11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI

11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI Munarman (Foto: dok. detikcom)

Jakarta – Sebelas anggota Front Pembela Islam (FPI) ditetapkan sebagai tersangka terkait kerusuhan saat tablig akbar dan peringatan Harlah NU ke-93 di Tebing Tinggi, Sumatera Utara (Sumut). Kuasa hukum FPI, Munarman, mengatakan ada beberapa hal yang memicu kerusuhan tersebut.

“Berdasarkan informasi dari lapangan, peristiwa tersebut bermula dari, satu, ada kegiatan kampanye terselubung dengan pembagian sembako dan pesan mengajak memilih pasangan tertentu,” kata Munarman lewat keterangannya, Kamis (28/2/2019).

“Dua, isi ceramah dari salah satu penceramah yang mengkampanyekan paslon petahana memfitnah kelompok lain sebagai radikal intoleran dan berbahaya, meng-ghibah orang, mendukung pembakaran bendera tauhid, berselawat dengan nada dangdut, dan lain sebagainya,” sambungnya.


Munarman mengatakan hal itu membuat masyarakat gerah atas kegiatan kampanye terselubung yang disampaikan salah satu penceramah. Hingga akhirnya datang sejumlah orang ke acara NU tersebut.

Kerusuhan pun pecah dan polisi mengamankan beberapa orang dari lokasi. Munarman menganggap lucu saat orang yang ditangkap langsung dikaitkan dengan FPI.

“Kegerahan dan protes dari masyarakat justru direspons oleh aparat keamanan dengan melakukan tindakan penangkapan. Yang paling lucu, penangkapan tersebut langsung dikaitkan dengan FPI dan dipropagandakan serta di-labeling ke organisasi FPI. Padahal kehadiran mereka yang ditangkap tersebut adalah murni sebagai masyarakat dan umat Islam. Bukan kegiatan organisasi,” ujar dia.

Munarman mengatakan tim advokasi FPI Sumut sedang menginvestigasi lebih lengkap peristiwa tersebut. Munarman meminta FPI tak dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Dia berharap hukum dijalankan secara berkeadilan.

“Kami ingatkan kepada seluruh pihak, agar jangan terus-terusan melakukan labeling dan framing terhadap FPI. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bersifat individual, bukan perbuatan organize crime. Dan kami serukan agar aparat hukum bersikap profesional dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Bukan sekadar law enforcement but without justice and without equity,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, tablig akbar, doa bersama, dan peringatan Harlah NU ke-93 digelar di Lapangan Sri Mersing, Tebing Tinggi, pada Rabu (27/2) pukul 09.00 WIB. Sekitar pukul 11.44 WIB, sejumlah orang masuk ke dalam lokasi dan meminta acara dibubarkan karena dianggap sesat.

Massa FPI datang mengenakan baju bertuliskan tagar 2019 ganti presiden. Mereka juga meneriakkan ‘2019 ganti presiden’. Aparat yang bertugas di lokasi sempat mengingatkan bahwa acara itu merupakan tablig akbar dan HUT NU. Massa juga diminta tidak membuat gaduh dan keributan.

Polisi awalnya menangkap delapan orang yang diduga terlibat dalam keributan. Kasus ini dikembangkan dan tiga orang lain ditangkap.

“Jadi seluruhnya 11 orang, dari hasil gelar perkara terpenuhi unsur pidananya, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Hari ini dikeluarkan sprin (surat perintah) penahanan,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat dihubungi detikcom, Kamis (28/2).
(jbr/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ribut Saat Ulang Tahun NU di Tebing Tinggi, 11 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka

Liputan6.com, Medan – Keributan terjadi saat berlangsungnya Tablig Akbar dalam rangka Ulang Tahun ke-93 Nahdatul Ulama (NU) di Lapangan Sri Mersing, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu, 27 Februari 2019. Terkait keributan ini, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengamankan 11 orang.

Informasi diperoleh Liputan6.com, keributan tersebut belakangan diketahui dilakukan oleh salah satu organisasi masyarakat (ormas). Acara tersebut dihadiri oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto, Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, tokoh masyarakat, serta pemuka agama.

“Sebanyak 11 orang yang diamankan berinisial MHB, S alias G, FS, AS, AR, SS, OQ, MA, AD, E alias I, dan RP. Saat ini mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Kamis (28/2/2019).

Tatan menjelaskan, saat keributan itu terjadi, di Lapangan Sri Mersing sedang berlangsung‎ Tablig Akbar dan Tausiah Kebangsaan serta Pelantikan IPNU dan IPPNU Kota Tebing Tinggi dalam rangka hari lahir ke-93 Nahdlatul Ulama. Keributan terjadi saat acara akan berakhir.

“Jadi, Ustaz Guz Muwafiq sudah mengucapkan terima kasih. Lalu masuk mereka, berteriak-teriak untuk membubarkan acara. Petugas menghalau mereka, namun mereka tetap memaksa dan semakin berteriak-teriak. Bahkan mereka mengajak ibu-ibu yang sedang mengikuti pengajian untuk unjuk rasa,” jelas Tatan.

Petugas yang melihat aksi mereka semakin tidak kondusif, dengan sigap menghalau. Sempat terjadi kegaduhan dan aksi dorong-dorongan, sehingga petugas melakukan tindakan untuk mengamankan anggota ormas yang membuat keributan tersebut di acara Nahdlatul Ulama itu.

Terkait tindakan yang dilakukan para anggota ormas itu, mereka akan dijerat dengan Pasal 160 Subsider Pasal 175 jo Pasal 55,56 KUHP. Pasal mengenai penghasutan dan atau melakukan perbuatan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan. “Kasus ini juga ditangani Polres Tebing Tinggi. Sedangkan Polda Sumut Hanya mem-back up,” ujarnya.


Simak video pilihan berikut ini:

Kasus Pelanggaran Pemilu Ketum PA 212 Ditutup, TKN: Wewenang Gakkumdu

JakartaPolres Surakarta menghentikan penyidikan dugaan pelanggaran pemilu yang menjerat Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyatakan hal tersebut memang kewenangan Sentra Gakkumdu, yang di dalamnya terdiri dari unsur polisi, kejaksaan dan Bawaslu.

“Itu kewenangan dari Sentra Gakkumdu yang menangani tindak pidana pelanggaran kampanye. Kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu tahu betul apakah dugaan Slamet Ma’arif tersebut terdapat bukti yang kuat atau tidak,” kata Wakil Direktur Kampanye TKN Jokowi-Ma’ruf, Daniel Johan, kepada detikcom, Selasa (26/2/2019).

Untuk diketahui, Slamet Ma’arif sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo, 13 Januari 2019.
Daniel menuturkan pihaknya menghormati hasil rapat Sentra Gakkumdu yang menyatakan kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan ke kejaksaan. Dia menyerahkan sepenuhnya persoalan penegakan hukum pada Sentra Gakkumdu.
“Kami serahkan sepenuhnya dengan pihak berwajib, yang menentukan lanjut atau tidaknya perkara karena kuat atau tidaknya bukti yang bersangkutan,” tutur Daniel.

Daniel kemudian berpesan kepada semua pihak agar melakukan kampanye dengan cara yang tidak melanggar aturan, tidak berbau SARA dan saling menghargai.

“Demi apa? Demi Indonesia maju untuk seluruh rakyat,” tutur Daniel.

Diketahui, Polda Jawa Tengah mengumumkan bahwa Polres Surakarta telah menghentikan penyidikan kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal Slamet Ma’arif . Ada tiga alasan yang menjadi dasar kasus ini disetop.

Alasan pertama, adanya perbedaan antara ahli pidana pemilu dan KPUD Surakarta dalam menafsirkan makna kampanye. Kedua, unsur mens rea (niat) pelaku belum bisa dibuktikan karena Slamet belum sempat pernah datang saat diperiksa selama kurun waktu 14 hari. Sehingga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak dapat lagi memproses karena batas waktu penyelidikan pelanggaran pemilu selama 14 hari itu sudah habis. Alasan ketiga, hal ini telah disepakati oleh unsur-unsur Sentra Gakkumdu Surakarta dalam rapat.

(aud/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fakta-fakta Dihentikannya Kasus Pemilu Slamet Ma’arif

Jakarta – Kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menjerat Ketum PA 212 Slamet Ma’arif di Polres Surakarta ditutup. Salah satu alasannya, polisi belum berhasil membuktikan niat atau mens rea dari Slamet.

Pada kasus ini, Slamet dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo pada 13 Januari 2019.

Polisi menjelaskan ada tiga alasan yang menjadi dasar dihentikannya penyidikan kasus pemilu Slamet Ma’arif. Berikut fakta-faktanya:

– Beda Penafsiran Makna Kampanye

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan, kasus pemilu Slamet Ma’arif disetop lantaran adanya perbedaan antara ahli pidana pemilu dan KPUD Surakarta dalam menafsirkan makna kampanye. Dihentikannya kasus ini berdasarkan keputusan antara Sentra Gakkumdu dengan para ahli.

“Hasil pembahasan terhadap hal tersebut dengan melibatkan Sentra Gakkumdu, para ahli dengan koordinasi, diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma’arif pada saat itu belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti ditutup (kasusnya),” ujar Agus kepada detikcom ketika dihubungi, Senin (25/2/2019).

– Unsur Mens Rea

Penjelasan polisi selanjutnya atas dihentikannya kasus pemilu Slamet Ma’arif ini yakni karena unsur mens rea atau niat pelaku belum bisa dibuktikan. Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan dari pihaknya telah menyikapi kasus tersebut dengan netral, objektif, dan profesional. Penyidik, tambah Agus, menghormati pendapat dari semua unsur di Sentra Gakkumdu Surakarta.

“Kedua, unsur mens rea atau niat pelaku belum bisa dibuktikan,” ujar Agus.

Unsur mens rea belum terbukti karena Slamet belum sempat hadir dalam agenda pemeriksaan sebagai tersangka. Sementara polisi, berdasarkan undang-undang pemilu, hanya memiliki batas waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan.

– Dihentikan karena Keputusan Rapat Sentra Gakumdu Solo

Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan unsur terakhir yang menyebabkan kasus pemilu Slamet Ma’arif dihentikan yakni berdasarkan keputusan rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Solo. Penyidik, tambah Agus, menghormati pendapat dari semua unsur di Sentra Gakkumdu Surakarta.

“Unsur ketiga, keputusan rapat Sentra Gakkumdu Solo,” ucap Agus.

Dihentikannya kasus pemilu ini juga menyatakan status tersangka Slamet Ma’arif gugur. Ketum PA 212 itu bersyukur karena kasus tersebut dihentikan. Dia mengapresiasi sikap Polri dan berharap hal tersebut terus dijaga selama gelaran Pemilu 2019.

“Alhamdulillah, semoga Polri tetap profesional dalam mengawal pilpres dan pileg,” kata Slamet saat dihubungi terpisah.
(idn/aud)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Pidana Pemilu Slamet Ma’arif Dihentikan, Ini Kata Pengacara

Jakarta – Polres Surakarta menghentikan penyidikan kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu dengan tersangka Slamet Ma’arif. Tim pengacara Slamet Ma’arif mengaku belum menerima pemberitahuan soal penghentian kasus tersebut.

“Kami penasihat hukum belum mendapatkan informasi tentang penghentian penyidikan secara resmi kepada penasihat hukum dan klien kami,” ujar pengacara Slamet Ma’arif, Achmad Michdan, saat dimintai konfirmasi, Senin (25/2/2019).

Namun, tim pengacara sambung Michdan sudah menduga dari awal kasus tidak dapat dilanjutkan. “Karena ini sumir,” sebut dia.

Alasannya, posisi Slamet Ma’arif sebagai subyek hukum dalam dugaan kasus Pemilu belum jelas. Hal ini menurut Michdan terkait dengan posisi Slamet Ma’arif yang disebut terkait dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Kita bersikukuh Pak Slamet Ma’arif belum bisa disebut sebagai subyek hukum tindak pidana pemilu karena belum menerima surat keputusan (sebagai) tim pemenangan, belum ada konfirmasi, jadi beliau menyangkal (terkait tim pemenangan). Artinya Pasal 280 UU Pemilu posisinya harus sebagai subyek berkepentingan pada Pemilu,” papar Michdan.

Alasan kedua, Michdan menyebut belum ada aturan jelas mengenai jadwal rapat umum.

“Tata cara lokasi kampanye seperti apa, batasan, larangan belum ada aturannya. Ini yang menurut kami harus diperiksa ahli ini pidana pemilu atau bukan,” sambung Michdan.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja menyatakan kasus dugaan pidana Pemilu dengan tersangka Slamet Ma’arif ditutup. Salah satu alasannya karena niat atau mens rea Slamet Ma’arif belum ditemukan.

“Hasil pembahasan terhadap hal tersebut dengan melibatkan Sentra Gakkumdu, para ahli dengan koordinasi, diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma’arif pada saat itu belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti ditutup (kasusnya),” kata Agus.

Samet Ma’arif sebelumnya dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye.

Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo pada 13 Januari 2019.
(fdn/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

MUI DKI Jelaskan Soal Acara di Monas Nanti Malam: Tak Terkait 212

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta menegaskan kegiatan doa bersama di Monas, Jakarta Pusat tidak terkait dengan kelompok atau gerakan 212. Kegiatan tersebut bertajuk ‘Senandung Selawat dan Zikir Nasional serta Doa untuk Keselamatan Bangsa’ dan bukan bernama Munajat 212.

“Tidak ada (kaitan dengan 212), penyelenggara MUI DKI,” kata Sekretaris Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Nanda Khairiyah, saat dihubungi, Kamis (21/2/2019).

Nanda menjelaskan kegiatan tersebut akan diisi dengan tahlil dan zikir. Dia berharap zikir bersama itu dapat menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia.

“Namanya itu senandung selawat dan zikir, nanti malam nuansanya akan nuansa tahlil, zikir dan banyak nanti akan diberikan tausiah-tausiah, ada Kiai Kamal dan ketum kami juga kemudian pada dasarnya ini adalah momen muhasabah dan tujuannya nanti adalah untuk menyatukan, menyejukkan suasana, menyatukan umat,” papar dia.

Dia juga menerangkan mengenai pemilihan tanggal kegiatan yakni 21 Februari 2019. Menurut Nanda, angka 212 sudah melekat dalam ingatan masyarakat. MUI ingin menyelenggarakan kegiatan di tanggal itu agar tak ada kelompok masyarakat yang memanfaatkan momentum.

“Jadi kenapa kalau 212? 21 Februari karena angka ini sudah terlanjur melekat di masyarakat kita, nah MUI ini melihat sebagai organisasi yang netral melihat khawatir akan adanya yang memanfaatkan momentum dan lain-lain. Jadi dari pada yang lain-lain yang membuat acara itu, lebih baik MUI yang membuat, yang putih bersih, netral dan menyejukkan dan menyatukan,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Umum DKI Jakarta Munahar Muchtar mengatakan kegiatan tersebut mengambil tema ‘Meningkatkan Peran Ulama untuk Memperkuat Ukhuwah Umat dalam Bingkai NKRI’. Kegiatan akan dihadiri oleh puluhan ribu ulama, umaro dan jemaah umat Islam di DKI Jakarta.

Munahar menjelaskan senandung selawat dan zikir merupakan sarana yang baik untuk membebaskan manusia dari keakuannya. Menurut Munahar, esensi zikir adalah menjadikan manusia sadar akan hakikat kemanusiaan.

“Di kegiatan ini akan timbul satu pengalaman rohani yang menyadarkan umat untuk menghargai pentingnya rasa persatuan dan kesatuan,” kata Munahar dalam pernyataan pers-nya.

Munahar juga bicara soal pentingnya pendidikan pesantren dalam melahirkan kesadaran nasionalisme setiap anak bangsa. Sikap nasionalisme, menurut dia, tidak terbentuk oleh suri teladan saja tetapi lingkungan pendidikan di pesantren.

“Bukan saja ketika saat berhadapan dengan penjajah tapi sikap itu juga tertuang dalam pendeklarasian pentingnya menjaga NKRI sebagai sebuah sunnatullah yang harus dibela keberadaannya dari segala bentuk tindakan distruktif yang mengancam terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” paparnya.

Berikut rangkaian kegiatan di Monas nanti malam:

– 16.00 : Jemaah mendatangi Monumen Nasional
– 18.00-18.30 : Salat Magrib Berjamaah
– 18.30-19.30 : Senandung Zikir
– 19.30-20.00 : Salat Isya’ Berjemaah
– 20.00-20.30 : Senandung Selawat Nabi
– 20.30-20.40 : Sambutan Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta
– 20.40-21.00 : Sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
– 20.00-22.00 : Ceramah Agama Tablig Akbar

Sebelumnya, kegiatan Munajat 212 ini pertama kali disampaikan oleh Habib Rizieq Syihab dalam seruannya kepada umat Islam untuk meramaikan Monas. Rizieq menyampaikan hal itu lewat video yang diunggah di YouTube kanal FRONT TV.

Rizieq mengatakan acara ini digelar Lembaga Dakwah FPI yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI dan majelis-majelis taklim se-Jabodetabek. Rizieq mengatakan acara Malam Munajat 212 digelar untuk meminta berkah kepada Allah SWT.

“Di kota suci Mekah Almukaromah, kita bersama-sama menyerukan kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh muslimin-muslimah, kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersama-sama untuk mensukseskan acara Malam Munajat 212 yang insyaallah akan digelar pada hari Kamis, malam Jumat, yaitu pada tanggal 21 Februari 2019,” kata Rizieq dalam video seperti dilihat, Sabtu (16/2/2019).

(knv/fjp)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PAN Beri Bantuan Hukum ke Ketum PA 212 Tersangka Pidana Pemilu

JakartaKetum PA 212 menyampaikan terima kasih ke DPP PAN yang telah memberi bantuan hukum kepadanya. Menurutnya, selama ini PAN telah membantunya dalam menangani proses hukum di Polda Jateng.

“Alhamdulillah hari ini DPP PAN berikan support ke saya untuk hadapi kasus pelanggaran pemilu yang saat ini saya sebagai tersangka,” ujar Slamet di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

“Dan terima kasih, DPP PAN akan kirimkan bantuan hukum, memberikan pengacara-pengacaranya untuk membela saya,” imbuh Slamet yang juga Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga ini.


Diberitakan sebelumnya, Slamet diduga melakukan kampanye saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Slamet diduga melanggar Pasal 280 huruf a sampai j dan Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Slamet seharusnya menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Tengah oleh penyidik Polres Surakarta pada Rabu (15/2). Namun berhalangan hadir sehingga dijadwalkan ulang hari ini.

Slamet batal hadir juga di pemeriksaan pada Senin (18/2). Kuasa hukum menyebutkan Slamet sedang flu berat serta tekanan darah tinggi.

“Kita datang sesuai pemanggilan, kita sampaikan bahwa sebenarnya Ustaz Ma’arif sudah di sini (Semarang) sejak kemarin tapi karena sakit tidak bisa hadir,” kata kuasa hukum Slamet, Ahmad di Mapolda Jateng (18/2).
(zap/tor)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polisi akan Jemput Paksa Ketum PA 212 Jika 3 Kali Tak Penuhi Panggilan

Jakarta – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma’arif, kembali tidak memenuhi panggilan Polda Jateng sebagai tersangka kasus pidana pemilu. Polisi menegaskan akan menjemput paksa Slamet jika tiga kali tak hadir.

“Kalau tiga kali tidak hadir, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penjemputan kepada tersangka untuk dimintai keterangan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019).

Dedi berharap Slamet dapat menjalani proses hukum dengan kooperatif. Terkait lokasi pemeriksaan, Dedi menuturkan tetap di Polda Jawa Tengah (Jateng), seperti yang sudah direncanakan sebelumnya.
“Ya kita harapkan yang bersangkutan kooperatif memenuhi panggilan penyidik Polresta Surakarta. Untuk penempatan pemeriksaan tetap di Polda Jateng,” ujar Dedi.

Untuk diketahui, Slamet Ma’arif seharusnya menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Tengah oleh penyidik Polres Surakarta pada Rabu (15/2). Namun berhalangan hadir sehingga dijadwalkan ulang hari ini.

Slamet Ma’arif batal hadir hari ini. Kuasa hukum menyebutkan Slamet Ma’arif flu berat serta tekanan darah tinggi.

“Kita datang sesuai pemanggilan, kita sampaikan bahwa sebenarnya Ustaz Ma’arif sudah di sini (Semarang) sejak kemarin tapi karena sakit tidak bisa hadir,” kata Ahmad di Mapolda Jateng, pagi tadi.

Ahmad juga meminta untuk penjadwalan ulang, selain itu tim kuasa hukum meminta agar dijadwalkan pemeriksaan ahli. Ada empat orang ahli yang diusulkan oleh kuasa hukum.

Slamet Ma’arif dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo, 13 Januari 2019 lalu dan kini ia sudah berstatus tersangka.
(aud/idh)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

4 Jaksa Diutus Ikuti Perkembangan Kasus Slamet Ma’arif

Jakarta – Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menjerat Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif sudah diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta. Empat orang jaksa pun ditunjuk mengikuti perkembangan perkara itu.

“Bahwa dengan diterimanya SPDP tersebut, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang beranggotakan 4 orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan perkara dimaksud,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri dalam keterangannya, Jumat (15/1/2019).

Mukri menyebut SPDP itu bernomor SPDP/24/II/RES.1.24/2019/Reskrim tertanggal 4 Februari 2019. Slamet Ma’arif dikenakan Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j atau Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“SPDP dalam perkara dugaan tindak pidana Pemilu berupa tindakan yang dilakukan oleh setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye Pemilu yang diduga dilakukan oleh atas nama terlapor inisial SM (Slamet Ma’arif),” kata Mukri.

Sebelumnya, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dengan orasi Slamet dalam acara Tablig Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di perempatan Gladak, Jl Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/1). Slamet pun menilai penetapannya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia. Ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet.
(yld/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

3 Hal Soal Penetapan Tersangka Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran kampanye.

Oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, penetapan tersebut dinilai ada kejanggalan. Namun, Sohibul mengaku tetap menghormati proses hukum.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut bahwa penetapan tersangka pada Ketua Alumni 212 Slamet Maarif telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Berikut ini sejumlah fakta penetapan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dihimpun dari Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Jadi Tersangka Sejak 9 Februari

Surat panggilan bernomor S.Pgl/48/II/2019/Reskrim Resor Surakarta menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Slamet Ma’arif. Surat tersebut dikeluarkan pada Sabtu, 9 Februari 2019 kemarin dan ditandatangani Kompol Fadli selaku penyidik.

Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo pun membenarkannya saat dikonfirmasi.

“Betul kami panggil sebagai tersangka,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu, 10 Februari 2019.

Dalam surat itu, Slamet disangka melakukan tindak pidana pemilu karena berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

Kampanye berlangsung ketika dia menyampaikan ceramah pada kegiatan Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya di Gladak, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Minggu, 13 Januari 2019.

3 dari 5 halaman

2. Jadi Tersangka Setelah Diperiksa sebagai Saksi

Sebelumnya slamet Maarif telah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta selama lebih kurang 6,5 jam, Kamis, 7 Februari 2019.

“Alhamdulillah tadi sudah diperiksa, dan ada 57 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya jawab satu persatu,” ungkapnya waktu itu.

Namun, Slamet tetap meyakini dirinya tak melanggar aturan kampanye seperti yang telah dituduhkan.

4 dari 5 halaman

3. Status Tersangka Sesuai Prosedur Hukum

Penetapan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini diungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin kemarin.

Maarif terbukti melakukan pelanggaran karena berkampanye di luar jadwa yang telah ditentukan. 

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta.

Dia mengaku, Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus tyang melibatkan wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu. Pihaknya juga bekerja sama dengan Bawaslu. 

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: