Terkait Quick Count Pemilu, KPI Tegas Sejalan dengan Putusan MK

Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan larangan untuk menyebarkan quick count sebelum pukul 15.00 WIB. Bagi yang melanggar, akan dipidana 18 bulan penjara. Hal itu seiring dengan keputusan MK menolak permohonan pemohon yang terdiri dari lembaga survei dan beberapa stasiun televisi.

Menindaklanjuti putusan itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegaskan bahwa lembaga penyiaran harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku. 

“Dengan keputusan MK ini, berarti Surat Edaran KPI nomor 1 tahun 2019 tentang Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Lembaga Penyiaran, berlaku seluruhnya tanpa pengecualian, termasuk pengaturan waktu publikasi hasil hitung cepat,” ujar Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/4/2019).

Sebagai lembaga negara yang mengatur penyiaran, KPI mengingatkan tentang aturan pemberitaan pada hari pemungutan suara, lembaga penyiaran juga punya kewajiban mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan, lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, dan dilarang menyiarkan hasil jajak pendapat tentang peserta pemilu secara keseluruhan.

Yuliandre juga mengatakan, quick count baru boleh disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup, yakni pukul 15.00 WIB.

“Ada konsekuensi pidana pemilu, jika aturan tentang publikasi hitung cepat ini dilanggar,” tegas dia.

Pernyataan Tegas Kemendes untuk ASN Jelang Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta Para pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diimbau untuk menjaga netralitas, terutama dalam menggunakan hak pilih saat Pemilu pada 17 April 2019. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi.

Saat menjadi pembina upacara di lingkungan Kemendes PDTT pada Senin (15/4) di halaman parkir kantornya, Anwar Sanusi juga menegaskan, agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak golput. 

“Dua hari lagi tanggal 17 April kita laksanakan pesta demokrasi yakni pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan memilih Calon Legislatif DPR RI, Provinsi dan kota atau Kabupaten serta DPD RI. Sebagai ASN saya ingatkan kepada semuanya untuk jaga netralitas kita, gunakan hak pilih Anda dan jangan golput,” kata Anwar Sanusi.

Sekjen Anwar Sanusi memberikan kebebasan kepada aparatur di Kemendes PDTT untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

“Golput itu hak Anda. Tapi sayang, pesta demokrasi ini menentukan pemimpin lima tahun ke depan,” katanya.

Anwar meminta pada segenap ASN di lingkungan Kemendes PDTT untuk menggunakan hak pilihnya, sesuai hati nurani masing-masing dan tanpa intervensi. Itu karena masyarakat yang memiliki hak suara dijamin undang-undang dalam menyalurkan hak pilihannya.

“Jika perlu, ajak masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena ini merupakan harapan bangsa dan untuk kemajuan bangsa. Mari sukseskan Pemilu, kita harapkan pemilu berjalan lancar, aman, tertib, dan berkualitas,” katanya.

(*)

Soal Kasus Audrey, Sandiaga: Kita Tegas Tolak Isu Bullying

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno turut prihatin atas kasus pengeroyokan yang menimpa siswa SMP di Pontianak, Audrey (14). Sandiaga mengatakan kasus Audrey jadi pembelajaran untuk membangun generasi muda.

“Ya ini bagian daripada tugas kita sama-sama untuk membangun generasi anak-anak muda yang menghargai toleransi perbedaan pendapat dan anti-bullying, anti-perundungan,” ujar Sandiaga di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Sandiaga menyebut kasus yang menimpa Audrey salah satu dampak sosial dari perkembangan media sosial. Dia berjanji akan membangun generasi muda yang positif melalui sistem pendidikan yang bersentuhan dengan dunia usaha.

“Sehingga masyarakat, khususnya anak-anak muda, mereka punya kegiatan-kegiatan yang positif, seperti kewirausahaan, ada kegiatan olahraga, itu bisa lebih positif disalurkan. Tentunya saling mem-bully dan itu sama sekali tidak sehat, dan bersama Prabowo-Sandi kita akan tegas hadirkan sistem pendidikan yang lebih memberikan kepastian agar kita tegas menolak isu-isu seperti bullying tersebut,” ujarnya.

Terkait kasus ini, Polresta Pontianak telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka berinisial L, TPP, dan NNA. Mereka dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak.

Polisi menyatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi menemukan bukti yang cukup serta kesesuaian keterangan antara saksi dan korban. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung.

“Yang diperiksa ini tidak hanya korban, ibu korban, tapi juga semua anak-anak SMA yang ada di lokasi, diperiksa seluruhnya. Dari beberapa pengakuan saksi yang ada di sana sudah mengerucut pada tiga tersangka,” jelas Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Donny Charles Go saat dihubungi, Rabu (10/4).
(idn/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ikut Pemilu, Lalu Zohri Ingin Presiden yang Jujur dan Tegas

Jakarta – Sprinter Lalu Muhammad Zohri akan mengikuti Pemilihan Presiden 2019 untuk kali pertama. Dia akan pilih pemimpin yang jujur dan tegas.

Indonesia akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan atau Pemilu baik di tingkat legilslatif maupun eksekutif 17 April. Banyak yang tidak sabar menantikan hari besar tersebut, termasuk pelari dunia Lalu Muhammad Zohri.

Zohri akan melakukan pencoblosan di kawasan Permata Hijau, tempat dimana ia tinggal selama ini bersama atlet PB PASI lainnya.

“Rencananya nyoblos di TPS Permata Hijau. Kemarin dari pengurus sudah minta KTP atlet-atlet semua,” kata Zohri di Stadion Madya, Senayan, Selasa (9/4/2019).

Zohri mengatakan sudah menentukan pilihannya untuk menjadi pemimpin bangsa 2019-2024. Joko Widodo atau Prabowo Subianto? Zohri memilih merahasiakannya.

“Ya tahu lah. Hahahah. Saya lihat juga di media-media siapapun presidennya kalau tak kerja tak makan,” sambungnya.

“Saya sih (ingin yang) jujur lah, tegas, mungkin itu saja sih,” Zohri menyoal sosok pilihannya.

Peraih medali perak nomor estafet putra Asian Games 2018 ini berharap pemimpin yang terpilih nanti lebih memikirkan masa depan atlet.

“Saya harap ke depannya, perhatian kepada atlet lebih lagi. bonus dan jaminan masa depan untuk kami.”

Untuk itu, atlet berusia 18 tahun ini juga mengimbau khususnya generasi muda untuk menggunakan hak pilihnya.

“Saya sebagai penduduk Indonesia, anak muda yang pantas nyoblos, kenapa tak nyoblos? Ayolah anak muda pilihlah pemimpin yang adil, jujur, dan bijakasana. Suaramu dibutuhkan untuk pemimpin,” demikian Zohri.

(mcy/mrp)

Ketua DPR Minta Polri Tegas Menindak Penyebar Hoaks

Liputan6.com, Jakarta – Jelang Pemilu 2019, mulai banyak terjadi berita bohong atau hoaks yang diterima oleh masyarakat. Berita bohong tersebut, dapat memecah belah bangsa bahkan hingga memudarkan rasa nasionalisme masyarakat.

Oleh karena itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua pihak untuk memerangi dan membasmi berita bohong atau hoaks. Karena, jika berita hoaks tak dicegah bisa menjadi sumber keresahan masyarakat.

“Banyak berita tidak benar tapi masyarakat menelannya, ini harus dicegah. Karena kalau tidak ini menjadi sumber keresahan,” kata Bamsoet sapaan akrabnya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Maret 2019.

Bamsoet memberikan contoh salah satu hoaks yaitu adanya kabar yang menyebutkan bahwa akan ada kerusuhan pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Masyarakat yang mendengar kabar hoaks tersebut khawatir dan bersiap pindah sementara atau liburan ke luar negeri.

