[Cek Fakta] Viral Dosen Dipecat Karena Pakai Cadar, Faktanya?

Liputan6.com, Jakarta – Seorang dosen di IAIN Bukuttinggi Hayati Syafri diberhentikan dari kampusnya dan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Beredar kabar, pemberhentian Hayati dikarenakan dosen Bahasa Inggris itu mengenakan cadar.

Kabar ini viral setelah diberitakan berbagai media daring. Satu di antaranya tarbawia.net dengan judul berita ‘Teguh Pertahankan Cadar, Dosen Ini Dipecat Kemenag’.

Berikut narasinya:

Dosen Bahasa Ingrris di Instititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Nur Hayati Syafri resmi dipecat oleh kemenag. Hayati menyatakan, pemecatan terhadap dirinya, salah satuanya karena teguh pertahankan cadar.

“Benar (sudah diberhentikan dari Kemenag), kalau tidak salah per tanggal 18 Februari,” kata Hayati seperti dilansir Republika.

Sebelum dipecat, Hayati mengaku didatangi oleh petugas Inspektorat Jenderal Kemenag. Dalam surat pemecatan disebutkan bahwa Hayati kurang disiplin.

Setelah dikonfirmasi, Hayati membantah. Ia bahkan tetap mengajar di tengah kesibukannya melanjutkan pendidikan doktoral.

Hayati menilai, pemecatan dirinya lebih disebabkan karena enggan melepas cadar saat mengajar.

Ada alibi yang menyatakan, karena tidak melepas cadar saat mengajar, maka ekspresi Hayati saat mengajar Bahasa Inggris tidak terlihat.

2 dari 3 halaman

Fakta

Setelah ditelusuri, kabar tentang pemberhentian Hayati karena mengenakan cadar ternyata tidak tepat. Hayati diberhentikan sebagai tenaga pengajar dan PNS karena indisipliner.

Hal ini sebagaimana yang diberitakan Liputan6.com dengan judul berita ‘Penjelasan Kemenag Soal Pemecatan Dosen Bercadar di IAIN Bukittinggi‘.

Kementerian Agama membenarkan adanya dosen bercadar bernama Hayati Syafri yang diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian, Kemenag membantah diberhentikannya karena penampilannya yang bercadar.

“Hayati Syafri diberhentikan sebagai ASN karena melanggar disiplin pegawai,” kata Kasubbag Tata Usaha dan Humas Itjen Kementerian Agama Nurul Badruttamam kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).

Dia mengatakan pemberhentian Hayati sebagai ASN dosen Bahasa Inggris di IAIN Bukuttinggi itu sesuai data rekam jejak kehadiran secara elektronik melalui data sidik jari di kepegawaian kampus terkait.

“Berdasarkan hasil audit Itjen, ditemukan bukti valid bahwa selama tahun 2017 Hayati Syafri terbukti secara elektronik tidak masuk kerja selama 67 hari kerja,” kata dia.

Atas dasar itu, Nurul membantah jika pemberhentian Hayati dari ASN karena persoalan cadar. Akan tetapi, pemberhentian itu terjadi karena pertimbangan alasan kedisiplinan.

Dia mengaku, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 11 dan 17. Dalam regulasi itu PNS yang tidak masuk kerja secara akumulatif minimal 46 hari kerja, tanpa keterangan yang sah dalam satu tahun, harus diberikan hukuman disiplin berat berupa diberhentikan secara hormat/tidak hormat.

Hayati, lanjut dia, juga terbukti sering meninggalkan ruang kerja dan tidak melaksanakan tugas lainnya pada 2018, seperti sebagai penasihat akademik dan memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa.

“Itu merupakan pelanggaran yang harus dikenai hukuman disiplin berat, yaitu diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jika ada keberatan, Hayati Syafri masih mempunyai hak untuk banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ataupun ke PTUN,” kata Nurul.

3 dari 3 halaman

Kesimpulan

Kabar tentang dosen yang diberhentikan dari ASN karena bercadar ternyata salah. Dosen Bahasa Inggris bernama Hayati Syafri diberhentikan karena indisipliner.

Narasi yang terdapat dalam berita di tarbawia.net dibantah pihak Kemenag.

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama 49 media massa lainnya di seluruh dunia.

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi hoax yang tersebar di masyarakat.

Jika anda memiliki informasi seputar hoax yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Syafri Adnan Bantah Asusila, Pengacara: Belum Ada Putusan Pengadilan

Jakarta – Tim Panel Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan eks anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin terbukti melakukan perbuatan maksiat. Tim Kuasa Hukum Syafri menyayangkan pernyataan DJSN.

“Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi dikarenakan sampai dengan hari ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap klien Kami mengenai perbuatan tersebut,” ujar kuasa hukum Syafri, Afrian Bondjol, dalam keterangan tertulis, Minggu (24/2/2019).

Afrian membantah kliennya telah melakukan perbuatan maksiat. Sebab, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menetapkan Syafri bersalah melakukan tindakan asusila.
“Bahwa sehubungan dengan telah beredarnya berita di media massa baik cetak maupun elektronik, yang pada intinya memberitakan Klien kami telah melakukan perbuatan maksiat, bersama ini kami dengan tegas kami membantahnya,” katanya.

Afrian mengatakan, kliennya saat ini tengah mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum terkait hasil investigasi tersebut. Mengingat hal itu sangat merugikan harkat dan martabat kliennya.

“Saat ini Klien kami sedang mempertimbangkan untuk menggunakan haknya guna mengajukan upaya hukum baik laporan pidana maupun gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang telah merugikan harkat dan martabat Klien kami beserta keluarganya. Kami harap semua pihak dapat menahan diri dan menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan,” tutur Afrian.

Sebelumnya, Tim Panel DJSN mengeluarkan hasil penyelidikan laporan RA tentang dugaan tindakan asusila yang dilakukan oknum eks anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin. Syafri dalam laporan itu disebut terbukti melakukan perbuatan maksiat.

“Tim panelnya secara jelas menyatakan SAB melakukan tindakan tercela dalam bentuk perbuatan maksiat dan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan agama,” kata Koordinator Kelompok Korban Kekerasan Seksual Ade Armando.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan Kemenag Soal Pemecatan Dosen Bercadar di IAIN Bukittinggi

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama membenarkan adanya dosen bercadar bernama Hayati Syafri yang  diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian, Kemenag membantah diberhentikannya karena penampilannya yang bercadar.

“Hayati Syafri diberhentikan sebagai ASN karena melanggar disiplin pegawai,” kata Kasubbag Tata Usaha dan Humas Itjen Kementerian Agama Nurul Badruttamam kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/2/2019). 

Dia mengatakan pemberhentian Hayati sebagai ASN dosen Bahasa Inggris di IAIN Bukuttinggi itu sesuai data rekam jejak kehadiran secara elektronik melalui data sidik jari di kepegawaian kampus terkait.

“Berdasarkan hasil audit Itjen, ditemukan bukti valid bahwa selama tahun 2017 Hayati Syafri terbukti secara elektronik tidak masuk kerja selama 67 hari kerja,” kata dia.

Atas dasar itu, Nurul membantah jika pemberhentian Hayati dari ASN karena persoalan cadar. Akan tetapi, pemberhentian itu terjadi karena pertimbangan alasan kedisiplinan.

2 dari 2 halaman

Mengacu Regulasi PNS

Dia mengaku, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 11 dan 17. Dalam regulasi itu PNS yang tidak masuk kerja secara akumulatif minimal 46 hari kerja, tanpa keterangan yang sah dalam satu tahun, harus diberikan hukuman disiplin berat berupa diberhentikan secara hormat/tidak hormat.

Hayati, lanjut dia, juga terbukti sering meninggalkan ruang kerja dan tidak melaksanakan tugas lainnya pada 2018, seperti sebagai penasihat akademik dan memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa. 

“Itu merupakan pelanggaran yang harus dikenai hukuman disiplin berat, yaitu diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jika ada keberatan, Hayati Syafri masih mempunyai hak untuk banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ataupun ke PTUN,” kata Nurul.  

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:  

 

Aksi Dua Napi Kendalikan Penyelundupan Sabu Malaysia di Pekanbaru

Liputan6.com, Pekanbaru- Berada di lembaga pemasyarakatan (Lapas) tak menjadi penghalang bagi dua narapidana kasus narkoba, RK dan PD, menjalankan bisnis haramnya. Memakai telepon genggam, keduanya mengendalikan peredaran 16 kilogram lebih sabu dan 17 ribu butir ekstasi dari Malaysia untuk disebar ke sejumlah wilayah.

Menurut Plt Kepala BNN Provinsi Riau Ajun Komisaris Besar Haldun, kedua napi itu berbeda jaringan. Napi RK mengendalikan peredaran empat kilogram sabu di Pekanbaru, sementara PD memantau penjemputan 12 kilogram lebih sabu dari Bengkalis untuk dibawa ke Jakarta.

“RK ini berada di salah satu Lapas di Pekanbaru, kalau PD berada di salah satu Lapas di Jakarta,” terang Haldun di kantornya, Jalan Pepaya Pekanbaru, Jum’at (8/2/2019).

Haldun mengatakan, RK punya kaki tangan bernama Firmansyah dan Safri. Pada 25 Januari 2019, Firmansyah diperintahkan menjemput empat kilo sabu di Jalan Parit Indah Pekanbaru.

Serpihan haram diletakkan oleh seseorang di sebuah tiang serta diberi tanda agar Firman mudah mengambil. Selanjutnya Firman membawanya bersama Syafri ke rumahnya di Perum Griya III, Jalan Pasir Putih, Kabupaten Kampar.

“Peletak sabu di tiang listrik tidak dikenali oleh Firman dan Syafri, keberadaannya masih dicari,” ucap Haldun.

Penggerebekan di rumah Firman pada 26 Januari 2019, petugas tak hanya menyita sabu dimaksud tapi juga 263 pil ekstasi dan 380 gram ganja. Semua barang itu ditemukan di sepeda motor dan mobil milik Firman.

“Pengakuan kedua kurir ini mendapat upah Rp 10 juta per kilonya. Keduanya mengaku sudah dua kali menerima perintah dari RK,” sebut Haldun.

Sementara untuk napi PD, tambah Haldun, dia punya kaki tangan bernama Siswanto. Pria keturunan Tionghoa ini mendapat perintah mengambil 13 kilo sabu di sebuah klenteng di Duri, Kabupaten Bengkalis, di mana penaruh tak dikenali Siswanto.

Tak hanya sabu, Siswanto juga mengambil tiga bungkus plastik berisi 17 ribu butir pil ekstasi. Dalam perjalanan ke Pekanbaru, Siswanto membuka satu kilogram sabu lalu dijualnya kepada pengedar di Duri.

“Jadi sabu yang terbawa di Pekanbaru 12 kilo, untuk ekstasi masih utuh,” ucap Haldun.

2 dari 2 halaman

Pernah Lolos di Bandara Jambi

Di Pekanbaru, Siswanto menyewa kamar di Hotel Grand Suka, Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru. Di sana, dia menunggu penjemput barang atas perintah PD bernama Firdaus dari Banjarbaru dan Debi dari Banjarmasin.

Petugas BNN yang mengendus akan adanya transaksi langsung menangkap Firman, Firdaus dan Debi, di lantai enam hotel tersebut pada 5 Februari 2018. Selain sabu dan ekstasi, turut disita mobil Avanza yang digunakan Firmansyah.

“Pengakuan Siswanto baru dua kali menerima order, upahnya Rp 40 juta, baik itu mengambil dalam jumlah besar dan kecil,” terang Haldun.

Sementara Debi dan Firdaus, juga mengaku baru dua kali menjemput narkoba di Pekanbaru. Pertama kali keduanya membawa narkoba dari Pekanbaru lalu ke Jakarta dengan menaiki pesawat di Jambi.

“Naik pesawat dari Bandara Jambi setelah menempuh jalur darat dari Pekanbaru. Keduanya lolos dari pemeriksaan petugas bandara. Upahnya Rp 15 juta per kilo,” terang Haldun.

Untuk para napi pengendali ini, Haldun menyebut sudah dikoordinasikan dengan Lapas di Jakarta dan Pekanbaru. Setelah berkas keduanya lengkap, BNN akan menjemputnya untuk disidangkan di Pekanbaru.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 112 ayat 2 juncto pasal 111 ayat 1 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman paling berat adalah pidana mati.

Tim Panel Dugaan Pencabulan Staf Dewas BPJS TK Disetop, Ade Armando Curiga

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS) mencurigai langkah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menghentikan Tim Panel dugaan pencabulan yang dilakukan mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB) kepada stafnya. Tim Panel itu disetop setelah SAB diberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini sungguh mencurigakan. DJSN menghentikan kerja Tim Panel yang sudah hampir rampung mengumpulkan bukti dan mewawancarai para saksi dan ahli. Tim Panel sudah akan mengumumkan hasil kerja mereka tentang perilaku Syafri pada awal pekan besok, dan tiba-tiba saja DJSN menghentikannya. Saya curiga DJSN sudah terbeli atau tunduk pada kepentingan Syafri,” ujar Koordinator KPKS, Ade Armando dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Meski demikian, Ade berharap tim panel yang dibentuk akhir Desember 2018 itu tetap mengumumkan temuan tentang dugaan asusila yang melibatkan SAB dengan staffnya berinisial RA.

“Mudah-mudahan Tim Panel tidak ragu untuk menuntaskan kewajibannya, karena ini menyangkut integritas sebuah lembaga yang dibiayai uang rakyat tentang perilaku seorang pejabat nesagara yang dibiayai uang rakyat,” kata Ade.

Disetopnya kerja tim panel lantaran Presiden Jokowi sudah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan SAB yang mengajukan permohonan pengunduran diri pada 30 Desember 2018. Menurut Ade, DJSN seharusnya tidak melakukan intervensi karena mengundurkan diri.

“Ini tentu dua hal yang berbeda. Tim panel ini dibentuk untuk menyimpulkan apakah perilaku Syafri masuk dalam kategori perilaku tidak pantas atau tidak. Tim sudah bekerja. Seharusnya DJSN tidak mengintervensi hanya karena Syafri mengundurkan diri,” kata Ade.

Proses kerja tim panel, kata Ade sudah mengumpukan beberapa bukti dari saksi-saksi. Saksi dalam penuturan Ade, menyajikan bukti chat WA SAB ke RA berupa kata-kata rayuan. Dia melanjutkan, disetopnya tim panel oleh DJSN menunjukkan ada ketidakobjektifan dan indikasi tidak ingin melindungi pekerja perempuan.

“Tapi ini bukan cerita baru. Dua tahun yang lalu sejumlah deputi di BPJS TK juga melaporkan perilaku tidak pantas oleh Syafri. Tim panel sudah dibentuk dan merekomendasikan penghentian Syafri. Tapi ternyata tidak pernah ditindaklanjuti. Bayangkan, ini semua terjadi karena terduga pelaku dibiarkan bertahun-tahun oleh sesama Dewan Pengawas BPJS TK dan kini juga dilindungi oleh DJSN yang seharusnya berpihak pada korban,” ujar Ade.

Sebelumnya, DJSN memaparkan bahwa Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat saudara SAB dengan mengacu pada Surat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01/DP/012019 tanggal 2 Januari 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Dengan adanya Surat Keputusan Presiden tersebut, proses Tim Panel dihentikan dan selanjutnya DJSN akan mengusulkan pada Presiden, untuk membentuk panitia seleksi untuk pengisian jabatan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang kosong,” kata Plt Ketua DJSN, Andi Zainal Abidin Dulung dalam keterangan tertulis.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Berhentikan Dewas BPJS TK yang Dilaporkan Dugaan Pencabulan

Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB). SAB sebelumnya mengajukan pengunduran diri setelah terbelit isu dugaan pencabulan.

“Presiden telah menerima surat pengunduran diri SAB dengan baik. Pemberhentian dengan hormat saudara SAB menunjukkan presiden mengapresiasi kontribusi SAB kepada negara, yang sudah mengabdi puluhan tahun,” kata anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/1/2019).

Pemberhentian dengan hormat SAB tertuang dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2019 pada 17 Januari. Lewat pemberhentian ini, Jokowi disebut Poempida juga menunjukkan posisinya menghormati proses hukum.

“Dengan demikian saudara SAB dapat fokus untuk menyelesaikan proses hukum yang dengan dijalaninya.

Apresiasi saya pribadi kepada Presiden Jokowi yang secara cepat menandatangani Keppres ini. Saya pribadi berharap semua pihak menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan,” sambung Poempida

SAB sebelumnya menyatakan pengunduran diri dalam jumpa pers pada Minggu, 30 Desember 2018.

SAB mengatakan dirinya mundur bukan sebagai pembenaran uan mantan stafnya. Syafri mengaku fokus menempuh jalur hukum.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum,” katanya.


(fdn/haf) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dewas BPJS TK Sudah Tahu Hubungan Khusus SAB dan RA

Jakarta – Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan mantan anggota Dewan BPJS Ketenagakerjaan (TK) Syafri Adnan Baharuddin (SAB) disesalkan oleh Dewas BPJS TK sendiri. Meski tak mengiyakan ada pemerkosaan, Dewas tahu bahwa SAB dan pelapor dengan inisial RA memiliki hubungan khusus.

Kasus ini pertama kali mencuat saat RA menggelar konferensi pers pada Desember 2018. Belakangan rupanya Dewas BPJS TK telah mengetahui dan mendapatkan konfirmasi mengenai hubungan khusus antara SAB dan RA sejak pengaduan pertama kali yakni pada 28 November 2018.

“Pas saya di rumah, saya mendapatkan WA dari SAB. WA itu menyatakan… SAB bahwa menyatakan langsung merujuk pada postingan-postingan tersebut, SAB mengakui terjebak dalam hubungan khusus,” kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono dalam jumpa pers, Jumat (11/1/2019).

Sebelum mendapat WhatsApp dari SAB, Guntur menyatakan didatangi RA dan mengadukan adanya kekerasan yang diterimanya dari SAB pada 28 November 2018.

“Pada saat kejadian tanggal 28 November, dia ke saya, dan saya akan rapat dengan waktu yang sangat singkat, dengan menangis menyatakan dirinya dimarahi dengan keras oleh SAB sampai mau dilempar gelas dan sebagainya,” tutur Guntur.

Guntur menyatakan dalam rapat Dewan Pengawas, SAB kembali mengakui ada hubungan khusus dengan RA. Bahkan SAB juga menyampaikan permintaan maafnya kepada para Dewas.

“Kemudian kita rapat Dewas lagi tanggal 30, SAB sudah datang (dari Singapura), pada saat itu kita klarifikasi ke SAB, ada kejadian demikian, dan memang diakui seperti dalam WA ada hubungan khusus dan minta maaf kepada kami-kami semua. Sudah, seperti ini saya pikir memang betul-betul terjadi,” tutur Guntur.

Pihak RA Bantah Soal SAB ‘Terjebak’

Ketua Kelompok Pembela Korban Kejahatan Seks (KPKS) Ade Armando heran dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa SAB yang disebut mengaku terjebak hubungan khusus dengan asisten pribadinya, RA. Ade menyebut pernyataan itu tak masuk akal.

“Coba saja kita baca chat-chat WA SAB ke RA, sangat jelas di sana bahwa SAB bukanlah pihak yang terjebak melainkan terus berusaha mendesak RA untuk membangun hubungan khusus,” kata Ade, Jumat (11/1).

Dalam jumpa pers 28 Desember 2018, RA sempat menyampaikan bahwa Dewas BPJS TK malah membela SAB ketika dia melaporkan apa yang terjadi.

“Ternyata Dewan Pengawas justru membela perilaku bejat itu. Hasil rapat Dewan Pengawas pada 4 Desember justru memutuskan untuk mengeluarkan perjanjian bersama yang isinya mem-PHK saya sejak akhir Desember 2018. Saya menolak menandatangani itu,” tutur RA, Jumat (28/12/2018).

Kasus dugaan pemerkosaan oleh SAB ini bergulir di kepolisian atas laporan RA. Sebaliknya, SAB juga telah melaporkan balik RA karena dianggap telah mencemarkan nama baik.

Syafri Membantah Memperkosa

Syafri telah menyampaikan bantahannya melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri di kesempatan yang sama.

Syafri juga menyatakan sendiri mengundurkan diri agar bisa fokus ke penanganan masalah yang dialaminya.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” kata SAB, Minggu (30/12).
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ade Armando: SAB Tak Terjebak, Dia Paksa Hubungan Khusus dengan RA

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kejahatan Seks (KPKS) heran dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin (SAB) yang disebut mengaku terjebak hubungan khusus dengan asisten pribadinya, RA. Koordinator KPKS Ade Armando menyebut pernyataan itu tak masuk akal.

“Coba saja kita baca chat-chat WA SAB ke RA, sangat jelas di sana bahwa SAB bukanlah pihak yang terjebak melainkan terus berusaha mendesak RA untuk membangun hubungan khusus,” kata Ade Armando kepada wartawan, Jumat (11/1/2019).

Adalah Ketua Dewas BPJS TK, Guntur Witjaksono yang menyebut SAB mengaku terjebak hubungan khusus dengan RA. Menurut Ade, pernyataan Guntur amat tak masuk akal.
Bagi Ade, SAB merupakan orang yang berkuasa atas RA karena menjadi atasan langsung RA. Dia heran bagaimana bisa SAB terjebak oleh RA.

“SAB adalah seorang pria 59 tahun yang sangat dominan, sangat ditakuti di Dewas BPJS TK dan sangat menentukan nasib pekerjaan RA. Lalu bagaimana caranya RA menjebak SAB?” kata Ade.

“Sementara itu, kalau kita membaca chat-chat WA SAB kepada RA, kita akan menemukan berbagai bentuk rayuan global, desakan untuk menikah, ataupun ucapan-ucapan mesum dari SAB kepada RA,” ujar Ade.

Ade berharap Dewas BPJS TK tidak begitu saja percaya pada penjelasan SAB yang menurutnya mengada-ada. Meski demikian, Ade senang bahwa SAB mengakui ada hubungan khusus dengan RA.

“Dewas BPJS TK seharusnya mempelajari secara serius apa yang sesungguhnya terjadi di lingkungan kerja mereka. Dewas BPJS TK turut bersalah bila mengabaikan dan membiarkan terjadinya kejahatan seksual di sana. Paling tidak dia (SAB) sudah mengakui bahwa dia sudah melakukan perilaku tidak patut sebagai pejabat negara dengan bawahannya sehingga layak diberhentikan dari Dewas BPJS TK. Berikutnya, baru perlu dibuktikan bahwa hubungan itu terjadi akibat pemaksaan,” jelas Ade.

Syafri Adnan Bantah Tuduhan Stafnya

Syafri telah menyampaikan bantahannya melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri di kesempatan yang sama.

Syafri juga menyatakan sendiri mengundurkan diri agar bisa fokus ke penanganan masalah yang dialaminya.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” kata SAB, Minggu (30/12).
(gbr/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ketua Dewas BPJS TK: SAB Temperamen, Saya Pernah Dimarahi

Jakarta – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (TK) Guntur Witjaksonodi mengungkap kepribadian Syafri Adnan Baharuddin (SAB) yang kini telah mengundurkan diri. SAB disebutkan memang temperamen hingga menggebrak meja.

“Kalau temperamen ini, saya pertema memang kaget waktu kerja bersama dia memang sangat tinggilah. Gebrak meja itu setiap hari ada,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS TK, Guntur Witjaksonodi, dalam jumpa pers di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Guntur menyatakan, SAB kerap diajak bercanda mengenai kebiasaan gebrak mejanya. Guntur menyadari bahwa setelah SAB terkena kasus sebelumnya, yang tak dibahas lebih jauh, temperamen SAB cukup turun.
“Tapi Pak Peompida (Poempida Hidayatulloh) sendiri bilang secara bercanda ‘kalau di DPR gebrak meja itu nggak boleh lho’. Kita mengingatkan dengan cara seperti itu. Dia akhirnya cooling down juga. Terutama setelah kasus pertama sih banyak cooling down kalau saya nilai pribadi,” tutur Guntur.

“Tapi karena namanya temperamennya tadi, meledak-ledak pasti ada. Saya aja pernah dimarahi,” imbuhnya.

SAB dilaporkan mantan stafnya, RA, ke polisi atas tuduhan pemerkosaan. Laporan tersebut dibuat 3 Januari 2019.

“Kami sudah melaporkan secara resmi, ini bukti laporannya (sambil menunjukkan surat tanda terima laporan). Tapi saya menjunjung asas praduga tak bersalah. (Nama) terlapornya kami tutupin ya. Inisial yang dilaporkan SAB, yang diduga melakukan SAB,” kata pengacara RA, Heribertus S Hartojo, Kamis (3/1).

Syafri Adnan Bantah Tuduhan Stafnya

Syafri telah menyampaikan bantahannya melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata SAB, Minggu (30/12).

Syafri juga menyatakan alasannya mengundurkan diri agar bisa fokus ke penanganan masalah yang dialaminya.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” papar SAB.
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dewas BPJS TK Bantah Lindungi Anggota yang Diduga Memperkosa

Jakarta – Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (TK) mendapat tuduhan telah melindungi salah satu anggotanya yakni Syafri Adnan Burhanuddin (SAB) yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerkosaan. Komite Dewan Pengawas BPJS TK menegaskan hal tersebut tidaklah benar.

“Kami atas nama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ingin melakukan klarifikasi atas kasus yang menimpa anggota kami saudara SAB. Kami mendapati tudingan bahwa dalam kasus ini jajaran Dewas sengaja melindungi saudara SAB atas tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya. Kami sampaikan bahwa itu tidak benar,” kata Ketua Dewan Pengawas, Guntur Witjaksono, dalam jumpa pers Ketua Dewan Pengawas, Guntur Witjaksonodi Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Guntur menyatakan, pihaknya baru mengetahui adanya dugaan asusila oleh SAB setelah mendapat tembusan laporan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari korban yang berinisial RA. Laporan tersebut tertanggal 6 Desember 2019.
Dalam kesempatan sebelumnya, RA pernah menyatakan bahwa setelah dia melapor ke Dewan, justru malah diminta mengundurkan diri.

“Karena sudah ada ancaman kekerasan fisik seperti itu, jadi saya tanggal 28 November (2018) langsung saya adukan ke Ketua Dewan Pengawas. Namun Ketua Dewan Pengawas hanya bilang, ‘Kalau sudah tidak nyaman, silakan resign….’ Padahal saya melaporkan itu bukan maksud saya untuk resign, saya hanya mengadu apa yang terjadi,” tutur RA, di Bareskrim Polri, Kamis (3/1/2019).

Kembali ke pernyataan Guntur, selain membantah melindungi SAB, BPJS TK juga menegaskan tak ada yang namanya ‘wewenang berlebihan’ dalam merekrut staf komite Dewas.

“Kami sampaikan bahwa hal Itu tidak benar. Kegiatan operasional organ BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun pasti dilakukan audit oleh lembaga pengawas keuangan seperti OJK, BPK, dan KAP, di samping kegiatan monitoring dan evaluasi dan DJSN yang nnendapatkan predikat Baik. Kami juga memiliki komitmen dengan KPK terkait pencegahan gratifikasi,” ujar Guntur, Jumat (11/1).

“Sementara terkait rekrutmen, penyelenggaran FGD, seminar dan lain sebagainya, itu semua sudah diatur dan sesuai dengan regulasi yang tertera dalam Undang undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan turunan yang terkait. Tidak ada hal yang menyalahi di sini,” tambahnya.

Guntur juga meminta kasus SAB tidak ditarik ke area politis. Jangan sampai ada pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan.

“Kami harap semua pihak dapat berpikir dengan jernih dalam melihat kasus yang menimpa saudara SAB ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memiliki niat menggulirkan hal ini sebagai isu politis, mengingat tahun ini adalah tahun politik yang kental dengan berbagai hal yang dapat dipolitisasi. Saya harap hal ini tidak dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang profesional,” papar Guntur.

Syafri Adnan Baharuddin yang kini mundur dari Dewan Pengawas BPJS TK menyampaikan bantahannya telah melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri, Minggu (30/12/2018).

Selain itu, Syafri juga melaporkan pemilik akun Facebook bernama Ade Armando dengan tuduhan yang sama. Laporan atas nama RA tercatat dengan nomor LP/B/0026/I/2019/BARESKRIM, sedangkan laporan untuk pemilik akun Facebook Ade Armando teregister dengan nomor LP/B/0027/I/2019/BARESKRIM.

“Kami sudah melaporkan secara resmi, ini bukti laporannya. Tapi saya menjunjung asas praduga tak bersalah, (nama) terlapornya kami tutupin ya. Inisial yang dilaporkan SAB, yang diduga melakukan SAB,” kata pengacara Syarif, Heribertus S Hartojo, setelah membuat laporan di Bareskrim Polri, Kamis (3/1/2019).
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>