HEADLINE: Rotasi Ribuan Pejabat DKI, Anies Baswedan Tiru Langkah Ahok?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menyangka kalau langkahnya melantik dan merotasi 1.125 pejabat Pemprov DKI akan menuai kritikan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pelantikan yang digelar pada Senin 25 Januari lalu itu sangat kental aroma politisnya.

Dia mengatakan, dalam rotasi yang digagas Anies, pejabat yang baik dan berprestasi malah dicopot. Intinya, perombakan ini mengutamakan prinsip suka dan tak suka (like and dislike). Anies pun meradang dan menolak semua anggapan itu.

“Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat. Artinya, sebetulnya gubernur punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Dia juga menegaskan, rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan berdasarkan unsur personal. Di sisi lain, dia tak bisa melarang Prasetyo menyampaikan pemikirannya.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya. Kita nggak bisa melarang pemikiran orang,” kata Anies.

Namun demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tidak sependapat dengan Anies. Menurut dia, mutasi atau perombakan jabatan adalah hal yang biasa, hanya saja menjadi tak biasa jika dilihat jumlahnya.

“Karena jumlah yang begitu banyak, saya khawatir berimbas pada kurang selektifnya pihak Pemprov DKI memilih figur-figur yang memangku jabatan pada pelantikan Senin kemarin. Kalau memilih orang terlalu banyak kan khawatir pilihannya enggak benar,” jelas Gembong kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) siang.

Selain itu, dia juga melihat Anies tidak memiliki skala prioritas dalam hal pembenahan SDM di Pemprov DKI. Hal itu terlihat dari sejumlah pos penting yang hingga kini tak ada pengisian jabatan untuk pucuk pimpinannya.

“Pak Anies enggak ada skala prioritas. Seharusnya yang dilakukan adalah rotasi atau pengisian jabatan untuk yang pelaksana tetap (Plt) dulu, tapi justru Plt sampai sekarang belum diisi,” ujar Gembong.

Dengan banyaknya posisi penting yang masih diisi Plt, lanjut dia, pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan anggaran. Sebuah program atau proyek yang harusnya sudah dikerjakan menjadi harus menunggu karena belum ada pejabat definitif yang bisa mengesahkannya.

“Jangan sampai penyerapan kita bolong lagi, padahal warga Jakarta menunggu apa yang mau dikerjakan oleh Pak Anies ke depan untuk percepatan. Kalau pejabatnya masih seperti sekarang, pejabat Plt, kita khawatirkan enggak berani eksekusi (anggaran),” tegas Gembong. 

Infografis Rotasi Ribuan Pejabat Ibu Kota. (Liputan6.com/Triyasni)

Dengan semua keanehan itu, papar dia, tak heran banyak yang beranggapan kalau langkah Anies berbau politis.

“Pastilah, kan gubernur itu jabatan politis, pasti. Kalau disebut itu berbau politis, itu pastilah,” ujar Gembong.

Namun, dia menampik kalau apa yang dilakukan Anies meniru apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017). Menurutnya, cara mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Anies dan Ahok berbeda.

“(Ahok) itu kan bertahap. Enggak sekaligus seperti Anies. Kalau sekaligus itu yang saya khawatirkan. Memilih segitu banyak orang kan enggak mudah,” pungkas Gembong.

Berbeda dari Gembong, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengapresiasi rotasi dan mutasi besar-besaran pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Anies. Menurut dia, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perombakan pejabat itu bisa diterima.

“Pertama, sesuai aturan. Kalau sesuai aturan ya enggak apa apa. Kedua, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, atau dengan kata lain memang perlu ada untuk penyegaran. Ini perlu evaluasi dan seterusnya,” ujar Suhaimi kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) petang.

Ketiga, lanjut dia, harus sesuai dengan latar belakang karier dan kemampuan sang pejabat bersangkutan. Dengan kata lain, orang itu ditempatkan sesuai bidangnya dan tepat pada posisinya agar bisa mengemban amanah dengan baik.

“Kalau soal jumlah yang dimutasi, selama tidak menyalahi aturan ya tidak apa apa. Yang penting, semua perubahan baik kecil maupun besar semuanya bertujuan untuk mencapai visi misi gubernur dan Pemprov DKI,” papar Suhaimi.

Dia juga tak peduli kalau cara Anies disebut mengikuti apa yang pernah dilakukan Gubernur Ahok dengan megganti ribuan posisi pejabat dalam waktu bersamaan.

