Cerita Penangkapan Pentolan Kalijodo Daeng Azis 3 Tahun Lalu

Liputan6.com, Jakarta – Kalijodo di Jakarta termasyur dengan bisnis syahwatnya. Itu dulu, sebelum diratakan dengan tanah dan dijadikan taman dan area bermain untuk warga di Jakarta, tiga tahun lalu.

Di balik penertiban kawasan Kalijodo dan prostitusinya, terselip cerita sosok yang turut menggerakkan kawasan itu. Namanya Abdul Azis, dikenal dengan Daeng Azis.

Pengusaha hiburan ini disebut memiliki seratusan anak buah. Tugas mereka adalah mengamankan Kalijodo dan memastikan roda bisnis di tempat itu terus berputar.

Polisi pun menetapkannya sebagai tersangka kasus prostitusi di wilayah Kalijodo setelah menggelar operasi pekat di kawasan tersebut.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com, Daeng Aziz ditangkap polisi pada 26 Februari 2016. Namun, penangkapan yang dilakukan jajaran Polres Jakarta Utara bukan karena kasus prostitusi. Daeng Azis dibekuk karena terkait kasus pencurian listrik.

Daeng Azis diduga mencuri listrik yang dipakai untuk keperluan operasional kafenya di kawasan Kalijodo.

“Betul, Daeng Azis ditangkap, tadi sekitar pukul 12.45 WIB. Penangkapan di Jalan Antara, Jakarta Pusat,” ujar Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Daniel Bolly Tifaona, Jumat 26 Februari 2016.

Tokoh Kalijodo Daeng Azis berjalan saat Sosialisasi Relokasi warga kalijodo Kecamatan Tamboradi, Jakarta, Selasa (16/2). Kawasan Kalijodo akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan tawaran bagi warga untuk beralih profesi. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Daniel mengatakan, saat ditangkap di sebuah kosan di Jalan Antara, Jakarta Pusat oleh satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Jakarta Utara pada pukul 12.45 WIB, Azis tengah bersantai. Polisi yang membawa surat penangkapan kemudian memboyong Azis ke kantor polisi.

“Pasal yang kami gunakan untuk menangkap beliau adalah Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di situ jelas dikatakan bahwa barang siapa dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan tenaga listrik,” ujar mantan Kapolres Metro Bekasi Kota ini.

Polisi menyatakan, Daeng Azis ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian listrik. Status tersangka ini disematkan sejak dua sebelum penangkapan. Pelapornya adalah pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pencarian terhadap Daeng Azis sebenarnya sudah dilakukan sejak sepekan lalu. Tepatnya saat Operasi Pekat oleh petugas gabungan ke kawasan Kalijodo beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya sudah dilakukan seminggu terakhir ini, hari ini kita laksanakan besok kita laksanakan. Kalau mencuri listrik nyantol-nyantol listrik kita akan proses,” kata Tito di Balai Kota, Jakarta, Jumat 26 Februari 2019.

Tito menjelaskan, petugas sudah melihat adanya pelanggaran berupa pencurian listrik saat Operasi Pekat. Selain Daeng Azis, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi.

2 dari 3 halaman

PLN Rugi Rp 500 Juta

Abdul Azis atau Daeng Azis mengaku mengeluarkan uang Rp 17 juta setiap bulan untuk Kafe Intan miliknya. Bahkan, menurut pengacaranya, Razman Arif Nasution, Azis selalu membayar listrik tepat waktu dan tidak ada tunggakan. 

Menurut Razman, Daeng Azis juga tidak memiliki tunggakan listrik. “Tiap bulan bayar listrik Rp 17 juta. Rutin membayar,” kata Razman.

Azis kemudian ditahan setelah menyelesaikan berita acara pidana (BAP) dan gelar perkara.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Daniel Bolly Tifaona menegaskan, Daeng Azis membayar Rp 17 juta bukan untuk listrik, melainkan membeli alat listrik yang sifatnya ilegal.

Manager Komunikasi, Hukum dan Administras PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Aris Dwianto menjelaskan, pihaknya mendapatkan temuan pencurian listrik di dua kafe di kawasan Kalijodo setelah tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) melakukan pemeriksaan pada 22 dan 23 Februari 2019. Diketahui kemudian, tagihan listrik tersebut atas nama Daeng Azis.

“Saat tanggal 22 Februari kita lakukan pemeriksaan. Kemudian dilakukan lagi pada 23 Februari. Pada pemeriksaan pertama di gedung B ada kelainan, yaitu terdapat sambungan langsung. Pada 23 Februari di gedung A,” ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin 29 Februari 2019.

Aris menjelaskan, setelah menemukan adanya pencurian listrik, pihaknya kemudian melakukan perhitungan berapa kerugian yang dialami oleh PLN akibat aksi ini. Hasilnya, PLN Disjaya mendapatkan angka penggunaan listrik yang didapat dari aksi pencurian senilai Rp 525 juta.

“Di situ kan ada dua kafe. Kafe Intan gedung B dan Kafe Intan gedung A. Kalau di gedung ‎B sekitar Rp 95,5 juta. Kemudian di gedung A ada dua, yang satu sekitar Rp 238 juta. Pokoknya total kita perhitungkan sekitar Rp 525 juta,” kata dia.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengakui, memang banyak masyarakat yang mencuri listrik.

Dia mengungkapkan, apa yang dilakukan Daeng Azis bukan menjadi kasus pencurian listrik yang terbesar yang pernah ditemukan di PLN. “Enggak, masih banyak yang lain (yang lebih besar),” tegas Sofyan di Kementerian BUMN, Selasa 1 Maret 2016.

Dia menduga, pencurian listrik ‎itu terjadi karena keterlibatan karyawan-karyawannya. 

Daeng Aziz memberikan surat berisi nama-nama yang ingin dihadirkan oleh JPU, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (18/5). Daeng Azis menjadi terdakwa pada kasus pencurian listrik di Kali Jodoh (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Vonis 

Daeng Azis kemudian dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 100 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang menuntut Daeng Azis 1 tahun penjara.

“Secara sah dan meyakinkan telah menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan melawan hukum, menjatuhi hukuman penjara pada terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 10 bulan dan denda 100 juta rupiah,” ujar Hakim Ketua Hasoloan Sianturi di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 30 Juni 2016.

Dalam kasus pencurian itu, Daeng Azis merugikan Pemerintah Kota Jakarta Utara sebesar Rp 429 juta. Daeng Azis didakwa telah melakukan pencurian listrik selama 1 tahun lebih. Dalam persidangan itu, Daeng Azis didampingi dua kuasa hukumnya.

Hakim menjerat Daeng Azis dengan UU Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagaan Listrik dan Pasal 362 KUHP.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Daftar Biaya yang Dibayar Warga buat Sertifikasi Tanah

Jakarta – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017 masih ada praktik pungli yang dilakukan oknum.

Padahal, sudah ada aturan yang mengatur bahwa program PTSL ada biaya yang dibebankan atau harus dibayar oleh masyarakat, biaya itu dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

Adapun, dana tersebut untuk seperti kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

“Iya, adminitrasi pra sertifikat, seperti bukti waris, kalau lebih dari itu dan itu tidak ada persetujuan dari masyarakat, tidak ada peraturannya, itu pungli,” kata Menteri ATR Sofyan Djalil di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sofyan mengatakan, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat desa, dalam hal ini kelurahan.

“Ada ketentuan itu ada peraturan 3 menteri yang boleh diambil oleh desa,” jelas dia.

Lalu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah? Berikut sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.

Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.

(hek/eds)

Pujian Gubernur Banten ke Jokowi Usai Bagi-Bagi Sertifikat

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Banten Wahidin Halim memuji Presiden Jokowi di hadapan penerima sertifikat di Lapangan Maulana Yudha Negara, Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Senin 18 Februari 2019. 

