BPN Prabowo ke TKN Jokowi: C1 Milik Publik Bukan Rahasia

Jakarta – Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihaknya mendapatkan informasi jika BPN Prabowo-Sandiaga tengah melobi Bawaslu untuk mendapatkan dokumen C1. Menanggapi Hasto, BPN Prabowo-Sandiaga menegaskan jika formulir C1 adalah milik publik dan bukan rahasia.

“Form C1, pertama, milik publik, bukan rahasia. Jadi, semua peserta pemilu selain menyiapkan saksi, dia bisa mengambil C1 dari Situng sebagai perbandingan. Kemudian juga dimiliki Panwas di seluruh TPS, kecamatan,” kata juru debat BPN Ahmad Riza Patria di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).

“Jadi itu nggak ada yang salah. Saya kira ada baiknya malah KPU-Bawaslu memberikan kesempatan yang luas bagi parpol peserta pemilu untuk bisa mengakses,” imbuhnya.

Menurut Riza, fakta di lapangan menunjukkan jika rata-rata formulir C1 tertahan di kecamatan. Riza kembali menegaskan jika C1 bukanlah dokumen rahasia dan merupakan dokumen publik yang harus dimiliki peserta pemilu.

“Masyarakat harus bisa mengakses supaya semua masyarakat bisa melihat, bisa meneliti agar tidak terjadi kecurangan. Karena fakta membuktikan Pemilu 2019 masih terjadi kecurangan, masih ada manipulasi C1,” ungkapnya.

“Apakah dilakukan oknum petugas KPPS, kesalahan menulis, entry, atau dilakukan oknum caleg parpol atau timnya. Untuk itu saya berharap C1 harus dimiliki semua peserta pemilu. Apakah diperoleh melalui saksi, KPU, maupun Bawaslu,” lanjut Riza.

Politikus Gerindra ini menampik jika pihaknya melakukan lobi kepada Bawaslu. Riza menjelaskan Bawaslu memperbolehkan untuk melihat C1.

“Kami nggak melobi, kami bikin surat secar resmi kan nggak masalah. Kami berkirim surat yang intinya dapat mengakses, ternyata kan boleh, karena itu bukan rahasia negara,” ungkapnya.

Sementara itu, juru bicara BPN, Andre Rosiade, mengatakan C1 wajib dipasang di seluruh kelurahan dari tanggal 17-24 April 2019, dan jika tidak dipasang justru merupakan pelanggaran. Menurut Andre, jika pihaknya meminta kepada Bawaslu, itu boleh saja dilakukan.

“Jadi tanpa perlu melobi kami berhak meminta. Jadi Hasto nggak usah hoax, jadi tukang fitnah. Urus aja tabulasi Anda, nanti kita adu masing-masing tabulasi kita di real count nanti pas saatnya. Yang jelas kami lagi memenuhi 100 persen target C1 kami. Insyallah dalam waktu tak lama lagi segera terpenuhi,” tutur Andre.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan selama ini BPN terkesan menutup-nutupi proses dan lokasi penghitungan suara mereka. Dia lalu menyebut BPN tengah melobi Bawaslu untuk mendapatkan C1.

“Saya dapat informasi kalau BPN sedang lobi Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1. BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat di mana rekapitulasi dilakukan,” ucap Hasto kepada wartawan, Kamis (25/4).

“Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Setop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi,” tegas dia.
(azr/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Minta BPN Tunjukkan War Room Real Count Pilpres 2019

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menunjukkan lokasi rekapitulasi real count Pilpres 2019. TKN sendiri memiliki war room memantau hasil penghitungan suara di Hotel Gran Melia, Jakarta.

“Seperti kami sudah menunjukkan misalnya war room kami. Semua teman-teman media sudah tahu. Sekarang kita minta war room saksi 02 mana? Kata mereka itu bersifat rahasia, rahasia bagaimana?” kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan kepada wartawan di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

TKN juga menyinggung permintaan salinan formulir C1 BPN Prabowo ke Bawaslu. Hal ini disebut Ade Irfan kontras dengan klaim kemenangan yang disuarakan BPN.

“Artinya apa, mereka tidak punya C1. Kalau mereka mengaku ada kecurangan, buktikan. Kita tidak minta C1 di Bawaslu tapi mereka meminta secara tertulis. Berarti mereka nggak punya, logikanya begitu. Mereka nggak punya C1, dari mana bisa mengklaim kemenangan 62 persen? Katanya bertambah lagi kemenangannya sampai 80 persen. Masuk akal nggak?” papar Ade Irfan.

Sementara itu, diberitakan hingga kini belum diketahui pasti lokasi tabulasi penghitungan suara Prabowo-Sandiaga. BPN Prabowo-Sandiaga menyebut lokasi tabulasi berpindah-pindah.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan masalah keamanan menjadi alasan mengapa lokasi tabulasi penghitungan suara nomaden dan dirahasiakan. Namun, Fadli memastikan Kertanegara menjadi salah satu lokasi tabulasi.

“Ada, ada di beberapa tempat. Di Kertanegara ada, di DPP (DPP Partai Gerindra) ada pengumpulan-pengumpulan C1 dan bukti-bukti. Salah satu alasannya security karena itu berpindah-pindah,” ujar Fadli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hasto Undang BPN Prabowo ke Pusat Hitung Suara TKN Jokowi

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mengundang personel BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno datang ke pusat tabulasi suara paslon 01. TKN ingin menunjukkan proses rekapitulasi suara kepada BPN.

“Kami undang 5 personel, 2 dari BPN dan 3 dari pengamat politik, dan disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, untuk melihat pusat hitung suara kami,” kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (25/4/2019).

Setelahnya, Hasto berharap TKN bisa mampir ke pusat penghitungan suara BPN. Sebab, menurut dia, selama ini BPN terkesan menutup-nutupi proses dan lokasi penghitungan suara mereka.
“Lalu setelah itu giliran kami datang ke pusat hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti dan pihak mana yang memprovokasi,” ujar Sekjen PDIP itu.

Hasto menilai sikap BPN yang tidak mau transparan terkait proses penghitungan suara mengindikasikan kebohongan politik. Ia pun meminta BPN berhenti mengklaim kemenangan sepihak tanpa bukti.

“Saya dapat informasi kalau BPN sedang lobi Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1. BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat di mana rekapitulasi dilakukan,” ucap Hasto.

“Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Setop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi,” tegas dia.

Sementara itu, diberitakan hingga kini belum diketahui pasti lokasi tabulasi penghitungan suara Prabowo-Sandiaga. BPN Prabowo-Sandiaga menyebut lokasi tabulasi berpindah-pindah.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan masalah keamanan menjadi alasan mengapa lokasi tabulasi penghitungan suara nomaden dan dirahasiakan. Namun, Fadli memastikan Kertanegara menjadi salah satu lokasi tabulasi.

“Ada, ada di beberapa tempat. Di Kertanegara ada, di DPP (DPP Partai Gerindra) ada pengumpulan-pengumpulan C1 dan bukti-bukti. Salah satu alasannya security karena itu berpindah-pindah,” ujar Fadli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Unggul Sementara, TKN Gelar Tasyakuran dan Potong Tumpeng

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menggelar tasyakuran. Tasyakuran ini untuk merayakan keunggulan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di pilpres, baik versi quick count maupun hitungan real count sementara KPU.

“Pertama bahwa acara malam hari ini adalah bagian ekspresi tasyakur kita, rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, kerja keras teman-teman semua, kerja keras para relawan, partai-partai, rakyat Indonesia, telah membuahkan hasil dengan hasil sementara yang nantinya tentu kita tunggu, yaitu 55 persen untuk Pak Jokowi,” ucap Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding saat sambutan tasyakuran di Restoran Dimsum Festival, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Pantauan detikcom, acara tasyakuran ini dihadiri oleh Ketua TKD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya, hingga Yenny Wahid. Acara syukuran ini diisi dengan selawatan dan prosesi potong tumpeng.

Karding juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mengkampanyekan Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia berharap tanggal 22 Mei nanti menunjukkan hasil kemenangan untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Kita berdoa bahwa nanti tanggal 22 Mei apa yang dihasilkan oleh real count tidak akan jauh berbeda dengan hasil quick count itu,” ungkapnya.

Karding juga berharap pesta demokrasi ini bisa membawa perdamaian dan bisa tercipta lagi persatuan dengan kubu 02. Namun dia meminta semua tetap waspada dan memantau C1.

“Bersama Jokowi, kita satukan Indonesia. Perbedaan kita dengan 02, kita anggap tidak ada perbedaan dan kita sebut persatuan Indonesia. Tapi tetap waspada, jangan lengah. C1 kita pantau terus. Kita ingin Indonesia damai. Jangan karena pilpres Indonesia hancur berantakan,” katanya.
(idn/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN ke BPN soal Klaim Menang: Jokowi Minta Tunggu KPU, Prabowo Tak Pernah

Jakarta – BPN menyebut Prabowo Subianto deklarasi kemenangan Pilpres 2019 sebagai respons atas klaim kemenangan yang sebelumnya dilakukan Joko Widodo (Jokowi). TKN Jokowi-Ma’ruf tak setuju pernyataan tersebut karena menilai Prabowo melakukan deklarasi karena merespons hitung cepat (quick count).

“Mari sama-sama kita lihat kembali rangkaian peristiwa setelah QC ditayangkan di banyak televisi. Siapa duluan yang tampil di ruang publik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi bicara tentang klaim kemenangan?” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani, lewat pesan singkat, Senin (22/4/2019) malam.

“Pak Jokowi memang memberikan konpers di Jakarta Theater sore 17 April namun sama sekali tidak menyatakan paslon #01 telah memenangkan Pilpres. Selama inipun kan statement dari BPN mengapa Prabowo menyampaikan klaim kemenangan adalah sebagai respons terhadap QC, bukan sebagai respons terhadap pernyataan Pak Jokowi pada 17 April sore,” sambung Sekjen PPP ini.

Arsul meminta Hashim untuk mengecek kembali runutan peristiwa dan konten klaim kemenangan yang disampaikan Prabowo. Dia harap BPN tak cari-cari alasan untuk pembenaran atas klaim kemenangan yang tiga kali dilakukan Prabowo.

Di sisi lain, Arsul menyampaikan bahwa Jokowi dalam setiap kesempatan bicara terkait Pilpres 2019 selalu meminta masyarakat untuk menunggu hasil penghitungan yang dillakukan KPU selaku lembaga yang berwenang. Dia kemudian menyindir Prabowo yang tak pernah meminta para pendukungnya untuk memberi kesempatan kepada KPU untuk bekerja.

“Pak Jokowi dalam kalimat yang variatif telah menyampaikan kepada masyarakat agar soal siapa yang secara resmi memenangi pilpres ini agar menunggu penghitungan suara manual oleh KPU. Tapi Pak Prabowo tidak pernah menyatakan hal yang senada. Justru tokoh-tokoh pendukungnya terus menggemangkan narasi ketidakpercayaan terhadap KPU sebagai penyelenggara Pemilu,” tuturnya.

Arsul Sani.Foto: Wakil TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani. (Lisye-detikcom)

Arsul memandang narasi ketidakpercayaan kepada KPU malah akan membuat pemilih Prabowo-Sandi berpaling. Sebab, soal sengketa pemilu sudah punya jalur sebagai upaya penyelesaian.

“Cuma kami yakin bahwa lama-lama pemilih #02 yang moderat tidak akan mengikuti narasi-narasi seperti itu. Karena soal-soal yang diklaim sebagai kecurangan atau ketidakberesan dalam pemilu harusnya dibawa ke Bawaslu kalau menyangkut proses dan ke MK kalau nanti menyangkut hasil,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan alasan Prabowo mengklaim kemenangan di hari pertama pasca-pencoblosan. BPN menyebut aksi tersebut merupakan respons dari klaim kemenangan yang dilakukan Jokowi.

“Saya pikir apa yang dilakukan Prabowo merupakan respons atas apa yang dilakukan Jokowi. Faktanya, Jokowi telah berkomentar dan mengklaim kemenangannya beberapa jam sebelum Prabowo melakukan,” kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (22/4).

