Komisi III Ingatkan Satgas Ungkap Aliran Dana Mafia Sepakbola

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan Satgas Antimafia Bola menelusuri dan mengungkap aliran dana kasus mafia bola hingga ke akar-akarnya.

Sahroni yakin penegakan hukum terhadap kasus mafia bola menjadi momentum membenahi persepakbolaan tanah air.

“Ini momentum baik untuk memberangus mafia-mafia itu. Puluhan tahun persepakbolaan kita jalan di tempat karena keserakahan sekelompok orang,” kata Sahroni seperti dilansir dari Antara, Jumat (22/2/2019).

Sahroni menduga jaringan mafia bola yang selama ini bermain di tanah air bekerja secara sistemik dengan dukungan oknum-oknum di lingkungan PSSI. Oleh karenanya Sahroni mendesak Satgas Antimafia Bola menjangkau semua pihak yang terlibat.

“Logikanya mafia-mafia bola itu tidak bisa beraksi tanpa ada ‘restu’ dari oknum-oknum PSSI, entah di level daerah maupun pusat,” ucap dia.

Aparat penegakan hukum, menurut Sahroni, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dari ratusan juta pencinta sepakbola tanah air, mengingat olahraga ini paling digandrungi masyarakat Indonesia.

“Bayangkan doa dan harapan ratusan juta penduduk itu selalu dipupus oleh mafia-mafia yang tidak bertanggungjawab. Rasa keadilan masyarakat itu harus menjadi pelecut penegak hukum menuntaskan kasus ini,” ucap politikus NasDem yang kembali menjadi Caleg dari Dapil Jakarta III ini.

2 dari 2 halaman

500 Laporan

Sebelumnya, dua bulan sejak dibentuk, Satgas Antimafia Bola telah menerima 500 laporan terkait kasus ini. Ketua Satgas Antimafia Bola Brigjen Hendro Pandowo mengatakan pihaknya telah menetapkan 15 tersangka pengaturan skor, termasuk Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono.

Hendro menambahkan kinerja Satgas Antimafia Bola akan lebih optimal dengan dukungan atau partisipasi masyarakat melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan mafia bola.

“Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan menuntaskan kasus ini. Satgas Antimafia Bola menjamin keselamatan pelapor,” tukasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Berkas Belum Rampung, Polisi Tambah Masa Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Surabaya – Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengajukan permohonan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan untuk tersangka kasus dugaan pornografi prostitusi online, artis VA.

VA sebelumnya sudah menjalani masa penambahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Jawa Timur. Perpanjangan masa penahanan ini dikarenakan penyidik belum merampungkan berkas perkara VA.

“Pengajuan permohonan perpanjangan penahanan itu untuk mempersiapkan kelengkapan berkas perkara VA baik kekurangan secara formil ataupun secara materiil sesuai petunjuk Jaksa,” tutur Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim Jumat (22/2/2019). 

“Dan semoga Minggu depan diharapkan sudah mendapat petunjuk dari jaksa kekurangan berkas dimaksud dan diharapkan segera bisa dilengkapi,” sambung dia.

Mengenai penangguhan penahanan terhadap VA yang telah disampaikan oleh penasihat hukumnya kepada penyidik, Barung mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mengkajinya.

“Masih dikaji dan belum dikabulkan, terbukti VA hingga saat ini masih berada dalam Rutan Polda Jatim,” ucap Barung.

2 dari 2 halaman

Artis VA Tersangka

Sebelumnya, Polda Jatim resmi menahan artis Film Televisi (FTV) berinisial VA terkait kasus dugaan prostitusi online di Surabaya yang sempat menghebohkan beberapa hari yang lalu.

“Oleh karena itu terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019, VA resmi dijadikan tersangka dan ditahan di Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, Rabu 30 Januari 2019 lalu. 

Barung menegaskan bahwa sesuai surat perintah penahanan yang disampaikan Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan beberapa waktu yang lalu, penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES.

“VA terancam hukuman diatas lima tahun penjara,” ujar Barung.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Penjelasan Jaksa Soal Kasus Perusakan Rumah di Makassar

Liputan6.com, Makassar – Kasus dugaan pidana perusakan rumah milik warga di Makassar terkatung-katung hingga memakan waktu nyaris dua tahun.

Berkas perkara dua orang tersangka dalam kasus tersebut masing-masing pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan, hingga saat ini tak memperlihatkan isyarat akan dinyatakan lengkap (P 21). Malah berkas berulang kali hanya bolak-balik antara penyidik Kepolisian dalam hal ini Polda Sulsel dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut, Fitriani didampingi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin mengaku jika pihaknya sulit memaksakan berkas kedua tersangka Berstatus P 21, karena hingga saat ini penyidik Polda Sulsel belum memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana telah dituangkan dalam petunjuk yang diberikan pihaknya.

“Pasal yang diterapkan dalam perkara ini kan Pasal 406 Jo Pasal 55. Nah Pasal 55 ini kita minta ada pelaku materil (yang melakukan perusakan langsung dalam hal ini buruh) tidak hanya pelaku tidak langsung (yang menyuruh). Ini yang belum dipenuhi oleh penyidik karena keduanya harus dipidana, ini kan yang dimaksud ‘vicarious liability’,” kata Fitriani saat ditemui di ruangan kerja Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Kamis 21 Februari 2019.

Mengenai adanya putusan praperadilan bernomor 15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar tertanggal 16 Agustus 2016 yang memutuskan dengan tegas jika para buruh yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek Wajo, tidak dapat dibebankan pidana karena mereka hanya menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah.

Sehingga berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penyidik Polsek Wajo menghentikan proses penyidikan terhadap para buruh yang dimaksud, diakui Fitriani, itu tidak mengikat, tapi tetap akan menjadi pertimbangan dalam perkara yang telah menjerat pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan pemborong pekerjaan Edi Wardus sebagai tersangka.

Ia menjelaskan dalam putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana tersebut, sepengetahuannya juga terdapat pertimbangan Hakim bahwa jika terdapat kerusakan rumah seperti yang dipermasalahkan, sebaiknya ditempuh jalur gugatan perdata.

“Jadi amar putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana jangan juga dibaca sepotong-sepotong dong. Harus utuh,” kilah Fitriani.

Ia pun membantah ketika pihaknya dituding menolak kehadiran saksi ahli pidana untuk menjelaskan secara utuh mengenai petunjuk ‘vicarious liability’ (pertanggung jawaban pidana pengganti) yang diberikan pihaknya sebagai syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka.

“Tidak pernah ada permintaan penyidik Polda Sulsel secara tertulis ke kami untuk gandeng ahli pidana menerangkan utuh terkait petunjuk yang kami berikan yakni tentang unsur ‘vicarious liability’ itu,” ujar Fitriani.

Ia berharap penyidik Polda Sulsel segera memenuhi petunjuk yang diberikan oleh pihaknya agar syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka bisa segera terpenuhi dan dinyatakan perkara ini P.21.

“Hingga saat ini petunjuk kami sepertinya masih diupayakan dipenuhi oleh penyidik. Mendekat ini kami akan undang penyidik membicarakan masalah kelengkapan berkas perkara kasus perusakan rumah milik warga Makassar ini. Waktunya belum ada kepastian tapi jadwal gelar perkara bersama kita pasti akan lakukan secepatnya,” ungkap Fitriani.

Saksikan Video Pilihan Di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Korban Tantang Jaksa Arahkan Penyidik Gandeng Ahli Hukum Pidana

Korban sekaligus pelapor kasus perusakan rumah, Irawati Lauw melalui Penasehat Hukumnya, Jermias Rarsina menanggapi pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitriani yang menafsirkan Pasal 55 KUHP dalam perkara kasus perusakan rumah yang dilaporkan korban (kliennya) sejak tahun 2017 namun tidak menemui kepastian hukum.

Menurut Jermias, dalam hukum pidana dikenal adanya ajaran tentang delneming (penyertaan) Pasal 55 KUHP dan sudah banyak yurisprudensi (putusan hakim) mengenai hal itu dalam praktek peradilan pidana.

Seperti contoh yurisprudensi klasik dan itu semua orang hukum tahu tentang bagaimana pelaku langsung yang dipersamakan dengan pelaku tidak langsung didasarkan pada hal yang disebut sifat pribadi yang melekat pada manusia sebagai subyek hukum.

Di antaranya menurut Arrest Hoge Raad pada tanggal 21 April 1913, kata Jermias, berpendapat bahwa seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan pelaku tetapi dipersamakan dengan seorang pelaku. Dimana sifat pribadi itulah yang merupakan unsur suatu kejahatan.

Olehnya itu, lanjut Jermias, inilah yang harus (wajib) ahli pidana dihadirkan sebagai salah satu instrumen alat bukti untuk membuat terang petunjuk Jaksa Penuntut Umum terkait unsur ‘vicarius liability’ terhadap pelaku penggantinya yaitu Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) dan Edi Wardus (pemborong pekerjaan) atas perbuatan pekerjaan dari buruh sehingga berakibat rusak rumah.

Dengan menyimak penjelasan diatas, kata Jermias, justru hukum pidana telah membuat batasan pertanggung jawaban pidana bagi buruh.

“Di sinilah berfungsi ajaran delneming, yang mana ‘vicarious liability’ dapat berlaku bagi pelaku tidak langsung. Jadi tidak berarti karena ada pelaku langsung yang sudah dibatasi pertanggung jawaban pidana, lalu tidak dapat dibebankan kewajiban bertanggung jawab secara pidana kepada pelaku tidak langsung. Keliru jika ada yang beranggapan demikian,” jelas Jermias via telepon, Jumat (22/2/2019).

Tanpa mengurangi peran dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam bertafsir mengenai penerapan Pasal 170 dan Pasal 406 Jo Pasal 55 KUHP perihal perusakan, Jermias menyarankan sebaiknya lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli pidana untuk membuat terang ajaran delneming tentang vicarious liability.

“Apa susahnya? Jika berlama lama, ada apa?,” Jermias menandaskan.

Diketahui, perkara dugaan pengrusakan rumah di Jalan Buruh Makassar awalnya ditangani Polsek Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) menjadi tersangka.

Usai ditetapkan tersangka, Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil Hakim Tunggal, Cenning Budiana yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperdilan yang diajukan oleh para buruh. Perkara dugaan pengrusakan yang ditangani Polsek Wajo pun akhirnya berhenti (SP.3).

Kemudian perkara kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya menetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka.

Namun belakangan, dia tak terima status tersangkanya tersebut, sehingga ia mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jemis melalui Penasehat Hukumnya dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar penyidikannya segera dilanjutkan

Satgas Antimafia Bola Kejar Pengakuan Tersangka dan Saksi di Mata Najwa

Liputan6.com, Jakarta – Satgas Antimafia Bola Polri akan menindaklanjuti keterangan tersangka dan saksi yang diungkap di acara Mata Najwa yang disiarkan pada Rabu 20 Februari 2019 malam. Keterangan dari para narasumber akan dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam mengusut skandal pengaturan skor sepakbola Indonesia.

“Itu petunjuk-petunjuk yang nantinya bisa didalami dan diselidiki oleh Satgas Antimafia Bola,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Dalam acara bertajuk ‘PSSI Bisa Apa Jilid 4’ yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta itu, sopir Jokdri, Dani buka-bukaan soal perintah bosnya. Dani mengaku beberapa kali diperintah mentransfer sejumlah uang oleh Jokdri, paling besar mencapai nominal Rp 5 miliar.

Tersangka pengaturan skor, Dwi Irianto alias Mbah Putih juga buka-bukaan dengan jurnalis senior Najwa Shihab dalam sebuah wawancara eksklusif. Menurutnya, semua manajer klub pasti menjalin komunikasi dengan wasit.

Bukan hanya tersangka, Najwa juga menghadirkan keterangan saksi dari perangkat pertandingan yang identitasnya dirahasiakan. Menurut saksi, hampir semua pertandingan sepakbola sudah diatur. PSSI juga memiliki peran penting dalam skandal match fixing.

“Semua itu petunjuk. Itu nilainya satu kalau pengakuan saja. Kita butuh bukti dokumen yang menguatkan petunjuk itu,” tutur Dedi.

2 dari 2 halaman

Dibutuhkan Penyidik

Tidak menutup kemungkinan, informasi di Mata Najwa akan ditindaklanjuti oleh penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Sehingga keterangan tersebut memiliki pertanggungjawaban hukum.

“Tentunya sangat terkait kalau itu nanti dibutuhkan penyidik dalam rangka untuk mengungkap match fixing di beberapa liga, tentu arahnya ke sana (di-BAP),” ucap Dedi.


Saksikan video pilihan di rumah ini:

Dua Kali Diperiksa, Joko Driyono Jawab 40 Pertanyaan Penyidik

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Tim Satgas Mafia Bola telah melakukan pemeriksaan terhadap Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono, tersangka kasus perusakan dokumen. Meski sudah menjalani pemeriksaan selama dua kali, penyidik merasa masih belum tuntas memeriksa Joko Driyono.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, Joko Driyono telah menjawab sebanyak 40 pertanyaan dari penyidik. Sebelumnya penyidik menyiapkan 32 pertanyaan.

“Jadi yang bersangkutan sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan sekitar 40 pertanyaan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (22/2).

“(Pertanyaannya?) Sama masih seputar berkaitan dengan keterangan formil dan materiil sebagian,” sambungnya.

Menurut Argo, Joko Driyono kembali akan menjalani pemeriksaan pada 27 Februari mendatang. Pasalnya, penyidik mengaku belum tuntas memeriksa Jokdri.

2 dari 3 halaman

Minta Banyak Keterangan

“Pemeriksaan kemarin, belum semuanya tertuang di dalam berita acara. Tentunya penyidik ingin menggali kembali yang lebih banyak keterangannya, berkaitan dengan barang bukti yang disita. Jadi belum semuanya terverifikasi barang bukti-bukti tersebut, misalnya seperti ada barang bukti transfer, ada buku tabungan, dan sebagainya itu belum terverifikasi semuanya,” ujarnya.

Argo menjelaskan hingga pukul 17.30 WIB, penyidik telah melayangkan 32 pertanyaan dalam proses pemeriksaan. “Sampai saat ini, tersangka masih dalam pemeriksaan, tersangka diberikan sekitar 32 pertanyaan terkait kasus tersebut, nanti jumlahnya bisa mengembang atau tidak ya,” kata Argo, di Mapolda Metro Jaya.

3 dari 3 halaman

Terobos Garis Polisi

Menurut Argo, garis besar dari 32 pertanyaan tersebut penyidik menanyakan perihal bagaimana cara tersangka memerintahkan anak buahnya menerobos garis polisi yang telah dilarang. “Jadi garis besar dari pertanyaan itu ialah, yang bersangkutan menyuruh pada staffnya untuk mengambil suatu barang yang sudah dalam situasi police line,” kata Argo.

Selain itu, lanjut Argo, penyidik juga menanyakan dokumen-dokumen yang dicurigai, yang disita Tim Satgas Mafia Bola saat melakukan penggeledahan di beberapa tempat. “Selain itu juga nanti akan dipertanyakan dokumen-dokumen yang disita di kantor ataupun di rumah,” ujarnya.


Reporter: Ronald

Sidang Perdana Ratna Sarumpaet Kamis 28 Februari

Jakarta – Sidang perdana kasus hoax Ratna Sarumpaet akan digelar pada Kamis (28/2) pekan depan. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Sidang ditetapkan Kamis 28 Februari,” kata Humas PN Jaksel, Achmad Guntur, saat dihubungi, Jumat (22/2/2019).

Persidangan diagendakan pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan dakwaan. Adapun tim JPU di antaranya Kasipidum Kejari Jaksel Arya Wicaksana, Sarwoto, Donny M Sany, Las Maria Siregar.
Diketahui sidang kasus hoax Ratna Sarumpaet akan dipimpin Ketua PN Jaksel Joni. Anggota majelis lainnya yaitu Krisnugroho dan Mery Taat Anggarasih.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan berkas dakwaan hoax Ratna Sarumpaet ke PN Jakarta Selatan pada Kamis (13/1). Dengan dilimpahkannya berkas dakwaan, status tahanan Sarumpaet juga berpindah kewenangan ke PN Jaksel.

Ratna Sarumpaet ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong alias hoax untuk membuat keonaran. Ratna dijerat dengan UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE.
(yld/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Eddy Sindoro Tak Ingat Jalan ke Berapa Negara Saat Jadi Buron KPK

Jakarta – Terdakwa perkara suap dagang perkara, Eddy Sindoro, mengaku menghabiskan waktu ke banyak negara. Padahal saat itu Eddy Sindoro berstatus sebagai tersangka dan tengah dicari KPK.

“Banyak ke negara, jalan-jalan,” ujar Eddy Sindoro saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Jaksa menanyakan ada berapa negara yang dikunjungi Eddy Sindoro. Namun dia mengaku lupa.

“Saya nggak ingat. Saya banyak jalan-jalan,” imbuh Eddy Sindoro.

Eddy Sindoro mengaku tidak segera pulang ke Indonesia saat dicari KPK lantaran masih menjalani pengobatan. Dia mengaku menjalani pengobatan di Singapura, yang tidak terlalu jauh dari Indonesia.

“Semula rencana saya 21 April ke Amerika. Tapi karena ada urusan ini, saya pikir jangan jauh-jauhlah,” ucapnya.

“Karena saya belum selesai urusan saya. Pengobatan saya yang belum selesai. Kalau saya pulang, kemungkinan menjadi tersangka, akan sulit berobat,” imbuhnya saat ditanya alasan tidak segera kembali saat dicari KPK.

Eddy Sindoro juga diketahui sempat dideportasi dari Malaysia karena ketahuan memakai paspor palsu Republik Dominika. Dia mengaku tidak tahu karena hanya mendapat saran dari kawan untuk menggunakan paspor itu.

“Saya nggak ada hubungan dengan itu. Tapi kawan saya yang menyarankan karena saya kasih tahu dia saya kepengin sekali ke Eropa Timur ke Amerika Latin. Saya yakin itu nggak palsu, tapi lawyer saya yang ingin supaya cepat,” ucapnya.

Setelah pengobatannya tuntas, Eddy Sindoro mengaku menghubungi rekannya bernama Ali Sabidin untuk membantu menyerahkan diri kepada KPK. Ia membantah saat itu menghubungi mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki untuk menyerahkan diri.

“Salah itu (bukan hubungi Pak Ruki), saya menghubungi kawan saya Pak Ali Sabidin. Saya katakan ingin pulang memberikan klarifikasi kepada KPK, maunya apa yang dibutuhkan, tapi saya mau yang proper bagaimana caranya, bisa nggak? Ya sudah, bisa. Bukan Pak Ruki,” kata Eddy Sindoro.

Eddy Sindoro merupakan terdakwa yang didakwa memberikan suap kepada mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution. Jaksa menyebut Eddy Sindoro memberikan suap ke Edy Nasution untuk membantu mengurus sejumlah perkara terkait korporasi, yaitu PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dan PT Across Asia Limited (AAL). Dalam surat dakwaan Edy Nasution saat itu, Eddy Sindoro disebut sebagai mantan Presiden Komisaris Lippo Group.

Kedua perusahaan itu diyakini jaksa KPK berafiliasi dengan Lippo Group. Namun Eddy Sindoro membantah telah memerintahkan sejumlah orang untuk melakukan suap demi mulusnya pengurusan perkara dua korporasi itu.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Korupsi Dana Kemah, Polisi Panggil Ulang Petinggi PP Pemuda Muhammadiyah

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara PP Pemuda Muhammadiyah.

Sebab, keduanya tidak hadir saat dipanggil polisi atas kasus dugaan korupsi dana kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia. 

“Jadinya, sementara mandek. Kita susun jadwal panggilan buat panitia pada enggak datang. Katanya lagi ke luar kota. Ini lagi dijadwal ulang,” kata Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendrawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/2/2019)

Bhakti mengaku pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti untuk menetapkan tersangka atas kasus dana kemah. Namun, kata Bhakti, pihaknya masih harus mengklarifikasi bukti tersebut dengan saksi-saksi lainnya.

“Bukti sudah cukup. Kita tetap harus mengklarifikasi sejumlah saksi-saksi lain dari PP Pemuda Muhammadiyah (untuk menetapkan tersangka),” ucap Bhakti.

2 dari 3 halaman

Belum Ditemukan Kerugian Negara

Sementara terkait jumlah kerugian negara, Bhakti belum bisa membeberkannya. Ia mengaku masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengungkap kerugian negara pada kasus dana kemah.

“Masih rapat-rapat terus. Kayaknya mereka (BPK) juga ada tekanan dari pimpinan mereka. Kalau kami enggak akan mengeluarkan estimasi meskipun sudah kelihatan (jumlah kerugian negaranya),” pungkas Bhakti.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menduga ada perbuatan melawan hukum pada kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia yang digelar di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada Desember 2017. Polisi mencium aroma korupsi pada kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu.

Sejauh ini, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammdiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia dari Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani, Ketua Kegiatan dari GP Ansor Safaruddin, dan Abdul Latif dari Kemenpora.


Reporter: Ronal

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pakistan Beri Kado Pistol Emas ke Putra Mahkota Saudi

Liputan6.com, Islamabad – Pemerintah Pakistan nampaknya ingin memberikan kesan mendalam bagi Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

Selain menyambut kedatangan dengan potret diri MBS berukuran besar yang menjadi sorotan dunia, baru-baru ini terkuak satu kado mewah yang diberikan oleh Islamabad.

Tidak tanggung-tanggung, Pakistan memberikan pistol berlapis emas. Benda berharga itu diberikan saat kunjungan kenegaraan MBS beberapa hari lalu. Hal ini menjadi sorotan dunia, setidaknya sejak dilaporkan oleh CNN pada Rabu 20 Februari 2019.

Senjata yang diberikan Pakistan adalah Heckler & Koch MP5, senapan mesin ringan buatan insinyur Jerman, dikutip dari CNN, Jumat (22/2/2019).

Tampak emas dilapiskan pada badan senapan mesin. Di permukaan itu, terukir pola yang sangat unik dan tidak biasa. Kesan emas yang berkilau bersanding dengan warna hitam senapan yang sangat gagah.

Sebelum Pakistan memberikan pistol emas sebagai kado kunjungan, Riyadh dan Islamabad telah sepakat setidaknya dalam dua hal penting.

Pakistan dan Saudi menyepakati perjanjian investasi senilai US$ 20 miliar (sekitar Rp 281,27 triliun) pada Minggu 17 Februari 2019.

Selanjutnya, MBS mengabulkan permohonan Pakistan untuk membebaskan 2.100 warga negaranya yang ditahan di penjara Saudi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Informasi Pakistan Fawad Chaudry.


Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Misteri Pemberian Pistol Berlapis Emas

Belum diketahui alasan mengapa Islamabad memilih memberikan kado senjata yang unik dan mewah tersebut.

Publik dapat saja menerka-nerka, kemungkinan adanya hubungan antara hadiah mewah dengan kebaikan MBS mengucurkan dana investasi kepada Pakistan dalam jumlah besar. Di samping itu, bisa pula sebagai ungkapan rasa syukur atas keputusan pembebasan 2.100 narapidana Pakistan.

Namun yang lebih penting, hingga saat ini masih menjadi misteri apakah ada hubungan yang signifikan antara kado senjata mahal tersebut dengan kontroversi keterlibatan MBS dalam kematian jurnalis Jamal Khashoggi.

Khassoggi sendiri dibunuh secara misterius di konsulat Istanbul pada Oktober lalu. Para pejabat intelijen AS mengatakan bahwa pembunuhan tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan MBS.

Meskipun demikian, pemerintah Arab Saudi telah membantah berulang kali keterlibatan sang putra mahkota. Otoritas negeri minyak juga mengatakan telah menghukum 11 tersangka yang terkait dengan kasus tersebut.