“Terserah orang ngomonglah. Menurut saya bukan masalah mengikuti atau tidaknya, tetapi kepentingan apa di balik itu? Kalau perubahan atau rotasi itu untuk mencapai sebuah target yang tinggi, enggak apa apa. Pak Anies kan punya target ‘maju kotanya bahagia warganya’,” tandas Suhaimi.

Lantas, bagaimana sebenarnya mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies pada Senin lalu itu?

2 dari 4 halaman

Rotasi yang Menyisakan Plt

Pro dan kontra itu dipicu pada Senin petang, 25 Februari 2019. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat baru dari eselon II, III, dan IV. Sejumlah posisi yang dirotasi mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) sampai Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Dari seribuan lebih pejabat itu, di antaranya 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 247 administrator atau eselon III, dan 836 pengawas atau eselon IV. Anies menyebut rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Menurut dia, organisasi perlu penyegaran dengan diisi oleh orang-orang baru.

“Pemprov berkepentingan untuk lakukan pembaharuan di setiap posisi yang ada. Bagi sebuah organisasi, rotasi mutasi itu wajar, karena organisasi perlu pembaruan,” kata Anies dalam sambutan pelantikan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Selain itu, Anies juga mengatakan rotasi akan menguntungkan bagi pejabat yang dipindah, karena para pejabat itu bisa menambah kemampuan di lokasi yang baru.

“Bagi pribadi di Pemprov DKI, dapat tugas baru, amanat baru yang berbeda dengan sebelumnya, ini bagian dari pengembangan skill pribadi, menambah kompetensi, keterampilan di tempat baru,” ucap Anies.

Pimpinan tinggi pratama yang dilantik Anies yaitu:

1. Riyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

2. Achmad Firdaus sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

3. Edy Junaedi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

4. Benni Agus Chandra sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

5. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Arifin sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

7. Subejo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Theryono sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit.

9. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

10. Tri Noviati sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih.

11. Isnawa Adji sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

12. Sahat Parulian sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

13. Vera Revina Sari sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang.

14. Jupan Royter Sahalatua sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

15. Yani Wahyu Purwoko sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Di sisi lain, mutasi ini menyebabkan kosongnya 18 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan ditempati pelaksana tugas (Plt). Sebanyak 16 jabatan yang kosong merupakan posisi eselon II atau pimpinan tinggi pratama, sedangkan dua jabatan yang kosong merupakan jabatan eselon I atau pimpinan tinggi madya, yaitu.

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)

2. Kepala Badan Pembina BUMD (BP-BUMD)

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)

5. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA)

6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata)

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH)

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (PE)

9. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

11. Kepala Biro Perekonomian

12. Kepala Biro Administrasi

13. Direktur Utama RSUD Pasar Rebo

14. Direktur Utama RSUD Cengkareng

15. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

16. Sekretaris Kota Jakarta Selatan

Dua jabatan eselon I yang kosong adalah:

1. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

2. Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk diketahui, dua jabatan eselon I tersebut sebelumnya diduduki oleh Syahrul Effendi dan Sylviana Murni. Syahrul meninggalkan jabatannya karena pensiun, sedangkan Sylviana mundur dalam rangka maju sebagai Cawagub DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Dalam rangka mengisi 18 jabatan yang kosong tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Selasa lalu mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan segera mengadakan lelang jabatan untuk 18 jabatan tersebut.

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apabila rekomendasi dari KASN sudah diperoleh, maka Pemprov DKI Jakarta sudah bisa mulai membuka lelang jabatan.

Dengan semua permasalahannya, jumlah pejabat yang dimutasi oleh Anies pada Senin lalu, sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mutasi yang pernah dilakukan Gubernur Ahok.

3 dari 4 halaman

Mutasi Gemuk Gaya Ahok

Mutasi dan rotasi seribuan lebih pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan pada Senin lalu banyak dikaitkan dengan hal serupa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, suksesor Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017).

Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota, Ahok memang kerap memutasi pejabat atau bawahannya. Bahkan, beberapa kali dalam jumlah besar. Lihat saja, Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu 19 November 2014, dia langsung bersih-bersih.

Dari catatan Liputan6.com, satu setengah bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok melantik 4.800 pejabat di tingkat eselon II, III dan IV di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 2 Januari 2015.

Nama-nama beberapa pejabat di tingkatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengalami rotasi jabatan dan sebagian ada yang dicopot karena kinerjanya kurang memuaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, para pejabat-pejabat tersebut yaitu Lasro Marbun, dari sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Inspektorat. Jabatan Kadisdik diiisi Arie Budhiman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sedangkan posisi yang ditinggalkan Arie diisi oleh Purba Hutapea, yang sebelumnya menjabat sebagai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Beberapa pejabat yang mendapat promosi adalah Benjamin Bukit, dari sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Isnawa Adji dari sebelumnya Wakil Kepala Dinas Kebersihan menjadi Kepala Dinas Kebersihan.

