Anggaran TNI Disoal, Menhan: Sudahlah Gatot Nurmantyo, Sudah, Sudah

Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjawab pernyataan Mantan Panglima TNI, Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo terkait anggaran TNI. Memaparkan peningkatan anggaran TNI, Ryamizard meminta Gatot untuk berhenti berbicara mengenai anggaran militer.

“Ya sudah lah, Gatot Nurmantyo sudah, sudah. Dulu anggaran kita sebelumnya Rp 50-60 T, sekarang Rp 100 T lebih. Rp 108 T, apalagi? mau ngambil uang rakyat? Nggak mungkin. Kita tentara rakyat, rakyat dulu lah diutamakan,” kata Ryamizard di restoran D’cost VIP, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2018).

Ryamizard juga membandingkan kondisi militer dan rakyat di India. Menurutnya, India punya tentara yang kuat namun masyarakatnya banyak yang miskin dan tidak punya tempat tinggal.


“Kalau di India sana hebat tapi rakyatnya banyak yang miskin, kalau kepanasan mati, kalau kedinginan mati. Itu tidak boleh terjadi di sini dong, masa menomor-10-kan rakyat, pokoknya alutsista bagus (tapi) rakyat terserah, (itu) nggak benar, bukan tentara rakyat itu,” ujar Ryamizard.

Dia melanjutkan, saat ini Indonesia masih jauh dari ancaman perang bersekala besar. Ancaman yang banyak terjadi saat ini, kata Ryamizard, berupa bencana dan terorisme sehingga harus lebih diprioritaskan.

“Situasi pertahanan ini kan saya bilang, ancaman yang nyata dan belum nyata, yang nyata ini kan banyak gempa, teroris. Yang belum nyata yang perang besar, itu kan jauh. Kita tentara rakyat berasal dari rakyat masa rakyat dinomorduakan, nggak nomor 1 rakyat,” ujar eks KSAD tersebut.

Gatot sebelumnya berbicara soal kondisi nasional. Ada suatu hal yang menurutnya kritis, yakni soal kekuatan TNI yang tidak didukung oleh pemerintah dari segi anggaran.

“Saat ini yang kritis adalah anggaran. Saya tidak menyalahkan siapa pun juga, tapi saya harus sampaikan karena saya mantan Panglima TNI, agar rakyat bersatu jangan terpecah-pecah,” kata Gatot di Surabaya, Jumat (12/4).

Gatot kemudian berbicara mengenai APBN-Perubahan tahun 2017 saat ia masih menjadi Panglima TNI. Tambahan untuk TNI disebutnya tak sebanding dengan institusi pertahanan-keamanan lainnya.

“Saat saya menjabat Panglima TNI, saya sudah berusaha sekuat mungkin tapi saya tidak berdaya. APBN-P, TNI yaitu Dephan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU jumlah personelnya lebih dari 455 ribu mempunyai ratusan pesawat tempur, punya ratusan kapal perang, ribuan tank, dan senjata berat. Anggarannya hanya Rp 6 T lebih. Sehingga Dephan dapat Rp 1 T, AD dapat Rp 1 T lebih, AU Rp 1 T lebih, AL dapat Rp 1 T lebih Mabes TNI dapat Rp 900 miliar,” tambah Gatot.
(elz/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menko Darmin Minta PLN Segera Terapkan B20 di Seluruh Pembangkit

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berencana memanggil PT Freeport Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan TNI terkait penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Hal ini untuk mendorong penggunaan B20 tercapai 100 persen.

“Untuk menaikkan ke 100 persen, ya 1 persen itu tidak mudah tapi barangkali kami akan fokus untuk membicarakan satu penggunaan B20 di PLN, di TNI/Polri dan di Freeport. Karena dari dulu yang minta dispensasi beberapa di antaranya adalah mereka,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk PLN memang sebagian sudah menggunakan B20. Namun masih ada beberapa pembangkit yang belum memakai B20. Ke depan, Kementerian ESDM akan melakukan komunikasi dengan PLN mencari solusi penggunaan B20.

“Kalau PLN tidak semuanya beberapa pembangkitnya. Tapi kami akan bicarakan itu ke depan ini secara keseluruhan kami akan persilakan ESDM saja yang ngurusinya. Karena kerja ribetnya sudah selesai,” jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, hingga kini realisasi penyaluran dan penggunaan B20 sudah mencapai 99 persen. Capaian tersebut menandakan kebijakan B20 berjalan dengan baik.

“Tapi ukuran dari kinerjanya 99 persen itu adalah realisasi dibandingkan dengan seharusnya berapa. Ya, 99 sudahlah itu saja indikatornya, lebih sederhana urusannya. Jadi itu berarti kami sudah boleh mengatakan, B20 sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Dalam 2 Bulan, Penyaluran B20 Capai 700 Ribu KL

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan penyaluran Biodiesel 20 persen (B20) pada Januari hingga Februari 2019 mencapai sekitar 700 ribu Kiloliter (Kl).