Alasan kedua, kata adik Prabowo itu, adalah hasil real count internal yang menunjukkan Prabowo unggul dari Jokowi. Survei tersebut, kata Hashim, hasilnya Prabowo meraup hampir 62 persen suara. Sehingga Prabowo pun melakukan deklarasi.
(jbr/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Puji Bara Waketum PAN: Prabowo Juga Deklarasi Anies Menang dari QC

Jakarta – Waketum PAN Bara Hasibuan percaya dengan hasil quick count (QC) yang mengunggulkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pun mengingatkan soal Prabowo yang mendeklarasikan kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga di Pilgub DKI 2017 berdasarkan QC atau hitung cepat.

“Sudah bener itu, kesimpulannya Bang Bara pinter, obyektif dan nalar, karena selama metodologi dan samplingnya tepat, maka hasil QC akan kredibel,” ujar Wakil Direktur Kampanye TKN Jokowi-Ma’ruf, Daniel Johan kepada wartawan, Senin (22/4/2019).

Pada Pilpres 2019 ini, Prabowo menolak percaya hasil quick count mayoritas lembaga survei. Capres nomor urut 02 itu menolak percaya Jokowi unggul. Prabowo pun kemudian berkali-kali mendeklarasikan kemenangan dengan menyebut menang di atas 60% versi real count internal.


Daniel pun menegaskan lembaga-lembaga survei yang diragukan Prabowo itu memiliki kredibilitas yang tinggi. Ia mengingatkan, saat Pilgub DKI 2017 lalu Prabowo mempercayai hasil quick count lembaga-lembaga survei tersebut.

“Waktu Pilgub DKI kemarin, Pak Prabowo juga mendeklarasikan kemenangan Anies-Sandi berdasarkan QC saat itu, tapi kenapa sekarang menolak? Pesta demokrasi telah dilalui rakyat indonesia dengan baik dan antusias, rakyat telah menentukan pilihannya, kita wajib menerima pilihan rakyat tersebut,” ujar Daniel.

Politikus PKB itu menyebut hasil quick count memang sudah menjadi indikator kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Namun menuruti perintah Jokowi, Daniel menyebut pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU.

“Kita tetap bersabar sampai penghitungan final dan penetapan KPU, yang penting sekarang semuanya mengawal penghitungan plano C1 secara benar, dan memastikan tidak ada kecurangan dan pencurian maupun penggelembungan suara oleh siapa pun,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Sebelumnya, Bara Hasibuan kembali memberikan dukungan untuk Jokowi. Bara diketahui berbeda dengan pilihan partainya yang mendukung Prabowo-Sandiaga.

Bara mengaku percaya dengan hasil quick count yang mayoritas menyebut Jokowi unggul dari Pranowo. Menurutnya, hasil hitung cepat itu merupakan suara rakyat.

“Dengan 10 lembaga polling membuka data dan metodologi mereka ke publik, maka kredibilitas hasil survei mereka makin kuat dan tidak diragukan lagi. Dari awal sebetulnya hasil survei mereka, yang memenangkan Jokowi-Maruf Amin, sudah kredibel mengingat track record mereka yang selalu consistent dengan hasil real count KPU selama 3 pemilu sebelumnya,” kata Bara Hasibuan kepada wartawan, Senin (22/4).

“Hasil quick count ini ini adalah gambaran kuat akan hasil yang akan diumumkan KPU bulan depan. People have spoken (rakyat telah berbicara),” imbuh dia.

Simak Juga ‘Real Count KPU Pagi Ini: Jokowi-Amin 54,87%, Prabowo-Sandi 45,13%’:

[Gambas:Video 20detik]

(elz/tor)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Sarankan Bupati Pro-Jokowi Ikuti Bupati Madina, TKN: Ngawur!

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyarankan agar para bupati yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin mengikuti langkah pengajuan undur diri Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menilai itu adalah saran yang sembarangan.

“Itu ngawur!” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, menanggapi saran itu, Senin (22/4/2019).

Sebelumnya, Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Daulay, menyarankan agara para bupati Sumatera Barat yang banyak mendukung Jokowi agar mundur saja mengikuti langkah Dahlan, karena Jokowi-Ma’ruf kalah di Sumbar. Aria Bima menjelaskan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang dimaksud Saleh tak ada hubungannya dengan jabatan kepala daerah yang diemban nama-nama bersangkutan.


“Saya tidak setuju. Urusan mundur-memundur ini nggak ada hubungannya. Jadi kalau ada tokoh masyarakat yang kebetulan bupati mendukung capres-cawapres, itu adalah urusan pribadi bukan urusan jabatan,” kata Aria.

Di Sumatera Barat, para bupati itu bukan mendukung Jokowi atas nama jabatannya sebagai bupati, namun secara pribadi selaku tokoh masyarakat. Bupati menjalankan tugasnya berdasarkan amanat rakyat. Namun Aria akan setuju bila bupati mundur karena gagal melaksanakan penyerapan anggaran, penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU).

“Itu malah perlu mundur. Tapi kalau soal Pilpres, soal Pileg, nggak ada urusannya dengan Bupati,” ujar Aria.

Saleh Daulay mengetahui banyak bupati di Sumatera Barat yang mendukung Jokowi, namun akhirnya Jokowi-Ma’ruf kalah di Pilpres 2019 berdasarkan hasil quick count sejauh ini. Dia menilai bila para bupati di Sumatera Barat mengikuti langkah Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution, pelayanan dan administrasi daerah tetap bisa dijalankan oleh jajaran di bawahnya.

“Sebaiknya diikuti oleh bupati-bupati di Sumatera Barat, karena hampir semua bupati di Sumatera Barat mendukung Jokowi, dan semua orang tahu. Di situ moral publiknya,” kata Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Daulay, kepada wartawan.

(dnu/fdu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Minta KPU Segera Unggah Data C1 ke Publik

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengunggah dokumen C1.

Dia memandang data C1 adalah sumber primer yang memiliki legalitas paling kuat. Dan ini untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dari hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019.

“Guna menghindari kesimpangsiuran, TKN pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin merekomendasikan kepada KPU untuk secepatnya meng-upload seluruh dokumen-dokumen C1, dan dinyatakan terbuka bagi publik,” kata Hasto di Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Sekretaris Jenderal PDIP ini menuturkan, dengan dibuka ke publik, maka semua proses dokumen C1, bisa dengan mudah diawasi oleh Bawaslu.

“Dengan demikian Bawaslu juga memiliki bukti otentik terkait dengan C1 tersebut.” ucap Hasto.

Selain itu, masih kata dia, dengan dibukanya data C1 ke publik dalam waktu cepat, maka menghindari klaim sepihak, yang bisa menciptakan keresahan baru bagi masyarakat.

“Mengapa kita merekomendasikan? Karena untuk menghindari keresahan baru dan mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan provokasi politik,” ungkap Hasto.

TKNjuga memandang, dengan hal tersebut pula, KPU bisa menunjukkan proses tranparasinya dalam melakukan rekapitulasi suara.

“Maka unsur-unsur transparasi, akuntabilitas dan juga peningkatan kualitas dari Pemilu ini dapat dilakukan oleh KPU,” pungkasnya.

Inilah War Room TKN Jokowi-Ma’ruf, Tempat untuk Pantau Data C1

Liputan6.com, Jakarta Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menunjukkan war room sebagai tempat memasukan data C1 di setiap TPS dari seluruh wilayah Indonesia.

Pantauan Liputan6.com war room tersebut berada di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta. Puluhan anak muda terlihat  menginput foto data C1 yang diambil dari para saksi, kemudian memasukkan ke dalam sistem IT.

Ketua Harian TKN Moeldoko mengatakan, war room ini sudah bekerja selama kurang lebih tiga hari untuk memantau suara yang sebenarnya atau real count bersumber pada C1. Total ada 240 orang yang bekerja.

Mantan Panglima TNI itu menegaskan, ini sebagai upaya pihaknya bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi. Khususnya dalam melakukan pengecekan suara.

“Di sini adalah   tempat yang sangat terbuka untuk siapa pun. Karena memang tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Kita ingin semuanya termanage dengan baik dan terbuka,” kata Moeldoko di Jakarta, Minggu (24/4/2019).

Dia menegaskan, apa yang dilakukan pihaknya juga seperti KPU mengecek suara yang telah masuk di dalam data C1. “Jadi bukan suka-suka gue. Ini bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Moeldoko.