Kemudian ada Ika Yuli Rahayu, dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Zainal Soleman dari sebelumnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Edi Nielson Sianturi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari sebelumnya sebagai salah satu kepala bidang di instansi yang sama.

Selain itu, ada juga Franky Mangatas, dari Kepala Inspektorat menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.

Sedangkan para pejabat yang dicopot alias ‘distafkan’ adalan mantan Kadis Perhubungan Muhammad Akbar, mantan Kepala BKD I Made Karmayora, dan mantan Kadis Pelayanan Pajak Iwan Setyawandi.

Pejabat DKI yang dimutasi Ahok, baik itu promosi atau demosi, adalah:

‪- Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiriyatmoko menjadi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup‬.‪

– Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Bambang Musyawardhana yang menjadi Wali Kota Jakarta Timur.‪

– Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

‪- Sekwan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

‪- Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi menjadi Bupati Kepulauan Seribu‬.‪

– Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budiman menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI‬.

‪- Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI.

– Isnawa Adji menjadi Kadis Kebersihan.‪

– Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

– Kepala Sudin Perumahan Jakarta Utara Ika Lestari Aji menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman‬.‪

– Kepala Dinas Kominfomas Agus Bambang Setyo Widodo menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak‬.‪

– Kepala Badan Perpustakaan Agus Suradika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah‬.‪

– Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol menjadi Sekwan DPRD DKI‬.‪

– Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda menjadi Kepala Kesbangpol‬.‪

– Kepala Inspektorat Franky Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI.‪

– Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Edison Sianturi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.‪

– Wakil Kepala Dinas Perhubungan Benyamin Bukit menjadi Kepala Dinas Perhubungan‬.‪

– Kepala Biro Dikmental Budi Utomo menjadi Wakil Bupati Kepulauan Seribu.

Berselang setahun kemudian, Ahok kembali melantik 1.042 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari eselon II, III dan IV. Ada enam pejabat eselon II yang dilantik menggantikan pejabat sebelumnya yang telah pensiun.

Keenam pejabat tersebut yakni Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Catur Laswanto Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian, Sopan Adriyanto Kepala Dinas Pendidikan, Yayan Yuhana Kepala Biro Hukum, Subagyo Wakil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Suriyanto Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

“Saya dengan resmi melantik saudara, sebagai pejabat tinggi pratama, adiministrasi, dan pengawas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab,” kata Ahok di halaman Balai Kota Jakarta, saat pelantikan para pejabat itu, Jumat 8 Januari 2016.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ahok Pasang Badan untuk Puput yang Kena Tuduhan

JakartaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok buka suara soal hubungannya dengan Puput Nastiti Devi (PND). Namun, bukan kabar baik yang disampaikan Ahok. Eks Gubernur DKI Jakarta itu bicara soal tuduhan miring terhadap puput yang berkaitan dengan pernikahannya.

Ahok meminta spekulasi berkaitan pernikahannya dengan Puput dihentikan. Sebab, langkah yang diambil merupakan keputusannya yang sudah dipertimbangkan matang.

“Mengenai hubungan saya dengan PND, tuduhan-tuduhan negatif dari Saudara-saudara itu, saya harap jangan berspekulasi dengan kehidupan pribadi saya. Dan saudara telah melakukan fitnah,” ujar Ahok dalam vlog, Selasa (26/2/2019).

Ahok menegaskan, setiap tindakannya sudah dikonfirmasikan dengan Yang di Atas. Lalu juga dengan ibunda dan keluarga lainnya. Maka dari itu, Ahok meminta tak ada yang menyalahkan Puput.

“Nah, itu sekali lagi, saya minta Saudara-saudara hentikan spekulasi kehidupan saya, hentikan menuduh PND macam-macam karena saya yang memutuskan. Kalau mau salahkan semua, salahkan pada saya, bukan salah PND,” tutur Ahok.

“Dan kalau saya mau disalahkan, saya tidak perlu memberikan bukti-bukti kepada Saudara mengapa saya melakukan suatu perceraian atau suatu pernikahan. Itu kehidupan pribadi saya. Yang paling penting dalam ilmu, etika,” lanjut dia.

Ahok juga mengklarifikasi soal tuduhan-tuduhan terkait keluarganya. Dia menegaskan setiap tindakannya mempunyai dasar pertimbangan yang kuat.

