Derita Angela Skolastika Bocah Penderita Hidrosefalus di Kupang

Liputan6.com, Kupang- Perempuan cilik usia 8 tahun itu duduk pada sebuah kursi plastik berwarna hijau, bersandar dialasi sebuah bantal di belakangnya. Diapit ibu dan beberapa keluarga lainnya, dia sesekali tertawa dan mengulum jemarinya.

Dialah Angela Tekla Skolastika Mene (8) warga RT 15 RW 04, Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT. Ia menderita Hidrosefalus sejak usia setahun lebih. Berbeda dengan bocah seusianya, Angela hanya bisa mendekam saja dalam rumahnya.

Angela berusaha duduk dengan posisi normal. Namun apa daya, harapan dan usaha itu tak jua berhasil. Derita Hidrosefalus membuat ukuran kepalanya membesar dan susah bergerak, bahkan hanya untuk makan pun dia masih disuapi.

Kini, posisi duduknya seperti setengah berbaring dengan sebuah bantal di belakangnya, sementara tatapannya pun tak bisa tenang, dan terlihat kosong.

Mengenakan baju ‘You Can See’ berwarna biru pudar dipadu celana pendek berwarna putih yang juga pudar, Angela hanya bisa sesekali tertawa dan menirukan ucapan dari orang-orang sekelilingnya.

Penyakit yang diderita hampir tujuh tahun itu membuatnya tak bisa berjalan, tak sanggup menyuapi dirinya sendiri, dan tak mampu berbicara lancar layaknya anak-anak seusianya.

Kondisi Angela ini tidak bisa dibilang baik-baik saja. Karena penyakit ini, maka niatnya untuk bersembahyang di gereja pun tak bisa terwujudkan.

“Kami berharap Bapak Gubernur bisa bantu Angela. Bisa belikan kursi roda untuknya. Supaya bisa ke gereja,” kata ibunya, Eriyana Abuk Bere (31) kepada Liputan6.com, Senin (21/1/2019).

Sebagaimana terlihat, cara duduk Angela yang tidak sempurna itu lantaran kaki dan tangannya yang kurus dan kaku.

Jika anak-anak seusianya dengan luwes menggerakkan tangannya tanpa ada hambatan berarti, maka hal itu tidak berlaku untuk Angela. Tangannya sedikit bengkok, begitupun kakinya, dan dia tidak bisa melipat persendiannya dengan luwes.

Untuk keseluruhan penampilannya, dari kaki, tangan, dada, hingga kepalanya, ada satu ciri yang mencolok yakni kepalanya tumbuh dan berkembang hingga terlihat lebih besar dari kepala anak-anak seusianya.

Dengan tatapan kosong, ibunya, Eriyana, mengisahkan awal mula anaknya terkena penyakit Hidrosefalus. Ia menuturkan pernah terjadi benturan keras pada kepala anaknya itu. Dari caranya berbicara, juga tatapannya, seolah ada kejadian yang membuatnya sedih dan merasa bersalah.

“Awalnya terjadi benturan agak keras di kepalanya. Habis itu dia kejang-kejang. Dan mulai sakit pelan-pelan,” ujar Eriyana sambil menangis.

2 dari 2 halaman

Benturan Keras

Perempuan usia 31 tahun itu mengaku, penyakit anaknya itu tidak dibawa sejak lahir. Angela masih tumbuh normal selama setahun lebih, sampai terjadi musibah yang menyedihkan itu.

“Setelah itu, dia mulai panas tinggi. Dan cairan pada kepalanya mulai banyak,” tuturnya.

Mengenai cairan pada kepala Angela, Eriyana mengatakan pada awalnya memang terasa lembek jika disentuh. Cairan itu membuat kepalanya terlihat membesar, menenggelamkan bola mata Angela sehingga terlihat mencekung. Dengan bertambahnya usia, cairan pada kepalanya mulai berkurang, namun kini malah mengeras.

Sambil memijit-mijit kepala anaknya, Eriyana mengatakan kondisi ini membuat mereka bimbang jika harus melakukan operasi. “Kalau dulu, karena cairan masih banyak, agak lembek kalau kita sentuh. Sekarang cairan sudah berkurang. Dan mengeras. Karena itu kami masih bimbang ketika ada orang datang dan tawarkan operasi,” ungkapnya.

Sebagai seorang ibu, sebagaimana pula orangtua-orangtua lainnya, Eriyana dan keluarga lainnya tak tinggal diam melihat kondisi Angela.

“Kami kontrol ke rumah sakit. Rawat jalan, kalau rawat inap tidak. Tapi katanya harus rujuk ke rumah sakit di Jakarta,” terangnya.

Usulan rujukan ini membuat Eriyana patah semangat. Ditambah lagi informasi simpang-siur yang mereka dapat dari orang-orang sekeliling.

“Kalau dulu sudah mau operasi. Tapi katanya tiap tahun harus ganti selang. Itu yang jadi kendala. Tiap tahun kita ganti selang uang dari mana? Kalau pakai selang, katanya lebih sengsara,” kata Eriyana.

Kini mereka pasrah mengharapkan mujizat dari Tuhan. Seiring waktu, simpati dan kunjungan dari pihak-pihak lain pun mulai berdatangan.

“Kami dapat kunjungan dari Dinas Sosial dan suster-suster. Baru-baru ini ada kunjungan juga dari JPKP NTT,” katanya.

