BPN Prabowo Instruksikan Saksi Tak Tanda Tangan C1 Susulan

JakartaBadan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menginstruksikan para saksi dan relawan agar tidak menandatangani formulir C1 susulan. BPN menyatakan C1 yang diakui hanya yang diproses di TPS.

Instruksi itu disampaikan lewat sebuah surat yang ditandatangani Ketua BPN Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais. Surat tersebut beredar di WhatsApp.

“Surat itu benar. Itu dalam rangka memastikan tidak ada kecurangan. Kami meminimalisir supaya tidak terjadi kecurangan dan rekayasa C1,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade kepada wartawan, Kamis (25/4/2019).

Andre menjelaskan BPN tidak akan menerima formulir C1 yang tak diproses di TPS. Menurut dia, penandatanganan C1 harus dilakukan di hadapan para petugas KPPS serta saksi. Hal ini berlaku juga untuk pemungutan suara ulang (PSU).

“Yang kami akui ya, C1 yang ditandatangani di TPS. Ada anggota KPPS, ada pengawas dari Bawaslu, saksi-saksi parpol. Kan itu yang sah,” ujarnya.

“Kalau pemilu ulang ya tentu kami tandatangani ketika di TPSU dong. Maksudnya gitu. Jadi C1 harus ditandatangani di TPS. Semua tanda tangan di sana. Yang tidak boleh kalau ada C1 belum ditandatangani terus susulan di luar proses TPS. Pokoknya kita hanya boleh tanda tangan di TPS saja,” imbuh Andre.

Berikut bunyi instruksi lengkap yang dikeluarkan BPN Prabowo-Sandi:

Instruksi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi

Kepada seluruh saksi dan relawan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi diinstruksikan untuk tidak mengakui dan tidak menandatangani form C1 susulan selain form C1 yang sudah ditetapkan dan ditandatangani pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 17 April 2019.

Demikian instruksi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan kemenangan untuk kita semua. Aamiin.

Ketua BPN Djoko Santoso
Sekretaris BPN Hanafi Rais
(tsa/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU dan PPLN Sepakat Tidak Gelar Pemungutan Suara Susulan di Sydney

Jakarta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sepakat tidak melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) di Sydney, Australia sebagaimana telah direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pemungutan suara susulan di Sydney ditiadakan:

  • KPU, PPLN Sydney dan Panwaslu LN sepakat tidak gelar pemungutan suara lanjutan (PSL) di Sydney
  • PSL rekomendasi Bawaslu setelah menyelediki kasus banyak WNI yang belum mencoblos pada Sabtu 14/4/2019
  • KPU klaim keputusan ini didasarkan pada kajian yang rinci

KPU mengatakan keputusan untuk tidak menyelenggarakan pemungutan suara lanjutan (PSL) di Sydney ini diambil berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh KPU dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Sydney.

“Kalau di Sydney, informasi yang kita terima ada kesepakatan antara PPLN dan Panwas di Sydney untuk tidak perlu melakukan pemungutan suara berikutnya. Itu sudah ada kesepakatan,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada wartawan di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Kajian tersebut antara lain, mendalami informasi mengenai orang-orang yang berada di antrean atau kerumunan TPS saat hari pemungutan suara di Sydney digelar, Sabtu (13/4/2019).

“Jadi kalau kerumunan, kerumunan itu apakah pemilih atau warga yang berkerumun kan perlu kita dalami juga. Supaya apa? Supaya hak pilih itu betul-betul digunakan oleh orang yang memang berhak,” ujar Wahyu.

Pemungutan suara lanjutan (PSL) ini merupakan rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pekan lalu setelah menindaklanjuti laporan ada ratusan warga di Sydney, Australia yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara yang digelar lebih awal pada Sabtu (13/4/2019) lalu.

Dengan alasan waktu pemungutan suara sudah habis dan melampaui sewa gedung, PPLN Sydney menutup Tempat Pemungutan Suara (TPS) tepat pukul 18.00 waktu setempat. Padahal di luar TPS masih banyak warga yang telah antri berjam-jam menunggu giliran.