“Saya mengerti tindakan saya dengan baik. Saya sudah umur 52 tahun, saya bukan anak kecil kemarin. Saya berbuat apa pun saya berani selama saya mempunyai dasar Firman Tuhan. Saya mempunyai dasar kebenaran, taat kepada konstitusi dan Firman Tuhan, dan tentu pada ibu saya,” tuturnya.

Pria yang baru bergabung dengan PDI Perjuangan ini juga mengatakan hubungannya dengan ketiga anaknya baik. Komunikasi dengan anaknya, khususnya Daud Albeenner Purnama dan putrinya Nathania Purnama, dilakukan lewat WhatsApp dan video call.

“Dan saya walaupun mempunyai hak asuh tentu ketika anak-anak memilih tentu saya memberikan kebebasan,” tegasnya.
(idn/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ahok: Hentikan Menuduh Puput Nastiti Devi Macam-Macam

Liputan6.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok meminta publik tak berspekulasi macam-macam soal hubungannya dengan mantan polwan Puput Nastiti Devi.

“Mengenai hubungan saya dengan PND, tuduhan-uduhan negatif dari saudara-saudara itu, saya harap jangan berspekulasi dengan kehidupan pribadi saya. Saudara telah melakukan fitnah,” kata Ahok dalam sebuah video yang dia unggah dalam akun instagramnya, @basukibtp pada Selasa (26/2/2019).

Menurut Ahok, apa yang dia lakukan sudah dia konfirmasi dengan Tuhan, ibu dan para tantenya. Untuk itu, Ahok meminta agar tak ada lagi yang menuduh Puput macam-macam.

“Saya minta saudara hentikan spekuasi kehidupan saya, hentikan menuduh PND macam-macam, saya yang memutuskan, kalau mau salahkan, salahkan saya jangan PND, kalau saya salah, saya tidak perlu berikan bukti-bukti soal percerian saya,” kata dia.

Ahok pun menegaskan bahwa dia mengetahui benar apa yang telah dia lakukan.

“Saya sudah 52 tahun, saya bukan anak kecil kemarin, saya berbuat apapun saya berani selama saya punnya dasar firman Tuhan, kebenaran, taat pada konstitusi dan ibu saya. Sekali lagi tolong jangan spekulasi kepada kehidupan saya,” tandas Ahok.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ahok: Komunikasi Saya dengan Anak-Anak Baik

Liputan6.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengatakan akhir-akhir ini banyak isu negatif yang menerpa keluarganya. Ahok menegaskan, hubungan asmaranya dengan Puput Nastiti Devi tak ada kaitannya dengan perceraiannya pada April 2018 lalu.

“Saya tegaskan, bahwa kehidupan saya saat ini tidak ada hubungannya dengan perceraian saya pada April 2018,” kata Ahok dalam sebuah video yang dia unggah dalam akun instagramnya, @basukibtp pada Selasa (26/2/2019).

Ahok juga membantah saat ini hubungannya dengan anak-anaknya renggang setelah perceraiannya dengan Veronica Tan. Menurut Ahok, dia dan anak-anaknya selalui berkomunikasi melalui whatsapp dan video call.

“Semua tuduhan itu sama sekali tidak benar, komunikasi dengan anak-anak baik, komunikasi WA dan rutin komunikasi dengan mereka dengan video call,” kata dia.

Bahkan, kata Ahok, saat bercerai dengan Veronica Tan, semua harta gono gininya dia serahkan kepada ketiga anak mereka.

“Saya juga mengizinkan ibu anak-anak tinggal sama anak-anak, walaupun saya berhak asuh, ketika anak akan memilih, saya memberikan kebebasan,” ujar Ahok.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ahok Minta Puput Tak Dituduh Macam-macam: Semua Saya yang Putuskan!

Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok meminta spekulasi berkaitan pernikahannya dengan Puput Nastiti Devi (PND) dihentikan. Ahok menyatakan dialah yang mengambil keputusan.

“Mengenai hubungan saya dengan PND, tuduhan-tuduhan negatif dari Saudara-saudara itu, saya harap jangan berspekulasi dengan kehidupan pribadi saya. Dan Saudara telah melakukan fitnah,” ujar Ahok dalam vlog, Kamis (26/2/2019).

Ahok mengatakan setiap tindakannya sudah dikonfirmasikan dengan Yang di Atas. Lalu juga dengan ibunda dan keluarga lainnya.

“Nah, itu sekali lagi, saya minta Saudara-saudara hentikan spekulasi kehidupan saya, hentikan menuduh PND macam-macam karena saya yang memutuskan. Kalau mau salahkan semua, salahkan pada saya, bukan salah PND,” tutur Ahok.

