Pegawai Swasta Paling Banyak Beli Rumah Subsidi

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat jumlah pengguna Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau pembeli rumah subsidi adalah pegawai swasta.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono menuturkan, untuk realisasi penyaluran dana FLPP 2010 hingga 1 Maret 2019, telah mencapai Rp 37,68 triliun untuk 586.882 unit rumah. 

“Kelompok penerima manfaat KPR FLPP dari tahun 2010 terbagi atas 73,72 persen pegawai swasta, 12,85 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS), 7,72 persen Wiraswasta, 3,98 persen TNI/Polri, dan lainnya 1,73 persen,” kata Budi, Kamis (7/3/2019).

Budi menuturkan, pada 2019, target penyaluran KPR FLPP sebanyak 67.000 unit senilai Rp 7,1 triliun yang berasal dari DIPA 2019 sebesar Rp 5,2 triliun dan target pengembalian pokok Rp 1,9 triliun. 

Untuk penyaluran FLPP dilakukan PPDPP melalui bank pelaksana. Pada 2018, jumlah bank pelaksana sebanyak 40 bank terdiri dari 10 bank nasional dan 30 bank pembangunan daerah (BPD).

Pada Desember 2018, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan 25 bank pelaksana untuk penyaluran dana KPR FLPP yang terdiri dari empat bank umum nasional, dua bank umum syariah, 13 bank pembangunan daerah, serta enam bank pembangunan daerah syariah.

2 dari 2 halaman

Bank Pelaksana

Bank pelaksana yang menandatangani PKO tersebut adalah bank yang telah dievaluasi oleh PPDPP Kementerian PUPR dengan capaian realisasi penyaluran FLPP 2018 minimal 100 unit dan capaian target tahun 2018 terhadap Addendum PKO yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2018 minimal 70 persen. 

Untuk bank pelaksana yang tidak memenuhi target kriteria tersebut masih diberi kesempatan untuk melakukan assessment pada periode Januari-Maret 2019.

Penyaluran KPR FLPP dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) PPDPP yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri PUPR melalui kordinasi dengan Ditjen Pembiayaan Perumahan.

Untuk bisa memiliki rumah dengan KPR FLPP, sejumlah syarat harus dipenuhi antara lain besar penghasilan maksimal Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun, belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.  Melalui KPR FLPP, MBR menikmati uang muka terjangkau, bunga tetap 5 persen selama masa kredit maksimal 20 tahun, bebas PPn dan bebas premi asuransi. (Yas)


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bantah Tudingan Minim Program, Ini Strategi Ekonomi Jokowi-Ma’ruf

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menjelaskan bahwa akan ada enam program aksi besar yang akan dilakukan capres petahana Joko Widodo apabila terpilih kembali menjadi presiden.

Hal ini merespon keluhan para pengusaha yang menyampaikan bahwa kampanye tahun ini hanya terlihat saling tuding dan kurang memperlihatkan program yang dibawakan kedua pasangan calon (paslon).

Sebelumnya, taipan Sofjan Wanandi mengeluhkan iklim politik Indonesia di tengah gelaran Pemilu 2019. Dia menilai para paslon hanya saling tuding dan minim menjelaskan apa program yang ingin diperkenalkan ke publik.

“Saya kemarin bertemu dengan banyak pengusaha, itu semua mempersoalkan kok kita kampanye kali ini tidak bicara program banyak ya? Cuma saling menghujat satu sama lain, ini gimana kita, ini mana yang harus kita pegang, nah ini yang menimbulkan was-was terhadap para pengusaha maka wait and see itu terjadi,” ungkap Sofjan pada saat menghadiri CNBC Economic Outlook 2019, Kamis (28/2/2019).
Berikut ini daftar program-program aksi besar yang disampaikan oleh Juru bicara TKN, TB Ace Hasan Syadzily kepada detikFinance, Jumat (1/3/2019).

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu diwujudkan dalam sistem ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila.
– Menyelesaikan penyusunan peraturan dan perundangan
tentang Sistem Perekonomian Nasional yang berlandaskan
ideologi Pancasila.
– Mewujudkan pelaksanaan Sistem Perekonomian Nasional
yang berlandaskan ideologi Pancasila.
– Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
Percepatan pembangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah memberikan manfaat pada kelancaran konektivitas dan penurunan biaya logistik. Tahapan berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui langkah-langkah:
– Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD.
– Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
– Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.
– Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.
– Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/ tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah.
– Mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital.
– Mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi antar- permukiman, desa, kota, dan provinsi, dengan kerja sama antara pemerintah dan badan-badan usaha.

3. Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
Agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing, maka revitalisasi industri merupakan keniscayaan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan:
– Menguatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.
– Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
– Menciptakan keterkaitan industri, baik ke depan maupun ke belakang melalui sinergi seluruh pelaku ekonomi nasional.
– Meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.
– Mengembangkan sentra-sentra inovasi serta peningkatan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi serta revitalisasi science-technopark untuk keperluan masyarakat serta pengembangan teknologi yang diperlukan di era revolusi industri 4.0.
– Revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
– Meneruskan program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.
– Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber- sumber energi terbarukan.
– Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital.
– Mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya.

4. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru.
Selain ekonomi berbasis sumber daya alam, kita juga memiliki beberapa potensi ekonomi baru yang perlu dikembangkan secara merata. Potensi ekonomi baru itu berbasis kekayaan alam dan juga modal sosial budaya yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Langkah- langkah yang bisa dilakukan:
– Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya. Fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”).
– Mempercepat pengembangan ekonomi dan industri kreatif dengan terobosan strategi kebijakan dan insentif melalui Badan Ekonomi Kreatif.
– Mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah.
– Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

5. Mempertajam reformasi struktural dan fiskal.
Reformasi struktural dan reformasi fiskal adalah kunci peningkatan daya saing perekonomian nasional. Arahnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan berusaha, dan menciptakan level of playing field yang berkeadilan. Langkah yang akan dilakukan:
– Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.
– Melanjutkan reformasi kebijakan fiskal untuk menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, serta mendukung peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kesenjangan, dan peningkatan produktivitas rakyat.
– Melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.
– Optimalisasi PNBP dengan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
– Memperkuat sinergi tiga pilar (kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil) guna memperbaiki ketersediaan sumber pembiayaan, menurunkan tingkat bunga, sekaligus mendorong produksi nasional.
– Meningkatkan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri sehingga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi nasional.

6. Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan.
Sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan:
– Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
– Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.
– Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.
– Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.
– Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi. (dna/dna)

4 Kebijakan Anies Usai Ditinggal Sandi hingga yang Menuai Kontroversi

Liputan6.com, Jakarta – Memimpin Jakarta sendirian, itulah yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI sepeninggal Sandiaga Uno yang memilih mendampingi Prabowo sebagai cawapresnya di Pilpres 2019.

Kurang lebih 7 bulan sudah, terhitung dari Agustus 2018, Anies menata Ibu Kota tanpa seorang wakil gubernur. Satu harapannya untuk sosok yang akan menemaninya memimpin DKI Jakarta, kerja keras dan all out.

“Kemudian kalau (di) Jakarta harus mau kerja keras, jadi jangan tanggung. Harus all out, tuntas,” kata Anies.

Sempat diwarnai tarik ulur antara Gerindra dan PKS selaku partai pengusung, kini dua nama telah dipastikan akan memperebutkan posisi orang nomor 2 di DKI Jakarta sebagai pendamping Anies Baswdean. Mereka adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaiku. Fit and proper test juga sudah dilakukan.

Sejak ditinggal Sandi sejak Agustus 2018, tak sedikit kebijakan penting telah diwujudkan untuk mengubah wajah Jakarta oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Tidak hanya perubahan drastis dari sisi pembangunan di perkotaan maupun birokrasi, kebijakannya dengan merotasi ribuan pejabat di lingkungan Pemprov DKI belakangan ini masih jadi sorotan. Bahkan ada yang menilainya kebijakan tersebut berbau politis.

Berikut sejumlah kebijakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta sendiran dalam hal menata Ibu Kota sekaligus yang tuai kritikan:

2 dari 6 halaman

1. Rotasi Ribuan Pejabat DKI

Tercatat ada sekitar 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang dirotasi, Senin, 25 Februari kemarin di halaman Balai Kota. Terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II (setingkat kepala dinas), 274 administrator atau eselon III (setingkat camat) dan 836 pengawas atau eselon IV (setingkat lurah).

Banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut sangat kental aroma politis. Salah satunya diungkap oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.

Pras menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike.

“Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali,” ujar Prasetio di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa, 26 Februari 2019.

Perombakan jabatan di level kepala dinas memang menjadi hak diskresi gubernur. Namun, lanjut Pras, pencopotan pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV dinilai tidak bijak.

