KPK Kembali Dalami Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. 10 saksi direncanakan diperiksa hari ini, Kamis (14/2/2019).

Panggilan tersebut menjadi rangkaian proses penegakan hukum sejak Senin 11 Februari 2019.

“Diagendakan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi di SPN Polda Lampung,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Mereka yang diperiksa adalah Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Bonanza Kesuma; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Pindo Sarwoko; Anggota DPRD Komisi IV, Ikade Asian Nafiri; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Heri Sugiyanto; dan Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Gatot Sugianto.

Kemudian Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Muhammad Soleh Mukadam; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah Dedi D Saputra; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Slamet Anwar; Manager PT Sorento Nusantara, Tafip Agus Suyono; dan Direktur PT Purna Arena Yuda, Agus Purwanto.

“Sebelumnya sejak Senin sampai Rabu telah diperiksa 29 orang saksi. Para saksi diperiksa untuk seluruh tersangka yang sedang diproses di penyidikan saat ini, baik dari pihak bupati, pimpinan DPRD, dan swasta,” kata Jubir KPK.

2 dari 3 halaman

Fee Ijon Proyek

KPK kembali menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaam hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa juga diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa yaitu sebesar sekurangnya Rp 95 Miliar.

Total Rp 95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp 58,6 milyar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp 36,4 milyar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang membuat Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KPK Panggil 10 Anggota DPRD Lampung Tengah

JakartaKPK memanggil 10 anggota DPRD Lampung Tengah terkait kasus dugaan gratifikasi Bupati nonaktif Mustafa. Kesepuluh orang itu bakal diperiksa sebagai saksi.

“Hari ini (12/2) diagendakan pemeriksaan terhadap 10 Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah lainnya,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

Febri mengatakan pemanggilan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan 10 orang anggota DPRD Lampung Tengah kemarin. Pemeriksaan bakal dilakukan di SPN Polda Lampung.
“Kami harap para saksi datang dan menjelaskan dengan jujur apa yang diketahui terkait dugaan aliran dana, proses pengesahan anggaran dan materi perkara lainnya yang ditanyakan penyidik,” ujarnya.

Mustafa sendiri kini sudah menjadi terpidana dan mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung. Dia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.

Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Mustafa terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah. Suap itu disebut bertujuan agar DPRD Lampung Tengah menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Kini, KPK kembali menjerat Mustafa sebagai tersangka. Dia diduga menerima gratifikasi setidaknya Rp 95 miliar.

Berikut daftar 10 anggota DPRD Lampung Tengah yang dipanggil hari ini:

1. Syamsudin, Anggota Komisi I DPRD Lampung Tengah
2. Anang Hendra Setiawan, Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah
3. Sopian Yusuf, Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah
4. Hi Robi Ahwandi, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Tengah
5. Febriyantoni, Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah
6. Sumarsono, Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah
7. Wahyudi, Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah
8. Slamet Widodo, Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah
9. Sukarman, Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah
10. Muhlisin Ali, Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah.

Saksikan juga video ‘Bupati Lampung Tengah Nonaktif Divonis 3 Tahun Bui’:

[Gambas:Video 20detik]

(haf/mae) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Periksa Rombongan Anggota DPRD Lampung Tengah

JakartaKPK memeriksa rombongan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait kasus dugaan gratifikasi Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. Para saksi itu diperiksa di SPN Polda Lampung.

“Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah di SPN Polda Lampung untuk tersangka MUS (Mustafa),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Para saksi dicecar soal informasi penerimaan uang terhadap Mustafa. Ada 40 orang anggota DPRD Lampung Tengah dan saksi lainnya yang rencananya diperiksa pekan ini.

“Pada para saksi didalami informasi tentang dugaan penerimaan uang dari Bupati melalui perantara terhadap tersangka,” ujar Febri.

Adapun anggota DPRD Lampung Tengah yang diperiksa hari ini ialah:
1. Riagus Ria, Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah
2. Joni Hardito, Wakil Ketua III DPRD Lampung Tengah
3. Evinitria, anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
4. Hi Hakii
5. Yulius Heri Susanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
6. Made Arka Putra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
7. Saenul Abidin, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
8. Hi Singa Ersa Awangga, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
9. Ariswanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
10. Jahri Effendi, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah.

Mustafa kembali dijerat KPK sebagai tersangka. Kali ini dia diduga menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar.

Sebelum kasus ini, Mustafa telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan telah disidangkan.

Mustafa pun dinyatakan terbukti bersalah
menyuap sejumlah anggota DPRD untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan divonis 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komjen Arief Minta Jajaran Lemdiklat Bangga Tempa Polisi Masa Depan

Jakarta – Kalemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto meminta jajarannya untuk bangga dalam menempa polisi di masa depan. Dia ingin agar Lemdiklat mendukung salah satu misi Polri, yaitu dapat menciptakan rasa aman di masyarakat, memberikan rasa keadilan, dan menghadirkan pelayanan prima.

Hal ini diungkapkan Arief dalam kujungannya ke Pusdik Brimob Watukosek, Pasuruan dan Pusdik Sabhara, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Kunjungan itu dilakukan Arief di hari keempat masa tugasnya sebagai Kelmdiklat Polri.

“Ini hari keempat saya berdinas sebagai Kalemdiklat saya sudah datang ke tiga Pusdik Diklat Reskrim, Pusdik Brimob dan Pusdik Sabhara. Besok akan ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim di Mojokerto. Ini untuk mengetahui secara langsung sekolah-sekolah kepolisian yang di bawah koordinasi dan pengendalian Kalemdiklat. Saya juga ingin bertemu para kepala sekolah, kapusdik, tenaga pendidik , dan para siswa. Tujuannya supaya saya paham dan tahu bagaimana proses belajar mengajar , berbagai kendala dan masalah yang dihadapi,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/2/2019).

Arief melanjutkan, cara Lemdiklat mendukung Polri dalam menciptakan rasa aman di masyarakat, memberikan rasa keadilan, dan menghadirkan pelayanan prima dilakukan melalui 3 hal. Hal tersebut dimulai dengan enkulturasi budaya, yaitu menanamkan budaya polisi yang baik dan ideal.

“Siswa jangan dicekoki dengan contoh yang tidak baik misalnya bila instrukturnya mantan anggota Polantas maka jangan diajarkan cara 86 (damai),” ujarnya.

Berikutnya, internalisasi nilai etika moral profesi kepolisian ke dalam diri setiap anggota Polri. Arief pun mencontohkan, misalnya etika polisi tidak boleh memeras, tidak boleh pakai narkoba, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh lainnya.

Ketiga, indoktrinisasi doktrin-doktrin Polri. “Yaitu Tri brata dan Catur Prasetya jangan hanya dihapal tapi harus dipahami dan diamalkan. Memang tidak mudah tapi ini tanggungjawab bersama,” tuturnya.

Arief pun mengajak seluruh jajaran Lemdiklat untuk membangun citra dan semangat bahwa Lemdiklat dan jajarannya adalah tempat menempa polisi masa depan.

“Kita harus bangkit dan harus bangga. Tegak dan berdirinya polisi itu karena efektifnya proses pendidikan dan latihan oleh lembaga pendidikan. Sebagai contoh Reserse boleh bangga menangkap maling tapi mereka harus sadar bahwa bisa nangkap karena kita didik mereka,” imbuhnya.
(nvl/bag)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lelang Surat Utang Negara Serap Rp 23,2 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah serap dana Rp 23,2 triliun dari lelang enam seri Surat Utang Negara (SUN). Lelang SUN ini untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total penawaran masuk Rp 48,6 triliun.

Lelang tersebut melebihi target indikatif yang ditetapkan Rp 15 triliun. Demikian kutip dari laman Antara, Rabu (30/1/2019).

Untuk seri SPN03190430, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,80 persen. Penawaran obligasi jatuh tempo pada 30 April 2019 mencapai Rp 7,7 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 5,8 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 5,9 persen.

Untuk seri SPN 12200130, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,08767 persen. Penawaran untuk obligasi jatuh tempo pada 30 Januari 2020 ini mencapai Rp 5 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 6,03 persen dari imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,17 persen.

Untuk seri FR007, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 6,6 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,97895 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Mei 2024 ini mencapai Rp 15,6 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 8,125 persen ini mencapai 7,95 persen dari imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,25 persen.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Untuk seri FR0078, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 3,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,13984 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Mei 2029 ini mencapai Rp 6,13 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 8,25 persen ini mencapai 8,05 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,26 persen.

Untuk seri FR0068, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 1,25 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,52606 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Maret 2034 ini mencapai Rp 6,98 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 8,375 persen ini mencapai 8,5 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,7 persen. Untuk seri FR0079, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 6,9 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,52728 persen. Penawaran untuk obligasi jatuh tempo pada 15 April 2039 ini mencapai Rp 7,18 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 8,375 persen ini mencapai 8,5 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,67 persen.

Sebelumnya, pada lelang enam seri SUN pada Selasa 15 Januari 2019, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 27,75 triliun dari penawaran masuk mencapai Rp 55,67 triliun. Dengan demikian, total selama Januari 2018, total penerbitan SUN, tidak termasuk sukuk, telah menyerap dana Rp 79,2 triliun.


Saksikan video pilihan di bawah ini:


Suku Bunga Obligasi Pemerintah Ini Capai 5,8 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) menetapkan suku bunga obligasi pemerintah untuk seri VR0031 sebesar 5,8 persen. Ini untuk periode 25 Januari-25 April 2019.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 25 April 2019 yang merupakan rata-rata tertimbang suku bunga hasil lelang surat perbendaharaan negara (SPN) tiga bulan pada 15 Januari 2019 sebesar 5,8 persen.

Ini sesuai dengan pengumuman pemerintah mengenai perubahan suku bunga acuan untuk obligasi negara dengan tingkat bunga mengambang (variable rate). Demikian mengutip dari laman BI, Rabu (23/1/2019).

Pemerintah menerbitkan obligasi tersebut pada 2002 dengan nilai Rp 17,85 triliun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 25 Juli 2020.

2 dari 2 halaman

BI Diprediksi Hanya Naikkan Bunga Acuan 1 Kali pada 2019

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan kembali menaikan suku bunga acuan pada tahun ini. Namun kenaikan pada tahun ini tidak akan sebanyak pada tahun lalu. Sepanjang 2018, BI telah menaikan suku bunga acuan sebanyak enam kali.

Deputy Head of Equity Research Mandiri Sekuritas Tjandra Lienandjaja mengatakan, BI kemungkinan hanya akan menaikan suku bunga acuan sekali saja pada tahun ini. Itu lantaran ekonomi RI yang menurutnya cukup stabil di 2019.

“Jadi kita memang expect satu kali lagi kenaikan BI rate tahun ini, tapi setidaknya sudah mulai stabil dan orang udah bisa masuki sektor tertentu dalam hal ini di tahun 2019,” imbuhnya di Jakarta, Senin 21 Januari 2019.

Tak hanya itu, ia menjelaskan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga diperkirakan masih akan berada dalam rentang yang terjaga, yakni di level Rp 14 ribu per dolar AS.

“Sekitar Rp 14.00 untuk rupiah. Exact-nya kami masih menghitung karena minggu depan kami akan rilis report mengenai outlook 2019 di publikasi kami,” ujarnya.

Ia menambahkan, investor asing masih tetap akan optimistis dengan situasi pasar di Indonesia. Sektor pariwisata daj manufaktor dinilai bakal menopang pertumbuhan ekonomi RI di tahun ini.

“Investor asing masih tetap masuk ya, seperti sekarang ini masih banyak yang masuk. Untuk akhir tahun pun mereka akan masuk ke sektor-sektor tertentu. Jadi nanti akan kita review per kuartal,” pungkasnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Trauma Bom Molotov, Polisi Sulsel Dilarang Berpesta pada Malam Tahun Baru

Liputan6.com, Makassar Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel) Irjen Pol Umar Septono menginstruksikan seluruh personel jajarannya agar tidak berpesta pora dalam merayakan malam pergantian tahun.

Sebaiknya, kata dia, selain mengoptimalkan pengamanan di wilayah masing-masing, perayaan malam pergantian tahun juga sebaiknya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Di antaranya menggelar zikir bersama hingga kegiatan sosial lainnya.

“Jadi tak boleh ada kegiatan pesta pora bagi internal jajaran. Perayaan pergantian tahun sebaiknya dengan kegiatan humanis,” tegas Umar saat ditemui di Sekolah Perpolisian Negara (SPN) Batua Makassar, Jumat (28/12/2018).

Hal tersebut, bagi Umar, tak lepas dari pengalaman sebelumnya. Tepat malam pergantian tahun 2017 memasuki tahun 2018, terjadi peristiwa pelemparan bom molotov ke halaman Markas Komando Polsek Bontoala Makassar oleh orang tak dikenal dan hingga saat ini pelakunya belum tertangkap.

“Saat itu kan personel lagi larut dalam pesta pora pergantian tahun dan kemungkinan masyarakat sekitar tak senang. Sehingga terjadi insiden yang tak diinginkan tersebut,” terang Umar.

Pelempar bom molotov ke halaman Mako Polsek Bontoala Makassar, diakui Umar, bukan dari sebuah jaringan dugaan terorisme atau semacamnya. Karena hingga saat ini, pelakunya sulit teridentifikasi.

“Kalau jaringan atau sindikat demikian kan mudah ketahuan. Jadi kemungkinan bisa disebabkan karena masyarakat tak senang dengan perilaku personel yang pesta pora saat pergantian tahun. Jadi kita berkaca dari peristiwa itu,” ungkap Umar.

Kapolres Jaktim Dirotasi Usai Polsek Ciracas Dibakar, Ini Kata Polda Metro Jaya

Koordinator Spripim Polda Metro Jaya AKBP Reynold Hutagalung dipromosikan menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya dijabat AKBP Eko Hadi Santoso.

Eko selanjutnya akan duduk sebagai Wadir Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggantikan posisi AKBP Audie Latuheru yang selanjutnya menjabat Kepala SPN Polda Metro Jaya.

Direktur Binmas Polda Metro Jaya yang dijabat Kombes Sambodo Purnomo Yudo akan diserahkan kepada Kombes Ulung Sampurna yang sebelumnya menjabat Kapolresta Bogor. Sambodo selanjutnya menjabat Analis Kebijakan Madya bidang Binmas Baharkam Polri.

Sementara tongkat komando Kapolresta Bogor akan diisi oleh AKBP Hendri Fiuser.

Promosi Jabatan di Polda Metro Jaya, Kapolres Jaktim Dirotasi

Liputan6.com, Jakarta Gerbong Polri kembali bergerak. Polda Metro Jaya merotasi jajaran perwira menengah dan komandan kewilayahan. Salah satunya Kapolres Jakarta Timur Kombes Yoyon Tony Surya Putra.

Rotasi berdasarkan surat telegram rahasia (TR) dengan nomor ST/3185/XII/KEP/2018 tertanggal 21 Desember 2018. Kombes Yoyon selanjutnya dipromosikan menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY.

Kordinator Spripim Polda Metro Jaya AKBP Reynold Hutagalung dipromosikan menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya dijabat AKBP Eko Hadi Santoso.

Eko selanjutnya akan duduk sebagai Wadir Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggantikan Posisi AKBP Audie Latuheru yang selanjutnya menjabat Kepala SPN Polda Metro Jaya.

Kepala SPN sebelumnya, Kombes Adi Wibowo, selanjutnya menjabat Kapolres Metro Jakarta Timur.

Rotasi selanjutnya adalah Direktur Binmas Polda Metro Jaya yang dijabat Kombes Sambodo Purnomo Yudo akan diserahkan kepada Kombes Ulung Sampurna yang sebelumnya menjabat Kapolresta Bogor. Sambodo selanjutnya menjabat Analis Kebijakan Madya bidang Binmas Baharkam Polri.

Sementara tongkat komando Kapolresta Bogor akan diisi oleh AKBP Hendri Fiuser.

Polda Metro Bangun Perumahan SPN di Lido Bogor

Liputan6.com, Jakarta Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan Perumahan Metro Residence Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Metro Jaya, Kamis (20/12/2018). Perumahan tersebut dibangun di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Idham, pembangunan perumahan tersebut merupakan program Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada anggota Polri.

“Ini kerja sama dengan pusat, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan ASABRI (PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dalam rangka menyejahterakan anggota Polri untuk pemenuhan kebutuhan perumahan milik pribadi,” ujar Idham dalam keterangan tertulis.

Pada tahap pertama akan dibangun sebanyak 107 unit rumah dengan tipe 36/60 di atas lahan seluas 1 hektare. Perumahan tersebut berlokasi di dekat SPN Polda Metro Jaya. Jarak tempuhnya hanya memakan waktu sekitar 5 menit.

Perumahan tersebut dibangun oleh pengembang dari PT Anugrah Bangun Sentosa. Sementara, nama perumahan diberikan oleh Kapolda Metro Jaya.

“Perumahan diperuntukkan bagi personel SPN Polda Metro Jaya,” tutur Idham.

Dalam pelayanan batu pertama ini, Idham didampingi oleh sejumlah pejabat Polda Metro Jaya, seperti Karo Sarpras Kombes Hendro Sugiatno, Dir Sabhara Kombes Marsudianto, dan Kabid Humas Kombes Argo Yuwono. Hadir juga unsur Muspida Kabupaten Bogor dan Muspika.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Idham Aziz memberikan uang kepada seorang anggota polisi yang berpakaian lusuh saat apel pagi