4 Jaksa Diutus Ikuti Perkembangan Kasus Slamet Ma’arif

Jakarta – Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menjerat Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif sudah diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta. Empat orang jaksa pun ditunjuk mengikuti perkembangan perkara itu.

“Bahwa dengan diterimanya SPDP tersebut, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang beranggotakan 4 orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan perkara dimaksud,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri dalam keterangannya, Jumat (15/1/2019).

Mukri menyebut SPDP itu bernomor SPDP/24/II/RES.1.24/2019/Reskrim tertanggal 4 Februari 2019. Slamet Ma’arif dikenakan Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j atau Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“SPDP dalam perkara dugaan tindak pidana Pemilu berupa tindakan yang dilakukan oleh setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye Pemilu yang diduga dilakukan oleh atas nama terlapor inisial SM (Slamet Ma’arif),” kata Mukri.

Sebelumnya, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dengan orasi Slamet dalam acara Tablig Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di perempatan Gladak, Jl Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/1). Slamet pun menilai penetapannya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia. Ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet.
(yld/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

3 Hal Soal Penetapan Tersangka Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran kampanye.

Oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, penetapan tersebut dinilai ada kejanggalan. Namun, Sohibul mengaku tetap menghormati proses hukum.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut bahwa penetapan tersangka pada Ketua Alumni 212 Slamet Maarif telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Berikut ini sejumlah fakta penetapan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dihimpun dari Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Jadi Tersangka Sejak 9 Februari

Surat panggilan bernomor S.Pgl/48/II/2019/Reskrim Resor Surakarta menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Slamet Ma’arif. Surat tersebut dikeluarkan pada Sabtu, 9 Februari 2019 kemarin dan ditandatangani Kompol Fadli selaku penyidik.

Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo pun membenarkannya saat dikonfirmasi.

“Betul kami panggil sebagai tersangka,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu, 10 Februari 2019.

Dalam surat itu, Slamet disangka melakukan tindak pidana pemilu karena berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

Kampanye berlangsung ketika dia menyampaikan ceramah pada kegiatan Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya di Gladak, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Minggu, 13 Januari 2019.

3 dari 5 halaman

2. Jadi Tersangka Setelah Diperiksa sebagai Saksi

Sebelumnya slamet Maarif telah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta selama lebih kurang 6,5 jam, Kamis, 7 Februari 2019.

“Alhamdulillah tadi sudah diperiksa, dan ada 57 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya jawab satu persatu,” ungkapnya waktu itu.

Namun, Slamet tetap meyakini dirinya tak melanggar aturan kampanye seperti yang telah dituduhkan.

4 dari 5 halaman

3. Status Tersangka Sesuai Prosedur Hukum

Penetapan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini diungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin kemarin.

Maarif terbukti melakukan pelanggaran karena berkampanye di luar jadwa yang telah ditentukan. 

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta.

Dia mengaku, Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus tyang melibatkan wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu. Pihaknya juga bekerja sama dengan Bawaslu. 

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jadi Tersangka, Pemeriksaan Ketua PA 212 Dipindah ke Polda Jateng

Liputan6.com, Solo – Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 , Slamet Ma’arif sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pelanggaran kampanye. Selanjutnya Wakil Ketua Badan Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandi itu akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Rabu, 13 Februari 2019. Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan di Polresta Surakarta, tetapi dipindah ke Polda Jawa Tengah.

Wakil Kapolresta Surakarta, AKBP Andy Rifai mengatakan polisi telah mengirimkan surat panggilan kepada Ketua PA 212 untuk pemeriksaan sebagai tersangka pada Rabu mendatang. Tempat pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Tengah, tidak di Solo seperti saat pemeriksaan sebagai saksi pada pekan lalu.

“Tempatnya saja yang dialihkan ke Polda Jawa Tengah dan sudah ada sejak pemberitahuan itu,” kata dia ketika ditemui wartawan di  Polresta Surakarta, Senin 11 Februari 2019.

Menurut dia pemindahan lokasi pemeriksaan kepada Ketua PA 212 berdasarkan pertimbangan aspek keamanan. Dalam pemeriksaan nanti pihak penyidik yang memeriksa tetap berasal dari Polresta Surakarta.

“Kalau untuk penyidik tetap dari sini (polresta), Cuma nanti untuk tempat pemeriksaannya di Polda,” tuturnya.

2 dari 2 halaman

Status Tersangka

Andy mengungkapkan perubahan status tersangka itu dilakukan setelah dilakukan gelar perkara pada Jumat lalu. Dalam gelar perkara itu penyidik telah mempelajari keterangan dari para saksi, alat bukti hingga hasil pemeriksan kepada Slamet Ma’arif di Polresta Surakarta ketika statusnya masih menjadi saksi.

“Berdasarkan hail gelar perkara, penyidik menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” sebutnya.

Dalam surat panggilan sebaga tersangka itu, Slamet disangka melakukan tindak pidana pemilu karena melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetpakan KPU Provinsi dan kabupaten /kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

Kasus dugaan pelanggaran kampanye itu berlangsung ketika Slamet menyampaikan ceramah pada kegiatan Tablig Akbar PA 212 Solo Raya di kawasan Gladak, Solo pada tanggal 13 Januari 2019. Acara tablig tersebut dihadiri ribuan orang dari berbagai elemen Islam Solo dan sekitarnya.

Simak video pilihan berikut:

TKN soal Slamet Ma’arif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar

TKN soal Slamet Maarif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan tersangkanya dalam kasus pidana pemilu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Slamet dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Karding menegaskan, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditagani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).


“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” kata Karding.

Menurutnya, Gakkumdu pun tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Sebab hal tersebut bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun menyebut tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandiaga selalu menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” sebut Karding.

Politikus PKB ini mengimbau Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Bila tidak ingin terkena kasus, kata Karding, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga membela Slamet habis-habisan.

Slamet Ma’aruf sendiri menyatakan tidak adil terhadap penetapan status tersangkanya. Polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah punya bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ketum PA 212 Sebut Kasusnya Tak Adil, Polri: Semua Sama di Mata Hukum

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif menyebut kasus hukum dugaan pidana Pemilu yang menjeratnya sebagai gambaran ketidakadilan penegak hukum. Polri menepis penilaian Slamet, dengan menegaskan semua warga negara sama di mata hukum.

“Kami menjunjung persamaan, sama di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga negara berhak menyampaikan keberatan-keberatannya. Silakan saja (keberatan), asal tetap pada koridor hukum,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, kepada detikcom, Senin (11/2/2019).

Dedi menjelaskan penetapan tersangka terhadap Slamet Ma’arif juga didasarkan kajian Sentra Gakkumdu. “Iya dari gakkumdu,” sambung Dedi.

Proses penyidikan kasus tindak pidana pemilu Slamet Ma’arif baru sampai pada tahap pemanggilan tersangka. Dalam menangani kasus ini, penyidik Polres Surakarta terus berkoodinasi dengan Bawaslu.

“Baru tahap pemanggilan dan meminta klarifikasi peristiwa tersebut. Tentunya Polri tidak bekerja sendiri tapi terus berkoordinasi dengan Bawaslu karena di situ ada Gakkumdu, ada Polri, Kejaksaan dan Bawaslu,” terang dia.

Sebelumnya Slamet Ma’arif, ditetapkan tersangka oleh Polres Surakarta, Jawa Tengah. Penetapan tersangka itu terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019.

Slamet Ma’arif akan dipanggil kembali untuk mengikuti pemeriksaan pada Rabu (13/2). Kapolresta Surakarta, Kombes Ribut Hari Wibowo, mengatakan telah mengirimkan surat panggilan kepada Slamet Ma’arif.

“Hari Rabu nanti (pemeriksaan). Panggilan sudah kita kirimkan kepada Ustaz Slamet Ma’arif untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Ribut kepada wartawan di Mapolresta Surakarta.
(aud/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jadi Tersangka, Ketum PA 212: Memilukan dan Memalukan Hukum

Jakarta – Polres Surakarta menetapkan Ketua Umum PA Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu terkait tablig akbar PA 212 di Solo. Slamet menyebut hukum di Indonesia saat ini memilukan.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Slamet menyebut dirinya kini khawatir rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Dirinya mengaku akan segera berkoordinasi dengan tim pengacara.
“Saya khawatir kepercayaan rakyat kepada penegak hukum dan penyelenggara pemilu akan hilang. Langkah berikut saya akan komunikasi dengan pengacara,” tutur Slamet.
Dalam surat panggilan yang beredar di media sosial, Slamet Ma’arif akan dipanggil ke Polres Surakarta pada Rabu (13/2). Di surat itu, Slamet juga sudah menyandang status tersangka.

