KPK Tahan Tersangka Baru Suap Proyek Bakamla

Jakarta – KPK menahan Manager Director PT Rohde dan Schwarz Indonesia, Erwin Sya’af Arief, yang merupakan tersangka di kasus dugaan suap proyek Bakamla RI. Dia ditahan selama 20 hari ke depan.

“Tersangka EA, Managing Director PT Rohde dan Schwarz Indonesia ditahan selama 20 hari pertama,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (26/4/2019).

Dia ditahan di rutan KPK yang berada di gedung KPK Merah Putih. Erwin merupakan orang ketujuh yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla.


Erwin diduga membantu Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah, memberi suap ke Fayakhun Andriadi yang saat itu merupakan anggota DPR. Erwin diduga mengirimkan rekening yang digunakan untuk menerima suap dan mengirimkan bukti transfer dari Fahmi ke Fayakhun.

Suap itu diduga sebagai fee terkait penambahan anggaran Bakamla pada APBN-P 2016 senilai Rp 1,5 triliun. Erwin diduga membantu karena, jika anggaran disetujui, pengadaan satelit monitoring itu salah satunya akan dibeli dari PT Rohde dan Scwarz Indonesia dengan Erwin sebagai Managing Director-nya.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan pada 2016. Hingga saat ini, ada tujuh orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dengan enam di antaranya telah divonis bersalah dalam persidangan.

Para tersangka sebelumnya ialah:

1. Eko Susilo Hadi, Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja sama Bakamla yang telah divonis 4 tahun dan 3 bulan penjara serta denda Rp 200 juta;

2. Fahmi Darmawansyah, swasta, telah divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta;

3. Hardy Stefanus, swasta, divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta;

4. M Adami Okta, swasta, divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta;

5. Nofel Hasan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta; serta

6. Fayakhun Andriadi, mantan Anggota DPR, divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan satu korporasi sebagai tersangka, yaitu PT Merial Esa (ME). PT ME disebut sebagai perusahaan yang dimiliki Fahmi Darmawansyah.

(haf/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Dugaan Suap Proyek, Tiga Pejabat Bulukumba Diperiksa Maraton

Liputan6.com, Makassar Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) kembali memeriksa maraton sejumlah saksi dalam tahap penyelidikan kasus dugaan suap proyek senilai Rp 49 miliar di Kabupaten Bulukumba, Sulsel.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Salahuddin mengatakan untuk hari ini, selain mengambil keterangan pelapor, tim penyidik juga memeriksa tiga pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba.

Ketiganya adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemkab Bulukumba Andi Zulkifli, Kepala Seksi Operasi Jaringan Pemanfaatan Air Dinas PSDA Pemkab Bulukumba Ansar, dan seorang Kepala Bagian Persuratan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba.

“Mereka jalani pemeriksaan sebagai saksi sejak pukul 10.30 wita tadi,” kata Salahuddin, di ruangan kerjanya, Rabu (24/4/2019).

Mengenai materi pemeriksaan terhadap ketiga pejabat Pemkab Bulukumba tersebut, Salahuddin enggan merincinya.

“Itu tidak mungkin kami beberkan. Yang jelas pemeriksaan ketiganya masih sekaitan dengan substansi perkara yang sedang diselidiki,” ujar Salahuddin.

Terhitung sejak kasus dugaan suap proyek tersebut dialihkan penanganannya dari Bidang Intelijen Kejati Sulsel ke Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel, diketahui sudah ada lima orang saksi yang telah diambil keterangannya.

“Kalau tidak salah sudah lebih dari lima orang yang dimintai keterangannya. Ada dari pihak aparat sipil negara (ASN) hingga pihak swasta sendiri,” jelas Salahuddin.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Tarmizi mengatakan tim saat ini masih memaksimalkan penyelidikan guna memperkuat alat-alat bukti.

Ia berharap masyarakat bisa bersabar menunggu hasil penyelidikan yang sementara dimaksimalkan oleh tim. Selain mendalami keterangan para saksi dan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap proyek tersebut, tim juga berupaya menggandeng ahli dalam pengusutan tuntas kasus ini.

“Dalam pengusutan kasus ini, tim menggunakan teknik obat nyamuk sehingga agak lambat tapi pasti,” terang Tarmizi.

Ia juga mengaku mendukung tim penyidik bidang Pidana Khusus secepat mungkin meningkatkan status penanganan kasus dugaan suap proyek senilai Rp 49 miliar di Kabupaten Bulukumba tersebut naik ke tahap penyidikan.

Di mana kasus yang diduga melibatkan Bupati Bulukumba itu, sebelumnya telah resmi dilimpahkan penanganannya dari bidang Intelijen Kejati Sulsel ke bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel.

“Saya sangat sepakat kasus itu segera diterbitkan sprindik dan penyelidikannya dimaksimalkan agar segera naik ke tahap berikutnya,” kata Tarmizi.

Ia mengatakan sejak awal kasus dugaan suap proyek tersebut, tak hanya mendapat perhatian masyarakat dan berbagai lembaga pegiat anti korupsi di Sulsel, tapi juga menjadi atensi pihaknya.

“Hampir setiap saat masyarakat dan para LSM mempertanyakan perkembangan kasus dugaan suap proyek tersebut. Sehingga menjadi motivasi kita untuk segera memberikan kepastian hukum,” terang Tarmizi.

 Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK geledah rumah James Riady terkait kasus suap proyek meikarta

Sidang Suap Dana Hibah, Sekjen KONI Disebut Beri Rp 300 Juta untuk Muktamar NU

Jakarta – Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy disebut pernah memberikan uang Rp 300 juta untuk Muktamar NU di Jombang. Uang tersebut berkaitan dana hibah KONI ke Kemenpora.

Jaksa awalnya mengkonfirmasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lina Nurhasanah selaku Wakil Bendahara KONI yang bersaksi sidang terdakwa Ending Fuad Hamidy. Lina ditanya mengenai pemberian KONI kepada Kemenpora terkait dana hibah untuk acara Muktamar NU di Jombang.

“BAP saudara, apakah saudara memgetahui adaaya hadiah atau janji atau pemberian lainnya kepada pihak KONI ke Kemenpora terkait dana hibah Rp 17 miliar atau dana hibah lainnya. Jawaban saudara di sini, saya pernah mengetahui pemberian uang kepada pihak-pihak Kemenpora yaitu sebagai berikut,” kata jaksa KPK saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

“Pada periode 2016, pada saat Muktamar NU Jombang. Nah itu ibu tahu? Bagaimana terkait Muktamar NU Jombang Bu?” tanya jaksa kepada Lina.

Lina menjelaskan saat itu Ending Fuad Hamidy mendatangi kantor Kemenpora untuk menitipkan uang Rp 300 juta. Kemudian Ending Fuad bersama Alfitra Salam selaku Sekretaris Menpora Imam Nahrawi berangkat ke Surabaya.

“Jadi kalau enggak salah sekitar di awal, Pak Hamidy sore-sore ke Kemenpora menitip uang kalau tidak salah Rp 300 juta. Terus malam itu Pak Hamidy malam itu berangkat ke Surabaya dan Pak Alfitra saat itu,” jelas dia.

Usai menitipkan uang itu, Lina mengaku berangkat menuju Surabaya untuk mengantarkan uang tersebut. Hamidy pun menerima uang itu di Surabaya.

“Lalu saya antarkan ke Surabaya, di bandara saja saya serahkan ke Pak Hamidy uang tersebut,” jelas Lina.

“Uang itu untuk apa?” tanya jaksa KPK.

“Menurut info Pak Hamidy untuk Muktamar NU,” jawab Lina.

“Hubungan NU sama KONI apa?” kata jaksa kembali.

“Saya nggak tahu,” tutur dia.

Dalam perkara ini, Ending Fuad Hamidy didakwa memberikan suap 400 juta kepada Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana serta dua staf Kemenpora bernama Adhi Purnomo dan Eko Triyanta. Pemberian suap ditujukan untuk mempercepat proses pencairan dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora.
(fai/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Aspri Menpora Akan Bersaksi di Sidang Kasus Suap Hibah KONI

Jakarta – Asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum dijadwalkan menjadi saksi kasus dugaan suap terkait hibah KONI. Selain itu, Kepala Bagian Hukum Kemenpora Yusuf Suparman juga akan bersaksi dalam sidang kasus tersebut.