“Maka saya sampaikan ke Polri dan TNI lebih gencar lagi mensosialisasikan bahwa itu tak benar dan Polri dan TNI siap menjaga keamanan masyarakat. Dan saya minta Polri harus lebih tegas menindak pelaku penyebar hoaks yang memecah belah bangsa,” ungkap Bamsoet.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka

Di Forum PBB, RI Bicara Penegakan Hukum Tegas untuk Kejahatan Narkoba

Wina – Indonesia prihatin atas bertambahnya jumlah negara yang melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan non-medis dan rekreasional karena menganggap sebagai pelanggaran Konvensi Internasional. Indonesia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas bagi kejahatan narkotika.

“Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk kasus-kasus kejahatan narkoba, termasuk Indonesia, berpandangan bahwa meskipun pendekatan HAM dalam mengatasi masalah narkoba merupakan hal penting, namun penerapan hukuman terhadap kejahatan terkait narkoba merupakan kedaulatan masing-masing negara,” ujar Duta Besar RI untuk Austria, Darmansjah Djumala, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/3/2019).

Hal ini disampaikan Djumala dalam pertemuan Sesi ke-62 Komisi Obat-Obatan Narkotika (Commission on Narcotic Drugs/CND) di Markas PBB Wina, Austria (18/3) waktu setempat. Djumala menjelaskan bahwa isu hukuman mati banyak diangkat dalam pembahasan isu narkoba karena hukuman mati oleh sebagian negara dipandang melanggar HAM dan tidak efektif untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba.
“Penghapusan hukuman mati belum menjadi sebuah kesepakatan universal. Hingga saat ini tidak ada hukum internasional yang menghapuskan hukuman mati. Sementara, Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) mengatur bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan atas kejahatan yang sangat serius (most serious crime),” kata Djumala.
“Untuk Indonesia, kejahatan narkoba (dalam hal ini para pengedar) masuk kategori kejahatan yang sangat serius,” imbuh Djumala.

CND merupakan pertemuan tahunan negara-negara pihak dan peninjau serta organisasi internasional terkait guna membahas isu-isu yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama dalam pengawasan peredaran narkoba, serta merupakan ajang bagi negara-negara untuk meningkatkan kerja sama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Sesi Reguler ke-62 CND diselenggarakan pada tanggal 18-22 Maret 2019, dengan terlebih dahulu diawali dengan Pertemuan Tingkat Menteri tanggal 14-15 Maret 2019.

Pertemuan Tingkat Menteri dihadiri oleh Presiden Bolivia dan Perdana Menteri Mauritius, 35 menteri kabinet, 64 pejabat setingkat menteri, serta lebih dari 500 delegasi mewakili negara-negara anggota dan peninjau CND serta organisasi internasional dan NGO. Delegasi RI dipimpin oleh Kepala BNN didampingi oleh Dubes/Watapri Wina selaku wakil ketua delegasi, serta beranggotakan perwakilan dari BNN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Polri, BPOM, dan KBRI/PTRI Wina.
(dkp/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Keputusan Tegas Kemenhub Larang MAX 8 Terbang

Jakarta – Pesawat Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 jatuh di pinggiran Addis Abba, Ethiopia. Imbas kejadian ini Kementerian Perhubungan memutuskan melarang pesawat Boeing 737 MAX 8 terbang untuk sementara waktu.

Kebijakan ini ditetapkan pada Senin (11/3). Kebijakan ini dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara yang disetujui oleh Menteri Perhubungan. Keputusan ini diambil untuk memastikan pesawat yang beroperasi di Indonesia saat ini dalam kondisi laik terbang.

“Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Ditjen Hubud adalah melakukan inspeksi dengan cara larang terbang sementara (temporary grounded), untuk memastikan kondisi pesawat jenis tersebut laik terbang (airworthy) dan langkah tersebut telah disetujui oleh Menteri Perhubungan,” kata Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti dalam keterangan tertulis, Senin (11/3).

Kemenhub juga akan melakukan inspeksi yang dimulai sejak hari ini, Selasa (12/3). Nantinya selama masa inspeksi, pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dimiliki maskapai Indonesia tidak boleh mengudara.

Maskapai yang mengoperasikan pesawat tipe Boeing 737 MAX 8 di Indonesia adalah Garuda Indonesia dan Lion Air. Diketahui Garuda Indonesia mengoprasikan pesawat sebanyak satu unit, sedangkan Lion Air sebanyak 10 unit Boeing 737 MAX 8.

Menanggapi keputusan Kemenhub, Lion Air menyatakan menghentikan sementara penerbangan Boeing 737 MAX 8. Penghentian pengoperasian 10 pesawat ini dilakukan sampai waktu yang belum ditetapkan.

“Sehubungan dengan surat edaran dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tentang penghentian sementara pengoperasian (temporary grounded) pesawat Boeing 737 MAX 8, dengan ini Lion Air menyatakan akan menghentikan sementara pengoperasian (temporary grounded),” ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/3/2019)

“Sepuluh pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dikuasai saat ini sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian,” sambungnya.

Danang mengatakan selain mematuhi keputusan Menhub, penghentian operasi ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan. Dia juga mengatakan pihaknya akan meminimalkan dampak dari pemberhentian ini agar kegiatan operasional penerbangan tidak terganggu.

Sama halnya dengan Lion Air, Garuda Indonesia juga memastikan patuh dengan keputusan yang diberikan. Garuda Indonesia memutuskan mengandangi satu pesawat Boeing 737 MAX 8.
(dwia/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tegas! Buntut Kecelakaan, Ethiopian Airlines Kandangkan Boeing MAX 8

Addis Ababa – Maskapai Ethiopian Airlines langsung mengambil langkah tegas usai pesawat ET-AVJ yang merupakan tipe Boeing 737 MAX 8 jatuh. Pesawat tipe tersebut langsung dikandangkan.

Pernyataan itu disampaikan Ethiopian Airlines lewat Twitter resminya, Senin (11/3/2019). Tipe pesawat itu di-grounded sejak Minggu (10/3) kemarin.

“Meski kami belum tahu penyebab kecelakaan, kami telah memutuskan untuk mengandangkan pesawat tipe ini sebagai tindakan pencegahan keamanan ekstra,” demikian keterangan dari Ethiopian Airlines.

Ethiopian Airlines sudah bekerja sama dengan otoritas setempat untuk melakukan investigasi. Boeing juga dilibatkan untuk mengetahui penyebab kecelakaan.

Ini adalah kecelakaan kedua Boeing 737 MAX 8 dalam beberapa bulan terakhir usai jatuhnya Lion Air PK-LQP pada Oktober 2018. Perintah grounded tipe pesawat ini juga sudah dikeluarkan oleh otoritas China.

Pesawat Ethiopian Airlines ET-AVJ jatuh 6 menit setelah lepas landas dari Addis Ababa menuju Nairobi. Seluruh penumpang tewas, salah satunya berasal dari Indonesia.
(imk/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kemenhub Diminta Tegas Larang Terbang MAX 8 di Indonesia, Setuju Tidak?

Jakarta – Pesawat 737 MAX 8 yang digunakan maskapai Ethiopian Airlines jatuh di Addis Ababa, Ethiopia, beberapa menit sejak lepas landas. Sebanyak 157 orang atau semua orang di dalam pesawat, kehilangan nyawanya.

Sebelumnya, sekitar 5 bulan, 737 MAX 8 yang merupakan besutan perusahaan penerbangan Amerika Serikat, Boeing, jatuh di Laut Jawa, Indonesia. Korban tewas mencapai 189 orang.

Artinya, dalam kurun Oktober 2018-Maret 2019, sebanyak 346 orang kehilangan nyawanya dalam sebuah kecelakaan yang melibatkan pesawat MAX 8 tersebut.


Anggota Ombudsman bidang Transportasi Alvin Lie meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak ragu untuk melarang terbang pesawat serupa yang dimiliki maskapai Indonesia.

“Kemenhub perlu mencermati kecelakaan ini dan tidak ragu larang terbang sementara semua B737 Max 8 di Indonesia, demi mencegah terjadinya kecelakaan lagi,” kata Alvin Lie, Minggu (10/3).

Alvin menyebut kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines itu mirip dengan jatuhnya Lion Air PK-LQP pada Oktober 2018 lalu. Dia mengatakan pesawat itu menukik tajam pada ketinggian 8.000 kaki atau 2.400 meter.

“Pesawat tersebut jatuh atau menukik tajam pada menit ke-6 pada ketinggian 8.000 kaki. Mirip kecelakaan B737 Max 8 Lion Air,” ujarnya.

Boeing kirim tim investigasi

Boeing tak angkat tangan begitu saja, perusahaan yang berpusat di Sheattle itu pun mengirimkan tim ke lokasi jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines ET 302 untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

“Boeing sangat sedih mengetahui kematian penumpang dan awak di Ethiopian Airlines Penerbangan 302, sebuah pesawat 737 MAX 8. Kami menyampaikan simpati tulus kami kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari para penumpang dan awak di atas kapal dan siap untuk mendukung tim Ethiopian Airlines,” tulis Boeing dalam sebuah keterangan tertulis di websitenya maupun melalui Twitternya @BoeingAirplanes, Minggu (10/3).

“Tim teknis Boeing akan melakukan perjalanan ke lokasi kecelakaan untuk memberikan bantuan teknis di bawah arahan Biro Investigasi Kecelakaan Ethiopia dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS,” jelasnya.

Jadi, apakah Anda setuju dengan usulan Alvin Lie tersebut atau tidak?
(rna/tsa)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gaya Tegas Hakim Kasus Habib Bahar bin Smith Bikin Merinding!

Bandung – Habib Bahar bin Smith menjalani sidang perdana pada Kamis (28/2) kemarin. Habib Bahar didakwa kasus penganiayaan terhadap dua remaja.

Sidang itu dipimpin hakim Edison Muhamad. Gayanya dikenal tegas dalam mengatur ritme sidang. Hal itu terlihat saat hendak menutup sidang Habib Bahar Bin Smith. Ia memerintahkan para pengacara untuk memberikan tanggapan sebelum sidang ditutup.

Berdirilah seorang pengacara yang ada di bagian belakang.

“Mohon diberi kesempatan 3 menit. Ada sebuah hukum positif yang harus dilaksanakan untuk mencapai keadilan. Apa itu? KUHAP. Di sini dihubungkan dengan klien kami, adalah..,” kata si pengacara.

Namun belum selesai si pengacara berbicara, Edison langsung memotong dengan nada tegas.

“Cukup, cukup, cukup,” kata Edison mengulangi kata-katanya hingga 3 kali.

“Sebentar Pak,” kata si pengacara mencoba menimpali lagi.

“Cukup! Duduk! Cukup!” kata Edison lagi dengan suara lantang. Mendapati hal itu, si pengacara yang awalnya ingin meneruskan kalimatnya, langsung terdiam.

“Tadi sudah mau eksepsi kan? Masukan semuanya dalam eksepsi. Saya harus tegas karena saya memimpin persidangan ini harus berjalan lancar dan tertib. Yang bertele-tele dan tidak perlu, masukan semuanya ke eksepsi saudara nanti. Nanti akan kita pertimbangkan,” papar Edison.

Mendapati nada tinggi ketua majelis, semua pengunjung sidang terdiam.

“Kami tidak ada debat kusir. Mau KUHAP dan sebaginya, masukan ke sana, setuju? Saudara kupas lengkap di sana. Setuju saudara?” tanya Edison ke penasihat hukum dan jaksa yang langsung diaminkan.

Edison meminta jaksa dan tim pengacara membuat tim koordinator sehingga arah pembicaraan jadi lebih tertib.

“Kalau semua ngomong, debat kusir kita. Bukan di sini tempatnya. Ada ketentunnya,” kata Edison kembali dengan nada tegas.
(asp/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>