Teka-teki Perubahan Perda demi Meikarta

JakartaKPK terus mempertajam bukti kasus suap proyek Meikarta yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka. Dalam perjalanan penyidikannya, KPK menemukan indikasi pihak-pihak yang merubah perda tentang tata ruang Kabupaten Bekasi.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan, ada maksud terselubung di balik perubahan perda tata ruang tersebut. Tentu, tujuannya menguntungkan proyek Meikarta.

“Dalam kasus suap untuk perizinan Meikarta, KPK mulai masuk mendalami indikasi adanya pihak tertentu yang memiliki kepentingan mengubah aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi agar proyek tersebut bisa diterbitkan perizinan secara menyeluruh,” kata Febri kepada wartawan, Kamis (29/11/2018).

Febri menuturkan, ada andil DPRD Kabupaten Bekasi dalam perubahan perda tata ruang Kabupaten Bekasi. Sebab, pembahasan perubahan itu harus dilakukan bersama DPRD.

“Perubahan aturan tersebut membutuhkan revisi Perda Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Seperti disampaikan Febri, perubahan perda tata ruang itu bertujuan agar seluruh izin yang menjadi legalitas proyek Meikarta bisa diterbitkan. Namun, Febri menyebut perubahan perda belum dilakukan.

“Kami tahu sampai saat itu hal ini (perubahan perda) belum ada. Tapi, di sisi lain perizinan sudah dikeluarkan dan pembangunan sudah dilakukan,” jelasnya.

KPK memang menemukan beberapa izin yang janggal seperti sejumlah rekomendasi sebelum penerbitan IMB serta perizinan lingkungan dan pemadam kebakaran. Izin-izin tersebut dibuat dengan penanggalan mundur atau backdate.

Apakah izin yang dibuat backdate itu ingin disesuaikan dengan waktu penyelesaian pembahasan revisi perda tata ruang? KPK belum bisa memastikan.

“Terkait dengan perizinan, KPK mendalami informasi adanya indikasi backdate atau penanggalan mundur dalam sejumlah dokumen perizinan Meikarta,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (13/11/2018).

“Kami menduga persoalan perizinan Meikarta terjadi sejak awal, misalnya masalah pada tata ruang. Karena itu, sebenarnya beralasan bagi pihak pemprov, pemkab ataupun instansi yang berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan Meikarta,” imbuhnya.

Terkait izin backdate itu KPK sudah mengklarifikasi pada tiga orang saksi yaitu Joko Mulyono (Kabid di bagian Hukum Pemkab Bekasi), Asep Efendi (Pengawal Pribadi Bupati), dan Daniel Firdaus (Kabid PSDA Dinas PUPR Kabupaten Bekasi). Untuk pembahasan revisi perda, KPK sudah memeriksa pimpinan DPRD Bekasi, Jejen Sayuti.

Dalam perkara ini, ada sembilan tersangka yang ditetapkan KPK, yaitu Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Kemudian, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryadi, konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar terkait dengan perizinan proyek Meikarta. Duit itu disebut sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.
(zak/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *