BPN Prabowo: Sandiaga Tak Khawatir Ma’ruf Bawa Ayat di Panggung Debat

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin akan membawa ayat Alquran dalam debat ketiga Pilpres 2019 yang dihelat 17 Maret. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebut cawapres Sandiaga Uno tidak khawatir akan strategi Ma’ruf.

“Sandi itu sangat siap dengan debat yang akan datang. Kami tidak ada kekhawatiran sedikit pun terkait masalah itu,” ujar Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Saleh mengatakan, Ma’ruf Amin ditantang untuk mengeluarkan kemampuannya agar masyarakat bisa menilai siapa cawapres yang pantas menjadi pemimpin bangsa. Ia menyebut Ma’ruf Amin ditantang untuk menjelaskan persoalan bangsa dengan bahasa agama.

Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay.Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay. (Foto: dok. pribadi)

“Namun perlu diketahui, bahasa agama biasanya bicara secara umum pada level moral. Sementara, pada level teknis, agama tidak akan bicara secara detail. Nah, persoalan bangsa ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan hal yang bersifat umum. Banyak persoalan yang butuh diselesaikan secara teknis operasional,” kata Saleh.

Saleh meyakini Sandiaga akan menguasai tema debat ketiga yang mengangkat isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan. Pengalamannya selama berkampanye diyakini akan dipaparkan Sandiaga selama debat.

“Sandiaga diyakini punya pengetahuan yang cukup soal kehidupan sosial di tanah air. Selain dari hasil pengamatan langsung di masyarakat, Sandi dikenal sosok yang sangat rajin berkunjung dan bersilaturahim dengan organisasi sosial dan kemasyarakatan. Dari pertemuan itu tentu banyak masukan dan pengetahuan yang bermanfaat dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat,” ujar politikus asal PAN ini.

Sebelumnya, Ma’ruf dinilai kurang aktif dalam debat Pilpres perdana dan capres Joko Widodo dianggap lebih dominan. Dalam debat capres ketiga yang menghadirkan cawapres saja, Ma’ruf Amin diyakini bakal lebih leluasa menjawab pertanyaan dan berargumen.

Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong mengatakan bukan tak mungkin Ma’ruf Amin akan melengkapi jawaban dan argumennya dengan sejumlah ayat. Meski begitu, Ma’ruf dinilai tak akan memaksakan diri apabila memang tak ada ayatnya.

“Kita ingin menjadikan Pak Kiai (Ma’ruf Amin) sebagai dirinya sendiri. Sebagai kiai, dia saya kira otomatis, dia ngomong di mana-mana, ngomong sama saya pun kemarin, ayat-ayat itu pun keluar, yang relevan tentu saja, namanya kiai, kita biarkan beliau seperti itu sejauh itu relevan, kan tidak ada larangannya juga,” ujar Usman, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(dkp/eva)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

MUI DKI Jawab Ma’ruf Amin soal Munajat 212: Kami Tak Berpolitik

Jakarta – Ketum MUI nonaktif KH Ma’ruf Amin memberikan peringatan kepada MUI DKI Jakarta terkait acara malam munajat 212 yang digelar di Monas. Ma’ruf meminta tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik. MUI DKI menegaskan acara munajat 212 bukan acara politik.

“Itukan cuma penafsiran. Niat kita cuma satu, bermunajat. Dari awal sudah kami sampaikan MUI DKI punya hajat melaksanakan senandung selawat dan doa. Makanya acara dari awal sampai akhir, kita bermunajat. Ada sedikit masukan begitu, dari awal kita kan nggak ada berpolitik. Makanya nggak ada atribut partai yang ada di dalam,” ujar Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar.Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar. (Foto: dok. MUI DKI Jakarta)

Munahar mengatakan tidak ada satupun atribut politik dalam acara munajat 212 pada Kamis (21/2) malam. Ia pun menegaskan sikap MUI DKI Jakarta netral dalam Pemilu 2019.
“Insyaallah kami netral, kami nggak pernah dalam rapat memerintahkan pilih apa, nggak. Kami persilakan, secara individu kami tidak mengharuskan ke sana atau ke situ, nggak. Kalau MUI adanya tetap di tengah-tengah,” kata Munahar.
Ma’ruf sebelumnya meminta MUI DKI tidak menggunakan MUI sebagai kendaraan politik. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan acara munajat tersebut.

