Jokowi: Ada Daerah yang Elektabilitasnya di Atas Target

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden (capres) Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, soal elektabilitas pasangan capres-cawapres 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, sampai saat ini kondisinya bervasiasi, ada daerah yang sudah di atas target tapi ada juga daerah yang masih di bawah target.

“Ya, saya tahu angka-angka itu. Untuk daerah yang masih di bawah target harus ada perlakukan khusus, yakni dilakukan kampanye door to door lebih intensif, selama 30 hari ke depan. Kalaupun tidak mencapai target, paling tidak selisihnya tipis saja. Kalau pun ada daerah yang kita kalah, tapi kecil saja, jangan gede-gede,” kata Jokowi usai di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu malam (17/3/2019).

Menurut Jokowi, saat memberikan arahan di hadapan peserta Konsolidasi H-30 Pemilu Presiden 2019, dirinya menyampaikan tiga hal, salah satunya adalah soal posisi pasangan capres-cawapres 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, berdasarkan angka-angka statistik hasil survei dari beberapa lembaga survei kredibel.

“Angka-angka hasil survei itu, jangan sampai membuat kita lengah, tapi harus tetap digunakan untuk evaluasi dan koreksi, sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Angka-angka yang saya sampaikan,” kata dia seperti dikutip dari Antara.

Acara Konsolidasi H-30 Pemilu Presiden 2019 dihadiri sekitar 1.300 peserta yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah serta ketua dan wakil ketua DPRD provinsi maupun bupati dan walikota dari seluruh Indonesia. Mereka semua dari partai politik pengusung dan pendukung capres-cawapres Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Hadir juga pada kegiatan tersebut, para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang menjadi pengusung dan pendukung capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, yakni Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, Oesman Sapta, Diaz Hendro Priyono, Harry Tanoesoedibyo.

Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa tidak tampak hadir. Dari PSI tampak hadir adalah Ketua PSI Tsamara Amany serta dari PPP tampak hadir Wakil Sekjen Ade Irfan Pulungan.

Hadir juga Ketua Dewan Pengarah Jusuf Kalla dan anggota Dewan Pengarah Pramono Anung. Kemudian hadir juga para Sekretaris Jenderal partai politik pengusung dan pendukung yakni, Hasto Kristiyanto (PDIP), Lodewijk Paulus (Partai Golkar), Hanif Dhakiri (PKB), Ahmad Rofiq (Perindo), dan Raja Juli Antoni (PSI).

Ini Target Softbol di SEA Games 2019

Jakarta Pengurus Besar Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia (PB Perbasasi) mematok target tinggi di SEA Games 2019. Ketua Umum PB Perbasasi, Andika Monoarfa menginginkan dua medali emas pada ajang yang digelar di Filipina itu.

Andika mengatakan target tersebut ditetapkan dengan mengacu pada peta persaingan di Asian Games 2018. Menurut dia, pesaing terberat Indonesia dalam meraih medali emas adalah tuan rumah Filipina.

“Targetnya softbol di SEA Games itu dua medali emas dari putra dan putri,” kata Andika dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

 “Indonesia terakhir kali meraih medali emas SEA Games pada 1997. Kami cukup percaya diri karena Timnas Filipina sebagai pesaing terberat itu beberapa bulan yang lalu sudah kami kalahkan,” tegas Andika.

Sebelum bertanding di SEA Games 2019, PB Perbasasi akan menurunkan tim softbol putri untuk tampil di Asia Women Championship 2019. Ajang tersebut akan berlangsung di Jakarta pada 30 April – 7 Mei.

“Ini jadi ajang pemanasan menuju SEA Games 2019. Kami targetkan tim putri bisa finis di peringkat lima besar karena lawan-lawannya tak mudah ada juga juara dunia di situ,” ucap Andika.

Softbol terakhir kali dipertandingkan di SEA Games 2015. Ketika itu, Timnas Indonesia meraih medali perak dari nomor putra, sedangkan medali emas diraih Timnas Filipina.

