TKN soal Siswa SD Nyanyi Lagu Prabowo-Sandi: Penanaman Kebencian ke Jokowi

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyayangkan beredarnya video siswa sekolah dasar (SD) menyanyikan lagu ‘Pilih Prabowo-Sandi’. Menurut TKN, peristiwa dalam video itu menunjukkan indikasi pelanggaran terhadap UU.

“Saya gusar karena pelanggaran serius terhadap UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak atas video di atas. Video tersebut menyusul beberapa sebelumnya yang mengindikasikan anak-anak dijadikan target kampanye pilpres,” ujar Influencer TKN Jokowi-Ma’ruf, Eva Sundari, kepada wartawan, Selasa (26/2/2018).

Eva sangat menyayangkan pelibatan anak-anak dalam kampanye di Pemilu 2019. Menurutnya, seharusnya, anak-anak terbebas dari politik praktis.
“Mereka aset bangsa, saya juga kehilangan atas kerusakan jiwa mereka yang harusnya steril dari politik praktis. Mereka diracuni kebencian karena memang belum bisa ambil keputusan independen pakai nalar mereka. Ini kan penanaman kebencian kepada Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin,” tuturnya.

“Seperti anak-anak yang diracun pikirannya untuk diajak bunuh diri oleh kelompok sesat. Ya mau saja wong nggak bisa mikir. Duh segitunya para ibu guru. Kita harus minta para guru dibina, ‘dihukum’ dan anak-anak direhabilitasi,” sambung Eva.

Politikus PDIP itu pun mengusulkan agar kedua timses, baik dari TKN Jokowi-Ma’ruf maupun BPN Prabowo-Sandiaga untuk bersama-sama mendiskusikan perihal ini. Bagaimana untuk menyelamatkan anak-anak dari politik praktis.

“Para perempuan pendukung capres 01 dan 02 harus duduk sama-sama bikin konsensus menyelamatkan anak-anak dari peracunan. Libatkan KPU dan Bawaslu. Tekad Pemilu damai termasuk tidak meracuni anak-anak dengan pilihan politik para guru mereka,” tutur dia.

Sebelumnya, video siswa sekolah dasar (SD) menyanyikan lagu ‘Pilih Prabowo-Sandi’ beredar ke publik dan menjadi viral. Dalam video yang viral itu, terlihat sejumlah siswa SD kompak bernyanyi.

Para siswa yang ada dalam video itu memakai seragam sambil menyanyi dan menggerak-gerakkan tangannya di dalam sebuah ruangan. Ada pula siswa yang berpose dua jari membentuk jari seperti pistol.

“Ayo kita pilih Prabowo-Sandi,” dendang para siswa seperti dalam video yang dilihat detikcom, Senin (25/2).

BPN Prabowo-Sandiaga sendiri sudah membantah terkait dengan video tersebut. BPN Prabowo-Sandiaga menegaskan tak pernah memerintahkan timnya untuk melibatkan anak-anak dalam kampanye.

“BPN sudah pasti tidak mungkin ada arahan yang menyalahi aturan sedemikian gamblangnya,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Rahayu Saraswati (Sara), kepada wartawan.
(mae/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PDIP Sebut Amien Rais Praktik KKN, PAN: Anak ‘Sana’ Lebih dari Nyaleg

Jakarta – PDIP menyebut politikus senior PAN Amien Rais melakukan praktik KKN dengan membukakan jalan bagi anak-anaknya maju sebagai caleg DPR RI. PAN menyindir balik PDIP.

“Serangan semacam ini kami anggap semua yang kami suarakan semakin di dengar publik. Ini risiko berada di jalur yang konsisten. Saya kalau mau nyebut nama, di ‘kelompok sana’ anaknya siapa yang ini dan itu banyak juga, lebih dari nyaleg. Tetapi kan bukan itu substansinya,” kata Wasekjen PAN Faldo Maldini kepada wartawan, Sabtu (23/2/2019).