Hasil investigasi Bawaslu menyimpulkan keputusan PPLN Sydney menutup TPS tersebut menyalahi aturan dan membuat warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bawaslu kemudian merekomendasikan agar PPLN Sydney menggelar pemungutan suara lanjutan (PSL) bagi warga yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun belum menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di Sydney pada Sabtu 13 April 2019.

bawaslu
Bawaslu merekomendasikan dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) karena hasil investigasi Bawaslu menyimpulkan telah terjadi pelanggaran aturan dan banyak warga yang belum menyalurkan hak pilihnya. (ABC)

Namun jika akhirnya KPU, panwaslu dan PPLN Sydney memutuskan untuk tidak melakukan rekomendasi ini, Bawaslu mengatakan hal itu sepenuhnya adalah kewenangan KPU.

“Bawaslu dalam hal ini sudah mengeluarkan rekomendasi dan KPU dalam beberapa kesempatan menyatakan siap melakukan pemilihan umum susulan asal ada rekomendasi Bawaslu. Jadi kami telah keluarkan rekomendasi, kalau kemudian ternyata KPU berpendapat lain ya kami akan liat lagi dalam kajian kami,” kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam jumpa pers di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Fritz menambahkan dasar rekomendasi PSL merupakan hasil investigasi dan diskusi dengan KPU dan Panwaslu luar negeri.

“Kalau melihat sejarah kenapa munculnya rekomendasi bawaslu itu adalah ada kondisi masyarakat yang tidak dapat memilih karena dibatasi oleh jam sewa Gedung, ada hak yang tidak dilaksanakan dan akhirnya itulah dasar kami untuk mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL).” tambahnya,

Namun menurut Fritz pihak KPU belum berkoordinasi dengan Bawaslu terkait kesepakatan untuk tidak menyelenggarakan pemungutan suara lanjutan (PSL) di Sydney.

“Tidak, belum berkoordinasi, Kami serahkan kepada KPU, soal Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi. Sekarang tinggal tergantung KPU bagaimana bertindak terhadap rekomendasi itu,” tegas Fritz.

KPU
KPU pusat bersama PPLN Sydney dan Panwaslu LN sepakat untuk tidak melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) yang direkomendasikan Bawaslu. (ABC)

Hingga berita ini diturunkan Ketua PPLN Sydney Heranudin belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.

Namun sebelumnya dalam perbincangan dengan wartawan ABC Indonesia Sastra Wijaya hari Rabu (17/4/2019), Ketua PPLN Sydney Heranudin menjelaskan pihaknya sedang berkonsentrasi pada proses penghitungan suara yang sudah masuk. Dan juga sedang melakukan rekap Formulir C-7, yaitu daftar hadir mereka yang sudah memberikan suara untuk memastikan tidak ada pencoblosan ganda.

“Ini akan sangat penting untuk memastikan bahwa misalnya ada pencoblosan lagi, tidak ada orang mencoblos dua kali,” katanya.

Banyaknya warga yang tidak bisa menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara di Sydney (14/4/2019) telah mendorong sekelompok warga dari komunitas masyarakat Indonesia di Sydney “The Rock” membuat sebuah petisi online mendesak dilakukan “Pemilu Ulang Pilpres di Sydney, Australia”.

Hingga saat ini petisi yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilu itu telah mendapat dukungan 49 ribu lebih warga.

Sekitar 65.000 warga Indonesia di Australia terdaftar sebagai pemilih tetap untuk Pemilu 2019 dengan jumlah pemilih terbanyak, yakni lebih dari 25.000 berada di daerah pemilihan New South Wales, Queensland, dan Australia Selatan.

(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Sudah Lakukan 1.511 Pemungutan Suara Ulang, Susulan, dan Lanjutan

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima 2.767 rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL). Dari rekomendasi tersebut, saat ini KPU sudah melaksanakan 1.511 PSU, PSS, dan PSL.

“Tiga jenis pemungutan suara yang harus dilaksanakan lagi saat ini sudah mencapai 2.767. Dari 2.767, yang sudah dilaksanakan oleh KPU sebanyak 1.511. Itu bervariasi, baik dari PSU, PSS, PSL ya,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU RI, Senin (22/4/2019).

KPU menargetkan pelaksanaan PSU, PSL, dan PPS paling lambat 10 hari setelah rekomendasi dari Bawaslu diterima.

Data hingga saat ini, terdapat 393 TPS yang harus melaksanakan PSU dan baru 10 TPS melaksanakan PSU. Untuk PSS terdapat 2.302 TPS direkomendasikan digelar PSS dan baru 1.488 TPS melaksanakan PSS.

“Ada 72 TPS direkomendasikan digelar PSL. Dari 72 TPS itu, 13 TPS sudah dilakukan PSL, dan 59 TPS belum digelar PSL,” ujar Arief

Ketua KPU menyatan, daerah yang direkomendasikan digelar tiga pemungutan suara itu berada di 31 daerah di Indonesia. Di antaranya Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, NTT, Maluku Utara, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Sulawesi Selatan. Bali, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Bengkulu, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Riau.

Sempat Kehabisan Surat Suara, Ratusan Warga Palembang Ikut Pemilu 2019 Susulan

Liputan6.com, Palembang – Pemilihan Umum (Pemilu) susulan akhirnya digelar di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), pada hari Minggu, 21 April 2019. Ratusan warga yang belum mencoblos, datang silih berganti ke dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Ilir Timur (IT) II Palembang.

Mukmin, Ketua KPPS 11 Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Sepakat Kelurahan Lawang Kidul Palembang mengatakan, pemilu susulan ini diikuti warga yang belum mencoblos pada hari pemilu 17 April 2019.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 11 ini ada sebanyak 290 dan DPT Tambahan (DPTb) sebanyak 12 orang.

Namun, saat pemilu beberapa hari lalu, jumlah surat suara untuk Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tidak sesuai dengan total DPT.

“Dari 302 DPT, kita hanya mendapatkan 161 lembar surat suara Capres-Cawapres saat memeriksa kotak suara pertama kali,” ujarnya kepada Liputan6.com.

Meskipun kurang, panitia TPS 11 masih menggelar pencoblosan hingga usai. Namun, saat DPT ke-162 hingga 302 tidak mendapatkan surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres), para warga Palembang tersebut langsung menolak untuk menggunakan hak pilihnya.

Warga pun hanya mau mencoblos jika surat suara lengkap. Akhirnya sebanyak 141 DPT mengikuti pemilu susulan pada hari Minggu ini.

“Kami menjalankan pemilihan tetap sesuai dengan rencana dan petunjuk, dengan harapan saat itu datang surat suara. Sekitar pukul 11.30 WIB, belum datang juga tambahan surat suara. Jadi warga pada protes dan kecewa,” kataya.

Pemilu susulan juga digelar di TPS 36 di Lorong Zeni, Jalan Prajurit Kemas Ali Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan IT II Palembang.

Ada 288 DPT yang harusnya mengikuti pemilu di hari Rabu, namun hanya 113 DPT yang mau mencoblos dengan surat suara lengkap.

Pengawas TPS 36 Budianto mengungkapkan, pemilu susulan ini sudah dibuka sejak pukul 06.30 WIB. Sejak pagi hari para warga sudah berdatangan untuk menggunakan hak pilihnya.

KPU Akui Belum Ada Kemajuan Soal Pemilu Susulan di Sydney dan Malaysia

Liputan6.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengaku, Pemilu 2019 susulan di Sydney dan Malaysia masih belum ada kemajuan. Kedua tempat itu melakukan Pemilu susulan dikarenakan masih adanya pemilih yang belum melakukan pencoblosan.

“Yang di Malaysia kita masih harus menghitung alokasi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi surat suara kemudian mengirim ke KL (Kuala Lumpur), kemudian waktu yang dibutuhkan oleh teman-teman PPLN untuk mengirim ke pemilihnya. Karena itu melalui pos ya harus kirim dulu ke pemilihnya, pemilihnya nanti kirim balik,” kata Pramono di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).

Ia pun mengungkapkan, pihaknya sedang mempertimbangkan bagi pemilih yang awalnya memilih melalui pos. Selain itu, pihaknya juga telah menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah disediakan atau Kotak Suara Keliling (KSK).

“Jadi kita yang proaktif mendatangi tempat-tempat di mana banyak warga kita yang bekerja atau bertempat tinggal. Model KSK emang gitu ya. Jadi kita yang proaktif dengan mendatangi pemilih-pemilih itu, jadi ini bagian dari mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pos di Malaysia,” ungkap Pramono.

12 TPS di Jawa Barat Gelar Pemilu Susulan

Liputan6.com, Bandung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyatakan, 12 tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Subang akan dilakukan pemilu susulan 2019.

Rinciannya, enam TPS di Kota Bekasi karena kekurangan surat suara, lima TPS di Kabupaten Cianjur akibat tertukarnya surat suara, dan satu TPS di Kabupaten Subang yang mengalami kekurangan surat suara.

Menurut Komisioner Divisi Logistik KPU Jawa Barat Nina Yuningsih, pemilu ulang tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat akibat kekurangan dan tertukarnya surat suara.

Dia mengatakan, kekurangan surat suara tersebut diketahui malam sebelum pencoblosan dan tertukarnya surat suara karena salah penyaluran logistik pemilu.

“Kota Bekasi ada enam TPS. Empat TPS untuk pemilihan DPRD Provinsi Jabar 7 kemudian satu TPS untuk DPD RI dan satu TPS untuk pilpres. Kemudian yang kedua adalah Kabupaten Cianjur ada lima TPS di Desa Sukamanah untuk DPRD kabupaten yakni Dapil 3. Yang ketiga adalah Subang, ada satu TPS di Pusaka Ratu itu untuk DPRD Kabupaten,” kata Nina, Bandung, Jumat (19/4/2019).

Nina mengatakan pemilu susulan di Kabupaten Cianjur dan Subang digelar pada Sabtu 20 April 2019. Sedangkan di Kota Bekasi dilakukan pada Kamis 18 April 2019.

Surat Suara Habis, Coblos Susulan Pemilu 2019 di Abepura Bikin Kecewa

Liputan6.com, Abepura – Proses pemungutan suara susulan Pemilu 2019 di TPS 023 RS Bhayangkara, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura diwarnai kekecewaan pemilih yang tidak bisa mencoblos lantaran kurangnya surat suara.

Eva, salah seorang perawat yang bertugas di RS Bhayangkara, Kotaraja, Kamis (18/4/2019), mengaku kecewa tak bisa memilih dalam Pemilu 2019 karena kekurangan surat suara, padahal dirinya sudah mengantre sejak pagi.

“Kami sengaja antre untuk mencoblos dan memilih calon baik itu presiden maupun anggota legislatif namun tidak bisa akibat surat suara sudah habis,” katanya, dilansir Antara.

Dia mengatakan, dirinya bersama rekan-rekannya mengetahui tidak bisa memilih setelah diberitahu pukul 12.15 WIT kalau surat suara untuk pemilihan presiden, dan anggota legislatif kecuali untuk DPR RI, habis.

“Padahal kami sengaja mengantre karena ingin memilih dan sudah minta izin kepada pimpinan untuk mencoblos, setelah sempat ditunda sehari,” kata Eva yang dibenarkan rekan-rekannya, seraya menyatakan kekecewaannya karena tidak bisa memilih dan memberikan suaranya untuk calon pilihannya.

Eva menambahkan, selain petugas kesehatan, para pasien yang saat ini sedang dirawat di RS Bhayangkara juga tidak bisa menyalurkan suaranya dalam Pemilu 2019.

TPS 023 Kelurahan Wahno, termasuk dalam 369 TPS di Distrik Abepura yang melakukan pemungutan suara ulang.

DPT TPS 023 Kelurahan Wahno tercatat 168 pemilih dan jumlah surat suara yang diperoleh tercatat untuk presiden sebanyak 169 lembar, DPD tercatat 161 lembar, DPRD Kota 171 lembar, DPR Provinsi 171 lembar dan DPR RI sebanyak 271 lembar.

Warga Kabupaten Puncak, Papua selesai memberikan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 dengan sistem noken. Hasilnya pasangan Jokowi-Ma;ruf menang 100% di Kabupaten Puncak.

Bawaslu Perintahkan Pemilu Susulan di Sydney untuk Pemilih yang Sudah Antre

Jakarta – Bawaslu menyatakan ada prosedur yang tidak sesuai dalam pemungutan suara saat Pemilu 2019 di Sydney, Australia. Oleh sebab itu, Bawaslu memerintahkan pemungutan suara susulan untuk pemilih yang sudah terdaftar.

Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar, dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (16/4/2019). Bawaslu telah menerima keterangan dari PPLN Sydney terkait adanya dugaan pelanggaran saat pemungutan suara di Sydney.

“Bawaslu menerima keterangan dari Panwaslu Sydney bahwa penutupan TPS dilakukan pukul 18.00 waktu setempat sementara masih ada pemilih dalam keadaan antrean menggunakan hak pilih sehingga menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih,” kata Fritz.

Penutupan TPS saat masih ada pemilih yang antre itu tidak sesuai prosedur, tata cara, dan mekanisme yang sudah diatur. Oleh sebab itu, Bawaslu menerbitkan rekomendasi.

“Bawaslu merekomendasikan sebagai berikut, memerintahkan PPLN Sydney melalui KPU RI untuk melakukan pemungutan suara susulan di TPS bagi pemilih yang sudah mendaftarkan dirinya tapi belum dapat menggunakan hak pilihnya,” ucap Fritz.

Pemungutan suara susulan ini hanya dilakukan bagi pemilih di Sydney yang terdaftar di DPT, DPTb, maupun DPK; dan telah berada di antrean saat pemungutan suara pada 13 April 2019 yang lalu tapi belum menggunakan hak pilihnya.

Simak Juga ‘Ribut-ribut Pemilu di TPS Sydney, Ada Apa?’:

[Gambas:Video 20detik]

(imk/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tega! Ada Tipu-tipu Bermodus ‘Banjir Susulan’ di Jayapura

Jakarta – Ada yang tega memanfaatkan kepanikan warga Jayapura saat banjir dan longsor terjadi pada pekan lalu. Mereka menginfokan kemungkinan banjir susulan. Saat warga mengungsi, rumah dijarah. Duh!

Cerita ini disampaikan Danrem 173/ Praja Wira Yakthi, Kolonel Inf J Binsar P Sianipar, saat memaparkan data dan dampak banjir di hadapan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di ruang VIP Bandara Sentani, Jayapura, Sabtu (23/3/2019).

“Ada pencurian dan penjarahan di rumah warga yang mengungsi. Warga panik karena ada yang memberi tahu adanya banjir susulan, lalu meninggalkan rumah,” jelas Binsar.

Tega! Ada Tipu-tipu Bermodus 'Banjir Susulan' di JayapuraFoto: Triono/detikcom

Tak diungkap di daerah mana peristiwa itu terjadi. Selain penipuan, ekses lain dari banjir dan longsor adalah kaburnya 2 tahanan. Hingga saat ini, tahanan itu belum kembali atau ditangkap.

“Kemudian, dampak lainya yakni anak sekolah tak bisa ikut ujian,” tambah Binsar.

Menurut Binsar, saat ini tercatat 113 orang meninggal dunia, 107 luka berat, 108 luka ringan, 94 hilang, dan kurang lebih 15 ribu warga mengungsi. Ini bencana terparah di Jayapura dalam 10 tahun terakhir.

Ada 4 faktor yang diduga memicu banjir dan longsor. Pertama curah hujan tinggi, Gunung Cycloop yang sangat curam, alih fungsi sungai, dan pembukaan lahan atau penebangan pohon besar di gunung. Pemerintah, baik pemprov maupun pemkot/pemkot, diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti penertiban permukiman hingga penegakan hukum.
(trw/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPBD Prediksi Ada Potensi Banjir Susulan di Sentani Papua

Jayapura – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua memprediksi akan adanya potensi banjir susulan di wilayah Sentani hingga Jayapura. Prediksi ini dikarenakan puncak Gunung Cycloop yang berada di Jayapura masih tertutup awan tebal dan berpotensi hujan.

“Jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Jayapura ini termasuk kategori banjir bandang yang melanda Kelurahan Hinekombe, Dobonsolo dan Sentani Kota, selain itu juga Kampung Yahim serta Kehiran,” ujar Kepala BPBD Provinsi Papua Welliam R. Manderi, yang dikutip dari Antara, Minggu (17/3/2019).

Menurut Welliam, berdasarkan data yang dimilikinya, korban meninggal dunia sudah mencapai 42 orang, 10 luka ringan dan 21 luka berat. Kini banyak warga yang mengungsi karena tempat tinggalnya hancur diterjang banjir.

“Berdasarkan data kami, pengungsi di Kompleks BTN Bintang Timur tercatat 150 KK, Kompleks Gajah Mada 350 KK, Doyo 200 orang, Kemiri 200 orang dan panti jompo 23 orang, dengan kebutuhan mendesak yakni tempat tinggal sementara, bahan makanan, pakaian, selimut, obat-obatan dan air bersih, ” katanya lagi.

Banjir terjadi sejak hujan mengguyur Kabupaten Jayapura dan sekitarnya pada Sabtu (16/2) sore hingga pukul 23.30 WIT. Banjir merendam perumahan warga di Kelurahan Hinekombe, Dobonsolo, dan Sentani Kota, Kampung Yahim, dan Kehiran.
(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>