Kunjungan bakti kasih ini merupakan sebuah aksi sosial yang dilaksanakan oleh jaringan untuk memberi dan membangun empati serta rasa solidaritas dalam mendukung upaya penyembuhan bocah penderita Hidrosefalus ini.

“Mereka datang, tanya mau operasi atau tidak. Tapi masih konsultasi, karena kami harus siapakan Kartu Keluarga dan kartu BPJS. Kalau mau operasi katanya di RS Siloam. Tapi mereka juga masih tanya dokter,” ujarnya.

Sampai saat ini, mereka masih mengharapkan dukungan dari orang-orang, supaya Angela bisa terbebas dari penyakit ini.


Simak juga video pilihan berikut ini:

Banggakan Jokowi, Ma’ruf: Tak Ada Presiden Bisa Bangun Tol Trans Jawa

Jakarta – Cawapres KH Ma’ruf Amin menyebut presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah banyak bekerja untuk membangun bangsa. Apalagi, capres petahana tersebut sudah membangun infrastruktur seperti jalan tol.

“Saya mau diajak beliau karena beliau sudah banyak berbuat, akan banyak berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau sudah banyak bangun prasarana dan sarana, membangun jalan tol dari Merak Banten sampai Pasuruan nyambung,” ujar Ma’ruf Amin dalam sambutan di acara Ngawi Bersholawat di Alun-alun Ngawi, Jawa Timur, Senin (21/1/2019).

Acara ini dihadiri ribuan peserta Mafia Sholawat yang dipimpin KH Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong. Hadir pula Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan para kiai.
Atas pembangunan tersebut, menurut Ma’ruf, tidak ada presiden yang bisa membangun Trans Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Namun mantan Rais Aam PBNU itu merasa heran pembangunan itu disebut sejumlah pihak tidak ada.

“Tidak ada presiden yang bisa bangun Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi sampai Trans Papua yang dulu tidak pernah disentuh. Tapi ada yang bilang itu nggak ada,” kata dia.

Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla memang mencanangkan pembangunan infrastruktur. Dalam 5 tahun, pemerintah menargetkan jalan tol di Indonesia bertambah setidaknya 1.000 km.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang dirangkum detikcom pada akhir 2018, total panjang jalan tol yang sudah dioperasikan pada periode Oktober 2014-Oktober 2018 mencapai 423,17 km.

Kembali kepada Ma’ruf, Ketum MUI tersebut merasa heran terhadap pihak yang tidak mengakui ada pembangunan jalan tol tersebut. Pihak yang tidak mengakui disebut Ma’ruf sedang tertidur.

“Tapi ada yang bilang, itu nggak ada. Sudah jelas kayak begitu, berarti ente tidur. Bangun, jangan tidur supaya bisa melihat prestasi yang dilakukan Pak Jokowi,” tuturnya.
(fai/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemkot Batam Minta PNS Urunan Dana untuk Ringankan Beban Terpidana Korupsi

Jakarta

Pemerintah Kota Batam mengaku pernah mengeluarkan surat edaran yang meminta para pegawai negeri sipil (PNS) urunan membantu terpidana korupsi, Abd Samad, yang merupakan mantan PNS pada instansi terkait, pada 26 Desember 2018.

Pada surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, H. Jefridin, pemerintah kota meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Batam untuk ‘meringankan beban hukuman’ Abd Samad, mantan Kasubbag Bantuan Sosial bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, yang tersandung kasus korupsi.

Mahkamah Agung sudah menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 626,36 juta kepada Abd Samad, terkait kasus hibah bantuan sosial pemerintah kota Batam untuk guru TPQ pada 2011.

Berdasarkan surat itu, jika Abd Samad yang ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang, tidak membayar denda, masa hukumannya akan ditambah menjadi lima tahun enam bulan. Namun, jika dia sanggup membayar denda, dia akan bebas pada akhir Desember 2018.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Batam, serta Inspektorat Daerah Kota Batam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir, membenarkan isi surat tersebut. Tujuannya, katanya, untuk membantu meringankan beban denda yang harus ditanggung terpidana korupsi itu.

Ia mengatakan pemerintah kota meminta para PNS untuk memberikan bantuan atau sumbangan sebesar minimal Rp 50.000 per-PNS, setelah istri Samad mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah kota Batam, ujar Sahir.

“Dasarnya sederhana sekali, ini terkait jiwa korsa terhadap sesama pegawai,” ujar Sahir di Kantor Wali Kota Batam kepada wartawan Muhammad Zuhri, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Maka kami ajak kawan-kawan untuk meringankan hukumannya,” katanya. Namun setelah surat tersebut menjadi viral di masyarakat, Sahir mengakui hal itu adalah sebuah kesalahan. Ke depan, katanya, ketika pihak pemerintah kota mengajak para PNS menunjukkan jiwa korsa mereka, hal itu dapat dilakukan secara lisan saja. “Ataupun bisa koordinasi dengan pihak Korpri saja, mungkin akan lebih tepat, tapi saat ini dana bantuan itu belum terkumpul,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, enggan mengomentari surat yang ia tanda tangani tersebut. Ia meminta pertanyaan ditujukkan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir.

Para PNS mengaku tidak tahu

Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Batam mengaku tidak mengetahui surat edaran permohonan bantuan dana itu. Salah seorang PNS mengaku belum pernah mendapat arahan terkait hal itu.

“Tak ada, saya malah baru tahu, jika ada arahan, biasanya disebar,” ujar PNS perempuan itu.

Pegawai lainnya juga mengatakan hal yang sama, ia baru saja mengetahui kabar tersebut. Selama ini juga belum ada imbauan dalam organisasi perangkat daerah tempat dia bekerja.

“Ya baru tahu ini,” ujarnya singkat.

Sementara itu, beberapa pegawai lainnya tutup mulut ketika ditanya perihal ini.

Surat edaran dilaporkan ke ICW

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni mengatakan ICW menerima laporan tersebut melalui pesan anonim di akun Instagram ICW @sahabatICW pada 10 Januari lalu.

Hingga sekarang, lanjut Dewi, ICW belum menindak lanjuti laporan tersebut. Namun, Dewi mengatakan, ICW akan menelusuri lebih lanjut soal laporan ini.

Menurut Dewi, hal ini menunjukkan pengamalan semangat korsa antara PNS yang tidak tepat.

“Kalau ICW sendiri melihatnya miris karena ini kan sudah terbukti kasus korupsi, seharusnya ditangani secara tegas. Tapi, ya semangat korsanya itu menurut kami juga berlebihan. Mengapa sampai dibebankan ke orang yang tidak ada sangkut pautnya juga?” kata Dewi kepada wartawan BBC Indonesia Callistasia Wijaya.

“Kalau menurut kami juga malah sebenarnya ini salah satu cara-cara baru. Jadi untuk meminimalisir uang yang harus saya gantikan, misalnya saya sebagai koruptor, uang yang harus saya gantikan dan harus saya berikan ke penegak hukum supaya tidak terlalu besar dari sisi saya, saya bisa membagi-baginya.”

Ketika seorang PNS sepakat untuk urunan, lanjutnya, hal itu akan berdampak pada semakin mudahnya praktik korupsi di kalangan birokrasi.

“Itu akan semakin memudahkan tindakan korupsi itu dilakukan. Jadi ya, yaudah nggak apa-apa (korupsi) dilakukan bersama-sama, nanti ada satu orang yang jadi tumbal, tapi uang penggantinya akan ditanggung bersama-sama. Akan menjadi semakin miris sih,” katanya.

Dugaan terjadinya maladministrasi

Pengamat reformasi administrasi dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Yogi Suprayogi Sugandi, mengatakan dugaan maladministrasi telah terjadi pada kasus ini karena surat edaran itu tidak memiliki basis peraturan dan tidak sesuai dengan etika ASN.

“Kalau ada surat itu, itu adalah satu bentuk maladministrasi, kesalahan administrasi yang masif. Jadi terlihat dibuat-dibuatnya,” kata Yogi.

“Pertama, dia melanggar etika, perilaku ASN yang tentang integritas. Yang kedua, integritas si Kepala BKD (badan kepegawaian daerah), yang mengeluarkan surat itu dipertanyakan. Atas perintah siapa (surat itu dikeluarkan)?” kata Yogi.

Dia menambahkan meski surat itu bersifat himbauan yang tidak memaksa, ASN akan menuruti permohonan yang dicantumkan itu.

Jika ada PNS yang ikut menyumbang untuk si terpidana, kata Yogi, itu sama saja mereka berkontribusi pada tindak kejahatan.

“Kalau orang ikut bekerja sama melakukan kejahatan, dia mengumpulkan uang, dan sebagainya, walau Rp 50.000 itu termasuk ikut kejahatan juga. Walaupun dia menyumbang,” kata Yogi.

Yogi menyebut hal ini dapat digolongkan sebagai pungutan liar dan penegak hukum harus menyelidiki kasus ini.

Senada dengan Dewi dari ICW, Yogi mengatakan semangat korsa telah dilaksanakan secara tidak tepat dalam kasus ini.

“Masa kejahatan untuk menutupi kejahatan? Ya nggak bisa dong. Itu kan masalah integritas anti korupsi,” katanya.

(zak/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara, Pemersatu Suku Bangsa, Ras, Agama, dan Golongan

Liputan6.com, Jakarta Sebagai warga negara Indonesia tentunya sudah tidak asing dengan kata Pancasila. Bahkan pendidikan Pancasila sendiri sudah diterapkan sejak masih taman kanak-kanak. Pancasila merupakan sumber acuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut sebagai dasar-dasar negara Indonesia.

Walaupun pendidikan Pancasila sudah diajarkan sejak taman kanak-kanak tapi tidak bisa dipungkiri bahwa generasi sekarang ini masih belum paham tentang makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bisa dikatakan, makna pancasila menggambarkan ruh dan esensi pancasila itu sendiri.

Makna Pancasila sebagai dasar negara tentu harus dipahami karena pancasila merupakan salah satu elemen paling penting dalam negara Indonesia. Tanpa memahami maknanya, orang-orang hanya akan melihat pancasila sebagai slogan semata. Pancasila adalah suatu idoelogi yang dipegang erat bangsa Indonesia.

Istilah Pancasila diperkenalkan oleh Bung Karno saat sidang BPUPKI I. Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia semua orang harus bisa memahami dan mengimplementasikan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut makna Pancasila sebagai dasar negara yang telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Rabu (16/1/2019).

2 dari 4 halaman

Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara

Makna pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan, pondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya Pancasila dalam mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara, segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan pancasila.

Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara, atau pun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka makna pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu yang tertulis atau pun yang tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental.

Bisa dibayangkan sendiri jika negara ini tidak memiliki dasar negara, sudah pasti seluruh penyelenggaraan negara tidak akan memiliki pegangan atau pun pedoman yang kuat dan kokoh, sehingga setiap warga negara akan memiliki pegangan juga pedoman tersendiri yang pada akhirnya melahirkan perpecahan.

3 dari 4 halaman

Pancasila Sebagai Pedoman

Makna pancasila sebagai dasar negara juga memiliki artian sebagai dasar atau pun pedoman dalam penyelenggaraan negara. Seandainya negara menjadi sebuah bangunan, maka pancasila ini menjadi fondasi yang nanti akan dijadikan sebagai tempat untuk berpijaknya bangunan-bangunan berikutnya. Dengan begitu maka pancasila dijadikan sebagai dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara dan berbagai macam peraturan lain yang di dalamnya mengatur di berbagai bidang kehidupan, baik itu di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, atau pun pertahanan dan keamanan.

Lalu dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke IV sendiri juga sudah dijelaskan, bahwa pancasila ini merupakan dasar negara. Jadi makna pancasila sebagai dasar negara adalah nilai dasar yang normatif terhadap semua penyelenggaraan Negara Republik Indonesia.

Peletakan kata pancasila sebagai salah satu sumber dari semua sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945. Pancasila diletakkan sebagai dasar juga ideologi negara dan sekaligus sebagai filosofis berbangsa maupun bernegara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang – undangan sangat tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang ada di dalam pancasila itu sendiri.

Penegasan fungsi kata pancasila sebagai dasar negara dan juga sumber hukum bisa ditemukan pula dalam Undang – Undang Keormasan tahun 1985, yakni Undang – Undang nomor 5 tahun 1985 mengenai keharusan semua kekuatan politik untuk mencantumkan pancasila sebagai asas dalam anggaran dasarnya.

Jika melihat ulasan tersebut, makna utama dijadikannya pancasila sebagai dasar negara adalah untuk memberikan pedoman bagi bangsa maupun negara untuk bisa mencapai tujuannya lewat berbagai realisasi pembangunan, dan menjadi alat pemersatu. Ini artinya pancasila bisa mempersatukan orang – orang dari berbagai suku bangsa, ras, agama, dan golongan.

4 dari 4 halaman

Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara

1. Pancasila Sebagai Pedoman Hidup

Pancasila menjadi sebuah pedoman hidup bangsa, supaya bisa menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan.

2. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa

Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia, supaya jiwa bangsa bisa terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia.

3. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa

Pancasila sebagai kepribadian bangsa, karena kepribadian bangsa Indonesia sangat penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa menjadikan Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa.

4. Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia, atau bisa dibilang pancasila sebagai dasar negara. Jadi tidak boleh ada satu pun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila.

5. Pancasila Sebagai Cita Cita Bangsa

Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu sebagai bangsa Indonesia haruslah mempunyai angan-angan dengan sebuah negara yang berketuhanan yang Esa dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial.


Reporter: Afifah Cinthia Pasha

Wabup Trenggalek Absen Kerja, Gerindra: Bupati Harusnya Tahu di Mana

Jakarta – Partai Gerindra mendesak Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak mengklarifikasi terkait ketidakhadiran wakilnya Mochammad Nur Arifin selama satu minggu terkhir ini. Menurut Gerindra, Emil mestinya tahu keberadaan Arifin.

“Harusnya Pak Bupati tahu ya (di mana Arifin), ini kan satu paket. Bupati Emil seharusnya membantu memberikan klarifikasi yang jelas, jangan pakai kalimat bersayap gitu lho,” kata anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan, Senin (21/1/2019).

Andre menuturkan, klarifikasi Emil sangat dibutuhkan sebab media sosial Arifin masih aktif. Gerindra sendiri merupakan salah satu partai pengusung Emil dan Arifin di Pilkada Trenggalek

“Supaya jangan ada kesimpangsiuran apalagi kan instagram-nya masih aktif wakil bupati yang sekarang. Apakah yang update admin, apa dia sendiri kan kita nggak tahu. Nah, kita minta Bupati Emil mengklarifikasi,” terang Andre.

Andre juga meminta Pemprov Jawa Timur segera bertindak. Gerindra tak ingin ketidakhadiran Arifin berimbas buruk terhadap kinerja Pemkab Trenggalek.

“Yang kedua, Pemprov Jatim harus mengambil inisiatif gitu lho, mengklarifikasi ini. Jangan sampai ketidakhadiran yang bersangkutan mengganggu kinerja dan menimbulkan keresahan,” ujar Andre.

Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin absen dalam kegiatan pemerintahan selama lebih dari sepekan. Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, juga telah melaporkan absennya sang wakil ke Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Atas laporan itu, Soekarwo telah meminta Emil untuk membuat laporan rinci. Pakde Karwo bahkan sudah melayangkan surat peringatan pertama kepada Arifin.
(zak/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pujian hingga Harapan Mundurnya Edy Rahmayadi dari Ketua Umum PSSI

Liputan6.com, Jakarta – Edy Rahmayadi memilih mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Kepastian mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI diumumkan langsung saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres PSSI di Hotel Sofitel Bali, Minggu, 20 Januari 2019 kemarin.

