Cerita Tentang Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 yang Terlupakan

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah saat ini masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar yakni dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Salah satu pengusutan HAM berat yang sampai kini belum tuntas dan hampir terlupakan yakni peristiwa pembunuhan dukun santet tahun 1998-1999.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun kembali membuka kasus ini. Karena, pada tahun 2015 pihaknya telah membentuk tim ad hoc hingga hingga saat ini untuk menyelidiki kasus tersebut.

“Komnas HAM telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP) kepada Jaksa Agung selaku penyidik tertanggal 22 Maret 2016,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Beka menjelaskan, kasus ini diawali dengan perburuan dan pembunuhan terhadap orang yang diduga melakukan santet atau praktik ilmu hitam. Hal ini dipicu oleh keresahan masyarakat terhadap isu tertentu di beberapa wilayah Jawa Timur.

“Sebelum terjadinya kekerasan dengan isu dukun santet, masyarakat terkondisikan dengan kekerasan dan penjarahan toko-toko yang sebelumnya berawal dan unjuk rasa untuk menurunkan harga karena kesulitan ekonomi. Situasi ini membuat masyarakat sangat sensitif terhadap isu yang menyebar,” jelasnya.

Setelah itu, berkembang isu bahwa pembunuh dalam peristiwa ini dilakukan oleh warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja.

“Hasilnya, korban bukan merupakan dukun santet atau orang yang memiliki kesaktian seperti yang dituduhkan, melainkan orang yang memiliki pengaruh khusus di masyarakat seperti pemuka agama,” ujarnya.

Beka menilai, adanya pelambatan penanganan dari para aparat. Padahal, sudah ada koordinasi antar aparat di tingkatan wilayah hingga ke tingkat pusat yang menghasilkan beberapa kebijakan.

“Adanya kesan pembiaran karena kami menemukan fakta bahwa aparat mengetahui situasi dan menerima laporan, tetapi terlambat mengambil tindakan atau tidak menindak secara efektif,” ungkapnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, tim telah menyerahkan laporan kepada Jaksa Agung RI sebagai Penyidik Pelanggaran HAM Berat untuk dilakukan penyidikan.

2 dari 3 halaman

Rekomendasi untuk Jokowi

Selain itu, Komnas HAM telah merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan permintaan maaf terhadap para korban atas peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kami juga merekomendasikan presiden menetapkan secara khusus perencanaan program nasional pemulihan yang perwujudannya dapat terukur,” ucapnya.

“Kemudian, memerintahkan segenap kementerian maupun instansi pemerintah daerah untuk mengalokasikan kemampuan finansial, prosedur, dan administratif yang dimiliki untuk mendukung upaya-upaya pemuliharı korban,” sambungnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengertian Hukum Adalah dan Jenis-jenisnya yang Harus Dipelajari Biar Tak Salah Kaprah

Liputan6.com, Jakarta Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sebagai bentuk penegasan yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan Negara Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Sudah di jelaskan dalam Pancasila yang kelima berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Pernyataan ini berhubungan langsung dengan norma hukum yang menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun apakah hukum itu? Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, penjelasan mengenai pengertian hukum dan jenis-jenisnya, Selasa (15/1/2019).

2 dari 5 halaman

Hukum Adalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjeleskan Hukum adalah hu·kum/ peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Sementara menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi.

Norma hukum adalah salah satu norma yang berdasar pada peraturan pemerintah setempat. Sanksi yang bisa ditimbulkan dari pelanggaran norma ini bersifat tegas, mengikat dan memaksa. Bisa disimpulkan kalau hukum adalah kumpulan norma dan sanksi untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi semua masyarakat. Bisa dibayangin kalau Indonesia nggak punya hukum yang mengikat warga negaranya, bakalan hancur negara ini.

3 dari 5 halaman

Pelanggaran Hukum

Sering kamu lihat di TV ada kasus pembunuhan, penculikan, perampokan dan yang lainnya. Perilaku itu termasuk hal yang melanggar hukum di Indonesia. Kegiatan-kegiatan itu sering kita sebut dengan nama pelanggaran hukum. Hukum adalah sesuatu yang harus dipatuhi namun saat ini, hampir setiap hari kita mendapat kabar, atau bahkan melihat sendiri pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan nggak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat.

