Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Jaksa KPK Sertakan Peran Korporasi dalam Tuntutan Billy Sindoro

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dituntut jaksa pada KPK dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy yang diyakini jaksa telah memberi suap sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk perizinan proyek Meikarta.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa KPK I Wayan Riana menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Jaksa mengungkap proyek tersebut digarap pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang.

Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan tentang kesaksian Ju Kian Salim selama di persidangan. Ia merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak tahun 2016 dan direktur di PT MSU.

“(Ju Kian Salim) menerangkan pada pokoknya bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU,” kata jaksa saat memaparkan surat tuntutan, Kamis (21/2/2019) malam.

Dalam surat dakwaan keempatnya, PT Lippo Cikarang melalui PT MSU juga disebutkan jaksa berperan secara bersama-sama dengan para terdakwa suap tersebut.

Keterangan Ju Kian Salim tersebut menurut jaksa sesuai dengan bukti berupa dokumen pengeluaran PT MSU. Bukti pengeluaran uang itu yang diyakini sebagai sumber duit suap.

“Persesuaian keterangan saksi Ju Kian Salim dengan dokumen pengeluaran PT MSU tanggal 14 Juni 2017 tersebut semakin menguatkan bahwa PT Lippo Cikarang melalui PT MSU adalah sumber uang yang diberikan kepada Neneng Hassanah Yasin dan beberapa dinas terkait perizinan Meikarta,” kata jaksa.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jaksa

Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu. Uang itu diberikan ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah persidangan, I Wayan menjelaskan pihaknya akan menganalisis keterlibatan korporasi dalam kasus Meikarta sekaligus menunggu putusan majelis hakim.

“Kalau misalnya majelis memutuskan permintaan kami kan tadi bersama-sama dengan korporasinya juga. Nanti kalau misalnya diputuskan, kami laporkan ke pimpinan dan nanti ditindak lanjut internal,” ujarnya.

Menurut dia, korporasi tetap diuraikan dalam unsur Pasal 55. “Tadi ada keterangan Ju Kian Salim yang kita kaitkan dengan barang bukti Rp3,5 miliar. Kemungkinan itu kita analisa koorporasi bersama-sama dengan para pelaku. Kita tunggu putusan hakim,” ujarnya.

Sebagian besar pemberian itu, lanjut I Wayan, diberikan setelah izin Meikarta keluar. Pada saat IPPT keluar, proses perizinan diambil alih oleh tim pusat. Pimpinannya adalah terdakwa Billy Sindoro yang disebutnya merekrut Henry, Fitra dan Taryudi.

“Terdakwa (Billy) ini di belakang layar mengatur pemberian-pemberian ini,” kata jaksa.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Eddy Sindoro Tak Ingat Jalan ke Berapa Negara Saat Jadi Buron KPK

Jakarta – Terdakwa perkara suap dagang perkara, Eddy Sindoro, mengaku menghabiskan waktu ke banyak negara. Padahal saat itu Eddy Sindoro berstatus sebagai tersangka dan tengah dicari KPK.

“Banyak ke negara, jalan-jalan,” ujar Eddy Sindoro saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Jaksa menanyakan ada berapa negara yang dikunjungi Eddy Sindoro. Namun dia mengaku lupa.

“Saya nggak ingat. Saya banyak jalan-jalan,” imbuh Eddy Sindoro.

Eddy Sindoro mengaku tidak segera pulang ke Indonesia saat dicari KPK lantaran masih menjalani pengobatan. Dia mengaku menjalani pengobatan di Singapura, yang tidak terlalu jauh dari Indonesia.

“Semula rencana saya 21 April ke Amerika. Tapi karena ada urusan ini, saya pikir jangan jauh-jauhlah,” ucapnya.

“Karena saya belum selesai urusan saya. Pengobatan saya yang belum selesai. Kalau saya pulang, kemungkinan menjadi tersangka, akan sulit berobat,” imbuhnya saat ditanya alasan tidak segera kembali saat dicari KPK.

Eddy Sindoro juga diketahui sempat dideportasi dari Malaysia karena ketahuan memakai paspor palsu Republik Dominika. Dia mengaku tidak tahu karena hanya mendapat saran dari kawan untuk menggunakan paspor itu.

“Saya nggak ada hubungan dengan itu. Tapi kawan saya yang menyarankan karena saya kasih tahu dia saya kepengin sekali ke Eropa Timur ke Amerika Latin. Saya yakin itu nggak palsu, tapi lawyer saya yang ingin supaya cepat,” ucapnya.

Setelah pengobatannya tuntas, Eddy Sindoro mengaku menghubungi rekannya bernama Ali Sabidin untuk membantu menyerahkan diri kepada KPK. Ia membantah saat itu menghubungi mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki untuk menyerahkan diri.

“Salah itu (bukan hubungi Pak Ruki), saya menghubungi kawan saya Pak Ali Sabidin. Saya katakan ingin pulang memberikan klarifikasi kepada KPK, maunya apa yang dibutuhkan, tapi saya mau yang proper bagaimana caranya, bisa nggak? Ya sudah, bisa. Bukan Pak Ruki,” kata Eddy Sindoro.

Eddy Sindoro merupakan terdakwa yang didakwa memberikan suap kepada mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution. Jaksa menyebut Eddy Sindoro memberikan suap ke Edy Nasution untuk membantu mengurus sejumlah perkara terkait korporasi, yaitu PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dan PT Across Asia Limited (AAL). Dalam surat dakwaan Edy Nasution saat itu, Eddy Sindoro disebut sebagai mantan Presiden Komisaris Lippo Group.

Kedua perusahaan itu diyakini jaksa KPK berafiliasi dengan Lippo Group. Namun Eddy Sindoro membantah telah memerintahkan sejumlah orang untuk melakukan suap demi mulusnya pengurusan perkara dua korporasi itu.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Suap Izin Meikarta, Billy Sindoro Dituntut 5 Tahun Penjara

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta, Billy Sindoro dituntut hukuman lima tabun penjara. Billy dituntut jaksa penuntut umum (JPU) KPK karena dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimana dakwaan kedua yaitu pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Tuntutan yang diberikan jaksa karena menilai Billy memberikan suap demi mulusnya perizinan proyek Meikarta itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (21/2/2019).

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Menyatakan terdakwa Billy Sindoro terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut,” kata JPU dari KPK I Wayan Riana saat membacakan surat tuntutan.

Selain menuntut hukuman 5 tahun penjara, Billy juga dituntut denda Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam tuntutannya, jaksa meyakini Billy memberikan suap ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Jaksa menyebut uang yang mengalir sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu.

Selain Billy, tiga terdakwa lain yakni bekas pegawai Lippo Group, Henry Jasmen, mantan konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama juga dituntut hukuman pidana dengan masa hukuman yang berbeda-beda.

Untuk Henry Jasmen, JPU KPK menuntut hukuman 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi sama-sama dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa menuntut majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa karena diyakini bersama-sama Billy Sindoro melakukan suap ke Pemkab Bekasi.

2 dari 2 halaman

Pertimbangan Tuntutan Jaksa

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai, perbuatan Billu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Seperti kita sudah sampaikan dalam tuntutan hal-hal memberatkan terdakwa, pertama tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” kata jaksa I Wayan Riana seusai persidangan.

Pertimbangan kedua, lanjut I Wayan, terdakwa Billy pernah menjadi resedivis dalam kasus suap. Dalam situs resmi KPK, Billy pernah terlibat dalam perkara yang terjadi pada tahun 2008. Billy pernah di penjara atas kasus penyuapan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Iqbal terkait hak siar liga Inggris. Billy divonis tiga tahun atas perkara tersebut.

Sedangkan pertimbangan lainnya, jaksa menyebut Billy tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan.

Billy Sindoro Cs Hadapi Tuntutan di Kasus Suap Meikarta Siang Ini

Bandung – Perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta bagi 4 orang terdakwa akan memasuki agenda tuntutan. Sidang dengan agenda tersebut akan digelar siang ini.

“Iya hari ini kita jadi untuk membacakan tuntutan untuk 4 terdakwa, jadwalnya siang,” ucap jaksa KPK I Wayan Riana saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (21/2/2019).

Empat terdakwa yang akan dituntut yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Keempat terdakwa itu diyakini jaksa sebagai pihak dari Lippo Group. Mereka didakwa sebagai pemberi suap untuk Pemkab Bekasi, termasuk pada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

Persidangan direncanakan mulai pukul 14.00 WIB di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam rangkaian persidangan ini, Billy Cs didakwa memberikan suap ke Neneng dan sejumlah kepala dinas di Pemkab Bekasi.

Pemberian suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta yang mandek. Dalam surat dakwaan KPK, total sekitar Rp 19 miliar lebih mengalir dari PT Lippo Cikarang untuk Bupati Neneng dan jajaran pejabat di Pemkab Bekasi. Duit itu digelontorkan, menurut dakwaan itu, demi mulusnya urusan perizinan proyek Meikarta yang digadang-gadang sebagai kawasan kota terpadu.

Jaksa menyebut uang yang mengalir sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000 (setara Rp 2,851 miliar dalam kurs saat ini) sehingga totalnya sekitar Rp 19 miliar lebih.
(dir/dhn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penahanan 5 Terdakwa Kasus Suap Perizinan Meikarta Dipindahkan KPK

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan tempat penahanan lima terdakwa dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Hari ini, 20 Februari 2019 dilakukan pemindahan penahanan terhadap lima orang terdakwa dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Lima terdakwa itu, yakni Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Penahanan terhadap Neneng Hassanah Yasin, Dewi Trisnawati, dan Neneng Rahmi dilakukan di Lapas Wanita Sukamiskin sembari menunggu proses persidangan yang direncanakan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

“Sedangkan terhadap Jamaludin dan Sahat MBJ Nahor dilakukan penahanan di Rutan Kebon Waru Bandung. Para terdakwa tersebut telah sampai di Bandung pada siang hari di rutan masing-masing,” ucap Febri seperti dikutip Antara.

Selanjutnya, kata dia, KPK pada Kamis (21/2/2019) ini akan melimpahkan berkas perkara lima orang itu ke PN Bandung untuk kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung.

Selain itu, ia juga mengatakan untuk tuntutan terhadap empat terdakwa lainnya yang telah terlebih dahulu diajukan ke persidangan akan dibacakan pada Kamis ini di Pengadilan Tipikor Bandung.

Empat terdakwa itu yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen serta dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

2 dari 3 halaman

Kawal Kasus Meikarta

Dari rangkaian proses persidangan yang telah dilakukan sebelumnya, ucap Febri, KPK telah meyakini terbuktinya dakwaan-dakwaan yang diajukan KPK terhadap empat terdakwa tersebut.

“Sebagian besar pihak terdakwa telah mengakui dan jika masih ada yang menyangkal tentang perbuatannya, kami telah hadirkan bukti yang relavan untuk membuktikan dakwaan KPK. Selain itu, KPK juga akan uraiankan pembuktian terkait dugaan peran korporasi dalam kasus ini,” tuturnya.

KPK juga mengajak masyarakat, kampus, dan media untuk mengawal bersama-sama persidangan kasus Meikarta itu agar dapat menghasilkan sebuah proses hukum yang baik.

“Dan juga dapat menjadi pembelajaran secara akademik terutama untuk akademisi-akademisi yang melakukan penelitian tentang tindak pidana korupsi,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua Fraksi PAN Mulfachri Dicecar Proses Penganggaran DAK Kebumen

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap ditelisik soal proses penganggaran dana alokasi khusus (DAK) Kebumen oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan dalam kasus ini.

“KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait proses penganggaran DAK dari sisi fraksi di DPR RI terkait kasus Suap DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Dalam kasus ini KPK tengah menelisik proses pembahasan dan penganggaran DAK Kebumen yang dilakukan para legislator Senayan. Beberapa anggota DPR RI sudah diperiksa penyidik lembaga antirasuah.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

2 dari 3 halaman

Taufik Kurniawan Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Suap Kalapas Sukamiskin, Fahmi Suami Inneke Dituntut 5 Tahun Bui

Bandung – Fahmi Darmawansyah, suami Inneke Koesherawati, dituntut hukuman maksimal 5 tahun bui berkaitan kasus suap kepada Wahid Husen yang waktu itu menjabat Kalapas Sukamiskin. Fahmi terbukti bersalah memberikan sejumlah barang dan uang demi fasilitas mewah dan izin keluar Lapas Sukamiskin.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa KPK dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (20/2/2019).

“Menuntut dan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara,” ujar jaksa KPK.


Fahmi terbukti bersalah sesuai dakwaan primair Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Terdakwa Fahmi Darmawansyah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan primer,” kata jaksa.

Jaksa KPK juga menjelaskan hal memberatkan yang membuat Fahmi dituntut maksimal. Menurut jaksa, Fahmi mengulangi perbuatan suap yang sebelumnya telah dia lakukan dengan kasus suap Bakamla.

“Hal memberatkan terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan karena terdakwa pernah dihukum atas kasus suap. Sementara hal meringankan, terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan menyesali perbuatannya,” kata jaksa.

Jaksa menjelaskan unsur memberi sesuatu kepada Wahid Husen terbukti. Fahmi memberikan sejumlah barang dari mulai mobil double cabin merek Mitsubishi Triton, sandal dan tas mewah. Selain itu, Fahmi juga memberikan uang mencapai puluhan juta untuk mendapat fasilitas mewah.

“Dengan pemberian tersebut, terdakwa mendapat fasilitas istimewa seperti kamar mewah yang dilengkapi televisi kabel, AC, springbed. Terdakwa juga memakai ponsel di Lapas Sukamiskin bahkan memiliki saung dan membangun ruangan 2×3 meter untuk berhubungan suami istri untuk digunakan sendiri atau disewakan,” tuturnya.
(dir/bbn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Dalami Kasus Suap yang Jerat Taufik Kurniawan Lewat Ketua Fraksi PAN

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap. Pemeriksaan Mulfachri untuk mendalami kasus dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kebumen yang menjerat Wakil Ketua nonaktif DPR RI Taufik Kurniawan.

“Mulfachri Harahap diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka TK (Taufik Kurniawan),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Masih belum diketahui apa yang akan digali penyidik KPK terhadap Mulfachri. Namun belakangan ini lembaga antirasuah sudah memeriksa sejumlah anggota DPR terkait kasus yang menjerat Taufik Kurniawan ini.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

2 dari 3 halaman

KPK Bidik Pihak Lain?

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: