Deretan Lumbung Suara Jokowi dan Prabowo, Mampukah Naikkan Elektabilitas?

Liputan6.com, Jakarta – Saling klaim kemenangan di daerah-daerah yang menjadi titik kelemahan masing-masing pasangan calon atau paslon, kini gencar dilakukan tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto.

Kondisi ini tak bisa dipungkiri lantaran kedua kubu menjelang Pilpres 2019 kerap berkampanye di daerah-daerah yang pada Pilpres 2014 silam menjadi titik lemah Jokowi dan Prabowo.

Tentu itu dilakukan untuk menaikkan elektabilitas keduanya hingga akan mempengaruhi jumlah pemilih pada pertarungan final, 17 April 2019.

Dari sejumlah survei, baik independen maun internal parpol menyebutkan, pasangan cawapres nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf Amih masih lebih unggul dibanding Prabowo-Sandiaga.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, elektabilitas pasangan capres cawapres ini berada di angka 56 persen. “Di kisaran angka 56 persen,” ucap Karding saat dikonfirmasi, Rabu, 6 Februari 2019.

Meski demikian diakui Karding ada sejumlah daerah, dimana Jokowi-Ma’ruf masih kalah tipis dari Prabowo-Sandi. Di antaranya Jawa Barat dan Banten.

Berikut deretan lumbung suara Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Subianto yang berpotensi menaikkan elektabilitas kedua paslon:

2 dari 6 halaman

Kekuatan Jokowi

Berdasarkan rilis sejumlah lembaga survei, Jokowi-Ma’ruf mengungguli Prabowo-Sandi hampir di seluruh pulau besar di Indonesia. Seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, daerah Nusa Tenggara ditambah Maluku dan Papua.

Bahkan diprediksi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur serta Yogyakarta akan menjadi lumbung suara Jokowi-Ma’ruf Amin dengan pencapaian suara mencapai 57,1 persen.

Bahkan oleh Lembaga Surabaya Survey Center (SSC) diperkirakan, kedua pasangan ini akan menang telak di Jawa Timur dengan meraih suara sebesar 55.9 persen.

3 dari 6 halaman

Kelemahan Jokowi

Seperti disebutkan di atas, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten merupakan titik lemah Jokowi-Ma’ruf Amin dalam perolehan suara. Khususnya di Priangan Barat yakni Sukabumi, Cianjur dan Priangan Timur yakni Garut dan Tasikmalaya.

“TKD akan terus lakukan sosialisasi juga untuk kampanye di sana. Sebab kalau program-program yang dilakukan Pak Jokowi kan sudah cukup dan bagus, sudah diterima masyarakat. Tinggal bagaimana supaya masyarakat di sana kemudian juga tingkat elektoralnya tinggi,” ” ungkap Sekretaris TKD Abdy Yuhana.

Begitu pula di Madura. Perolehan suara Jokowi pada Pilpres 2014 yang saat itu dipasangkan dengan Jusuf Kalla, kalah parah di empat kabupaten di Pulau Madura.

Banten juga diperkirakan masih akan menjadi basis Prabowo. Jokowi- Ma’ruf Amin hanya unggul di Kabupaten Lebak dari delapan Kabupaten/Kota di Banten versi survei internal.

“Di Banten kalah tipis sekitar 5 sampai 6 persen. Kita kalah di tujuh Kabupaten/Kota kalah tipis, kita menang hanya di Lebak,” kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Banten Asep Rahmatullah saat dikonfirmasi.

4 dari 6 halaman

Kekuatan Prabowo

Dari hasil survei internal yang dilakukan tim Prabowo-Sandiaga disebut sejumlah provinsi akan menjadi lumbung suara kedua paslon ini. Misalnya di Pulau Sumatera, kubu Prabowo diklaim unggul di Aceh, Sumatera Barat dan Riau.

Sementara di Pulau Jawa, Kubu Prabowo juga merasa unggul di Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Menurut pengurus Partai Gerindra, hal tersebut merupakan bentuk bukti nyata kerja keras para kadernya.

“Merupakan hal mutlak kalau kami berada di tengah-tengah masyarakat, berarti masyarakat bisa menilai,” ucap Ketua DPD Gerindra Banten Desmon J Mahesa di kediamannya, usai acara bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng, di Kota Serang, Banten, Kamis (7/6/2018).

Sementara di kawasan Indonesia bagian Timur, Andre mengungkapkan, di Pulau Sulawesi Prabowo-Sandi unggul. Begitu pula di Kalimantan, di beberapa titik, Prabowo-Sandi ada yang unggul dan kalah.

“Kita Sulawesi unggul, Kalimantan ada menang dan ada yang kalah, NTB menang, NTT kalah, Papua masih tertinggal,” ungkap Jubir Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade.

Sementara untuk di kawasan Indonesia bagian Timur, Andre mengungkapkan, di Pulau Sulawesi Prabowo-Sandi unggul. Begitu pula di Kalimantan, di beberapa titik, Prabowo-Sandi ada yang unggul dan kalah.

5 dari 6 halaman

Kelemahan Prabowo

Berkaca dari beberapa hasil survei yang menyatakan kubu Jokowi-Ma’ruf masih lebih unggul, Timses Prabowo-Sandi kini tengah mengejar ketertinggalan.

Meski disebutkan selisih elektabilitas paslon nomor urut 02 dengan Jokowi-Ma’ruf tinggal 4 persen, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian Timses Prabowo-Sandiaga untuk mendulang suara.

Salah satunya adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal inilah yang menjadi kenapa Prabowo-Sandi ingin mendirikan Markas di provinsi yang menjadi basis massa terbesar PDIP yakni Jawa Tengah.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap, alasan rencana dibangunnya markas mereka di Jawa Tengah.

“Berdasarkan survei kita, memang Jateng menjadi istilah ‘Battle Ground’. Banyak tempat kita menang tipis,” kata Dahnil di Kantor Seknas, Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).

Namun, Dahnil percaya kali ini magnet Prabowo akan mampu menjadi magnet yang sangat kuat untuk menaikkan elektabiltas Prabowo-Sandi.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Aturan THR Dipercepat, BPN Prabowo: Jangan Diralat dan Ditarik Lagi

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap pemerintah konsisten dengan kebijakan pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS yang pengumuman aturannya dipercepat sebelum pilpres. BPN meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak meralat dan menarik kebijakan tersebut.

“Kaji ulang dulu dengan jelas dan detail. Jangan sampai, aturannya keluar, lalu karena kurang pertimbangan ditarik, diralat, dan direvisi lagi. Jadi, tidak ada kepastian hukum. Ini menurunkan state credibility. Orang makin-makin tidak percaya pemerintah karena suka grasak-grusuk,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Faldo Maldini kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Menurut Faldo, Jokowi memang butuh kebijakan populis seperti itu demi ‘menarik hati’ ASN. Sebab, menurut dia, kebanyakan ASN mendukung Prabowo-Sandiaga.
“Kita tunggu saja, acara petahana lagi bagi-bagi THR. Beliau memang butuh kebijakan seperti itu, karena di beberapa survei memperlihatkan ASN memberikan banyak dukungan kepada capres kami. Realistis saja sih, itu menurut kami,” ujar politikus PAN itu.

Faldo mengatakan kebijakan Jokowi itu tak melanggar aturan. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah memastikan uang untuk THR itu ada.

“Tidak ada yang salah secara legal dan aturan. Tetapi, jangan sampai karena kebutuhan jelang pemilu ini, uangnya malah tidak ada. Kan pernah kejadian tahun lalu itu, Bu Risma di Surabaya marah-marah, ternyata alokasi THR-nya diminta ke pemerintah daerah. Beberapa kepala daerah mengeluh dan konsultasi kepada kami terkait aturannya,” ucap Faldo.

“Saran kami, aturan itu harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan secara detail. Sekaligus, minta pendapat dari kepala-kepala daerah. Aturan ini kan berlaku nasional. Jangan sampai, beda-beda malah jadi beban buat yang mau menjalankannya. Setelah pemilu, malah ricuh,” lanjut dia.

Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair Mei 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut berupaya agar PP tersebut bisa ditetapkan sebelum Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair usai Pilpres yakni pada bulan Mei–satu bulan sebelum Idul Fitri yang jatuh pada Juni 2019.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar kubu Prabowo tak selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan politik. Timses pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal,” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima kepada wartawan, Jumat (22/2).

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan Gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis dan kredibel,” sambung politikus PDIP itu.
(tsa/elz)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Jokowi Desak Bawaslu Usut Salam 2 Jari Fadli Zon di Munajat 212

Jakarta – Waketum Gerindra Fadli Zon menunjukkan salam dua jari saat tiba di lokasi acara Munajat 212. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mendesak Bawaslu mengusutnya.

“Terkait ada pose 2 jari, saya kira Bawaslu atau Panwaslu harus melakukan penyelidikan,” kata juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Kamis (21/2/2019).

Fadli yang datang ke Munajat 212 bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memang sempat menunjukkan salam dua jari. Salam dua jari itu diperlihatkan Fadli saat masih berada di dalam mobil.

Selain Fadli, tokoh politik yang notabenenya merupakan pendukung capres Prabowo Subianto juga hadir dalam acara zikir dan doa di Monas itu. Karding menuding, kubu pasangan capres-cawapres 02 yang mengatur acara tersebut.

“Jadi, ya ini munajat mudah-mudahan betul-betul munajat, tetapi secara politik ini pasti dikelola dan di-setting oleh, dugaan saya kuat dikelola oleh tim 02 yang memanfaatkan atau meminjam MUI DKI sebagai pelaksana,” ujar politisi PKB itu.

Diberitakan sebelumnya, timses Jokowi sejak awal sudah menduga kalau acara Munajat 212 berkaitan dengan politik. Karding bahkan menyinggung soal afiliasi politik Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Yang pertama, kami sejak awal menduga acara munajat ini pastilah ada kaitannya dengan politik. Lalu MUI DKI mengundang. Itu saya kira ada hubungannya dengan Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta). Yang semua orang tahu itu Pak Anies afiliasi politiknya ke 02. Pasti orang-orang 02 yang banyak,” terang Karding.
(zak/abw)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga: Debat Itu untuk Yakinkan Rakyat, Bukang Saling Kritik

Banyuwangi – Cawapres Sandiaga Uno memastikan tak akan memanaskan suhu politik saat debat Pilpres 2019 ketiga. Sandiaga mengklaim tidak akan ‘menyerang’ cawapres Ma’ruf Amin.

“Prabowo-Sandi sudah memutuskan dan berkomitmen untuk memunculkan politik yang menyejukkan. Tidak akan ada serangan kepada calon lain meski saat debat nanti,” ujarnya kepada detikcom, Kamis (21/2/2019).

Menurut Sandiaga, debat bukan ajang untuk saling kritik. Cawapres nomor urut 02 itu menyebut debat merupakan ajang untuk meyakinkan masyarakat.

“Debat itu bukan untuk saling kritik, tapi debat itu untuk meyakinkan masyarakat siapa yang layak memimpin Indonesia. Siapa yang memiliki program terbaik dan menyentuh kesejahteraan masyarakat, siapa yang bisa menyediakan harga murah dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga meyakini cawapresnya akan tampil dengan performa terbaik pada debat ketiga. Timses oposisi itu juga memastikan Sandiaga akan bersikap santun.

“Pak Sandi orang yang cerdas, yang pintar, praktisi yang berhasil dan sukses. Tapi, Pak Sandi orang yang sangat menghargai, dia nanti berdebat dengan Pak Kiai (Ma’ruf Amin), tapi dia santun, akan bijaksana, rendah hati,” ujar Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria di salah satu restoran di kawasan Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (21/2).
(zak/zak)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menguji Nyali Capres di Arena Debat Tanpa Pendukung

Liputan6.com, Jakarta – Debat putaran kedua baru saja dilaksanakan pada 17 Februari 2019 lalu. Sejumlah peristiwa mengejutkan muncul di debat yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Mulai dari kericuhan di ruang debat antara pendukung pasangan calon hingga ledakan di dekat lokasi nonton bareng debat.

Dua hari setelahnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung melakukan evaluasi. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan evaluasi.

“Pertama terkait format dan mekanisme debat. Itu akan kita evaluasi kemudian terkait dengan tata laksana debat. Tata laksana itu meliputi tata laksana panggung, hal hal yang terkait dengan teknis itu kita juga lakukan evaluasi,” kata Wahyu di Gedung KPU, Rabu 20 Februari 2019.

Keributan antara pendukung pasangan calon juga menjadi perhatian KPU. Wahyu mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi jumlah penoton yang hadir di arena tarung kandidat. Ketertiban, kata Wahyu, harus diutamakan dalam pelaksanaan debat.

“Kita juga melakukan evaluasi terkait aspek ketertiban. Ketertiban ini terkait dengan audience yang diundang dalam debat,” kata dia.

Evaluasi debat kedua, Wahyu berpendapat penting dilakukan guna menyajikan pertarungan adu gagasan para calon selanjutnya.

“Sehingga ke depan akan ada perbaikan-perbaikan dan dimungkinkan ada format dan mekanisme debat yang baru,” ujar dia.

2 dari 5 halaman

Kurangi Massa Pendukung

Keributan antarpendukung calon sempat mewarnai debat kedua. Buntutnya, KPU berencana mengurangi jumlah massa pendukung di dalam ruang debat ketiga.

Masing-masing calon hanya boleh memasukan 50 pendukung ke ruang debat. Hal ini otomatis bisa mengurangi keriuhan.

Ketua KPU Arief Budiman menyebut pengurangan itu untuk menjaga situasi debat lebih tenang dan kondusif.

“Usulan dari Bawaslu juga tadi sudah disampaikan karena debat ini supaya bisa lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih fokus. Jumlah pendukung diusulkan nanti dikurangi, nanti jumlahnya ya kurang lebih 50-an saja dari masing-masing pasangan calon,” kata Arief membebeberkan hasil evaluasi sementara debat kedua capres, di Gedung KPU, Jakarta, Rabu 20 Februari 2019.

Pada debat ketiga yang khususkan untuk cawapres pada 17 Maret 2019, KPU akan memperketat pengamanan bagi para undangan yang masuk ke ruangan debat agar tidak ada membawa atribut kampanye. Selain itu akan ada koordinator yang berjaga-jaga di kursi penonton.

“Catatannya diperlukan nanti koordinator atau floor manager dari masing-masing pihak sehingga nanti kalau terjadi sesuatu yang harus segera diselesaikan nanti floor manager dari masing-masing pihak yang akan menyelesaikan catatan-catatan yang harus diselesaikan saat itu,” ujar Arief.

Koordinator alias floor manager akan bertugas untuk menangani jika keributan antarpendukung kedua paslon.

“Floor manager itu untuk mengatur kalau ada ketidaksepahaman, ada keributan mereka yang menenangkan. Saat debat berlangsung, saat break, pokoknya mereka yang tanggung jawab untuk tim masing-masing,” ujar Ketua KPU ini.

3 dari 5 halaman

Tanpa Nonton Bareng

Selain mengurangi jumlah pendukung di arena debat, KPU juga berencana melarang nonton bareng di sekitar tempat berlangsungnya debat ketiga.

“Itu masih sifatnya usulan. Nanti beberapa hal keputusannya diambil di rapat minggu depan, karena kalau dari sisi kepentingan debat kandidat sebenarnya tidak terlalu penting (nobar),” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid di Hotel Le Meridien Jakarta, Kamis 21 Februari 2019.

Pada debat kedua di wilayah nobar sekitaran Hotel Sultan Jakarta, terjadi ledakan yang dinyatakan petasan oleh pihak berwajib.

Ledakan yang terasa bak bom tersebut meledak tak jauh dari titik lokasi nobar kubu 01. Akibatnya, saling tuduh terjadi antar simpatisan yang berujung ke Badan Pengawas Pemilu.

KPU awalnya berpandangan, nobar akan menjadikan debat pilpres semarak. Namun kenyataannya, nobar malah berpotensi ricuh.

“Ya itu makanya, yang terjadi malah memperkuat gesekan, memberi peluang orang provokasi. Ledakan misalnya kemarin, mungkin orang memancing di air keruh, malah bisa saling tuding antar kedua belah pihak. Kan jadi berbahaya,” jelas Pramono.

4 dari 5 halaman

Tanpa Panelis

KPU berencana membahas bersama timses pasangan calon pilpres terkait usulan debat ketiga dilakukan tanpa panelis.

“Tentunya nanti rapat evaluasi dengan tim kampanye akan kita bahas,” ucap Komisioner KPU Viryan Aziz di kantornya, Jakarta, Senin 18 Februari 2019.

Dia berharap, dari parpol pendukung paslon menyampaikan hal ini ke tim kampanye. Sehingga tidak ada lagi pandangan yang berbeda.

“Karena nanti yang akan kita putuskan berdasarkan rapat evaluasi bersama perwakilan kedua paslon,” jelas Viryan.

Sebelumnya, Fadli Zon dan mengatakan, berencana akan mengusulkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar debat ketiga tanpa panelis.

“Kalau dari sistemnya ada sedikit kemajuanlah. Tetapi menurut saya masih kurang. Mungkin nanti tim ini saya usulkan engak usah ada lagi panelis lah,” ujar Fadli Zon di Hotel Sultan.

Menurut Fadli, dalam debat ketiga akan lebih baik jika masing-masing calon wakil presiden yang mengajukan pertanyaan. Sandiaga Uno bertanya kepada Ma’ruf Amin dan sebaliknya.

“Jadi moderator itu cuma lalu lintas, tema harus tetap sesuai, misalnya yang akan datang pendidikan, ya pendidikan. Enggak boleh pendidikan ngomong mengenai hukum atau yang lain gitu ya,” kata Fadli Zon.

Dia menilai, pertanyaan yang diajukan moderator dari panelis seperti kedaluarsa. Lagipula, jika pertanyaan datang dari panelis, yang ditakutkan akan terjadi kebocoran ke pasangan calon.

“Karena pertanyaan-pertanyaan panelis ini menurut saya juga kadang-kadang enggak aktual. Kelihatan dicanggih-canggihkan padahal juga belum tentu penting. Apalagi juga bisa terjadi kebocoran, mudah-mudahan tadi enggak bocor,” tutup Fadli.

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Fadli Zon: Menteri-menteri Tak Perlu Jadi Penonton Debat

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengurangi jumlah pendukung pada debat ketiga Pilpres 2019 untuk menjaga situasi di ruang debat tetap kondusif. Waketum Gerindra Fadli Zon menilai seharusnya KPU mengurangi tempat bagi para menteri.

“Menurut saya, menteri-menteri nggak perlulah. Kecuali menteri yang terkait, misalnya tema pendidikan-kesehatan ya, cukup Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, gitu,” ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Menurut Fadli, hanya menteri terkait tema debat yang diperbolehkan hadir di lokasi. Alasannya, agar tidak membuat publik bingung antara peran menteri dan timses.

“Yang lain-lain menurut saya nggak perlu, karena kita kadang-kadang bingung ini menteri apa tim sukses,” kata Fadli.

Selain itu, Fadli berbicara soal ide debat tanpa pertanyaan dari panelis. Gagasan ini sebelumnya juga diungkapkan cawapres Sandiaga Uno.

“Coba di-exercise. Kalau usulan saya sih, sederhana saja. Yang mau berdebat ini kan capres-cawapres, usul saya sih sebenarnya sederhana aja. Jadi nggak perlu. Atau misalnya pertanyaan dari panelis itu dibagikan kepada cawapres, misalnya, untuk debat yang ketiga ini,” sebutnya.

“Tapi bisa dipakai, bisa tidak, bisa bikin pertanyaan sendiri. Tapi tidak perlu pakai undian-undian begitu. Itu menurut saya sih nggak jelas,” imbuh Fadli.

Diberitakan, KPU akan mengurangi jumlah pendukung yang berada di ruang debat dari sebelumnya 100 menjadi 50 untuk masing-masing pendukung capres. KPU menyebut pengurangan itu untuk menjaga situasi di dalam ruang debat tetap kondusif.
(tsa/knv)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dilaporkan karena Disebut Kampanye di Acara Polda, Koster Tak Masalah

JakartaGubernur Bali I Wayan Koster diadukan ke Bawaslu terkait ajakan ke milenial untuk kembali memilih capres petahana Joko Widodo (Jokowi) di acara Polri. Koster mengaku tak ambil pusing terkait pelaporan tersebut.

“Ya nggak papa dilaporin, nanti biar Bawaslu yang proses. Nanti kita akan ikuti prosesnya apa yang akan dilakukan Bawaslu,” kata Koster di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Kamis (21/2/2019).

Koster menambahkan dirinya tak merasa melakukan pelanggaran karena itu dilakukan ketika hari libur. Dia juga menyebut tak menggunakan fasilitas negara dan melakukan ajakan itu secara spontan.

“Itu hari libur, karena itu tidak perlu cuti. Kemudian saya juga tidak menggunakan fasilitas negara waktu itu, dan itu tidak di-desain secara khusus tetapi spontanitas,” jelasnya.

Dia pun mempersilakan jika timses capres-cawapres Prabowo-Sandiaga juga melakukan kampanye. Koster menyebut selama musim politik wajar jika setiap kesempatan dilakukan untuk menyosialisasikan capres-cawapres yang diusung.

“Kalau nomor 2 bikin acara yang sama kan boleh juga, kita nggak ributin. Namanya juga tahun politik, kan mesti aktif begitu,” terangnya.

Hingga saat ini Koster mengaku belum mendapat panggilan Bawaslu. Dia pun berjanji untuk kooperatif.

“Belum ada panggilan dari Bawaslu. Iya dong, kalau diproses,” jawabnya.

Sebelumnya, ajakan Koster untuk memilih Jokowi di acara Millennial Road Safety Festival yang digelar Polri disoal Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Provinsi Bali. BPD Prabowo-Sandi lalu melaporkan dugaan kampanye tersebut ke Bawaslu.

“Laporan resmi dari Bappilu, tim advokasi kita terkait acara kemarin bahwa tidak ada keselarasan acara, safety riding tapi ada kalimat kampanye. Ini sudah tidak nyambung, pasti ada pelanggaran. Kami mohon Bawaslu menindaklanjuti,” kata Ketua Juru Bicara BPD Prabowo-Sandi Bali, I Made Gede Ray Misno, saat jumpa pers di Posko Pemenangan Prabowo-Sandi, Jl Kapten Tantular, Denpasar, Bali, Senin (18/2).
(asp/rvk)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Timses: Debat Cawapres, Sandiaga Tak Akan Tampil Menyerang, Tapi…

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Eddy Soeparno menegaskan, cawapres Sandiaga Uno tidak akan tampil menyerang saat debat dengan cawapres Ma’ruf Amin pada 17 Maret 2019. Sandiaga bakal tampil dengan argumentatif.

“Kita tidak pernah mengenal kata menyerang tetapi kita argumentatif, apapun yang kita sampaikan itu adalah pandangan kita dan kalau ada pandangan pihak seberang yang kita tidak setujui pasti akan kita argumentasikan,” ujar Eddy saat ditemui di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

Eddy menambahkan, argumentasi Sandiaga akan dibalut dengan etika sopan santun dalam penyampaiannya. Lantaran, hal tersebut tak terlepas dari status Ma’ruf Amin yang menyandang sebagai ulama.

“Jadi PAN sangat menghormati ulama begitu juga partai partai pengusung Prabowo-Sandi, jadi itu akan kita sangat perhatikan tetapi bukan berarti kita tidak argumentatif terhadap masukan-masukan yang kita terima,” ucap Sekjen PAN itu.

2 dari 3 halaman

Persiapan Debat Ketiga

Eddy juga membeberkan bahwa Selasa malam 19 Februari 2019, pihaknya menggelar pertemuan dengan para jajaran petinggi BPN Prabowo-Sandi untuk membahas persiapan debat ketiga yang mempertemukan masing-masing cawapres.

Pertemuan ini dihadiri Capres Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

“Kita juga membahas mengenai debat cawapres. Cawapres kita akan kita siapkan sebaik baiknya, dalam artian begini, satu secara modal dasar, dia memiliki kompetensi dan kapasitas yang sangat mumpuni,” kata Eddy.

“Tapi kita akan berikan pembekalan mengenai isu isu yang akan dibahas nanti, supaya yang bersangkutan tidak hanya bicara umum secara strategi, tetapi teknis dan aplikatif,” tandasnya.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PKS DKI: Komitmen Menangkan Prabowo-Sandiaga Tak Perlu Diragukan

JakartaPKS DKI menyatakan komitmen dan kerja keras para kadernya untuk memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 tak perlu diragukan lagi. PKS DKI menyebut selama ini kerja para kader untuk pemenangan sudah cukup maksimal.

“Soal komitmen dan kerja keras kader PKS dalam memenangkan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 tidak perlu diragukan lagi,” kata Ketua Umum DPW PKS Syakir Purnomo kepada detikcom, Selasa (19/2/2019).

“Selama ini, kerja keras CAD (Calon Anggota Dewan), timses, struktur dan kader PKS dalam ikhtiar memenangkan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 sudah cukup maksimal,” sambung dia.


Dia menyatakan mesin partai akan terus tancap gas untuk pemenangan Pemilu. Hal itu, menurutnya, merupakan arahan dari Presiden PKS Sohibul Iman.

“Mesin partai, kader akan terus di-gas pol. Ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden PKS kepada segenap kader dan simpatisan PKS,” tuturnya.

Selain itu, Syakir juga menyatakan pihaknya berupaya agar Wagub DKI pengganti Sandiaga segera terpilih. Dia berharap Wagub yang terpilih nantinya bisa membantu Anies menuntaskan janji-janji kampanye.

“Semoga dalam waktu dekat, Allah menakdirkan kader terbaik PKS sebagai Wagub DKI Jakarta, membersamai Gubernur Anies menuntaskan janji-janji kampanye, mewujudkan Jakarta maju kotanya dan bahagia warganya,” tutur Syakir.

Sebelumnya, Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria Maulana Alif bicara soal caleg-caleg dari PKS yang selalu mempromosikan Prabowo-Sandiaga. Dia pun menilai jika ada Wagub DKI, maka kampanye untuk Prabowo-Sandiaga bisa lebih maksimal.

“Caleg-caleg nggak ada yang nggak promosikan Prabowo-Sandiaga gitu. Nah, pada bantu-bantu, apalagi kalau jadi ada wagub tambah maksimal itu gitu,” kata Zakaria di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

Dia menyatakan sudah sekitar 7 bulan Anies tak punya wagub. Zakaria mengatakan PKS ingin segera berfokus ke pileg dan pilpres. Dia menyebut penentuan cawagub cukup menguras tenaga.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif pun angkat bicara terkait hal tersebut. Dia mengatakan persoalan cawagub DKI antara Gerindra dan PKS sudah selesai. Dia menegaskan, dalam minggu ini, dua nama akan dikirimkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Syarif lantas mempertanyakan maksud pernyataan Zakaria. Apakah yang dimaksud ‘adanya wagub’ itu setelah surat dikirimkan ke Anies atau setelah dipilih dan dilantik. Namun, dia enggan menafsirkan pernyataan Zakaria soal ‘kalau jadi ada wagub tambah maksimal’ karena selama ini dia melihat mesin PKS untuk Prabowo-Sandiaga berjalan dengan lancar.

“Ya tanyakan kepada PKS. Kalau belum ada wagub apakah terus tidak maksimal. Kan saya lihat positifnya aja. Coba baca pernyataannya, kalau ada wagub kerja politik pilpres semakin maksimal. Kan kita nggak bisa kesimpulan, kalau belum ada wagub nggak maksimal. Harus tanya ke PKS apa betul kesimpulannya begitu,” ujar Syarif.
(haf/haf)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Menyerang Prabowo, JK Buka Fakta

Jakarta – Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyerang Prabowo Subianto dengan besarnya lahan Hak Guna Usaha (HGU) sang rival. Wapres Jusuf Kalla (JK) pun lalu membuka data terkait kepemilikan lahan Prabowo itu.

Serangan Jokowi merupakan respons dari pernyataan Prabowo soal program bagi-bagi sertifikat yang disebutnya akan berdampak pada tiadanya lahan bagi anak-cucu kelak. Capres nomor urut 01 itu lalu mengungkit soal lahan Prabowo dengan total 340 ribu hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

“Jokowi Menyerang Prabowo, JK Buka Fakta. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya,” ujar Jokowi di debat kedua capres Pilpres 2019 pada 17 Februari lalu.


Pernyataan Jokowi menuai protes keras dari kubu Prabowo-Sandiaga Uno. Timses Jokowi-Ma’ruf Amin pun memberi pembelaan untuk capresnya.

Hari ini, Wapres JK mengungkap data soal kepemilikan lahan Prabowo. Ia mengaku yang memberikan izin soal pembelian lahan itu saat masih menjadi Wapres di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Menurut JK, Prabowo memutuskan membeli PT Kiani Kertas yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri. Lahan yang dimaksud JK adalah yang berada di Kaltim dan dibeli pada tahun 2004.

Jokowi Menyerang Prabowo, JK Buka FaktaFoto: Jokowi dan Prabowo di debat capres. (Rengga Sancaya/detikcom).

“Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri. Karena itu buat kredit macet, kredit macet dalam Bank Mandiri tanpa anu… sama saya, Prabowo bahwa dia mau beli,” ujar JK.

Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin ini menjelaskan sebut dibeli Prabowo dengan tunai. Menurut JK, memang sebelumnya diwanti-wanti Prabowo tidak boleh membeli jika dibayar secara kredit.

“Saya tanya, ‘You beli tapi cash. Tidak boleh utang.’ ‘Siap,’ dia akan beli cash. Dia belilah itu, itu haknya itu kredit macet itu,” tuturnya.

JK dan pemerintah kala itu mempersilakan Prabowo membeli lahan itu dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing. Prabowo disebutnya mendapat diskon dari pemerintah lantaran mengambil alih kredit macet.

“Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia,” tuturnya.

“Memang begitu kalau kredit macet ada yang mau beli cash, harga tentu dapat diskon. Lebih baik dia daripada perusahaan asing, waktu itu. Saya yang putuskan, tahun 2004 awal, mungkin 2 minggu waktu saya menjabat wapres,” sambung JK.

JK mengakui lahan di Kalimantan dan Aceh yang dikelola Prabowo tak memenuhi target produksi. Lahan tersebut selama ini dikuasai Prabowo untuk menjadi hutan industri.

“Laporan dari warga Aceh ini HGU di Aceh tidak bisa memenuhi target produksi?” tanya wartawan.

“Lihatlah di Kalimantan juga, tidak memenuhi hal itu. Artinya, saya objektif ya, karena saya memegang… dengan rencana bisnis yang benar waktu itu dan sanggup bayar cash,” ungkap JK.

“Karena memang tidak mungkin diekspor kertas apa dan lain sebagainya tanpa ada bahan baku yang tumbuh, yaitu namanya penguasaan untuk hutan industri. Memang hutan industri diizinkan, tapi harus tanam lagi. Sudah ambil tanam lagi. Nanti 5 tahun kemudian berputar,” jelasnya.

Soal lahan di Aceh Tengah yang diklaim BPN Prabowo-Sandiaga dimanfaatkan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), JK mengaku tak tahu detilnya. Ia hanya mengungkap para kombatan yang kembali diberi lahan masing-masing 2 hektare kala itu.

“Tapi memang kombatan itu, kita waktu itu ada perjanjian kebijakan untuk memberikan lahan 2 hektare masing-masing kombatan yang kembali,” ujar JK.
(elz/bar)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>