“Kalau munajatnya sih nggak masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI,” ujar Ma’ruf di kediamannya, Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Acara yang diselenggarakan di Monas ini diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, MUI DKI menyatakan acara dengan tajuk ‘senandung selawat dan zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ lantaran untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara.
Sejumlah tokoh turut menghadiri munajat 212. Mereka antara lain Ketum PAN Zulkifli Hasan, Waketum Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Presiden PKS Sohibul Iman, Neno Warisman, hingga Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
(dkp/tor)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Viral Video Camat di Makassar Dukung Jokowi, Ini Respons Dua Kubu Capres

Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video berisi sejumlah camat di Kota Makassar menyatakan dukungannya pada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin, viral di media sosial. Dalam video itu, dukungan para camat tampak dipimpin oleh Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Video itu menuai respon dari Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani. Dia menilai para camat tak seharusnya bersikap seperti itu. 

“Camat itu adalah jabatan struktural dalam aparatur negara, bupati itu jabatan struktural dalam aparatur negara. Wakil bupati, jabatan stuktur negara, apalagi camat itu ASN, aparatur sipil negara bukan jabatan politik,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Menurut dia, para camat harus bebas dari kepentingan politik dan bersikap netral. Muzani menilai, para camat di Kota Makassar, mendeklarasikan dukungannya sebagai camat dan bukan dari sisi dukungan pribadi.

“Ketika dirinya mengaku camat, itu berarti dia camatnya bukan pribadinya. Itu sudah jelas pelanggaran. Karena dia mengaku camat, ‘saya camat ini, saya camat’.  Tapi kalau dia pribadinya menyebut dirinya, boleh,” ungkap Sekjen partai Gerindra itu. 

Karena itu, Muzani menilai ada potensi pelanggaran dari deklarasi tersebut. Namun dia belum bisa memastikan apakah timnya akan melakukan pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

“Ada yang mengurus, begitu begitu. Tapi ini potensi pelanggarannya iya. Tapi yang lpor bukan saya, saya gak ngerti yang begitu-begitu,” ucap dia.

 

2 dari 2 halaman

Tak Ada Pelanggaran

Sementara itu, juru Bicara Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyarankan BPN melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika memang merasa ada pelanggaran dalam video tersebut.

“Kalau dinilai melanggar aturan tentu silahkan aja untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang yang terkait proses tersebut, tapi kita harus tahu bahwa di  dalam proses politik itu setiap warga negara memiliki hak individual untuk memilih,” kata Ace, Jumat, 22 Februari 2019. 

Menurut Ace tidak ada yang perlu di permasalahkan jika para camat se-Makassar tidak melanggar aturan. Terlebih lagi video yang beredar bukan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, tetapi hanya sikap politik saja. 

“Ya saya kira kalau bentuknya bukan ajakan, tetapi menunjukan sikap politik kenapa harus dipersoalkan,” ungkap dia. 

Politikus Partai Golkar ini juga yakin Bawaslu dan KPU akan bersikap netral dalam menangani kasus viralnya video camat se-Makassar.

“Saya kira Bawaslu dan KPU memiliki independensi untuk mengambil langkah langkah yang memang dinilai melanggar hukum,” ujarnya. 

“Kami tidak bisa mengintervensi. Dan kalau memang dinilai berat sebelah ya tanyakan ke KPU. Kami sendiri sering mendapatkan teguran dari KPU dan Bawaslu. Jadi itu sesuatu yang biasa saja,” ucapnya. 

Sebelumnya, belasan camat se-Kota Makassar menerima undangan klarifikasi ke kantor Bawaslu Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (22/2). Mereka dimintai tanggapan terkait beredarnya video dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Dalam video ini juga terlihat ada Ketua DPP Partai NasDem yang juga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Mereka yang diundang adalah camat Tamalate, Wajo, Panakukang, Pulau Sangkarrang, Ujung Tanah, Manggala, Makassar, Mariso, Tamalanrea, Biringkanayya, Mamajang, Ujung Pandang, Rappocini dan Tallo.

 

Reporter: Sania Mashabi 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

2 Jari Terangkat dan Permainan Gimik Fadli di Malam Munajat

Jakarta – Malam munajat di pelataran Monas berujung pada balas-berbalas politikus yang kutub politiknya berbeda. Tudingan politisasi munajat menurut Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ditepis Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyindir karena sirik.

Tak dipungkiri, malam munajat 212 itu didatangi para tokoh politik yang erat kaitannya dengan Prabowo. Juru bicara BPN Sodik Mudjahid pun mengamininya tapi menegaskan bila hal itu tidak melanggar aturan apapun.