“Dari Kemenpora (saksi), Yusuf Suparman, Miftahul Ulum, Arif dan Lina,” kata pengacara Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy, Arif Sulaiman saat dikonfirmasi, Kamis (25/4/2019).

Selain pihak Kemenpora, pegawai KONI akan bersaksi sidang tersebut yakni Eni dan Syahid serta sopir Ending, Atam.

Dalam dakwaan, Ending Fuad Hamidy didakwa memberikan suap 400 juta kepada Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana serta dua staf Kemenpora bernama Adhi Purnomo dan Eko Triyanta. Pemberian suap ditujukan untuk mempercepat proses pencairan dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora.

Miftahul Ulum juga disebut memberikan arahan kepada pejabat KONI untuk memberi suap kepada pejabat Kemenpora demi lancarnya anggaran hibah itu.

(fai/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Tersangka Suap

Jakarta – KPK menetapkan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka di kasus yang masih berkaitan dengan suap eks pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

“Ya benar,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi, Rabu (24/4/2019).

Namun, Basaria tak menjelaskan detail pasal yang disangkakan kepada Budi. Nantinya, KPK bakal memberi penjelasan detail saat konferensi pers pada Jumat (26/4).

Tim KPK menggeledah ruang kerja wali kota hampir 8 jam. Lalu, petugas KPK keluar dari Bale Kota Tasikmalaya dengan membawa sejumlah koper dan boks plastik, pada pukul 18.40 WIB.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyebut barang bukti yang diamankan adalah dokumen anggaran. Barang bukti dibawa untuk proses penyidikan selanjutnya.

“Memang ada proses penggeledahan di kantor Wali Kota Tasik dilakukan tadi pagi dan siang. Tim sita sejumlah dokumen terkait pembahasan anggaran,” kata Febri terpisah.

Budi sendiri pernah diperiksa sebagai saksi di proses penyidikan kasus suap Yaya. Saat itu, Budi mengaku ditanya soal proposal APBD 2018.

“Biasa saja lah. Terkait tentang inilah proposal. Iya untuk APBD 2018,” kata Budi usai diperiksa KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018).

Budi juga pernah menjadi saksi saat persidangan Yaya. Saat itu, Budi mengaku dirinya tak memberi suap terkait usul anggaran.

Dalam tuntutan Yaya, Budi disebut memberi duit Rp 700 juta kepasa Yaya. Duit itu kemudian disebut dibagikan Yaya kepasa Wabendum PPP Puji Suhartono dan seorang bernama Rifa Surya.

Kini, Yaya sudah divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Yaya terbukti bersalah berkongkalikong dengan mantan anggota DPR Amin Santono agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi tambahan anggaran dari APBN tahun 2018.

Dalam putusannya, majelis hakim juga menyatakan Yaya terbukti menerima gratifikasi berkaitan dengan jasa Yaya bersama Rifa Surya menjanjikan delapan daerah mendapatkan alokasi anggaran di DAK dan DID APBN tahun 2018. Delapan daerah itu adalah Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Karimun, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tabanan..
(rvk/HSF)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Suap Pengisian Jabatan, KPK Akan Periksa Menteri Agama Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Menag dijadwalkan diperiksa untuk tersangka anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy pada Rabu ini.

“Rabu, 24 April 2019 dijadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam perkara dugaan suap terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama RI,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa 23 April 2019.

Selain Menag, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Romahurmuziy, yaitu Staf Khusus Menteri Agama Gugus Joko Waskito serta dua Anggota Panitia Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag pada Sekretariat Jenderal masing-masing Aulia Muttaqin dan Muhammad Amin.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menggeledah ruang kerja Menag di gedung Kemenag Jakarta pada Senin 18 Maret 2019 dan menyita uang senilai Rp 180 juta dan 30 ribu dolar AS.

Selain itu, KPK pada Selasa kemarin juga telah memeriksa dua pejabat di Kemenag sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy.

Dua pejabat itu adalah Kepala Bagian (Kabag) Mutasi Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenag Sujoko dan Kabag Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setjen Kemenag Khoirul Huda Basyir Habibullah.

“Penyidik mengonfirmasi keterangan saksi terkait proses mutasi di Kementerian Agama serta mengonfirmasi barang bukti berupa surat revisi pengajuan nama Kepala Kantor Agama Gresik,” kata Febri.

Pengadilan Brasil Sunat Vonis Eks Presiden Lula Terkait Kasus Suap

Brasília – Pengadilan banding Brasil mengurangi hukuman pada eks Presiden Luiz Inacio Lula da Silva terkait kasus suap dan pencucian uang. Hukuman Lula dikurangi menjadi 8 tahun 10 bulan, dari sebelumnya 12 tahun.

Dilansir AFP, Rabu (24/4/2019), dalam keputusan bulat, keempat hakim di majelis Pengadilan Tinggi yang mendengarkan banding Lula setuju untuk menguatkan keyakinannya. Putusan itu, yang disiarkan langsung di saluran YouTube pengadilan.

Pria 73 tahun ini telah dijatuhi hukuman 25 tahun di balik jeruji besi dalam dua kasus korupsi terpisah. Lula pada awalnya dijatuhi hukuman 9,5 tahun atas tuduhan bahwa ia menerima apartemen di tepi laut sebagai suap karena membantu perusahaan konstruksi OAS selama masa kepresidenannya 2003-2010 untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dengan perusahaan minyak negara Petrobras.
Yang terkini, ia dijatuhi hukuman 12 tahun atas kasus korupsi, setelah menyerahkan diri pada polisi pada April 2018. Hukuman tersebut yang kini dikurangi pengadilan.

Lula berkeras dia tidak bersalah, namun dia mengatakan akan mematuhi perintah penahanan terhadap dirinya.
(dkp/eva)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menag Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Romahurmuziy Hari Ini

Jakarta – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dipanggil KPK terkait kasus dugaan suap yang melibatkan eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) hari ini. Lukman dipanggil sebagai saksi.

Selain Lukman, KPK memanggil saksi lainnya. Mereka ialah Aulia Muttaqin selaku anggota Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag, Muhammad Amin selaku anggota Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag, dan Gugus Joko Waskito selaku Staf Ahli Menag.

“Dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi untuk RMY (Romahurmuziy),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (23/4) malam.
Dalam kasus ini, Rommy sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap. Selain Rommy, KPK menetapkan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin sebagai tersangka pemberi suap.

Rommy saat mengenakan rompi oranye KPK.Rommy saat mengenakan rompi oranye KPK. (Foto: Ari Saputra)

Rommy diduga menerima suap Rp 300 juta dari Muafaq dan Haris. Duit itu diduga diberikan agar Rommy membantu proses seleksi jabatan yang sedang dijalani keduanya.
KPK menduga Rommy bekerja sama dengan pihak internal Kemenag dalam membantu proses pengisian jabatan kedua orang itu. Alasannya, Rommy duduk di Komisi XI DPR dan tak punya kewenangan terkait pengisian jabatan di Kemenag.

Dalam proses penyidikan, KPK juga sempat menggeledah ruang kerja Menag Lukman. Dari ruangannya, KPK menyita duit Rp 180 juta dan USD 30 ribu.
(haf/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Panggil Menag Lukman Hakim Jadi Saksi Suap Romahurmuziy Besok

JakartaKPK memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin terkait kasus dugaan suap Romahurmuziy (Rommy) besok. Dia dipanggil sebagai saksi.

“Dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi untuk RMY (Romahurmuziy),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (23/4/2019).

Selain Lukman, KPK juga memanggil dua saksi lainnya. Mereka ialah Aulia Muttaqin selaku anggota Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag, Muhammad Amin selaku anggota Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag, dan Gugus Joko Waskito selaku Staf Ahli Menag.

Dalam kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK ini, ada tiga orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka adalah anggota Komisi XI yang juga eks Ketum PPP, Rommy; Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi; serta Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.

Rommy diduga menerima suap Rp 300 juta dari Muafaq dan Haris. Duit itu diduga diberikan agar Rommy membantu proses seleksi jabatan yang sedang keduanya.

KPK menduga Rommy bekerja sama dengan pihak internal Kemenag dalam membantu proses pengisian jabatan kedua orang itu. Alasannya, Rommy duduk di Komisi XI DPR dan tak punya kewenangan terkait pengisian jabatan di Kemenag.

Dalam proses penyidikan, KPK juga sempat menggeledah ruang kerja Menag Lukman. Dari ruangannya, KPK menyita duit Rp 180 juta dan USD 30 ribu.
(haf/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>