“700 ribu Kiloliter Januari hingga Februari,” ujar Paulus usai rapat koordinasi B20 di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Secara keseluruh angka penyaluran B20 ke seluruh wilayah Indonesia pada Januari-Februari telah mencapai 99 persen. Namun, masih ada daerah yang belum terjangkau seperti di Kalimantan. 


“Hanya daerah perbatasan yang memang susah dicapai, Kalimantan ada beberapa yang Pertamina beli dari Malaysia, dari kita sulit tapi kecil sekali. Persentasenya kurang lebih 99 persen ,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan, pihaknya telah melapor kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait penyaluran B20.

“Ya pokoknya B20 sukses. Intinya 99 persen dari target B20 penyalurannya. Makanya Pak Menko apresiasi,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sekjen PBB: Novel Bamukmin Masih Caleg, Katanya Rugi Kalau Mundur

Jakarta – Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer mengatakan hingga kini Novel Bamukmin masih berstatus sebagai caleg. Kepada Ferry, Novel mengaku rugi jika mundur dari pencalegan PBB.

“Yang jelas sampai sekarang Novel masih tetap caleg PBB. Belum memundurkan diri atau membuat surat pemunduran diri belum ada. Dan dia sendiri kemarin saya minta mundur dia bilang, ‘rugi bang kalau saya mundur'” kata Ferry di Rumah Aspirasi, Jl. Proklamasi, Menteng, Jakpus, Sabtu (23/2/2019).

Dia pun meminta Novel serius membesarkan PBB. Menurut Ferry, saat ini Novel sudah bisa menerima keputusan PBB yang mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
“Saya bilang, sudahlah ini sudah keputusan organisasi partai. Novel sebagai caleg, kader, dan anggota partai harus patuh. Ya, kan proses ini berjalan sampai sekarang, adalah proses penyadaran buat dia. Proses yang awalnya emosional sekarang bisa nerima,” tuturnya.
Diberitakan, Novel merasa dibohongi setelah partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu resmi mendukung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Saat itu, Novel mengaku akan mundur dari partai dan tak akan mengampanyekan PBB lagi.

“Saya vakum terhadap pencalegan dengan tidak lagi turun untuk sosialisasi ke masyarakat,” kata Novel, Senin (28/1).
(tsa/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

M Taufik: Munajat 212 Kepentingan Kesatuan, Tak Ada Urusan Politik

Jakarta – Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan acara Munajat dan Zikir 212 tidak terkait politik. Munajat itu untuk kepentingan kesatuan.

“Munajat itu, munajat nggak ada urusan sama politik. Munajat itu kan untuk kepentingan kesatuan,” kata Taufik di Al Jazeerah Signature Restorant & Lounge, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat, (22/2/2018).

Dia menyebut hanya orang iri yang mengaitkan acara tersebut dengan agenda politik. Sebab, menurutnya, tak semua orang bisa menggelar acara itu.
“Kalau kemudian ada yang plintir itu karena orang itu nggak bisa berbuat seperti itu. Sederhana saja, apa urusannya dengan munajat sama yang lain?” sebutnya.

Ketika disinggung tokoh-tokoh yang hadir kebanyakan dari kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Taufik mengatakan semua orang bebas datang ke acara tersebut.

“Ya habis siapa yang ngelarang? Kalau saya hadir siapa yang ngelarang? Jadi saya kira sudahlah. Kita perlu ada saya kira kesamaan rasa, berdoa pada yang Maha Kuasa supaya kesatuannya tetap terjaga,” ujar Taufik.

Tudingan mengenai acara Munajat 212 dipolitisasi awalnya disampaikan juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding. Dia sejak awal menduga acara itu bermuatan politik karena dihadiri tokoh-tokoh politik dari kubu Prabowo.

“Kami sejak awal menduga acara munajat ini pastilah ada kaitannya dengan politik. Lalu MUI DKI mengundang. Itu saya kira ada hubungannya dengan Pak Anies (Anies Baswedan/Gubernur DKI Jakarta). Yang semua orang tahu itu Pak Anies afiliasi politiknya ke 02. Pasti orang-orang 02 yang banyak,” ujar Karding.
(ibh/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Said Aqil Anggap Puisi Fadli Lecehkan Mbah Moen, BPN: Politis!

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta semua pihak untuk berhenti ‘menggoreng’ isu puisi Fadli Zon berjudul ‘Doa yang Ditukar’. BPN menilai penggorengan isu puisi Fadli Zon ini bermuatan politis.

Hal tersebut disampaikan juru bicara BPN Andre Rosiade. Andre awalnya menyebut keterangan Fadli Zon soal puisi tersebut yang tidak ditujukan kepada Mbah Moen sudah clear dan keluarga Mbah Moen tidak mempermasalahkan hal tesebut.

“Bagi siapapun juga, kita tahulah yang menggoreng-goreng ini adalah pendukung Jokowi-Ma’ruf. Bagi saya ini pendukung Jokowi-Ma’ruf yang ingin menggoreng-goreng. Mbah Maimoen saja tidak mempermasalahkannya dan menganggap masalah ini udah selesai. Karena keterangan Bang Fadli itu clear,” ujar Andre kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

Andre menilai ada upaya masif untuk menurunkan elektabilitas Prabowo-Sandi. Menurutnya, upaya menggoreng isu puisi Fadli ini bermuatan politis.

“Tapi memang kami akui ada upaya untuk menggoreng sedemikian rupa secara masif agar untuk men-downgrade survei Pak Prabowo dan Bang Sandi ini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya politik, untuk men-downgrade elektabilitas Pak Prabowo dan Bang Sandi karena survei Pak Jokowi menurun terus, insyaallah akhir Februari ini udah disalip,” ujarnya.

“Nah isu penggorengan puisi ini salah satu strategi agar suara Pak Prabowo tidak naik dan juga suara Pak Jokowi tidak turun terus. Karena insyaallah akhir bulan ini sesuai prediksi sudah crossing di mana Pak Prabowo sudah unggul dari Pak Jokowi di akhir Februari,” imbuh Andre.

Andre lalu meminta seluruh pihak untuk berhenti menggoreng isu puisi Fadli yang menurutnya sudah clear. Ia mengimbau untuk adu gagasan dan program karena itulah yang menurutnya diinginkan oleh rakyat.

“Sudahlah, saya mengimbau ke seluruh pihak, mari kita mengakhiri, mari kita bermain dalam ranah adu gagasan, adu program, adu visi misi. Yang diinginkan rakyat seperti itu, bukan lagi terus menggoreng soal puisi,” ungkap Andre.

“Nah, saya bingung, masih ada yang terus menggoreng. Maksud tukang goreng ini apa kalau bukan politis? kalau bukan ingin mendiskreditkan Bang Fadli dengan tujuan agar tadi, crossing itu bisa gagal di akhir Februari nih, supaya Pak Prabowo tidak berhasil menyalip Pak Jokowi di akhir Februari,” lanjutnya.

Pihak yang menurutnya terus menggoreng isu ini disebut Andre untuk kepentingan pilpres. Politikus Gerindra ini menilai pihak tersebut berharap ada yang terprovokasi sehingga elektabilitas Prabowo tidak menyalip Jokowi.

“Tujuannya politis, tujuannya pemilu, tidak lebih tidak kurang. Karena Bang Fadli sudah menjelaskan secara clear, keluarga Mbah Maimoen juga sudah clear, sekarang yang ada siapa? Tukang goreng. Tukang goreng itu kepentingannya apa? Untuk kepentingan pilpres. Bang Fadli orangnya Pak Prabowo, digoreng sedemikian rupa dengan harapan ada yang terprovokasi, keluarga NU ada yang terprovokasi, sehingga elektabilitas Pak Prabowo tidak menyalip Pak Jokowi. Kan itu saja cara mainnya,” pungkasnya.

Said Aqil. Said Aqil. Foto: Grandyos Zafna

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, menegaskan NU marah besar terhadap Fadli Zon yang menciptakan puisi ‘Doa yang Ditukar’. PBNU menyebut puisi Fadli sengaja untuk melecekan KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen.

“NU marah, NU marah, Kiai Maimoen dilecehkan,” tandas Said kepada wartawan di Rakornas ke-IV NU Care-Lazisnu di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (15/2).

Said menilai Fadli tidak mencerminkan sebagai orang yang beradab dan berakhlak. Said menyebut sebagai orang yang lebih muda, Fadli seharusnya menghormati orang tua. Apalagi Mbah Moen merupakan tokoh ulama sepuh.

“Kiai Maimoen kiai sepuh, sudah 94 tahun usianya. Allah itu menghormati orang yang usianya sudah lebih dari 80 tahun, sudah di pangkuan Tuhan itu namanya. Tapi ada seorang manusia, masih muda, melecehkan orang tua, seperti apa coba, orang itu beradab apa tidak,” kata Said.

“Bagi PBNU, kita harapkan sebenarnya Fadli Zon sadarlah, orang berbudaya, beradab, berakhlak, tinggal minta maaf saja ngapa sih beratnya. Kalau tidak mau, ya terserah kalau ingin kualat, tapi paham kualat nggak ya dia,” lanjutnya.
(azr/bag)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Perlukah NKRI Bersyariah?

Liputan6.com, Jakarta – Deden Sujana hanya bisa tertawa saat tahu polisi menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara bentrok di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Namun, tawa di wajahnya bukan lantaran senang.

Dia tertawa getir. Saat mendengar kabar penetapan dirinya sebagai tersangka Februari 2011 lalu, Deden sedang berbaring di ranjang pasien di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan.

Luka di sekujur tubuhnya belum kering. Tangannya masih kaku, belum bisa digerakkan usai operasi penyambungan yang dilakukan selama 7,5 jam oleh 7 dokter dengan keahlian berbeda. Dokter pun berkata, dia mengalami gegar otak.

Ketika berbincang dengan Liputan6.com, Deden mengaku, kala itu ia tak menyangka bakal berakhir di rumah sakit. Juga tak terbesit dalam pikirannya bahwa bakal ada 1.500 orang yang datang ke masjid milik Ahmadiyah di Cikeusik, sekitar pukul 10.30 WIB, 6 Februari 2011 .

“Malam minggu (Sabtu 5 Februari 2011), saya mendapat kabar tentang penahanan ustaz kami, istrinya dan keluarganya. Saya dan 12 orang lainnya malam itu juga berangkat ke Cikeusik untuk bertanya dan meminta polisi membebaskan mereka. Kebetulan saat itu saya menjabat sebagai Ketua Keamanan Nasional Ahmadiyah. Kami sampai di sana pukul 08.00 WIB karena Cikeusik itu masih jauh dari Pandeglang, kami ingin istirahat dulu dan siangnya baru ke polisi,” tutur Deden, Rabu 13 Februari 2019.

Tiba-tiba, lanjut dia, sejumlah polisi mendatangi mereka dan memintanya untuk meninggalkan lokasi karena akan ada sekelompok orang yang menuju ke tempat tersebut. Namun, polisi tidak memberi tahu jumlahnya.

Deden dan rekan-rekannya enggan meninggalkan lokasi karena maksud kedatangannya belum tersampaikan. Apalagi, dia merasa datang dengan cara dan tujuan yang baik. Mereka tak membawa senjara. 

Massa kemudian datang. Bentrokan pun tak terelakkan. “Bisa dibuktikan kok di video yang beredar, kami melawan dengan tangan kosong atau alat yang bisa kami dapat di dekat kami,” kata dia.

Hari itu, Deden menyaksikan tiga saudara seimannya tewas karena diserang menggunakan senjata tajam. Ia yang susah payah menghindari hujaman celurit dan golok, tak kuasa membantu. 

Begitupula polisi. Tak ada satu pun petugas keamanan yang berani melerai. Sebuah mobil aparat habis dibakar massa, satu dimasukkan ke jurang. 

Deden  yakin, ada yang memobilisasi massa itu. Sebab, dia merasa janggal, 1.500 orang bisa berkumpul secara spontan. Tapi kecurigaan tersebut tak pernah ditindaklanjuti polisi.

Usai bentrok Cikeusik, polisi membawa Deden dan 12 rekannya ke RSUD Serang. Namun, pihak rumah sakit angkat tangan dengan kondisi Deden. Tangan dan kakinya nyaris putus. Tak ada dokter ahli yang bisa menanganinya ketika itu.

Keluarganya pun harus beradu argumen dengan kepolisian untuk bisa membawa Deden ke RSPP. Sampai akhirnya, polisi mengizinkannya.

“7,5 jam saya dioperasi untuk menyambungkan tangan saja. Dokter bilang, baru kali ini ada operasi selama itu di RSPP. Orang tangan saya mau putus dan sudah ada beberapa jaringan yang busuk. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk hidup dan menggunakan tangan kaki saya kembali. Dua minggu saya dirawat. Sekarang sudah bisa digerakkan,” ujar Deden.

Usai pulih, ia kembali berurusan dengan hukum. Polisi menyangkakan empat pasal kepadanya, yakni, provokasi, penganiayaan, kepemilikan senjata tajam dan melawan petugas. Namun pada akhirnya, polisi menjeratnya dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 212 KUHP tentang perlawanan terhadap petugas kepolisian.

Ia ditahan selama enam bulan. “Wong saya dipenjara bukan karena nyopet atau korupsi. Yang saya sayangkan, 12 pembunuh saudara saya malah dihukum 3-5 bulan,” ucap Deden.

Usai kejadian itu, dia dan pengikut Ahmadiyah lainnya selalu berhati-hati dalam bertindak dan bertutur. Tidak kepada sembarang orang mereka mau terbuka. Mereka pun tidak pernah bersuara di ruang publik, media sosial sekalipun.

“Karena kita tidak tahu, kita sedang berhadapan dengan siapa. Bagaimana kalau lawan bicara kita ternyata kelompok garis keras? Kami saling menjaga saja,” kata dia.

Baru belakangan Deden dan warga Ahmadiyah lain berani mengeluarkan pendapat di  ruang publik dan media sosial. “Saya juga sudah berani komen-komen di Twitter. Apalagi pada pemerintahan saat ini, kami merasa aman,” kata Deden. 