Edy yang juga Gubernur Sumatera Utara itu mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI karena merasa gagal mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia, yakni membawa timnas Indonesia berprestasi.

Mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI ini pun mendapat beragam tanggapan. Salah satunya dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Pria yang karib disapa Bamsoet ini memuji Edy yang mengakui gagal memimpin PSSI.

Selain itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono berharap mundurnya Edy dapat membuat dirinya fokus bekerja memimpin Sumatera Utara.

Berikut pujian hingga harapan mundurnya Edy Rahmayadi dari jabatan Ketua Umum PSSI yang dihimpun Liputan6.com:

2 dari 6 halaman

1. Akui Kegagalan

Ketua DPR Bambang Soesatyo menghargai keputusan pengunduran diri Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Menurut dia, sangat jarang pimpinan yang mau mundur dari jabatannya karena merasa gagal.

“Secara gentle Edy mengakui mundur sebagai Ketum PSSI karena gagal menjalankan tugas sebagai pucuk pimpinan PSSI. Sangat jarang pimpinan yang mau mengakui kegagalan dan mundur dari jabatan yang diembannya,” ujar Bamsoet saat dikonfirmasi, Senin (21/1/2019).

Bamsoet mengatakan, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Ketum PSSI pengganti Edy Rahmayadi, untuk membenahi dunia sepak bola di Indonesia.

Terlebih, prestasi timnas sepak bola Indonesia beberapa waktu ini masih belum bisa menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Bamsoet menuturkan hal tersebut juga diperparah dengan terkuaknya kasus mafia sepak bola, terkait dengan pengaturan skor. Untuk itu, dia berharap agar Ketum PSSI baru dapat menyelesaikan kisruh sepak bola di Indonesia.

“Saya berharap Ketum PSSI yang baru harus benar-benar memahami tentang persepakbolaan Indonesia dan dapat memajukan prestasi anak bangsa melalui sepak bola, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Termasuk menyelesaikan karut-marut permasalahan yang ada,” kata politikus Golkar itu.

3 dari 6 halaman

2. Fokus Pimpin Sumut

Edy Rahmayadi resmi mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI pada Kongres Tahunan PSSI di Nusa Dua, Bali, Minggu, 20 Januari 2019. Kini mantan Pangkostrad itu diharapkan fokus bertugas sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

“Mundur dari PSSI, memang lebih baik, supaya bisa konsentrasi melaksanakan tugas sebagai Gubernur Sumut,” kata Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono dalam keterangannya, Senin (21/1/2019).

Pria yang akrab disapa Soni ini menuturkan, perihal rangkap jabatan yang sempat diemban Edy Rahmayadi sebelum mundur dari Ketum PSSI itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/SJ yang dikeluarkan pada 17 Januari 2012. Oleh karenanya, Soni mengapreasi langkah Edy, sehingga dapat fokus sebagai kepala daerah.

“Apabila seseorang telah menjabat KDH (kepala daerah), dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi keolahragaan,” ucapnya.

Selain itu, terkait larangan rangkap jabatan juga sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan juncto Pasal 56 Ayat 1 PP 56/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Aturan tersebut menegaskan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten atau kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

“Salah satu alasannya dilarangnya jabatan rangkap KDH dalam kepengurusan olahraga adalah karena kedudukan KDH rentan pada penyalahgunaan kebijakan yang akan dibuatnya,” jelasnya.

4 dari 6 halaman

3. Harapan Pendamping Edy Rahmayadi

Edy Rahmayadi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Pengunduran diri Edy diumumkan langsung dalam kongres tahunan PSSI di Nusa Dua, Bali.

Menanggapi pengunduran diri Edy, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck mengatakan, hal itu merupakan hak pribadi Edy. Menurut Ijeck, Gubernur Sumatera Utara itu pasti memiliki pertimbangan khusus.

“Itu hak Pak Edy untuk memutuskan mundur sebagai Ketua Umum PSSI,” kata Ijeck saat menghadiri special screening film ‘Orang Kaya Baru’ di Ringroad City Walks, Kota Medan, Minggu, 20 Januari 2019.

Ijeck mengaku tidak mengetahui pertimbangan Edy Rahmayadi memutuskan pengundaran dirinya. Pasalnya, Ijeck tidak ikut ke Bali menghadiri kongres PSSI.

Menurutnya, semua orang tahu loyalitas Edy di sepak bola Indonesia. Seperti PSMS yang dahulu tidak ada apa-apanya, karena Edy, PSMS menjadi bangkit. Begitu juga dengan PSSI, yang sepengetahuannya bukan kemauan Edy Rahmayadi untuk menjadi ketua umum.

“Tetapi, karena kemauan dari semua persepakbolaan daerah di Indonesia, sehingga Edy menjadi Ketua Umum PSSI. Setelah beliau menjadi ketua PSSI, baru PSSI diperhatikan, dilihat, dan didengar,” ucapnya.

“Beliau sangat cinta dengan olahraga sepak bola. Saya yakin betul, hati beliau sangat berat meninggalkan PSSI. Pak Edy pulang nanti ditanyakan kenapa, saya belum komunikasi,” dia menambahkan.

Ijeck menyebut Edy Rahmayadi secara khusus tidak ada berkonsultasi dengan dirinya, meski berstatus sebagai Wakil Gubernur Sumut.

Saat hendak berangkat ke kongres, Edy hanya memberitahu Ijeck akan berangkat dan menghadiri kongres tahunan PSSI.

“Saat itu pesan saya, mana yang terbaik untuk Abang. Hanya itu saya bilang,” ujarnya.

Mengenai selama menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Ijeck memastikan Edy Rahmayadi tetap menjalankan perannya sebagai Gubernur Sumut dengan baik. Sebab, sebelum Edy menjabat Gubernur Sumut, mantan Pangkostrad itu sudah berada di PSSI.

“Tidak pengaruh walau Pak Edy menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dengan kinerjanya sebagai gubernur. Sebelum jadi gubernur juga sudah di PSSI,” terangnya.

5 dari 6 halaman

4. Tokoh di Sumut Setuju

Mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) disambut baik oleh Tokoh Masyarakat Sumatera Utara, yaitu Rahmat Shah.

Rahmat menyebut, mundurnya Edy sebagai Ketua Umum PSSI sangat bagus, karena akan fokus mengemban tugasnya sebagai Gubernur Sumut.

“Saya rasa bagus, karena beliau harus konsentrasi penuh kepada Sumut,” kata Rahmat.

Setelah Edy memutuskan mundur sebagai Ketua Umum PSSI, Rahmat menegaskan biarlah orang lain yang lebih memiliki waktu untuk mengurus organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu.

Rahmat juga setuju 100 persen Edy memutuskan mundur sebagai Ketua Umum PSSI, agar konsentrasinya ke Sumut kembali.

“Mudah-mudahan dengan beliau mundur, bisa mengabdi di Sumut, lebih tenang, damai, dan memiliki waktu. Kita doakan dan kita sangat mendukung,” Rahmat menandaskan.

6 dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penumpang Belakang Wajib Gunakan Sabuk Pengaman, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta – Bagi pengendara dan penumpang mobil, wajib hukumnya untuk menggunakan seatbelt atau sabuk pengaman. Hal tersebut, untuk mengurangi risiko yang menyebabkan luka hingga kematian jika terjadi kecelakaan.

Melansir laman resmi Suzuki Indonesia, penggunaan sabuk pengaman juga untuk menahan posisi badan untuk tetap berada di jok, dan tidak terhempas saat mengalami benturan akibat kecelakaan. Tentu hal ini penting, karena terkait keselamatan kita sendiri. Kendati demikian, masih banyak orang menyepelekan dan menganggap yang wajib memakai hanya yang berada di kursi depan.

Nyatanya, baik itu yang duduk di depan maupun di belakang, semuanya diharuskan memakai sabuk pengaman. Namun lagi-lagi, masyarakat seolah tidak mengindahkan hal tersebut. Padahal hal tersebut merupakan aturan keselamatan berkendara bagi diri sendiri maupun lainnya yang berada di satu kendaraan.

Sangat penting menggunakan sabuk pengaman saat bepergian atau berkendara dengan memakai mobil, karena sejatinya bukan hanya penting bagi sopir dan penumpang depan, bagi tiap penumpang adalah wajib dan penting.

Tak jarang, bahkan hampir kebanyakan orang menganggap penggunaan sabuk pengaman supaya tidak ditilang saja. Padahal efeknya sungguh fatal apabila kita mengabaikan penggunaan sabuk pengaman. Terutama pada keselamatan kita saat kecelakaan tidak dapat terhindarkan.

2 dari 3 halaman

Selanjutnya

Nyatanya, beberapa kasus kecelakaan yang sering terjadi adalah justru penumpang baris kedua dan terakhir yang mengalami cedera lebih parah. Hal ini salah satu penyebabnya adalah tidak memakai safety belt atau sabuk pengaman.

Mengapa demikian? Alasannya saat penumpang yang tidak menggunakan sabuk pengaman terutama penumpang di bagian belakang, baik kedua maupun terakhir akan mengalami efek seperti bola pinball yang memantul dari satu sisi ke sisi lainnya saat terjadi benturan keras pada kasus kecelakaan. Hal ini juga berdampak fatal akan keselamatan, mulai dari luka-luka hingga kematian.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menhub Bantah Ada Persekongkolan Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membantah jika terjadi persekongkolan antar maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat terbang. Ditegaskan tidak ada kesepakatan antar satu maskapai dengan maskapai untuk membuat harga tiket menjadi mahal.


“Kalau menurut saya tidak (kartel),” ujar dia di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Senin (21/1/2019).




Namun demikian, Budi mempersilahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut, jika memang ditemukan indikasi penyimpangan.


“Saya pikir silahkan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi silahkan lihat,” tuturnya.


Sementara dari sisi regulasi, jika memang ada regulasi dari Kemenhub yang membuat harga tiket pesawat menjadi mahal, maka Budi siap merevisi regulasi tersebut. Namun dirinya juga meminta masukan dari maskapai terkait hal ini.


‎”Mungkin saja (revisi regulasi), kita juga siap melakukan deregulasi apabila regulasi kita membuat mereka sulit. Nanti kita lihat apa yang menjadi masukan,” tandas dia.
2 dari 2 halaman

INACA Buka-bukaan Soal Kondisi Maskapai Penerbangan Sulit Sejak 2016

Mahalnya harga tiket pesawat rute domestik di akhir tahun menuai protes masyarakat. Tarif tiket pesawat domestik dinilai mahal bahkan bila dibandingkan dengan tarif pesawat rute internasional.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) mengatakan kondisi maskapai-maskapai di tanah air saat ini sedang tidak baik. Maskapai umumnya sedang diterpa masalah keuangan terutama sejak terjadinya pelemahan nilai tukar Rupiah.

Pria yang juga merupakan Direktur Utama Garuda Indonesia Airlines tersebut menyebutkan bisnis penerbangan memiliki beberapa variabel biaya pengeluaran yang sebagian besar dibayar dengan Dolar Amerika Serikat (AS).

Sementara masyarakat yang membeli tiket menggunakan mata uang Rupiah. Pengeluaran maskapai sangat bergantung dengan volatilitas pasar.

“Semua masyarakat juga tahu pembayaran kami dari komponen biaya variabel. Semua komponen biaya dalam USD. Sedangkan dari kursnya sendiri berfluktuasi, harga komoditinya juga,” kata Ari di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dalam hal avtur BBM sendiri, ada peningkatan harga yang signifikan. Sementara BBM merupakan komponen terbesar untuk biaya operasi maskapai, yaitu sekitar 40-45 persen.

“Kami catat dari INACA dari April 2016 sampai Desember 2018 harga terendah dan tertinggi untuk avtur itu sebesar 171 persen, kursnya 17 persen dan average kita 8 persen. Jadi kita punya struktur cost yang kompetitif. Kalau kontribusi paling besar memang dari fuel. Kontribusinya 40-45 persen,” ujar dia.

Lalu ada komponen pembayaran leasing untuk sewa pesawat 20 persen. Perusahaan leasing ini lebih didominasi Eropa dan AS. Imbasnya, perbaikan atau maintenance dikuasai kedua perusahaan tersebut karena tipe pesawat di dominasi oleh Boeing dan Airbus.

“Jadi kami sangat tergantung pada fluktuasi dan license dari Airbus dan Boeing. 10 persennya biaya pegawai yang perlu makan. Dari Garuda sendiri 10 ribu karyawan, Citilink 2.000 , Sriwijaya 4.500. Jadi ini masyarakat yang perlu kami biayai dan masuk dalam komponen cost kita,” ungkapnya.

Dari semua komponen pengeluaran tersebut, Ari menyebutkan margin keuntungan yang didapat maksimal hanya 3 persen saja. Itupun jika tarif tiket pesawat yang diterapkan mendekati tarif batas atas.

“3 persen itu sudah paling bagus dengan harga selangit (tiketnya). Sementara kemarin ketika Nataru untuk maskapai full service kenaikannya tidak lebih dari batas atas. Sedangkan LCC hanya 60-70 persen dari batas atas,” ungkap dia.

Ari mengaku kaget saat tarif pesawat bisa menjadi isu nasional. “Kondisi saya ini enggak mengerti kenapa jadi isu nasional sehingga sebelum kami akan menurunkan harga tiket pun pada tanggal 14 Januari dari high season jadi low season itu sudah dijadikan isu nasional dan sebelum itu kami sudah menurunkan,” tegas dia.

Dia juga mengaku telah banyak dicecar pertanyaan tentang kapan tarif pesawat akan turun. Adapunemungkinan pengurangan tarif rata-rata yang bisa dilakukan oleh maskapai adalah 30 persen. Perhitungan ini sudah sesuai dengan batas terendah agar maskapai tidak rugi. “Itu batas kemampuan mereka. Itu batas yang mereka bisa kompensasikan supaya tidak rugi.”

Kondisi itu memaksa maskapai untuk berinovasi mencari sumber pendapatan lain agar tidak rugi. Sebab pendapatan dari penjualan tiket tidak mampu menutup pengeluaran. “Lion Air dari baggage, Garuda dari kargo. Dari harga tiket sendiri, kita sudah kelelep,” ujarnya.

Kondisi ini juga diperparah oleh keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif batas atas pesawat sejak tahun 2016 dengan pertimbangan daya beli masayrakat. Padahal, moda tranportasi lain seperti bus dan kereta api tarifnya sudah naik berkali-kali.

“Kami mengerti pemerintah tidak bisa menaikkan dari 2016 karena melihat daya beli masyarakat, oleh karena itu kami tidak pernah demo untuk menaikkan harga,” ujarnya.

Selain itu, maskapai juga masih memiliki pengeluaran layanan infrastruktur seperti untuk pengelola bandara yaitu Angkasa Pura dan Airnav selaku pengatur lalu lintas udara.


Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Fokus di PSSI, Iwan Budianto Tinggalkan Posisi CEO Arema FC

Liputan6.com, Jakarta Iwan Budianto dikembalikan lagi ke posisi awal sebagai wakil ketua umum PSSI pada Kongres Tahunan di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019). Keputusan ini diambil menyusul mundurnya Edy Rahmayadi dari jabatan ketua umum PSSI.

Iwan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Ketua Umum PSSI kini kembali menjadi waketum PSSI. Selain kembali ke posisi semula, sesuai dengan hasil Kongres Luas Biasa PSSI pada 10 November 2016 lalu, pria yang akrab disapa IB ini juga melepas jabatan CEO di Arema FC.

“Untuk menjaga integritas, saya menyatakan sekaligus menegaskan bahwa saya tidak lagi menjabat sebagai CEO Arema FC,” ujar IB dalam rilis yang diterima media.

Sejak terpilih sebagai Waketum PSSI, IB telah mengikhlaskan untuk tidak aktif dalam mengelola Arema FC. Dia sangat memahami pandangan publik yang khawatir posisinya di PSSI dan Arema FC bakal penuh dengan konflik kepentingan.

Meski meninggalkan posisi CEO Arema, IB hingga saat ini masih tercatat sebagai salah satu pemegang saham di klub berjulukan Singo Edan itu.

“Keputusan tidak lagi aktif sebagai CEO Arema FC, supaya tidak ada lagi hiruk pikuk orang yang secara tidak sengaja terseret berbuat dosa dengan melakukan fitnah kepada saya,” ujarnya, menambahkan.

2 dari 3 halaman

Pertegas Komitmen

Pernyataan ini sekaligus menjadi bukti komitmen PSSI pasca mundurnya Edy Rahmayadi sebagai ketua umum. PSSI ingin membawa institusi ini agar bisa lebih baik.

“Ini jadi motivasi tersendiri bagi saya untuk bisa memaksimalkan waktu, tenaga dan pikiran di PSSI,” ujar IB.

Sikap ini juga dianggap perlu demi menjaga integritas PSSI dan sebagai tanggung jawab moral kepada para anggota yang memilihnya.

IB juga ingin menjaga agar tidak ada lagi hiruk pikuk soal Arema FC. Dia juga ingin menjaga agar orang lain tidak sengaja membuat fitnah soal dirinya.

3 dari 3 halaman

Tetap Optimistis

Meski meninggalkan posisi di Arema FC, IB yakin Arema bisa tetap profesional. Dia optimistis klub kebanggaan Arema ini mampu menjalankan program dan target yang sudah dicanangkan.

“Arema FC telah dikelola oleh tenaga profesional di bidangnya utamanya, dalam pengelolaan sepakbola modern,” ujarnya.

IB berharap bisa mendapatkan masukan dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia dalam menjabat Waketum PSSI. “Ini agar kami bisa membawa PSSI lebih berprestasi,” katanya.

Isu Perempuan Kembali Jadi Sorotan Rapor Human Rights Watch untuk RI, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta – Laporan tahunan tentang praktik hak asasi manusia di seluruh dunia oleh Human Rights Watch telah dirilis pada Sabtu 19 Januari 2019. Isinya menyorot kemajuan dan kemunduran di 90 negara dan wilayah termasuk Indonesia, mulai dari akhir 2017 hingga November 2018.

Khusus tentang Indonesia, yang menjadi sorotan adalah isu kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat dan berorganisasi, hak perempuan dan anak perempuan, identitas gender dan orientasi seksual, terorisme dan kontra-terorisme, pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killings, hingga Papua dan Papua Barat.

Isu perempuan dan anak perempuan disorot luas dalam laporan itu, terutama karena Indonesia dinilai masih belum berhasil menyelesaikan satu persoalan pelik, yaitu kawin anak.

“Pemerintahan Presiden Joko Widodo memulai langkah kecil pada 2018 untuk melindungi hak-hak warga yang paling rentan. Pada bulan April, Jokowi mengumumkan akan melarang kawin anak, tetapi gagal menentukan tenggat waktu penerapan larangan itu,” demikian paragraf pertama laporan tentang Indonesia seperti dikutip dari VOA Indonesia, Minggu (20/1/2019).

Laporan itu juga menyebut “Jokowi mengumumkan pada April 2018 bahwa ia sedang mempersiapkan keputusan presiden yang akan melarang kawin anak. UU Perkawinan No.1/1974 mengizinkan anak perempuan kawin pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, dengan izin orang tua. Sekitar 14 persen anak perempuan di Indonesia kawin sebelum usia 18 tahun, dan 1 persen kawin sebelum usia 15 tahun.”

Laporan itu menggarisbawahi bahwa “belum ada tenggat yang ditetapkan Presiden Jokowi untuk menerapkan larangan kawin anak itu.”

Hal lain terkait isu perempuan dan anak perempuan di Indonesia yang disorot dalam laporan tahunan setebal 346 halaman itu adalah soal masih dilakukannya “tes keperawanan” yang kasar, tidak ilmiah dan diskriminatif” oleh Kepolisian dan TNI terhadap perempuan yang melamar untuk menjadi personil polisi dan TNI, meskipun ada tekanan publik yang kuat untuk menghapuskan praktik itu.



Saksikan juga video berikut ini:

2 dari 2 halaman

Hukum Diskriminatif

Human Rights Watch juga mencatat upaya Komnas Perempuan yang meminta bantuan pada Kantor Staf Presiden untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan.

“Komnas Perempuan telah memperjuangkan pencabutan peraturan daerah berbasis hukum Islam yang diskriminatif, yang semakin marak di seluruh Indonesia,” demikian petikan laporan tersebut.

Masih banyaknya anak Indonesia yang bekerja dalam kondisi berbahaya di perkebunan tembakau dimana mereka terpapar nikotin, pestisida beracun dan bahaya lain.

“Meskipun pemerintah Indonesia melarang anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun melakukan pekerjaan berbahaya, otorita berwenang belum mengubah undang-undang atau peraturan perburuhan supaya secara eksplisit melarang anak-anak bekerja di perkebunan tembakau,” tegas laporan itu.