Cara Menghitung Berat Badan Ideal dengan Simpel dan Akurat

Liputan6.com, Jakarta Saat ini banyak orang yang mencanangkan pola hidup sehat. Selain agar terhindar dari penyakit, pola hidup sehat juga menjadi alasan sebagian orang untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Bentuk tubuh yang ideal tentunya menjadi dambaan bagi setiap orang. Baik wanita maupun pria.

Untuk memiliki bentuk tubuh yang ramping bagi wanita dan bentuk tubuh yang sehat atletis bagi pria membutuhkan suatu usaha. Bentuk tubuh yang tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk akan meningkatkan rasa percaya diri bagi sebagian orang.

Sebenarnya bentuk tubuh yang ideal adalah hal yang subjektif. Anggapan setiap orang akan tubuh ideal bisa berbeda-beda sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Bentuk tubuh ideal tidak selalu sama dengan berat badan ideal. Jika bentuk tubuh adalah hal yang subjektif, maka untuk berat badan sendiri adalah hal yang objektif.

Berat badan ideal dan bentuk tubuh ideal adalah hal yang berbeda. Bisa saja bukan bentuk tubuhmu yang menjadi masalah tetapi dari berat badanmu yang tidak ideal.

Jika bentuk tubuh ideal bisa berbeda dari setiap orang, maka berat badan ideal biasanya dapat dihitung. Berat badan yang ideal dapat dihitung dengan berbagai cara.

Dilansir Liputan6.com, Kamis (28/2/2019) dari berbagai sumber, ada cara menghitung berat badan ideal bagi kamu yang masih bingung untuk mengetahui berat badan ideal yang harus kamu miliki.

2 dari 4 halaman

Cara menghitung berat badan dengan kalkulator BMI

BMI adalah kepanjangan dari Body Mass Index yang merupakan perhitungan kalkulasi berdasarkan tinggi badan. Cara menghitung berat badan ideal dengan BMI ini dimulai pada usia 20 tahunan. Untuk di bawah usia 20 tahun perhitungannya akan berbeda. Cara menghitung berat badan ideal dengan cara ini yaitu:

Berat badan ideal = berat badan (kg) : tinggi badan (m)

Sebagai contoh:

Berat badan kamu adalah 45 kg dengan tinggi 1.55 m. Kalikan tinggi badan dalam kuadrat terlebih dahulu.

1.55 kuadrat = 2.4

Lalu masukkan dalam rumus, 45 : 2.4 = 18.7, maka nilai BMI kamu adalah 18.7.

Dalam perhitungan BMI terdapat beberapa keterangan seperti berikut:

1. Angka BMI normal adalah antara 18.5 sampai 25

2. Di bawah angka 17, maka kamu masuk kategori kekurangan berat badan

3. Di atas 25 kamu kelebihan berat badan ringan

4. Jika di atas 40, maka kamu termasuk kelebihan berat badan.

Jika dari contoh di atas yang menghasilkan angka 18.7 maka berat badan idealmu termasuk normal.

3 dari 4 halaman

Cara menghitung berat badan ideal dengan rumus Brosca

Cara menghitung berat badan ideal selain menggunakan BMI, kamu juga bisa menghitung menggunakan Brosca. Rumus Brosca menggunakan cara menghitung yang berbeda antara wanita dan pria.

Untuk wanita, cara menghitung berat badan ideal menggunakan rumus:

{tinggi badan (cm) – 100} – {(tinggi badan (cm) – 100) x 15%}

Untuk pria, cara menghitung berat badan ideal menggunakan rumus;

{tinggi badan (cm) – 100} – {(tinggi badan (cm) – 100) x 10%}

Sebagai contoh,

1. Seorang wanita memiliki tinggi badan 165, maka cara menghitung berat badan ideal wanita itu dengan cara:

(165-100) – {(165-100) x 15%} = 65 – 9.75 = 55,25

Maka berat badan ideal wanit tersebut adalah 55,25 kg.

2. Seorang pria memiliki tinggi badan 180, maka cara menghitung berat badan ideal pria tersebut yakni:

(180-100) – {(180-100) x 10%} = 80 – 8 = 72

Maka berat badan ideal pria itu adalah 72 kg.

4 dari 4 halaman

Cara menghitung berat badan ideal untuk anak

Cara menghitung berat badan ideal ini diperuntukkan bagi anak yang masih berusia antara 1 sampai 10 tahun. Mengetahui berat badan ideal pada anak juga penting untuk diketahui bagi para orangtua agar asupan makanannya selalu seimbang dan tidak berlebihan.

Cara menghitung berat badan ideal anak menggunakan rumus yang cukup sederhana. Rumusnya yaitu, berat badan ideal = 2.n + 8

n adalah sebagai keterangan untuk umur anak dalam tahun. Jadi angka umur anak dikalikan 2 kemudian ditambah 8.

Sebagai contoh, seorang anak berusia 9 tahun 3 bulan maka cara menghitung berat badan ideal anak tersebut yaitu,

Berat badan ideal = (2 x 9,3) + 8 = 26.6

Maka berat anak yang berusia 9 tahun 3 bulan tersebut adalah 26.6 kg.

Untuk mendapatkan berat badan yang ideal dibutuhkan suatu usaha. Namun jangan lupa untuk selalu mengutamakan kesehatan. Pilihlah cara dengan memulai pola hidup sehat dan mengonsumsi makanan yang sehat pula.

Demikian cara menghitung berat badan ideal untuk wanita, pria dan anak-anak dengan rumus-rumus yang sederhana di atas. Perlu diingat tak semua orang bisa mematok angka berat badan ideal menggunakan cara di atas. Seperti seorang atlet yang mengharuskan memiliki massa otot yang sedikit berlebih bukan berarti tidak memiliki berat badan yang ideal.

BPN Samakan Tol Jokowi dengan Pembunuh Bayaran, Inas Sasar Prabowo

Jakarta – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Fatwa, menyamakan jalan tol yang dibangun di era Presiden Joko Widodo dengan pembunuh bayaran. Anggota Penugasan Khusus Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir, lantas menyasar Prabowo.

“Anggota salah satu BPN ini mengatakan bahwa jalan tol pembunuh bayaran, padahal jalan tol adalah benda mati, mana mungkin menjadi pembunuh bayaran? Ini adalah logical fallacy atau sesat logika yang sering juga dipertontonkan oleh Prabowo Subianto dan rupanya menular kepada tim suksesnya,” kata Inas kepada wartawan, Minggu (17/2/2019).

Inas menuding Prabowo kerap berpikir sesat dalam menyampaikan argumen. Sifat Prabowo itu, katanya, menular kepada Dian Fatwa selaku salah satu tim sukses.

“Kebiasaan Prabowo Subianto di dalam berargumen dengan logika yang sesat, diturunkan kepada full kepada Dian Fatwa, di mana argumen untuk mendukung pernyataan mereka berdua sama, yakni selalu didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan sesuka hatinya Prabowo/Dian sendiri sehingga pernyataannya menjadi lebih sering subjektif yang cenderung hoax,” tuding Inas.

Politikus Partai Hanura itu meminta Dian memberikan data soal penyebab kecelakaan di jalan tol yang dibangun Jokowi. Dia ragu Dian bisa memenuhi tantangannya.

“Coba tanya kepada Dian Fatwa, apakah dia memiliki data, fakta dan analisa penyebab kecelakaan di jalan tol? Saya yakin Dian Fatwa tidak mampu menghadirkan data, fakta dan analisa tersebut, dan hal ini juga yang sering dipertontonkan oleh Prabowo subianto yakni tidak punya data, fakta dan miskin analisa,” sebut Inas.

Sebelumnya diberitakan, Dian Fatwa menyebut tol yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi sebagai tol pembunuh bayaran. Pernyataan itu disampaikan Dian saat membahas pembangunan infrastruktur yang tepat guna. Menurutnya ada jalan tol yang pembangunan-pembangunannya mengabaikan keselamatan manusia.

“Ternyata kita masuk jalan tol, jalan tol pembunuh bayaran, masuk jalan tol bayar tapi mati. Kalau ini mengabaikan keselamatan manusia dari jalan tol itu saja, saya lupa jalan tol mana karena baru 4 bulan di Indonesia, ada 65 kecelakaan yang terjadi di tol yang dibangun oleh Presiden Jokowi,” ungkap Dian dalam diskusi ‘Perspektif Indonesia’ di Gado-gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2).


(gbr/ibh) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Empat Tersangka Prostitusi Online Artis Ajukan Penangguhan Penahanan, Ditolak?

Liputan6.com, Surabaya – l Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkapkan, empat tersangka prostitusi online yakni muncikari ES, TN, W dan artis VA mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Sebelumnya, penahanan muncikari F ditangguhkan karena kondisi kesehatannya yang tidak baik dan sedang hamil.

“Empat tersangka sudah masuk (pengajuan permohonan penangguhan penahanan, red) dan menjadi bahan pertimbangan. Artinya, sementara ini kami masih proses pemeriksaan lanjutan untuk membaca alat bukti digital dan keterkaitan satu sama lain,” kata Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Akhmad Yusep Gunawan di Surabaya, Minggu 10 Februari 2019.

Dia mengatakan, pihaknya masih melakukan pengembangan dengan mengejar beberapa daftar pencarian orang (DPO) untuk kesempurnaan pembuktian jaringan bisnis prostitusi online tersebut. Oleh karena itu, pihaknya masih mempertimbangkan permohonan keempatnya.

Selain itu, Polda Jatim masih melakukan pemberkasan kasus prostitusi online artis dan model tersebut.

Terlebih, Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan telah menginstruksikan agar membuktikan harus dilakukan secara objektif dan subjektif dalam pasal yang dipersangkakan, baik Pasal 27 ayat 1 UU ITE maupun pasal 506 dan 296 KUHP.

“Untuk VA, sementara masih proses pemeriksaan dan membutuhkan yang bersangkutan. Kami juga harus melakukan konfrontasi satu sama lain,” ujar Yusep seperti dilansir Antara.

2 dari 3 halaman

Masih Kejar 2 Buron

Sementara mengenai perkembangan kasus itu, Yusep mengungkapkan, pihaknya telah memanggil beberapa artis dan mereka kooperatif untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui dan alami mengenai pelacuran tersebut.

Polda Jatim juga masih mengejar dua nama DPO lagi. Dua DPO ini, berkaitan dengan artis VA. Pasalnya, dari alat bukti yang ada, artis VA tidak hanya sekali melibatkan orang-orang yang buron tersebut.

“Saat ini masih proses pencarian, data identitas sudah didapat. Mudah-mudahan secepatnya akan kita tangkap. Lokasi usdah diketahui walau masih dilakukan pengejaran,” tutur Yusep.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Resmi! Vanessa Angel Ditahan Polda Jatim

Jakarta – Polda Jatim resmi akan menahan Vanessa Angel. Sebelumnya, Vanessa Angel sedang diperiksa sebagai tersangka UU ITE dengan kasus penyebaran konten asusila.

“Terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019 Vanessa Angel yang kita panggil hari ini sebagai tersangka resmi kita lakukan penahanan,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu (30/1/2019).

Barung menambahkan pihaknya kini sedang menyiapkan Surat Perintah Penahanan. Yang mana usai diperiksa nanti, Vanessa tak akan diizinkan kembali ke rumahnya, namun langsung mendekam di dalam sel selama 20 hari ke depan.

“Mulai pukul 15.00 WIB, administrasi penyidikan terhadap penerbitan Surat Perintah Penahanan sudah kita lakukan penyiapan,” lanjut Barung.

Keputusan penahanan ini, lanjut Barung karena Vanessa dikenakan pasal 27 ayat 1 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. “Kita lakukan penahanan sesuai dengan syarat objektif yaitu bahwa ancaman hukuman yang bersangkutan di atas 5 tahun,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Barung menambahkan ada alasan subjektif dari penyidik dalam mengambil keputusan ini. Misalnya, diketahui Vanessa Angel beberapa kali berupaya menghilangkan barang bukti hingga ada upaya kabur.

“Adapun alasan subjektif dari penyidik yaitu satu yang bersangkutan menghilangkan barang bukti, melarikan diri kemudian mengulangi perbuatannya. Terangkum di dalam nantinya di dalam surat perintah penahanan itu,” pungkas Barung.
(kmb/kmb)

Photo Gallery

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

HEADLINE: Vonis Ahmad Dhani, Peringatan Keras bagi Pelaku Ujaran Kebencian?

Liputan6.com, Jakarta – Cuitan ujaran kebencian membawa Ahmad Dhani Prasetyo ke penjara. Ia divonis 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Januari 2019. 

Pentolan grup band Dewa itu dinyatakan terbukti bersalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian. Ia pun langsung dibawa ke rumah tahanan Cipinang usai sidang. 

Seniman, Dhani Ahmad Prasetyo jelang membuat pelaporan tentang dugaan persekusi di Bareskrim Mabes Polri Gedung KKP, Jakarta, Jumat (19/10). Dhani Ahmad merasa mendapat perlakuan persekusi saat berada di Surabaya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pihak Dhani mengaku akan melakukan perlawanan hukum. Banding segera diajukan. Pengacara suami Mulan Jameela itu, Hendarsam Marantoko menilai, keputusan yang disampaikan majelis hakim sangat subjektif. Menurutnya, tiga cuitan Dhani, yang menjadi objek tuntutan tidak mengandung ujaran kebencian dan SARA. 

“Kami tadinya berharap hakim memberikan pertimbangan yang merujuk pada nilai-nilai akademik, yang sarat dengan muatan hukum, argumentasi dan dalil-dalil hukum. Ini yang tidak kami lihat,” kata Hendarsam saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (29/01/2019).

Kasus Ahmad Dhani sebenarnya berjalan sejak Juli 2017. Dhani dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian atas tiga cuitannya pada Maret 2017 di akun Twitter @AHMADDHANIPRAST. Tiga cuitan yang dibuat Dhani itu terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. 

Terkait pemidanaan Ahmad Dhani, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, vonis tersebut merupakan langkah tegas aparat hukum untuk mengedukasi masyarakat: ada sanksi tegas yang menanti pelaku ujaran kebencian.

Namun, di sisi lain, vonis itu juga dapat berpotensi mengundang ketidakpuasan dari kubu koalisi oposisi.

“Dalam hal ini elite partai bertugas menyampaikan kepada para pendukungnya bahwa vonis tersebut telah melalui proses yang sah menurut hukum,” kata Titi saat dihubungi Liputan6.com Selasa (29/1/2019). 


Infografis Ahmad Dhani Masuk Bui. (Liputan6.com/Triyasni)

Menurut Titi, di tengah kondisi masyarakat yang terpolarisasi di tahun politik, rawan munculnya interpretasi berbeda terhadap suatu vonis hukum yang dianggap merugikan kelompok tertentu.

“Solusinya adalah aparat pengadilan harus mampu menerangkan vonis itu secara terbuka dan akuntabel,” kata dia.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, ujaran kebencian merupakan bagian dari ekspresi kemarahan dan ketidakpuasan yang lama terpendam.

Panasnya situasi politik saat ini, Siti menilai, dapat memicu munculnya luapan kemarahan tersebut.

“Demokrasi yang kita bangun sekarang ini masih memiliki masalah, yaitu minus rasa saling percaya,” kata Siti Zuhro saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (29/1/2019).

Menurut dia, vonis terhadap Ahmad Dhani juga harus menjadi momentum bagi pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah terjadinya kembali ujaran kebencian.

Zuhro meminta tokoh publik untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat, khususnya yang rentan menimbulkan polemik. Dia pun berkaca pada kasus Ahmad Dhani, yang karena cuitannya itu, harus berakhir di jeruji besi.

“Habis terkuras energi kita, dijejali info yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Efeknya di bawah, masyarakat seperti diadu domba. Ini yang enggak boleh,” kata dia.

Zuhro mengingatkan, partai politik juga punya peran besar agar mengingatkan kader-kadernya agar tidak terjebak dalam praktik ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks.

Menurut dia, sebagai sarana pendidikan politik, parpol mesti membuat aturan tegas bagi para kadernya untuk berhati-hati dalam menyampaikan sebuah pernyataan.

“Jangan sampai kader partrai justru menyampaikan hate speech,  memproduksi hoaks atau pun membiarkan adanya hoaks itu beredar. Itu jangan sampai terjadi,” kata dia. 

Perubahan Pola Ujaran Kebencian 

Sementara itu, peneliti Departemen Komunikasi dan Informasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Savic Ali menyatakan, tren yang terjadi saat ini, ujaran kebencian justru terindentifikasi datang dari partisan poliitik. 

Menurut Savic, hasil itu merupakan penelusuran yang dilakukan NU dengan melibatkan ribuan kata kunci, ribuan postingan atau status di ribuan akun Twitter dan Facebook selama tiga bulan.

Dia menuturkan, temuan penelusuran NU itu berbeda dengan tiga tahun lalu. Sebab saat itu ujaran kebencian terindikasi berasal dari orang-orang yang intoleran.

“Sekarang semua kekacauan dan hate speech ini 80 persen dilakukan oleh orang yang datang dari partisan Parpol,” kata Savic  seperti dilansir dari NU.or.id.  

Savic menuturkan, kian riuhnya media sosial dengan ujaran kebencian membuat masyarakat bingung membedakan mana fakta dan hoaks. “Itulah tujuan akun-akun tersebut,” kata dia. 

Akibatnya, kata Savic, polarisasi di masyarakat kian meruncing dan membuat eskalasi kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu semakin kian besar. Semua dilakukan untuk kepentingan politik tertentu.

“Mereka menggunakan isu saja, karena menurut mereka masyarakat Indonesia itu religius, maka mereka gunakan isu itu,” ucap Savic.

“Kita bisa saksikan benar signifikansi agama bagi masyarakat kita, dan ini disadari benar oleh peternak-peternak politik untuk menggiring opini dari masyarakat luas,” sambung dia.

2 dari 3 halaman

“Mulutmu Harimaumu…”

Vonis penjara 1,5 tahun bagi Ahmad Dhani disayangkan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno.

“Yang terjadi kepada Ahmad Dhani jelas kriminalisasi dan upaya membungkam kritik kepada pemerintah. Salah satu prinsip demokrasi adalah kebebasan berpendapat, baik lisan maupun tulisan. Ini jelas sebuah lonceng kematian demokrasi di Indonesia,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/1/2019).

Karena itu, dia mendukung langkah Dhani melawan dengan mengajukan banding. Fadli juga  meminta agar tim relawan Prabowo-Sandiaga ikut mengawasi proses hukum yang dilalui oleh Dhani. 

Sementara itu, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, kendati mendekam dalam penjara, posisi Dhani dalam tim pemenangan tidak akan tergantikan. 

“Kami mendukung sepenuhnya Mas Dhani, kita tetap menempatkan namanya di BPN, dan Gerindra tetap mendukungnya untuk pencalegan DPR RI,” kata Andre kepada Liputan6.com, Selasa (29/1/2019). 

Selain tak menggeser posisi Dhani secara struktural, Andre mengatakan Prabowo-Sandi juga terus memberi dukungan moral dan hukum, mendampingi hingga proses banding.

“Kami dukung terus untuk beliau, untuk melakukan banding di pengadilan tinggi nanti karena beliau berjuang untuk demokrasi, bukan melakukan penipuan oprasi plastik,” tegas Andre. 

Suasana sidang lanjutan kasus ujaran kebencian terdakwa Ahmad Dhani di PN Jakarta Selatan, Senin (28/1). Dalam sidang beragendakan vonis tersebut, hakim menuntut Ahmad Dhani dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily meminta semua pihak, termasuk kubu Prabowo-Sandi menghormati proses hukum terhadap mantan suami Maya Estianty itu.

“Ahmad Dhani telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena telah terbukti melakukan ujaran kebencian. Hormati itu dan seharusnya membawa efek jera bagi para pelakunya,” tukas Ace saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (29/1/2019).

Menurutnya, Ahmad Dhani juga harus mengambil hikmah dari hukuman yang menimpa dirinya tersebut. Dia berharap Dhani dapat mengambil pelajaran agar lebih berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, khususnya di media sosial.

“Tidak usah lagi sekarang sembarangan bicara. Jaga tutur kata. Taati proses hukum yang sedang dilaluinya. Semoga sabar dan tabah,” ucap politikus Partai Golkar itu.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni juga menilai, vonis penjara bagi Ahmad Dhani sebagai peringatan bagi semua pihak agar lebih bijak menggunakan media sosial. 

“Ini peringatan bagi AD dan kita semua. Perlu hati dan pikiran yang jernih dalam mempergunakan media sosial,” kata Raja Juli kepada Liputan6.com, Selasa (29/1/2019).

“Ibarat pepatah, ‘mulutmu harimaumu’, kini pepatah ini dalam konteks AD ‘menjadi jempolmu harimaumu’.”

3 dari 3 halaman

Awal Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian kerap berseliweran di media sosial, apalagi di tahun politik saat ini. Berawal dari beda pendapat, jadi adu gagasan, perang kata-kata, hingga menyulut emosi negatif. Tak jarang perselisihan di dunia maya berimbas ke dunia nyata.

Guru besar Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengingatkan agar dalam perdebatan politik, masyarakat tetap mengedepankan rasa hormat antara satu dengan yang lainnya.

Perdebatan politik karena perbedaan pilihan yang masih dalam konteks kesantunan akan menghindarkan masyarakat dari dampak buruk pemilu yakni perpecahan sosial yang berlebihan.

“Di tengah debat calon kandidat yang semakin memanas, sudah seharusnya masyarakat para pendukung para kandidat ini secara rasional dalam mendapatkan informasi apapun dari dunia maya ataupun di dunia nyata untuk dapat menahan diri dari ujaran kebencian saat melakukan berdebatan,” ujar Hikmahanto Juwana dilansir dari Antara Selasa (29/1/2019).

Perdebatan politik yang dilakukan tanpa kesantunan dan kehati-hatian, baik yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya berpotensi besar menghilangkan substansi perdebatan politik, yang ujungnya terjebak pada ujaran kebencian yang tidak produktif.

Menurutnya, jika ujaran kebencian ini terus dibiarkan berkembang, itu akan berdampak pada menyuburkan perpecahan hingga setelah pesta politik kelak berakhir.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah melalui aparat penegak hukum serta penyelenggara pemilu untuk mengambil tindakan tegas kepada siapa saja yang menggunakan ujaran kebencian.

“Jangan pernah pemerintah dan aparat penegak hukum menolerir ujaran kebencian. Apalagi bila masyarakat tersebut dalam melakukan debat juga sudah menggunakan ancaman kekerasan, ini akan semakin tidak baik bagi keutuhan bangsa ini,” pungkas Hikmahanto. 

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin Abdul Kadir Karding mengatakan, ada sejumlah cara yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian dan hoaks yang merebak saat ini. 

Pertama, Menkominfo dan kepolisian harus turun tangan, jangan membiarkan hal itu memecah persatuan, memecah belah masyarakat, dan membuat rusuh masyarakat, hingga saling membenci gara-gara hoaks.

“Jadi peran-peran pemerintah dalam konteks ini, Menkominfo dan Kepolisian itu penting. Termasuk juga menurut saya keterlibatan teman-teman media untuk tidak memberi kanal kepada mereka,” kata Karding kepada Liputan6.com.  

Kedua, tim kampanye nasional, mau tidak mau bekerja keras mengidentifikasi sekaligus menghalau berita hoaks. Kemudian, menjelaskan bahwa informasi yang diterima masyarakat itu adalah bohong belaka. 

Selain itu, partai-partai politik juga harus memberikan ultimatum dan aturan yang tegas kepada para kadernya agar menghindari kata-kata yang tidak pantas dan layak diucapkan ke publik. 

“Peran partai tentu sangat penting. Berkaca pada kasus Ahmad Dhani, beliau ini kan kader partai Gerindra. Tentu sejak awal parpol harusnya mewanti-wanti kepada para kadernya agar menghindar dari ucapan yang berbahaya,” kata dia. 

PNS Korup Melawan! Ogah Dipecat Malah Menggugat

Jakarta – Upaya pemberhentian tidak dengan hormat bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhambat. KPK sampai-sampai ikut bersuara meminta agar proses pemecatan para PNS korup itu dipercepat.

Bermula dari terungkapnya data Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai ribuan PNS yang masih menerima gaji meski sudah dihukum terkait kasus korupsi karena para PNS itu tidak dipecat. Singkat cerita, KPK memfasilitasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) membahas soal itu hingga keluarlah Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi Aparatur Sipil Negara yang tersandung hukum.

Mereka berkomitmen pemecatan para PNS selesai pada akhir Desember 2018. Namun dari data BKN per 14 Januari 2019, hanya 393 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dari daftar 2.357 PNS yang telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, di luar data 2.357 PNS itu, ada tambahan 498 PNS yang terbukti korupsi diberhentikan sehingga total PNS yang diberhentikan adalah 891 orang.

“KPK mengimbau agar pimpinan instansi serius menegakkan aturan terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang korupsi tersebut,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Senin (28/1/2019).

Dalam perjalanannya, ada tiga permohonan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persoalan tersebut. Berikut rincian 3 permohonan uji materi itu:

1. Nomor perkara 87/PUU-XVI/2018
Pemohon atas nama Hendrik melalui kuasa hukum Nurmadjito dan Mahendra. Objek perkara yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2 dan ayat 4 huruf b dan huruf d.

“Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya terhadap pasal a quo memuat kata ‘dapat’ dalam frasa ‘PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan’,” demikian kutipan permohonan tersebut.

2. Nomor perkara 88/PUU-XVI/2018
Pemohon atas nama Ach Fatah Yasin, Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila, dan Djoko Budiono dengan kuasa hukum Muhammad Sholeh dkk. Objek perkara yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4.

“Para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya terkait pasal a quo di mana mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 karena pasal a quo tidak berbicara hukuman berapa lama yang bisa diberhentikan dengan tidak hormat, karena frasa ‘pidana penjara atau kurungan’ bermakna luas, bisa saja ada orang dihukum setahun atau lebih, atau dihukum kurungan 1 hari,” demikian kutipan permohonan tersebut.

3. Nomor perkara 91/PUU-XVI/2018
Pemohon atas nama Novi Valentino, Fatmawati, Markus Iek, Yunius Wuruwu, dan Sakira Zandi dengan kuasa hukum Tjoetjoe S Hernanto dan Fadli Nasution dkk. Objek perkara yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2, ayat 4 huruf b dan ayat 4 huruf d.

“Pasal-pasal a quo dapat ditafsirkan secara subjektif oleh karena antara pasal-pasal a quo tidak konsisten dan tidak adanya kepastian hukum terhadap kualifikasi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat dan/atau dapat tidak diberhentikan sehingga dengan mudah ditafsirkan secara subjektif sesuai keinginan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” demikian kutipan permohonan tersebut.

Para pemohon dalam tiga uji materi yang diajukan itu sebagian besar adalah PNS yang berurusan dengan hukum yang kemudian dipecat. Proses persidangan pun masih bergulir di MK. Salah seorang kuasa hukum dalam salah satu perkara itu, Fadli Nasution, mengatakan bila uji materi itu diajukan karena para pemohon merasa dirugikan.

“Salah satunya hak konstitusional mereka merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 87 itu,” kata Fadli saat dihubungi detikcom.

Sedangkan untuk perkara pertama dengan kuasa hukum Nurmadjito dan Mahendra disebut Febri berkaitan dengan beredarnya surat dengan kop LKBH Korpri. Surat itu ditujukan pada para PPK baik di tingkat pusat maupun daerah yang isinya agar para PNS yang putusan hukumnya sudah inkrah tidak dipecat karena tengah menunggu hasil dari uji materi itu.

detikcom juga mendapatkan salinan surat klarifikasi yang ditandatangani Zudan Arif Fakrulloh sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional. Surat itu pada intinya menepis surat edaran dengan kop LKBH Korpri itu karena tidak adanya mandat dan koordinasi dengan Korpri maupun LKBH Korpri.

“Itu tidak mendapatkan mandat, tidak mendapatkan penugasan dari Dewan Pengurus Korpri Nasional,” ujar Zudan.

“Silakan menggugat tapi jangan menggunakan nama LKBH Korpri,” imbuh Zudan.

Sementara itu detikcom sudah berupaya menghubungi Nurmadjito dan Mahendra. Namun hingga saat ini kedua orang itu belum dapat dikontak.

Terlepas dari itu, KPK menepis alasan uji materi sebagai penundaan aturan yang sudah berlaku. KPK pun gencar meminta institusi terkait mempercepat pemecatan para PNS yang putusan hukumnya inkrah itu.

“Judicial review yang diajukan ke MK semestinya tidak jadi alasan untuk menunda aturan yang telah jelas tersebut,” ucap Febri.

“Karena sikap kompromi terhadap pelaku korupsi, selain dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, juga berisiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS tersebut masih harus dibayarkan negara,” imbuh Febri.

Pemecatan atau pemberhentian tidak hormat itu bermula dari terkuaknya PNS yang terbukti melakukan korupsi dan putusan hukumannya sudah inkrah itu dengan jumlah yang tidak sedikit. KPK kemudian memfasilitasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) membahas soal itu.

Hasilnya keluarlah Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi Aparatur Sipil Negara yang tersandung hukum. Data BKN per 14 Januari 2019 menyebutkan hanya 393 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dari daftar 2.357 PNS yang telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, di luar data 2.357 PNS itu, ada tambahan 498 PNS yang terbukti korupsi diberhentikan sehingga total PNS yang diberhentikan adalah 891 orang.
(dhn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pengacara Ahmad Dhani Sebut Vonis Hakim Tak Masuk Logika Hukum

Jakarta

Pengacara Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko, mempertanyakan vonis majelis hakim terhadap kliennya, terkait ujaran kebencian. Pengacara mempertanyakan analisa yuridis terkait dua cuitan Ahmad Dhani yang tak dikoreksi di akun Twitter miliknya.

Yang kita lihat kan ada 2 hal pokok. Bahwa roh dari UU ujaran kebencian ITE unsur sengaja apakah perbuatan mas dhani itu ujaran kebencian atau tidak,” ujar Hendarsam di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (28/1/2019).

Dalam analisa yuridis, Ahmad Dhani menurut Hendarsam disebut majelis hakim tidak mengoreksi dua cuitan di akun Twitter.

“Unsur sengaja itu kan sudah dibahas majelis hakim terbuktinya Mas Dhani lakukan ujaran kebencian dengan sengaja melakukan itu dikarenakan Mas Dhani tidak mengoreksi 2 tweet yang dibuat 2 orang lain,” ujarnya.

“Jadi satu fakta kami ambil dari sini adalah bahwa hakim mengakui fakta di persidangan bahwa kedua tweet tersebut di luar yang 1 lagi itu tidak dibuat oleh Mas Dhani. Mas Dhani tidak mengoreksi dianggap sengaja, ini yang secara logika hukum dan logika kita nggak masuk,” paparnya.

Selain itu, Hendarsam menyoroti putusan yang menyatakan ujaran kebencian tanpa melihat latar belakang terkait cuitan di akun Twitter Ahmad Dhani.

“Tapi yang kami lihat malah putusan hanya menyatakan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan ujaran kebencian. Harusnya dikarenakan apa? itu tidak disebutkan sangat subjektif sekali. Sehingga kalau bisa dianalogikan kamu melakukan ini alasannya apa? Dasarnya apa? Tapi hanya gitu aja. Ini yang kita lihat ada kesewenang-wenangan dalam hukum. Adanya power majelis hakim ingin ditunjukkan dalam hal ini tanpa berlindung di alasan hukum dan akademik yang ingin kita lihat. Kalau Mas Dhani bisa kena, teman-teman aktivis anti-korupsi, narkoba akan seperti itu,” terang Hendarsam.=

Ahmad Dhani saat ini ditahan di Rutan Cipinang. Penahanan dilakukan sesuai amar putusan majelis hakim PN Jaksel yang meminta Ahmad Dhani dilakukan penahanan. Rencanananya, pengacara akan mengajukan banding atas vonis 1,5 tahun penjara.

Banding sudah tentu, besok akan kita ajukan secara formal di PN Jaksel. Besok agak siang, malam ini kita bereskan berkas surat administrasi dan lain-lain, baru ajukan,” sambung Hendarsam.

Putusan 1,5 tahun penjara untuk Ahmad Dhani diketok majelis hakim berdasarkan analisa yuridis atas dakwaan cuitan ujaran kebencian di akun Twitter milik Ahmad Dhani @AHMADDHANIPRAST.

“Sehingga apa yang menjadi posting-an terdakwa akan mendapat reaksi, baik pro maupun kontra. Menimbang bahwa terdakwa sebagai public figure, terdakwa memiliki follower yang beragam dari tingkat pendidikan pengalaman yang berbeda sehingga yang membaca posting-an terdakwa tidak melakukan check and recheck,” papar hakim membacakan analisis yuridis.

Kemudian terkait cuitan ketiga ‘Siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya – ADP.’ merupakan perintah Ahmad Dhani ke Bimo, admin Twitter @AHMADDHANIPRAST.

“Saksi Bimo tidak menambah atau mengurangi kalimat dari WA sehingga langsung mem-posting ke Twitter terdakwa. Untuk tugas sebagai admin, saksi Bimo mendapat upah dari terdakwa. Dan dari semua tulisan di akun Twitter @AHMADDHANIPRAST merupakan perintah dari Dhani Ahmad Prasetyo,” ujar hakim.

(fdn/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Vanessa Angel Tak Hadiri Panggilan Pertama Polisi, Takut Ditahan?

Surabaya – Vanessa Angel tidak menghadiri panggilan pertama untuk diperiksa menjadi tersangka, Jumat (25/1). Bahkan saat wajib lapor, Senin (21/1), Vanessa juga tak menampakkan batang hidungnya.

Kepada polisi, pengacara Vanessa mengatakan absennya kliennya ini lantaran sedang sakit. Namun, polisi menduga ketidakhadiran artis 27 tahun ini karena rasa takutnya ditahan penyidik.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera menjelaskan bisa saja Vanessa takut untuk ditahan. Karena, dalam pasal yang menjeratnya, ada ketentuan yang menyebut tersangka harus ditahan. Namun Barung mengatakan ketakutan tersebut merupakan hak perseorangan.


“Kalau dia (Vanessa Angel) ketakutan datang ke Polda Jatim itu hak dari yang bersangkutan ya,” kata Barung di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Sabtu (26/1/2019).

Barung menambahkan bila Vanessa takut ditahan, pihaknya menegaskan untuk urusan ditahan atau tidak, kewenangan penyidik. Jadi, tidak ada satu pihak manapun yang dapat mengintervensi.

“Penyidik mempunyai hak prerogatif dalam rangka untuk menentukan sesuai objektif maupun subjektif terhadap kasus ini,” imbuh Barung.

Jika sesuai objektif, Barung memaparkan dari pasal 27 ayat 1 UU ITE yang menjerat Vanessa dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, seharusnya memang ditahan setelah pemanggilan sebagai tersangka. Sedangkan jika sesuai subjektif, ada beberapa pertimbangan sesuai keputusan penyidik.
(fat/fat) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Didakwa, Idrus Marham Malah Puji-puji Jaksa

Jakarta – Ucapan manis dilontarkan Idrus Marham pada deretan jaksa KPK yang baru saja menyebutnya menerima suap sebesar Rp 2,25 miliar dari seorang pengusaha. Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu pun mengaku tidak keberatan dengan dakwaan yang dibeberkan jaksa itu.

Hal itu terjadi di dalam ruang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa, 15 Januari 2019 siang. Selama kurang lebih 30 menit jaksa membacakan 21 lembar dakwaan tersebut. Isinya menyebutkan bila Idrus menerima uang dari pengusaha bernama Johanes Budisutrisno Kotjo.

“Menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 2.250.000.000 dari Johanes Budisutrisno Kotjo,” ucap jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Kotjo disebut jaksa sebagai pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) yang ingin mendapatkan proyek di PLN tetapi kesulitan berkomunikasi dengan pihak PLN. Hingga akhirnya Kotjo meminta bantuan Setya Novanto yang saat itu sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR.

Novanto disebut telah lama mengenal Kotjo. Dari Novanto, Kotjo dikenalkan dengan Eni Maulani Saragih yang bertugas di Komisi VII DPR. Melalui Eni, Kotjo dapat berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Dalam perjalanannya Eni selalu melaporkan perkembangan Kotjo pada Novanto. Namun suatu ketika Novanto tersandung kasus korupsi proyek e-KTP. Eni pun memutar haluan dengan melapor ke Idrus sebagai representasi pimpinan Golkar saat itu.

Jaksa menyebut Idrus saat itu mengarahkan Eni agar meminta uang ke Kotjo. Selain itu Idrus disebut mengarahkan sebagian uang dari Kotjo sebesar Rp 713 juta untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk menggantikan Novanto di posisi Ketua Umum Partai Golkar.

“Terdakwa selaku penanggung jawab Munaslub Partai Golkar mengarahkan Eni Maulani Saragih selaku bendahara untuk meminta uang kepada Johanes Budisutrisno Kotjo guna kepentingan Munaslub Partai Golkar tahun 2017,” kata jaksa.

“Dikarenakan terdakwa berkeinginan untuk menjadi pengganti antarwaktu Ketua Umum Golkar. Terdakwa ingin menggantikan Setya Novanto yang masih memiliki sisa jabatan 2 tahun,” imbuh jaksa.

Selepas itu majelis hakim mempersilakan Idrus untuk menanggapi, apakah akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atau tidak. Idrus pun membuka suara.

“Kami tidak ajukan eksepsi dengan berbagai pertimbangan,” ujar Idrus.

Alasan Idrus adalah agar apa yang didakwakan padanya dibuktikan dalam persidangan saja. Selain itu dia mengaku tidak berprasangka buruk pada KPK sejak awal.

“Saya justru terima kasih terlepas dari siapa pun benar salahnya proses saya lalui sampai saya ada di sini. Kenapa? Karena ternyata ada hikmahnya saya banyak merenung dan merespons masalah bangsa terutama penegakan hukum dalam keadilan,” kata Idrus yang mengaku menulis buku dari balik sel tahanan.

Tak lupa pujian untuk jaksa disampaikan Idrus. Pun terhadap majelis hakim, Idrus melontarkan penghargaan.

“JPU (jaksa penuntut umum) masih muda-muda, yang tentu memiliki idealisme yang tinggi, tentu sangat positif keadilan,” kata Idrus.

“Saya melihat majelis hakim adalah teladan penegak keadilan yang memiliki track record. Ketika saya di DPR bidang hukum, tahu persis orang (hakim) yang ditugaskan di Jakarta orang yang senior dan punya prestasi dan memiliki integritas dan komitmen,” imbuh Idrus.

Pujian dari Idrus itu tidak menjadi masalah bagi jaksa. Usai persidangan, salah seorang jaksa yang menangani perkara itu, Lie Putra Setiawan, mengaku berpegang teguh membuktikan perkara yang diajukan dalam persidangan tanpa melihat secara subjektif siapa pun terdakwanya.

“Tentunya kami akan buktikan dakwaan kami pada proses pemeriksaan nantinya,” ucap Lie.
(dhn/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kejagung Serahkan Tersangka PNS Pajak ke Kejari Jakarta Selatan

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan tersangka PAW dan barang bukti (pelimpahan tahap 2) kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin 14 Januari 2019.

PAW merupakan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak. Dia menerima hadiah atau janji berkaitan dengan pengurusan pajak.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Mukri mengatakan, PAW merupakan PNS Ditjen Pajak Fungsional Pemeriksa pada KPP Semarang dan mantan Fungsional Pemeriksa KPP Kebayoran Lama.

“Setelah jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap tersangka PAW dan barang bukti, selanjutnya jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan penahanan terhadap tersangka PAW,” kata Mukri dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (14/1/2019).

Penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan syarat objektif dan subjektif. Di antaranya tersangka diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun dan dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

“Tersangka PAW ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur selama 20 hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 2 Februari 2019,” kata Mukri.

2 dari 3 halaman

Kasus

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, tersangka PAW, menerima uang dari wajib pajak (perusahaan) berkaitan dengan tugas dan jabatannya. Dia menampung uang pemberian dari perusahaan serta pihak lainnya melalui rekening atas nama RW dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.643.882.085.

Tim penyidik memeriksa 22 saksi selama pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi PNS pada Ditjen Pajak menerima hadiah atau janji berkaitan dengan pengurusan pajak.

PAW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: