Kemenag Segera Tindak Lanjuti Penambahan Kuota Haji dari Raja Salman

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan sebesar 10 ribu kuota untuk jemaah haji Indonesia. Tambahan kuota ini diberikan Raja Salman kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke Arab Saudi.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin membenarkan soal penambahan 10 ribu kuota itu. “Info tentang penambahan kuota benar adanya. Saat ini, tambahan kuota tersebut juga sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi,” kata Menag Lukman dilansir dari laman resmi Kemenag, kemenag.go.id, Selasa (16/4/2019).

“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera melakukan pembahasan dengan DPR,” imbuhnya.

Menurut Lukman, pembahasan dengan DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu segera dilakukan karena penambahan kuota berimplikasi pada sejumlah hal yang kompleks. Pertama, terkait biaya penyelenggaraan.

Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221 ribu, terdiri dari 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini, Rp 35.235.602 atau setara US$ 2.481.

“Bersama DPR, kami sudah menyepakati biaya haji 2019 menggunakan dana optimalisasi sebesar Rp 7,039 triliun untuk 204.000 jemaah. Itu artinya untuk 10.000 jemaah baru sebagai tambahan kuota diperlukan tambahan biaya tak kurang dari Rp 346 miliar. Penambahan kuota itu juga berdampak pada penambahan sekitar 25 kloter baru dan penambahan sekitar 125 petugas kloter. Maka perlu dibahas kembali hal-hal yang terkait dengan sumber biayanya,” ujar Lukman.

Dampak kedua, terkait pengadaan layanan haji, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, penambahan kuota akan mempengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi proses penerbitan visa saat ini mempersyaratkan rekam biometrik yang sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.

“Kami harus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi. Kami juga harus menambah petugas kloter. Jumlah 10 ribu setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” ungkap Lukman.

Pemerintah-DPR Segera Tindak Lanjuti Penambahan 10.000 Kuota Haji

Jakarta – Kerajaan Arab Saudi memberikan penambahan kuota untuk jemaah haji di Indonesia sebesar 10.000 jemaah setelah pertemuan Raja Salman dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Riyadh. Pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti keputusan ini dengan DPR.

“Info tentang penambahan kuota benar adanya. Saat ini, tambahan kuota tersebut juga sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi,” ujar Menag Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan, Senin (15/4/2019).

“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera melakukan pembahasan dengan DPR,” kata Lukman.


Menurut Lukman, pembahasan ini diperlukan karena penambahan kuota jemaah haji berdampak pada sejumlah hal. Pertama, terkait biaya penyelenggaraan. Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221 ribu, terdiri dari 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini, Rp 35.235.602,- atau setara US$ 2,481.

Dampak kedua, terkait pengadaan layanan haji, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, penambahan kuota akan mempengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi, proses penerbitan visa saat ini mempersyaratkan rekam biometrik yang saat sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.

“Kami harus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi. Kami juga harus menambah petugas kloter. Jumlah 10ribu setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” kata Lukman.

Di luar negeri, hampir seluruh pengadaan layanan akan terdampak. Proses pengadaan yang semestinya sudah hampir final, berarti harus ditambah, dan itu bukan hal mudah. Terkait akomodasi di Madinah misalnya, saat ini hampir seluruh hotel di kawasan Markaziah (jarak terdekat Masjid Nabawi), sudah penuh.

Untuk akomodasi di Makkah, penambahan kuota akan berdampak pada sistem zonasi. Sistem ini baru diterapkan tahun ini. Jemaah haji Indonesia akan ditempatkan pada tujuh wilayah, berdasarkan kelompok embarkasi sebagai berikut:

1. Syisyah: Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), dan Makassar (UPG)
2. Raudhah: Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta – Pondok Gede (JKG)
3. Misfalah: Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS)
4. Jarwal: Embarkasi Solo (SOC)
5. Mahbas Jin: Embarkasi Surabaya (SUB)
6. Rei Bakhsy: Embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan
7. Aziziah: Embarkasi Lombok (LOP)

Untuk diketahui, penambahan kuota haji disampaikan setelah pertemuan Raja Salman dengan Jokowi di stana Pribadi Raja (Al-Qasr Al-Khas) pada Minggu (14/4) sore. Dalam pertemuan bilateral itu, Jokowi dan Raja Salman juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi.

“Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia atas diberikannya kuota tambahan kembali sebesar 10.000 bagi jemaah haji Indonesia,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, lewat keterangan yang diterima.
(dkp/fjp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Sesalkan FBR Tindak Anggota yang Pose 2 Jari: Itu Hak Warga Negara

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyayangkan Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim yang mengambil tindakan pada anggotanya yang berpose 2 jari saat deklarasi mendukung Jokowi di lapangan Puri Mansion, Jakarta Barat. BPN menegaskan, memilih capres-cawapres merupakan hak individu setiap warga negara.

“Memilih capres dan cawapres adalah hak individual setiap warga negara. Jadi setiap warga negara memiliki hak secara pribadi untuk menentukan siapa capresnya. Kalau ada organisasi tertentu yang menyatakan untuk mendukung capres tertentu itu bagian kebijakan organisasi, tapi hak personal dari masing-masing individu itu dijamin oleh UU,” ujar juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Kamis (13/3/2019).

Saleh mengatakan, kebebasan memilih capres-cawapres dijamin oleh undang-undang. Tidak boleh ada orang ataupun organisasi yang memaksakan untuk memilih capres tertentu. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi.
“Tidak boleh ada yang memaksakan pilihan tertentu dalam negara demokrasi. Justru demokrasi itu bisa tumbuh dengan baik jika masyarakatnya diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi jika ada penekanan untuk memilih calon tertentu ya bukan demokrasi. Kita ingin seluruh ormas dan parpol sekalipun itu tetap memberikan kebebasan pada anggotanya untuk memilih capres cawapresnya,” tuturnya.

Di sisi lain, menurut Saleh, dukungan anggota FBR itu menunjukkan besarnya dukungan rakyat kepada Prabowo-Sandiaga. Meski ada arahan-arahan untuk memilih calon presiden tertentu.

“Justru dengan tindakan seperti ini itu pasti disadari oleh mereka. Artinya mereka memang ingin mendukung 02. Itu memperlihatkan besarnya dukungan pada Prabowo-Sandi. Nanti pada saatnya di TPS mereka yang akan menentukan siapa yang akan mereka pilih. Seperti saat kepala daerah yang mendukung 01, kami tidak takut, karena itu kan hanya kepala daerahnya saja, warganya nggak,” ujar Politikus PAN itu.

Sebelumnya, Viral video anggota FBR berpose 2 jari saat deklarasi mendukung Jokowi di lapangan Puri Mansion, Jakarta Barat. Dalam video tersebut, dua anggota FBR terlihat berpose gestur 2 jari khas pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ketua Umum FBR Lutfi Hakim buka suara soal anggotanya yang berpose 2 jari. Dia mengatakan sudah mengambil tindakan terhadap anggotanya yang menunjukkan pose 2 jari.

Lutfi juga mengatakan, tiga anggota FBR tersebut sudah meminta maaf. Dia mengatakan FBR solid mendukung pasangan 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Kemarin itu yang hadir 36 ribu orang, dan itu cuma segelintir orang, ulah 3 orang, nggak mungkin merusak yang 36 ribu. Itu kita sudah ambil tindakan. Kalau dia masih melakukan hal yang sama, kita keluarkan. Selagi kita bisa bina, kita akan bina karena suara mereka 3, kan lumayan, sama anak istrinya. Kita perlu pendekatan ke masyarakat, jadi nggak perlu tindakan tegas. Selagi bisa kita bina, kita bina dan kasih pengertian kepada mereka, karena kita tak anggap sebagai hambatan. Harus dijadikan peluang kepemimpinan FBR di masing-masing wilayah harus bisa dibuktikan,” kata Lutfi saat dimintai konfirmasi, Rabu (13/3/2019).
(mae/abw)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Walhi Sulsel Minta Bupati Maros Tindak Tambang Ilegal Pemicu Banjir

Makassar – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan meminta Bupati Maros Hatta Rahman menindak tegas tambang ilegal yang dituding sebagai pemicu banjir bandang. Menurut Walhi, pemerintah punya kewenangan menindak tambang ilegal.

“Pemerintah kabupaten harusnya belajar dari bencana banjir besar pada bulan Januari lalu. Maraknya aktivitas tambang di sana memicu daya rusak yang luar biasa. Dari situ harusnya mereka sudah harus bertindak tegas,” kata Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Alamin, Minggu (03/03/2019).

Dia mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran pihaknya, ada 23 tambang ilegal di dataran tinggi Maros. Hal itu disebutnya memiliki daya rusak yang tinggi hingga bisa menimbulkan banjir bandang saat hujan deras tiba.

“Dari hasil penelusuran kami, ada 23 tambang ilegal yang beroperasi di dataran tinggi Maros dan memiliki daya rusak yang tinggi. Salah satu dampaknya ya banjir bandang kemarin dan juga banjir besar lalu itu. Masalahnya memang tambang itu di-backing oleh oknum,” ucapnya.

Dia menyebut Pemkab punya peran pengawasan terkait keberadaan aktivitas penambangan. Dia berharap bupati melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

“Kami tidak melihat ada peran pengawasan itu oleh Pemkab pada tambang ilegal. Padahal, mereka masih punya kewenangan besar, bahkan bisa melakukan penertiban. Makanya kami berharap Bupati serius dengan melaporkan hal ini juga ke polisi,” ucapnya.

Bupati Maros, Hatta Rahman, sebelumnya menuding, penyebab banjir bandang di wilayahnya karena adanya penambangan liar. Menurutnya, air hujan dari hulu tidak mampu lagi diserap karena kerusakan hutan akibat tambang ilegal.

“Gara-gara, ada kerusakan hutan, penambangan tanpa izin, dan tidak direncanakan dengan baik. Hingga hari ini terjadi lagi. Ini sudah kedua kalinya dalam satu tahun terjadi. Kita akan libatkan insitusi Polisi, karena kita tidak pernah kasih keluar izin,” kata Hatta Rahman, di Maros, Minggu (3/3).

Dua desa di Maros, Sulsel diterjang banjir bandang, Sabtu (2/3). Akibatnya, beberapa rumah warga yang berada di dekat bantaran sungai rusak terkena arus air.
(haf/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anggota DPRD yang Kena OTT Pungli Gempa NTB Divonis 2 Tahun Bui

Mataram – H Muhir yang kena OTT pungli dana rehabilitasi sekolah pasca gempa NTB, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Muhir yang ditangkap saat menjabat anggota DPRD Mataram fraksi Golkar itu terbukti menerima suap atau pungli Rp 31 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata ketua majelis hakim, Isnurul Syamsul Arif, saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, yang dilansir Antara, Jumat (1/3/2019).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU No 20/2001 tentang Tipikor. Hakim menjelaskan, uang yang diterima terdakwa Muhir dari Sudenom sebesar Rp 31 juta. Rinciannya, uang tersebut diterima terdakwa Muhir ketika bertemu dengan Sudenom di rumah makan sebesar Rp 1 juta dan di Rumah Makan di daerah Cakranegara Rp 30 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata Isnurul Syamsul Arif.

Terkait dengan perbuatan yang memberatkan, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir melakukan tindak pidana pada saat masyarakat NTB sedang berduka akibat bencana gempa bumi. Kemudian, yang meringankannya, karena terdakwa Muhir selama ini diketahui belum pernah tersangkut masalah hukum serta menjalani hukuman pidana.

Sebelumnya, tim JPU dari Kejari Mataram menuntut terdakwa Muhir dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dengan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan.

Muhir terjaring OTT saat melakukan transaksi pemerasan uang sebesar Rp 30 juta terhadap H Sudenom selaku Kadis dan Catur Totok, staf PNS di Disdik Kota Mataram, yang waktu itu diposisikan sebagai calon kontraktor proyek.

OTT yang dilakukan tim dari Kejari Mataram itu dilakukan pada Jumat (14/9) siang di sebuah warung makan di Jalan Rajawali I Cakranegara, Kota Mataram.
(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komnas Perempuan Minta Polda Jatim Kabulkan Penangguhan Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Jakarta Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim) untuk menemui tersangka kasus dugaan pornografi, artis VA. Usai menjenguk artis VA dan berdiskusi dengan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Komnas Perempuan meminta penyidik Polda Jatim untuk mengabulkan penangguhan Penahanan terhadap artis VA.

“Yang harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan Polda Jatim yakni bisa mengabulkan penangguhan penahanan. Karena sebagai pertimbangan pemulihan kondisi psikis korban kasus prostitusi,” tuturnya di Mapolda Jatim, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya, dalam paripurna Komnas Perempuan, terakhir melihat bahwa perempuan yang ada di dalam kasus prostitusi merupakan korban yang dilacurkan. Sehingga apapun status hukumnya penyidik tetap memberikan haknya sebagai korban.

“Mempertimbangkan dan mengabulkan dengan melihat kapasitasnya sebagai korban yang dilacurkan,” katanya.

Dia mengatakan, seharusnya yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah muncikari dan user atau pelanggan artis VA. Alasannya, mereka lah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi.

“Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” ucapnya.

Dalam kunjungannya ke Polda Jatim, ia sempat bertemu dengan artis VA dan bincang bincang dengan penyidik berkaitan dengan modus yang kerap dilakukan muncikari dalam menjerat korbannya kedalam pusaran prostitusi.

“Komnas Perempuan akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus prostitusi bisa dihentikan,” ujarnya.

Komnas perempuan juga mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Sehingga kasus seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia.

2 dari 3 halaman

Tanggapan Polisi

Menanggapi permintaan Komnas Perempuan mengenai penangguhan penahanan artis VA, Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Achmad Yusep Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan apa yang menjadi masukan dari Komnas perempuan.

“Kita akan maksimalkan sesuai dengan harapan Komnas maupun pemerhati, selama tidak menganggu kepentingan penyidikan,” ujar polisi pelopor E-Tilang tersebut.


Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES. “Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki di Mapolda Jatim, Rabu 16 Januari 2019.

Luki menegaskan, penetapan VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

Luki menyatakan akan membuat surat panggilan kepada VA terkait status barunya yang kini naik menjadi tersangka. “Kami layangkan untuk Senin. kami undang yang bersangkutan untuk hadir ke Polda Jatim,” sambungnya.

Dari hasil penyidikan, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan foto dan video mesum artis VA. Gambar tak senonoh itu ditemukan dalam ponsel milik mucikari ES. Fakta baru ini terungkap dari hasil penyelidikan digital forensik beberapa hari terakhir.

Selain foto pose telanjang, ada pula video tak pantas dan melanggar norma susila. Foto dan video itu dikirim ke mucikari agar user tertarik dan menggunakan jasa seks VA.

“Ini mungkin sesuatu yang baru dimana yang sebelumnya jadi saksi korban (dalam kasus prostitusi), bisa menjadi tersangka. Ini akan jadi yurisprudensi,” ujar Luki.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bupati Malang Nonaktif Rendra Terancam 20 Tahun Penjara

Liputan6.com, Sidoarjo – Bupati Malang nonaktif, Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Kamis 28 Februari 2019.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan, Bupati Malang nonaktif, Rendra terbukti menerima suap dan gratifikasi total senilai Rp 7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

“Terdakwa diduga menerima hadiah sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk proyek di dinas pendidikan,” kata Joko Hemawan.

Rendra juga diduga menerima fee dari setiap proyek pendidikan Kabupaten Malang sebesar 17,5 persen hingga 20 persen. “Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, terdakwa menerima fee dari semua proyek yang ada di dinas pendidikan,” ucapnya.

Dengan kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ujar Joko.

Kasus ini terjadi saat KPK menangkap Rendra Kresna yang saat itu menjabat Bupati Malang bersama Ali Murtopo selaku pihak swasta. Rendra diduga menerima suap Rp 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selanjutnya, Bupati Malang nonaktif, Rendra dan Eryk Armando Talla selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Rendra diduga menerima gratifikasi Rp 3,55 miliar terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Dengan perbuatannya, diduga Rendra Kresna mendapatkan hadiah sebesar Rp 7,5 miliar dari kedua terdakwa lainnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Anak Buah Penyuap Hakim Merry Purba Dituntut 5,5 Tahun Bui

Jakarta

Pengusaha Hadi Setiawan dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 350 juta subsider 4 bulan kurungan terkait kasus suap hakim adhoc PN Tipikor Medan Merry Purba. Jaksa meyakini Hadi membantu pengusaha Tamin Sukardi menyuap Merry untuk melancarkan perkaranya di Pengadilan Tipikor Medan.

“Menuntut agar majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Hadi Setiawan terbukti secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa KPK Haeruddin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) dini hari.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar majelis hakim mencabut pemblokiran bank. “Mencabut pemblokiran bank atas nama Hadi Setiawan,” imbuh Haeruddin.

Terkait hal yang memberatkan Hadi disebut tidak ikut serta mewujudkan program pemerintah bersih korupsi kolusi dan nepotisme, pelaku aktif dan cukup dominan dalam perkara ini. Sedangkan hal yang meringankan adalah Hadi menyesali perbuatannya.

