Tarif Kargo Udara Naik Beri Peluang bagi Angkutan Logistik Darat

Sebelumnya, biaya logistik yang tinggi membuat produk ekspor Indonesia tidak kompetitif. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar produk nasional lebih berdaya saing.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan,  porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40 persen dari harga produk di Indonesia. Kemudian komponen terbesar dari logistik tersebut yaitu 72 persen merupakan ongkos transportasi.

“Biaya logistik masih tinggi. Tetapi Kadin tentu menyambut baik upaya pemerintah melakukan perbaikan sistem logistik nasional untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik,” ujar dia dalam Seminar Perdagangan Nasional di Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019.

Tingginya biaya logistik di Indonesia juga diakui Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara mengatakan, berdasarkan Logistic Performance Index 2018, Indonesia berada di posisi 46. Indonesia berada di bawah negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Vietnam dan Malaysia

“Indonesia berada pada posisi 46 ‎ di dunia‎. Singapura nomor 7, Jerman nomor 1, kemudian Swedia, Belgia, Austria, Jepang, Belanda, Singapura, Denmark, Inggris, Finlandia. Dibandingkan Thailand, Vietnam dan Malaysia juga kalah‎. Thailand di 32, Vietnam di posisi 39, Malaysia di 41,” kata dia.

Meski demikian, lanjut Ngakan, dengan beragam pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan mampu memperbaiki posisi Indonesia dalam hal logistik ini.‎

“Ranking logistik kita memang up and down. Tapi dengan dibangun infrastruktur seperti tol itu sudah dilihat dampaknya. Ini juga sebagai langkah antisipasi ke depan, sehingga logistik bisa meningkat dari tahun ke tahun,” tandas dia.

Bisa Nggak Tarif Listrik Turun 20%? Ini Hitungan Jonan

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan buka suara menanggapi wacana penurunan tarif listrik 20%. Wacana tersebut dilontarkan salah satu calon presiden, di mana tarif akan diturunkan 100 hari kerja jika terpilih.

Jonan menyampaikan, dalam penurunan tarif listrik ada sejumlah hal yang mesti dipertimbangkan. Pertimbangan yang dimaksud seperti subsidi untuk energi.

Seperti apa hitungan Jonan terkait wacana tersebut? Berikut berita selengkapnya dirangkum detikFinance: (ang/ang)

Cara Prabowo Turunkan Tarif Listrik 20%

Jakarta – Calon presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan menurunkan tarif listrik jika terpilih. Prabowo berjanji akan menurunkan tarif listrik dalam 100 hari kerja.

Janji itu Prabowo sampaikan dalam beberapa kesempatan. Salah satunya, saat kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta akhir pekan lalu.

Prabowo memiliki strategi untuk menurunkan tarif listrik. Cara yang ditempuh di antaranya ialah mengatur harga batu bara untuk pembangkit listrik.

Langkah yang bakal ditempuh Prabowo pun menuai kritik. Sebab, itu bukan perkara mudah. Berikut beritanya dirangkum detikFinance:

(ang/ang)

Prabowo Mau Pangkas Tarif Listrik 20%

Jakarta – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan menurunkan tarif listrik jika terpilih pada 17 April 2019 mendatang. Janji tersebut diungkapkan Prabowo dalam berbagai kesempatan. Salah satunya, saat kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta, akhir pekan lalu (7/4/2019).

Soal penurunan tarif ini, menurut anggota tim penelitian dan pengembangan ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Harryadin Mahardika menjelaskan target awalnya ialah untuk golongan 450 dan 900 VA. Rencananya, tarif listrik golongan tersebut akan dipangkas sampai 20%.

Harryadin mengatakan, cara untuk memangkas tarif ini ialah mengatur biaya baku pembangkit yakni batu bara.


“Intinya target kita menurunkan 20% tarif dasar listrik, 450 dan 900 VA. Itu nanti kita turunkan dengan cara itu tadi. Kita kunci harga batu baranya. Kita atur harga batu baranya,” jelasnya kepada detikFinance, Rabu (10/4/2019).

Dia menerangkan, kunci dari penurunan tarif dasar listrik ini ialah penghematan dan pengaturan komponen bahan bakunya yakni batu bara. Golongan 450 dan 900 VA merupakan target awal yang bakal diturunkan.

Untuk golongan lain, lanjutnya, dirinya akan melihat dulu dampak dari pengaturan harga batu bara itu. Namun, untuk golongan lain minimal tarifnya tidak berubah.

“Fokus pertama itu, inginnya kita begitu. Kita lihat dulu dampaknya dengan stabilisasi harga batu bara apakah signifikan. Kalau memang bisa kita lanjutkan hal lain, selain batu bara kan ada pembangkit BBM misalnya, apakah bisa lakukan skema yang sama dan penghematan-penghematan lain,” jelasnya.

“Tapi keinginannya adalah minimal golongan lain kita stabilkan minimal. Tapi 450-900 VA harus kita turunkan,” tambahnya. (hns/hns)

Daftar Lengkap Tarif Tol Terpanjang RI

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan tarif tol terpanjang di Indonesia, yakni Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 140,94 km. Tol ini menjadi terpanjang karena mengalahkan Cikampek-Palimanan sepanjang 116,75 km.

Tarif ini diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 305/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.

“Kami sudah menetapkan tarif, dari badan usaha sudah mengoperasikan, tapi belum menarifkan kepada masyarakat sebagai bagian sosialisasi kepada pengguna jalan,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit di kantornya, Jumat (5/4/2019).

Meski sudah ditetapkan, namun belum berlaku di masyarakat. Pemerintah menyerahkan penerapan tarif ke badan usaha untuk penerapannya.
Lantaran, wilayah tersebut belum punya pengalaman mengoperasikan jalan tol.

“Pengalaman dari Sumatera Selatan, di mana memang Sumatera belum ada pengalaman mereka memanfaatkan jalan tol sehingga kita meminta badan usaha untuk melakukan sosialisasi lebih lama,” ungkapnya.

Berikut tarif tol dari Bakauheni ke Terbanggi Besar dari ujung ke ujung:

  • Golongan I Rp 112.500
  • Golongan II Rp 168.500
  • Golongan III Rp 168.500
  • Golongan IV Rp 224.500
  • Golongan V Rp 224.500.

Tonton juga video Jokowi Targetkan Tol Manado-Bitung Beroperasi Oktober:

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Benarkah Tarif Tol Jokowi Mahal Gara-gara Biaya Proyek ‘Bengkak’?

Jakarta – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menyebut tidak benar jika investasi pembangunan jalan tol di Indonesia mahal dan berdampak pada penetapan tarif.

Hal itu sekaligus menjawab iklan kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang menyindir tarif mahal jalan tol yang dibangun era Presiden Jokowi dan Wapres JK.

“Tidak benar,” kata Kepala BPJT Danang Parikesit saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Penetapan tarif tol yang benar, kata Danang, adalah berdasarkan tingkat keekonomian. Tingkat keekonomian di Indonesia sendiri sangat bervariasi besarannya.

“Dari yang di bawah Rp 300/km hingga Rp 1.700/km,” jelas dia.

Adapun, lanjut Danang, penetapan investasi suatu pembangunan jalan tol di Indonesia bergantung pada kondisi geografisnya, kondisi geologis tanah dasarnya, serta konsesinnya sendiri.

Jadi pembandingan langsung dengan tarif dan nilai investasi dengan negara lain sepertinya perlu kehati-hatian,” ungkap dia.

Sebelumnya, sebuah iklan kampanye pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, sempat viral lantaran isinya yang menyindir pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi.

Dikutip dari akun Instagram @cuknews, Rabu (3/4/2019). Iklan berdurasi 59 detik ini diunggah sejak enam hari lalu atau tangga 29 Maret 2019.

Iklan diawali oleh pasangan suami istri yang tengah mengendarai mobil di jalan tol. Mereka berdiskusi mengenai biaya pembangunan jalan tol yang besar dan berpendapat menjadi salah satu penyebab mahalnya tarif jalan tol.

Selanjutnya, ada salah satu penduduk yang mengeluhkan harus berjalan lebih jauh karena adanya jalan tol. Lalu, pasangan suami istri itu juga memutuskan untuk keluar jalan tol untuk membeli buah tangan.

Pada saat di kios oleh-oleh, pedagang mengeluhkan kalau dagangannya menjadi sulit usai dibangunnya jalan tol.

“Kasihan, mau membangun tetapi salah tujuan dan salah sasaran. Berarti harus diganti,” ujar salah satu wanita dalam iklan tersebut.

(hek/ang)

Tarif Jual Beli Jabatan di DKI Mengejutkan

Jakarta

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Prof Sofian Effendi mengatakan, PBB memuji proses seleksi penerimaan ASN di Indonesia saat ini sudah transparan dan minim suap. Namun hal itu rupanya baru terjadi di tingkat pusat, sedangkan di level daerah baru sekitar 10 persennya yang bebas dari KKN termasuk di Pemprov DKI.

“Kami tahu, jual beli jabatan di DKI itu marak juga. Tarifnya untuk menjadi kepala-kepala dinas di DKI itu akan membuat saudara terkejut,” kata Sofyan kepada detikcom.

Tapi sejauh ini Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM itu mengaku tak punya bukti otentik, karena pelaporan jual beli jabatan di DKI lebih sepi ketimbang dari provinsi-provinsi lain. Ke depan, ia mengungkapkan perlunya bekerja sama dengan KPK untuk dapat mengungkapkan isu ini dengan gamblang.

Berkaca dari kasus penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini oleh KPK pada akhir 2016, yang bila ditotal nilai jual beli jabatan di sana bisa mencapai ratusan miliar maka secara nasional nilai akumulatifnya sekitar RP 60 triliun. Di level daerah posisi atau jabatan yang biasa dikenakan tarif mulai kepala dinas, camat bahkan hingga lurah dan kepala sekolah. Praktik ini bisa terjadi lantaran ada kepentingan politik, birokrasi, dan juga para pemilik modal.

Tapi Sofian mengakui ada pengecualian untuk daerah-daerah tertentu yang dipimpin oleh figur-figur popular seperti Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi dan Tri Rismaharini (Surabaya), dan Haryadi Suyuti (Yogyakarta).

“Tapi figur-figur kepala daerah yang baik seperti itu itu kan cuma sekitar 10 persen,” ujar Sofian.


Unsur uang dalam pengisian jabatan di banyak daerah juga terjadi karena lazimnya seseorang enggan untuk bertugas di luar Jawa yang jauh dari keluarga. Sofian mencontohkan kasus yang kerap didengarnya adalah dalam penempatan guru atau tenaga kesehatan. Misalnya saja ada seorang dokter yang baru lulus atau baru menyelesaikan program spesialis dengan biaya tidak murah.

“Tentu akan memilih tetap di Jawa yang jumlah penduduknya sangat padat. Ini menyangkut pangsa pasar dan agar biaya kulia yang dikeluarkan bisa cepat kembali,” kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara itu.

Lantas apa saja rekomendasi Komisi ASN agar birokrasi di Indonesia tak direcoki para pemilik modal dan para politikus nakal?

Saksikan Blak blakan Ketua ASN Prof Sofian EFfendi, “Birokrasi, Politik dan Pemilik Modal”, Rabu (3/4/) di sini.


(jat/jat)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tarif LRT Jakarta Ditetapkan Rp 5.000

Liputan6.com, Jakarta – PT LRT Jakarta, anak perusahaan dari PT Jakarta Propertindo (JAKPRO) memutuskan flat tarif (tarif datar) sebesar Rp 5 ribu untuk moda transportasi Lintas Rel Terpadu  Jakarta atau LRT Jakarta.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Selasa (4/3/2019), ketetapan flat tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit.

PT LRT Jakarta juga mengumumkan bahwa LRT Jakarta siap beroperasi karena segala jenis perizinan telah dilalui. Karyawan Operasi dan Perawatan PT LRT Jakarta telah mengantongi Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

Selain itu, Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengoperasian LRT Jakarta telah disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Seluruh rangkaian kereta LRT Jakarta juga telah mendapatkan Sertifikasi Sarana dari Kementerian Perhubungan dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi.

Untuk rekomendasi Teknis Prasarana LRT Jakarta telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan dinyatakan dapat dioperasikan secara fungsional. Sedangkan untuk Rekomendasi Safety Assesment (Penilaian Keselamatan) juga telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

Dalam minggu ini JAKPRO bersama Kontraktor terus melakukan penyempurnaan sistem LRT, dan di minggu yang akan datang, PT LRT Jakarta akan melakukan simulasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana disyaratkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

JAKPRO selaku Badan Usaha Penyelenggara, telah menyampaikan laporan kesiapan operasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kemudian menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan tanggal dimulainya operasi komersial LRT Jakarta.

Aturan Tarif Batas Bawah Gagal Turunkan Harga Tiket Pesawat?

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemehub) telah mengeluarkan aturan baru terkait harga tiket pesawat.

Pemerintah menuangkan aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 20 tahun 2019 dengan turunan Keputusan Menteri Nomor 72 Tahun 2019. Aturan ini menetapkan tata cara penghitungan tarif dan besar batasan tarif ada di Kepmen 72.

Apakah aturan batas bawah tarif tersebut efektif?

Menanggapi hal tersebut peneliti INDEF Nailul Huda menjelaskan tiket pesawat saat ini sudah menjadi konsumsi sekunder masyarakat di Indonesia.

Hal ini tercermin dari data inflasi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut tarif angkutan udara adalah salah satu penyumbang inflasi.

“Nah ini sudah menunjukkan tiket pesawat sudah menjadi konsumsi sekunder bahkan primer masyarakat Indonesia, jadi harga tiket ini menimbulkan masalah untuk orang banyak,” kata Nailul saat dihubungi detikFinance, Selasa (2/4/2019).

Dia menambahkan dengan tarif batas bawah tersebut kemungkinan besar maskapai hanya akan memberikan promosi seperti potongan harga, namun dalam jumlah yang dibatasi dan tidak terlalu banyak karena kuota.

“Tapi harga non promo juga akan tetap tinggi. Jadi (aturan ini) bisa dibilang tidak efektif,” jelas dia.

Dari aturan baru Kementerian Perhubungan, batas bawah harga tiket pesawat ditetapkan sebesar 35% dari tarif batas atas. Misalnya jika tarif batas atasnya Rp 1 juta, maka tarif batas bawahnya di kisaran Rp 350 ribu.

Regulasi ini disebut untuk mempertimbangkan maskapai dalam mengatur harga tiket, yaitu memperhatikan persaingan yang sehat, perlindungan konsumen serta kewajiban publikasi besaran tarif.

(kil/ang)

Tarif MRTJakarta Diskon 50 Persen hingga Akhir April

Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta tidak lagi bisa dinikmati secara gratis mulai 1 April 2019. Ini menyusul selesainya masa uji coba publik transportasi massal tersebut pada 31 Maret 2019.

Lantas apa saja metode pembayaran yang bisa dipakai masyarakat jika ingin menggunakan MRT?

Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta Muhamad Kamaluddin mengatakan, mulai 1 April 2019, masyarakat yang akan menggunakan layanan MRT Jakarta dapat memilih beberapa alternatif metode pembayaran. ‎

Pertama, menggunakan kartu MRT Jakarta Jelajah Single Trip, dapat diperoleh di mesin tiket otomatis (ticket vending ‎machine) atau loket tiket (ticket sales office) yang ada di seluruh Stasiun MRT Jakarta.‎

“Jadi bisa melalui vending machine maupun di loket,” ujar dia di Jakarta, Minggu (31/3/2019).‎‎

Kedua, menggunakan kartu uang elektronik bank seperti JakLingko, E-Money Bank Mandiri, Brizzi Bank BRI, Tap ‎Cash Bank BNI, Flazz Bank BCA, dan JakartaOne Bank DKI yang dapat diperoleh dari‎masing-masing bank dimaksud. ‎

“Kartu [MRT Jakarta ]( 3930298 “”)Jelajah Multi Trip belum diperjualbelikan karena dalam proses perizinan,” kata dia.‎

Kamaluddin menyatakan, pada saat beroperasi secara komersial besok, layanan MRT Jakarta‎ dapat dinikmati masyarakat mulai pukul 05.30 WIB untuk pemberangkatan kereta pertama dari Stasiun Lebak Bulus dan untuk kereta terakhir pemberangkatan Stasiun Bundaran HI menuju Lebak Bulus pukul 22.01WIB.