Aprilia Manganang Tak Sangka Rebut MVP Proliga 2019

Liputan6.com, Yogyakarta – Pemain putri Jakarta PGN Popsivo Polwan Aprilia Manganang terpilih sebagai pemain terbaik (MVP) Proliga 2019. April diganjar penghargaan individual bergengsi tersebut usai membawa timnnya menjadi juara kompetisi bola kasta tertinggi di Indonesia itu.

Ini adalah kali ketiga April memenangkan MVP Proliga. Sebelumnya, pevoli kelahiran Tahuna, Sulawesi Utara, 27 April 1992 itu pernah meraihnya pada Proliga 2016 dan 2016.

April mengaku tak menyangka bakal meraih MVP. Dia justru menjagokan rekan setimnya, Amalia Fajrina, untuk memenangkan penghargaan tersebut.

Bahkan, dia mengajak bertaruh Bogi Triyadi dari Liputan6.com yang menyebutnya akan memenangkan penghargaan MVP. “Ayo taruhan siapa yang menang? Menurutku Amalia,” kata April sambil menjabat tangan Bogi tanpa menyebut taruhannya.

Namun setelah namanya disebut sebagai pemenang MVP Proliga, April pun tersenyum lepas dan senang.

2 dari 3 halaman

Untuk Popsivo

April mengatakan suksesnya meraih penghargaan MVP tidak lepas dari bantuan rekan-rekannya di Popsivo Polwan. Apalagi, ini pertama kalinya ia membela tim tersebut.

“Ini untuk Popsivo. Ini kali pertama aku membela Popsivo dan aku meraih MVP serta juara Proliga,” ucap April yang menerima hadiah uang tunai sebesar Rp 10 juta sebagai MVP Proliga 2019.

3 dari 3 halaman

Peraih Penghargaan

Best Server – Bethania De La Cruz (Jakarta Pertamina Energi)

Best Setter – Tri Retno Mutiara (Jakarta BNI 46)

Best Spiker – Wilda Siti Nurfadillah (Jakarta PGN Popsivo Polwan)

Best Blocker – Agustin Wulandari (Jakarta Pertamina Energi)

Best Libero – Yulis Indahyani (Jakarta Pertamina Energi)

Best Scorer – Kokram Pimpichaya (Bandung Bank BJB Pakuan)

Best Player – Aprilia S Manganang (Jakarta PGN Popsivo Polwan)

Best Coach – Chamman Dokmal


Ket: masing-masing pemenang meraih hadiah uang Rp 5 juta, kecuali best player yang mendapat Rp 10 juta.

Tak Hanya Tamara Bleszynski, Bella Saphira Juga Buka Rumah Makan

Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah artis di Tanah Air membuka rumah makan. Baru-baru ini Tamara Bleszynski pun membuka rumah makan di Bali. Ternyata, jauh sebelum Tamara, aktris Bella Saphira pun membuka rumah makan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Bella mengumumkan bahwa ia pun membuka sebuah rumah makan yang ia beri nama Torani. Di tengah kesibukannya, Bella menyempatkan diri berkunjung ke tempat usahanya itu, dan ke tempat usaha kawannya yang juga bernama sama.

“Sebagai pemilik RM TORANI – MAKASSAR Maka tentu saja Saya menyempatkan diri berkunjung dan menikmati hidangan seafood, bakar2an dan yg lain nya lezat tiada tara yg menjadi Andalan RM TORANI Balikpapan, Milik Kawan Kami,” tulis Bella dalam akun Instagram pribadinya, 21 Februari 2019.

Dalam foto yang diunggahnya, Bella terlihat sedang menyantap hidangan laut dan lauk-pauk yang disajikan di hadapannya. Ia juga mengunggah sejumlah hidangan lain, seperti udang, kepiting, kerang.

“Kelezatan dan bumbu2 rempah yg Ngangenin dan menjadi Andalan Seafood – Ikan2 segar di : RM TORANI – MAKASSAR juga,” lanjut istri Letnan Jenderal TNI Agus Surya Bakti.

Dengan penuh keyakinan, kata Bella, sekarang ia harus mempromosikan dan membuktikan dan menyemangati dirinya dalam menjalani bisnis kuliner yang telah dimulai sejak Juli 2017 di Kota Makassar.

“Karena, Hidangan di TORANI terbukti memang memiliki Ramuan Bumbu2 Khas yg Lezat Sedap Amat Sesuai Lidah Rasa Lokal kita Wong Indonesia.Sambal2 Torani dan technic tradisional nya benar2 membuat kami amat menghargai dan Respect pada Kuliner Khas Indonesia!” kata Bella.

Bella berharap, bisnis kulinernya itu sukses dan menjadi ladang ibadah bersama. “Titip Doakan saya juga ya krn selain saya cinta kuliner Indonesia,Saya full support gerakan : #gemarmakanikan,” tulis Bella Saphira.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kisah Cinta Aty Kodong dengan Anggota Brimob Kandas, Harta pun Tandas

Liputan6.com, Makassar – Masih ingat dengan Aty Kodong? Ya, finalis Dangdut D’Academy Indosiar 2014 itu kini dirundung pilu. Betapa tidak, hubungan kasih yang telah ia bina selama tiga tahun harus kandas. Aty yang bahkan telah memberikan segalanya hingga kini belum menerima pertanggungjawaban apa pun dari sang kekasih.

“Saya sudah jalan selama tiga tahun, bukan tiga hari, dan dia tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan dengan saya. Saya sudah rugi semuanya dan lain-lain,” kata Aty Kodong saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis, 21 Februari 2019.

Pria yang menjadi kekasih pedangdut asal Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, itu ternyata adalah seorang anggota Brimob berinisial Briptu S. Aty pun mengaku telah melaporkan oknum polisi tersebut ke Bagian Propam Polda Sulsel.

“Saya tinggal nunggu sidang disiplinnya. Tapi berkasku masih di Polda Sulsel bagian Sarkum,” terang Aty lewat pesan singkat.

Selama tiga tahun terakhir menjalin kasih, Aty mengaku telah banyak memberikan hadiah kepada sang kekasih. Aty menyebutkan hadiah berupa barang itu sebagian sudah dikembalikan.

“Jam tangan dan sepeda motor sudah dikembalikan,” sebutnya singkat.

Jika dijumlah, ucap Aty, total kerugian yang dialamimya mencapai Rp 200 juta. Kerugian itu sudah termasuk nominal uang yang pernah diberikan pedangdut itu melalui transfer antar bank.

“Tetapi masih ada beberapa kerugian materi bagi saya, ada bukti dari rekening koran yang saya pegang. Yang jelas kalau dihitung hampir Rp 200 juta,” jelasnya.

Terpisah, Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol Adeni Muhan, membenarkan bahwa seorang anggotanya terlibat masalah asmara dengan pedangdut Aty Kodong. Persoalan ini pun sedang di tangani oleh Provost.

“Iya sementara diproses di Provost Batalyon A,” kata Adeni singkat saat dikonfirmasi terpisah, Jumat 22 Februari 2019. 

Adeni menyebutkan bahwa kasus ini sebenarnya telah bergulir sejak tahun 2016 dan hingga kini masih belum menemui titik temu. “Kasus ini sejak tahun 2016. Anggota itu berinisial S pangkatnya Tamtama,” dia memungkasi.


Saksikan video menarik pilihan berikut:

PSI: Ingin Lihat Anies Baswedan Jadi Capres, Mesti Dukung Jokowi

Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 turut menghadirkan proses kaderisasi kebangsaan. Menurut PSI, pemimpin-pemimpin muda akan lahir pasca Jokowi memimpin dua periode.

“Memenangkan Jokowi berarti memastikan pada pemilu 2024 akan terjadi proses kaderisasi kebangsaan. Pak Jokowi sudah pasti tidak bisa maju lagi sebagai presiden secara konstitusional. Kiai Ma’ruf beberapa kali menegaskan bahwa beliau akan mendampingi Pak Jokowi untuk menyiapkan landasan yang kuat bagi generasi muda,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam diskusi ‘Menangkan Jokowi, Pilih PSI’ di Toraja, Sulawesi Selatan, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2019).

Menurut Toni, memenangkan Jokowi artinya turut mendukung lahirnya pemimpin muda dan segar. Sebab, Jokowi tak akan lagi maju di Pemilu 2024 jika merujuk pada konstitusi.
“Bagi saya memenangkan Jokowi tidak hanya untuk meneruskan program-program kerakyatan dan pembangunan infrastuktur yang sudah terlaksana 4 tahun ini. Dengan demikian pada pemilu 2024 kita benar-benar akan memiliki calon-calon presiden dan wakil presiden yang muda dan segar dari berbagai garis ideologi,” tuturnya.

Karena itu, kata Toni, para pendukung Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Sandiaga Uno harus mendukung Jokowi jika ingin melihat jagoannya maju sebagai presiden 2024-2029. Ia juga menyebut nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Yang ingin melihat Anies Baswedan menjadi capres, mesti dukung Jokowi. Pendukung AHY (Demokrat), Anis Matta (PKS), Hanafi Rais, dan Hanum Rais (PAN) bahkan pendukung Mas Sandi Uno mesti bantu Jokowi menang, agar jagoan-jagoan kalian bisa running di 2024 nanti,” ujar Toni.

“Begitu pula Risma (Surabaya), Khofifah (Jatim), Ridwan Kamil (Jabar), Nurdin Abdullah (Sulsel), dan Ganjar Pranowo (Jateng) hanya bisa menjadi capres dan cawapres kalau para pendukung mereka memenangkan Jokowi,” imbuhnya.

Alasannya, kaderisasi pemimpin nasional akan terhenti jika Prabowo Subianto menang Pilpres 2019. Sebab, menurut Toni, Prabowo akan kembali maju untuk kali kedua di 2024.

“Kaderisasi kepemimpinan nasional akan mandek bila Prabowo menang pemilu ini. Di 2024 pasti dia akan maju lagi untuk periode kedua. Sudah pasti, orangnya sangat ambisius begitu,” kata Toni.

“Artinya pemimpin-pemimpin keren di atas tidak akan bisa menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di negeri ini bila Prabowo menang pilpres tahun ini,” tegasnya.
(tsa/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Viral Video Camat di Makassar Dukung Jokowi, Ini Respons Dua Kubu Capres

Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video berisi sejumlah camat di Kota Makassar menyatakan dukungannya pada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin, viral di media sosial. Dalam video itu, dukungan para camat tampak dipimpin oleh Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Video itu menuai respon dari Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani. Dia menilai para camat tak seharusnya bersikap seperti itu. 

“Camat itu adalah jabatan struktural dalam aparatur negara, bupati itu jabatan struktural dalam aparatur negara. Wakil bupati, jabatan stuktur negara, apalagi camat itu ASN, aparatur sipil negara bukan jabatan politik,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Menurut dia, para camat harus bebas dari kepentingan politik dan bersikap netral. Muzani menilai, para camat di Kota Makassar, mendeklarasikan dukungannya sebagai camat dan bukan dari sisi dukungan pribadi.

“Ketika dirinya mengaku camat, itu berarti dia camatnya bukan pribadinya. Itu sudah jelas pelanggaran. Karena dia mengaku camat, ‘saya camat ini, saya camat’.  Tapi kalau dia pribadinya menyebut dirinya, boleh,” ungkap Sekjen partai Gerindra itu. 

Karena itu, Muzani menilai ada potensi pelanggaran dari deklarasi tersebut. Namun dia belum bisa memastikan apakah timnya akan melakukan pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

“Ada yang mengurus, begitu begitu. Tapi ini potensi pelanggarannya iya. Tapi yang lpor bukan saya, saya gak ngerti yang begitu-begitu,” ucap dia.

 

2 dari 2 halaman

Tak Ada Pelanggaran

Sementara itu, juru Bicara Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyarankan BPN melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika memang merasa ada pelanggaran dalam video tersebut.

“Kalau dinilai melanggar aturan tentu silahkan aja untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang yang terkait proses tersebut, tapi kita harus tahu bahwa di  dalam proses politik itu setiap warga negara memiliki hak individual untuk memilih,” kata Ace, Jumat, 22 Februari 2019. 

Menurut Ace tidak ada yang perlu di permasalahkan jika para camat se-Makassar tidak melanggar aturan. Terlebih lagi video yang beredar bukan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, tetapi hanya sikap politik saja. 

“Ya saya kira kalau bentuknya bukan ajakan, tetapi menunjukan sikap politik kenapa harus dipersoalkan,” ungkap dia. 

Politikus Partai Golkar ini juga yakin Bawaslu dan KPU akan bersikap netral dalam menangani kasus viralnya video camat se-Makassar.

“Saya kira Bawaslu dan KPU memiliki independensi untuk mengambil langkah langkah yang memang dinilai melanggar hukum,” ujarnya. 

“Kami tidak bisa mengintervensi. Dan kalau memang dinilai berat sebelah ya tanyakan ke KPU. Kami sendiri sering mendapatkan teguran dari KPU dan Bawaslu. Jadi itu sesuatu yang biasa saja,” ucapnya. 

Sebelumnya, belasan camat se-Kota Makassar menerima undangan klarifikasi ke kantor Bawaslu Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (22/2). Mereka dimintai tanggapan terkait beredarnya video dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Dalam video ini juga terlihat ada Ketua DPP Partai NasDem yang juga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Mereka yang diundang adalah camat Tamalate, Wajo, Panakukang, Pulau Sangkarrang, Ujung Tanah, Manggala, Makassar, Mariso, Tamalanrea, Biringkanayya, Mamajang, Ujung Pandang, Rappocini dan Tallo.

 

Reporter: Sania Mashabi 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Bawaslu Periksa 15 Camat di Makassar yang Dukung Jokowi

Makassar

Sebanyak 15 camat di Makassar, Sulawesi Selatan, diperiksa Bawaslu terkait laporan video dukungan terhadap capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Bawaslu akan mengkaji keterangan para camat itu untuk memutuskan ada-tidaknya unsur pelanggaran untuk ditindaklanjuti.

“Saat ini kami sedang melakukan registrasi, ada 15 pihak yang kami undang, (tapi) tidak secara bersamaan, (melainkan) berangsur-angsur karena tim klarifikasi kami tentunya terbatas,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, Jumat (22/2/2019).

Bawaslu, ditegaskan Azry, menerima tiga laporan terkait video dukungan camat terhadap Jokowi-Amin. Bawaslu, berdasarkan ketentuan, wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

Azry menyebut Bawaslu punya waktu 14 hari melakukan penanganan laporan. Keterangan para terperiksa juga akan diplenokan.

“Berkaitan dengan rekomendasi kami ke KemenPAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara, itu sudah menjadi standar bagi kami untuk meneruskan itu terkait dengan pelanggaran hukum lainnya. Kami akan melakukan kajian dan kami akan menentukan seperti apa faktanya dan seperti apa rekomendasi,” ujar Azry.

Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan kepada calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi). Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri seseorang bernama Syahrul Yasin Limpo. Dia adalah mantan Gubernur Sulsel.

“Saya, Syahrul Yasim Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video seperti dilihat detikcom, Kamis (21/2). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin satu periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.


(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Deretan Lumbung Suara Jokowi dan Prabowo, Mampukah Naikkan Elektabilitas?

Liputan6.com, Jakarta – Saling klaim kemenangan di daerah-daerah yang menjadi titik kelemahan masing-masing pasangan calon atau paslon, kini gencar dilakukan tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto.

Kondisi ini tak bisa dipungkiri lantaran kedua kubu menjelang Pilpres 2019 kerap berkampanye di daerah-daerah yang pada Pilpres 2014 silam menjadi titik lemah Jokowi dan Prabowo.

Tentu itu dilakukan untuk menaikkan elektabilitas keduanya hingga akan mempengaruhi jumlah pemilih pada pertarungan final, 17 April 2019.

Dari sejumlah survei, baik independen maun internal parpol menyebutkan, pasangan cawapres nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf Amih masih lebih unggul dibanding Prabowo-Sandiaga.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, elektabilitas pasangan capres cawapres ini berada di angka 56 persen. “Di kisaran angka 56 persen,” ucap Karding saat dikonfirmasi, Rabu, 6 Februari 2019.

Meski demikian diakui Karding ada sejumlah daerah, dimana Jokowi-Ma’ruf masih kalah tipis dari Prabowo-Sandi. Di antaranya Jawa Barat dan Banten.

Berikut deretan lumbung suara Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Subianto yang berpotensi menaikkan elektabilitas kedua paslon:

2 dari 6 halaman

Kekuatan Jokowi

Berdasarkan rilis sejumlah lembaga survei, Jokowi-Ma’ruf mengungguli Prabowo-Sandi hampir di seluruh pulau besar di Indonesia. Seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, daerah Nusa Tenggara ditambah Maluku dan Papua.

Bahkan diprediksi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur serta Yogyakarta akan menjadi lumbung suara Jokowi-Ma’ruf Amin dengan pencapaian suara mencapai 57,1 persen.

Bahkan oleh Lembaga Surabaya Survey Center (SSC) diperkirakan, kedua pasangan ini akan menang telak di Jawa Timur dengan meraih suara sebesar 55.9 persen.

3 dari 6 halaman

Kelemahan Jokowi

Seperti disebutkan di atas, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten merupakan titik lemah Jokowi-Ma’ruf Amin dalam perolehan suara. Khususnya di Priangan Barat yakni Sukabumi, Cianjur dan Priangan Timur yakni Garut dan Tasikmalaya.

“TKD akan terus lakukan sosialisasi juga untuk kampanye di sana. Sebab kalau program-program yang dilakukan Pak Jokowi kan sudah cukup dan bagus, sudah diterima masyarakat. Tinggal bagaimana supaya masyarakat di sana kemudian juga tingkat elektoralnya tinggi,” ” ungkap Sekretaris TKD Abdy Yuhana.

Begitu pula di Madura. Perolehan suara Jokowi pada Pilpres 2014 yang saat itu dipasangkan dengan Jusuf Kalla, kalah parah di empat kabupaten di Pulau Madura.

Banten juga diperkirakan masih akan menjadi basis Prabowo. Jokowi- Ma’ruf Amin hanya unggul di Kabupaten Lebak dari delapan Kabupaten/Kota di Banten versi survei internal.

“Di Banten kalah tipis sekitar 5 sampai 6 persen. Kita kalah di tujuh Kabupaten/Kota kalah tipis, kita menang hanya di Lebak,” kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Banten Asep Rahmatullah saat dikonfirmasi.

4 dari 6 halaman

Kekuatan Prabowo

Dari hasil survei internal yang dilakukan tim Prabowo-Sandiaga disebut sejumlah provinsi akan menjadi lumbung suara kedua paslon ini. Misalnya di Pulau Sumatera, kubu Prabowo diklaim unggul di Aceh, Sumatera Barat dan Riau.

Sementara di Pulau Jawa, Kubu Prabowo juga merasa unggul di Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Menurut pengurus Partai Gerindra, hal tersebut merupakan bentuk bukti nyata kerja keras para kadernya.

“Merupakan hal mutlak kalau kami berada di tengah-tengah masyarakat, berarti masyarakat bisa menilai,” ucap Ketua DPD Gerindra Banten Desmon J Mahesa di kediamannya, usai acara bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng, di Kota Serang, Banten, Kamis (7/6/2018).

Sementara di kawasan Indonesia bagian Timur, Andre mengungkapkan, di Pulau Sulawesi Prabowo-Sandi unggul. Begitu pula di Kalimantan, di beberapa titik, Prabowo-Sandi ada yang unggul dan kalah.

“Kita Sulawesi unggul, Kalimantan ada menang dan ada yang kalah, NTB menang, NTT kalah, Papua masih tertinggal,” ungkap Jubir Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade.

Sementara untuk di kawasan Indonesia bagian Timur, Andre mengungkapkan, di Pulau Sulawesi Prabowo-Sandi unggul. Begitu pula di Kalimantan, di beberapa titik, Prabowo-Sandi ada yang unggul dan kalah.

5 dari 6 halaman

Kelemahan Prabowo

Berkaca dari beberapa hasil survei yang menyatakan kubu Jokowi-Ma’ruf masih lebih unggul, Timses Prabowo-Sandi kini tengah mengejar ketertinggalan.

Meski disebutkan selisih elektabilitas paslon nomor urut 02 dengan Jokowi-Ma’ruf tinggal 4 persen, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian Timses Prabowo-Sandiaga untuk mendulang suara.

Salah satunya adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal inilah yang menjadi kenapa Prabowo-Sandi ingin mendirikan Markas di provinsi yang menjadi basis massa terbesar PDIP yakni Jawa Tengah.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap, alasan rencana dibangunnya markas mereka di Jawa Tengah.

“Berdasarkan survei kita, memang Jateng menjadi istilah ‘Battle Ground’. Banyak tempat kita menang tipis,” kata Dahnil di Kantor Seknas, Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).

Namun, Dahnil percaya kali ini magnet Prabowo akan mampu menjadi magnet yang sangat kuat untuk menaikkan elektabiltas Prabowo-Sandi.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

3 Gempa Hari Ini Menguncang Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Gempa hari ini kembali terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Ada tiga wilayah di Nusantara yang dilanda lindu dengan kekuatan magnitudo dan waktu berbeda-beda.

Melalui laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) www.bmkg.go.id, tercatat gempa terjadi pada pukul 01.47 hingga 11.58 WIB pada wilayah yang berbeda-beda.

Gempa pertama terjadi pada pukul 01.47 WIB di wilayah Manokwari, Papua dengan kekuatan terbesar bermagnitudo 3,7 pada hari ini.

Gempa kedua terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara pada pukul 11.26 WIB. BMKG melaporkan, ketiga gempa yang terjadi pada hari ini tidak berpotensi tsunami.

Berikut tiga gempa hari ini yang terjadi di Indonesia dihimpun Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Manokwari

Gempa hari ini pertama kali terjadi di kawasan Manokwari, Papua pada pukul 01.47 WIB. Gempa tersebut bermagnitudo 3,7 dengan kedalaman 10 kilometer.

Lokasi gempa berada pada titik 1.45 Lintang Selatan-134.21 Bujur Timur. Pusat gempa berada di darat 67 kilometer tenggara Manokwari.

3 dari 5 halaman

2. Kolaka

Daerah kedua yang diguncang lindu pada hari ini adalah Kolaka, Sulawesi Tenggara pada pukul 11.26 WIB dengan kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa berada di darat 21.4 kilometer tenggara Kolaka.

Lokasi gempa berada pada titik 4.1 Lintang Selatan-121.78 Bujur Timur.

4 dari 5 halaman

3. Bima

Gempa hari ini terakhir terjadi di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Gempa terjadi pada pukul 11.58 WIB dengan kedalaman 26 kilometer.

Pusat gempa berada di laut 55 kilometer tenggara Bima. Lokasi gempa berada pada titik 8.54 Lintang Selatan-119.23 Bujur Timur.

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Daftar Biaya yang Dibayar Warga buat Sertifikasi Tanah

Jakarta – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017 masih ada praktik pungli yang dilakukan oknum.

Padahal, sudah ada aturan yang mengatur bahwa program PTSL ada biaya yang dibebankan atau harus dibayar oleh masyarakat, biaya itu dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

Adapun, dana tersebut untuk seperti kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

“Iya, adminitrasi pra sertifikat, seperti bukti waris, kalau lebih dari itu dan itu tidak ada persetujuan dari masyarakat, tidak ada peraturannya, itu pungli,” kata Menteri ATR Sofyan Djalil di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sofyan mengatakan, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat desa, dalam hal ini kelurahan.

“Ada ketentuan itu ada peraturan 3 menteri yang boleh diambil oleh desa,” jelas dia.

Lalu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah? Berikut sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.

Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.

(hek/eds)