Baru Bebas, Adik Abu Bakar Ba’asyir Meninggal Dunia

Jakarta – Adik terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir, Noeim Ba’asyir, yang baru saja bebas dari penjara, meninggal dunia. Diduga Noeim meninggal karena mengalami sakit jantung.

“Saya telah mengecek ke Polres Surakarta, menginfokan bahwa Noeim Ba’asyir benar, baru saja meninggal dunia,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (23/2/2019).

Noeim Ba’asyir dikabarkan mengalami sakit jantung dan sempat diberi pertolongan pertama ke RS Kustati, Solo. Saat ini jenazahnya dikabarkan masih berada di rumah sakit.

“Kabarnya (meninggal) barusan,” imbuh Agus.

Noeim baru saja menghirup udara bebas setelah menjalani proses pemidanaan selama 6 tahun. Dia bebas murni pada 19 Februari kemarin.

Dua tahun terakhir masa penahanannya, dia menghuni Lapas Tulungagung. Noeim kerap berpindah lapas selama menjalani masa tahanan.

Pada 19 Februari 2019 lalu, Noeim baru saja bebas dari LP Tulungagung. Selama hampir 2 tahun terakhir Noeim menjalani pemidanaan di Lapas Klas IIB Tulungagung.
(aud/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Demi Redam Agresivitas di Penjara, Narapidana di Australia Diberikan Omega-3

Liputan6.com, South Nowra – Peneliti dari Universitas Wollongong Australia akan mengujicobakan pemberian asupan Omega-3 untuk melihat dampaknya pada perilaku agresif serta kesehatan mental para narapidana.

Dikutip dari ABC News Indonesia, Sabtu (23/2/2019), para napi di penjara Kota Nowra akan diminta ambil bagian dalam penelitian yang dilakukan Professor Barbara Meyers dan Professor Mitchell Byrne ini.

Narapidana akan dipilih berdasarkan kecenderungan perilaku agresif, impulsif, dan tingkat Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) yang terkait dengan hiperaktif dan kurangnya konsentrasi.

Menurut Profesor Meyers dari Australia, studi percontohan sebelumnya menunjukkan hasil positif namun sampelnya tak cukup besar untuk menetapkan dampaknya pada perilaku agresif.

“Salah seorang tahanan mengaku memiliki rentang perhatian yang lebih besar ketika ikut penelitin ini. Dia jadi lebih tertarik belajar daripada hanya memandangi jendela,” ujarnya.

Sementara Prof Byrne akan menilai dampak asam lemak dalam tubuh terhadap perilaku para tahanan.

“Sudah lama ada bukti bahwa Omega-3 memiliki manfaat kardiovaskular dan kesehatan fisik secara umum,” katanya.

“Namun sekitar sepuluh tahun terakhir muncul penelitian yang menunjukkan peran penting Omega-dalam fungsi dan kesehatan kognitif, termasuk kesehatan mental dan cara kita memproses informasi,” papar Prof Byrne.

Omega-3 terlibat dalam struktur seluler seluruh sel serta membentuk membran sel. Selain itu juga mendukung komunikasi antarseluler dengan menghasilkan proses berpikir yang lebih cepat.

Manfaat lain Omega-3 yaitu mendorong produksi bahan kimia neuro seperti serotonin dan dopamin.

“Jadi, tanpa Omega-3 yang cukup, kita tidak dapat berfungsi pada kapasitas optimal,” jelas Prof. Byrne.

Kecukupan Omega-3 dalam makanan dan dalam sel-sel, katanya, mendorong berfungsinya otak dengan lebih baik.

“Karenanya seluruh kondisi yang melibatkan kognisi atau fungsi manusia yang lebih baik memerlukan dukungan Omega-3,” jelasnya.


Saksikan video pilihan terkait Australia di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Uji Coba di South Coast Correctional Center

Uji coba akan dilakukan pada narapidana di South Coast Correctional Center Kota Nowra untuk membuktikan hal ini lebih lanjut.

Dia menjelaskan bahwa dari studi percontohan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi adanya kaitan antara jumlah Omega-3 dalam darah seseorang dengan gejala-gejala agresif dan ADHD.

Tes ini juga akan dikembangkan ke penjara lainnya di berbagai kota di Australia hingga tahun depan.

Prof. Meyer menjelaskan sekitar 600 napi yang akan ambil bagian dalam penelitian.

Dalam prosesnya, para sampel akan diberikan asupan Omega-3 a atau plasebo secara acak dan dipantau selama 16 minggu.

“Kami juga mengukur kekuatan otot, karena Omega-3 sebenarnya meningkatkan kekuatan otot,” jelas Prof. Meyer.

Dia menambahkan, kandungan Omega-3 dalam darah para napi akan diukur juga karena jika kadarnya sudah tinggi, mereka tak akan mendapatkan manfaat dari uji coba ini.

Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Berkas Belum Rampung, Polisi Tambah Masa Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Surabaya – Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengajukan permohonan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan untuk tersangka kasus dugaan pornografi prostitusi online, artis VA.

VA sebelumnya sudah menjalani masa penambahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Jawa Timur. Perpanjangan masa penahanan ini dikarenakan penyidik belum merampungkan berkas perkara VA.

“Pengajuan permohonan perpanjangan penahanan itu untuk mempersiapkan kelengkapan berkas perkara VA baik kekurangan secara formil ataupun secara materiil sesuai petunjuk Jaksa,” tutur Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim Jumat (22/2/2019). 

“Dan semoga Minggu depan diharapkan sudah mendapat petunjuk dari jaksa kekurangan berkas dimaksud dan diharapkan segera bisa dilengkapi,” sambung dia.

Mengenai penangguhan penahanan terhadap VA yang telah disampaikan oleh penasihat hukumnya kepada penyidik, Barung mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mengkajinya.

“Masih dikaji dan belum dikabulkan, terbukti VA hingga saat ini masih berada dalam Rutan Polda Jatim,” ucap Barung.

2 dari 2 halaman

Artis VA Tersangka

Sebelumnya, Polda Jatim resmi menahan artis Film Televisi (FTV) berinisial VA terkait kasus dugaan prostitusi online di Surabaya yang sempat menghebohkan beberapa hari yang lalu.

“Oleh karena itu terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019, VA resmi dijadikan tersangka dan ditahan di Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, Rabu 30 Januari 2019 lalu. 

Barung menegaskan bahwa sesuai surat perintah penahanan yang disampaikan Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan beberapa waktu yang lalu, penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES.

“VA terancam hukuman diatas lima tahun penjara,” ujar Barung.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Sidang Perdana Ratna Sarumpaet Kamis 28 Februari

Jakarta – Sidang perdana kasus hoax Ratna Sarumpaet akan digelar pada Kamis (28/2) pekan depan. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Sidang ditetapkan Kamis 28 Februari,” kata Humas PN Jaksel, Achmad Guntur, saat dihubungi, Jumat (22/2/2019).

Persidangan diagendakan pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan dakwaan. Adapun tim JPU di antaranya Kasipidum Kejari Jaksel Arya Wicaksana, Sarwoto, Donny M Sany, Las Maria Siregar.
Diketahui sidang kasus hoax Ratna Sarumpaet akan dipimpin Ketua PN Jaksel Joni. Anggota majelis lainnya yaitu Krisnugroho dan Mery Taat Anggarasih.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan berkas dakwaan hoax Ratna Sarumpaet ke PN Jakarta Selatan pada Kamis (13/1). Dengan dilimpahkannya berkas dakwaan, status tahanan Sarumpaet juga berpindah kewenangan ke PN Jaksel.

Ratna Sarumpaet ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong alias hoax untuk membuat keonaran. Ratna dijerat dengan UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE.
(yld/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sakit-sakitan dan Tak Punya Uang, WN Belgia Dideportasi

Liputan6.com, Mataram – Petugas kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram, NTB mendeportasi seorang warga negara Belgia karena tak memiliki keluarga dan biaya hidup serta tinggal melebihi batas waktu atau overstay.

WN Belgia yang diketahui bernama Alexandre E.F. Delvaux yang berusia 67 tahun tersebut telah tinggal di Lombok sejak tahun 2012 menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) Pensiun.

Ia dideportasi atau dipulangkan ke negaranya karena alasan kemanusiaan. Sebab, selama di Lombok, Alexandre selain mengidap penyakit, hidup sebatang kara, juga tidak memiliki biaya hidup.

“Yang bersangkutan (Alexandre) diindikasikan sakit struk, gangguan ingatan, dan stres. Ia juga tidak memiliki biaya. Maka dari itu, Imigrasi Mataram bekerja sama dengan Kedubes Belgia di Jakarta untuk memfasilitasi keperluan pendeportasian yaitu Emergency Passport dan tiket ke Belgia,” kata Yusriansyah Fazrin, Kasi Inteldakim Imigrasi Mataram, Kamis, 21 Februari 2019.

Yusriansyah mengatakan, sebelumnya pihak Imigrasi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang asing yang sakit-sakitan.

Setelah dilakukan pengecekan di sebuah indekos, petugas menemukan Alexandre dalam kondisi lemas tengkurap di lantai.

Petugas dibantu masyarakat dan beberapa anggota kepolisian mengevakuasi WN Belgia tersebut ke RS Bhayangkara Mataram untuk dirawat.

Setelah kondisi membaik, Alexandre kumudian ditempatkan di ruang detensi Imigrasi sambil menunggu proses pemeriksaan dokumen. Petugas Imigrasi menemukan dokumen bule tersebut telah melampau izin tinggal sejak tahun 2017.

Paspor yang bersangkutan berlaku sejak sampai 27 Desember 2017 atau telah habis masa berlaku.

“Begitu juga dengan Kitas Pensiun yang dimilikinya, masa berlaku 05-08-2016 sampai dengan 15-06-2017 juga telah habis,” tandas Yusriansyah.

Pendeportasian WN Belgia itu dilaksanakan via Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, tujuan Dubai-Brussels, menggunakan pesawat Emirates Airlines EK359, Etd pukul 00.10 WIB.


Simak video pilihan berikut ini:

Di Malam Munajat 212, Habib Rizieq Bicara Penegakan Hukum Suka-suka

JakartaHabib Rizieq Syihab mengajak peserta bermunajat bersama dalam malam Munajat 212 yang digelar di Monas. Habib Rizieq, dalam doanya, berbicara mengenai kondisi bangsa dan penegakan hukum suka-suka.

“Banyak santri sekedar mengirim pesan mengkritik penguasa. Seorang perwira di depan media menghardik, santri diadili dan dipenjara tak ada belas kasih dari pemerintah. Sedangkan seorang anak cukong naga mengancam membunuh kepala negara, tapi dengan gagah perwira berkata ‘itu hanya lucu-lucuan saja’. Inikah penegakan hukum suka-suka? Nastaghfirullah,” ujar Habib Rizieq melalui audio yang diputar di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019). Habib Rizieq membacakan doa dari kediamannya di Mekkah, Arab Saudi.

Habib Rizieq berujar, para koruptor bisa bebas dari penjara dengan pemotongan masa hukuman. Sedangkan seorang ulama yang direkayasa kasusnya tidak dibebaskan.
“Koruptor, cukong, pembuat rakyat menderita dan sengsara bebas dengan potongan tahanan luar biasa. Sedang seorang ustaz tua korban rekayasa tak dilepas dari penjara. Inikah penegakan hukum suka-suka? Nastaghfirullah,” katanya.
Sikap politik para kepala daerah dalam Pilpres 2019 pun disinggung. Ia melihat ada perbedaan perlakuan yang diberikan penegak hukum.

“Duhai Allah, saat sekarang gubernur mengacung jari dua ikut sanubari mendukung pemimpin hasil ijtimak ulama langsung dipanggil, disidang, namun puluhan gubernur, wali kota acungkan dukung penguasa, mereka semua bungkam, kezaliman sangat kasat mata. Inikah penegakan hukum suka-suka? Nastaghfirullah,” ujarnya.

Habib Rizieq bersama massa mengatakan, siap melawan kezaliman yang ada. Ia bersama massa siap menenggelamkan rezim penista agama.

“Kami bertekad melawan kezaliman, menegakkan keadilan dengan jiwa raga kami siap tenggelamkan rezim durhaka, rezim pendukung penista agama. Namun tanpa izin-Mu kami tak bisa,” kata Habib Rizieq.

Acara yang diselenggarakan di Monas ini diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, MUI DKI menyatakan acara dengan tajuk ‘senandung selawat dan zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ lantaran untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara. MUI DKI juga menyatakan acara ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.
(dkp/tor)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tuntutan Belum Siap, Sidang Narkoba Fariz RM Ditunda

Jakarta Fariz RM harus sedikit menahan sabar. Pasalnya, sidang kasus narkoba yang sedianya digelar, Kamis (21/2/2019) ini terpaksa ditunda.

Menurut keterangan salah satu petugas dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara yang mendampingi tahanan, sidang ditunda karena rencana tuntutan (rentut) terhadap Fariz RM belum siap.

“Hari ini ditunda, rentutnya belum siap,” ujar Indra, petugas dari Kejari Jakarta Utara, Kamis (21/2).

Sayangnya, belum diketahui kepastian kapan akhirnya sidang tuntutan terhadap Fariz RM digelar. Sebab, masih menunggu rentut selesai dibuat.

“Belum tahu (ditunda) sampai kapan,” ujar Indra.

2 dari 3 halaman

Ditangkap

Diketahui, Fariz RM ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Aren, Tangerang oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara pada 24 Agustus 2018. Fariz RM ditangkap dari hasil pengembangan lanjutan dari penyidik, yang sebelumnya mengamankan tersangka DN dan AH di kawasan Koja, Jakarta Utara.

3 dari 3 halaman

Mengamankan

Dari hasil penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan dua paket narkotika jenis sabu dari kantong celana musisi gaek ini. Atas perbuatannya, Fariz RM dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan ancaman lima tahun penjara.

Sumber: Jawapos.com

KPU Akui Kesulitan Data Narapidana dan Tahanan untuk Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mengusahakan hak memilih bagi setiap warga negara Indonesia, tak terkecuali narapidana atau napi. Data sementara, pemilih di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, banyak yang belum masuk sebagai daftar pemilih karena belum melakukan perekaman e-KTP.

“Kami mendapatkan informasi dari 510 lapas dan rutan yang ada, perekaman KTP elektronik mayoritas dilakukan (baru) untuk napi lokal. Padahal, sebagian besar penghuninya itu bukan hanya warga setempat (lokal),” kata Komisioner KPU Viryan Aziz di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).

Viryan menerangkan, dari dari 510 lapas dan rutan, baru 93 orang napi yang telah melakukan perekaman e-KTP. Artinya, sebagian besar napi yang bukan berasal dari daerah mereka mendekam, belum memiliki dokumen kependudukan guna syarat memilih.

“Ini membuat kami kesulitan untuk melakukan pendataan. KPU mendata pemilih kan harus dengan dasar dokumen kependudukan,” terang Viryan.

2 dari 3 halaman

Koordinasi dengan Dukcapil

Karenanya, KPU terus mencari solusi dengan koordinasi bersama pihak terkait. Hal ini menyusul opsi, napi mendekam di luar wilayah domisili memilih bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilh tambahan dengan syarat data masuk sebulan sebelum hari pemungutan suara.

“Jadi kami akan berkoordinasi dukcapil dengan pemerintah dengan Bawaslu mencari jalan keluar,” Viryan menandaskan.


3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hap! Jaksa Tangkap Koruptor Marzuki Saat Sedang Beli Makanan

Lampung – Tim gabungan intelejen Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menangkap Ahmad Marzuki pada Rabu pagi di Tuban, Jawa Timur. Terpidana korupsi itu ditangkap saat sedang membeli makanan.

Ahmad Marzuki masuk dalam DPO sudah berjalan empat tahun lalu atau sejak tahun 2014. Dirinya dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi (TPK) atas penjualan produk Uniliver di PT PPI cabang Bandarlampung yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Marzuki merupakan tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung. Ia dijatuhi selama enam tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

Terdakwa yang saat menjabat sebagai direktur telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 986 juta. Atas perbuatannya, pengadilan memutus agar terpidana membayar denda sesuai dengan kerugian negara sudsider tiga tahun kurungan penjara.
Dalam putusan pengadilan, terpidana dijatuhi dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor. Namun saat akan dieksekusi, ia kabur sejak 2014. Jaksa terus melacak keberdaannya dan menangkap di Tuban.

“Terpidana menjual rumah di Jalan Pulau Singkep Karang Sari, Kelurahan Sukarame, Bandarlampung. Dia menjual rumah itu untuk modal kabur,” kata Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Ari Wibowo, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (21/2/2019).

Ari menjelaskan, Marzuki menjadi buron sejak tahun 2014 dan kemudian bersembunyi di Tuban, Jawa Timur. Uang hasil penjualan rumah tersebut digunakannya untuk modal usaha di sana.

“Dengan modal itu, terpidana membuka usaha menjual mainan anak,” kata dia.
(asp/rvk)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>