Terkait tudingan tersebut, Anies pun angkat bicara. Di sisi lain Anies mengatakan, dirinya tak bisa melarang siapapun untuk mengemukakan pendapat. Namun, perihal rotasi serta mutasi yang dilakukannya terhadap jajarannya didasarkan atas evaluasi kinerja, bukan personal.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya,” ungkap Anies Baswedan.

3 dari 6 halaman

2. Copot Pejabat DKI Terlibat Jual Beli Jabatan

Selain rotasi jabatan, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi ini belum lama ini menyatakan akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta bila terbukti terlibat dalam jual beli jabatan lurah dan camat.

Dia menyebut itu bentuk penyuapan jika pejabat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kedudukan.

“Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot. Karena berarti itu penyuapan,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Akan tetapi, Anies menyebut itu pemerasan bila terdapat pejabat dipaksa untuk memberikan kepada oknum ketika proses rotasi.

4 dari 6 halaman

3. Serahkan 500 Sertifikat Tanah

Bertempat di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan 500 sertifat tanah kepada warga Cipayung dan Makasar. Penyerahan sertifikat berdasarkan arahan dari program pemerintah pusat.

Selain itu, lanjut Anies, sertifikat tersebut merupakan bentuk kepastian hukum, sehingga tidak mudah untuk diakui oleh pihak lain.

“Jangan sampai Bapak Ibu terima sertifikat, habis itu ada yang datang dengan iming-iming, malah langsung dijual. Malah langsung laku, langsung gak punya tanah lagi nanti,” kata Anies Baswedan, Kamis (18/2/2019).

5 dari 6 halaman

4. Resmikan 3 JPO Senilai Rp 53 M

JPO Gelora Bung Karno dan JPO Bundaran Senayan, dua jembatan yang kini telah direvitalisasi oleh Anies Baswesdan. Selain untk menghadirkan fasilitas untuk masyarakat, Anies menyebut JPO dapat menjadi salah satu ikon Ibu Kota.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, JPO Bundaran Senanya, JPO GBK dan JPO Polda Metro secara resmi dibuka,” ucap Anies di Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Tak seperti JPO pada umumnya, dua jembatan yang baru saja diresmikan ini memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya memiliki lampu LED dan lampu sorot warna warni RGB, CCTV 24 jam, tong sampah, dan disertai lift yang ramah wanita hamil dan penyandang disabilitas.

“Saya selalu menggarisbawahi (JPO) dirancang untuk bisa ramah bagi disabilitas. Kesataraan fasilitas bagi semua warga ibu kota, kususnya penyandang disabilitas,” ujar dia.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bupati Malang Nonaktif Rendra Terancam 20 Tahun Penjara

Liputan6.com, Sidoarjo – Bupati Malang nonaktif, Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Kamis 28 Februari 2019.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan, Bupati Malang nonaktif, Rendra terbukti menerima suap dan gratifikasi total senilai Rp 7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

“Terdakwa diduga menerima hadiah sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk proyek di dinas pendidikan,” kata Joko Hemawan.

Rendra juga diduga menerima fee dari setiap proyek pendidikan Kabupaten Malang sebesar 17,5 persen hingga 20 persen. “Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, terdakwa menerima fee dari semua proyek yang ada di dinas pendidikan,” ucapnya.

Dengan kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ujar Joko.

Kasus ini terjadi saat KPK menangkap Rendra Kresna yang saat itu menjabat Bupati Malang bersama Ali Murtopo selaku pihak swasta. Rendra diduga menerima suap Rp 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selanjutnya, Bupati Malang nonaktif, Rendra dan Eryk Armando Talla selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Rendra diduga menerima gratifikasi Rp 3,55 miliar terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Dengan perbuatannya, diduga Rendra Kresna mendapatkan hadiah sebesar Rp 7,5 miliar dari kedua terdakwa lainnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Cara Perusahaan Produk Bernutrisi Dukung Pemerintah Capai SDGs

Liputan6.com, Denpasar – Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA) pada hari ini meluncurkan riset dokumentasi berjudul ‘Dukungan APPNIA terhadap Percepatan Pencapaian SDGs dan Generasi Masa Depan Indonesia’.

Riset ini merupakan dokumentasi peran aktif serta komitmen jangka panjang APPNIA dalam mewujudkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tahun 2030 dan menciptakan generasi masa depan Indonesia yang berkualitas.

Ketua APPNIA, Rivanda Idiyanto mengatakan konten riset dokumentasi ini mencakup program dan aktivitas yang dilakukan perusahaan anggota APPNIA serta kerja sama asosiasi dengan pemerintah, sektor industri lain dan masyarakat.

“Kami ingin menjadi bagian penting dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan status gizi juga kesehatan ibu dan anak di Indonesia melalui kemitraan dengan pemerintah dan stakeholder lain untuk menjalankan kegiatan secara terencana dan sistematis,” kata Rivanda sebagaimana rilis yang diterima Liputan6.com, Rabu (27/2/2019).

Rivanda menjelaskan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan 17 butir SDGs. Melalui berbagai aksi nyata, APPNIA berperan mewujudkan tiga butir SDGs di sektor kesehatan yaitu SDGs 2 (tanpa kelaparan), SDGs 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), dan SDGs 6 (air bersih dan sanitasi layak) yang berkaitan erat dengan persiapan generasi masa depan Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat memiliki kemampuan fisik dan daya pikir lebih kuat, sehingga memberikan mereka kemampuan berkontribusi secara produktif membangun masyarakat. Pencapaian SDGs dioptimalkan dalam bentuk kemitraan yang kolaboratif antara pihak perusahaan swasta, pemerintah, badan usaha milik negara, organisasi sosial dan asosiasi untuk memperbaiki gizi serta kesehatan ibu dan anak.

SDGs menjadi dasar perwujudan program nyata mencapai Indonesia tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, serta sanitasi yang layak,” tegas Rivanda.

Sepuluh perusahaan yang menjadi anggota APPNIA memiliki visi dan misi yang sama. Visi APPNIA adalah menjadi asosiasi yang dinamis dan kredibel di tingkat nasional dan internasional, bermitra dengan pemerintah dan pihak terkait untuk secara aktif mendukung peningkatan status gizi dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Adapun misi APPNIA yaitu aktif mendukung program nasional pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan, memastikan semua anggota APPNIA mematuhi peraturan yang berlaku, menyediakan produk bergizi dan berkualitas sesuai standar keamanan pangan, serta secara aktif bermitra dengan pemerintah dan pihak terkait lain dalam perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

2 dari 2 halaman

Angka Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi

Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini tiga kali lipat lebih tinggi daripada target tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals/MDGs), yaitu 102 per 100 ribu kelahiran hidup.

Menurut Rivanda, peningkatan gizi masyarakat khususnya ibu dan anak merupakan hal penting untuk mendukung pencapaian SDG 2 dan 3. “Program-program yang dilakukan perusahaan-perusahaan anggota APPNIA merupakan perwujudan suatu komitmen yang tertuang dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Creating Shared Value (CSV) masing-masing yang mendukung capaian SDGs,” katanya.

Untuk mencapai SDG 2, upaya yang dilakukan para anggota APPNIA yakni menciptakan lingkungan kondusif dan mandiri serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi, edukasi dan kampanye kecukupan gizi, kerja sama untuk meningkatkan pasokan pangan berkualitas serta inovasi produk.

Adapun untuk pencapaian SDG 3, program anggota APPNIA antara lain memberikan akses terhadap fasilitas kesehatan secara gratis, edukasi terkait kesehatan ibu dan anak, pemberian penyuluhan gizi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana air bersih, sanitasi, serta kebiasaan higienis melalui penguatan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Pencapaian SDGs dan penciptaan generasi yang berkualitas merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder. Peluncuran riset dokumentasi ini merupakan bukti komitmen kami dalam mewujudkan masyarakat yang sehat demi masa depan bangsa,” ujar Rivanda.

4 Bank yang Sering Dipakai Belanja Online

Liputan6.com, Jakarta Kemajuan teknologi membuat semua orang menjadi lebih mudah untuk bertransaksi serta berbelanja tanpa harus pergi ke luar rumah lagi.

Dengan bantuan koneksi internet dan telepon genggam saja, Anda sudah dapat berbelanja online melalui e-commerce dengan mudah. Kemudahan berbelanja ini tentunya ditunjang dengan kemajuan bank yang semakin modern.

Begitu banyak bank di Indonesia saat ini, namun tahukah Anda ternyata hanya ada 4 bank yang menjadi favorit para e-commerce di Indonesia saat ini.

Mau tahu bank apa sajakah itu? Berikut merupakan 4 bank yang sering digunakan e-commerce sebagai sarana pembayarannya berdasarkan data dari Ilmuonedata Comscore, Kamis (28/2/2019):

2 dari 3 halaman

4. BNI

Bank Negara Indonesia (BNI), merupakan sebuah bank milik pemerintah dan anggota BUMN. Bank ini menjadi bank ke-4 yang paling sering digunakan e-commerce sebagai sarana transaksi dengan para pelanggannya.

Pada Desember 2018, BNI kurang lebih telah dipakai oleh 4,9 juta pelanggan 6 e-commerce di Indonesia yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JD.ID, Blibli dan Lazada. Tokopedia menjadi e-commerce yang paling banyak menggunakan BNI.

3. Mandiri

Salah satu Bank BUMN ini menjadi bank ketiga yang paling sering digunakan pelanggan 6 e-commerce di Indonesia. Jumlah pelanggan yang menggunakan bank ini mencapai 5,2 juta pengguna.

Adapun e-commerce yang paling banyak menggunakan Mandiri yakni, Tokopedia dengan jumlah pembeli sebanyak 1,7 juta pada desember 2018.

3 dari 3 halaman

2. BCA

Bank Central Asia atau BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia dan menjadi bank kedua yang sering digunakan pelanggan e-commerce untuk pembayarannya.

Pada Desember 2018, jumlah pengguna BCA mencapai 8,9 juta, dan Tokopedia lah menjadi e-commerce yang sering memakai bank ini dengan total pengguna sebanyak 2,7 juta.

1. BRI

BRI atau Bank Rakyat Indonesia menjadi bank yang paling banyak di pakai oleh beberapa e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.ID, Blibli, dan Bukalapak.

Pelanggan e-commerce yang memilih bank BRI untuk menjadi sarana pembayarannya mencapai 9,1 juta pelanggan. Tokopedia menjadi e-commerce dengan jumlah pembeli yang paling banyak, disusul dengan Shopee yang memilih untuk melakukan pembayaran via BRI.

Buruan Cek, Adaro Energy Buka Lowongan Kerja untuk 13 Posisi

Liputan6.com, Jakarta – Tertarik berkarier di perusahaan batu bara? Segera persiapkan diri Anda semaksimal mungkin karena salah satu perusahaan energi swasta terkemuka, yaitu PT Adaro Energy Tbk (Adaro) kembali membuka lowongan kerja terbaru.

Kali ini, perusahaan terbesar ke-4 di dunia ini membuka lowongan kerja dengan menyediakan 13 posisi sekaligus. Pendaftaran lowongan kerja dibuka hingga akhir Februari dan bahkan hingga akhir April.

Adaro Energy memberi kesempatan berkarier kepada talenta muda lulusan STM hingga S1 yang siap bekerja di lingkungan perusahaan cabang DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.

Sekadar informasi, PT Adaro Energy adalah kelompok perusahaan energi di Indonesia yang berfokus pada bisnis pertambangan batu bara yang terintegrasi melalui anak-anak perusahaannya.

Adaro beroperasi di bawah naungan Perjanjian Karya Pengusaha Batubara (PKP2B) generasi pertama yang berlaku sampai 2022.

Mengutip laman resmi PT Adaro Energy, Rabu (27/2/2019), berikut posisi yang disediakan beserta tata cara pendaftaran lowongan kerja tersebut:

2 dari 4 halaman

Posisi yang Disediakan

1. Accounting Officer

2. Operation Shift Leader

3. EPC Commercial Officer

4. Dozer Operator

5. Pay Loader Operator

6. Associate Senior Legal Officer

7. Legal Officer

3 dari 4 halaman

Selanjutnya

8. Plant Maintenance Senior Engineer

9. Finance & Accounting Section Head

10. Finance & Accounting Staff

11. Secretary

12. HSE Section Head

13. Finance Accounting Tax Staff

4 dari 4 halaman

Tata Cara Pendaftaran

Jika Anda tertarik dan memenuhi persyaratan perusahaan, silakan segera melakukan pendaftaran secara online di sini: http://adarocareer.com/index.php/home/job_list/ sesuai posisi yang ingin Anda lamar

Jangan lupa untuk perhatikan tutup pendaftaran, ya.

Selamat mencoba lowongan kerja tersebut dan semoga sukses!

Sahroni DPR: Pembangunan Infrastruktur Pakai Dana BPJS Hoax

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa rumor penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah informasi sesat alias hoax.

Masyarakat diminta cerdas mengonsumsi informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih menjelang Pemilu Serentak 2019.

Pernyataan itu disampaikan politisi muda Partai Nasdem pada saat temu warga di masa reses DPR yang berlangsung di Jalan Kalibaru Timur Rt 04 Rw 02, Cilincing, Jakarta Utara, merespons pertanyaan warga seputar penggunaan dana BPJS untuk pembangunan infrastruktur, Rabu (27/2/2019).

“Saya pastikan itu hoax,” ucap Sahroni.

Mantan Anggota Komisi XI ini menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km.

Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.

Di sektor udara, pemerintah, kata Sahroni, juga membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Demikian halnya di sektor laut membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.

“Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Sahroni.

2 dari 2 halaman

Sumber Pendapatan

Ditambahkannya, untuk merealisasi pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp 4.700 triliun. Lantas darimana dana sebesar itu diperoleh?

Sahroni merinci sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri.

“Kontribusi dari APBN sebanyak 41,3% atau sebesar Rp 1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22% atau 1.034 triliun, dan kontribusi swasta sebesar 36,7% atau senilai Rp 1.725 triliun. Jadi nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrstruktur,” jelasnya.

Sahroni lebih jauh mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitas datanya.

“Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari bapak dan ibu kita bijak mencerna informasi,” imbuh Sahroni.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Reza Bukan Divonis 4,5 Tahun Penjara dan Denda 1 Miliar Rupiah

Liputan6.com, Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis kepada Reza Bukan. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam sidang putusan kasus narkoba Reza Bukan yang digelar pada Rabu (27/2/2019).

Reza Bukan terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, ia dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 tahun.

“Menyatakan terdakwa Deron Eka alias Reza Bukan terbukti secara sah dan menyakinkan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan sabu,” kata Ketua Majelis Hakim, Kukuh Subiakto, dalam persidangan.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa (Reza Bukan) selama empat tahun enam bulan dan denda sebesar Rp. 1 Miliar. Jika denda tidak bisa dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama dua bulan,” tambahnya.

2 dari 3 halaman

Lebih Ringan

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang dibacakan dalam persidangan sebelumnya. JPU memberikan tuntutan kepada Reza Bukan dengan ancaman hukuman 6,5 tahun dan denda Rp. 1 Miliar.

3 dari 3 halaman

 Pikir-Pikir

Mendengar vonis yang diberikan itu, Reza Bukan berhak untuk menerima, melakukan banding, atau pikir-pikir terlebih dahulu. Majelis hakim memberikan waktu satu minggu untuk Reza Bukan mempertimbangkan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim.  

“Setelah berkomuniksi, saya memberikan jawaban pikir-pikir,” jawab Reza Bukan.

Bisakah Tol di RI Gratis Seperti Malaysia?

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan bahwa jalan tol yang di Indonesia termasuk milik perusahaan pelat merah tidak bisa digratiskan begitu saja.

Rini menjelaskan, setiap jalan tol yang dioperasikan oleh BUMN, terdapat investasi yang perlu dikembalikan. Pengembalian investasi ini melalui hak konsesi yang diberikan pemerintah melalui Kementerian PUPR.

“BUMN ini kan tolnya ini terkait dengan investasi, kita kan pinjem uang, ya nggak bisa dong,” tegas Rini di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Tidak hanya BUMN, kata Rini, para investor jalan tol baik swasta pun tidak bisa serta merta menggratiskan tarif jalan tol begitu saja.
“Kita tetap sebagai investor, apakah itu BUMN atau swasta, jalan tol juga banyak dibangun swasta, Astra punya, Malaysia juga punya di Indonesia, mereka nggak bisa bebasin mereka banyak jalan tol dengan pinjaman, otomatis kita harus membayar pinjaman itu kembali” kata Rini.

Pemberian hak konsesi dengan periode tertentu, kata Rini, menjadi modal BUMN mengembalikan dan investasi yang sudah dikeluarkan untuk membangun jalan tol itu sendiri.

Sementara keputusan gratis setelah masa konsesi habis, Rini mengaku keputusan tersebut ada di tangan Kementerian PUPR selaku pemilik aturan.

“Kalau Kementerian BUMN tidak bisa, nggak ada dasarnya BUMN, karena semua dari cost, investasinya memutuskan Kementerian PUPR,” ungkap dia.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad akan mewujudkan janji politiknya untuk menggratiskan jalan tol di negaranya. Hal itu dikarenakan pemerintahan yang dipimpinnya sudah memulai negosiasi dengan Gamuda Berhad, sebuah korporasi pemegang mayoritas beberapa konsesi jalan tol untuk mengakuisisi tol tersebut.

Jalan tol yang akan digratiskan oleh Mahathir ada empat ruas, yaitu ruas Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), ruas Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), ruas Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan ruas Terowongan SMART. (hek/zlf)