4 dari 5 halaman

Sanksi hukum bagi yang melanggar

Sanksi yang ditimbulkan dari norma hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas suatu hukum adalah sudah ada sanksi dari aturan yang dilanggar yang dibuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 10 KUHP, ada 2 hukuman yaitu hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman yang sudah diputuskan dalam persidangan mulai dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara.

Nyata hukum adalah aturan yang sudah ditetapkan untuk si pelaku ditetapkan jumlahnya. Dalam pasal 338 KUHP, disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sanksi hukum diberikan oleh lembaga-lembaga peradilan yang berwenang, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat yang ada di sekitar si pelaku.

5 dari 5 halaman

Jenis jenis hukum di Indonesia

1. Hukum publik

Hukum Publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat peraturan hukum atau yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya dan warga negararanya seperti hukum pidana.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Fungsi hukum pidana umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, meyelenggarakan tahta pada masyarakat.

2. Hukum Privat

Hukum Privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata.

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri jadi mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri.


Reporter: Heri Setiawan

PGI Sumut Tanggapi Kasus Penghadangan Beribadah Jemaat GBI Philadelpia

Jakarta – Majelis Pekerja Harian-Persekutuan Gereja-Gereja Wilayah Sumatera Utara (MPH-PGIW) Sumut mengeluarkan pernyataan sikap terkait peristiwa penghadangan beribadah jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Philadelpia, Medan Labuhan, Sumatera Utara. Seluruh pihak diharapkan mencari solusi damai bagi penyelesaian persoalan ini.

MPH-PGIW Sumut menyatakan turut prihatin dengan kejadian tersebut. Kasus penghadangan jemaat dalam beribadah ini dinilai menambah panjang daftar aksi intoleransi di Indonesia.

MPH-PGIW Sumut mendesak agar polisi mengusut tuntas siapa dalang di balik aksi penghadangan tersebut demi tegaknya keadilan. MPH-PGIW Sumut berpandangan Indonesia adalah negara hukum di mana UUD 1945 sebagai landasan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya masing-masing.
Meski demikian, MPH-PGIW Sumut berharap semua pihak khususnya umat Kristen tidak terprovokasi dengan peristiwa ini, namun menyikapi dengan kepala dingin. Pemerintah Kota Medan bersama FKUB Kota Medan dan pihak-pihak terkait diharapkan segera mencari solusi dengan dasar kekeluargaan dan mengedepankan suasana sejuk dan damai.
Berikut pernyataan lengkapnya:

Pernyataan Sikap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara Terkait Penghadangan Aktivitas Beribadah Jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Philadelpia, Martubung, Medan.

Minggu, 13 Januari 2018 menjadi hari kelam bagi kebebasan beragama sekaligus menambah daftar aksi intoleransi di negara kita, Indonesia. Jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Philadelpia yang beralamat di Jl. Permai 4 blok 8 Griya Martubung, No. 31, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Sumatera Utara, mengalami penghadangan beribadah oleh sekelompok masyarakat, dengan dalil rumah yang dijadikan tempat beribadah belum memiliki izin sebagaimana yang diaturkan dalam PBM No. 9/8 tahun 2006.

Menanggapi hal tersebut Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (MPH PGI-WSU) menyatakan:

1. Turut prihatin dengan adanya aksi penghadangan beribadah oleh sekelompok orang terhadap Jemaat GBI Philadelpia Martubung, Medan. Untuk itu kami mendesak agar pihak kepolisian mengusut tuntas dalang di balik penghadangan tersebut demi tegaknya keadilan di negeri ini, serta mengamankan dugaan tindakan dan cara kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masa saat ibadah berlangsung.

2. Negara kita adalah negara hukum, dimana UUD 1945 sebagai landasan hukum di negeri ini, dengan tegas memberi kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama, sebab beragama adalah Hak Asasi Manusia. Penghadangan beribadah Jemaat GBI Philadelpia mengindikasikan bahwa masih banyak warga negara yang melanggar UUD 1945 dan juga melanggar hak konstitusional warga negara.

3. Dari berbagai kasus bahwa penghadangan beribadah di negeri ini berkutat pada alasan klasik soal izin sebagaimana termaktub dalam PBM No. 9/8 Tahun 2006, padahal sesungguhnya PBM tersebut bukan untuk mempersulit umat beribadah, tapi dengan tujuan, terjalinnya keteraturan dan kerukunan umat beragama. Dengan demikian kami mengharapkan semua lapisan untuk memahami PBM No. 9/8 tahun 2006 secara utuh dan tidak sepenggal-penggal.

4. Agar pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan FKUB Kota Medan segera mencari solusi penyelesaian masalah dan menjamin kebebasan beribadah bagi Jemaat GBI Philadelpia Martubung, Medan, atas dasar kekeluargaan dan mengedepankan suasana sejuk dan damai.

5. Meminta kepada negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi warga negara yang akan melakukan ibadahnya melalui perangkat kebijakan hukum atau perundangan-undangan yang tegas.

6. Agar setiap jemaat gereja proaktif menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar, dan melakukan pendekatan-pendekatan kekeluargaan. Agar kehadiran gereja dapat diterima dan membawa berkat bagi warga sekitar.

7. Mengajak seluruh warga gereja untuk tidak terprovokasi dengan adanya tindakan penghadangan beribadah terhadap Jemaat GBI Philadelpia, dan tetap mendoakan agar Pemerintah beserta FKUB Kota Medan diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Jemaat GBI Philadelpia Martubung, Medan, sehingga saudara-saudari kita dapat kembali malakukan kebaktian ibadah sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini.

Medan, 15 Januari 2018
Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU)

Ketua Umum
Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi

Sekretaris Umum
Pdt Hotman Hutasoit, M.Th
(hri/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemerintah Hapus Surat Keterangan Tidak Mampu di PPDB 2019

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat aturan baru untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019/2020. Perubahan itu adalah dihapuskannya mekanisme Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Aturan baru itu dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020. SKTM ini sebelumnya digunakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa tahun ini kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah/Pemerintah daerah. Selain soal SKTM, tidak banyak perubahan signifikan di PPDB 2019.

Pada tahun ajaran baru mendatang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen). Muhadjir menegaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

“Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis dari Kemendikbud, Selasa (15/1/19).

Muhadjir menjelaskan bahwa kualifikasi akademik tidak menjadi pertimbangan utama dari penerimaan peserta didik baru. Walaupun itu juga dimungkinkan, pertimbangan utama dalam PPDB adalah domisili peserta didik dengan sekolah.

“Memang ada jalur akademik dan perpindahan, tetapi sebetulnya itu sifatnya darurat,” jelasnya.

Regulasi PPDB untuk tahun ajaran 2019/2020 ini terbit lima bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa membuat petunjuk teknis. Kemudian pemerintah daerah juga didorong untuk menetapkan zonasi di wilayah masing-masing, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei 2019.

“Kita sebetulnya sudah punya rancangan zona, tapi yang memiliki kewenangan menetapkan itu pemerintah daerah,” kata Muhadjir.

Dia meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik jual beli kursi atau titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi, maka Kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum.

“Nanti akan kita tindaklanjuti, ada surat edaran kepada daerah, hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam juknis, yang belum tercantum di dalam Permendikbud,” tutupnya.
(imk/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Tidak Temukan Pelanggaran Pose Satu Jari Walkot Bogor

BogorBawaslu Kota Bogor menyatakan tidak ada pelanggaran terkait pose satu jari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat kunjungan cawapres Ma’ruf Amin ke Bogor. Bawaslu menilai pose satu jari Bima Arya bukan bentuk kampanye.

Keputusan ini setelah Bawaslu Kota Bogor melakukan pembahasan pada Senin (14/1). Bawaslu menyatakan tidak ada unsur pelanggaran pidana Pemilu.

“Berdasarkan paparan dan bukti-bukti, hasil rapat kemarin Bawaslu Kota Bogor tidak menemukan pelanggaran Pemilu sehingga (kasusnya) tidak dapat dilanjutkan,” kata Ketua Bawaslu Kota Bogor Yustinus Elyas, Selasa (15/1).

