Aspri Menpora Disebut Perintahkan Buat Daftar Nama Penerima Uang

Jakarta – Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy menyebut Asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum pernah memerintah buat daftar nama penerima uang. Daftar nama itu terkait proses pencairan dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora.

“Tadi apa yang disampaikan di dokumen 23 daftar nama, itu atas perintah Ulum, ditulis dikertas itu. Kemudian saya minta ketik ulang oleh Pak Suradi staf saya,” kata Ending Fuad Hamidy menanggapi keterangan saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Pada sidang hari ini jaksa menghadirkan Miftahul Ulum, Kepala Bagian Keuangan KONI Eny Purnawati, sopir Ending Fuad Atam, Wakil Bendahara Umum KONI Lina Nurhasanah, Kabiro Hukum Kemenpora Yusuf Suparman, Arif dan Nur Sahid. Mereka memberikan keterangan saksi untuk Ending Fuad Hamidy.

Menurut Ending, dirinya pernah mengajukan proposal dana bantuan hibah, namun tidak diproses pencairan oleh Kemenpora. Hingga akhiranya, dirinya melaporkan kepada Ulum.

“Soal proposal KONI yang tak kunjung cair 4 kali. Akhirnya saya lapor ke Pak Ulum, dan akhirnya salah satu tim verifikasi tandatangan dan uangnya cair,” tutur dia.

Ending Fuad Hamidy juga mengatakan saat itu pernah menemui pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemenpora untuk mengetahui alasan tidak dicairkan proposal dana hibah itu. Menurut Hamidy, dirinya harus menghadap Ulum agar bisa dicairkan proposal dana hibah itu.

“Pak Mul sampaikan, Pak Hamidy walaupun saya kewenangan KPA dibawah Rp 100 miliar, tapi secara informal bapak harus mengahdap Pak Ulum. Saya ketemu Pak Ulum, hingga akhirnya commitment fee terjadi,” tutur dia.

Ulum yang menjadi saksi sidang membantah melalukan hal tersebut. Dia tetap berdasarkan keterangannya membantah menerima uang dari KONI.

“Saya tetap berdasarkan keterangan saya yang mulia, tidak melakukan itu,” ucap Ulum.

Dalam perkara ini, Ending Fuad Hamidy didakwa memberikan suap 400 juta kepada Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana serta dua staf Kemenpora bernama Adhi Purnomo dan Eko Triyanta. Pemberian suap ditujukan untuk mempercepat proses pencairan dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora.

Daftar nama penerima uang sebelumnya ditampilkan jaksa KPK dalam persidangan, sebagai berikut:

1. M (Menteri Pemuda dan Olahraga) Rp 1,5 miliar
2. Ul (Ulum-Kemenpora) Rp 500 juta
3. Mly (Mulyana-Kemenpora) Rp 400 juta
4. AP (Adhi Purnomo-Kemenpora) Rp 250 juta
5. Oy (Oyong-Kemenpora) Rp 200 juta
6. Ar (Arsani-Kemenpora) Rp 150 juta
7. Nus (Yunus-Kemenpora) Rp 50 juta
8. Suf (Yusuf-Kemenpora) Rp 50 juta
9. Ay Rp 30 juta
10. Ek (Eko Triyanto-Kemenpora) Rp 20 juta
11. FH Rp 50 juta
12. Dad Rp 30 juta
13. Dan Rp 30 juta
14. Gung Rp 30 juta
15. Yas Rp 30 juta
16. Marm (Marno) Rp 3 juta
17. Rad (Suradi-KONI) Rp 50 juta
18. TW (Tusyono-KONI) Rp 30 juta
19. EM (Emi-KONI) Rp 15 juta
20. Syah (Sahid Nursyahid-KONI) Rp 50 juta
21. Rif (Arif-KONI) Rp 5 juta
22. Tan (Atam-KONI) Rp 3 juta
23. Reg (KONI) 3 juta
(fai/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pesan Hotel di Traveloka Lewat ShopBack, Dapat Uang Rp 100.000!

Pesan Hotel di Traveloka Lewat ShopBack, Dapat Uang Rp 100.000!

Jakarta

Melambungnya harga tiket pesawat belakang ini, jangan sampai mengurungkan niat Anda untuk bertamasya dan liburan. Banyak alternatif yang bisa Anda lakukan tanpa harus mengeluarkan banyak dana hanya untuk membeli tiket pesawat. Salah satunya staycation di penginapan atau hotel yang sedang hits di kota Anda.

Anda tidak perlu khawatir lagi mengeluarkan dana lebih banyak untuk liburan. ShopBack menawarkan promo cashback 4% setiap memesan hotel serta dapatkan tambahan cashback Rp 100.000 untuk Anda yang memesan hotel dan bertransaksi minimal Rp 1 juta di Traveloka melalui ShopBack. Ditambah lagi, pada periode 24-27 April, Traveloka menawarkan promo Traveloka Epic Sale, dengan diskon sampai dengan 80%. Klik di sini untuk mendapatkan cashback Rp 100.000 dari ShopBack dan masukan kode promo TRAVELOKASB.

Pesan Hotel di Traveloka Lewat ShopBack, Dapat Uang Rp 100.000!

Dengan menggunakan platform ShopBack, Anda bisa untung lebih banyak ketimbang membeli langsung dari platform Traveloka. Pasalnya, dengan bertransaksi melalui ShopBack, Anda bisa berhemat lebih loh!

Misalnya, Anda memesan penginapan atau hotel paling hits dan bintang 5 di Bandung untuk akhir pekan, dengan harga normal bisa mencapai Rp 4 juta per malam. Nah dengan memanfaatkan promo Traveloka Epic Sale, Anda mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih murah lagi, anggap saja sekitar Rp 2 juta saja. Jika Anda memesan hotel tersebut melalui ShopBack, Anda akan mendapatkan cashback 4% atau sekitar Rp 80.000, ditambah lagi Anda sudah bertransaksi di atas Rp 1 juta, Anda berhak mendapatkan cashback tambahan Rp 100.000. Dengan begitu Anda sudah berhemat Rp 180 ribu.


Untuk mendapatkan promo eksklusif ini, Anda cukup meng-klik tautan ini dan masukan kode promo TRAVELOKASB, Anda akan langsung diarahkan ke laman Traveloka di ShopBack. Bertransaksilah seperti biasa dan selesaikan pembayaran, serta jangan lupa untuk membuat akun ShopBack untuk mendapatkan cashback. Menariknya, cashback yang Anda dapatkan dari ShopBack dapat dicairkan ke rekening pribadi Anda, tentunya setelah melewati proses verifikasi dan validasi dari Shopback. Menguntungkan bukan?

Cashback yang Anda dapat pun bisa dikumpulkan sambil menunggu proses validasi dan verifikasi dengan berbelanja di platform e-commerce lainnya di ShopBack. Jadi jangan lupa mengunduh aplikasi ShopBack di Play Store dan Google Play dan berbelanja online serta memesan hotel lewat ShopBack dan dapatkan cashback yang membuat Anda lebih hemat.

Pesan hotel dikasih duit? ShopBack-in Aja!

(adv/adv)

Bawaslu DIY Usut Dugaan Politik Uang Rp 1,5 Miliar

Yogyakarta – Bawaslu DIY memeriksa pelapor, terlapor dan dua orang saksi dalam kasus dugaan politik uang dengan barang bukti Rp 1,5 miliar. Kasus ini mengemuka setelah Polda DIY melakukan OTT terhadap pelaku di Sleman pada 16 April lalu atau malam sebelum coblosan.

“Kita lagi memeriksa pelapor dan kemudian dua orang saksi yang diajukan oleh pelapor, dan satu lagi nanti ini adalah dari pengemudi (terlapor) yang kemarin sempat diamankan oleh kepolisian,” ucap Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono, Selasa (24/4/2019).