“Apakah salah menurut UU dan demokrasi jika dalam acara Munajat 212, peserta dan pengelolanya ada terlibat pendukung relawan 02 dan ada teriakan paslon 02? Tunjukkan di mana salahnya?” ujar Sodik.

Tak ketinggalan, dua Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, tampak hadir di antara para tokoh yang datang pada Kamis malam, 21 Februari 2019 itu. Keduanya bahkan semobil Toyota Crown ketika memasuki area Monas dari pintu di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kehadiran Fadli dan Fahri tidak diam-diam. Para peserta munajat yang mengetahui langsung memanggil nama mereka, terutama Fadli.

“Pak Fadli…. Pak Fadli!” teriak sejumlah ibu menyapa.

Dari sisi kiri mobil Fadli menurunkan jendela mobilnya. Dia juga sempat menunjukkan salam dua jari. Mobil yang mengantar keduanya kemudian melaju.

Di pagi harinya yaitu Jumat, 22 Februari 2019, juru bicara TKN Abdul Kadir Karding meminta gestur Fadli diselisik. “Terkait ada pose 2 jari, saya kira Bawaslu atau Panwaslu harus melakukan penyelidikan,” ucap Karding.

Namun kolega Fadli yang turut hadir dalam acara itu, Fahri, tidak sependapat bila apa yang dilakukan Fadli dinilai sebagai pelanggaran terkait Pemilu. “Setahu saya, yang nggak boleh itu ajakan lalu menyebut nama calon,” ucap Fahri.

“Kalau menyebut nomor apa, nggak (melanggar aturan). Permainan simbolik ya. Semalam itu, misalnya, Pak Kiai bilang, ‘Tes… tes… 01 atau 02,’ dua orang teriak kan,” imbuhnya.

Selama tidak ada ajakan untuk memilih salah satu kandidat, menurut Fahri, tidak ada masalah menunjukkan simbol-simbol. Dia menyebut apa yang terjadi di Munajat 212 tidak dapat dikategorikan pelanggaran dalam pemilu.

“Itu kan permainan gimik. Sebenarnya dalam skala itu dibilang permainan yang halus,” ucap Fahri.

“Yang bermasalah itu misalnya ada ajakan seperti marilah kita coblos pasangan nomor 01, Bapak Jokowi-Ma’ruf, atau marilah kita coblos Prabowo-Sandi. Itu adalah kalau di forum nonkampanye itu nggak bagus,” imbuhnya.

Fahri menilai permainan simbol saat tahun politik seperti ini tidak bisa dihindari. Dia menyebut aturan yang harus ditegakkan adalah kampanye-kampanye yang vulgar.

“Yang perlu diatur adalah yang tidak simbolik, yang kasar yang vulgar, karena konotasi kampanye itu ya harus vulgar, kalau samar ya bukan kampanye namanya,” ujarnya.

Terlepas dari pembelaan Fahri, Fadli sejauh ini belum memberikan respons terkait tudingan-tudingan dari kubu Jokowi. Fadli sendiri diketahui aktif di kubu Prabowo sebagai anggota Dewan Pengarah BPN.

Acara munajat itu diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, MUI DKI menyatakan acara dengan tajuk ‘Senandung Selawat dan Zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara. MUI DKI juga menyatakan acara ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini

(dhn/dkp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komisi III Ingatkan Satgas Ungkap Aliran Dana Mafia Sepakbola

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan Satgas Antimafia Bola menelusuri dan mengungkap aliran dana kasus mafia bola hingga ke akar-akarnya.

Sahroni yakin penegakan hukum terhadap kasus mafia bola menjadi momentum membenahi persepakbolaan tanah air.

“Ini momentum baik untuk memberangus mafia-mafia itu. Puluhan tahun persepakbolaan kita jalan di tempat karena keserakahan sekelompok orang,” kata Sahroni seperti dilansir dari Antara, Jumat (22/2/2019).

Sahroni menduga jaringan mafia bola yang selama ini bermain di tanah air bekerja secara sistemik dengan dukungan oknum-oknum di lingkungan PSSI. Oleh karenanya Sahroni mendesak Satgas Antimafia Bola menjangkau semua pihak yang terlibat.

“Logikanya mafia-mafia bola itu tidak bisa beraksi tanpa ada ‘restu’ dari oknum-oknum PSSI, entah di level daerah maupun pusat,” ucap dia.

Aparat penegakan hukum, menurut Sahroni, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dari ratusan juta pencinta sepakbola tanah air, mengingat olahraga ini paling digandrungi masyarakat Indonesia.

“Bayangkan doa dan harapan ratusan juta penduduk itu selalu dipupus oleh mafia-mafia yang tidak bertanggungjawab. Rasa keadilan masyarakat itu harus menjadi pelecut penegak hukum menuntaskan kasus ini,” ucap politikus NasDem yang kembali menjadi Caleg dari Dapil Jakarta III ini.

2 dari 2 halaman

500 Laporan

Sebelumnya, dua bulan sejak dibentuk, Satgas Antimafia Bola telah menerima 500 laporan terkait kasus ini. Ketua Satgas Antimafia Bola Brigjen Hendro Pandowo mengatakan pihaknya telah menetapkan 15 tersangka pengaturan skor, termasuk Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono.

Hendro menambahkan kinerja Satgas Antimafia Bola akan lebih optimal dengan dukungan atau partisipasi masyarakat melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan mafia bola.

“Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan menuntaskan kasus ini. Satgas Antimafia Bola menjamin keselamatan pelapor,” tukasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

HEADLINE: MRT Jakarta, Ikon Baru yang Terwujud Setelah Penantian 34 Tahun

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tampak semringah. Tiba di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2019 pukul 10.30 WIB, JK dan rombongan langsung naik kereta mass rapid transit (MRT) Jakarta menuju Stasiun Lebak Bulus. Sepanjang perjalanan, JK tampak menikmati moda transportasi baru Ibu Kota ini.

Didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, JK tak hanya menjajal rasanya jadi penumpang. JK yang mengenakan batik panjang dan bertopi hitam itu juga duduk di kursi masinis saat kereta kembali menuju Stasiun Bundaran HI.

“Sistem ini cocok kalau untuk Jakarta, (karena) penduduknya 10 juta. Pokoknya 10 tahun minimum 200 kilometer harus jadi, baru Jakarta akan bersaing sebagai kota metropolitan,” ujar JK usai mencoba moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Ratangga atau MRT Jakarta memang belum beroperasi secara reguler, namun terus melakukan uji coba setiap harinya hingga diresmikan pada akhir Maret mendatang. Uji coba itu pun belum bisa mengikutkan warga Ibu Kota.

“MRT baru beroperasi penuh antara tanggal 24 Maret dan 31 Maret. Minggu depan uji coba penuh (full trial run), tapi masih belum bisa melibatkan publik. Publik baru bisa mencoba tanggal 12 Maret dan harus mendaftar melalui website MRT,” terang Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhammad Kamalludin kepada Liputan6.com, Jumat (22/2/2019).

Usai melakukan pendaftaran, nantinya masyarakat akan mendapatkan quick response (QR) code atau bukti pendaftaran yang perlu dicetak. Bukti itu nantinya perlu dibawa pada saat mau menjajal naik MRT. Masyarakat yang ingin naik Ratangga secara gratis itu pun tak dibatasi oleh kuota.

Selama masa uji coba tersebut, lanjut dia, masyarakat yang akan menggunakan MRT tidak akan dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sisi lain, jumlah kereta yang disediakan masih dibatasi karena belum diluncurkan secara resmi.

“Nanti prosedurnya masih kita susun, dan batas (jumlah masyarakat) masih kita tentuin, kemudian aksesnya dari stasiun mana dulu. Ini juga belum langsung serempak 13 stasiun langsung full pelayanan, kan masih belum bayar, masih gratis, makanya kita atur dulu,” jelas Muhammad Kamalludin.

Pada Fase I ini, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun. Tujuh di antaranya adalah stasiun layang yang berada di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan stasiun bawah tanah berada di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.

Jika sudah beroperasi penuh dan semua stasiun telah dibuka untuk melayani jalur perjalanan sepanjang 15,7 kilometer, pihaknya meyakini Ratangga bisa membawa 130 ribu penumpang setiap harinya. Namun, bukan hanya jumlah penumpang yang menjadi perhatian PT MRT Jakarta, melainkan adanya perubahan budaya warga Ibu Kota.

“Kita tentunya ingin mengembangkan budaya mengantre dengan tertib dan teratur, untuk kemudian beralih ke moda lain seperti bus umum dan kendaran pribadi maupun online di tempat yang sudah ditentukan secara disiplin,” ujar Muhammad Kamalludin.

Hanya saja, dia belum mengetahui tarif atau ongkos yang akan dikenakan bagi penumpang Ratangga nantinya. “Tarif akan diumumkan Pemprov DKI,” pungkas dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sedang melakukan kajian final untuk menghitung tarif MRT Jakarta. Dia menyebutkan, kajian tarif MRT Jakarta bakal dihitung berdasarkan jarak per kilometer.

“Tinggal diumumkan, sebelum data lengkap saya tidak akan umumkan (angkanya),” kata Anies saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Oktober 2018 lalu, PT MRT Jakarta mengajukan tarif jarak terjauh, Stasiun Lebak Bulus-Hotel Indonesia sebesar Rp 13 ribu. Usulan tarif ini sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk diputuskan.

Angka tersebut berasal dari kajian tentang kesanggupan masyarakat membayar ongkos perjalanan MRT. Hasilnya, masyarakat akan membayar Rp 8.500 untuk 10 kilometer pertama. Sedangkan untuk rute selanjutnya, formulasi biaya yang dibebankan adalah Rp 700 per kilometer.

Sementara pada peninjauan November tahun lalu, Presiden Jokowi memperkirakan tarif perjalanan menggunakan Ratangga paling tinggi Rp 9.000.

“Tarifnya Rp 8.000 sampai Rp 9.000,” kata Jokowi di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

2 dari 3 halaman

Melayang Bisa, Masuk Terowongan Ayo

Mimpi buruk warga Jakarta akan kemacetan yang setiap hari terpampang di depan mata agaknya bakal segera berkurang. Mulai Maret mendatang, Jakarta akan memiliki sistem transportasi mass rapid transit (MRT) yang diharapkan pemerintah menjadi langkah pertama menghapus kemacetan di Ibu Kota.

Sarana transportasi yang kini juga populer dengan istilah Moda Raya Terpadu itu diyakini bakal membuat warga pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan MRT Jakarta. Alasannya, moda ini bebas macet, cepat dan modern.

“Inilah saatnya untuk mengubah Jakarta. Inilah saatnya untuk menjadikan Jakarta lebih baik dan bebas dari kemacetan,” kata Direktur MRT Jakarta William Sabandar, beberapa waktu lalu.

Ucapan William tak main-main. Ada tiga moda transportasi berbasis rel yang akan mengepung Jakarta di masa depan. Yakni kereta rel listrik (KRL), light rail transit (LRT) dan MRT. Ketiga moda transportasi dengan sarana kereta tersebut diharapkan mampu melayani mobilitas warga Ibu Kota dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus memangkas kemacetan.

Meski terkesan sama, ketiga moda ini punya beberapa perbedaan baik dari perlintasan, kapasitas penumpang, dan rangkaiannya. LRT atau kereta api ringan, misalnya, mengacu pada beban ringan dan bergerak cepat. Meskipun MRT dan KRL memiliki daya angkut lebih besar, LRT dapat memindahkan penumpang melalui operasi rute yang lebih banyak.

Selain itu, kelebihan dari moda transportasi LRT ini, sistem perlintasannya dibuat melayang sehingga tidak memiliki konflik sebidang yang sering ditemukan di lintasan KRL. Karenanya, headway atau jarak antarkereta dapat dipastikan waktunya.

Sedangkan commuter line atau KRL yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1925 merupakan kereta rel yang menggunakan sistem propulsi motor listrik sebagai penggerak keretanya. KRL yang melayani rute Jabodetabek ini seringkali mengalami konflik sebidang dengan penyeberangan jalur kendaraan mobil dan motor. Hal ini yang kerap menimbulkan kemacetan serta kecelakaan.

Kemudian MRT yang merupakan transportasi dengan transit cepat dan memiliki daya angkut yang lebih besar dari LRT. Perlintasannya dibuat melayang dan bawah tanah, sehingga meminimalisir pertemuan dengan konflik sebidang sama halnya dengan LRT.

Ketika tahap pertama mulai beroperasi pada Maret mendatang, 14 rangkaian kereta MRT akan digunakan untuk layanan harian mulai pukul 05.00 pagi hingga tengah malam. Sementara dua lainnya tetap disiagakan jika terjadi keadaan darurat. Rute ini membentang sejauh 15,7 kilometer antara Lebak Bulus di pinggiran selatan dan Bundaran Hotel Indonesia.

Lebak Bulus adalah lingkungan perumahan yang padat penduduk. Dengan transportasi umum lainnya, dibutuhkan waktu sekitar 90 menit untuk menempuh perjalanan menuju Bundaran HI. Tetapi, dengan MRT waktu perjalanan akan menjadi satu jam lebih pendek atau hanya sekitar 30 menit.

“Kita bersama-sama mencoba MRT dari Bunderan HI sampai di Lebak Bulus sepanjang 16 KM. Ini uji coba terus dan saat tadi kita naik dengan kecepatan 60 km per jam, suaranya dapat dikatakan tidak ada bisingnya, tidak terdengar, menurut saya sangat bagus sekali,” puji Presiden Jokowi usai menjajal MRT di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar juga memaparkan spesifikasi teknis moda yang diberi nama Ratangga ini. Dia mengatakan, kereta MRT Jakarta dibuat oleh perusahaan Nippon Sharyo asal Jepang. Posisi kemudi masinis berada di sisi sebelah kanan karena disesuaikan dengan arah jalur perjalanan kereta.

Seluruh kereta MRT Jakarta dibuat dari material stainless steel. Satu rangkaian kereta MRT Jakarta dapat menampung sebanyak 1.200 penumpang dan jika sangat padat dapat mencapai 1.950 penumpang. Satu unit kereta atau gerbong memiliki 2 unit penyejuk ruangan.

Satu rangkaian kereta nantinya terdiri dari 6 kereta. Pada kereta 1 dan 6 yang merupakan kereta dengan kabin masinis merupakan kereta tanpa motor penggerak atau disebut juga trailer car. Untuk kereta 2 hingga 5 yang merupakan kereta tanpa kabin masinis memiliki masing-masing 1 pantograf tipe single arm dengan motor penggerak atau disebut juga motor.

Dengan semua keunggulan itu, MRT ternyata tak hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta. Paling tidak menurut Presiden Jokowi, moda transportasi jenis ini akan terus digeber di kota-kota lain yang memiliki problem serupa dengan Ibu Kota.

“Memang harus berani memulai seperti di sini. Jakarta sudah memulai. Palembang memulai. Nanti Bandung mulai, Surabaya mulai, Medan mulai. Saya kira memang transportasi massal ini adalah masa depan transportasi kita untuk menghindari kemacetan di kota mana pun,” ujar Jokowi.

Pertanyaan sekarang, apakah proses pembangunan moda MRT di kota-kota lain juga akan memakan waktu yang lama seperti di Jakarta?

3 dari 3 halaman

Mimpi Habibie yang Terwujud di Era Jokowi

Keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern, khususnya dari sisi moda transportasi, sudah tercetus sejak lama. Puluhan tahun lalu, banyak sudah studi yang mempelajari pengembangan sarana transportasi modern di Ibu Kota.

Bahkan, sejak 1980 lebih dari 25 studi subjek umum dan khusus telah dilakukan terkait dengan kemungkinan membangun sistem mass rapid transit (MRT) di Jakarta. Sementara dari sisi pemikiran, ide awal transportasi massal ini sudah dicetuskan sejak 1985 oleh Bacharuddin Jusuf Habibie yang ketika itu menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Tak sekadar mencetuskan gagasan, Habibie juga mendalami berbagai studi dan penelitian tentang MRT. Namun, semua gagasan itu tak kunjung terwujud. Salah satu alasan utama yang membuat rencana itu tertunda adalah krisis ekonomi dan politik pada 1997-1999.

Selepas krisis, Jakarta yang ketika itu dipimpin Gubernur Sutiyoso melanjutkan studi sebelumnya. Selama 10 tahun pemerintahan Sutiyoso (1997-2007), setidaknya ada dua studi dan penelitian yang dijadikan landasan pembangunan MRT.

Pada 2004, Sutiyoso mengeluarkan keputusan gubernur tentang pola transportasi makro untuk mendukung skenario penyediaan transportasi massal, salah satunya angkutan cepat terpadu yang akan digarap pada 2010.

Dilanjutkan Agustus 2005, sub Komite MRT dibentuk untuk mendirikan perusahaan operator MRT. Pada 18 Oktober 2006, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation dibuat.

Perlu dua tahun kemudian atau setahun setelah Fauzi Bowo menggantikan posisi Sutiyoso menghuni Balai Kota Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada 17 Juni 2008. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta 99.98% dan PD Pasar Jaya 0.02%)​.

Dikutip dari laman www.jakartamrt.co.id, PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan di antaranya untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya.

Pada tahun yang sama, perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi ditandatangani, termasuk pula studi kelayakan pembangunan MRT. Pada 31 Maret 2009, perjanjian kredit pertama dengan jumlah 48,150 miliar Yen untuk membangun Sistem MRT Jakarta ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Japan International Corporation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang. Secara keseluruhan, paket pinjaman dari JICA untuk pengembangan sistem MRT Jakarta bernilai total ¥ 120 miliar Yen.

Namun, semua itu tak membuat pembangunan MRT dimulai yang berarti janji Fauzi Bowo di masa kampanyenya Pilgub 2007 tak bisa dipenuhi. Pada Pilgub DKI Jakarta 2012, dia berjanji lagi bakal mengembangkan dan mengerjakan MRT jika kembali terpilih. Namun, dia kalah dari Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian memimpin Ibu Kota.

Pengerjaan desain dasar untuk tahap pertama proyek MRT yang dibuat pada akhir 2010 dilanjutkan. Proses tender berlangsung pada akhir 2012 ketika gubernur baru Jakarta itu tiba-tiba mengatakan ingin meninjau kembali proyek MRT Jakarta. Jokowi juga mengumumkan bahwa proyek ini akan dilanjutkan sebagai salah prioritas dalam anggaran tahun 2013.

Butuh waktu setahun bagi Jokowi memutuskan pembangunan proyek MRT akan mulai dikerjakan. Pembahasan ini juga sempat alot ketika Jokowi rapat dengan warga Fatmawati yang terkena imbas proyek. Pada 28 November 2012, sang gubernur bahkan sempat keluar ruangan lantaran ada kericuhan dan protes warga yang menolak proyek MRT.

Namun, mimpi itu akhirnya mulai diwujudkan. Pada Kamis 10 Oktober 2013, pengerjaan proyek ini resmi dimulai dengan peletakan batu pertama di atas lahan yang rencananya berdiri Stasiun MRT Dukuh Atas, salah satu kawasan paling sibuk di Jakarta Pusat.

“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Lebih dari lima tahun setelah proyek ini mulai dikerjakan, MRT yang kini juga disebut dengan Moda Raya Terpadu itu akan segera diresmikan untuk beroperasi secara penuh. Jokowi yang kini menjabat sebagai Presiden RI direncanakan meresmikan moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur Anies Baswedan itu pada Maret mendatang.

Namun, Ratangga dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI bukanlah akhir mimpi Jokowi. Dia juga sudah meminta agar tahun ini juga pembangunan MRT Jakarta tahap kedua, yakni rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan (Ancol) segera dimulai. Demikian pula pembangunan MRT koridor East-West.

“Kita harapkan nanti pada tahapan kedua, HI sampai ke Ancol. Tahun depan plus kita harapkan yang East-West,” kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Selasa 6 November 2018.

Jadi, selamat datang Ratangga dan Jakarta yang makin modern.

Bawaslu Periksa 15 Camat di Makassar yang Dukung Jokowi

Makassar

Sebanyak 15 camat di Makassar, Sulawesi Selatan, diperiksa Bawaslu terkait laporan video dukungan terhadap capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Bawaslu akan mengkaji keterangan para camat itu untuk memutuskan ada-tidaknya unsur pelanggaran untuk ditindaklanjuti.

“Saat ini kami sedang melakukan registrasi, ada 15 pihak yang kami undang, (tapi) tidak secara bersamaan, (melainkan) berangsur-angsur karena tim klarifikasi kami tentunya terbatas,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, Jumat (22/2/2019).

Bawaslu, ditegaskan Azry, menerima tiga laporan terkait video dukungan camat terhadap Jokowi-Amin. Bawaslu, berdasarkan ketentuan, wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

Azry menyebut Bawaslu punya waktu 14 hari melakukan penanganan laporan. Keterangan para terperiksa juga akan diplenokan.

“Berkaitan dengan rekomendasi kami ke KemenPAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara, itu sudah menjadi standar bagi kami untuk meneruskan itu terkait dengan pelanggaran hukum lainnya. Kami akan melakukan kajian dan kami akan menentukan seperti apa faktanya dan seperti apa rekomendasi,” ujar Azry.

Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan kepada calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi). Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri seseorang bernama Syahrul Yasin Limpo. Dia adalah mantan Gubernur Sulsel.

“Saya, Syahrul Yasim Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video seperti dilihat detikcom, Kamis (21/2). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin satu periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.


(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa KPK Sertakan Peran Korporasi dalam Tuntutan Billy Sindoro

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dituntut jaksa pada KPK dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy yang diyakini jaksa telah memberi suap sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk perizinan proyek Meikarta.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa KPK I Wayan Riana menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Jaksa mengungkap proyek tersebut digarap pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang.

Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan tentang kesaksian Ju Kian Salim selama di persidangan. Ia merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak tahun 2016 dan direktur di PT MSU.

“(Ju Kian Salim) menerangkan pada pokoknya bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU,” kata jaksa saat memaparkan surat tuntutan, Kamis (21/2/2019) malam.

Dalam surat dakwaan keempatnya, PT Lippo Cikarang melalui PT MSU juga disebutkan jaksa berperan secara bersama-sama dengan para terdakwa suap tersebut.

Keterangan Ju Kian Salim tersebut menurut jaksa sesuai dengan bukti berupa dokumen pengeluaran PT MSU. Bukti pengeluaran uang itu yang diyakini sebagai sumber duit suap.

“Persesuaian keterangan saksi Ju Kian Salim dengan dokumen pengeluaran PT MSU tanggal 14 Juni 2017 tersebut semakin menguatkan bahwa PT Lippo Cikarang melalui PT MSU adalah sumber uang yang diberikan kepada Neneng Hassanah Yasin dan beberapa dinas terkait perizinan Meikarta,” kata jaksa.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jaksa

Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu. Uang itu diberikan ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah persidangan, I Wayan menjelaskan pihaknya akan menganalisis keterlibatan korporasi dalam kasus Meikarta sekaligus menunggu putusan majelis hakim.

“Kalau misalnya majelis memutuskan permintaan kami kan tadi bersama-sama dengan korporasinya juga. Nanti kalau misalnya diputuskan, kami laporkan ke pimpinan dan nanti ditindak lanjut internal,” ujarnya.

Menurut dia, korporasi tetap diuraikan dalam unsur Pasal 55. “Tadi ada keterangan Ju Kian Salim yang kita kaitkan dengan barang bukti Rp3,5 miliar. Kemungkinan itu kita analisa koorporasi bersama-sama dengan para pelaku. Kita tunggu putusan hakim,” ujarnya.

Sebagian besar pemberian itu, lanjut I Wayan, diberikan setelah izin Meikarta keluar. Pada saat IPPT keluar, proses perizinan diambil alih oleh tim pusat. Pimpinannya adalah terdakwa Billy Sindoro yang disebutnya merekrut Henry, Fitra dan Taryudi.

“Terdakwa (Billy) ini di belakang layar mengatur pemberian-pemberian ini,” kata jaksa.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Awas, Obesitas Bikin Libido Pria Terjun Bebas

Liputan6.com, Jakarta Performa seksual dapat terhambat karena obesitas. Hal ini kemungkinan terkait dengan kadar testosteron yang rendah pada pria dengan kelebihan berat badan. 

Direktur Medis dan Spesialis IVF dari Mother’s Lap IVF Center, Shobha Gupta, menjelaskan, kelebihan berat badan akan menghambat stamina untuk mempertahankan kinerja seksual. Ini juga mengganggu keseimbangan hormon, yang pada gilirannya memengaruhi kadar testosteron.

“Hal ini akan menyebabkan hilangnya libido (dorongan seksual) atau libido rendah. Obesitas juga memengaruhi aliran darah ke alat kelamin dan kurangnya sirkulasi darah yang menyebabkan disfungsi ereksi,” jelas Gupta, dilansir dari NDTV, Jumat, 22 Februari 2019.

Tingkat testosteron mulai meningkat pada masa pubertas dan memuncak pada awal masa dewasa. Kelebihan lemak di paha bagian dalam dan daerah kemaluan menghasilkan suhu testis yang tinggi lebih dari 35 derajat Celsius.




Simak video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

Diet kelola berat badan

Diet mengelola berat badan dapat dilakukan. Ada beberapa saran dari Gupta agar tubuh tidak menjadi obesitas.

  1. Konsumsi lebih banyak protein dalam diet Anda. Vegetarian dapat makan banyak lentil dan kacang-kacangan.
  2. Pilihlah daging tanpa lemak, seperti ayam dan salmon. Walaupun daging merah kaya akan protein, daging ini juga mengandung lemak. Protein membantu mendorong perasaan kenyang dan mencegah keinginan untuk makan berlebihan.
  3. Pastikan Anda konsumsi banyak buah dan sayuran. Tubuh akan punya sebagian besar serat untuk penurunan berat badan. Serat membutuhkan waktu lama untuk dipecah dan dicerna sehingga membantu Anda merasa kenyang lebih lama.
  4. Hindari trans-lemak dan makanan olahan. Misal, kentang goreng, sosis, burger, dan roti.