“Saya tidak panjang lebar, cuma boleh dong informasikan kebaikan Bapak Presiden Joko Widodo. Tidak ada presiden yang mau bersalaman dengan masyarakat, berhenti di tengah jalan, dipeluk-peluk, digeret-geret diladeni dengan sabar luar biasa. Kalau kepala desa nggak sesabar itu saya kira,” kata Wahidin.

Dia juga merasa bangga dengan sikap Jokowi yang memberikan buku dan bertatap muka langsung walaupun sekilas dengan masyarakat. Dia menilai mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memiliki simpati kepada masyarakat.

“Maka harus kita syukuri. Oleh kareba itu Kita doakan agar panjang umur, diberikan kesehatan, tambah rizkinya, tambah keberkahannya, sukses dengan segala cita-citanya,” kata Wahidin.

2 dari 2 halaman

Juga Puji Menteri ATR

Tidak hanya itu, Wahidin juga memuji Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Sofyan A Djalil yang telah memberikan sertifikat gratis. Secara cepat dan tepat.

“Ratusan ribu rakyat Banten sudah mendapatkan sertifikat gratis, tepat, cepat,” kata Wahidin.

Dia menceritakan saat menjadi Camat Tigaraksa yang sempat terhambat mengurus sertifikat. Selama 5 tahun dia mengakui sertifikatnya tidak pernah jadi. Kemudian, dia juga membanggakan program Keluarga Harapan. Yang tiap bulan kata dia, pemerintah memberikan Rp 1,4 juta hingga Rp 1,6 juta.


Reporter: Intan Umbari Prihatin

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hasil Piala Indonesia: TIRA-Persikabo Vs Persija Imbang 2-2

CibinongPersija Jakarta bertandang ke markas TIRA-Persikabo dalam leg pertama Piala Indonesia. Dua kali tertinggal, Macan Kemayoran berhasil memaksakan skor imbang 2-2.

Bertanding di Stadion Pakansari, Cibinong, Minggu (17/2/2019) sore WIB, Persija mendominasi jalannya pertandingan atas TIRA-Persikabo di 30 menit pertama.

Alih-alih mendapat gol lebih dulu, Macan Kemayoran malah harus kebobolan duluan. TIRA-Persikabo melesakkan go di menit ke-37 lewat tendangan Loris Arnaud.

Persija tak menunggu waktu lama untuk mengubah skor menjadi 1-1. Sundulan Bruno Matos merobek gawang TIRA-Persikabo di menit ke-38.
TIRA-Persikabo kembali unggul jelang turun minum. Kali ini giliran Ciro Henrique yang mencatatkan namanya di papan skor. Gol itu membawa tim tuan rumah memimpin 2-1 di babak pertama.

Persija dibuat kerepotan oleh TIRA-Persikabo di awal-awal babak kedua. Macan Kemayoran bahkan hampir kebobolan lagi lewat Ahmad Nufiandani, namun bola tembakannya masih melambung di atas gawang.

Persija mulai meningkatkan serangan setelah laga berjalan satu jam. Peluang emas didapat pada menit ke-75 lewat tembakan Heri Susanto yang membentur tiang.

Kerja keras Persija membuahkan hasil di menit ke-78. Bruno Matos menyamkan skor menjadi 2-2 lewat eksekusi penalti, setelah pemain lawan melakukan handball.

Tak ada gol tambahan di sisa waktu. Kedua tim harus puas bermain imbang 2-2.

Susunan Pemain:

TIRA-Persikabo: Angga Saputro; Herwin Tri Saputra, Khurshed Beknazarov, Vava Mario Yagalo; Ahmad Nufiandani, Ciro Henrique, Izmy Yaman, Manahati Lestusen, Muhammad Guntur, Rezky Ikhwan; Loris Arnaud.

Persija Jakarta: Daryono; Tony Sucipto, Neguete Lopes, Maman Abdurahman, Ismed Sofyan; Jahongir Abdumuminov, Bruno Matos, Fitra Ridwan; Novri Setiawan, Bambang Pamungkas, Riko Simanjuntak.

(ran/raw)


Tira Persikabo Vs Persija Berakhir Tanpa Pemenang

Liputan6.com, Jakarta – Persija Jakarta bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah Tira-Persikabo pada leg pertama babak 16 besar Piala Indonesia 2019 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Minggu (17/2) sore WIB.

Tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak Loris Arnaud pada menit ke-37. Usai menerima umpan terobosan di dalam kotak penalti, Arnaud sukses menaklukkan kiper Daryono.

Persija hanya butuh waktu dua menit untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sundulan Bruno Matos. Ia berhasil menanduk umpan silang dari Riko Simanjuntak.

Jelang babak pertama berakhir, Ciro Henrique mengembalikan keunggulan Tira-Persikabo lewat golnya pada menit ke-45. Skor 2-1 untuk tuan rumah bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, Persija bermain ngotot untuk menyamakan kedudukan. Serangan serangan dibangun Bambang Pamungkas dan kawan-kawan.

Hasilnya, Bruno Matos berhasil menyamakan skor lewat titik penalti pada menit 77. Wasit menunjuk titik putih setelah salah seorang pemain tuan rumah melakukan handball.

Skor jadi imbang 2-2 dan kedudukan ini bertahan hingga laga usai.

Tira Persikabo Vs Persija Jakarta (Twitter Persija)

2 dari 2 halaman

Susunan Pemain

Tira-Persikabo: Angga Saputro; Herwin Tri Saputra, Khurshed Beknazarov, Vava Mario Yagalo; Ahmad Nufiandani, Ciro Henrique, Izmy Yaman, Manahati Lestusen, Muhammad Guntur, Rezky Ikhwan; Loris Arnaud

Persija Jakarta: Daryono; Ismed Sofyan, Maman Abdurrahman, Neguete Lopes, Tony Sucipto; Jahongkir, Abduminov, Bruno Matos, Fitra Ridwan; Riko Simanjuntak, Novri Setiawan, Bambang Pamungkas

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

Kades Berambut Uban Ditangkap Saat Asyik Nonton Sinetron

Liputan6.com, Luwu Empat tahun lebih pengejaran, Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) akhirnya berhasil menangkap salah satu kepala desa (Kades) yang berstatus terpidana korupsi penyimpangan beras untuk masyarakat miskin (raskin) tahun 2009 di Kabupaten Luwu, Sulsel, Daming A.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin membenarkan hal tersebut. Terpidana yang buron sejak 2014 itu, ditangkap di rumahnya di Jalan Datu Sulaiman, Desa Pabbeserang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulsel saat sedang asyik menonton sebuah sinetron.

“Hari ini ditangkap tepatnya pukul 12.00 wita,” kata Salahuddin saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (14/2/2019).

Tim menangkap Kades yang berambut uban itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Dimana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2014 tersebut, ia divonis 1 tahun penjara denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan.

“Sebelum diserahkan ke Kejari Belopa, tim Intelijen Kejati Sulsel yang sejak awal bersama tim medis dokter RSUD Belopa lebih dahulu memeriksa kesehatan terpidana,” terang Salahuddin.

Setelah diserahkan ke Kejari Belopa, Palopo, Sulsel, Kades berambut uban itu langsung digiring ke Lapas Klas IIA kota Palopo, Sulsel untuk menjalani masa penghukuman.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Perjalanan Kasus Korupsi Yang Jerat Kades Berambut Uban

Daming merupakan salah satu Kades dari total 12 Kades yang terjerat dalam perkara korupsi penyelewengan raskin di Kabupaten Luwu tahun 2009.

Daming sendiri diketahui sebagai Kades Pabbaresseng yang sempat buron bersama dua Kades lainnya yakni Kades Padangkalua Abdul Kadri dan Kades Pammesakkang Azis. Sedangkan dari 9 orang Kades lainnya, 4 orang diantaranya lebih dahulu memilih menyerahkan diri. Mereka adalah Kades Puty Akbar Pandaka, Kades Lengkong Ismail, Kades Tiromanda Sofyan dan Kades Toddopuli Anis.

Korupsi raskin yang dilakoni Daming bersama 11 orang Kades lainnya bergulir di Pengadilan Negeri Palopo, Belopa, Sulsel tahun 2011 silam.

Pengadilan Negeri Palopo kemudian menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka selama 5 bulan kurungan denda Rp 2,5 juta subsider 1 bulan kurungan.

Meski putusan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 17 November 2011 silam itu dinilai rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun Daming bersama 11 Kades lainnya tidak terima dan langsung mengajukan upaya banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Makassar.

Alhasil, setelah berproses, Pengadilan Tinggi Makassar malah menambah hukuman mereka menjadi 1 tahun denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Kembali tak menerima putusan tersebut, mereka ajukan upaya kasasi di tingkat Mahkamah Agung dan akhirnya putusan MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan menjatuhkan vonis yang sama yakni 1 tahun penjara denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Kasus Suap Proyek Air Minum, KPK Sita Duit Rp 11,2 Miliar

JakartaKPK menyita total duit Rp 11,2 miliar, SGD 23.100 dan USD 138.500 terkait dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Uang itu disita sejak operasi tangkap tangan (OTT) hingga pengembalian dari 16 pejabat pembuat komitmen (PPK).

“Sampai dengan saat ini, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang yang diduga mengalir pada sejumlah pejabat di Kementerian PUPR terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum baik dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing, yaitu Rp 11,2 miliar, SGD 23.100 dan USD 138.500,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (13/2/2019).

Febri mengatakan, masih ada dugaan aliran dana lain ke sejumlah pejabat terkait SPAM. KPK mengimbau pihak yang menerima uang tersebut untuk mengembalikan ke KPK.

“KPK mengingatkan pada semua pihak yang pernah menerima aliran dana tersebut agar secara kooperatif mengembalikan pada KPK. Sikap kooperatif akan dihargai secara hukum,” katanya.

KPK menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah Budi Suharto, Dirut PT WKE; Lily Sundarsih, Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT TSP; dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP, yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Dugaan suap itu disebut KPK diterima dengan besaran yang bervariasi oleh empat orang pejabat pembuat komitmen (PPK) tiap proyek, yaitu:

1. Anggiat Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung diduga menerima Rp 350 juta dan USD 5.000 untuk pembangunan SPAM Lampung dan Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3 Jawa Timur
2.Meina Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa diduga menerima Rp 1,42 miliar dan SGD 22.100 untuk SPAM Katulampa
3.Teuku Moch Nazar selaku Kepala Satker SPAM Darurat diduga menerima Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulteng
4. Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba-1 diduga menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba-1.

Namun dalam proses penyidikan, KPK menemukan indikasi ada 20 proyek juga terkait suap. KPK pun telah menerima pengembalian Rp 4,7 miliar dari 16 orang PPK.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Newcastle Jets vs Persija: Ismed Salut Penampilan Macan Kemayoran

Jakarta – Persija Jakarta gagal melanjutkan kiprah di Liga Champions Asia. Selasa (12/2), di kualifikasi kedua, Tim Macan Kemayoran kalah 1-3 dari tuan rumah Newcastle Jets di Hunter Stadium, Newcastle, Australia.

Namun, kanan Persija Jakarta, Ismed Sofyan, menyebut rekan-rekannya sudah tampil luar biasa dengan memaksakan pertandingan hingga 120 menit.

Persija Jakarta sempat tertinggal lewat gol Ronald Vargas pada awal babak kedua. Tim tamu memaksakan pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu setelah mencetak gol via Ramdani Lestaluhu pada menit ke-72. Sayang, sepasang gol tambahan tuan rumah pada babak tambahan membuat langkah tim ibukota di kualifikasi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Asia itu, harus terhenti.

Persija bermain luar biasa dalam 90 menit waktu normal. Namun, satu hal yang tak bisa dipungkiri adalah daya tahan pemain, yang tidak siap bermain 120 menit. Pelatih Persija Jakarta, Ivan Kolev sudah berusaha menyeimbangkan fisik dengan empat kali pergantian pemain.

Ismed Sofyan menegaskan, para pemain Persija Jakarta sudah tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Kapten tim pada musim lalu itu tidak terlalu kecewa dengan kekalahan yang dialami Macan Kemayoran.

“Kami sudah berusaha maksimal. Kami mengetahui tim lawan juga bermain bagus dan mereka bermain di kandang. Dalam 90 menit kami mampu menahan imbang. Jujur saya saat extra time banyak pemain yang kelelahan dan akhirnya kebobolan dua gol,” jelas Ismed.

2 dari 2 halaman

Ke Piala AFC

Tersingkir pada babak kedua kualifikasi Liga Champions Asia 2019, langkah Persija bermain di level Asia belum berakhir.

Mereka otomatis tampil di Piala AFC 2019, tergabung di Grup G bersama Ceres-Negros dari Filipina, Becamex Binh Duong (Vietnam) dan Shan United (Myanmar).

Sumber: Bola.com

KPK Tak Habis Pikir Puluhan Proyek Air Minum Terindikasi Suap

Jakarta – KPK tak habis pikir ada puluhan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR yang terindikasi suap. Pengawasan internal di Kementerian PUPR pun jadi sorotan.

“Sangat kami sesalkan ya. Karena ketika penyidikan dilakukan semakin berkembang dan menguat bukti-bukti bahwa dugaan praktik yang sama terjadi tidak hanya pada 4 proyek yang kami tingkatkan ke penyidikan. Sekarang, ada 16 PPK yang lain yang sudah kembalikan uang juga dan diduga ada aliran dana juga di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2019).

Menurut Febri, salah satu penyebab dugaan suap ini terjadi ialah belum maksimalnya pengawasan internal. Akibatnya, inspektorat tak bisa mengantisipasi dugaan penyimpangan yang terjadi.

“Ini bisa terjadi tentu saja salah satuhya karena pengawasan internal belum bisa juga menjangkau atau mencium dugaan penyimpangan-penyimpangan ini. Karena itulah sebelumnya KPK sudah memeriksa Irjen PUPR sebagai saksi untuk mendalami apa yang sudah mereka pantau, temukan, terkait, dugaan penyimpangan,” kata Febri.

KPK saat ini memang sedang menangani kasus dugaan suap terkait proyek SPAM. Ada 8 tersangka yang sudah ditetapkan KPK dalam kasus ini. Mereka ialah Budi Suharto, Dirut PT WKE, Lily Sundarsih, Direktur PT WKE, Irene Irma, Direktur PT TSP dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Dugaan suap itu disebut KPK diterima dengan besaran yang bervariasi oleh 4 orang pejabat pembuat komitmen (PPK) tiap proyek, yaitu:

1. Anggiat Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung diduga merima Rp 350 juta. dan USD 5 ribu untuk pembangunan SPAM Lampung dan Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3 Jawa Timur;
2.Meina Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa diduga menerima Rp 1,42 miliar dan SGD 22.100 untuk SPAM Katulampa ;
3.Teuku Moch Nazar selaku Kepala Satker SPAM Darurat diduga menerima Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulteng; dan
4. Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba-1 diduga menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba-1.

Suap itu, menurut KPK, diduga diterima para PPK agar PT WKE dan PT TSP dimenangkan dalam lelang proyek. Hasilnya, kedua perusahaan itu memenangkan 12 paket proyek SPAM dengan nilai total Rp 429 miliar.

Seiring berjalannya waktu, KPK menemukan indikasi suap terjadi bukan hanya pada proyek-proyek yang sudah masuk tahap penyidikan. Menurut KPK, ada 20 proyek yang terindikasi suap di dalamnya.

“Saat ini telah teridentifikasi setidaknya ada 20 proyek di Kementerian PUPR yang diduga juga ada praktik suap di sana terhadap sejumlah pejabat di Kementerian PUPR,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Ucapan KPK itupun dikuatkan dengan pengembalian uang dari 16 orang PPK proyek SPAM. Total duit yang dikembalikan berjumlah Rp 4,7 miliar. Namun, KPK masih enggan mengungkap siapa saja yang mengembalikan uang itu termasuk wilayah proyek SPAM.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>