Bagus menerangkan, pelapor kasus ini adalah pegawai yang bertugas di tim inafis Polda DIY. Sementara dua orang saksi yang diajukan pelapor juga merupakan anggota kepolisian. Adapun pelapor secara resmi melapor ke Bawaslu DIY pada 18 April silam.

Sementara terlapor adalah Muhammad Lisman Pujakesuma. Puja, begitu Muhammad Lisman Pujakesuma akrab disapa terjaring OTT Polda DIY di wilayah Sleman. Dia diamankan karena di dalam mobil yang dikendarainya terdapat uang Rp 1,5 miliar.

“Terlapor (Puja) ya yang kemarin pengemudi yang mobilnya membawa sejumlah uang, kemudian diamankan oleh kepolisian itu. Kalau soal porsinya apa dan seterusnya nanti kan kita dalami di klarifikasi, termasuk kita kroscek,” tutur Bagus.

Dalam OTT itu, aparat memang menaruh curiga terhadap Puja. Alasannya di dalam mobilnya terdapat uang pecahan Rp 100 ribu sejumlah Rp 1,5 miliar, bahkan sebagian sudah di dalam amplop. Uang ini dicurigai akan pakai untuk politik uang.

“Itu (uang Rp 1,5 miliar berupa pecahan) Rp 100 ribuan. Sebagian (berada di dalam) amplop, sebagian tidak, sebagian besar tidak,” jelasnya.

Bagus belum bisa menyimpulkan apakah uang tersebut memang diperuntukkan untuk politik uang atau tidak. Kini, pihaknya hanya memiliki waktu 14 hari pascapelaporan untuk menyimpulkan ada tidaknya pidana pemilu dalam kasus tersebut.

“Itu yang coba kita dalami apakah ada perbuatan yang melanggar terkait dengan masa tenang (Pemilu 2019). Yaitu setiap pelaksana, petugas dan peserta kampanye dilarang memberikan uang atau material lainnya kepada pemilih,” katanya.

Pengusutan kasus ini, kata Bagus, mengacu pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Itu (kalau terbukti bersalah) ancaman pidananya adalah maksimal empat tahun (penjara) dan denda maksimal Rp 48 juta rupiah,” tutupnya.

(bgk/bgs)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hari Bumi: Kisah Perempuan Afrika Cari Uang sambil Selamatkan Lingkungan

Jakarta

Dalam peringatan Hari Bumi yang jatuh pada 22 April, para fotografer di lembaga nonprofit mengangkat cerita yang belum pernah terungkap tentang perempuan Afrika yang mencari nafkah sambil menyelamatkan lingkungan.

Pengumpul plastik, Yaa Sule
(Pengumpul plastik (Doreen Ntumy/Fibi Afloe/Lensational)

Di Accra, Ghana, air dijual dengan menggunakan saset yang sampahnya banyak tersebar di jalan-jalan kota itu.

Ya Sule, 45 tahun, mengumpulkan saset dari jalan-jalan sekitar lima kantong setiap hari.

Ia kemudian menjualnya ke perusahaan daur ulang, sebagai mata pencaharian untuk memberi makan anak dan cucu-cucunya.

Pengumpul plastik, Yaa Sule Doreen Ntumy/Fibi Afloe/Lensational

Ia mengatakan senang bisa berpartisipasi dalam mengatasi masalah plastik di Accra.

Water sachets turned into a raincoat
Lensational/Doreen Ntumy

Daur ulang saset ini digunakan untuk jas hujan dan produk lain oleh perusahaan daur ulang yang banyak bergerak di bidang sosial.

Biji-bijian untuk perubahan Biji melon egusi di Pelabuhan Harcourt, Nigeria
Victoria Akeere/Lensational

Biji melon Egusi dikeringkan di Pelabuhan Harcourt, Nigeria.

Di Nigeria, perempuan yang biasanya memanen, memproses dan menjual biji-bijian yang diketahui dapat meningkatkan kualitas tanah serta memiliki manfaat gizi.

Laporan PBB baru-baru ini menunjukkan pengetahuan tentang pertanian oleh perempuan yang bergerak dalam pertanian skala kecil sangat penting dalam meningkatkan keaneka ragaman hayati dan mencegah kekurangan pangan akibat perubahan iklim.

Dari manik-manik ke konservasi Perempuan Maasai merajut manik-manik.
Tetek Manina/Lensational

Seorang perempuan dari kawasan konservasi Maasai di Amboseli, Kenya membuat manik-manik untuk perhiasan.

Perempuan di kawasan ini mendapat penghasilan dari penjualan manik-manik guna membeli lampu, yang menerangi kawasan satwa liar pada malam hari dan mengurangi perburuan.

Dalam budaya Maasai, perempuan biasanya menjaga ternak dan juga berperan dalam mengawasi satwa liar.

Perempuan dalam foto di atas tergabung dalam tim yang bekerja sama dengan badan pendanaan satwa liar, International Fund for Animal Welfare (IFAW).

Sumber foto dari Our Shared Forest yang diterbitkan lembaga nonprofit Lensational.

(jbr/jbr)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mau Uang Aman saat Long Weekend? Lakukan 5 Hal Ini

Jika saat liburan Anda memiliki voucher potongan harga atau bahkan promo yang banyak, maka jangan ragu untuk menggunakan vocher tersebut. Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi tempat-tempat yang menawarkan promo menarik agar uang Anda tetap terjaga.

3. Ajaklah Teman agar Irit

Jika Anda ingin berlibur keluar kota, ajaklah teman. Selain liburan menjadi menarik dan tidak sepi, Anda juga dapat membagi jumlah pengeluaran akomodasi dan transportasi agar lebih irit. Jangan ragu untuk mengajak teman Anda untuk patungan. Dengan ini, liburan Anda mengasyikkan dan uang didompet menjadi aman.

Gerilya Terlarang Caleg dengan Politik Uang

Jakarta – Jelang hari pencoblosan, Bawaslu menggagalkan gerilya terlarang para caleg yang hendak bermain politik uang. Tercatat 25 kasus dugaan politik uang diungkap Bawaslu pada masa tenang ini.

“Adapun total yang sudah didapatkan dalam kejadian-kejadian operasi tangkap tangan atau tangkap tangan di 25 kasus itu tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Provinsi dengan tangkapan paling banyak ada di Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan kasus sebanyak 5 kasus,” kata anggota Bawaslu M Afifuddin di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Barang bukti yang didapat petugas yakni uang, sembako, hingga detegen. Afifuddin mengatakan penindakan pada masa tenang ini dilakukan kepada pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye. Namun nantinya pada hari H atau 17 April, penindakan terhadap kegiatan politik uang akan dilakukan kepada siapa pun pihak yang terlibat.


Berikut kasus-kasus yang terungkap:

1. 80 Amplop Berisi Masing-masing Rp 500 Ribu di Jakut

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Jakarta Utara (Jakut) menangkap seorang pria bernama Carles Lubis. Dari tangan Carles, disita 80 buah amplop berisikan uang masing-masing Rp 500 ribu.

Carles ditangkap pada Senin (15/4) sore di posko pemenangan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Bawaslu Jakut menduga amplop-amplop tersebut berasal dari Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Saat ini Carles masih diperiksa.

“Iya dugaannya gitu. Karena di sana mau ada rencana kegiatan, barang buktinya sudah ada berupa amplop. Amplop warna putih, tapi isinya berapa kita belum tahu,” kata Ketua Bawaslu Jakut Mochammad Dimyati di kantornya, Jl Deli, Koja, Jakut, Selasa (16/4).

2. 4 Orang Ditangkap di Pekanbaru, Rp 506 Juta Disita

Tim Gakkumdu Pekanbaru menangkap empat orang dalam kasus dugaan ‘serangan fajar’ dengan dana disita Rp 506 juta. Dana tersebut bersumber dari caleg Gerindra Dapil Riau II atas nama Dyah Ayu Nurani (25).

“Tim Gakkumdu menangkap keempat pelaku di Hotel Premiere di Jl Sudirman, Pekanbaru. Penangkapan tim ini tadi pukul 13.30 WIB,” kata Kapolresta Pekanbaru Kombes Susanto kepada detikcom, Selasa (16/4/2019).

Tim Gakkumdu bergerak ketika mendapat info akan ada transaksi untuk serangan fajar jelang hari pencoblosan. Tiga orang lain yang diamankan yakni Fadli Erwan Ibrahim (25) warga asal Kecamatan Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Syamsul Anwar (26), warga asal Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Selanjutnya atas nama Fandhi Achmad (26), warga asal Kecamatan Rumbai, Pekanbaru.

“Totalnya kita menyita uang dugaan serangan fajar ini sebanyak Rp 506 juta dengan pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Kita juga menyita amplop kosong yang sudah tertulis jumlah uang dan keterangan per kabupaten di Riau,” kata Santo.

<!–

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program “Reportase Sore” TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

–>

Masuk Kerja di Hari Nyoblos Wajib Dapat Uang Lembur!

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tidak mewajibkan perusahaan meliburkan karyawan saat Pemilu 17 April besok. Perusahaan tetap boleh mempekerjakan anak buahnya dengan meluangkan waktu untuk mencoblos.

Namun menurut Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Instirahat Pengupagan Kemenaker Franky Watratan, karyawan yang tetap bekerja saat Pemilu 17 April harus mendapatkan hak upah lembur. Pasalnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, pemilu 17 April dihitung sebagai hari libur nasional.

“Itu dianggap sebagai hari libur nasional. Berarti ketika dipekerjakan pada saat hari libur nasional ya ada kewajiban membayar upah lembur,” kata dia saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Kata dia kewajiban membayar upah lembur diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur perihal lembur.

Pada undang-undang tersebut, di pasal 78 ayat 1 butir b dijelaskan, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Sesuai dalam pasal 78 ayat 2, jika melebihi waktu di atas maka pengusaha wajib membayar upah kerja lembur.

“Jadi acuannya kan di dalam Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di pasal 77-78,” jelasnya.

Pada dasarnya ketentuan memberikan upah lembur saat Pemilu 17 April ini sama halnya dengan ketentuan lembur pada umumnya.

“Ya seperti lembur-lembur pada umumnya, nggak berbeda,” tambahnya.

(ang/ang)

Nyaris Ribut, Warga Amankan 3 Pelaku Politik Uang di Ciamis

Liputan6.com, Ciamis Hari kedua masa tenang kampanye, masyarakat dusun Ancol, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, berhasil menangkap tiga orang tak dikenal, yang diduga tengah melakukan praktek money politic atau politik uang.

Mengunakan modus sosialisasi, mereka membawa banyak uang dalam bentuk tunai yang telah dibungkus dalam amplop kecil berisi gambar salah satu calon anggota legislative DPRÔÇôRI dari partai Gerindra dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Rahmanto (35), salah satu saksi warga sekitar mengatakan, gerak gerik mencurigakan ketiganya mulai diketahui sejak minggu malam, setelah ketiganya secara door to door mendatangi rumah warga, sambil membagikan amplop berisi uang senilai Rp 25.000 yang berisi gambar caleg Gerindra dan capres nomor urut 02.

“Kami akhirnya giring ke Sekretariat Panwaslu Ciamis untuk menghindari amukan masa yang hampir tidak terbendung,” ujarnya, Senin (15/4/2019).

Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan, ketiga membawa banyak amplop berisi uang dan kartu nama salah satu caleg DPR-RI dari partai Gerindra. “itu semuanya didapatkan dari tas barang bawaan ketiga pelaku,” ujarnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ciamis Uce Kurniawan mengatakan, setelah mendapatkan laporan, lembaganya langsung melakukan pemeriksaan secara intensif, termasuk mengamankan sejumlah barang bukti.

“Dari ketiganya satunya berasal dari Ciamis dan dua orang lainnya berasal dari luar Jawa Barat yakni Aceh dan Kalimantan,” kata dia.

Untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan ketiganya dalam praktek money politik tersebut, lembaganya langsung menyerahkan ketiganya ke bagian penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) kabupaten Ciamis, untuk menunggu proses selanjutnya.

Sementara untuk menguatkan sejumlah barang bukti, lembaganya akan memanggil sejumlah pelapor dari warga sekitar, yang mengetahui praktik yang dilakukan ketiganya. “Jika terbukti calon yang bersangkutan juga bisa dikenakan sanksi pencoretan dan timnya akan kita klarifikasi,” ujarnya.

Jelang Coblosan, Ketua DPR Minta KPU-Bawaslu Siaga Awasi Politik Uang

JakartaPemilu 2019 digelar besok. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta KPU dan Bawaslu siaga menghadapi berbagai potensi kecurangan di pemilu.

“Mendorong KPU dan Bawaslu Provinsi, Kota, dan Kabupaten untuk terus siaga dan melakukan patroli guna melakukan pengawasan politik uang, ujaran kebencian dan SARA dan bekerja sama dengan Kemenkominfo dalam mengawasi potensi adanya kampanye melalui media sosial serta menuntaskan APK bersama Satpol PP,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (16/4/2019).

Bamsoet meminta KPU dan Bawaslu menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang ditemukan di masa tenang ini. Kemudian, Bamsoet mengimbau agar KPU dan Bawaslu terus menggencarkan ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih di Pemilu 2019.
“Mendorong KPU untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Rabu, 17 April 2019,” ujar Bamsoet.
Kepada masyarakat, Bamsoet mengimbau agar masa tenang ini digunakan untuk memantapkan pilihan. Selain itu, dia mengingatkan agar masyarakat memastikan lokasi TPS.

“Meminta masyarakat untuk menggunakan masa tenang dengan mengoreksi dan memastikan TPS sebagai tempat mereka menggunakan hak pilihnya,” ucap Bamsoet.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Jabar Temukan Praktik Politik Uang Pembagian Sabun Hingga Uang Rp 25.000

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar mencatat sebanyak 636 dugaan pelanggaran selama Pemilihan Umum Serentak 2019. Di masa tenang pun Bawaslu menemukan tiga dugaan praktik politik uang di tiga daerah.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah mengatakan, memasuki masa tenang kontestasi Pemilu 2019, pihaknya menemukan dugaan praktik politik uang di Kota Bandung, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Meski begitu, pihaknya tidak mengungkap identitas caleg yang terkait.

Menurut Abdullah, Bawaslu Kota Bandung memproses temuan pembagian sabun beserta contoh surat suara. Sementara di Kabupaten Ciamis, jajaran petugas melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Saat melaksanakan patroli pengawasan, teman-teman (anggota Bawaslu) di Ciamis menemukan pembagian uang Rp 25.000 beserta kartu nama dan bentuk surat suara,” ujar Abdullah kepada wartawan di Kota Bandung, Senin (15/4/2019).

“Sedangkan di Kabupaten Pangandaran, kami menemukan adanya pembagian uang pecahan Rp 100.000, Temuan di masa tenang ini sedang kami proses,” pungkasnya.

Data pelanggaran Pemilu yang dimiliki Bawaslu, dari 636 dugaan pelanggaran, 450 di antaranya masuk kategori pelanggaran administratif, pidana pemilu 80 kasus, kode etik 14 kasus, 22 pelanggaran hukum lainnya dan 56 kasus dikategorikan bukan pelanggaran pemilu.

“Bawaslu melakukan beberapa hal proses penindakan yang dilakukan. Klasifikasi tiga, administrasi, kode etik dan pidana. Sejak tahapan pileg pilpres, kami menemukan 636 dugaan pelanggaran,” katanya.