Faldo kemudian menjelaskan perkara lahan Amien di Yogyakarta yang sebelumnya dipersoalkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut Amien mati kutu karena ketahuan menguasai lahan, padahal sering berteriak ‘tanah dikuasai segelintir elite’.
Ia menjelaskan lahan milik Amien didapatkan secara legal. Menurut Faldo, Amien justru mengetahui betul soal mafia tanah di dalam negeri.

“Lahan itu didapatkan secara legal. Bukan berarti kritiknya tidak relevan soal penguasaan lahan oleh elite. Justru, Pak Prabowo dan Pak Amien kritik karena paham betul permainannya, mereka pernah ada di situ melihat realitanya. Mafianya banyak sekali. Kalau Pak Prabowo tidak pernah saingan sama pemain-pemain asing buat dapat lahan itu, mungkin beliau tidak paham permainan-permainannya. Ini kan antikritik namanya, segala cara dilakukan untuk menutupi apa yang terjadi,” jelas Faldo.

Faldo berharap perdebatan terkait isu pilpres diisi konten substantif. Dia mencontohkan soal pemberian izin lahan bagi warga demi mencapai kemakmuran. Menurut Faldo, saat ini pemerintah terkesan membungkam kritik dan kebenaran yang disampaikan oposisi.

“Soal lahan harus lah dipikirkan bagaimana pemberian izinnya yang memberikan kemakmuran lebih kepada warga. Mana yang lebih menguntungkan warga dalam jangka panjang, negara memberikan kepemilikan kepada warga, apalagi presiden suruh itu diagunkan ke bank, dibandingkan kasih hak pakai tanah negara, lalu digenjot produksinya, kayak di Vietnam, atau ke pengusaha nasional dengan prasyarat tertentu yang bisa serap ribuan tenaga kerja. Harusnya, ini yang jadi isunya, bukan berarti Pak Prabowo punya lahan, lalu apa yang dikatakan petahana semuanya jadi benar,” tuturnya.

“Keadilan sosial itu bukan hanya aspek distribusi sumber daya negara, namun juga kepastian hukum terhadapnya. PAN commit menjalankan itu. Kita tunggu saja isu recehan lainnya buat membungkam kritik dan kebenaran yang disampaikan,” imbuh Faldo.

Amien Rais sebelumnya menganggap pernyataan Hasto soal tanahnya di Yogyakarta ibarat nyanyian nyamuk. PDIP pun membela Hasto.

Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari, menjelaskan Hasto menyindir sikap Amien Rais yang munafik. Tak hanya perkara lahan yang disebutkan Hasto, Eva menyebut Amien melakukan praktik KKN karena anak-anaknya maju sebagai caleg.

“Pak Hasto menyindir sikap munafik para orang kaya, termasuk sikap munafik Pak Amien Rais yang anti-KKN tetapi justru praktik KKN. Karena semua anaknya semua nyaleg di DPR. Ironis dan paradoks,” ujar Eva.
(tsa/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PDIP: Hasto Sindir Sikap Munafik Amien yang Anti-KKN Tapi Praktik KKN

Jakarta – Politikus senior PAN Amien Rais menyebut pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyeret-nyeret soal lahan di Yogyakarta ibarat nyanyian nyamuk. PDIP membela Hasto.

“Nyanyinya soal realitas, kok,” kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Sabtu (23/2/2019).

Eva menjelaskan Hasto menyindir sikap Amien rais yang munafik. Tak hanya perkara lahan yang disebutkan Hasto, Eva menyebut Amien melakukan praktik KKN karena anak-anaknya maju sebagai caleg.
“Pak Hasto menyindir sikap munafik para orang kaya, termasuk sikap munafik Pak Amien Rais yang anti-KKN tetapi justru praktik KKN. Karena semua anaknya semua nyaleg di DPR. Ironis dan paradoks,” ujarnya.
Ribut-ribut soal lahan ini awalnya diungkit capres Jokowi di debat capres kedua pada Minggu (17/2). Jokowi menyebut Prabowo punya lahan yang jika ditotal sekitar 340 ribu hektare di Aceh dan Kalimantan.

Terkait pernyataan Jokowi, Hasto memberikan penjelasan. Menurutnya, pemimpin yang baik memahami hakikat tanah untuk rakyat. Dia kemudian menyeret nama Amien dengan lahan-lahannya di Yogyakarta. Hasto menyatakan sosok seperti Prabowo dan Amien mati kutu dan jargon ‘kampanye tanah dikuasai segelintir elite’ jadi tak laku.

“Sosok seperti Prabowo dengan tanahnya yang begitu luas dan demikian halnya dengan Amien Rais dengan lahan-lahannya di Yogyakarta langsung mati kutu dan jargon kampanye tanah dikuasai elite pun menjadi tidak laku, dipatahkan oleh politik pertanahan kerakyatan Jokowi,” tutur Hasto, Rabu (20/2).

Amien tak menanggapi serius. Ia menyebut tudingan Hasto sebatas nyanyian nyamuk.

“Cuma apa… cuma apa… cuma nyanyian nyamuk,” ujar Amien, Sabtu (22/2).
(tsa/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ping-pong Isu Prabowo Bayari Jokowi

Jakarta – Kepemilikan lahan Prabowo Subianto yang disinggung Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi polemik. Isu lahan itu dikaitkan dengan biaya kampanye Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI Jakarta 2012.

Perdebatan soal besarnya lahan Prabowo itu bermula saat Jokowi menyerang sang rival dalam debat capres kedua, Minggu (17/2). Prabowo membenarkan dirinya memiliki ratusan ribu hektare tanah di Aceh dan Kaltim tapi berstatus HGU.

Waketum Gerindra Edhy Prabowo menyayangkan ucapan Jokowi yang terkesan menyerang Prabowo secara personal. Edhy mengingatkan lahan Prabowo membiayai kampanye Joko Widodo (Jokowi) saat maju di Pilgub DKI Jakarta 2012.
“Yang perlu diketahui bersama, salah satu keuntungan usaha kelola lahan tersebut adalah untuk membiayai kampanye Pak Jokowi saat Pilgub DKI tahun 2012 lalu yang jumlahnya sangat besar,” kata Edhy kepada wartawan, Rabu (20/2/2019).

Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan biaya kampanye itu digelontorkan bukan tanpa syarat. Selain itu, biaya kampanye Jokowi itu disebutnya habis untuk iklan Prabowo.

“Soal biaya kampanye Pilkada 2012 kan kesepakatan. Lagian kan habis untuk biaya iklan tentang Pak PS (Prabowo Subianto) sendiri zaman itu,” kata Eva kepada wartawan, Rabu (20/2).

Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily membantah pernyataan itu. Dia juga menantang untuk mengecek website Gerindra.

“Pak Prabowo pernah menyatakan dia tidak memberikan kucuran dana untuk Pilgub DKI waktu itu. Ada rekam jejaknya, coba saja cek website Partai Gerindra, ada statement Pak Prabowo terkait hal itu saat mengunjungi Solo, Jawa Tengah, bulan April 2012,” ujar Ace kepada wartawan, Rabu (20/2).

Gerindra menyebut pernyataan Prabowo itu sebagai bentuk kerendahan hati sang ketum. Gerindra mengatakan Prabowo tidak ingin merendahkan Jokowi-Ahok.

“Ya nggak mungkinlah saat itu Pak Prabowo bilang kucurkan dana, karena akan merendahkan paslon Jokowi-Ahok. Itu kan bentuk sikap rendah hati Pak Prabowo,” kata anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan, Rabu (20/2/2019).

Menurut Habiburokhman, Prabowo nyatanya banyak mengeluarkan duit demi pemenangan Jokowi-Ahok. Dia mengatakan banyak orang bisa bersaksi akan hal tersebut. Namun Habiburokhman mengaku tak tahu persis total nominal uang yang digelontorkan Prabowo.

“Tapi faktanya banyak orang yang mau bersaksi bahwa Pak Prabowo dan keluarga bantu pendanaan sangat signifikan waktu itu,” ujarnya.