Dari fakta-fakta di lapangan, Yustinus menyebut Bima Arya hadir pada acara Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Bogor, Sabtu (5/1) dalam kapasitas personal, bukan sebagai walkot. Bima Arya juga hadir pada akhir pekan, bukan saat agenda Pemkot dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah

“Terkait pose satu jari, bukan merupakan bentuk kampanye. Satu jari merupakan tindakan spontan ketika ditanya para wartawan. Jadi tidak dimaksudkan untuk mendukung paslon tertentu,” terang Yustinus

Bima Arya sebelumnya diklarifikasi Bawaslu Bogor pada Jumat (11/1).

Dalam klarifikasinya ke Bawaslu, Bima Arya mengaku diundang secara pribadi oleh Ponpes Al-Ghazaly. Undangan diterima Bima Arya lewat surat dan pesan WhatsApp.

Bima Arya mengatakan kehadirannya saat itu bukan pada hari kerja. Bima juga menepis dirinya berkampanye untuk pasangan nomor urut 01 karena kehadirannya dalam acara Ma’ruf Amin.

“Yang ketiga, simbolisasi satu itu lebih kepada penguatan makna tentang alasan saya kedatangan ke sana, yaitu hanya satu, yaitu memuliakan tamu,” papar Bima Arya.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Diduga Terkena Limbah Berbahaya, 2 Bocah di Bekasi Akan Jalani Operasi

Liputan6SCTV, Bekasi – Ketiga bocah yang mengalami luka bakar akibat bermain di tempat pembuangan sampah di Kampung Kramat Blencong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kini menjalani perawatan.

Korban Mahdenda dan Raga akan menjalani operasi kecil di RSUD Koja, Jakarta Utara. Sementara, Ramadhan akan menjalani perawatan di rumah karena takut dirawat di rumah sakit.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Selasa (15/1/2019), Mahdenda dan Raga dibawa ke rumah sakit, pada Senin sore, 14 Januari kemarin. Keduanya mengalami luka bakar serius di sekitar tangan dan kaki.

Kedua bocah berusia 8 tahun itu akan menjalani tindakan medis operasi kecil untuk membersihkan luka bakar yang di deritanya.

Saat kejadian, tiga bocah tengah bermain di tempat pembuangan sampah untuk mencari mainan. Namun, saat bermain, kaki ke tiga bocah menginjak tanah berlumpur dan ambles. Usai kejadian, ketiga bocah mengeluh kakinya terasa terbakar. Hingga akhirnya kaki dibersihkan dengan air dan mulai muncul luka bakar.

Petugas terkait telah mengambil sampel air dan tanah dari lokasi kejadian untuk memastikan kandungan tanah yang diduga mengandung zat limbah berbahaya atau B3. (Galuh Garmabrata)

Wakil Ketua TKN Jokowi Tantang Kubu Prabowo Beberkan Rekam Jejak Selama Ini

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Johnny G Plate meminta pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno untuk membuka rekam jejaknya. Hal itu penting agar masyakarat mengetahui rekam jejak pasangan calon dari masing-masing kubu.

“Sedangkan pesaing Pak Prabowo dan Pak Sandiaga masyarakat menilai dan kami harapkan untuk membuka seluruh rekam jejaknya sehingga masyarakat mempunyai informasi yang berimbang,” kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dia mengatakan, Jokowi memiliki rekam jejak yang cukup baik. Mulai dari tak ada rekam jejak korupsi hingga soal penanganan terorisme. Jokowi, lanjut dia, juga tidak pernah terkait masalah HAM.

“Tidak terkait masalah terorisme dalam rekam jejaknya. Karenanya kita percaya tokoh sebersih ini yang dibutuhkan oleh Indonesia,” ujar Johnny tantang Prabowo.

2 dari 3 halaman

Kinerja Baik

Menurut dia, Jokowi juga memiliki kinerja yang cukup baik dalam pemberantasan terorisme. Itu terlihat dari stabilitas politik Indonesia yang baik.

“Program lanjutan Pak Jokowi yang sampai saat ini dirasakan masyarakat, di mana stabilitas politik kita baik tindakan terorisme tanpa kompromi baik terorisme dalam negeri maupun terorisme global terorisme antar negara,” ucap Johnny.


Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kaki 3 Bocah di Bekasi Melepuh saat Bermain di Lahan Kosong

Fokus, Bekasi – Garis polisi yang dipasang petugas dari Polsek Taruma Jaya membentang mengelilingi sebuah petakan tanah yang diduga tercemar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Selasa (15/1/2019), tindakan ini diambil setelah tiga bocah terluka saat bermain di kawasan ini. Kondisi tanah juga tampak masih sangat labil. Terlihat ada gelembung pada kubangan air seperti mendidih. Ketika didekati, hawa panas pun terasa.

Salah satu dari tiga korban, yakni Muhammad Ramadhan mengalami luka bakar pada bagian kaki. Korban diketahui masih terbaring di rumahnya di kampung Kramat Blencong, Desa Segara Makmur. Kondisi bocah berusia 8 tahun itu mulai membaik.

Peristiwa yang menimpa Ramadhan dan teman-temannya terjadi saat mereka mencari mainan di tempat pembuangan sampah. Ketiga bocah itu menginjak tanah berlumpur dan ambles hingga membuat kaki mereka terasa panas dan kemudian melepuh. Tidak seperti dua temannya, Ramadhan tidak mau dirawat di rumah sakit.

Senin sore kemarin, Tim Gegana Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lahan kosong tempat insiden terjadi. Mereka mengambil sampel tanah dan air untuk mengetahui zat yang terkandung di dalamnya.

Polisi menduga lahan kosong tersebut juga digunakan untuk membuang limbah berbahaya. Penyelidikan hingga saat ini masih berlangsung. (Muhammad Gustirha Yunas)

Gara-gara Perang Dagang, Investasi China di AS Turun 83%

Jakarta – Ledakan investasi China ke Amerika Serikat hampir lenyap. Investasi asing dari China ke AS anjlok 83% pada 2018, menurut laporan yang dirilis oleh firma hukum Baker McKenzie.

Investasi langsung dari China ke Amerika turun drastis pada 2018 menjadi hanya $ 5,5 miliar atau setara dengan Rp 79 triliun (pada kurs Rp 14.500). Aset China lainnya senilai $ 12 miliar atau sekitar Rp 174 triliun di seluruh dunia juga diperkirakan akan dijual tahun ini.

Penguapan uang China di Amerika Serikat ditengarai penyebabnya adalah pembatasan yang diberlakukan oleh negeri matahari terbit pada investasi di luar negeri. Tren ini diperburuk dengan sikap AS yang telah memperketat dan mengkaji investasi asing, belum lagi dampak perang dagang AS-China.


“Orang China memborgol diri mereka sendiri untuk berinvestasi di luar negeri. Dengan munculnya peraturan dari Trump, Amerika Serikat seperti menaruh tanda “Tidak Dijual” di pintu depan (kepada China),” kata Scott Kennedy, direktur Proyek Bisnis dan Ekonomi Politik China di Pusat Studi Strategis dan Internasional, seperti dikutip dari CNN, Selasa (15/1/2019).

Padahal sebelumnya, investasi Tiongkok ke Amerika Serikat mencapai US $ 45,6 miliar atau setara Rp 661 triliun pada tahun 2016, tahun di mana raksasa asuransi HNA membelanjakan 25% sahamnya untuk mengakuisisi serangkaian hotel kelas atas.

Tetapi investasi asing langsung melambat menjadi US$ 29 miliar atau setara Rp 420 triliun pada tahun 2017. Ketika itu China memberlakukan pembatasan pada investasi luar negeri dalam upaya membendung arus modal keluar.

Investasi di Amerika Serikat kemudian menyusut menjadi hanya US$ 4,8 miliar atau setara dengan Rp 69 triliun tahun lalu di tengah tindakan keras Washington terhadap China. “Sebuah penurunan besar,” ungkap Kennedy.

“Real estate, transportasi dan infrastruktur, investasi China di sektor-sektor ini “sebagian besar telah hilang,” menurut laporan Baker McKenzie.

Sementara itu, para pejabat AS pun mengamati investasi Tiongkok dengan intensitas yang lebih besar. Komite Investasi Asing di Amerika Serikat telah menolak beberapa transaksi penting, termasuk tawaran Broadcom (AVGO) senilai US$ 117 miliar atau setara dengan Rp 1.696 triliun untuk Qualcomm (QCOM).

Hal ini terjadi setelah tahun lalu, Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang yang memperluas kekuatan CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) alias lembaga pengawas investasi asing. UU itu dapat memblokir transaksi luar negeri untuk tujuan keamanan nasional.

Namun, berbeda dengan AS, beberapa ekonomi besar, termasuk Perancis, Jerman, Spanyol dan Swedia, mengalami peningkatan investasi dari China menurut laporan Baker McKenzie.

Bahkan Kanada, memiliki investasi dari China yang melonjak 80% menjadi US$ 2,7 miliar Rp 39 triliun tahun lalu. Termasuk divestasi, Kanada menikmati lebih banyak investasi Tiongkok daripada Amerika Serikat pada 2018, kata Baker McKenzie. (zlf/zlf)

Bersimpati, Petugas Kontrol Aviasi Kanada Kirim Pizza ke Rekan Seprofesi di AS

Liputan6.com, Vancouver – Petugas pengawas aviasi dan lalu lintas udara (air-traffic controller) di Kanada mengirim ratusan boks pizza ke rekan mereka di Amerika Serikat (AS), yang tetap bekerja di tengah kondisi penutupan sementara pemerintah federal atau government shutdown.

Inisiatif yang dilakukan pada akhir pekan lalu telah berkembang menjadi aksi solidaritas antar industri penerbangan kedua negara, kata Asosiasi Kontrol Lalu Lintas Udara Kanada.

Penutupan sebagian pemerintah, di mana sekarang memasuki hari ke-24, telah menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS, demikian sebagaimana dikutip dari BBC pada Senin (14/1/2019).

Tindakan sepihak oleh Donald Trump itu telah mempengaruhi 800.000 pekerja publik dan menutup banyak kantor pemerintah di AS.

Pengawas lalu lintas udara adalah di antara sekitar 450.000 karyawan yang tidak dapat menangguhkan pekerjaan mereka atau mengambil pekerjaan lain, dan terus bekerja tanpa upah.

“Pada Minggu sore, lebih dari 300 boks pizza telah dikirim ke 49 pusat kendali udara di seluruh AS,” ujar Peter Duffy, presiden Asosiasi Kontrol Lalu Lintas Udara Kanada, memperkirakan.

“Itu benar-benar gerakan akar rumput,” kata Duffy.

Menurutnya, aksi itu berawal dari inisiatif beberapa petugas kontrol aviasi Kanada, yang ingin menunjukkan soldaritas kepada rekan-rekan mereka di seberang perbatasan di Anchorage, Alaska.

“Petugas kami berbicara dengan orang-orang itu setiap hari di telepon … jadi sudah dianggap sebagai rekan kerja dan mereka berkata, hei, mari kita kirimkan pizza,” cerita Duffy.

Sejak pengiriman pertama pada pekan lalu, gerakan tersebut segera menjadi buah bibir nasional. Bahkan, ada salah seorang donatur anonim yang sengaja menyumbangkan 500 dolar Kanada (setara Rp 5,3 juta), dan berkata ‘temukan sebanyak mungkin tempat yang membutuhkan pizza’.”

“Kami akan terus mendukung rekan-rekan seprofesi kami di AS, dan terus menyerukan agar penghentian sementara peemrintahan di sana segera berakhir,” pungkas Duffy.


Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Perseteruan di Dalam Negeri AS

Penutupan sementara pemerintahan Amerika Serikat terjadi setelah Donald Trump berseteru tentang pengajuan dana pembangunan tembok pembatas di sepanjang perbatasan Meksiko.

Kubu Demokrat telah menolak permintaan anggaran Trump sebesar US$ 5,7 miliar, atau setara Rp 80,6 triliun.

Trump belum juga memulihkan sekitar seperempat dari pemerintah federal, yang kini telah memasuki pekan ketiga. Presiden AS ke-45 itu bersikeras bahwa dia akan kembali mengoperasikan pemerintahan hingga rencana anggaran disepakati.

Pada Jumat 11 Januari, pekerja federal AS yang terkena dampak penutupan pemerintah sementara –termasuk penjaga penjara, staf bandara dan agen FBI– melewatkan gaji pertama mereka tahun ini.