Ahok mengatakan, jika dipersalahkan, dia pun tak perlu memberikan bukti-bukti apa pun kepada pihak yang menuduhnya. Karena itu merupakan keputusan sebuah kehidupan pribadinya.

“Dan kalau saya mau disalahkan, saya tidak perlu memberikan bukti-bukti kepada Saudara mengapa saya melakukan suatu perceraian atau suatu pernikahan. Itu kehidupan pribadi saya. Yang paling penting dalam ilmu, etika,” tutur Ahok.
(fjp/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tulis Surat untuk Menhan, Dhani Mengaku Tidak Anti China

Tulis Surat untuk Menhan, Dhani Mengaku Tidak Anti China Surat Dhani untuk Menhan/Foto: Deny Prastyo Utomo

Surabaya – Surat untuk Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Ahmad Dhani mencoba menyampaikan jika dirinya bukan seseorang yang anti China atau Kristen. Selain itu, ia juga menyesalkan penahanan yang tengah dijalaninya saat ini.

“Siap jenderal, lapor Saya divonis Hakim PN sebagai pengujar kebencian berdasarkan sara. Saya divonis ‘Anti China’. Saya divonis ‘anti kristen’,” berikut sepenggal tulisan Dhani dalam surat untuk Menhan yang tampak di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (26/2/2019).

Suami Mulan Jameela tiba di PN sekitar pukul 10.20 WIB dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan kopiah hitam. Tidak hanya membawa buku tebal berjudul ‘Indonesia menang’, kehadirannya juga diiringi surat untuk Menhan.


Dalam surat tersebut Dhani bercerita mengenai proses hukum yang tengah dilaluinya hingga soal pengalamannya bersama Dewa 19 berteriak ‘NKRI Harga Mati’ di Aceh. Dhani juga yakin Ryamizard percaya jika dirinya bukanlah anti China seperti yang dituduhkan.

Surat Dhani untuk menhan/Surat Dhani untuk menhan/ Foto: Deny Prastyo Utomo

“Kakanda Jenderal pasti tidak percaya bahwa saya anti China dan anti Kristen. Apalagi saudara saya yang nasrani dan partner bisnis saya yang kebanyakan Tionghoa. Tapi kenyataannya saya divonis begitu,” imbuh Dhani lewat surat tersebut.

Tuduhan anti China yang dimaksud Dhani terkait kasus ujaran kebencian di twitter beberapa tahun lalu. Cuitan Dhani soal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dianggap melanggar UU ITE yang kemudian menyeretnya ke dalam tahanan.

“Tapi sekarang situasinya aneh jenderal. Setelah saya mengajukan upaya banding, saya malah ditahan 30 hari oleh Pengadilan Tinggi. Di hari yang sama keluar penetapan baru dari Pengadilan Tinggi yang akhirnya saya ‘ditahan’ karena menjalani sidang atas perkara yang seharusnya tidak ditahan (karena ancaman hukumannya di bawah 4 tahun,” pungkas Dhani

Surat tersebut ditulis Dhani di Rutan Medaeng, Selasa (26/2/2019) seperti latar tempat dan waktu yang tertera dalam dua lembar tulisan tangan tersebut. Dhani menurut surat tersebut dengan mengaku kangen pada sop buntut buatan Nyonya Ryamizard Ryacudu.

Surat tersebut tadinya akan disebarkan pihak Dhani di PN Surabaya kepada pengunjung dan media. Namun akhirnya diminta petugas yang berjaga.
(sun/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cerita Penangkapan Pentolan Kalijodo Daeng Azis 3 Tahun Lalu

Liputan6.com, Jakarta – Kalijodo di Jakarta termasyur dengan bisnis syahwatnya. Itu dulu, sebelum diratakan dengan tanah dan dijadikan taman dan area bermain untuk warga di Jakarta, tiga tahun lalu.

Di balik penertiban kawasan Kalijodo dan prostitusinya, terselip cerita sosok yang turut menggerakkan kawasan itu. Namanya Abdul Azis, dikenal dengan Daeng Azis.

Pengusaha hiburan ini disebut memiliki seratusan anak buah. Tugas mereka adalah mengamankan Kalijodo dan memastikan roda bisnis di tempat itu terus berputar.

Polisi pun menetapkannya sebagai tersangka kasus prostitusi di wilayah Kalijodo setelah menggelar operasi pekat di kawasan tersebut.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com, Daeng Aziz ditangkap polisi pada 26 Februari 2016. Namun, penangkapan yang dilakukan jajaran Polres Jakarta Utara bukan karena kasus prostitusi. Daeng Azis dibekuk karena terkait kasus pencurian listrik.

Daeng Azis diduga mencuri listrik yang dipakai untuk keperluan operasional kafenya di kawasan Kalijodo.

“Betul, Daeng Azis ditangkap, tadi sekitar pukul 12.45 WIB. Penangkapan di Jalan Antara, Jakarta Pusat,” ujar Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Daniel Bolly Tifaona, Jumat 26 Februari 2016.

Tokoh Kalijodo Daeng Azis berjalan saat Sosialisasi Relokasi warga kalijodo Kecamatan Tamboradi, Jakarta, Selasa (16/2). Kawasan Kalijodo akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan tawaran bagi warga untuk beralih profesi. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Daniel mengatakan, saat ditangkap di sebuah kosan di Jalan Antara, Jakarta Pusat oleh satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Jakarta Utara pada pukul 12.45 WIB, Azis tengah bersantai. Polisi yang membawa surat penangkapan kemudian memboyong Azis ke kantor polisi.

“Pasal yang kami gunakan untuk menangkap beliau adalah Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di situ jelas dikatakan bahwa barang siapa dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan tenaga listrik,” ujar mantan Kapolres Metro Bekasi Kota ini.

Polisi menyatakan, Daeng Azis ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian listrik. Status tersangka ini disematkan sejak dua sebelum penangkapan. Pelapornya adalah pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pencarian terhadap Daeng Azis sebenarnya sudah dilakukan sejak sepekan lalu. Tepatnya saat Operasi Pekat oleh petugas gabungan ke kawasan Kalijodo beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya sudah dilakukan seminggu terakhir ini, hari ini kita laksanakan besok kita laksanakan. Kalau mencuri listrik nyantol-nyantol listrik kita akan proses,” kata Tito di Balai Kota, Jakarta, Jumat 26 Februari 2019.

Tito menjelaskan, petugas sudah melihat adanya pelanggaran berupa pencurian listrik saat Operasi Pekat. Selain Daeng Azis, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi.

2 dari 3 halaman

PLN Rugi Rp 500 Juta

Abdul Azis atau Daeng Azis mengaku mengeluarkan uang Rp 17 juta setiap bulan untuk Kafe Intan miliknya. Bahkan, menurut pengacaranya, Razman Arif Nasution, Azis selalu membayar listrik tepat waktu dan tidak ada tunggakan. 

Menurut Razman, Daeng Azis juga tidak memiliki tunggakan listrik. “Tiap bulan bayar listrik Rp 17 juta. Rutin membayar,” kata Razman.

Azis kemudian ditahan setelah menyelesaikan berita acara pidana (BAP) dan gelar perkara.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Daniel Bolly Tifaona menegaskan, Daeng Azis membayar Rp 17 juta bukan untuk listrik, melainkan membeli alat listrik yang sifatnya ilegal.

Manager Komunikasi, Hukum dan Administras PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Aris Dwianto menjelaskan, pihaknya mendapatkan temuan pencurian listrik di dua kafe di kawasan Kalijodo setelah tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) melakukan pemeriksaan pada 22 dan 23 Februari 2019. Diketahui kemudian, tagihan listrik tersebut atas nama Daeng Azis.

“Saat tanggal 22 Februari kita lakukan pemeriksaan. Kemudian dilakukan lagi pada 23 Februari. Pada pemeriksaan pertama di gedung B ada kelainan, yaitu terdapat sambungan langsung. Pada 23 Februari di gedung A,” ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin 29 Februari 2019.

Aris menjelaskan, setelah menemukan adanya pencurian listrik, pihaknya kemudian melakukan perhitungan berapa kerugian yang dialami oleh PLN akibat aksi ini. Hasilnya, PLN Disjaya mendapatkan angka penggunaan listrik yang didapat dari aksi pencurian senilai Rp 525 juta.

“Di situ kan ada dua kafe. Kafe Intan gedung B dan Kafe Intan gedung A. Kalau di gedung ‎B sekitar Rp 95,5 juta. Kemudian di gedung A ada dua, yang satu sekitar Rp 238 juta. Pokoknya total kita perhitungkan sekitar Rp 525 juta,” kata dia.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengakui, memang banyak masyarakat yang mencuri listrik.

Dia mengungkapkan, apa yang dilakukan Daeng Azis bukan menjadi kasus pencurian listrik yang terbesar yang pernah ditemukan di PLN. “Enggak, masih banyak yang lain (yang lebih besar),” tegas Sofyan di Kementerian BUMN, Selasa 1 Maret 2016.

Dia menduga, pencurian listrik ‎itu terjadi karena keterlibatan karyawan-karyawannya. 