Keberadaan war room juga sebagai tempat untuk menggoreksi kalau terjadi sesuatu hal dengan KPU.

“Kalau ada yang tidak selaras dengan kita, nanti kita bisa mempertanyakan dimana letak tidak samanya. Kalau ada penyimpangan juga bisa dipertanyakan. Ini sekaligus menjadi alat kontrol kami,” ungkap Moeldoko.

Senada, Direktorat Saksi TKN Lukman Eddy menuturkan, sejauh ini data yang sudah masuk baru 14,6%. Dia menuturkan, angkanya tidak jauh berbeda dari hasil hitung cepat dari seluruh lembaga survei, dan sama dengan KPU.

“Tidak jauh berbeda dengan yang KPU tampilkan dan yang kami tampilkan,” pungkasnya.

TKN Analisis Klaim Kemenangan Prabowo 62 Persen, Ini Hasilnya

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menganalisis data klaim kemenangan Prabowo-Sandiaga Uno sebesar 62 persen. Menurut TKN, data yang dimasukkan kubu Prabowo hanya sebagian dari hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Terakhir soal temuan kami, di Direktorat Saksi ini sempat diteror berita kemenangan Prabowo 62 persen. Datanya kami kupas, kami analisis, ternyata kami menemukan seperti ini,” ujar wakil Direktur Direktorat Saksi TKN Lukman Edi di Gran Melia Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (21/4/2019).

TKN Analisis Klaim Kemenangan Prabowo 62 Persen, Ini HasilnyaFoto: Lisye Sri Rahayu/detikcom

Lukman mengatakan, TKN menemukan mekanisme perhitungan suara di Lampung dan DKI Jakarta dari kubu Prabowo. Menurutnya, data yang diambil kubu Prabowo hanya dari beberapa perhitungan suara di TPS.
“Ada 2 contoh Lampung dan Jakarta. Di provinsi Lampung, entry data kami sudah 50 persen. Bahwa angka kami 57,6 persen di Lampung, Prabowo Sandi 42,33. Sama dengan Quick Count Charta, LSI Denny JA dan SMRC di Lampung. Charta 57,93 SMRC 57,75 LSI Denny JA 58,1,” kata Lukman.

Dia mengatakan TKN mengupas klaim kemenangan Prabowo yang pada angka 59,09 persen. Setelah dianalisis TKN, kubu 02 hanya memasukan data dari 30 TPS di Lampung.

“Kami kupas yang klaim 62 persen, di sana ternyata kami dibuat 40,91 persen menang 02, 59,09 persen. Ternyata setelah kami lihat bohong, dia hanya memasukkan 30 TPS aja di Lampung,” lanjutnya.

TKN Analisis Klaim Kemenangan Prabowo 62 Persen, Ini HasilnyaFoto: Lisye Sri Rahayu/detikcom

Begitu pula yang teejadi di DKI Jakarta, tutur Lukman. Total 40 persen rekapitulasi suara yang masuk, perolehan suara Jokowi-Ma’ruf Amin tidak jauh berbeda dengan real count KPU dan Quick Count mayoritas lembaga survei. Dari hasil tersebut Jokowi-Ma’ruf menang di DKI Jakarta.

“DKI Jakarta juga seperti itu, kami sudah hampir 40 persen entry data, data kami hampir sama dengan temuan di real count KPU dan Quick Count 3 lembaga survei. TKN 55,4, real count KPU 54,2, sementara di dua lembaga survei lain 51,74 dan 51,9. Kami menang di Jakarta,” kata dia.

“Sementara pihak sebelah nyatakan menang di jakarta, setelah kami lihat hanya 300 TPS dimasukkan. Sekali lagi ini kebohongan kedua,” kata Lukman.

Lukman mengatakan TKN akan terus menganalisis klaim kemenangan paslon 02 sehingga akan membuka data yang sebenarnya. Ia menambahkan apabila data yang masuk sudah mencapai 40 persen, sehingga presentase suara tidak akan berubah secara signifikan.

“Kami akan setiap hari keluarkan kebohongan-kebohongan, kebohongan ketiga dan keempat. Ketika kami sudah entry data lebih dari 40 persen, karena angka naik turun sudah stabil perolehan presentasi kita,” tutupnya.
(tor/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>