“Betul kami panggil sebagai tersangka,” kata Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (10/2).
(gbr/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ketum PA 212 Slamet Ma’arif Jadi Tersangka

JakartaKetua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif, ditetapkan tersangka oleh Polres Surakarta, Jawa Tengah. Penetapan tersangka itu terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019 lalu.

“Betul kami panggil sebagai tersangka,” kata Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (10/2/2019).

Dalam surat panggilan yang beredar di media sosia, Slamet Ma’arif akan dipanggil ke Polres Surakarta pada Rabu (13/2) besok. Di surat itu, Slamet juga sudah menyandang status tersangka.

Pada 1 Februari lalu, Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Surakarta, Poppy Kusuma, mendatangi Polresta Surakarta membawa bukti-bukti dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo.

Adapun poin-poin yang ia laporkan ialah berdasarkan hasil klarifikasi pelapor, yakni Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf Surakarta, Her Suprabu dan terlapor, yakni Slamet Ma’arif. Selain itu terdapat saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi ahli.

“Bawaslu sebagai pelapor meneruskan hasil kajian. Kita ada bukti-bukti. Yang dilaporkan ada 13 poin,” kata Poppy di Mapolresta Surakarta, Jumat (1/2/2019).

(rvk/fdu)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ayo Ikut Pesta Lumer Cokelat 3,5 Meter di Garut

Liputan6.com, Garut – Gelaran pesta cokelat terbesar di Indonesia, akan kembali digelar kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (10/2/2019). Ribuan penggemar cokelat akan dimanjakan kuliner berbahan dasar cokelat seharian sepuasnya, dalam pesta kuliner ‘Garut Choconation 2019, Lumerrrr, ‘.

Juru bicara PT Tama Cokelat Indonesia Yutomoka Kurniawan selaku penyelenggara kegiatan mengatakan, gelaran pesta icip-icip cokelat yang digelar tahun ini, terbilang istimewa berbarengan perayaan satu dekade perusahaan. “Tagline kita magical years, ” ujar dia, dalam konferensi pers dengan media, Jumat (8/2/2019).

Dalam pelaksanaannya, ada dua kegiatan yang akan mengisi festival choconation tahun ini. Diawali tablig akbar pukul 07.00 pagi hari bersama ustaz Maulana, dan pembawa acara Fadli dari tim Islam Itu Indah. “Acara ini akan disaksikan pula Bupati Garut, Kapolres, Dandim dan unsur pimpinan daerah lainnya, ” ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan kegiatan festival pesta lumeran coklat dan makan cokelat sepuasnya bagi seluruh pengunjung yang datang. “Tema kita lengket, leleh dan lumerrr,” kata dia.

Selain menyantap hidangan cokelat, anda pun diwajibkan blepotan menikmati sajian cokelat di area festival.

“Minimal seluruh pengunjuk mencolek, dicolek, atau lumeran cokelat lainnya, asal jangan ke area mata dan telinga sebab berbahaya, pasti seru, ” ujar dia bangga.

Ada tiga harga tiket yang bisa didapatkan pengunjung dalam gemerlap festival cokekat itu yakni, Pertama, tiket murah meriah seharga Rp 65 ribu. “Pengunjung hanya akan mendapatkan baju dan snack, ” ujar dia.

Kemudian, tiket seharga Rp 75 ribu, pengunjung akan mendapatkan baju, dooprize, snack, termasuk makanan cokelat sepuasnya. “Doorprizenya nanti jalan bareng OKI KDI ke Malang selama tiga hari dua malam, ” ujarnya.

Ketiga, tiket seharga Rp 100 ribu. Khusus untuk harga tiket yang terakhir ini, pengunjung akan mendapatkan seluruh fasilitas mulai baju, doorprize, snack, makan cokelat sepuasnya. “Plus makan siang gratis di Goah Gumelar seharga Rp 20 ribu,” kata dia.

Tidak seperti dua gelaran sebelumnya yang digelar di lapangan terbuka, mulai tahun ini gelaran festival akan menggunakan tenda besar untuk memayungi pengunjung. “Biar mereka terkonsentrasi dan bisa lebih lama menikmati kegiatan,” ujarnya.

Di dalam tenda itu, pengunjung akan menikmati fountain cokelat setinggi 3,5 meter, makan cokelat sepuasnya, chocodot dance, olahraga dan tari zumba serta line dance bersama. “Acara nanti akan ditutup dengan chocodot K-Pop dance cover, ” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Bertekad Jadi Agend Wisata Nasional

Melihat kesuksesan dan tingginya animo pengunjung yang datang tahun lalu, Yuto menargetkan kegiatan ini bakal menjadi agenda nasional mulai tahun depan. “Jadi kalau Jember punya Jember fashion carnival, nah Garut punya Choconation,” ujarnya.

Rencananya, selain pemprov Jabar, Kementerian Pariwisata pun, bakal mensupport festival cokelat terbesar di tanah air ini, sehingga ditargetkan menjadi agenda tahunan wisata nasional mulai tahun depan. “Jadi nanti Garut tidak hanya kota dodol tapi kota cokelat, ” kata dia.

Yudi, salah satu penanggung jawab acara menambahkan, menilik sejarah ke belakang, Garut ternyata menjadi kota pertama di tanah air, yang menjadi pusat pengolahan cokelat di Indonesia. “Ceres itu pabrik pertamanya di Garut, nah sekarang chocodot ingin mengembalikan sejarah itu,” kata dia.

Rencananya dalam kegiatan lusa, panitia akan menyelenggarakan Chocopraneur, dengan menghadirkan duta wisata dari seluruh kantor cabang Chocodot di Indonesia. “Mereka nanti akan kita ajak ke Talaga Bogas, Situ Bagebdit, Candi Cangkuang, agar nanti mengenalkan Garut lebih luas,” ujar Yudi.

Ia berharap dengan semakin besarnya even cokelat choconation, semakin banyak wisatawan yang datang ke Garut, sehingga mampu menggerakan lebih banyak lagi ekonomi masyarakat. “Kita bangun citra kota Garut sebagai kota industri produk olahan cokelat,” ujarnya.

BPN: Hukum Kini Tajam ke Lawan dan Ramah ke Kawan, Prabowo Akan Benahi

Solo – Beberapa anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) tersangkut kasus hukum. Juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik pemerintah penegakan hukum di Indonesia.

“Kritik paling keras kami pada hari ini adalah penegakan hukum yang tajam kepada lawan dan ramah kepada kawan,” kata Dahnil dalam jumpa pers usai rapat internal BPN di Hotel Lorin, Karanganyar, Jumat (8/2/2019).

Apalagi menurutnya, kasus hukum yang menimpa anggota BPN sebenarnya tidak terkait tindak pidana. Dia menyebut hal tersebut sebagai kriminalisasi.

“Justru nuansanya kriminalisasi atau dicari-cari. Kami naik mobil kalau spionnya kurang benar bisa ditangkap juga,” ujar dia.
Penegakan hukum ini, kata Dahnil, nantinya akan menjadi pekerjaan rumah yang akan dituntaskan Prabowo-Sandi jika terpilih.

“Ini komitmen Prabowo-Sandi bagaimana menghadirkan hukum yang adil dan berkeadilan. Itu adalah PR yang ingin kami benahi ketika Prabowo-Sandi memerintah,” katanya.

Seperti diketahui, beberapa anggota BPN yang tersangkut kasus hukum adalah Dahnil Anzar Simanjuntak yang terkait dugaan korupsi dana kemah kebangsaan. Kemudian Ahmad Dhani yang sudah divonis hukuman 1,5 tahun terkait kasus ujaran kebencian.

Yang paling baru ialah Wakil Ketua BPN yang juga Ketua PA 212 Slamet Ma’arif. Dia diduga melakukan kampanye saat menjadi pembicara tablig akbar PA 212 di Solo.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu

(bai/sip)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>