7 Jenis-Jenis Surat Resmi Lengkap dengan Contohnya, Biar Tak Keliru

Setelah mengetahui fungsi dan juga ciri-ciri surat resmi, saatnya anda mengetahui pengelompokan jenis-jenis surat resmi yang umum ditemui. Berikut adalah jenis-jenis surat resmi, seperti yang dilansir Liputan6.com dari berbagai sumber, Rabu (20/3/2019).

1. Surat Permohonan

Surat permohonan adalah satu dari jenis-jenis surat resmi. Surat ini digunakan ketika suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain. Ditulis antar perorangan, perorangan terhadap lembaga, ataupun antar lembaga. Contoh surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dana, surat permohonan perceraian, dan lain-lain.

2. Surat Keputusan

Jenis-jenis surat resmi selanjutnya adalah surat keputusan. Surat keputusan ditujukan untuk menyampaikan sebuah keputusan dari atasan yang berkaitan dengan hal-hal yang selama ini belum jelas. Surat keputusan pada umumnya berhubungan dengan suatu instansi atau lembaga. Misalnya surat keputusan pengangkatan pegawai, Surat keputusan panitia dari kepala sekolah, Surat keputusan pengangkatan pengurus atau tenaga kerja.

3. Surat Kuasa

Surat Kuasa adalah jenis-jenis surat resmi ketiga yang isinya menjelaskan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu kegiatan atau tugas sehingga dilimpahkan ke penerima kuasa yang ditunjuk.

Terdapat dua jenis surat kuasa yang juga memiliki dasar hukum berbeda yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Surat kuasa umum diatur dalam pasal 1796 KUH Perdata. Sementara itu, surat kuasa khusus diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata.

4. Surat Perintah

Jenis-jenis surat resmi sangat banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah surat perintah yang berisi instruksi kepada bawahan atau pegawai. Surat perintah yang umum ditulis adalah surat perjalanan dinas, surat perintah untuk lembur, dan banyak lainnya.

5. Surat Pengantar

Surat pengantar adalah contoh surat resmi yang banyak digunakan oleh khalayak umum untuk kepentingan pribadi. Sebelum adanya peraturan baru, surat pengantar dulunya digunakan sebagai syarat untuk membuat e-KTP. Selain itu, surat pengantar juga dapat berupa surat pengantar keterangan tidak mampu, surat pengantar proposal bantuan dana, dan lain sebagainya.

6. Surat Edaran

Surat Edaran pada umumnya dibuat untuk ditujukan kepada kalangan tertentu di mana isinya berupa pemberitahuan kegiatan atau hal tertentu. Surat edaran dapat dengan mudah ditemukan di sekolah, misalnya surat edaran pengumuman libur ujian yang dialamatkan kepada para orangtua murid.

7. Surat Undangan

Surat undangan biasanya digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertenu. Contoh surat undangan misalnya surat undangan pernikahan, surat panggilan kerja, surat panggilan kepolisian, dan banyak lainnya.

Penyebar Hoax Surat Suara Sudah Dicoblos 01 di Sumut Diciduk Polisi!

Medan – Polisi menangkap pelaku penyebaran hoax surat suara di Sumatera Utara (Sumut). yang sudah tercoblos di nomor 01. Pelaku berinisial UR itu ditangkap di wilayah Jawa Barat (Jabar).

Dilansir Antara, Rabu (20/3/2019), Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, membenarkan penangkapan terhadap pelaku hoax tersebut. UR merupakan warga daerah Jabar.

“Akun yang digunakan tersangka untuk menyebar video hoax tersebut adalah akun palsu.selama ini akunnya selalu berubah-ubah,” ujar Nainggolan.

Ia mengemukakan, penangkapan itu dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan dan menelusuri pertemanan di akun Facebook penyebar hoax itu. Dari pertemanan itu ditelusuri, kemudian dijebak dan tersangka berhasil diringkus.

“Jadi menangkap tersangka yang kasusnya seperti itu, tidak mudah,” ucap dia.

Nainggolan menyebutkan, saat ini tersangka UR telah berada di Polda Sumut, dan dilakukan penahanan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengetahui motif tersangka menyebarkan video hoax yang menuding KPU Sumut berbuat curang.

“Kalau motifnya masih diselidiki Polda Sumut,” kata dia.

Sebelumnya, KPU Sumut dan Medan melaporkan video hoax surat suara 01 sudah tercoblos ke Mapolda Sumut, pada Minggu (3/3). Laporan tersebut dibuat karena video itu dianggap dapat memprovokasi dan menjelekkan nama baik KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Video hoax tersebut diketahui diposting oleh akun Facebook atas nama Muhammad Adrian dan Kusmana. Dalam postingannya, Adrian menambahi keterangan yang bernada provokatif.

“Memang keparat KPU Sumut, surat suara sudah tercoblos 01 semua,” bunyi postingan pelaku.
(rvk/fai)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Jawa Barat Temukan Ratusan Ribu Surat Suara Rusak

Liputan6.com, Garut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, menemukan sekitar 156.487 surat suara di beberapa wilayah Jawa Barat (Jabar) untuk pencoblosan, 17 April mendatang, dalam keadaan rusak.

Komisioner Bawaslu Bidang Pengawasan Zaki Hilmi mengatakan, jumlah kerusakan tersebut berasal dari berbagai daerah mulai surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Rinciannya, sekitar 25.195 surat suara PPWP, 20.672 surat suara DPD, 43.801 DPR RI, 46.542 DPRD Provinsi dan 20. 277 surat suara DPRD Kabupaten/Kota.

“Jika ditotal mencapai 156.487 surat suara yang rusak,” katanya, di [Garut] (3917912 “”), Senin (18/3/209) malam.

Dalam pemeriksaan awal, kerusakan surat suara mulai beragam bercak tinta, tinta tembus, surat suara terlipat dan sobek, hingga lengkap berisi bolong di surat suara. “Diperlukan kerusakan saat instalasi, jika rusak saat proses sorlip sangat minim,” katanya.

Untuk menghitung jumlah suara yang rusak, lembaganya mengatakan Zaki meminta agar KPU segera meminta surat suara, agar tidak terjadi keterlambatan pengiriman. “Kami melakukan pengawasan terkait perencanaan kebutuhan dan distribusi logistik di semua kabupaten / kota di Jabar,” katanya.

[bacajuga: Baca Juga] (3918489 3919981 3919487)

Tambah, selain kerusakan surat suara, lembaganya menemukan 15 dari 27 kota-kabupaten di Jabar, belum menerima surat suara lengkap untuk PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

“Seperti di Kabupaten Garut belum menerima surat PPWP,” kata dia.

Kabupaten Bandung, Garut, Indramayu, Kuningan, Kabupaten Cirebon, Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi.

[Cek Fakta] Hoaks Menteri Agama Revisi Surat Al Kafirun

Liputan6.com, Jakarta – Kabar tentang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang mengganti terjemanan Surat Al Kafirun dalam Alquran menjadi non muslim,viral di media sosial.

Kabar ini bermula dari adanya artikel berjudul ‘Menag: Revisi Terjemahan Al Quran Siap Dicetak, Surah Al Kafirun Sudah Kami Ganti Dengan Kata Non Muslim‘ yang dimuat dalam situs operain.blogspot.com.

Gambar tangkapan layar artikel itu kemudian beredar luas di facebook. Satu di antaranya yang dibagikan oleh akun Mj Abdul pada Jumat 15 Maret 2019 lalu. Selain itu, akun ini juga menambahkan sebuah narasi dalam konten yang diunggahnya.

TERJEMAHAN ALQUR’AN SAJA BISA DIREVISI APALAGI UU. sadarlah saudaraku Se muslim . Ditangan mu saat pemilu nanti agama kita bisa dihargai

Harapan saya, pada tahun 2019, revisi terjemah Al Quran sudah selesai, hingga Al Quran ini bisa dicetak dan dipakai masyarakat,” kata Lukman kepada Tim Revisi Terjemahan Al Quran yakni Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Badan Litbang Kementerian Agama di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta

Menurutnya, terjemahan Al Quran agar sesuai dengan bahasa dan situasi terkini. “Ini bukan pekerjaan mudah, butuh ketekunan dalam melihat dan mencermati kata perkata, ayat per ayat bahkan hubungan antara satu ayat dengan ayat lain, baik dalam satu surat maupun dengan surat lainnya,” ujarnya.

Lukman menambahkan, banyak ayat dalam Al Quran yang mempunyai makna dinamis dan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi. “Saat ini, setiap tahunnya, rata-rata 4,5 juta Al Quran terjemahan Kemenag dicetak.

Baca Juga: Menhan: Jika masih ada Ulama Atau Ustadz Bilang Kafir Saat Ceramah, Silahkan Laporkan

Al Quran mulai diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, sejak KH Saifuddin Zuhri menjadi Menteri Agama, tepatnya pada tahun 1965 dan hingga kini, terus mengalami revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa, materi dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Sementara KH Malik Madany yang mewakili Tim Revisi menyatakan akan berupaya menghadirkan terjemahan Al Quran yang efektif dan efisien.

Al Quran terjemahan dari Indonesia dipergunakan pula di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan lain sebagainya. “Dari Juz 1 hingga 2, ada 27 kata atau arti yang hendak dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia,” kata Malik Madany.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kabalitbang dan Diklat Kemenag Abdurrahman Mas’ud, Anggota Tim Revisi antara lain KH A Malik Madany, Rosihan Anwar, Ahsin S, Muchlis Hanafi, Avdul Ghofur Maimun, Umi Husnul Khotimah, Zarkasi, Deny Hudaeny, Abdul Aziz Sidqi, Arum Ridiningsih, Imam Arif, Joni Syatri, Musaddad, serta Staf Khusus Menag Hadi Rahman dan Aly Zawawi.

Mengganti Surah Al KafirunIndonesia sebagai negara yang heterogen harus mengedepan sikap saling menghormati. Penyebutan kepada orang lain yang berbeda agama harus diperhatikan, agar jangan menggunakan kata yang bisa membuat orang lain tersinggung.

Menteri Agama (Menteri Agama) Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang merekomendasikan kepada umat Islam untuk menghindari menyebut orang orang non-muslim dengan kata kafir.

“Saya ingin garis bawahi ajakan itu rekomendasi dalam konteks kehidupan kita sebagai sebuah bangsa yang heterogen. Sehingga sebutan-sebutan kepada yang beda keimanan, keyakinan, agama itu tidak menggunakan sebutan yang berpotensi bisa diduga sesuatu sebutan yang tidak dikehendaki oleh yang disebut itu,” ujar Lukman di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Dia menuturkan, penyebutan kafir kepada non-muslim tergolong menyakiti. Keberagamaan merupakan suatu keniscayaan sehingga menghindari penyebutan istilah kafir untuk saling menghargai satu sama lain dan sangat penting bagi kerukunan antarumat beragama.

Menurutnya, setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam keseharian. Ajakan PBNU itu untuk menghilangkan istilah kafir,” tulis Mj Abdul.

Konten yang diunggah Mj Abdul telah 127 kali dibagikan dan mendapat 48 komentar warganet.

Polemik Kasus Pemalsuan Surat yang Libatkan Juragan Emas di Makassar

Liputan6.com, Makassar – Setelah setahun dikabarkan mandek, penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat autentik atau memberikan keterangan palsu di atas surat autentik yang melibatkan pemilik toko emas di Makassar dihentikan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel.

Penyidik berdalih, penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat autentik yang dilaporkan warga Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar, Irawati Lauw sejak awal Februari 2018 itu dihentikan karena tidak ditemukannya unsur pidana.

Alasan hukum penghentian penyelidikan kasus tersebut juga telah dijelaskan oleh penyidik melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bernomor B/109 A2/III/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tertanggal 8 Maret 2019 dan telah disampaikan kepada korban sekaligus pelapor, Irawati Lauw pada tanggal 15 Maret 2019.

Sebelumnya, tepatnya Selasa 12 Februari 2019, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, Kombes Pol Indra Jaya berkata sebaliknya. Ia mengatakan kasus dugaan pemalsuan surat yang dimaksud telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) untuk diperiksa.

“Sudah sidik itu. Berkas sudah tahap satu ke Kejaksaan,” singkat Indra via pesan singkat.

Mengenai kejelasan penghentian penyelidikan kasus tersebut, Liputan6.com mencoba mengonfirmasi Indra beberapa kali via pesan singkat Minggu (17/3/2019). Namun, yang bersangkutan hanya tampak membaca pesan konfirmasi tanpa memberikan tanggapan klarifikasi.

Terpisah, korban sekaligus pelapor kasus dugaan pemalsuan surat autentik, Irawati Lauw melalui penasihat hukumnya, Jermias Rarsina membenarkan jika penyelidikan kasus dugaan pidana yang dilaporkan kliennya itu telah dihentikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel.