Sementara, pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab pada akhir tahun lalu melemparkan kembali isu NKRI Bersyariah terkait dukungannya kepada salah satu peserta Pilpres 2019.

Akun twitter @RizieqSyihabFPI, mengunggah poster isu NKRI Bersyariah disertai gambar dirinya dan Prabowo-Sandi. Wacana NKRI Bersyariah juga pernah dia bukukan dengan judul Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah.

Deden kemudian berkomentar, “Mau sampai kapan begini?”

“NKRI harga mati, final, tidak ada lagi embel-embel syariah. Cukup bank saja yang bersyariah. Apalagi kita ini bukan negara Islam. Indonesia terdiri dari ribuan budaya. Beda itu indah. Sudahlah, Pancasila final, NKRI harga mati,” lanjut Deden yang kini menjabat sebagai Ketua Ahmadiyah Bekasi dan Asisten Humas Pengurus Besar Ahmadiyah itu.

Hal yang sama disampaikan oleh seorang jemaah Ahmadiyah berinisial S. Dia mengatakan, kini hidupnya lebih mudah. Dia juga bertempat tinggal dan bekerja di lingkungan dengan tingkat toleransi tinggi. Dia pun bebas bersuara bahwa ia adalah pengikut Ahmadiyah.

Berbeda dengan beberapa tahun lalu. Ketika menikah saja, dia harus menumpang ke kota lain. Sebab, sulit untuk mengurus surat-surat pernikahan di kota asal calon istrinya.

Dia bahkan menyebut, sejumlah jemaah lain di lokasi itu tidak mendapatkan e-KTP lantaran keyakinannya yang berbeda dengan masyarakat sekitar. Saat berbincang dengan Liputan6.com pun, dia tidak ingin daerah asal pasangan hidupnya disebut.

“Dulu saya harus menikah di tempat lain. Sulit mengurusnya bahkan ada yang tidak dapat e-KTP. Alhamdulillah di tempat lain diberi kemudahan dan kami tidak perlu menyembunyikan identitas sebagai seorang Ahmadiyah,” ujar S.

Dia pun tak ingin mengalami deja vu. Dia tidak mau lagi terkungkung dengan konsep yang diwacanakan Rizieq Shihab.

Sementara, Slamet, warga Kudus, Jawa Tengah yang baru dua tahun ini mualaf juga tak paham dengan konsep NKRI bersyariah yang diwacanakan Rizieq. Terlebih, baru dua tahun ini dia bisa memeluk agama pendahulunya.

Sebelum kemerdekaan, orangtuanya tidak memiliki kebebasan untuk memeluk agama Islam karena saat itu tak ada ruang publik yang manusiawi. Keduanya memutuskan berpindah agama.

“Jika sekarang ada yang menyerukan NKRI bersyariah, justru mundur dong. Warga seperti saya sebenarnya hanya butuh ruang publik yang manusiawi. Tanpa rasa takut kita bisa menegakkan apa yang kita yakini. Kita hanya butuh damai,” kata pria 57 tahun itu kepada Liputan6.com.

2 dari 3 halaman

Harus Paham Konsep

Lalu, masih haruskah kita mempertimbangkan wacana Rizieq Shihab soal NKRI bersyariah atau lebih memilih ruang publik yang manusiawi?

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Marsudi Syuhud mengatakan, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, masyarakat harus tahu terlebih dahulu tentang makna kata “bersyariah”. Setelah itu, baru bisa membahas soal pilihan tersebut.

“Yang harus dipahami oleh muslim maupun nonmuslim, Bangsa Indonesia, sesungguhnya kata bersyariah itu seperti apa sih? Teorinya bagaimana? Bersyariah itu bukan hanya untuk muslim tapi untuk siapa saja. Maka kaidahnya di mana ada kemaslahatan, kebaikan, untuk publik, untuk siapa saja, maka sesungguhnya sudah memakai syariat Allah,” kata Marsudi saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (14/2/2019).

Dia pun memberikan gambaran tentang permasalahan ini melalui Undang-Undang Lalu Lintas. UU tersebut diciptakan untuk mengatur segala sesuatu tentang yang berhubungan dengan lalu lintas, agar tidak terjadi kecelakaan dan tercipta keteraturan, seperti rambu-rambu dan batas kecepatan maksimal.

“Itu untuk kemaslahatan tidak? Untuk kemaslahatan, biar tidak tabrakan. Berarti UU Lalu Lintas bersyariah tidak? Bersyariah.

Pertanyaan selanjutnya, apakah ruang publik kita sudah baik? Sudah manusiawi?

Marsudi menilai, proses menuju baik itu tidak ada ujungnya. Amerika saja, lanjut dia, tidak berhenti untuk menjadi baik dan lebih baik.

Bagi dia, ruang publik yang berdasarkan Pancasila pada saat inipun sudah bersyariah, meski terus berproses menjadi lebih baik.

“Ruang publik hari ini alhamdulillah dengan dasar negara kita Pancasila, ya itu tadi, penjelasan Pancasila sama dengan UU Lalu Lintas. Pancasila hadir kesepakatan, maka sudah sesuai syariah belum? Sudah, karena untuk kemaslahatan,” tutur Marsudi.

Hal serupa diungkapkan oleh negarawan, Ahmad Syafii Maarif. Pria yang akrab disapa Buya ini menilai, NKRI bersyariah dengan sendirinya akan tercipta ketika norma-norma agama, sosial dan hukum dijalankan.

“Kalau Islam yang benar, tidak perlu itu perlu NKRI bersyariah. Islam yang selaras dengan kemanusiaan sudah mewujudkan NKRI bersyariah,” kata Buya kepada Liputan6.com.

Dia pun pernah membahas wacana NKRI bersyariah dan ruang publik manusiawi dalam bukunya yang berjudul Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan

Dia menyayangkan pendapat beberapa orang yang menuduh sistem demokrasi, paham keberagaman, toleransi, dan pesan anti-kekerasan bukanlah napas Islam. Baginya, yang terjadi justru sebaliknya.

Buya Maarif berpendapat, sesungguhnya Islam Indonesia tidaklah antidemokrasi. Indonesia sekarang ini, lanjut dia, beruntung karena memiliki Islam yang terbuka akan prinsip demokrasi.  


3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

TKN Nilai Pelaporan Jokowi ke Bawaslu soal ‘Propaganda Rusia’ Tak Berdasar

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menyatakan pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu terkait ‘propaganda Rusia‘ tak berdasar. Pernyataan Jokowi tentang ‘propraganda Rusia’ itu disebut punya informasi yang akurat.

“Laporan tersebut sebuah laporan yang tidak mendasar, karena apa yang disampaikan Pak Jokowi itu pasti bukan hanya pernyataan yang spontan disampaikan, pasti ada sumber data atau informasi yang diterima secara akurat dan benar,” kata Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, kepada detikcom, Rabu (6/2/2019).

Dia menyatakan Jokowi tak mungkin menyampaikan informasi yang tidak benar ke publik. Ade pun menjelaskan kalau ucapan Jokowi itu bukan soal negara Rusia, namun soal metode yang tidak tepat jika digunakan di Indonesia.
“Tentang pernyataan itu sebenarnya menyampaikan bukan kepada negara Rusianya, tapi metode atau cara dari metode kampanye yang ada dengan semprotan kebohongan itu, firehose of falsehood,” ucapnya.

“Yang ingin disampaikan Pak Jokowi adalah jangan menggunakan metode itu di Indonesia,” sambung Ade.

Ace HasanAce Hasan Foto: Tsarina/detikcom

Selain itu, Jubir TKN Ace Hasan Syadzily juga mempertanyakan alasan pelaporan Jokowi dan sejumlah anggota TKN ke Bawaslu terkait ‘propaganda Rusia’. Ace, yang juga menjadi salah satu terlapor kemudian mengungkit sejumlah ucapan capres Prabowo Subianto mulai dari 99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan hingga Menteri Pencetak Utang yang dinilainya membuat gaduh.

“Kalau alasannya karena membuat kegaduhan, apakah Prabowo harus dilaporkan karena mengatakan 99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan, padahal kenyataannya tidak begitu? Apakah Pak Prabowo juga harus dilaporkan karena menyebut dalam pidatonya ada seorang yg bernama Hardi yang gantung diri karena terlilit hutang, padahal hoax? Apakah Pak Prabowo dilaporkan karena Menteri Keuangan disebut Menteri Pencetak Utang?” ucap Ace.

“Apa yang disampaikan Prabowo membuat gaduh rakyat lho!” sambungnya.

Namun, dia tak mempermasalahkan pelaporan itu. Ace hanya meminta pelapor tidak marah jika laporannya ditolak Bawaslu karena tak ada indikasi pelanggaran Pemilu.

“Tapi ya sudahlah. Itu hak dia. Tapi jangan marah-marah ya kalau Bawaslu menolak laporan karena bukan bagian dari pelanggaran pemilu atau karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu,” tutur Ace.

Pelaporan itu sendiri dilakukan oleh Advokat Peduli Pemilu. Menurut pelapor bernama Mohamad Taufiqurrahman, laporan itu dilakukan karena pernyataan Jokowi terkait ‘propaganda Rusia’ dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Adapun pernyataan soal ‘propaganda Rusia’ itu yang dipermasalahkan, disebut Taufiqurrahman, diucapkan Jokowi saat berkampanye di Surabaya, Jawa Timur. Dia menganggap ucapan Jokowi berpotensi menjadi ujaran kebencian.

“Tanggal 2 Februari itu di Surabaya, Jawa Timur, di mana Pak Jokowi di sana mengeluarkan statement yang sekiranya kami duga berpotensi mengganggu ketertiban umum di mana kontennya yang bersifat hasutan, bahkan ujaran kebencian. Yang di mana sama-sama kita ketahui ketika di Surabaya itu Pak Jokowi mengeluarkan statement terkait dengan adanya salah satu tim sukses yang menggunakan propaganda Rusia dalam pelaksanaan pemilu ini,” kata Taufiqurrahman di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Selain Jokowi, dia juga melaporkan Jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf sekaligus Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, serta Sekjen PPP Arsul Sani. Ia mengatakan para terlapor diduga melakukan pelanggaran pemilu pada Pasal 280 huruf c dan huruf d juncto Pasal 521 UU Pemilu dan meminta Bawaslu segera memproses laporannya.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
(haf/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pengacara: Setop Bawa Persoalan Ratna Sarumpaet ke Politik

Jakarta – Calon presiden petahana Joko Widodo memuji pengakuan Ratna Sarumpaet soal berbohong telah dianiaya. Apa kata pihak Ratna?

“Kalau menurut saya sih kalau hanya pujian-pujian seperti itu menurut saya hal biasa saja ya. Karena menurut kami seharusnya persoalan kebohongan Ibu Ratna tidak haruslah diperpanjang ke wilayah hukum,” kata pengacara Ratna, Insank Nasruddin saat dihubungi, Senin (4/2/2019).

Insank mengatakan pengakuan kliennya telah berbohong soal penganiayaan seharusnya sudah cukup menjadi hukuman sosial. Menurutnya, pujian-pujian kepada kliennya merupakan hal biasa.
“Dengan Ibu Ratna melakukan pengakuan, tentunya dia sudah memperoleh sanksi sosial, kan seperti itu. Dia memperoleh sanksi sosial, dia kemudian juga membawa beban itu seumur hidupnya dan tentunya juga merusak dari semua hal-hal positif yang dia sudah bangun tentang dirinya selama puluhan tahun,” ucap Insank.
Terlepas dari itu, Insank berharap persoalan mengenai kliennya tak lagi diseret ke politik. Dia ingin pembahasan kasus Ratna fokus di hukum saja.

“Harapan saya begini, bahwa semua pihak-pihak sudahlah, semua pihak-pihak ini setoplah membicarakan atau mengungkit-ungkit persoalan Ratna ini dibawa dalam nuansa politik. Biarlah persoalan hukum saja kita perdebatkan, janganlah didebatkan lagi dalam persoalan politik,” ucapnya.

“Saya menilai, siapa pun pihak-pihak yang membawa dalam persoalan politik, persoalan Ratna, saya berasumsi kemungkinan dia tidak memiliki bahan,” imbuh Insank. Insak menegaskan pernyataannya untuk meminta persoalan Ratna dibawa ke politik berlaku bagi semua kubu di Pilpres 2019.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi bicara soal Ratna Sarumpaet ketika menerima dukungan dari Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2). Dia memuji kejujuran Ratna yang mengaku berbohong, tapi mengkritik yang menyebut Ratna dianiaya.

Jokowi mengatakan justru yang menyebar isu itu yang tidak benar. Jokowi sampai heran karenanya.

“Saya acungi jempol ke Mbak Ratna. Tapi yang nggak benar itu yang ngabarin digebukkin, itu nggak benar. Maunya apa? Maunya nuduh kita kriminalisasi, tapi masyarakat kita sudah cerdas dan pintar-pintar,” kata Jokowi.
(gbr/yld)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Guyonan Jokowi soal Jan Ethes ‘Grutal-Gratul’ Dipanggil Bawaslu

Jakarta

Capres petahana Joko Widodo gerah cucu pertamanya Jan Ethes dibawa-bawa ke ranah politik. Sambil guyon, Jokowi mengaku akan meminta Jan Ethes ke Bawaslu bila benar-benar dilaporkan.

Nanti kalau dilaporin, dipanggil Bawaslu, saya suruh datang cucu saya ke Bawaslu. ‘Sudahlah, Thes, sana, datang sana.’ Paling cucu saya ngomong-nya masih grutal-gratul (terbata-bata),” kata Jokowi sambil tertawa saat menghadiri acara deklarasi dukungan Forum Alumni Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (2/2/2019).

Mendengar itu, ribuan pendukungnya pun tertawa. Jokowi menyatakan heran kenapa cucunya itu dibawa-bawa ke ranah politik pilpres.

“Masa saya nggak boleh bawa cucu saya main boom-boom car? Masa saya nggak boleh bawa cucu saya main di Kebun Raya Bogor? Masa saya nggak boleh ajak cucu saya jalan?” tutur Jokowi.

Polemik ini bermula dari pernyataan Ketua Tim Cakra 19, Andi Widjajanto, yang menyebut Jan Ethes sebagai salah satu keunggulan Jokowi di Pilpres 2019. BPN Prabowo-Sandiaga kemudian mempersoalkan omongan Andi tersebut.

BPN meminta Bawaslu mengusut pernyataan Andi. Bawaslu diminta menginvestigasi alasan Andi menyebut Jan Ethes sebagai salah satu keunggulan Jokowi pada Pilpres 2019.

Sedangkan petinggi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) meluruskan salah anggapan atas cuitannya soal cucu Jokowi, Jan Ethes. HNW mengaku hanya mempertanyakan pernyataan timses Jokowi yang menyebut Jan Ethes sebagai keunggulan capres petahana.

“Ketika kemudian dikatakan seolah-olah saya katakan mempermasalahkan dari sisi kampanye. Sesungguhnya justru saya mempertanyakan pernyataan dari timses Pak Jokowi, Andi Widjojanto, yang dikutip bahwa timses 01 mengungkap keunggulan kampanye Pak Jokowi. Yang mengatakan cucu Pak Jokowi bukan saya yang menyebut itu kampanye,” ujar HNW dalam jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/2/2019).

Karena pernyataan Andi, HNW mencuitkan pertanyaan kepada Bawaslu lewat akun Twitter. HNW mempertanyakan soal aturan mengenai pelibatan anak dalam kampanye.

Andi pun menjelaskan maksud pernyataannya soal Jan Ethes sebagai salah satu keunggulan Jokowi dibanding sang rival. Kedekatan Jokowi dan Jan Ethes-lah yang menjadi senjata sang petahana hingga unggul dalam pertarungan di media sosial selama ini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tim internalnya, interaksi yang menarik antara kakek dan cucu itu disebut kerap mencuri perhatian warganet hingga mudah menjadi viral.


(fdn/elz) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi: Kalau Dipanggil, Jan Ethes Saya Suruh Datang ke Bawaslu

Jokowi: Kalau Dipanggil, Jan Ethes Saya Suruh Datang ke Bawaslu Presiden Jokowi ngemal bareng Jan Ethes (Muchlis Jr/Biro Pers Setpres)

Surabaya – Capres Joko Widodo (Jokowi) berbicara tentang cucunya, Jan Ethes, yang disebutnya bakal dilaporkan ke Bawaslu. Jokowi mengatakan, jika cucunya benar dilaporkan dan dipanggil, dia akan menyuruh Jan Ethes datang ke Bawaslu.

“Nanti kalau dilaporin, dipanggil Bawaslu, saya suruh datang cucu saya ke Bawaslu. ‘SUdahlah, Thes, sana, datang sana.’ Paling cucu saya ngomong-nya masih grutal-gratul (terbata-bata),” kata Jokowi sambil tertawa saat menghadiri acara deklarasi dukungan Forum Alumni Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (2/2/2019).

Mendengar itu, ribuan pendukungnya pun tertawa. Jokowi menyatakan heran kenapa cucunya itu dibawa-bawa ke ranah politik pilpres.
“Masa saya nggak boleh bawa cucu saya main boom-boom car? Masa saya nggak boleh bawa cucu saya main di Kebun Raya Bogor? Masa saya nggak boleh ajak cucu saya jalan?” tutur Jokowi.

Polemik ini bermula dari pernyataan Ketua Tim Cakra 19, Andi Widjajanto, yang menyebut Jan Ethes sebagai salah satu keunggulan Jokowi di Pilpres 2019. BPN Prabowo-Sandiaga kemudian mempersoalkan omongan Andi tersebut.

BPN meminta Bawaslu mengusut pernyataan Andi. Bawaslu diminta menginvestigasi alasan Andi menyebut Jan Ethes sebagai salah satu keunggulan Jokowi pada Pilpres 2019.

Andi Widjajanto pun angkat bicara. Dia enggan menanggapi BPN Prabowo-Sandiaga yang meminta Bawaslu mengusut pernyataannya soal Jan Ethes sebagai keunggulan capres petahana. Andi kemudian menegaskan Jokowi tak pernah melibatkan cucu pertamanya itu.

“Pak Jokowi tidak pernah libatkan Jan Ethes untuk kampanye,” kata Andi, Rabu (30/1/2019).

Andi pun menjelaskan maksud pernyataannya soal Jan Ethes sebagai salah satu keunggulan Jokowi dibanding sang rival. Kedekatan Jokowi dan Jan Ethes-lah yang menjadi senjata sang petahana hingga unggul dalam pertarungan di media sosial selama ini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tim internalnya, interaksi yang menarik antara kakek dan cucu itu disebut kerap mencuri perhatian warganet hingga mudah menjadi viral.

Simak Juga ‘Saat Jan Ethes Ganggu Jokowi’:

[Gambas:Video 20detik]

(jor/haf) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>