitu, maka antara KPU pemerintah DPR, Bawaslu itu perlu duduk bersama untuk bicara itu. Kenapa? Karena peraturan KPU sudah ditetapkan,” tegasnya.

“Kalau mengubah dan kapan waktunya, ya tanya yang mau Judicial Review lah. Kan bagi KPU sudah selesai,” sambungnya.

Pasal 52 ayat (6) PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 mengatakan proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan.

Surat suara yang pertama dihitung adalah tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Surat suara kedua adalah DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kebupaten/kota.

Reporter: Nur Habibie


Saksikan video pilihan berikut ini:

Terdakwa Suap Meikarta: Tuntutan Jaksa Janggal, Tak Sesuai Fakta

Bandung – Selain Billy Sindoro, 3 terdakwa perkara suap proyek perizinan Meikarta membacakan nota pembelaan (pleidoi). Ada yang mengakui perbuatan, ada juga terdakwa yang menilai tuntutan jaksa tidak tepat.

Terdakwa Henry Jasmen P Sitohang menyebut tuntutan jaksa pada KPK janggal. Henry sebelumnya dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Yang Mulia seperti diketahui jaksa penuntut umum telah menyampaikan tuntutan. Saya coba mendengarkan dan menyimak tuntutan. Dari apa yang dibacakan, ada yang membuat saya kaget dan janggal dan tidak sesuai dengan fakta, bahkan ada sama sekali yang saya belum pernah saya dengar,” ujar Henry membacalam pleidoinya di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (27/2/2019).

Henry–konsultan Lippo Group ini–menanggapi pernyataan jaksa dalam surat tuntutan yang menyebut keterangan dirinya berubah-ubah. Henry menegaskan dirinya memang tak cakap dalam urusan hukum.

Henry juga menjelaskan soal perubahan berita acara penyidikan (BAP) saat dilakukan pemeriksaan penyidik. Menurutnya, saat itu dia harus dua kali menuliskan ulang kronologi BAP. Akan tetapi, menurut Henry, perubahan BAP tersebut tidak dipaparkan jaksa KPK dalam persidangan.

“Namun seperti yang diketahui, kedua kronologi itu tidak tahu di mana. Sampai sekarang, tidak pernah dikeluarkan jaksa,” kata Henry.

Henry juga membantah soal keterlibatannya memberi uang kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa. Henry mengaku tak tahu menahu perihal duit Rp 1 miliar yang diberikan kepada Iwa melalui Hendri Lincoln dan Neneng Rahmi Nurlaili.

“Saya sangat kaget, atas dasar apa JPU menyatakan hal ini. Saya sama sekali belum mendengar, baru mendengar di sini dan saya tegas menyampaikan sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Saya sama sekali tidak mengenal Iwa, saya tidak memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung,” kata Henry.

Karenanya, Henry kecewa atas tuntutan jaksa. Menurut dia, tuntutan yang diberikan jaksa sangat jauh berbeda dengan tuntutan terhadap Fitradjadja dan Taryudi.

“Ancaman hukum jauh dari rekan saya bahkan dua kali lipat lamanya dari Fitradjadja dan Taryudi. Dasar yang disampaikan terkesan tendensius, tidak mencerminkan keadilan namun menimbulkan kesan sedang balas dendam kepada saya,” kata Henry.

Sementara itu, terdakwa Fitradjadja Purnama mengakui perbuatannya. Dia mengakui kesalahannya atas tindakan praktik suap tersebut.

“Terhadap pokok-pokok tuntutan saya hanya bisa menyatakan terima salah atas perbuatan yang saya lakukan. Perbuatan saya telah melenceng dari profesionalitas kerja saya. Apa yang semula tidak saya niatkan, bahkan sama sekali tidak saya pikirkan, akhirnya terjadi dengan saya yang terlibat di dalamnya. Apa yang telah saya lakukan membawa konsekuensi dan akibat buruk bukan hnya terhadap diri saya sendiri, melainkan juga terhadap keluarga,” ujar Fitradjadja sambil menyampaikan permohonan maaf.

Dia juga menjelaskan soal keterlibatannya mengurus perizinan Meikarta. Fitradjadja mengaku tak tahu soal pemberian-pemberian yang ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2016 pada saat proses ini dilakukan oleh Edi Dwi Soesianto dan Satriadi.

“Saya sama sekali tidak tahu atas pemberian-pemberian atau janji-janji kepada Neneng Hasanah Yasin, EY Taufik, dan Iwa Karniwa; baik langsung ataupun melalui orang lain. Sama sekali saya tidak tahu,” ujarnya.

“Bahwa ternyata, dalam persidangan terunkap, saya terlibat atau dianggap terlibat, dalam pemberian kepada salah satu atau dua atau ketiganya, saya baru tahu di persidangan, bahwa uang yang saya terlibat dalam pemberiannya itu sampai kepada orang-orang tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, terdakwa Taryudi juga mengakui perbuatannya. Dia menyesal dan menerima hukuman yang akan dijadikan pelajaran berharga bagi dirinya.

“Apapun yang terjadi sudah terjadi dan saya disini membacakan pembelaan. Dengan perasaan bercampur aduk saya menyesal dan merindukan anak-anak. Saya menyesal dan saya akan menjadikan ini sebagai pelajaran. Majelis hakim, saya mohon ampunan saya memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal,” kata Taryudi.
(dir/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mengapa e-KTP untuk WNI dan WNA Desainnya Sama Persis?

Jakarta – Secara tampilan, e-KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) sama persis. Mengapa dua jenis kartu tersebut tak dibedakan saja untuk memudahkan pengenalan?

“Ya kenapa warnanya sama biru biru juga, tadinya kami berpikiran dengan sudah ditulis masa berlakunya, ada warga negaranya, disebutkan, ada tiga pembeda yang ditulis bahas Inggris, kan bisa baca,” tutur Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (27/2/2019).

Zudan mengatakan, kartu untuk WNA dan WNI ini dibuat menggunakan perangkat cetak yang sama. Hal ini yang kemudian tampilan berupa warna sama persis.

“Jadi ketika kita akan mengubah warna, desain, model, kita tentu mengubah aplikasi, banyak buntutannya,” kata Zudan.

Meski begitu, jika memang nantinya dirasa perlu untuk membuat perbedaan warna, Kemendagri membuka peluang untuk itu.

“Andai kata nanti dengan warna yang sama ini menimbulkan problem seolah-olah bisa untuk nyoblos dan lain-lain, kita bisa pertimbangkan untuk ubah warnanya,” ujar Zudan.

Zudan mengatakan selama dia menjadi dirjen selama empat tahun, baru kali ini ada masalah dengan penerbitan e-KTP untuk WNA. Dia menduga hal itu berkaitan dengan tahun politik.

“Saya empat tahun jadi dirjen yang penerbitan KTP WNA-nya lebih dari empat tahun, baru satu ini doang yang ribut banget. Mungkin karena mendekati Pileg dan Pilpres. Lagian ini KTP Chen sudah terbit tahun lalu,” tutur Zudan.
(eva/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ubah Formasi, Kunci MU Imbangi Liverpool

Liputan6.com, Manchester – Bek Manchester United, Luke Shaw membeberkan perasaan timnya usai ditahan imbang Liverpool. Shaw menyebut timnya kecewa berat gagal meraih kemenangan pada laga tersebut.

Asa Manchester United untuk membalas dendam kepada Liverpool harus gagal terlaksana. Mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 di Old Trafford setelah mereka dikalahkan 3-1 di Anfield.

Pada laga itu, United sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan di babak pertama. Namun di babak kedua mereka memiliki sejumlah peluang emas yang gagal mereka konversikan menjadi gol.

Shaw sendiri mengakui bahwa timnya tidak puas dengan hasil imbang yang mereka raih kali ini. “Kami benar-benar kecewa dengan bagaimana cara kami bermain di babak pertama,” buka Shaw kepada Evening Standard.

Shaw menilai timnya cukup beruntung tidak kebobolan di babak pertama saat lawan Liverpool, karena ia menilai permainan Setan Merah benar-benar buruk pada saat itu.

“Kami sama sekali tidak bermain dengan baik di babak pertama. Kami terlalu banyak kehilangan bola dan kami beruntung mereka tidak memanfaatkan hal itu dengan baik.”

2 dari 3 halaman

Ubah Formasi

“Namun di babak kedua kami mengubah formasi kami. Kami berbicara dengan baik di jeda babak dan semua orang begitu bersemangat akan hal tersebut.”

Shaw juga menilai di babak kedua ada peningkatan performa yang cukup signifikan di pihak MU sehingga ia merasa pasukan Setan Merah lebih layak untuk memenangkan laga tersebut.

“Di tengah babak kami berkata kepada diri kami bahwa kami harus tetap tenang dan memainkan gaya bermain kami dan saya rasa di babak kedua kami bermain jauh lebih baik.”

3 dari 3 halaman

Persiapkan Diri

“Kami memang tidak bermain di permainan terbaik kami namun saya rasa kami menciptakan peluang-peluang yang jauh lebih baik dan saya rasa tim kami layak untuk menang pada pertandingan itu.” tandasnya.

Manchester United akan mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin untuk menghadapi Crystal Palace pada hari Kamis (28/2) dini hari nanti.

Sumber: Bola.net

Saksikan video pilihan di bawah ini

Jonan Ungkap Gaji Kepala Stasiun Kini Capai Rp 30 Juta

Jakarta – Menteri ESDM Ignasius Jonan menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI). Dalam masa jabatannya, Jonan mengaku melakukan banyak perubahan pada moda transportasi kereta ini.

Dalam acara Rakornas badan layanan umum (BLU) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jonan menceritakan pengalamannya saat memimpin KAI.

“Saya ditugaskan di kereta api, semua teman-teman saya bilang ini amat sulit dibenahi. Karena 80% pegawai tetapnya aparatur negara ada yang sipil dan non,” kata Jonan, Selasa (26/2/2019).

Dia menjelaskan, dirinya tetap mencoba. Hal utama yang dia lakukan adalah tunjangan kinerja yang ia ubah. Saat itu dia menyampaikan ke Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan jika tunjangan tak ada perubahan maka pelayanannya tidak akan baik.

Ia saat itu mengaku siap dipecat jika sudah penyesuaian tunjangan namun tak ada perubahan.

Akhirnya ia berhasil menyehatkan KAI. Menurut Jonan 10 tahun yang lalu 25 Februari 2009, dirinya ke Stasiun Gambir. Saat itu take home pay gaji kepala stasiun hanya Rp 2,275 juta. Kepala stasiun waktu itu mengaku tidak cukup.

Karena itu ia mengubah dengan memberikan kompensasi yang baik, cukup untuk hidup.

“Sekarang bapak ibu bisa lihat layanan stasiun sekarang, take home pay kepala stasiun Rp 27,5-30 juta naik 10 kali. Pendapatan parkir pengelolaan stasiun bisa Rp 100 juta ini naik 30 kali lebih. Yang saya ingin sharing, bagaimana kita melayani masyarakat lebih baik, hidup kita bisa sejahtera dan tidak bisa salah satunya,” jelas dia.

Jonan juga menceritakan saat ini di Kementerian ESDM ia berusaha untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan menjadi BLU dan BPSDM. Dalam setahun perubahan BLU naik 383%.

“Saya katakan kepada teman-teman yang sekolah tinggi, yang penting apa yang dikeluarkan negara untuk sekolah bisa kembali diberikan kepada masyarakat,” imbuh dia.

(kil/fdl)

Tudingan SS Soal Freeport untuk Jokowi

Jakarta – Divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali ramai diperbincangkan publik. Itu tak lain karena kritik yang dilontarkan oleh eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Mantan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini satu barisan dengan calon presiden (capres) Prabowo Subianto itu mengumbar cerita miring soal pertemuan Jokowi dengan James Robert (Jim Bob) Moffett pada 6 Oktober 2015 silam. Jim Moffett saat itu masih menjabat sebagai Executive Chairman Freeport McMoRan, induk PTFI.

Sudirman menilai pertemuan antara Jokowi-Moffett itu bukanlah pertemuan normal layaknya pertemuan biasa. Sebab menurutnya, pertemuan antara Jokowi dan Moffett ini membuat divestasi saham PTFI itu tak sepenuhnya menguntungkan Indonesia.

Tak hanya itu, Sudirman juga menilai sikap Jokowi berubah-ubah terkait Freeport. Berikut berita selengkapnya dirangkum detikFinance: (ang/ang)

Sudirman Said Kritik Sikap Jokowi soal Freeport, TKN Buka Suara

Jakarta – Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berubah-ubah soal divestasi PT Freeport Indonesia. Dia mengatakan, di awal pemerintahan Jokowi ingin agar diputuskan secara cepat.

Lalu, Sudirman bilang Jokowi ingin jangan buru-buru. Kemudian, Jokowi tiba-tiba ingin jangan ada komitmen apapun. Menanggapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Johnny G Plate mempertanyakan apa yang salah dari sikap Jokowi.

“Kalau bilang cepat bagus nggak, kalau bilang hati-hati bagus nggak, kalau bilang jangan ada kepentingan kelompok bagus nggak? Apa salahnya?,” kata Johnny kepada detikFinance, Senin (25/2/2019).


Dia mengatakan, tanpa seorang pemimpin yang kuat dan konsisten seperti Jokowi, akuisisi tidak berjalan lancar. Sebab itu, dia mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh Jokowi.

“Tanpa seorang pemimpin yang kuat yang konsisten, yang mempunyai leverage internasional, divestasi seperti itu nggak bisa lancar, dan Pak Jokowi menjalani dan melaksanakan dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara,” paparnya.

Johnny pun enggan mengomentari Sudirman Said lebih jauh. Menurutnya, Sudirman bukan calon presiden (capres) sehingga buang-buang waktu.

“Saya nggak mau komentari Sudirman Said, karena Sudirman Said bukan capres nggak guna buang-buang waktu komentari dia,” ujar politikus Partai Nasdem itu.

Terlebih, dia bilang, kebijakan yang dia tempuh saat menjabat Menteri ESDM belum tentu akan sesukses seperti sekarang ini.

“Apalagi komentar Sudirman Said hanya sepenggal saja yang belum tentu kebijakan yang dia pakai dulu atau di zaman dia sama dengan sekarang. Karena apa, menurut Jonan (Menteri ESDM) dia mengawali semuanya dengan baru dan cepat,” terangnya.

“Saya memberikan apresiasi Pak Jokowi, dibantu para menteri terkait divestasi itu di antaranya Pak Jonan, Bu Sri Mulyani, dan Ibu Rini Soemarno, pasti ada tim dan orang ahli di dalamnya,” sambungnya.

Sebelumnya dalam sebuah wawancara khusus dengan detikcom, Kamis (21/2/2019) Sudirman menyatakan kebijakan Jokowi soal Freeport berubah-ubah.

“Di awal pemerintahan beliau mengatakan cepat diputuskan, cepat diputuskan. Tapi pada satu titik mengatakan nggak ada komitmen, jangan dulu, jangan buru-buru. Hati-hati, begitu. Terus suatu ketika kita sedang berunding, tiba-tiba, ‘sudah jangan ada komitmen apapun’,” kata Sudirman.

“Makanya kaget, tiba-tiba beliau menerima yang bersangkutan kemudian perintahnya buatkan surat. Jadi memang kami sebagai pelaksana kebijakan atau yang menavigate di lapangan itu memang harus pandai-pandai membaca, sebetulnya maunya apa,” sambungnya. (hns/hns)