Bertemu Budayawan Jabar, Sekjen PDIP Cerita Upaya Pemerintah Bersihkan Citarum

Liputan6.com, Bandung – Rombongan Safari Kebangsaan VIII yang dipimpin Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bertemu budayawan Jawa Barat di kediaman aktor Indonesia, Budi Dalton di Kota Bandung. Turut hadir juga sejumlah budayawan dan seniman seperti Edi Brokoli.

Budi mengatakan, banyak sekali program yang disinergikan dengan para budayawan di Jawa Barat, khususnya yang ada di pinggiran yang jarang tersentuh.

“Saya tidak mewakili, tetapi saya sebagian kecil pelaku budaya, berterima kasih pada PDI Perjuangan, yang telah meluangkan waktunya mendengarkan keluhan budayawan Jabar,” ungkap Budi di lokasi, Jum’at (22/2/2019).

Menurut Budi, target dari berbagai macam programnya adalah kaum milenial dan wilayah yang belum tersentuh.

“Sebetulnya di kalangan milenial sekarang melakukan sesuatu dengan cara masing-masing. Jadi perlu dirangkul dan diarahkan,” tutur dia.

Di saat bersamaan, Hasto turut menyatakan Jabar kaya dengan tradisi kebudayaan. Namun, jika modernitas berdiri tanpa keseluruhan jati diri, maka kebudayaan akan kehilangan akarnya.

“Untuk itu, berbagai strategi kebudayaan harus dijalankan bersama-sama karena sangat sesuai dengan kepribadian kita apalagi di Jawa Barat,” ujar Hasto.

Hasto berharap, dari pertemuan ini para tokoh kebudayaan dapat memperindah politik pada kesejatiannya. Yaitu, dengan kebudayaan tariannya, kuliner dan seluruh nilai luhur bangsa.

“Sekali lagi, kami bertemu dengan para tokoh kebudayaan ini untuk mendorong hijrah politik menjadi wajah yang membangun keadaan politik yang santun, yang toleran, yang mencintai seluruh isi alam raya,” tukas Hasto.

2 dari 2 halaman

Bersihkan Citarum

Hasto juga mengajak para seniman dan budayawan menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Jabar.

Menurutnya, salah satu langkah konkret pelestarian lingkungan adalah menjaga sumber mata air di Sungai Citarum.

Hasto mengatakan, pemerintahan Jokowi telah berupaya keras agar bisa membersihkan Sungai Citarum dari sampah plastik. Selain itu, pelestarian terhadap kesenian, adat istiadat hingga makanan juga perlu dilakukan.

“Inilah yang membuat politik benar-benar membumi. JokowiKiai Ma’ruf, turun ke rakyat dan menyentuh hal-hal yang fundamental. Tidak lagi bicara fitnah, tebar hoaks sana-sini tetapi benar-benar yang dibutuhkan rakyat,” tandas Hasto.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Komisi III Ingatkan Satgas Ungkap Aliran Dana Mafia Sepakbola

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan Satgas Antimafia Bola menelusuri dan mengungkap aliran dana kasus mafia bola hingga ke akar-akarnya.

Sahroni yakin penegakan hukum terhadap kasus mafia bola menjadi momentum membenahi persepakbolaan tanah air.

“Ini momentum baik untuk memberangus mafia-mafia itu. Puluhan tahun persepakbolaan kita jalan di tempat karena keserakahan sekelompok orang,” kata Sahroni seperti dilansir dari Antara, Jumat (22/2/2019).

Sahroni menduga jaringan mafia bola yang selama ini bermain di tanah air bekerja secara sistemik dengan dukungan oknum-oknum di lingkungan PSSI. Oleh karenanya Sahroni mendesak Satgas Antimafia Bola menjangkau semua pihak yang terlibat.

“Logikanya mafia-mafia bola itu tidak bisa beraksi tanpa ada ‘restu’ dari oknum-oknum PSSI, entah di level daerah maupun pusat,” ucap dia.

Aparat penegakan hukum, menurut Sahroni, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dari ratusan juta pencinta sepakbola tanah air, mengingat olahraga ini paling digandrungi masyarakat Indonesia.

“Bayangkan doa dan harapan ratusan juta penduduk itu selalu dipupus oleh mafia-mafia yang tidak bertanggungjawab. Rasa keadilan masyarakat itu harus menjadi pelecut penegak hukum menuntaskan kasus ini,” ucap politikus NasDem yang kembali menjadi Caleg dari Dapil Jakarta III ini.

2 dari 2 halaman

500 Laporan

Sebelumnya, dua bulan sejak dibentuk, Satgas Antimafia Bola telah menerima 500 laporan terkait kasus ini. Ketua Satgas Antimafia Bola Brigjen Hendro Pandowo mengatakan pihaknya telah menetapkan 15 tersangka pengaturan skor, termasuk Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono.

Hendro menambahkan kinerja Satgas Antimafia Bola akan lebih optimal dengan dukungan atau partisipasi masyarakat melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan mafia bola.

“Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan menuntaskan kasus ini. Satgas Antimafia Bola menjamin keselamatan pelapor,” tukasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Bawaslu Periksa 15 Camat di Makassar yang Dukung Jokowi

Makassar

Sebanyak 15 camat di Makassar, Sulawesi Selatan, diperiksa Bawaslu terkait laporan video dukungan terhadap capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Bawaslu akan mengkaji keterangan para camat itu untuk memutuskan ada-tidaknya unsur pelanggaran untuk ditindaklanjuti.

“Saat ini kami sedang melakukan registrasi, ada 15 pihak yang kami undang, (tapi) tidak secara bersamaan, (melainkan) berangsur-angsur karena tim klarifikasi kami tentunya terbatas,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, Jumat (22/2/2019).

Bawaslu, ditegaskan Azry, menerima tiga laporan terkait video dukungan camat terhadap Jokowi-Amin. Bawaslu, berdasarkan ketentuan, wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

Azry menyebut Bawaslu punya waktu 14 hari melakukan penanganan laporan. Keterangan para terperiksa juga akan diplenokan.

“Berkaitan dengan rekomendasi kami ke KemenPAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara, itu sudah menjadi standar bagi kami untuk meneruskan itu terkait dengan pelanggaran hukum lainnya. Kami akan melakukan kajian dan kami akan menentukan seperti apa faktanya dan seperti apa rekomendasi,” ujar Azry.

Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan kepada calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi). Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri seseorang bernama Syahrul Yasin Limpo. Dia adalah mantan Gubernur Sulsel.

“Saya, Syahrul Yasim Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video seperti dilihat detikcom, Kamis (21/2). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin satu periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.


(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa KPK Sertakan Peran Korporasi dalam Tuntutan Billy Sindoro

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dituntut jaksa pada KPK dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy yang diyakini jaksa telah memberi suap sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk perizinan proyek Meikarta.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa KPK I Wayan Riana menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Jaksa mengungkap proyek tersebut digarap pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang.

Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan tentang kesaksian Ju Kian Salim selama di persidangan. Ia merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak tahun 2016 dan direktur di PT MSU.

“(Ju Kian Salim) menerangkan pada pokoknya bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU,” kata jaksa saat memaparkan surat tuntutan, Kamis (21/2/2019) malam.

Dalam surat dakwaan keempatnya, PT Lippo Cikarang melalui PT MSU juga disebutkan jaksa berperan secara bersama-sama dengan para terdakwa suap tersebut.

Keterangan Ju Kian Salim tersebut menurut jaksa sesuai dengan bukti berupa dokumen pengeluaran PT MSU. Bukti pengeluaran uang itu yang diyakini sebagai sumber duit suap.

“Persesuaian keterangan saksi Ju Kian Salim dengan dokumen pengeluaran PT MSU tanggal 14 Juni 2017 tersebut semakin menguatkan bahwa PT Lippo Cikarang melalui PT MSU adalah sumber uang yang diberikan kepada Neneng Hassanah Yasin dan beberapa dinas terkait perizinan Meikarta,” kata jaksa.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jaksa

Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu. Uang itu diberikan ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah persidangan, I Wayan menjelaskan pihaknya akan menganalisis keterlibatan korporasi dalam kasus Meikarta sekaligus menunggu putusan majelis hakim.

“Kalau misalnya majelis memutuskan permintaan kami kan tadi bersama-sama dengan korporasinya juga. Nanti kalau misalnya diputuskan, kami laporkan ke pimpinan dan nanti ditindak lanjut internal,” ujarnya.

Menurut dia, korporasi tetap diuraikan dalam unsur Pasal 55. “Tadi ada keterangan Ju Kian Salim yang kita kaitkan dengan barang bukti Rp3,5 miliar. Kemungkinan itu kita analisa koorporasi bersama-sama dengan para pelaku. Kita tunggu putusan hakim,” ujarnya.

Sebagian besar pemberian itu, lanjut I Wayan, diberikan setelah izin Meikarta keluar. Pada saat IPPT keluar, proses perizinan diambil alih oleh tim pusat. Pimpinannya adalah terdakwa Billy Sindoro yang disebutnya merekrut Henry, Fitra dan Taryudi.

“Terdakwa (Billy) ini di belakang layar mengatur pemberian-pemberian ini,” kata jaksa.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Berkas Belum Rampung, Polisi Tambah Masa Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Surabaya – Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengajukan permohonan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan untuk tersangka kasus dugaan pornografi prostitusi online, artis VA.

VA sebelumnya sudah menjalani masa penambahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Jawa Timur. Perpanjangan masa penahanan ini dikarenakan penyidik belum merampungkan berkas perkara VA.

“Pengajuan permohonan perpanjangan penahanan itu untuk mempersiapkan kelengkapan berkas perkara VA baik kekurangan secara formil ataupun secara materiil sesuai petunjuk Jaksa,” tutur Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim Jumat (22/2/2019). 

“Dan semoga Minggu depan diharapkan sudah mendapat petunjuk dari jaksa kekurangan berkas dimaksud dan diharapkan segera bisa dilengkapi,” sambung dia.

Mengenai penangguhan penahanan terhadap VA yang telah disampaikan oleh penasihat hukumnya kepada penyidik, Barung mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mengkajinya.

“Masih dikaji dan belum dikabulkan, terbukti VA hingga saat ini masih berada dalam Rutan Polda Jatim,” ucap Barung.

2 dari 2 halaman

Artis VA Tersangka

Sebelumnya, Polda Jatim resmi menahan artis Film Televisi (FTV) berinisial VA terkait kasus dugaan prostitusi online di Surabaya yang sempat menghebohkan beberapa hari yang lalu.

“Oleh karena itu terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019, VA resmi dijadikan tersangka dan ditahan di Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, Rabu 30 Januari 2019 lalu. 

Barung menegaskan bahwa sesuai surat perintah penahanan yang disampaikan Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan beberapa waktu yang lalu, penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES.

“VA terancam hukuman diatas lima tahun penjara,” ujar Barung.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Penjelasan Jaksa Soal Kasus Perusakan Rumah di Makassar

Liputan6.com, Makassar – Kasus dugaan pidana perusakan rumah milik warga di Makassar terkatung-katung hingga memakan waktu nyaris dua tahun.

Berkas perkara dua orang tersangka dalam kasus tersebut masing-masing pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan, hingga saat ini tak memperlihatkan isyarat akan dinyatakan lengkap (P 21). Malah berkas berulang kali hanya bolak-balik antara penyidik Kepolisian dalam hal ini Polda Sulsel dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut, Fitriani didampingi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin mengaku jika pihaknya sulit memaksakan berkas kedua tersangka Berstatus P 21, karena hingga saat ini penyidik Polda Sulsel belum memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana telah dituangkan dalam petunjuk yang diberikan pihaknya.

“Pasal yang diterapkan dalam perkara ini kan Pasal 406 Jo Pasal 55. Nah Pasal 55 ini kita minta ada pelaku materil (yang melakukan perusakan langsung dalam hal ini buruh) tidak hanya pelaku tidak langsung (yang menyuruh). Ini yang belum dipenuhi oleh penyidik karena keduanya harus dipidana, ini kan yang dimaksud ‘vicarious liability’,” kata Fitriani saat ditemui di ruangan kerja Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Kamis 21 Februari 2019.

Mengenai adanya putusan praperadilan bernomor 15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar tertanggal 16 Agustus 2016 yang memutuskan dengan tegas jika para buruh yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek Wajo, tidak dapat dibebankan pidana karena mereka hanya menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah.

Sehingga berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penyidik Polsek Wajo menghentikan proses penyidikan terhadap para buruh yang dimaksud, diakui Fitriani, itu tidak mengikat, tapi tetap akan menjadi pertimbangan dalam perkara yang telah menjerat pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan pemborong pekerjaan Edi Wardus sebagai tersangka.

Ia menjelaskan dalam putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana tersebut, sepengetahuannya juga terdapat pertimbangan Hakim bahwa jika terdapat kerusakan rumah seperti yang dipermasalahkan, sebaiknya ditempuh jalur gugatan perdata.

“Jadi amar putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana jangan juga dibaca sepotong-sepotong dong. Harus utuh,” kilah Fitriani.

Ia pun membantah ketika pihaknya dituding menolak kehadiran saksi ahli pidana untuk menjelaskan secara utuh mengenai petunjuk ‘vicarious liability’ (pertanggung jawaban pidana pengganti) yang diberikan pihaknya sebagai syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka.

“Tidak pernah ada permintaan penyidik Polda Sulsel secara tertulis ke kami untuk gandeng ahli pidana menerangkan utuh terkait petunjuk yang kami berikan yakni tentang unsur ‘vicarious liability’ itu,” ujar Fitriani.

Ia berharap penyidik Polda Sulsel segera memenuhi petunjuk yang diberikan oleh pihaknya agar syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka bisa segera terpenuhi dan dinyatakan perkara ini P.21.

“Hingga saat ini petunjuk kami sepertinya masih diupayakan dipenuhi oleh penyidik. Mendekat ini kami akan undang penyidik membicarakan masalah kelengkapan berkas perkara kasus perusakan rumah milik warga Makassar ini. Waktunya belum ada kepastian tapi jadwal gelar perkara bersama kita pasti akan lakukan secepatnya,” ungkap Fitriani.

Saksikan Video Pilihan Di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Korban Tantang Jaksa Arahkan Penyidik Gandeng Ahli Hukum Pidana

Korban sekaligus pelapor kasus perusakan rumah, Irawati Lauw melalui Penasehat Hukumnya, Jermias Rarsina menanggapi pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitriani yang menafsirkan Pasal 55 KUHP dalam perkara kasus perusakan rumah yang dilaporkan korban (kliennya) sejak tahun 2017 namun tidak menemui kepastian hukum.

Menurut Jermias, dalam hukum pidana dikenal adanya ajaran tentang delneming (penyertaan) Pasal 55 KUHP dan sudah banyak yurisprudensi (putusan hakim) mengenai hal itu dalam praktek peradilan pidana.

Seperti contoh yurisprudensi klasik dan itu semua orang hukum tahu tentang bagaimana pelaku langsung yang dipersamakan dengan pelaku tidak langsung didasarkan pada hal yang disebut sifat pribadi yang melekat pada manusia sebagai subyek hukum.

Di antaranya menurut Arrest Hoge Raad pada tanggal 21 April 1913, kata Jermias, berpendapat bahwa seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan pelaku tetapi dipersamakan dengan seorang pelaku. Dimana sifat pribadi itulah yang merupakan unsur suatu kejahatan.

Olehnya itu, lanjut Jermias, inilah yang harus (wajib) ahli pidana dihadirkan sebagai salah satu instrumen alat bukti untuk membuat terang petunjuk Jaksa Penuntut Umum terkait unsur ‘vicarius liability’ terhadap pelaku penggantinya yaitu Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) dan Edi Wardus (pemborong pekerjaan) atas perbuatan pekerjaan dari buruh sehingga berakibat rusak rumah.

Dengan menyimak penjelasan diatas, kata Jermias, justru hukum pidana telah membuat batasan pertanggung jawaban pidana bagi buruh.

“Di sinilah berfungsi ajaran delneming, yang mana ‘vicarious liability’ dapat berlaku bagi pelaku tidak langsung. Jadi tidak berarti karena ada pelaku langsung yang sudah dibatasi pertanggung jawaban pidana, lalu tidak dapat dibebankan kewajiban bertanggung jawab secara pidana kepada pelaku tidak langsung. Keliru jika ada yang beranggapan demikian,” jelas Jermias via telepon, Jumat (22/2/2019).

Tanpa mengurangi peran dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam bertafsir mengenai penerapan Pasal 170 dan Pasal 406 Jo Pasal 55 KUHP perihal perusakan, Jermias menyarankan sebaiknya lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli pidana untuk membuat terang ajaran delneming tentang vicarious liability.

“Apa susahnya? Jika berlama lama, ada apa?,” Jermias menandaskan.

Diketahui, perkara dugaan pengrusakan rumah di Jalan Buruh Makassar awalnya ditangani Polsek Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) menjadi tersangka.

Usai ditetapkan tersangka, Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil Hakim Tunggal, Cenning Budiana yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperdilan yang diajukan oleh para buruh. Perkara dugaan pengrusakan yang ditangani Polsek Wajo pun akhirnya berhenti (SP.3).

Kemudian perkara kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya menetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka.

Namun belakangan, dia tak terima status tersangkanya tersebut, sehingga ia mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jemis melalui Penasehat Hukumnya dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar penyidikannya segera dilanjutkan

Bantah Prabowo, Menperin Sebut Unicorn Bawa Masuk Modal Asing ke RI

Liputan6.com, Jakarta – Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengaku khawatir keberadaan perusahaan rintisan (startup) milik swasta dengan valuasi USD 1 Miliar, atau biasa disebut unicorn mengakibatkan uang di Indonesia lari ke luar negeri.