“Iya betul. Penyelidikannya dihentikan dan alasan hukumnya itu juga dijelaskan penyidik di dalam SP2HP yang diberikan ke kami tanggal 15 Maret 2019,” kata Jermias saat ditemui di sebuah kafe di Makassar, sambil memperlihatkan bukti surat penghentian penyelidikan kasus tersebut, Minggu (17/3/2019).

Menurutnya, penghentian penyelidikan kasus tersebut sangat keliru. Di mana kata Jermias, jika melihat alasan hukum atau pertimbangan hukum yang dijadikan dasar penyidik sehingga berinisiatif menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat autentik yang dilaporkan oleh kliennya selaku korban.

Alasan hukumnya, karena juru ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar, Muh Darwin Thamrin hanya mengaku lupa mengganti kalimat redaksi penutup dalam surat autentik dalam hal ini surat berita acara laporan hasil pengukuran batas tanah/ penetapan batas tanah yang diterbitkannya pada tanggal 29 Juni 2016 sebagai tindak lanjut dari permohonan pengukuran batas tanah yang diajukan oleh pemilik toko emas Bogor di Jalan Buru, Makassar sekaligus sebagai terlapor, Soewandi Kontaria dan anaknya, Jemis Kontaria.

Muh Darwin Thamrin menerbitkan surat berita acara pengukuran batas tanah/ penetapan batas tanah resmi berlogo BPN kota Makassar. Dimana pada kalimat redaksi penutup surat berita acara pengukuran batas tanah/ penetapan batas tanah yang dimaksud bertuliskan ‘demikian berita acara pengukuran batas/ penetapan batas tanah ini dibuat untuk kepentingan penyelidikan’.

Sementara pemohon pengukuran batas tanah sekaligus terlapor dalam kasus ini, Soewandi Kontaria mengajukan permohonan pengukuran batas tanah yang dimaksud hanya untuk kepentingan pribadi bukan penyelidikan.

“Kata penyidik, Darwin mengaku hanya lupa mengganti kalimat penutup tersebut. Seharusnya kalimatnya berbunyi ‘demikian berita acara pengukuran batas/ penetapan batas tanah ini dibuat untuk diketahui’,” ucap Jermias membeberkan alasan penyidik menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat seperti yang tertuang dalam SP2HP yang diberikan penyidik kepada kliennya.

Menurut penyidik, kata Jermias, Muh Darwin Thamrin melakukan copy paste file yang ada di komputernya. Dimana file tersebut sebelumnya merupakan file untuk permohonan Kepolisian.

Sehingga, pengakuan lupa yang diakui oleh Muh Darwin Thamrin itu, dinilai penyidik bukan sebagai peristiwa pidana dan memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat autentik yang dilaporkan oleh Irawati Lauw.

“Jadi sesuai isi SP2HP, penyidik beralasan unsur kelalaian yang dilakukan Darwin Thamrin itu tidak dapat dipidana. Penyidik saya kira perlu belajar banyak lagi tentang hukum pidana,” ujar Jermias.

Dalam hukum pidana, terang Jermias, dinyatakan seorang pelaku dapat dipidana berdasarkan pada dua hal, yakni perbuatan yang bersifat kesalahan karena ada kesengajaan (Dolus) dan lalai atau kealpaan (Culpa lata).

“Kejahatan itu bisa terjadi penyebabnya adalah karena perbuatan kesalahan dan/atau kelalaian,” terang Jermias.

Sehingga alasan hukum penghentian penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat yang dipaparkan penyidik melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang berkode A2 yang diberikan kepada kliennya selaku pelapor.

Maka, perkara dugaan pemalsuan surat otentik dalam hal ini yang dimaksud pemalsuan dokumen berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar, maka semakin jelas kedudukan hukum pertanggungjawaban pidananya kepada juru ukur BPN kota Makassar, Muh Darwin Thamrin.

Hal itu, kata Jermias, disebabkan karena Muh Darwin Thamrin telah membuat perubahan atas produk BPN kota Makassar berupa merubah isi surat bersifat copy paste dari file yang ada di komputer, merupakan bagian dari perbuatan pidana dalam kategori kelalaian atau kealpaan.

Dengan demikian, lanjut Jermias, sejak awal kasus dugaan pemalsuan surat autentik yang dilaporkan kliennya itu, sekiranya penyidik mau serius dalam penanganan perkaranya, maka ia seharusnya melibatkan peran juru ukur BPN kota Makassar, Muh Darwin Thamrin itu.

Penyelidikan perkara pemalsuan, kata Jermias, harus tetap berjalan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan yang sudah tentunya peran penyidik untuk melengkapi berbagai alat buktinya yang bertujuan untuk membuat terang antara pembuat dan pelaku yang menggunakan surat palsu tersebut sebagai salah satu bukti dalam berperkara di Pengadilan Negeri Makassar.

Perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh juru ukur BPN kota Makassar, Muh Darwin Thamrin tersebut, ucap Jermias, telah berakibat (menimbulkan akibat) hukum kerugian, dan dalam kasus dugaan pemalsuan surat otentik yang dilaporkan kliennya sangat jelas terdapat unsur dapat menimbulkan kerugian.

Sehingga, lanjut Jermias, penyidik harus punya kewenangan untuk membuat terang unsur yang dimaksud dalam kasus pemalsuan surat autentik tersebut. Apalagi, unsur dapat menimbulkan kerugian dalam tindak pidana umum adalah delik formil yang tidak perlu melihat pada akibat rugi yang nyata, tetapi cukup dipandang terjadi karena bersifat potensi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ironi Caleg Pemerkosa Tetap Muncul di Surat Suara

Pasaman Barat – Calon anggota legislatif (Caleg) dari PKS, AH menjadi tersangka kasus pencabulan anak kandungnya sendiri. Meski sudah ditahan polisi, namun caleg untuk DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat itu tetap akan ada di surat suara saat pemilu legislatif April mendatang.

Ketua KPUD Kabupaten Pasaman Barat Alharis mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari DPD PKS Kabupaten Pasaman Barat berkaitan dengan kondisi kadernya tersebut.

“Sudah ada suratnya. PKS berkirim surat kepada kita. Ada beberapa poin yang intinya meminta pencoretan nama AH sebagai caleg,” kata Alharis kepada detikcom Senin (18/3/2019).

Ia menyebutkan surat dari DPD PKS Pasaman Barat diterima KPU pada Jumat (15/3) atau bersamaan dengan penetapan status tersangka AH oleh pihak kepolisian.

“Kita belum mengambil keputusan. Kita diskusikan dulu dengan (KPUD) provinsi. Setelah itu baru kita pleno-kan. Mudah-mudahan, minggu ini sudah ada keputusan,” katanya.

Meski nantinya nama AH dicoret dari daftar caleg tetap (DCT), namun Alharis mengatakan nama AH akan tetap ada di surat suara. Hal ini karena tahapan penetapan DCT sudah dilakukan sejak lama, sebelum munculnya kasus ini.

“Kita akan buat pengumuman di tiap TPS di dapil caleg bersangkutan bahwa yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat, bahwa yang bersangkutan bukan lagi caleg,” ujarnya.

Kalaupun masih ada yang memilih nama AH di kertas suara, perolehan suara itu akan dijadikan suara partai yang bersangkutan.

AH yang terdaftar sebagai Caleg dari PKS ini dilaporkan istri dan anaknya ke polisi atas kasus pencabulan anak kandungnya sejak 7 Maret 2019. Dalam DCT anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu 2019 ini, AH berada di nomor 4. Ia maju dari Dapil Pasaman Barat tiga.

AH diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sejak korban berusia 10 tahun hingga korban berusia 17 tahun. Polisi telah memeriksa lima saksi dan menetapkan AH sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan anak.

Sebelum akhirnya ditangkap polisi, AH sempat melarikan diri ke beberapa lokasi. AH sempat terdeteksi melarikan diri ke Jakarta dan Depok, Jawa Barat. Setelah buron, dia pun ditangkap di Padang saat tengah potong rambut.

“Posisinya sedang potong rambut sambil menunggu kendaraan untuk menjemput,” kata Kapolres Pasaman Barat, AKPB Iman Pribadi Santoso, Senin (18/3).
(nvl/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Romahurmuziy Kirim Surat Pengunduran Diri ke PPP

Liputan6.com, Jakarta – Suharso Monoarfa ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Romahurmuziy atau Romi yang kini ditetapkan tersangka atas kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Terkait kasus yang menjeratnya, Romi pun mengirimkan surat pengunduran diri kepada DPP PPP, pada pukul 15.00 WIB. 

“Beliau (Romi) juga telah mengirim surat kepada kami untuk menyatakan mengundurkan diri,” kata Suharso saat jumpa pers di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019). 

Pengunduran diri Romahurmuziy berbarengan dengan keputusan DPP PPP yang juga secara resmi memberhentikan anggota komisi XI DPR RI itu.

“Cuma tadi ada kesulitan teknis baru diterima sekarang, sementara rapat kami sudah lewat. Tetapi kami bisa terima itu,” ucapnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut juga menghargai atas sikap Romahurmuziy. Menurutnya, Dewan Penasihat TKN Jokowi-Ma;ruf itu telah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

“Tapi esensinya adalah sebagai kader dia (Romi) paham dimana salahnya,” ungkap Suharso. 

Ini Surat Pengunduran Diri Romahurmuziy ke PPP

JakartaRomahurmuziy (Rommy) diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP. Namun rupanya, Rommy mengirimkan surat pengunduran diri sebelum pencopotan.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa yang sudah ditunjuk sebagai Plt Ketum mengatakan, surat pengunduran diri Rommy terlambat diterima karena masalah teknis. Sehingga surat pengunduran diri Rommy baru diterima setelah hasil rapat harian PPP.

“Beliau (Rommy) juga telah mengirim surat kepada kami untuk menyatakan mengundurkan diri. Suratnya tadi jam 15.00 WIB. Cuma tadi ada kesulitan teknis baru diterima sekarang, sementara rapat kami sudah lewat. Tetapi kami bisa terima itu. Tapi esensinya adalah sebagai kader dia (Rommy) paham dimana salahnya,” kata Suharso di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Dalam surat pengunduran diri yang ditulis tangan ini, Rommy menyatakan berhenti sebagai ketum PPP masa bakti 2016-2021 terhitung 16 Maret 2019. Dia juga meminta maaf kepada kader dan fungsionaris partai atas kasus yang menimpanya di KPK.

“Menyatakan berhenti secara permanen sebagai Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2016-2021 terhitung mulai tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. Menyerahkan sepenuhnya proses organisasi selanjutnya kepada mekanisme AD/ART PPP,” kata Rommy dalam surat pengunduran diri yang dikirim ke PPP. Surat pengunduran ini juga ditandatangani Rommy tanggal 16 Maret 2019.

Berikut isi lengkap surat pengunduran diri sebagai Ketum PPP:

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama: Muchammad Romahurmuziy
Alamat: Jalan Batuampat III no 4 Condet, Jaktim
Pekerjaan: Anggota DPR
Jabatan: Ketua umum DPP PPP

1. Menyatakan berhenti secara permanen sebagai Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2016-2021 terhitung mulai tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB

2. Menyerahkan sepenuhnya proses organisasi selanjutnya kepada mekanisme AD/ART PPP

3. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader dan fungsionaris partai di semua tingkatan atas kejadian yang menimpa saya yang tidak sepenuhnya terpotret di media. Saya pastikan bahwa apa yang saya alami tidak ada kaitan secara langsung maupun tak langsung dengan partai, melainkan semata itu risiko saya sebagai pimpinan

4. Bermunajat kepada Allah SWT agar seluruh kader dan fungsionaris PPP diberi kekuatan untuk tetap mengemban amanah umat dan lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2019

5 Mohon doa agar diberikan kekuatan dan kesabaran melewati badai yang tidak pernah saya pikirkan ini.

Seluruh pernyataan ini saya buat tanpa tekanan dari manapun, melainkan demi kemaslahatan umat, kebaikan organisasi, dan agar saya dapat berkonsentrasi pada kasus yang saya alami.
(idn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bayi Misterius dan Secarik Surat untuk Sumarnah

Liputan6.com, Purbalingga – Basir (35) warga Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Purbalingga setengah terjaga saat ada orang menggedor jendela kaca di samping pintu rumahnya, Selasa, 12 Maret 2019 sekitar jam 11 malam. Sambil menggedor jendela orang itu memanggil-manggil nama istrinya, Sumarnah, “Sum, sum, sum”. Basir lantas bangun bergegas membuka pintu takut hal buruk terjadi.

Tetapi, laki-laki yang memanggil itu langsung pergi dengan seorang perempuan mengendarai sepeda motor. Jejaknya pun hilang tertelan gelap di kejauhan jalan.

“Orangnya langsung pergi pakai sepeda motor,” katanya pada Rabu, (13/3/2019) silam.

Belum usai rasa penasarannya, dia hendak masuk rumah lagi. Namun, langkahnya terhenti saat melihat bungkusan plastik misterius dan gumpalan selimut di teras rumah.

Sejenak terhenyak, dirinya melihat ada bayi dalam bungkusan tersebut. Wajah mungilnya tampak polos cantik di bawah cahaya remang lampu teras.

Dia memanggil istrinya keluar dan segera menggendong bayi berjenis kelamin perempuan kecil itu ke dalam rumah. Plastik misterius pun dibuka. Ternyata berisi celana, popok, gurita, bedong, selimut, tisu basah, topi, dan kaos kaki. Ada secarik kertas berisi tulisan berbahasa Jawa, isinya pesan untuk Sumarnah dari orangtua kandung sang bayi.

“Lahir pd hari Senen, 11-3-2019, Senen Kliwon. Mba Sum, tulung anak iki dirumat neng rika. Aja diwekna wonglia. Aku percaya karo njenengan. Sebenere aku ora tega, tapi nek dirumati njenengan aku ikhlas. Tulung mba pada-pada ngibadah. Iki udu anak haram. Aku anu ora sanggup ngrumati. Tulung mba dirumati njenengan. Kui tes diimunisasi, makane rewel.”

Dengan terjemahan:

“Lahir pada hari Senin, 11-3-2019, Senin Kliwon. Mba Sum, tolong anak ini dirawat olehmu. Jangan diberikan orang lain. Aku percaya kepadamu.  Sebenarnya aku tidak tega, tetapi kalau dirawat olehmu aku ikhlas. Tolong mba, sama-sama ngibadah. Anak ini bukan anak haram. Aku hanya tidak sanggup merawat. Tolong mba dirawat. Anak ini baru diimunisasi, makanya rewel.”

Malam itu juga Basir langsung melaporkan temuan bayi ke Polsek Bukateja, Polres Purbalingga.

920 Surat Suara di Garut Ditemukan Rusak

Liputan6.com, Garut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Garut, Jawa Barat, menemukan sebanyak 920 surat suara ditemukan rusak, pada hari ke empat proses pelipatan surat suara. Sedangkan jumlah kekurangan surat suara mencapai 1.263 lembar.

“Kerusakannya beragam mulai sobek, lecet, tinta tembus, bolong dan lainnya,” ujar Pengelola Barang Milik Negara (BMN) KPUD Garut, Dede Ali Muchlis saat ditemui Liputan6.com, Jumat (15/3/2019). 

Sejak pertama kali pelipatan surat suara dilakukan Minggu (10/3/2019) lalu, petugas pelipatan menemukan banyak surat suara dalam kondisi tidak sempurna. “Kami data, kemudian kumpulkan dan dipisahkan untuk menjadi laporan,” kata dia.

Ia mencatat, total surat suara yang dilipat petugas pelipatan sukarelawan KPUD Garut mencapai 9.668.740 lembar surat suara. Angka itu merupakan akumulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), peserta pencoblosan untuk pemilih Garut yang mencapai 1.933.694 lembar.

“Dikalikan lima saja, kan ada DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan surat suara buat pilpres,” kata dia.

Untuk mengejar pelipatan surat suara sebanyak itu, lembaganya melibatkan hingga 3.000 relawan yang berasal dari berbagai wilayah di Garut. “Satu hari minimal 400 orang yang dibagi dala 10 kelompok,” kata dia.

Tak mengherankan, capaian pelipatan pun terus menunjukan peningkatan. Jika sebelumnya hanya mencapai 246.803 lembar pada hari pertama, akhirnya meningkat menjadi 328.272 lembar pada hari ke empat pelipatan. “Total surat suara yang telah dilipat mencapai 1.074.817 lembar,” kata dia.

Dede mencatat sejak hari pertama pelipatan, total sudah 2.154 box (@500 lembar) atau sekitar 1.077.000 lembar, namun dari jumlah itu sekitar 920 lembar di antaranya rusak, sedangkan kekurang surat suara mencapai 1.263 lembar.

“Kan harusnya tiap boks itu 500 lembar, tetapi dalam prakteknya ada kekurangan, sehingga total kekurangannya segitu (1.263 lembar),” papar dia.

Untuk mengejar target 9,6 juta lebih lembar surat suara hingga 31 Maret mendatang, lembaganya terus melakukan sejumlah perbaikan. “Melihat kinerja pelipat saat ini saya optimis target bisa tercapai,” kata dia.