Hasil Suara Pemilu Baru 34% Masuk ke Situng, KPU: Belum Sesuai Target

Jakarta – Proses pengimputan suara hasil Pemilu 2019 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) hingga saat ini baru mencapai 34 persen. KPU mengatakan capaian itu belum sesuai target KPU.

“Sebenarnya belum seusai target kita,” ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Evi mengatakan, sebelumnya pihaknya menargetkan input data dalam situng dapat selesai dalam 5 hari. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena proses input yang tidak mudah.

“Sebenarnya 5 hari kita maunya sudah selesai tapi kan ini ada persoalan bahwa menginput mengentri itu tidak semudah yang kita ucapkan,” kata Evi.

Menurutnya, pengimputan data ini sulit dilakukan karena banyaknya formulir yang perlu dimasukkan. Selain itu, dia menyebut pengimputan ini membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan.

“Kerja teman-teman kan entri masukan semua itu kan formulir ya, itu kenapa teman-teman KPPS lama. Penghitungan suara nggak lama, tetapi menuangkan di dalam formulir itu yang memakan waktu cukup lama karena harus tulis tangan gitu,” kata Evi.

“Itu kan kemudian membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian serta kosentrasi yang cukup sehingga supaya nggak terjadi kesalahan,” sambungnya.

Evi mengatakan, pihaknya optimis dapat menyelesaikan input C1 dalam Situng. Dia juga berharap oprator pada tingkat kabupaten/kota dapat mempersiapkan segala hal yang diperlukan.

“Kita masih bisa optimis bisa selesaikan semua dan berharap kerjasama operator kemudian KPU kabupaten/kota yang sudah mempersiapkan segalanya, bisa mengejar terus memasukan scan dan entri-entri data C1 terus menerus tanpa henti,” tuturnya.
(dwia/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Direktur Relawan BPN Prabowo Sebut Ada 4 Lokasi Rekapitulasi Suara

Jakarta – Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, menyebut ada empat lokasi yang digunakan untuk rekapitulasi hasil Pemilu 2019 yang dilakukan pihaknya. Tapi, dia tidak menyebutkan di mana lokasi detilnya.

“Nggak, kalau kita tahu, kita bilang bahwa kita tahu kalau Gerindra dari awal pasti diincar sebagai tempat rekapitulasi. Kan didatangi, diini, kita tahu. Ada tempat lain, ya,” ujar Ferry di kantor BPN, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).

“Ada empat tempat. Jangan tanya di mana lagi ya,” imbuhnya.

Menurut Ferry, lokasi rekapitulasi juga bertempat di kantor BPN di Jalan Kertanegara. Relawan bisa menyetorkan atau menyampaikan data rekapitulasi ke tempat ini.

“Bisa ke sini, bisa ke tempat lain,” tutur Ferry.

Saat ini, Ketua BPN Djoko Santoso tengah memimpin pertemuan yang membahas tentang kecurangan dalam penghitungan suara, termasuk kelebihan surat suara dan masalah surat suara tercoblos. Ferry menyebut pihaknya akan bertanya kepada KPU soal jumlah surat suara yang dicetak.

“Kan mau tanya juga sama KPU, berapa jumlah surat suara yang dicetak se-Indonesia? Karena surat suara itu kan dibatasi pencetakannya. Cadangannya 2 persen. Jadi semuanya ada kaitannya,” jelasnya.

“Jadi kalau itu terlanggar, pertama potensi untuk bahwa itu manipulasi suara, kena pidana menggelapkan hasil suara pemilu, dan korupsi pengadaan kertasnya kan,” lanjut Ferry.
(azr/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ada Perbedaan Suara di Madiun, Bawaslu Rekomendasikan Pemilu Ulang

Liputan6.com, Jakarta – Penghitungan surat suara ulang di Kantor Kecamatan Taman, Madiun, Jawa Timur, berlangsung hingga Kamis dini hari.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Kamis (25/4/2019), akibat perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang ada, Bawaslu Kota Madiun merekomendasikan penghitungan surat suara ulang.

Hingga Rabu kemarin, jumlah petugas pengawas pemilu yang meninggal bertambah menjadi 144 orang dan 883 orang sakit dan dirawat. (Rio Audhitama Sihombing) 

Pemulihan Suara, Fitri Carlina Masih Harus Di-rukiah

Awal Mei 2019, Fitri Carlina mengaku akan menjalani prosesi rukiah. “Ini juga kan ada dalam Islam. Untuk bersihkan yang negatif di tubuh kita deh,” katanya. 

Pengobatan awal untuk usir jin sudah dilakukan jarak jauh, via online, yaitu didoakan sang paranormal. “Tapi, guruku meminta tetap harus bersihkan dengan rukiah. Waktu didoakan pertama suara sudah bisa keluar. Setelah itu tetap puasa bicara sedikt sambil recovery jelang di-rukiah,” tambahnya.

Fitri Carlina mengaku pernah diganggu sesosok jin. (Telni Rusmitantri/Liputan6.com)

Hasto Undang BPN Prabowo ke Pusat Hitung Suara TKN Jokowi

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mengundang personel BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno datang ke pusat tabulasi suara paslon 01. TKN ingin menunjukkan proses rekapitulasi suara kepada BPN.

“Kami undang 5 personel, 2 dari BPN dan 3 dari pengamat politik, dan disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, untuk melihat pusat hitung suara kami,” kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (25/4/2019).

Setelahnya, Hasto berharap TKN bisa mampir ke pusat penghitungan suara BPN. Sebab, menurut dia, selama ini BPN terkesan menutup-nutupi proses dan lokasi penghitungan suara mereka.
“Lalu setelah itu giliran kami datang ke pusat hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti dan pihak mana yang memprovokasi,” ujar Sekjen PDIP itu.

Hasto menilai sikap BPN yang tidak mau transparan terkait proses penghitungan suara mengindikasikan kebohongan politik. Ia pun meminta BPN berhenti mengklaim kemenangan sepihak tanpa bukti.

“Saya dapat informasi kalau BPN sedang lobi Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1. BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat di mana rekapitulasi dilakukan,” ucap Hasto.

“Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Setop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi,” tegas dia.

Sementara itu, diberitakan hingga kini belum diketahui pasti lokasi tabulasi penghitungan suara Prabowo-Sandiaga. BPN Prabowo-Sandiaga menyebut lokasi tabulasi berpindah-pindah.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan masalah keamanan menjadi alasan mengapa lokasi tabulasi penghitungan suara nomaden dan dirahasiakan. Namun, Fadli memastikan Kertanegara menjadi salah satu lokasi tabulasi.

“Ada, ada di beberapa tempat. Di Kertanegara ada, di DPP (DPP Partai Gerindra) ada pengumpulan-pengumpulan C1 dan bukti-bukti. Salah satu alasannya security karena itu berpindah-pindah,” ujar Fadli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Viral Pembakaran Kertas Suara di Papua, KPU: Sisa Logistik Harus Dibakar

Liputan6.com, Jakarta – Video berisi pembakaran kotak dan surat suara di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua viral di dunia Maya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan, berdasar laporan dari kepolisian, surat yang dibakar adalah sisa logistik.

“Informasi yang berkembang daro pihak Aparat keamanan,bahwa itu sisa dari Logistik yanh dibakar,” kata Viryan di Kantor KPU RI, Rabu (24/4/2019).

Viryan menyebut apabila logistik Pemilu tersisa, sesuai aturan harus dibakar.Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan. 

“Kalau sisa dari logistik memang harus dibakar, kan setiap  pemungutan suara H-1 itukan dibakar semua Surat suara yang rusak. Logistik yang tidak terpakai, dibakar semua, itu di berbagai daerah begitu” ujar dia.

Viryan mengatakan, saat ini pihaknya tengah diserang dua isu negatif, yakni soal keliru input data, dan TPS curang. Dia menegaskan, KPU tidak pernah mengabaikan laporan yang masuk, dan selalu mengecek setiap laporan masyarakat.

“Secara prinsip setiap kegiatan di TPS yang dilakukan tidak sesuai tata cara yang ditentukan misalnya, ada satu pemilih yang mencoblos beberapa kali, atau  perhitungannya tidak konsisten, hal semacam itu bisa dimungkinkan akan dilakukan pemungutan suara ulang,” jelas Viryan. 

Bumbu Provokasi Surat Suara Terbakar Diusut Polisi

Jakarta – Polisi menelusuri pembuat video surat suara dibakar di Puncak Jaya, Papua, karena dinilai telah membuat gaduh. Polisi menyebut ada beberapa narasi yang tidak sesuai fakta dalam video tersebut.

“Dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua akan melakukan investigasi terhadap akun yang menyebarkan info tersebut dan menambah lagi narasinya,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2019).

Dedi mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan. Ia menegaskan, bagi mereka yang membuat ‘gaduh’ di media sosial bisa dijerat dengan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Kita imbau yang bisa membuat gaduh di media sosial itu bisa dijerat UU ITE, terhadap pemilik akun yang menyebarkan berita bohong, yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya,” tegas Dedi.

Bawaslu Jayawijaya Terima Laporan Caleg Rampas Surat Suara

Jayapura – Bawaslu Jayawijaya, Papua, telah menerima laporan bahwa ada caleg DPRD di kabupaten itu membawa kabur surat suara sisa. Seharusnya surat suara itu dikembalikan ke Bawaslu.

“(Laporan) Teman-teman di distrik ini yang lebih banyak. Secara umum yang menjadi laporan adalah suara sisa yang dibawa lari oleh calon-calon anggota legislatif, PPD, KPPS, semua keluhan yang masuk itu terkait suara sisa,” kata Ketua Bawaslu Jayawijaya, Fredi Wamo, di Wamena, yang dilansir Antara, Rabu (24/4/2019).

Secara aturan, menurut dia, surat suara sisa yang tidak terpakai pada Pemilu 17 April dikembalikan ke Bawaslu. Setelah itu surat suara akan dicoret atau tidak terpakai.

Namun dengan pertimbangan surat yang dikeluarkan KPU terkait izin penggunaan sistem noken, yang terjadi di sebagian besar TPS di Jayawijaya, maka Bawaslu mengizinkan pengaturan kertas suara sisa itu ke masyarakat.

“Sebagian besar Jayawijaya gunakan noken sehingga mekanismenya kita kembalikan ke distrik, dilakukan perhitungan ulang sesuai amanat surat KPU terkait penggunaan noken, jadi silahkan kepala suku mengatur suara (surat suara sisa) masyarakatnya,” kata Fredi.

Sementara ini kesepakatan masyarakat terkait pembagian surat suara sisa kepada caleg DPRD kabupaten berjalan aman.

“Yang jelas kalau masuk sampai ke Bawaslu berarti semua suara sisa disilang, tidak ada yang dibagi-bagi. Jadi mantan anggota legislatif yang maju, maupun yang baru maju semua tidak dapat suara sisa itu,” ungkapnya.

Khusus untuk suara presiden dan wakil presiden, Fredi memastikan tidak ada masalah.

(rvk/yld)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dua TPS di Tangsel Lakukan Pemungutan Suara Ulang Hari Ini

Liputan6.com, Tangerang – Dua tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Tangerang Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hari ini. Keduanya berada di Kecamatan Ciputat, yakni TPS 49 dan 71.

Pelaksanaan pencoblosan ulang tersebut atas rekomendasi Bawaslu setempat, lantaran didapati kelalaian petugas TPS yang menerima warga non domisili dan tanpa menggunakan lembaran A5, untuk memberikan hak suaranya.

Akhirnya, sebanyak 285 DPT di TPS 71 dan 235 DPT di TPS 49, harus melakukan pencoblosan ulang. Seperti yang terpantau di TPS 71, Cempaka Putih, Ciputat, Kota Tangsel. Meski harus melakukan izin bekerja, masyarakat tertarik mengikuti PSU hanya untuk pemilihan Presiden-wakil Presiden.

Seperti diungkap Liza Efendi (39), pengusaha di Tangerang Selatan ini mengaku merelakan waktu usahanya, untuk melakukan pemungutan suara ulang.

“Memang merepotkan, tapi sebagai warga negara sangat disayangkan kalau kita tidak menentukan pilihan, karena sedikit banyak ini sangat berpengaruh pada masa depan bangsa dalam 5 tahun ke depan,” kata dia.

Meski begitu, dia yang telah lama tinggal di wilayah Kelurahan Cempaka Putih ini mengaku khawatir angka golput meningkat dengan adanya pemilihan ulang ini.

“Memang takutnya malah jadi banyak yang golput, karena kemarin kalau enggak salah itu banyak yang ikut pemilu dari warga sini,” tutur dia.

Sementara warga lainnya, Abuya Imam Fakrullah Al Bantani, yang tinggal di RT01/09 ini mengaku, termotivasi dalam pemungutan suara ulang terutama pemilihan Caleg DPRD tingkat Kota Tangerang Selatan.

“Tentu untuk kemajuan kita, tidak muluk-muluk juga sebenarnya saya antusias untuk pemilihan DPRD tingkat kota, karena ini yang paling dekat dengan kita. Meski muaranya juga di tingkat nasional saya sangat mendukung,” ucap dia.