Kekhawatiran Prabowo dibantah Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto.

“Justru terbalik, modal asing masuk ke Indonesia. Jadi bukan modalnya lari, tapi modal asing masuk ke Indonesia,” jelas Airlangga kepada wartawan usai menerima anugerah Herman Johannes Award di UGM, Yogyakarta, Jumat (22/2/2019).

Tak hanya itu, menurut Airlangga, keberadaan unicorn di Indonesia juga membuka lapangan kerja baru. Bukan itu saja, keberadaan unicorn juga menjadi platform berbagai usaha kecil dan menengah yang kini banyak bergerak di bidang e-commerce.

“Unicorn ini menjadi open platform untuk jutaan usaha kecil dan menengah. Jadi kalau yang di e-commerce itu dia punya lebih dari empat juta vendor, dan lebih dari 15 juta yang belanja di situ,” tutur Airlangga.

Selain itu menurut Airlangga, keberadaan unicorn di Indonesia turut membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan keluarga.

“Dan yang namanya e-commerce ini digunakan juga dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Jadi PKH itu ibu-ibu, ada bantuan (PKH) yang non tunai itu (penarikannya) menggunakan kartu, smart card,” lanjut Ketua Umum Partai Golkar itu.

Airlangga melanjutkan, kini unicorn di ASEAN baru ada berjumlah tujuh dengan empat di antaranya berada di Indonesia.

Menurutnya, jumlah unicorn di Indonesia akan terus bertambah sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo.”Pak Presiden Jokowi itu mengharapkan bahwa unicorn ini bertambah, tidak hanya empat. Kita sudah melihat ada dua-tiga (startup) lagi yang berpotensi menjadi unicorn,” tuturnya.

“Satu (berjarak) di virtual reallity, yang satu lagi adalah di bidang pendidikan. Dua-duanya sudah punya akses ke silicon valley, dan beberapa menteri negara-negara lain datang untuk belajar terhadap apa yang dikembangkan di Indonesia,” pungkas dia. 

2 dari 2 halaman

Untungkan Luar Negeri

Sebelumnya, dalam debat capres, minggu, 17 Februari 2019, Prabowo menyatakan perkembangan startup berpotensi membuat uang lebih banyak keluar dari Indonesia.

“Tapi hal mendasar dengan ekonomi Indonesia adalah terjadi disparitas, di mana segelintir orang kurang dari 2 persen yang kuasai ekonomi kita. Kalau ada Unicorn ini akan mempercepat uang kita lari ke luar negeri,” ujar dia di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Menurut dia, saat ini sebanyak Rp 11.400 triliun uang Indonesia ada di luar negeri. Hal ini menunjukkan jika uang pengusaha di Indonesia lebih banyak di luar negeri.

“Kalau kita antusias dengan e-commerce dan lain-lain, itu ini akan mempercepat arus uang lari ke luar negeri. Ini bukan saya pesimistik, saya hanya ingin menggugah kesadaran akan uang kita yang lari ke luar negeri,” tandas dia.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:  

Dewan Pers: Indopos Melanggar Kode Etik Terkait Berita ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin’

Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pers akhirnya memutuskan surat kabar Indopos melanggar kode etik jurnalistik atas berita berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ yang ditayangkan pada edisi 13 Februari 2019.

“Karena membuat berita tidak berdasarkan informasi yang akurat. Teradu mengembangkan informasi rumor dari media sosial tentang Ahok menggantikan Ma’ruf Amin, disertai infografis dengan judul Prediksi 2019-2024,” demikian bunyi putusan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, Jumat (22/2/2019).

Indopos juga dianggap tidak profesional karena tetap memberitakan rumor yang tidak berdasar fakta dan sumber yang jelas. Sementara rumor tersebut dapat memunculkan dampak negatif (hoaks yang diviralkan) dan menimbulkan sentimen SARA.

Selain itu Indopos juga tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi atas substansi informasi dari media sosial terkait Ahok menggantikan Ma’ruf Amin. Hasil wawancara terhadap anggota tim TKN dan pakar yang merupakan upaya konfirmasi, sesungguhnya telah membantah substansi dari rumor yang beredar, namun Teradu tetap memberitakan bahkan disertai infografis yang dapat.

Teradu tetap mengembangkan informasi yang sejak awal sudah diberitakan oleh media pers lain sebagai konten yang menyesatkan atau disinformasi. 

“Kemudian Teradu juga melanggar angka 5a dan 5c Pedoman Pemberitaan Media Siber karena telah mencabut berita di media siber indopos.co.id, mengubah dan kemudian mengunggah lagi, atas inisiatif sendiri dan tanpa disertai alasan,” ucap putusan tersebut. 

Atas putusan ini, Indopos wajib memberikan hak jawab proporsional pada Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang mengadukan masalah ini ke Dewan Pers. Indopos juga wajib meminta maaf pada TKN dan masyarakat.

Indopos wajib memuat Infograsis sebelumnya di edisi cetak dan online dengan penambahan kata ‘Hoaks’ di dalamnya. Untuk artikel lama yang dimuat di media online, Indopos wajib menggantinya hak jawab dan permintaan maaf.

2 dari 2 halaman

Diadukan ke Dewan Pers

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin melaporkan sebuah surat kabar harian nasional ke Dewan Pers, Menteng, Jakarta Pusat.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Maruf, Ade Irfan Pulungan mengatakan pihaknya mengadukan pemberitaan surat kabar yang terbit pada Rabu, 13 Februari 2019. Dia menyebut pemberitaan itu merupakan bentuk fitnah kepada paslon nomor 01.

“Pemilu aja belum terjadi dan ini sudah diberitakan. Kedua mereka ngangkat ini berdasarkan media sosial dimana tingkat kebenarannya, diragukan,” kata Ade di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Karena hal itu, Ade meminta Dewan Pers segera memproses dan menjatuhkan sanksi kepada salah satu media tersebut.

“Kami berharap bisa diporses lebih cepat karena menyangkut masalah pencapresan,” jelasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Aksi Penerbang Pesawat Tempur Masuk Parit Bersihkan Sampah di Pasar

Liputan6.com, Pekanbaru- Pemandangan tak biasa terlihat di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, Kamis, 21 Februari 2019. Puluhan pria bercelana loreng beramput cepak terlihat berbaris di lokasi yang masih dikelilingi sampah itu.

Beberapa di antaranya merupakan pilot pesawat tempur. Matahari yang mulai terik tak sedikitpun merubah barisan para prajurit yang selama ini bertugas di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Sejurus kemudian, usai komandan memberikan perintah, mereka mengambil sapu lidik, sekop, dan alat kebersihan lainnya. Tanpa ragu-ragu, prajurit TNI AU ini langsung masuk parit lalu mulai mendongkel sampah, mengumpulkan dan diletakkan ke wadah yang disediakan.

Menurut Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Ronny Irianto Moningka ST MM, apa yang dilakukan prajuritnya untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019. Kegiatan ini disebutnya bertujuan agar masyarakat tak membuang sampah di tempat keramaian.

“Ini aksi nyata, membersihkan sampah yang berserakan di sini. Prajurit diharap menjadi contoh bagi masyrakat,” kata pria berbintang satu di pundaknya ini, usai terjun langsung mengutip sampah.

Dia menjelaskan, HPSN dicatuskan untuk memperingati tragedi longsor sampah di Leuwigajah, Jawa Barat pada 21 Februari 2005. Penyebab longsor tersebut kala itu diduga karena curah hujan tinggi serta ledakan gas Metana (CH4) yg terperangkap terhadap timbunan sampah.

Longsoran gunungan sampah tersebut menelan lebih dari 150 jiwa. Peristiwa pilu ini dinyatakan sebagai bencana lingkungan, di mana mayoritas korbannya adalah penduduk di sekitar TPA yang bekerja sebagai pemulung.

“Tujuan diperingati sebagai komitmen bersama agar bencana akibat pengelolaan sampah yang kurang baik dan tidak berwawasan lingkungan tak terulang kembali,” imbuh Ronny.

Di samping itu, tambah Ronny, kegiatan ini merupakan wujud kemanunggalan Lanud Roesmin masyarakat sekitaran Pasar Pagi Arengka serta Pemerintah Provinsi Riau.

Menurut Ronny, sampah bisa menjadi kawan dan bisa jadi lawan. Hal itu tergantung bagaimana warga memperlakukannya karena sampah bisa bisa menjadi penyakit, merusak lingkungan.

“Namun bila ditangani dengan baik maka akan bermanfaat bagi masyarakat serta sejalan dengan hal ini. Dan Panglima TNI menginginkan seluruh jajaran AD, AL, AU untuk turun langsung dalam kegiatan HPSN ini,” terang Ronny.