Demo Terkait Lingkungan di London Berlanjut, 718 Orang Ditangkap

London – Demonstrasi terkait isu-isu lingkungan yang dilakukan kelompok The Extinction Rebellion terus berlanjut di London, Inggris. Setidaknya, ada 718 orang yang telah ditangkap pada hari Sabtu keenam aksi protes ini.

Dilansir dari AFP, Minggu (21/4/2019), para demonstran terus memblokir jembatan Waterloo dan persimpangan Oxford Circus meskipun ada pemindahan oleh polisi dari kapal layar merah muda yang telah menjadi titik fokus gerakan.

Sekitar 28 orang yang terkait demonstrasi itu juga telah didakwa menyebabkan gangguan bagi penumpang di ibu kota Inggris. Protes itu digelar oleh kelompok kampanye Extinction Rebellion, yang didirikan tahun lalu di Inggris oleh para akademisi dan telah menjadi salah satu gerakan lingkungan yang tumbuh paling cepat di dunia.

Para juru kampanye ingin pemerintah mendeklarasikan keadaan darurat iklim dan ekologis, mengurangi emisi gas rumah kaca menjadi nol pada tahun 2025. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan dipimpin oleh ‘majelis warga baru tentang iklim dan keadilan ekologis’.

Polisi telah mencoba untuk mengarahkan protes ke satu situs di London, di Marble Arch di sudut Hyde Park. Tapi, para pengunjuk rasa mengabaikan ancaman penangkapan dan terus memblokir situs lain.

“Kami berusaha sebaik mungkin untuk memberikan bisnis kesempatan untuk kembali ke ‘bisnis seperti biasa’,” kata polisi.

“Satu hal yang tidak biasa tentang demonstrasi ini adalah kesediaan orang-orang yang berpartisipasi untuk ditangkap dan juga kurangnya perlawanan mereka terhadap penangkapan,” sambung pihak kepolisian.

Banyaknya penangkapan telah menciptakan masalah logistik bagi polisi dalam hal ketersediaan ruang sel dan juga sistem peradilan pidana yang lebih luas.
(haf/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ini Saran dari Buya Syafii Terkait Saling Klaim Menang di Pilpres

Ini Saran dari Buya Syafii Terkait Saling Klaim Menang di Pilpres Syafii Maarif (Foto: Ristu Hanafi/detikcom)

Sleman – Ahmad Syafii Maarif atau yang akrab disapa Buya Syafii meminta segenap masyarakat Indonesia menahan diri dan menunggu hasil resmi dari KPU soal pemenang Pemilu. Buya juga memberi masukan kepada dua kubu peserta Pilpres terkait penyelesaian adanya sengketa hasil Pilpres.

“Siapapun pemenangnya, kita tunggu hasil dari KPU, bulan depan. Jadi tidak perlu orang sekarang mengklaim menang atau kalah,” kata Buya kepada wartawan di kompleks kediamannya, di Perum Nogotirto Elok, Gamping, Sleman, DIY, Jumat (19/4/2019).

“Kita tunggu proses itu, walaupun sudah ada hitung cepat yang mengeluarkan pendapat itu, biar saja sebagai rujukan saja,” lanjutnya.


Buya juga mengajak kepada seluruh masyarakat agar menerima siapapun pemenang Pilpres 2019. Bagi pihak yang kalah juga harus legowo.

“Mari kita sama-sama menjaga keutuhan bangsa, perdamaian bangsa, kebhinekaan, pluralisme, sehingga bangsa ini utuh, bersatu, untuk mencapai tujuan kemerdekaan demi tegaknya keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia,” pesan Buya.

Terkait kemungkinan adanya sengketa hasil Pemilu, Buya meminta agar diselesaikan melalui jalur hukum. Bukan dengan upaya inkonstitusional.

“Jangan di luar hukum, karena kita mempunyai Mahkamah Konstitusi, kita punya penegak hukum, jangan di luar hukum. Kita adalah negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh mengadu domba, tidak gampang percaya kepada hoax,” ujarnya.

Buya kembali menegaskan adanya klaim kemenangan dari pihak manapun untuk saat ini tidak perlu didengar karena bukan merupakan hasil resmi dari KPU. Ajakan gerakan inkonstitusional juga diminta tidak digubris.

“Kalau ada keputusan KPU dan ternyata jurdil, damai, secara konstitusi, harus kita akui. Jangan kita berspekulasi siapa pemenang siapa yang kalah sebelum itu,” jelasnya.

“(People power) Itu tidak usah didengarkan, karena itu di luar konstitusi, di luar hukum,” imbuh Buya.
(mbr/mbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Top 3 Tekno: Keriuhan Warganet Terkait Hilangnya Sandiaga Uno Sedot Perhatian

Liputan6.com, Jakarta – Absennya Sandiaga Uno ternyata mengundang tanda tanya besar dari warganet. Banyak yang bertanya, di manakah keberadaan Sandiaga Uno saat Prabowo mengadakan jumpa pers dan berpidato.

Berita ini pun menyedot perhatian para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Kamis (18/4/2019). Berita lain yang juga menyedot perhatian datang dari kicauan terakhir Sandiaga Uno di Twitter.

Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

1. Misteri Hilangnya Sandiaga Uno Puncaki Trending Topic

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar jumpa pers mengenai hasil quick count atau hitung cepat Pemilu 2019 pada Rabu sore (17/4/2019).

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku tidak percaya hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang memenangkan pasangan capres Jokowi-Ma’ruf.

Saat pidato, Prabowo ditemani oleh petinggi BPN, seperti Fadli Zon, jubir BPN Dahnil Anzar, Rachmawati Soekarnoputri, dan Sohibul Iman. Terlihat ekonom senior Rizal Ramli.

Namun, dalam jumpa pers tersebut tidak terlihat keberadaan cawapres Sandiaga Uno.

Baca selengkapnya di sini 

2. Menghilang dari Keramaian, Ini Kicauan Terakhir Sandiaga Uno di Twitter

Sandiaga Uno tidak menemani capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat jumpa pers mengenai quick count atau hitung cepat Pemilu 2019 pada Rabu sore (17/4/2019).

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku tidak percaya hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang memenangkan pasangan capres Jokowi-Ma’ruf.

Walau tidak ada Sandiaga Uno, Prabowo tetap ditemani oleh petinggi BPN, seperti Fadli Zon, jubir BPN Dahnil Anzar, Rachmawati Soekarnoputri, dan Sohibul Iman. Terlihat ekonom senior Rizal Ramli.

Baca selengkapnya di sini 

Kominfo Jaring 22 Hoax di April, Terbanyak Terkait Pilpres 2019

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat 22 hoax tyang beredar di masyarakat. Dari 22 hoax yang dihimpun, hoax terbanyak terkait Pemilu 2019.

Beberapa hoax yang dideteksi Kominfo di antaranya mengenai eksodus WNI ke luar negeri karena khawatir terjadi chaos usai pilpres, salam dua jari di milenial road safety festival, dan penghitungan hasil quick count di MetroTV yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hoax lain yang dideteksi Kominfo yakni soal tudingan lembaga survei yang berpihak kepada salah satu pasangan capres-cawapres, isu adanya kecurangan di Pilpres seperti surat suara yang tercoblos. Selain itu juga ada hoax yang menyebutkan cawapres Sandiaga Uno yang diusir Prabowo Subianto karena menolak ikut deklarasi kemenangan.


Hoax lain yang dideteksi Kominfo yakni klaim KKB Papua soal tewasnya prajurit TNI dan surat suara yang dibakar, Prabowo-Sandi yang menang berdasar exit poll di Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, hingga soal Syekh Ali Jaber yang mendukung Jokowi.

Laporan ini dikeluarkan Subdit Pengendalian Konten Internet Kominfo. Laporan penyaringan hoax di media sosial ini rutin dilakukan Kominfo.

Kominfo menginventarisasi puluhan hoax tersebut beserta analisisnya. Berikut 22 hoax yang telah diinventarisasi oleh Kominfo hingga Kamis (18/4/2019):
(zak/jbr)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Keuskupan Agung Jakarta: Kunjungan Prabowo Tak Terkait Kampanye

JakartaCapres Prabowo Subianto bertemu dengan Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo. Keuskupan Agung Jakarta menegaskan kunjungan itu sebatas silaturahmi.

“Kunjungan Prabowo Subianto adalah kunjungan dalam rangka silaturahmi informal kepada Mgr Ignatius Suharyo,” kata Sekjen Keuskupan Agung Jakarta Rm V Adi Prasojo Pr, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/4/2019).

Kunjungan Prabowo itu dilakukan pada Selasa (16/4). Adi menegaskan Keuskupan Agung Jakarta selalu terbuka menerima semua tamu.

“Keuskupan Agung Jakarta selalu menyambut para tamu dengan keramahtamahan yang sepantasnya,” ujar dia.

Adi mengatakan pihaknya sudah berkonsultasi dengan sejumlah pihak terkait kunjungan Prabowo. Dia memastikan kunjungan tersebut tak terkait dengan kampanye Pilpres 2019.

“Memahami bahwa sudah mendekati hari Pemilihan Umum 2019, maka Keuskupan Agung Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pihak berwenang bahwa kunjungan informal ini tidak terkait dengan kampanye tertentu dan tidak menyalahi ketentuan dari Bawaslu dan kepolisian,” imbuhnya.

Dia juga menyatakan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi informal. Karena itu, Adi memastikan Keuskupan Agung Jakarta tak pernah mempublikasikan foto kunjungan Prabowo itu.

“Kunjungan ini hanya kunjungan silaturahmi informal sehingga dokumentasi yang ada saat kunjungan hanyalah untuk arsip Keuskupan Agung Jakarta dan tidak pernah dipublikasikan,” jelas Adi.
(knv/aik)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Terkait Quick Count Pemilu, KPI Tegas Sejalan dengan Putusan MK

Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan larangan untuk menyebarkan quick count sebelum pukul 15.00 WIB. Bagi yang melanggar, akan dipidana 18 bulan penjara. Hal itu seiring dengan keputusan MK menolak permohonan pemohon yang terdiri dari lembaga survei dan beberapa stasiun televisi.

Menindaklanjuti putusan itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegaskan bahwa lembaga penyiaran harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku. 

“Dengan keputusan MK ini, berarti Surat Edaran KPI nomor 1 tahun 2019 tentang Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Lembaga Penyiaran, berlaku seluruhnya tanpa pengecualian, termasuk pengaturan waktu publikasi hasil hitung cepat,” ujar Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/4/2019).

Sebagai lembaga negara yang mengatur penyiaran, KPI mengingatkan tentang aturan pemberitaan pada hari pemungutan suara, lembaga penyiaran juga punya kewajiban mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan, lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, dan dilarang menyiarkan hasil jajak pendapat tentang peserta pemilu secara keseluruhan.

Yuliandre juga mengatakan, quick count baru boleh disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup, yakni pukul 15.00 WIB.

“Ada konsekuensi pidana pemilu, jika aturan tentang publikasi hitung cepat ini dilanggar,” tegas dia.

Kata KPU soal Temuan BPN Terkait Jutaan Data Pemilih Ganda

Liputan6.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz menyebut, ada hampir jutaan pemilih ganda pada Pemilu 2019. Hal itu berdasarkan hasil temuan pada 1 Maret 2019 lalu.

“Data pemilih diduga ganda berdasarkan dokumen yang disampaikan 1 Maret 2019 sebanyak 6.169.895 telah dilakukan pengolahan data,” kata Viryan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Lalu, pada 15 Maret 2019 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyerahkan dugaan data ganda by name sebanyak 3.165.093.

“Hasil pengecekan atas data ganda angka tersebut hanya terdapat 2.673.855 pemilih dengan NIK dan NKK utuh,” sebutnya.

Dari data 2,6 juta yang diserahkan BPN kepada KPU, ternyata terdapat 213.892 data yang terduplikasi lebih dari satu kali seperti satu pemilih atas nama Nurhayati yang terduplikasi menjadi 1.050 pemilh dan satu pemilih atas nama Junaidi terduplikasi menjadi 705 pemilih.

“Sebanyak 2.536.112 dugaan data ganda tersebut bukan dari data KPU,” ujarnya.

“Data pemilih diduga mengalami kegandaan hanya sebanyak 137.743 dengan perincian 74,464 NIK ada dalam DPTHP-2 dan 63.279 NIK tidak ada dalam DPTHP-2 yang ditetapkan oleh KPU,” sambungnya.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut di 34 Provinsi, KPU pun sudah melakukan perbaikan data sebelum waktu pencoblosan pada 17 April 2019 mendatang.

“Penyelesaian akhir di 34 Provinsi, KPU sudah melakukan perbaikan data sebanyak 944.164 pemilih dan pencoretan data sebanyak 470.331 pemillh,” pungkasnya.

Reporter: Nur Habibie

KPU Belu, NTT telah selesai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Hampir 150.000 surat suara ditemukan rusak, mulai dari sobek hingga tinta yang rembes.

Wakil Bupati Lawas Utara Terjaring OTT Terkait Money Politics

Jakarta – Tim Satgas Money Politics Polres Tapanuli Selatan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Hariro Harahap. Selain Hariho, polisi juga menangkap 12 orang lain karena diduga melakukan politik uang pada masa tenang Pemilu 2019.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara (Sumut) AKBP Tatan Dirsan Atmaja mengatakan tim menyita sejumlah uang dari penangkapan itu. Kasus tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Bawaslu dan ditindaklanjuti Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“OTT dilakukan oleh tim Satgas Money Politic Polres Tapanuli Selatan. Dari penangkapan itu, ditemukan barang bukti sejumlah uang pecahan Rp1.050.000, Rp200.000, dan Rp300.000,” kata Tatan seusai melaksanakan patroli gabungan TNI-Polri di Lapangan Merdeka Medan, Senin (15/4/2019).

Tatan mengatakan sejumlah orang yang ditangkap meruapakan tim sukses dari sang istri Masdoripa Siregar, calon anggota DPRD Kabupaten Paluta Dapil I.

“Kita masih menunggu hasil perkembangannya, sore ini sebelum 1 kali 24 jam, dari pihak Polres Tapanuli Selatan dan Polda Sumut akan menindaklanjuti kasus ini,” tegasnya.
(knv/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

59 Pejabat di Ethiopia Ditangkap Terkait Kasus Korupsi

Adis Ababa – Pihak berwenang Ethiopia menangkap 59 pejabat pemerintah atas dugaan korupsi dan sabotase ekonomi. Penangkapan itu terkait aksi bersih-bersih pemerintah memerangi korupsi di negara tersebut.

Dilansir Antara yang mengutip Kantor Berita Reuters, Jaksa Agung Ethiopia, Berhanu Tsegaye, mengungkapkan mereka yang ditangkap dalam operasi Kamis termasuk pejabat tinggi. Di antaranya ialah, kepala dan staf lain dari Dinas Pembelian Umum dan Pemusnahan Properti (Public Procurement and Property Disposal Service) pemerintah, sementara yang lain berkerja di tempat yang sebelumnya menjadi Kementerian Keuangan, Ekonomi dan Kerja Sama.

“Kami menemukan sejumlah properti, seperti akta kepemilikan rumah yang dimiliki tersangka, sebagai pemasukan sampingan mereka,” kata Berhanu, Jumat (12/4/2019).

Setelah dilantik tahun lalu, Perdana Menteri Abiy Ahmed berjanji akan melakukan ‘bersih-bersih’ di perusahaan milik negara dan militer. Pihaknya juga membatalkan banyak kontrak untuk konglomerat industri yang dikelola militer METEC.

Pada November lalu, Ethipoia menangkap lebih dari 60 pejabat, beberapa di antaranya dari badan intelijen dan METEC. Sedangkan pada Januari, mantan kepala METEC didakwa melakukan korupsi, menjadikannya pejabat paling senior yang didakwa pascapenangkapan.

(rvk/abw)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polisi: Kantor Telkom Digeledah Terkait Dana Mencurigakan Masuk ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penggeledahan yang dilakukan pihaknya di Kantor Telkom diduga adanya transaksi yang mecurigakan. Penggeledahan dilakukan oleh Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

“Itu ada dugaan dana masuk ke Indonesia, korupsi ya dan ada dugaan kerugian negara. Jadi ada transaksi mencurigakan,” kata Argo saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (12/4).

Meski begitu, pihaknya membantah jika hal tersebut merupakan sebuah penggeledahan terhadap Kantor Telkom. “Itu bukan geledah itu tapi minta dokumen aja,” bantahnya.

Namun Argo tak menjelaskan secara rinci siapa pelapor atas peristiwa ini. Dia hanya menegaskan, pihaknya sampai kini masih melakukan penyelidikan di kasus Telkom tersebut.

“Pelapor enggak boleh (dikasih tahu) nanti dituntut saya kalo pelapor disampaikan. Masih lidik sampai sekarang, masih penyelidikan belum sidik. Dan enggak ada laporan ke Polda, ada informasi masuk ke Polda, masih tahap penyelidikan,” tegasnya.