Daeng Aziz memberikan surat berisi nama-nama yang ingin dihadirkan oleh JPU, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (18/5). Daeng Azis menjadi terdakwa pada kasus pencurian listrik di Kali Jodoh (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Vonis 

Daeng Azis kemudian dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 100 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang menuntut Daeng Azis 1 tahun penjara.

“Secara sah dan meyakinkan telah menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan melawan hukum, menjatuhi hukuman penjara pada terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 10 bulan dan denda 100 juta rupiah,” ujar Hakim Ketua Hasoloan Sianturi di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 30 Juni 2016.

Dalam kasus pencurian itu, Daeng Azis merugikan Pemerintah Kota Jakarta Utara sebesar Rp 429 juta. Daeng Azis didakwa telah melakukan pencurian listrik selama 1 tahun lebih. Dalam persidangan itu, Daeng Azis didampingi dua kuasa hukumnya.

Hakim menjerat Daeng Azis dengan UU Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagaan Listrik dan Pasal 362 KUHP.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Akui Sebagai Inisiator 212, Ma’ruf: Saya Kok Tidak Diundang di Munajat 212?

Liputan6.com, Jakarta Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin menilai Munajat 212 merupakan gerakan yang berbeda dengan kelahirannya. Sebab, lahirnya gerakan tersebut berawal dari fatwa yang dikeluarkan Ma’ruf 2017 silam, selaku ketua umum Majelis Ulama Indonesia.

Maka itu, dia heran dirinya tidak diundang oleh Munajat 212 pada Kamis 21 Februari lalu. Gerakan 212 saat ini dinilai sebagai mesin politik oposisi.

“Saya ini kan pendorong 212 yang mengeluarkan fatwa lahirnya 212 kan dari fatwa saya. Saya kok enggak diundang,” kata Ma’ruf di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Minggu (24/2).

“Berarti 212 yang kemarin malam itu 212 yang lain bukan yang sama dengan yang saya gerakan itu. Beda,” imbuhnya.

Pada Kamis, 21 Februari lalu, MUI DKI menyelenggarakan Munajat 212 di Monas. Tujuan awalnya hanya untuk berdoa. Namun, sejumlah tokoh politik oposisi hadir dan diduga menyelipkan muatan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 02.

Ma’ruf menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk menilai apakah agenda tersebut masuk kampanye atau tidak. Menurutnya kalau ada yang menyebut calon presiden bisa diartikan sebagai kampanye

“Nanti kita serahkan ke Bawaslu aja. Ada ga politiknya di situ. Kalau ada politiknya ya berarti politik. Ada orasi politiknya, ada nyebut-nyebut calon presiden atau ga kalau ada berarti politik. Kalau tidak ya berarti murni,” katanya.

Kembali ke gerakan 212, mulanya bentuk desakan untuk memenjarakan gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus penistaan agama. Pemicunya, MUI mengeluarkan fatwa bahwa pidato Ahok terkait Al-Maidah termasuk bentuk penistaan. Tak lain yang memimpin MUI dan mengeluarkan fatwa adalah Ma’ruf Amin.

Reporter: Ahda Baihaqy

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PDIP: Kami Didukung Mayoritas Umat Muslim

Liputan6.com, Bandung – Hasil lembaga survei Indonesia Elections and Strategic (IndEX) Research mengatakan, elektabilitas PDI Perjuangan menurun sampai pada angka 22,9 persen, di mana survei sebelumnya pada November 2018 sempat berada pada angka 25,7 persen. Salah satu faktor penurunan PDIP dikatakan terjadi karena bergabungnya mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku tidak khawatir dengan fenomena ini. Menurut dia, umat muslim yang mendukung PDIP masih banyak.

“Itu framing karena PDIP elektabilitasnya tertinggi dan kami mendapatkan dukungan mayoritas dari umat muslim,” tukas Hasto di Kelurahan Pelindung Hewan, Cimahi, Bandung, Sabtu (23/2/2019).

Hasto mengatakan, PDIP hingga kini masih terus mendapatkan dukungan dari wong cilik dan para habib. Selain itu, PDIP juga merupakan rumah kebangsaan dari Indonesia Raya.

Bahkan, dalam waktu dekat nanti juga akan ada deklarasi dari beberapa kiai yang mendukung PDIP dan Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Karena dalam waktu dekat nanti juga akan deklarasi beberapa kiai yang akan masuk ke PDIP. Jadi ada TNI/Polri, ada akademisi, tokoh agama, semua mencerminkan PDIP sebagai rumah Indonesia Raya,” tandas Hasto.

2 dari 3 halaman

Suara Pemilih Muslim

Sebelumnya, survei terbaru LSI Denny JA menyatakan, PDIP unggul sebesar 18,4 persen di kantung suara pemilih muslim pada Pemilu Legislatif 2019 dibandingkan dengan partai politik lainnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan hal ini juga karena adanya faktor kerja mengkampanyekan Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menurut dia, selama ini PDIP banyak diserang hoaks dan stigma telah menjaga jarak dengan muslim. Namun, hasil survei membuktikan pemilih muslim justru banyak memilih PDIP.

“Rakyat memahami dan dari survei LSI terbukti bahwa dukungan mayoritas umat Islam kepada partai politik diberikan kepada PDIP,” ucap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Hasto mengakui, dukungan terhadap PDIP juga menjadi semakin kuat, sebab calon presiden nomor urut 01, Jokowi telah menggandeng seorang ulama sebagai cawapresnya, yaitu Ma’ruf Amin. Menurut dia, Ma’ruf hadir sebagai sosok pengayom dari seluruh komponen bangsa.

“Ini mencerminkan keindonesiaan kita. Apalagi ulama yang bersama Pak Jokowi, yakni Pak Kiai Haji Ma’ruf Amin adalah ulama yang menempati posisi tertinggi sebagai Ketua MUI (Majelis Ulam Indonesia),” tuturnya.


3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Polemik Teriakan ’02’ di Munajat 212

Jakarta – Gelaran Munajat 212 di Monas jadi sorotan. Bawaslu kini sedang mengkaji ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212.

Pose jari termasuk penyebutan angka jadi sorotan. Ada teriakan ’02’ menggema dari massa yang hadir Kamis (21/2) malam. Massa merespons pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait gelaran Pilpres.

Zulkifli yang diberi kesempatan menyampaikan sambutan, berbicara mengenai kedaulatan negara dipegang rakyat. Zulkifli menyinggung soal persatuan dan presiden.

“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli.

“Nomor dua!” jawab massa menimpali.

Usai turun panggung, Zulkifli menegaskan soal demokrasi Pancasila di mana kedaulatan berada di tangan rakyat.

“Kita milih pemimpin milih presiden, wakil rakyat setiap lima tahun. Itu sesuatu biasa memilih antarkita, bukan perang. Bukan melawan Belanda, maka harus jaga persatuan damai,” ujar Zulkifli.

Sedangkan Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Gerindra Fadli Zon menyebut sambutan Zulkifli masih dalam batas normal.

“Saya kira masih dalam batas-batas yang sangat normal ya. Beliau menyampaikan apalagi masih dalam kerangka negara mengutip konstitusi kita dan sebagainya. Saya kira semua dalam batas-batas yang sangat wajar dan menurut saya begitulah,” ujar Fadli.

Sementara kritik datang pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Acara itu dinilai politis.

Sedangkan cawapres Ma’ruf Amin memberikan warning kepada MUI DKI terkait penyelenggaraan Munajat 212 di Monas semalam. Ketum MUI ini menegaskan tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik.

“Kalau munajatnya sih nggak masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI,” ujar Ma’ruf.

Soal 212 ini sendiri, Ma’ruf menegaskan seharusnya sudah selesai. Sebab, aksi 212 pada 2 Desember 2016 itu dilakukan sebagai aksi dari kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212 masih diselidiki Bawaslu DKI Jakarta. Bawaslu DKI masih mengumpulkan bukti-bukti.

“Jadi sementara ini saya sama teman-teman masih mengumpulkan hasil pengawasan teman-teman pengawas kelurahan, panwas kecamatan, Bawaslu kota. Saya lagi minta mereka ini hasil pengawasannya seperti apa,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi, Jumat (22/2).

Burhan menjelaskan beberapa bukti yang dikumpulkan Bawaslu DKI terkait acara Munajat 212. Bawaslu akan mengumpulkan bukti berupa ada-tidaknya alat peraga kampanye hingga memeriksa isi pidato yang disampaikan beberapa tokoh.

“Mengumpulkan bukti-bukti semua terkait pengawasan, apakah ada pidato yang mengarah ke kampanye, misalnya, atau adakah atribut kampanye dan sebagainya itu masih saya kumpulin,” kata Burhan.

Bukti-bukti itu selanjutnya akan dijadikan bentuk temuan Bawaslu untuk diproses. Burhan juga mempersilakan masyarakat yang menganggap ada pelanggaran dan memiliki bukti untuk melapor.

“Kalau memang dalam hasil penelusuran dan pengawasan kami ada dugaan, itu akan menjadi temuan,” kata Burhan.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>