Wapres Jusuf Kalla menanggapi soal Jokowi yang menyinggung lahan milik Prabowo Subianto seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur (Kaltim) saat debat capres akhir pekan lalu. JK menyebut Prabowo memiliki lahan tersebut tapi sudah sesuai dengan UU.

“Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Kala itu, pada 2004, JK tengah menjabat Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo memutuskan membeli PT. Kiani Kertas yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri.

“Saya tanya, ‘You beli tapi cash. Tidak boleh utang.’ ‘Siap,’ dia akan beli cash. Dia belilah itu, itu haknya itu kredit macet itu. Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia,” ujar JK.
(idh/idh)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan Indopos Soal ‘Ahok Gantikan Ma’ruf?’ yang Disoal TKN

Jakarta – Pemberitaan koran ‘Indopos’ berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ dilaporkan ke Dewan Pers oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Pemimpin redaksi (Pemred) Indopos, Juni Armanto, memberikan penjelasan mengenai berita tersebut.

Juni mengatakan bila isu yang diangkat dalam artikel berita judul tersebut berangkat dari isu viral di media sosial (medsos). Upaya konfirmasi pun disebut Juni sudah dilakukan dapur redaksi Indopos pada dua kubu yaitu TKN Jokowi-Ma’ruf dan BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Itu kan awalnya infografis itu viral di medsos terus diangkat ke koran dengan konfirmasi ke jubir TKN Pak Ace (Ace Hasan Syadzily) dan PDIP Bu Eva (Eva Kusuma Sundari), ada juga dari Gerindra Habiburokhman, terus angle lainnya pengamat yang mengatakan bahwa infografis itu prematur,” ucap Juni saat dimintai konfirmasi, Jumat (15/2/2019).

Juni memperkirakan bila yang dipermasalahkan adalah infografis yang mendampingi artikel berita dengan judul tersebut. “Jadi prediksi kita yang dipermasalahkan di infografis itu diambil dari medsos, kami ingin memaparkan bahwa ini tuh infografis hoax gitu,” imbuh Juni.

Menurut Juni, Ace dan Eva yang saat itu dimintai tanggapan mengenai isu yang beredar di medsos itu sudah membantah. Setelah berita itu muncul pun, Juni mengaku sudah berkomunikasi dengan TKN Jokowi-Ma’ruf.

“Pada dasarnya Indopos membuka pintu selebar-lebarnya kepada TKN untuk klarifikasi. Sebelumnya saya sudah komunikasi baik dengn pihak TKN melalui timnya Pak Erick Thohir, Ibu Ratna,” kata Juni.

Meski demikian kini setelah Indopos dilaporkan ke Dewan Pers maka pihaknya akan menghadapinya. Dia berharap ada solusi terbaik.

“Untuk pelaporan Dewan Pers, kita akan hadapi. Semoga melalui Dewan Pers semuanya bisa berjalan dengan clear dan ada solusi terbaik,” sebut Juni.

Sebelumnya TKN Jokowi-Ma’ruf yang diwakili Direktur Hukum dan Advokasi-nya, Ade Irfan Pulungan, melaporkan Indopos ke Dewan Pers. Ade Irfan menyebut berita yang muncul di Indopos itu merugikan Jokowi-Ma’ruf.

“Berita ini kami anggap sebuah fitnah, fitnah besar kepada paslon kami. Kenapa? Pemilunya saja belum terjadi. Pemilu belum terjadi tapi sudah diberitakan,” kata Ade Irfan.

“Mereka mengangkat ini (berita) dari sebuah rumor di medsos. Dari artinya ada percakapan di medsos, medsos itu kan tingkat kebenarannya masih kita ragukan. Ya ini berita ini dan ilustrasi ini merugikan sangat merugikan pasangan calon nomor 01 karena Indopos menggiring opini pemilih publik untuk percaya tentang hal ini, ini luar biasa fitnahnya, kami datang ke Dewan Pers untuk memproses hal ini,” imbuh Ade Irfan.

(dhn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Eva Sundari Yakin Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Tak Turun Meski Ahok Gabung ke PDIP

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Bidang Pelatihan dan Pendidikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari yakin elektabilitas pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin tak akan merosot meski Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok gabung ke PDIP. Sebab, kata dia, pemilih Jokowi memiliki pandangan Islam yang moderat.

“Menurutku enggak. Karena gini, siapa yang mendukung Pak Jokowi itu selalu mempunyai pandangan yang moderat tentang Islam dan bukan pandangan yang konservatif,” kata Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Menurut dia, Ahok juga akan tahu diri untuk tidak membantu Jokowi pada bagian-bagian pemenangan yang bisa merugikan pasangan nomor urut 01. Karena itu, dia yakin elektabilitas Jokowi-Ma’ruf tidak akan terpengaruh oleh Ahok.

“Pak Ahok tahu dirilah enggak mungkin akan bertindak sesuatu yang merugikan Pak Jokowi yang sahabat karibnya,” ujar Eva.

“Jadi kalau dia mau memaksakan kehendak-kehendak yang sensitif tidak akan dilakukan. kalau mau membantu ya jangan menurgikan itu menurutku,” sambung dia.

2 dari 3 halaman

Ahok Tak Gabung ke TKN

Eva juga menegaskan Ahok tidak akan bergabung ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Pasalnya, struktur TKN sudah tidak bisa diubah.

“Nah susunan TKN juga sudah fix di dalamnya jadi spekulasi bahwa Pak Ahok akan masuk ke TKN itu tidak benar. Dan Pak JK juga sudah menegaskan ini kan tidak masuk karena memang secara teknis nggak memungkinkan untuk merubah susunan TKN,” ucap dia.


Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Geramnya NU-PDIP Dikaitkan Nasakom

JakartaNahdlatul Ulama (NU) dan PDIP geram dikaitkan dengan nasakom (nasionalis, agama, komunis). NU dan PDIP sama-sama membantah terkait dengan konsep politik yang digagas Presiden ke-1 RI Soekarno itu.

Adalah Caleg Gerindra Ahmad Dhani yang awalnya mengaitkan NU dan PDIP dengan nasakom. Dhani membahas tentang nasakom yang menurutnya didukung PKI dan NU dalam video yang kemudian menjadi viral.

“Dulu pendukung nasakom, banyak anak-anak NU, meskipun yang sudah di PBNU, teman-teman saya nggak paham itu bahwa dulu yang dukung nasakom bersama PKI dalam komunisnya PKI itu NU. Nah sekarang ini mereka sudah bergabung PDIP, NU dengan komunisnya nih. Jadi HTI itu tidak ada apa-apanya dengan nasakom. HTI tidak merubah ideologi Pancasila,” kata Dhani seperti dalam video yang dilihat detikcom Kamis (7/2).

Geramnya NU-PDIP Dikaitkan NasakomFoto: Ahmad Dhani (Grandyos Zafna/detikcom)

NU pun membantah tudingan Dhani. Ketua PBNU, Robikin Emhas, menyatakan bahwa NU bukanlah pendukung PKI.

“Di tahun politik ini ada saja yang menarasikan seolah-olah NU akan menjadi pendukung Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunisme) baru kalau Jokowi menang Pilpres. Ilusif dan a-historis. Narasi keliru yang disampaikan tersebut didasarkan karena NU di masa Bung Karno berkuasa pernah mendukung Nasakom,” kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas, lewat keterangan tertulis, Jumat (8/2/2019).

“Perlu dicatat, NU bukan pendukung PKI. Setelah pemberontakan G 30 S/PKI, NU bahkan berada di garda terdepan menuntut pembubaran PKI. Mengapa? Karena paham Islam ahlu sunnah wal jamaah dan visi kebangsaan yang dianut NU tak memberi ruang bagi tafsir PKI terhadap sila pertama Pancasila dan pemberontakan yang dilakukan PKI,” imbuhnya.

Geramnya NU-PDIP Dikaitkan NasakomFoto: Nusron Wahid (Ahmad Bil Wahid-detikcom)

Kader NU yang juga Politikus Golkar, Nusron Wahid pun ikut menepis tudingan musisi yang kini mendekam di penjara itu. Nusron menilai Dhani tak paham sejarah dan menyampaikan informasi yang menyesatkan. Sebab, konteks nasakom pada masa Orde Lama tak bisa dikaitkan dengan zaman sekarang.

“”Orang gemblung dia itu. Tidak mengerti sejarah. Orang tidak mengerti sejarah bicara sejarah ya begini. Orang tidak ngerti agama ngomong agama. Ini sesat dan menyesatkan. Dhollu wa adhollu,” ujar Nusron, kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).

Geramnya NU-PDIP Dikaitkan NasakomFoto: Eva Sundari (Tsarina Maharani/detikcom)

Tak hanya NU, PDIP pun berang dengan pernyataan Ahmad Dhani. PDIP menilai Dhani tak paham sejarah dan tak menggunakan nalar yang benar.

Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari menegaskan partainya sejalan dengan ideologi Pancasila. Rekam jejak juga tak pernah menunjukkan keterlibatan partainya dengan komunisme.

“Sistem hukum (juga menegaskan) bahwa komunis sudah haram, PDIP sudah punya AD/ART dengan ideologi Pancasila. Mana mungkin Nasakom hidup kembali wong komunis sudah tidak eksis seperti perkawinan Maia-Dhani,” tutur Eva.
(mae/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Alasan Nidji Memilih Ubay sebagai Vokalis Baru

Liputan6.com, Jakarta – Giring Ganesha telah fokus di dunia politik. Untuk itu, terhitung Desember 2018 Giring menyatakan mundur sebagai vokalis dari band yang telah membesarkan namanya, Nidji.

Setelah satu bulan melakukan audisi, akhirnya terpilihlah Muhammad Yusuf Nur Ubay alias Ubay sebagai vokalis baru. Ia berhasil mengalahkan 2000 peserta audisi dari seluruh Indonesia.

Dalam konferensi pers, anggota Nidji menuturkan alasan mengapa Ubay terpilih menjadi vokalis. Itu karena penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini memiliki karakter sebagai penyanyi.

“Dari karakternya. Kita ngerasain pas main di panggung. Chemistry-nya. Terus bagaimana cara dia menginterpretasikan lagu di atas panggung. Dan ternyata Ubay punya konteks yang luar biasa,” kata Rama, gitaris Nidji, di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (6/2/2019). 

2 dari 3 halaman

Cari Karakter Berbeda

Nidji memang mencari vokalis yang memiliki karakter suara berbeda dari Giring Ganesha. Sebab, tujuan mencari vokalis baru, bukanlah untuk menggantikan posisi Giring, melainkan untuk meneruskan perjalanan karier Nidji.

“Kita tidak mencari Giring, kita tidak mencari karakter seperti Giring. Giring cuma ada satu. Kita mencari karakter baru yang bisa gali, eksplore dengan warna yang baru,” Rama menjelaskan.

3 dari 3 halaman

Rilis Single Baru

Bersama Ubay, Nidji akan merilis single baru berjudul “Segitiga Cinta”. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang harus mengikhlaskan orang yang dicintainya untuk orang lain.

Ubay akan manggung pertama kali dengan Nidji pada 8 Februari 2019 dalam acara Love Festival.

Jancuk Nada Sayang Ala Tim Jokowi

JakartaWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta izin untuk memanggil capres petahana Joko Widodo dengan sebutan ‘Cak Jancuk’. Apa kata Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin?

Awalnya, Fadli mengaku tidak percaya istilah kata ‘jancuk’ itu disematkan ke Jokowi. Dia pun meminta izin kepada TKN Jokowi untuk memanggil Jokowi dengan sebutan ‘Cak Jancuk’.

“Saya tuh antara percaya dan tidak percaya, apa betul ada gelar itu, kalau boleh gelar itu diterima, bolehkah kita sekarang memanggilnya ‘Cak Jancuk?” kata Fadli Zon di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019).

Dia menyebut alasannya meminta izin karena khawatir, jika dia menyebut Jokowi dengan sebutan itu, akan dianggap melakukan ujaran kebencian.

“Jangan sampai nanti kalau gelar itu diterima, terus kita memanggil kepada yang bersangkutan ‘Cak Jancuk’, nanti hate speech (ujaran kebencian). Kalau boleh, dari sekarang kita memanggil dengan sebutan ‘Cak Jancuk’ gitu,”tuturnya.

Soal sebutan ‘Cak Jancuk’ untuk Jokowi itu merupakan gelar yang diberikan MC relawan Forum Alumni Jatim dalam acara deklarasi di kawasan Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Sabtu (2/2). Disebutkan, ‘cak’ merupakan singkatan dari cakap, agamis, dan kreatif. Sedangkan ‘jancuk’ kependekan dari jantan, cakap, ulet, dan komitmen.

Pertanyaan Fadli ini kemudian dibalas oleh anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Eva Kusuma Sundari, dia mempersilakan Fadli menyebut nama itu, namun dengan satu syarat, yaitu Fadli diharuskan membumbui kalimat ‘Cak Jancuk’ itu dengan nada sayang.

“Itu bisa diubah jadi kebencian kalau yang menyebutkannya Fadli Zon. Dia sendiri akan dipersoalkan. Dia sayang nggak sama Pak Jokowi?” kata anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Eva Kusuma Sundari, kepada wartawan, Senin (4/2).

Menurut Eva, ungkapan ‘jancuk’ yang disematkan para relawan itu bermakna panggilan sayang. Berbeda dengan Fadli yang dinilai Eva mempunyai makna lain dalam mengartikan ‘Cak Jancuk’ itu.

“Tone-nya itu rasa sayang, dan ‘jancuk’ itu bukan makian, tapi kan kependekan dari jantan, cakap, ulet itu. Nadanya sayang,” ucap Eva

“Kalau Fadli punya kapasitas menyayangi Jokowi dan menerima singkatan yang Surabaya itu, ya nggak apa. Tapi kalau untuk mengejek, kemudian tidak disertai dengan konsistensi dia selama ini, ya artinya dia sedang memanipulasi ‘jancuk’ untuk kepentingan yang lain,” imbuhnya.

Terakhir, Eva menegaskan agar Fadli lebih baik tidak usah menyebut Jokowi dengan sebutan ‘Cak Jancuk’. Sebab, menurutnya Fadli saja sering menjatuhkan performa Jokowi dengan puisi-puisinya yang merendahkan Jokowi, berbeda dengan tim dan relawan Jokowi yang menyematkan ‘Jancuk’ itu dengan nada sayang dan tulus.

“Jadi nggak usah ikut-ikutanlah, Fadli Zon. Kami sudah tahu dia nyebut Pak Jokowi pakai puisi saja dengan merendahkan. Aku menyangsikan Pak Fadli menyebut ‘jancuk’ seperti kami tulus menyebut ‘jancuk’,” tegas Eva.
(zap/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Herannya Fadli Zon pada Gelar Kontroversial Jokowi

Jakarta – Gelar ‘Cak Jancuk’ yang disematkan ke Joko Widodo (Jokowi) membuat Fadli Zon heran. Ada hal yang membuat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu ragu dengan gelar tersebut.

“Saya tuh antara percaya dan tidak percaya, apa betul ada gelar itu,” kata Fadli Zon di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019).

Gelar ‘Cak Jancuk‘ untuk Jokowi memang jadi kontroversi. Meski jika dipanjangkan punya arti positif, gelar tersebut, terutama ‘jancuk’, telanjur berkonotasi negatif.


Setengah heran dan khawatir, Fadli tak berani memanggil Jokowi menggunakan ‘Cak Jancuk’. Dia khawatir panggilan tersebut dianggap sebagai ujaran kebencian (hate speech).

“Kalau boleh gelar itu diterima, bolehkah kita sekarang memanggilnya ‘Cak Jancuk’?” ucapnya.

“Jangan sampai nanti kalau gelar itu diterima terus kita memanggil kepada yang bersangkutan ‘Cak Jancuk’, nanti hate speech (ujaran kebencian). Kalau boleh, dari sekarang kita memanggil dengan sebutan ‘Cak Jancuk’ gitu,” tuturnya.

Keraguan Fadli dijawab Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. TKN Jokowi-Ma’ruf mengatakan akan mempersoalkan Fadli jika menggunakan ‘Cak Jancuk’ untuk memanggil capres petahana itu.

“Itu bisa diubah jadi kebencian kalau yang menyebutkannya Fadli Zon. Dia sendiri akan dipersoalkan. Dia sayang nggak sama Pak Jokowi?” kata anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Eva Kusuma Sundari, kepada wartawan, Senin (4/2/2019).

Menurut Eva, ungkapan ‘jancuk’ dari para relawan itu bermakna panggilan sayang. Selain itu, ada makna lain yang tersurat lewat kepanjangan ‘jancuk’.

Tone-nya itu rasa sayang, dan ‘jancuk’ itu bukan makian, tapi kan kependekan dari jantan, cakap, ulet itu. Nadanya sayang,” ucap Eva.

Politikus PDIP ini sangsi Fadli punya semangat dan maksud yang sama soal sebutan ‘jancuk’ untuk Jokowi. Menurut Eva, Fadli punya kepentingan lain.

“Kalau Fadli punya kapasitas menyayangi Jokowi dan menerima singkatan yang Surabaya itu, ya nggak apa. Tapi kalau untuk mengejek, kemudian tidak disertai dengan konsistensi dia selama ini, ya artinya dia sedang memanipulasi ‘jancuk’ untuk kepentingan yang lain,” kata politikus PDIP itu.

“Jadi nggak usah ikut-ikutanlah, Fadli Zon. Kami sudah tahu dia nyebut Pak Jokowi pakai puisi saja dengan merendahkan. Aku menyangsikan Pak Fadli menyebut ‘jancuk’ seperti kami tulus menyebut ‘jancuk’,” tegas Eva.

Soal sebutan ‘Cak Jancuk‘ untuk Jokowi itu merupakan gelar yang diberikan MC relawan Forum Alumni Jatim dalam acara deklarasi di kawasan Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Sabtu (2/2). Disebutkan, ‘cak’ merupakan singkatan dari cakap, agamis, dan kreatif. Sedangkan ‘jancuk’ kependekan dari jantan, cakap, ulet, dan komitmen.

Terkait sebutan ini, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Autar Abdilah mengatakan kata ‘jancuk’ punya sejarah dan makna yang unik. Meski awalnya digunakan sebagai umpatan, seiring dengan perkembangan zaman, kata ini juga bisa dipakai untuk mengungkapkan kekaguman.

“Ya, secara linguistik maknanya memang negatif. Karena makna awal dari keberadaan kata jancuk lebih berkonotasi negatif. Tetapi, kalau di dalam penggunaan arek-arek Suroboyo, kata itu bisa bermakna macam-macam, bahkan mengungkapkan kekaguman pun bisa menggunakan kata jancuk, misal, ‘Jancuk, ayune arek iki’,” kata Autar kepada detikcom, Minggu (4/2/2019).

Dia mengatakan kata ‘jancuk’ sangat populer dipakai dalam bahasa pergaulan sehari-hari di Jatim, khususnya Surabaya.

Meski begitu, Autar mengatakan kata ‘jancuk’ kurang tepat bila disematkan pada tokoh. Menurutnya, kata tersebut kurang etis bila dilekatkan pada seorang tokoh.

“Itu juga kalau menurut saya kurang etislah, kurang pantas saja kalau itu jadi sebuah nama. Menurut saya, itu nggak pantas, semisal Jokowi jancuk atau Prabowo jancuk. Itu menurut saya tetap tidak begitu lazim. Masih ada kata lain menurut saya,” tandas Autar.
(jbr/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>