Berita video bahasa melayu yang terdengar lucu di kuping orang Indonesia.

Ambisi Jadi Nomor 1, Mitsubishi Hanya Pasang Target 150 Ribu Unit

Liputan6.com, Jakarta – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) tidak pasang target penjualan tinggi tahun ini. Pasalnya, pabrikan asal Jepang ini melihat kondisi pasar otomotif di tahun babi tanah ini bakal stagnan alias tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dijelaskan Naoya Nakamura, Presiden Direktur PT MMKSI, target penjualan Mitsubishi sebesar 150 ribu unit. Untuk rinciannya sendiri, mobil penumpang sebesar 108 ribu unit dan niaga ringga 42 ribu unit.

“Untuk tahun 2019, tentunya kami tidak pesimistis tapi kami juga tidak terlalu optimistis dan kami merasa bahwa pasar akan tetap stabil.

Dengan kondisi tersebut, maka kami berkomitmen untuk bisa memberikan kualitas terbaik, kendaraan terbaik dan layanan purna jual yang prima,” jelas Nakamura di sela-sela media gathering, di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Lanjut Nakamura, selain terkait penjualan, tahun ini pabrikan berlambang tiga berlian tersebut juga akan terus mempercepat pengiriman atau mempersingkat waktu tunggu alias inden untuk small MPV andalannya, Xpander.

“Pada 2018, kami menerima banyak sekali permintaan konsumen Xpander agar dapat dikirim secepat mungkin karena waktu itu inden sudah lama. Kami sudah memutuskan untuk meningkatkan produksi dari 120 ribu unit per tahun menjadi 160 ribu unit per tahun. Kami sangat yakin bisa mengantarkan Xpander kepada konsumen tepat waktu,” tambah Nakamura.

Bos Bappenas Yakin Target Penciptaan Lapangan Kerja Bisa Terlampaui

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku optimis Indonesia dapat melampaui target penciptaan lapangan kerja dalam RPJMN 2015-2019 yang sebesar 10 juta.

Menurut Mantan Menteri Keuangan ini, hingga tahun 2018, tercatat jumlah lapangan kerja yang berhasil diciptakan yakni sebesar 9,4 juta.

“Logikanya kalau tahun ini bisa tercipta seperti tahun lalu, ada kemungkinan pasti lewat, karena tahun ini tidak ada krisis serius dari sisi ekonomi,” kata dia, di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/3/2019).

“Jadi penciptaan lapangan kerja memang harus menjadi prestasi capaian suatu pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” lanjut dia.

Dia menegaskan, salah satu hal yang penting dalam upaya penciptaan lapangan kerja adalah investasi. Penyerapan tenaga kerja tidak hanya bisa mengandalkan rekrutmen CPNS maupun BUMN semata. Sebab jumlah tenaga kerja yang dapat diserap pun terbatas.

“Jangan sampai penciptaan lapangan kerja hanya dengan mengandalkan rekrutmen PNS atau hanya mengandalkan rekrutmen BUMN, itu juga terbatas,” ujar dia.

Karena itulah, iklim investasi yang baik perlu diciptakan sehingga pelaku usaha menjadi tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Kita justru mendorong rekrutmen tenaga kerja ini datangnya dari private sector yang melakukan investment, baik yang sifatnya baru seperti PMDN maupun mereka yang ekspansi, begitu ekspansi ada penciptaan lapangan kerja,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

Relawan Prabowo-Sandi Target 75% Suara Emak-emak dan Kaum Milenial

Surabaya – Relawan Sahabat Prabowo-Sandi menargetkan 75 persen suara di Jawa Timur untuk pemenangan pasangan capres-cawapres 02. Targetnya adalah perolehan suara emak-emak dan kaum millenial yang ada di Jawa Timur.

“Target perolehan suara Prabowo-Sandi adalah 75 persen dari emak-emak dan pemuda millenial. Saat ini kami terus melakukan road show ke kampung-kampung untuk mensosialisakan progam Prabowo-Sandi,” kata Ketua Sahabat Prabowo Sandi Jawa Timur, Fauzi Mahendra saat acara Tea Time Influencer Prabowo-Sandi yang digelar di Jalan Bali, Sabtu (9/3/2019).

Fauzi menjelaskan saat ini pihaknya sudah melakukan survei internal. Hasilnya pasangan Prabowo-Sandi mengungguli lawan paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf. Namun Fauzi tidak menjelaskan secara detail hasil survei internal.


“Saat ini dari hasil survei internal kami, Prabowo-Sandi unggul sebesar 3 persen. Untuk itu kami tetap menginginkan peran serta partai pendukung, meski saat ini peran partai kurang maksimal,” ujar Fauzi.

Saat menggelar acara Tea Time Influencer Prabowo-Sandi, Fauzi juga mengajak agar para pemuda bisa menularkan pengetahuan mereka akan dunia digital kepada emak-emak. “Kalangan emak-emak secara nasional sebesar 60 persen dan sebagian besar dari mereka tidak tahu dunia digital,” ungkapnya.

Menurut Fauzi, saat ini anak-anak muda harus bisa memberikan masukan dan menjadi inspirasi untuk sharing berita positif di media sosial. “Semangat kita di pemilu adalah akal sehat, biar yang share berita-berita negatif dari kubu sebelah,” terangnya.

Untuk terus mensosialisaikan progam Prabowo Sandi, Fauzi mengaku akan menggelar acara yang sama di setiap daerah di Jawa Timur. Tak hanya itu, pihaknya akan menggelar tabligh akbar di tiga kota.

“Dalam waktu dekat Relawan Sahabat Prabowo Sandi akan menggelar tabligh akbar di Malang, Tulungagung dan Banyuwangi. Tabligh akbar ini akan menjadi rangkaian kampanye akbar yang akan berlangsung tanggal 24 Maret 2019,” tandasnya.
(fat/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pakai Strategi Rel Ganda, AHY Revisi Target Suara Demokrat 

Jakarta

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan dalam sisa waktu tak sampai dua bulan ke depan, pihaknya menjalankan politik rel ganda. Kebijakan ini memungkinkan para kader Demokrat fokus untuk berjuang meraih kursi ke parlemen sekaligus tetap memilih capres sesuai yang diinginkan.

“Kami harus menyadarkan masyarakat bahwa untuk menjadikan Pak Prabowo atau Pak Jokowi sebagai Presiden tak harus hanya memilih Gerindra atau PDIP, tapi juga Demokrat,” kata AHY kepada detikcom.

Kebijakan semacam ini yang disebutnya sebagai politik rel ganda Demokrat, bukan politik dua kaki yang punya konotasi lebih negatif. Kebijakan tersebut secara realistis harus ditempuh mengingat Demokrat tak punya calon presiden atau calon wakil presiden sendiri. Akibatnya, dukungan yang diberikan dalam koalisi merujuk hasil sejumlah survey, Demokrat tak mendapatkan efek turunan dengan optimal dari dukungan yang diberikan.

“Sebetulnya partai-partai lain pun mengalami hal serupa, sebab hanya PDIP dan Gerindra yang mendapatkan coattail effect,” ujar AHY.

Sadar akan hal itu, Demokrat juga harus merevisi target suara di parlemen yang sebelumnya ditetapkan dari 15 menjadi 10 persen seperti hasil pemilu 2014. “Kami semua akan bekerja keras, all-out untuk mewujudkan target tersebut di sisa waktu 40 hari ini,” ujarnya.

Selain bicara soal politik rel ganda, kepada tim Blak-blakan detikcom, AHY juga mengungkapkan soal hubungannya dengan sang adik, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Juga kesiapannya untuk memimpin Partai Demokrat di masa depan.

Selengkapnya, saksikan Blak-blakan AHY Bicara Politik Rel Ganda di detikcom, Jumat (8/3), pukul 14.00. Jangan lewatkan!

[Gambas:Video 20detik]


(jat/jat)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Bulan Laporan SPT, Bisakah Target 85 Persen Wajib Pajak Tercapai?

Liputan6.com, Jakarta – Musim pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) telah dimulai. Dalam aturannya memang untuk SPT PPh Pribadi, batas waktu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk SPT Badan satu bulan tambahan setelah batas waktu pelaporan pribadi.

Artinya, paling lambat wajib pajak pribadi melaporkan SPT tahun pajak 2018 pada 31 Maret 2019. Sedangkan untuk perusahaan melaporkan SPT Badan pada 30 April 2019. Jika terlambat tentu saja ada sanksi denda.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun mulai menyurati para Wajib Pajak (WP) untuk mengingatkan kewajiban pelaporan tersebut. Pada tahun kali ini pemberian surat lebih masif karena target yang ditetapkan juga cukup tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT PPh pada tahun ini 85 persen. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang tercatat 71 persen.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, menjelaskan bahwa telah ada 3,2 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT PPh tahun pajak 2018. Sebagian besar melaporkan melalui sistem elektronik e-Filing.

“Saya sampaikan data sampai dengan hari Sabtu 2 Maret 2019 sudah 3,2 juta SPT yang disampaikan oleh masyarakat. Tumbuh 20,5 persen dari angka yang sama dari tahun lalu,” kata Robert.

Dari jumlah tersebut, 90 persen dilaporkan melalui e-Filing. Sedangkan sisanya 10 persen dilakukan secara langsung melalui kantor wilayah pajak.

Angka yang sudah melapor ini terhitung kecil mengingat jumlah wajib pajak orang pribadi mencapai lebih dari 17 juta Wajib Pajak, di mana sebanyak 12,5 juta wajib pajak melaporkan SPT pada tahun lalu.

Sri Mulyani pun menghimbau masyarakat untuk melaporkan SPT Pajak Tahunan sedini mungkin. Menurut Sri Mulyani, sejak 2012, DJP juga telah memperkenalkan pembayaran pajak melalui online, yaitu melalui e-Filing. Selain itu, pembayaran pajaknya juga tidak harus ke bank, tetapi bisa melalui ATM dengan e-Billing.

Melalui dua layanan ini, lanjut Sri Muyani, diharapkan bisa memudahkan masyarakat. Sebab, dengan tingginya penggunaan smartphone di masyarakat, layanan pembayaran pajak melalui e-billing diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan kewajibannya secara efisien, tepat waktu dan mengurangi beban administrasi maupun emosional pada masyarakat.

“Kami berupaya untuk memperbaiki juga pelayanan meski pun kita tahu nanti akan buka terus sampai jam terakhir. Namun kami menghimbau masyarakat untuk bisa melaksanakannya sedini mungkin. Bahkan mulai Februari lalu sudah bisa,” tandas dia.

Ia menambahkan, dengan peningkatan layanan yang dilakukan oleh DJP melalui layanan e-filing, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT.

Strategi Capai Target

‎Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, ‎pihaknya telah menyiapkan strategi di dua area yaitu pelayanan dan pengawasan.

Dari sisi pelayanan, DJP memperbanyak channel untuk menyampaikan SPT Tahunan. Selain e-filing melalui DJPonline yang bisa diakses langsung wajib pajak tanpa batas waktu dan tempat, DJP juga memperbanyak tempat pelayanan yang bisa didatangi wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunannya secara langsung atau dibantu secara e-Filing.

“Selain KPP atau KP2KP, kami membuka layanan di luar kantor seperti pojok pajak atau mobile tax unit ditempat-tempat tertentu seperti perkantoran, mal atau pusat perbelanjaan, atau kantor kelurahan, sesuai kondisi setempat. Kami mendatangi kantor instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan untuk menyampaikan e-Filing secara bersama bagi karyawannya,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

‎Menurut Hestu, DJP juga bekerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk membantu wajib pajak yang akan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunannya. Kemudian DJP juga akan melibatkan ribuan relawan pajak seperti mahasiswa yang dilatih untuk membantu wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

“Kami juga mengkampanyekan penyampaian SPT Tahunan melalui e-filing dengan tagline lebih awal lebih nyaman, melalui medsos dan kampanye di tempat-tempat tertentu. Tanggal 3 Maret kemarin, secara serentak di seluruh Indonesia kita selenggarakan Spectaxcular untuk mengkampanyekan penyampaian SPT Tahunan,” jelas dia.





2 dari 3 halaman

Sulit Tercapai

Pengamat pajak sekaligus Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, target pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 2018 bisa mencapai 85 persen dari total wajib pajak terlalu muluk.

“Kok kayaknya agak berat ya. Mungkin 80 persen masih realistis. Meski kalau melihat persiapan sih kayaknya lebih well prepared,” ungkap dia kepada Liputan6.com.

Dia menambahkan, kenaikan hingga 85 persen terindikasi masih berat lantaran secara angka melonjak terlampau tinggi dibanding tahun sebelumnya.

“Beberapa tahun terakhir kenaikannya agak lambat. Ini memang soal budaya, selain masalah IT,” jelas dia.

Namun begitu, Prastowo menyatakan, sebagian WP menganggap pelaporan langsung secara manual melalui kantor wilayah pajak masih lebih mudah dibanding menggunakan e-Filing.

“Persepsi WP mungkin masih sama. Lapor melalui e-Filing kadang tak lebih mudah. Masalahnya UU masih membolehkan lapor manual. Boleh juga kalau pemanfaatan data jadi andalan supaya WP lebih patuh,” imbuh dia.

Oleh karenanya, ia beranggapan, pemberian sanksi kepada WP tak patuh selama ini terbilang kurang konsisten diterapkan.

“Perlu sosialisasi bahwa tidak lapor atau tidak patuh itu menjadikannya high risk, dan mereka (Wajib Pajak) akan berpotensi diperiksa,” ujar dia.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Hubungan Internasional dan Globalisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan.

Menurutnya, selama ini, ada berbagai macam alasan tingkat kepatuhan pelaporan SPT belum mencapai 100 persen. Pertama, lantaran wajib pajak tidak tahu cara melapor dan mengisi SPT.

‎”Banyak faktor, ada orang yang ingin patuh tapi tidak tahu caranya bagaimana mengisi SPT, mungkin belum paham, atau enggan untuk bertanya padahal kantor pajak sudah sediakan help desk. Jadi ada orang yang ingin patuh tetapi sulit merealisasikan kepatuhannya karena ketidaktahuan,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Kedua, ada juga wajib pajak yang memang tidak patuh, baik dalam melaporkan SPT maupun memenuhi kewajiban ‎pajaknya. Selain itu, ada juga wajib pajak yang sebelumnya memiliki penghasilan, namun sudah berhenti bekerja dan tidak lagi memiliki penghasilan.

“Tapi ada juga yang memang tidak patuh, patuhnya nanti pada saat dilakukan pemeriksaan. Jadi kesadaran untuk membayar pajak itu belum sesuai seperti yang kita harapkan. Ada orang yang harus dipaksa-paksa dulu, supaya dia mau isi SPT. Jadi faktor-faktor itu banyak juga di kita. Ada juga yang sebelumnya dia punya penghasilan, menjadi tidak punya penghasilan, sehingga tadinya aktif menjadi tidak aktif,” jelas dia.

Lanjut Ruston, agar target 85 persen ini bisa tercapai, DJP harus menggencarkan sosialiasi kepada masyarakat terkait pelaporan SPT ini. DJP harus bekerja keras supaya target ini bisa tercapai.

“Ini bisa tercapai apabila sosialisasi bisa mencapai seluruh kawasan di mana wajib pajak berdomisili. DJP harus bekerja keras untuk mengingatkan bahwa SPT harus masuk paling lambat pada 31 Maret,” tandas dia.

3 dari 3 halaman

Cara Lapor SPT Pajak Lewat e-Filing

Dikutip dari situs Pajak.go.id, e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada laman DJP Online (https://djponline.pajak.go.id) atau laman penyedia layanan SPT elektronik.

Dengan e-Filing, kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak online yang siap memandu para pengguna layanan.

Selain itu, layanan pajak online dapat diakses kapan pun dan dimana pun, sehingga penyampaian SPT melalui e-Filing dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam. Dan tentunya, dalam e-Filing tidak diperlukan lagi dokumen fisik berupa kertas-kertas karena semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik.

Bagaimana cara lapor SPT Pajak lewat e-Filing?

Bagi pembayar pajak yang baru pertama kali menggunakan e-Filing, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

EFIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP.

Untuk pembayar pajak orang pribadi, permohonan aktivasi EFIN harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain.

Untuk pembayar pajak badan, permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Setelah memperoleh EFIN, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri dengan membuat akun pada layanan pajak online, yakni di laman DJP Online atau laman penyedia layanan SPT elektronik.

Siapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, yaitu NPWP dan EFIN. Masukkan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan kemudian klik “verifikasi”.

Selanjutnya, sistem secara otomatis akan mengirimkan identitas pengguna (NPWP), password, dan link aktivasi melalui email yang Anda daftarkan. Klik link aktivasi tersebut. Setelah akun diaktifkan, silakan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah diberikan.

Langkah terakhir adalah mengisi dan mengirim SPT tahunan. Pastikan Anda masuk ke layanan e-Filing pada laman layanan pajak online. Selanjutnya pilih “buat SPT”. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada.

Apabila SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email Anda. Masukkan kode verifikasi dan setelah itu klik “kirim SPT”. Selesai.

Target Raih 2 Digit Suara Pileg, PKS Bicara Kebangkitan Politik Umat

Jakarta – PKS menargetkan dua digit suara di pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Menurut PKS, momentum kebangkitan politik umat bisa membantu raihan suara mereka.

“Selama 3 Pemilu PKS dapat berkisar 7 persen. Insyaallah 2019 ini naik 2 digit. Momentum kebangkitan politik umat memberi harapan tambahan minimal 3 persen untuk jadi 2 digit,” kata Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf kepada detikcom, Minggu (3/3/2019).

Caleg DPR dari Dapil Lampung Tengah I ini menyatakan PKS bekerja dengan tiga sayap. Menurutnya, para caleg, struktur partai, dan kader bakal bahu membahu untuk meraih suara maupun mengumpulkan dana demi pemenangan PKS dalam Pileg.

Target Raih 2 Digit Suara Pileg, PKS Bicara Kebangkitan Politik UmatFoto: Al Muzzammil Yusuf. (Tsarina Maharani/detikcom).

“PKS bekerja dengan 3 sayap. Caleg, struktur, dan kader. Alhamdulillah bergerak di seluruh Indonesia. Sore hari ini barusan apel siaga semua caleg, struktur dan kader se-Provinsi Lampung. Dana dari kantong masing-masing, yaitu caleg, struktur dan kader. Alhamdulillah kompak saling bahu membahu,” ucap anggota Komisi III DPR ini.

Selain untuk Pileg, Al Muzzammil juga menyatakan PKS konsern terhadap pemenangan capres yang mereka usung, yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dia menyatakan PKS punya slogan sendiri, yakni PRO PKS.

“Selain pemenangn Pileg kami juga konsern dengan pemenang capres 02. Jadi slogan kami PRO PKS. Menang Prabowo-Sandi Uno dan Menang PKS,” pungkasnya.

(haf/haf)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Target Posisi 3 Besar di Pemilu, Perindo Kibarkan Sejuta Bendera

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menargetkan partainya mampu merebut tiga besar perolehan suara nasional di Pemilu April 2019 mendatang. Sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan langkah itu, pihaknya mengibarkan 1 juta bendera di seluruh wilayah Indonesia pada Jumat, 1 Maret 2019. 

“1 Maret 2019, secara serentak di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi, kami mengibarkan 1 juta bendera Perindo,” kata Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Jumat (1/3/2019).

Hary Tanoe mengatakan pengibaran bendara Partai Perindo di seluruh wilayah Indonesia tersebut merupakan tekad untuk memenangi Pemilu 2019

“Jadi, ini gerakan yang masif, mendeklarasikan tekad kami untuk Pemilu nanti pada 17 April,” kata Hary yang terjun langsung memberikan Pembekalan Caleg pada seluruh Dapil di Indonesia.

Dia menegaskan Partai Perindo akan bekerja maksimal agar dapat merebut tiga besar nasional pada Pemilu 2019 dan meminta seluruh kader, pengurus, dan para caleg untuk serius meraih kemenangan.

“Kita siap terjun, siap memaksimalkan perolehan suara dan target tiga besar harus tercapai. Ini kebulatan tekad. Jadi, ini keyakinan para caleg, para pengurus semua, kita betul-betul serius meraih tiga besar,” ujar Pemilik MNC Group Itu.

 

 

2 dari 2 halaman

Bantu Tekan Golput

Di sisi lain, Hary Tanoe meminta kepada sayap organisasi Partai Perindo untuk merangkul kalangan muda agar tidak menjadi golongan putih (golput) dan mendorong kaum milenial memilih Partai Perindo pada Pemilu nanti.

“Banyak yang golput, anak muda jadi undecided voters. Jadi, kita minta sayap-sayap Perindo, yaitu Pemuda Perindo, Komando, supaya bisa meyakinkan pemuda untuk memilih Partai Perindo, karena Partai Perindo ini inklusif,” tutur Hary Tanoe.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Massa FUI Persoalkan Hotel Tempat Tabulasi Suara, Ini Jawaban KPU

Jakarta – Sejumlah hal disoroti massa Forum Umat Islam (FUI) saat audiensi dengan KPU, termasuk soal tabulasi suara di salah satu hotel. KPU kemudian menjelaskan alasannya.

Pertanyaan itu diajukan oleh Sekretaris PA 212, Bernard Abdul Jabbar. Dia menyebut selama bertahun-tahun, KPU selalu melakukan tabulasi suara di suatu hotel di Jakarta Pusat.

“Tentang masalah tabulasi KPU. Kenapa selama ini, selama bertahun-tahun, tabulasi KPU itu kok selalu di Hotel Borobudur. Ada apa ini di Hotel Borobudur. Karena sepengetahuan informasi saya, ada sesuatu yang disembunyikan di Hotel Borobudur. Masalah tabulasi suara dan punya siapa itu hotelnya. Lah ini perlu kami tanyakan ke KPU,” kata Bernard di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

“Kami juga dapat informasi dari pegawai hotel yang bekerja di sana bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan di Borobudur itu. Kenapa nggak cari tempat lainnya?” sambungnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang hadir di audiensi itu lalu memberi penjelasan. Dia mengatakan tidak ada preferensi khusus dari KPU untuk memilih hotel saat tabulasi suara. Pada tahun 2014 lalu, Wahyu menyebut tabulasi suara berlangsung di Kantor KPU.

“Terkait tabulasi, ini ada Pak Sekjen, memang kita perlu ganti suasana, Pak, jangan Hotel Borobudur terus. 2014 tabulasi di kantor KPU. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti juga mudah, Pak, untuk dipindah dari Hotel Borobudur,” jawab Wahyu.

“Wong kita bayar, Pak, bisa di manapun sepanjang memang kualifikasinya memenuhi syarat,” sambungnya.

Wahyu menegaskan bahwa hasil akhir Pemilu bukan ditentukan perhitungan IT melainkan kertas. Hasil penghitungan suara dari TPS hingga tingkat nasional dilakukan di kertas.

“Tabulasi itu bukan hasil resmi KPU, hasil resminya ya melalui rapat pleno,” kata Wahyu.

(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>