Kasus ini bermula ketika Tamin sudah berstatus terdakwa terkait perkara pengalihan tanah negara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektare eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang. Perkara itu diadili di PN Medan dengan susunan majelis yaitu Wahyu Prasetyo Wibowo sebagai ketua majelis dan dua hakim anggota atas nama Sontan Merauke Sinaga dan Merry Purba, serta panitera pengganti Wahyu Probo Julianto dan Helpandi.

Kemudian Hadi membantu Tamin memberikan suap ke hakim PN Medan melalui panitera pengganti Helpandi sebesar SGD 280 ribu untuk dibagikan ke Merry Purba dan hakim lainnya. Di mana Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan Tamin agar bebas.

“Dari fakta-fakta persidangan, maka kami dapat menyimpulkan perbuatan terdakwa Hadi Setiawan telah bersalah dimana telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujarnya.

Atas dasar ini, Hadi diyakini jaksa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.


(zap/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komnas Perempuan: Artis VA Adalah Korban, Muncikari dan User Harus Ditindak

Liputan6.com, Surabaya – Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim) untuk menemui tersangka kasus dugaan pornografi, artis VA, Kamis, 28 Februari 2019.

Setelah menjenguk artis VA dan berdiskusi dengan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Sri menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna Komnas Perempuan terakhir, pihaknya melihat bahwa perempuan yang terjerat dalam kasus prostitusi tak lain merupakan korban.

“Yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah muncikari dan pelanggan atau user. Karena merekalah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi. Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” katanya.

Ia juga sempat berbincang dengan penyidik Polda Jatim tentang modus-modus yang dilakukan muncikari, serta bagaimana seorang perempuan terjebak dalam pusaran prostitusi. Meski demikian dalam kasus ini VA tetaplah korban yang harus dilindungi haknya.

“Makanya kami mengusulkan untuk bisa dilakukan pemulihan. Saya akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus prostitusi bisa dihentikan,” katanya.

“Sesuai mandat Komnas Perempuan yakni menciptakan situasi kondusif bagi penghapusan kekerasan dalam perempuan,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan, melalui kasus artis VA ini pihaknya ingin mengetahui langsung bagaimana situasi didalam tahanan, langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi penyiksaan didalam tahanan, dan bagaimana memahami perempuan dalam industri hiburan, yang mana mengindikasikan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

“Pintu masuk nya melalui kasus VA yang sekarang ditahan di Polda. Kasus VA merupakan contoh bahwa industri hiburan sangat dekat dengan kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Prostitusi Online

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) secara resmi menahan artis Film Televisi (FTV) VA terkait kasus dugaan prostitusi online di Surabaya yang sempat menghebohkan beberapa hari yang lalu.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES.

“Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki.

Luki menegaskan, penetapan VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pembuat Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Segera Disidang

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melimpahkan Bagus Bawana Putra alias BBP ke Kejaksaan. Dengan begitu, tersangka pembuat sekaligus penyebar hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos segera diadili di persidangan.

Penyerahan tersangka berikut barang bukti atau pelimpahan tahap II dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (28/2/2019) siang tadi. Tahap II dilakukan setelah berkas perkara penyidikan untuk BBP dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan.

Kasubdit 1 Dittipid Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni mengatakan, tersangka BBP ditangkap dalam pelariannya di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 7 Januari 2019 lalu. Kepada penyidik, BBP mengaku sebagai pencipta hoaks yang menghebohkan publik pada awal 2019 itu.

“Bagus Bawana mengaku pemilik ide, membuat, mengunggah, hingga menyebarkan konten hoaks surat suara Pemilu 2019 sudah dicoblos dalam 7 kontainer di Tanjung Priok,” ucap Dani.

BBP mengunggah konten hoaks tersebut melalui akun Twitter miliknya dengan me-mention beberapa akun tokoh publik. Bukan itu saja, dia juga membuat rekaman suara untuk menguatkan informasi adanya 7 kontainer surat suara tercoblos seolah-olah benar terjadi.

Setelah kabar hoaks yang diciptakan viral dan menjadi sorotan publik, BBP lantas menghapus akun Twitternya sebagai upaya menghilangkan jejak digital. Dia juga membuang ponselnya. Namun polisi berhasil meringkus BBP di tempat pelariannya.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: