Pengacara: Abu Bakar Baasyir Ingin Indonesia Diatur Secara Islam

Liputan6.com, Jakarta – Pengacara terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir, Achmad Michdan membenarkan bahwa hingga saat ini ideologi kliennya soal kenegaraan tidaklah berubah. Dia menginginkan agar Indonesia dapat menerapkan aturan Islam.

“Saya pikir ustaz ini lebih pada kecintaannya lebih ke Islam. Dia memang agak prinsip soal keislaman itu. Beliau memang menginginkan bagaimana negara ini diatur secara Islam, itu benar. Tapi kalau sepanjang dilakukan secara konstusional, saya pikir nggak ada masalah,” tutur Michdan di kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Menurut Michdan, dakwah Abu Bakar Baasyir selama ini menyuarakan hukum yang baik adalah aturan Islam. Untuk itu, demi kemaslahatan Indonesia maka aturan tersebut harus diterapkan.

“Jadi kalau mau bagaimana mengatur negara ini dengan baik, berguna bangsa dan negara, maka aturlah secara Islam,” jelas dia.

Abu Bakar Baasyir pun mengutuk setiap aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Dalam menjalankan ideologinya, dia menyatakan tidak akan menggunakan aksi semacam teror, apalagi serangan bom.

“Beliau nggak suka kekerasan,” Michdan menandaskan.

2 dari 2 halaman

Ratas Terbatas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Istana Bogor Jawa Barat, Senin (21/1/2019).

Berdasarkan agenda resmi yang dirilis Humas Kemenko Polhukam, Wiranto diagendakan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden. Ratas rencananya digelar pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan Yasonna juga dipanggil untuk mengikuti ratas dengan Presiden Jokowi.

“Hari ini rencana ratas dengan presiden,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin.

Bambang mengaku belum mengetahui pembahasan ratas tersebut. Namun, kata dia, ada kemungkinan ratas membahas rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Kami belum tahu, mungkin banyak persoalan termasuk itu (pembebasan Abu Bakar Baasyir),” ucap dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Liverpool Baru Akan Menghadapi Pertanyaan-Pertanyaan Mendesak dari City

JakartaLiverpool masih memimpin Premier League setelah 23 pekan, dengan Manchester City menguntit. Di sisa musim, Liverpool diyakini akan menghadapi tekanan terbesar.

Liverpool memimpin Premier League dengan 60 poin dari 23 pekan. ‘Si Merah’ unggul empat poin dari City yang menempel di posisi kedua.

Selisih empat poin yang dipunya Liverpool atas City adalah bukti bahwa mereka sejauh ini amat konsisten. Hanya sekali kalah dari 23 pekan, tim besutan Juergen Klopp ini meraup 19 kemenangan tiga kali berimbang.

Sebagai perbandingan, City sudah tiga kali kalah dan meraih 18 kemenangan. Namun eks bek tim nasional Inggris Gary Neville menilai persaingan ini akan memasuki tahap berbeda mulai saat ini.

Dia percaya akan ada tekanan yang lebih terasa untuk Liverpool, sementara City akan mencoba memanfaatkannya. Fakta bahwa City punya pengalaman juara musim lalu menjadikan mereka di atas angin dibanding sang rival.

Yang bisa dinantikan adalah, bagaimana Liverpool menjawabnya.

“Emosi yang menyelubungi misi juara Liverpool, seperti yang kita lihat beberapa tahun lalu, akan muncul lagi. Ini klub besar, belum memenangi gelar selama lebih dari 25 tahun dan itu berarti sangat besar, Juergen Klopp juga mendatangkan gairah tersendiri, momennya akan tiba di mana segala sesuatunya terbangun,” kata Neville dikutip Sky Sports.

“Saya mewawancarai Klopp beberapa pekan lalu dan dia meredam pembicaraan soal gelar. Tapi dia sudah pernah ada di situasi ini sebelumnya dengan Dortmund. Sementara banyak pemain Liverpool belum mengalami ini, banyak yang belum merasakan persaingan gelar dengan Liverpool.”

“City akan mau memainkan pengalaman dan ketenangan mereka, itu memang berguna. Tapi Anda harus ada di titik itu, sangat dekat dengan Liverpool. Dan City akan mau memastikan masuk April dan Mei, di enam atau tujuh laga terakhir, dengan Liverpool merasakan tekanan maksimal, yang artinya sejajar atau tepat di depan,” imbuhnya.
(raw/cas)


Ma’ruf Amin Sebut Yang Tuduh Jokowi Anti-Islam Orang Bengong

Jakarta – Cawapres KH Ma’ruf Amin menyebut pasangannya, capres petahana Joko Widodo (Jokowi), telah memberikan penghargaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Ma’ruf juga berbicara soal keislaman Jokowi.

“Ini penghargaan Pak Jokowi terhadap NU, saya menganggap mengangkat saya jadi cawapres penghormatan kepada ulama. Padahal Pak Presiden bisa saja angkat jadi politisi, profesional, pengusaha atau TNI-Polri, tapi tidak mengangkat mereka, pilih ulama berarti Pak Jokowi mencintai ulama,” ucap Ma’ruf Amin dalam sambutan di acara Ngawi Bersholawat di Alun-alun Ngawi, Jawa Timur, Senin (21/1/2019).

Acara ini dihadiri ribuan peserta Mafia Sholawat dipimpin KH Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong. Acara ini turut pula dihadiri Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan para kiai.
Ma’ruf juga menyebut alasan mau diajak Jokowi menjadi cawapres karena menghormati ulama. Padahal Ma’ruf sebelumnya menjabat Rais Aam PBNU dan Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun bersedia menjadi cawapres.

“Saya diajak Pak Jokowi menjadi cawapres. Banyak orang bertanya sudah menjadi Rais Aam PBNU dan Ketum MUI, bersedia mau menjadi cawapres. Pak Jokowi mengajak saya, suatu penghormatan NU,” tutur dia.

Menurut Ma’ruf, sudah lama kader NU tidak menjadi pemimpin nasional sejak era Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Oleh sebab itu, saat ini dirinya juga kader NU bisa menjadi wakil presiden.

“Sudah lama kader NU tidak menjadi pimpinan sejak Gus Dur, sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, saya berharap penghormatan ini ada kader NU tidak hanya jadi wapres tapi presiden,” jelas dia.

Lebih lanjut, ia merasa heran terhadap adanya pihak yang menyebut Jokowi anti-Islam atau tidak mencintai ulama. Padahal cawapres pendamping Jokowi berasal kalangan ulama.

“Saya menganggap beliau (Jokowi) menghargai ulama, kalau dibilang anti-Islam atau tidak mencintai ulama, orang ini bengong. Wakilnya saja kiai. Saya mau diajak beliau karena sudah banyak berbuat kepentingan bangsa dan negara,” kata Ma’ruf.
(fai/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Edy Rahmayadi Mundur, Perang Pengaturan Skor Terus Berlanjut

Liputan6.com, Jakarta – Edy Rahmayadi akhirnya membuat keputusan. Minggu (20/1/2019), di Bali, ajang sambutan dalam Kongres Tahunan PSSI, justru dia gunakan untuk mengungkapkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum PSSI.

Terhitung saat itu, Edy Rahmayadi yang menjabat sejak 2016 resmi berhenti dari posisinya sebagai ketua umum PSSI. Jabatan itu pun beralih ke tangan Joko Driyono, sang wakil ketua umum, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 39 Ayat 6 statuta PSSI.

Sebenarnya, bisa saja PSSI langsung menggelar pemilihan ketua umum baru dalam Kongres Luar Biasa. Syaratnya harus ada permintaan dari 50 persen atau 2/3 jumlah voters.

Namun, hingga kongres di Bali itu selesai, ternyata tidak ada permintaan itu. Artinya, kini Joko Driyono harus siap memimpin PSSI sebagai pelaksana tugas ketua umum hingga 2020, sesuai masa akhir jabatan Edy Rahmayadi. Sedangkan posisi terdahulu Joko diisi Iwan Budianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Ketua Umum PSSI.

Jelas ini bukan tugas ringan bagi Joko. Pria asal Ngawi, Jawa Timur itu, kini jadi sorotan dan diharapkan bisa segera menyelesaikan berbagai persoalan yang membelenggu PSSI, terutama soal kasus pengaturan skor alias match fixing yang belakangn mulai terungkap.

Sebab, bukan rahasia lagi, belakangan pamor PSSI di bawah Edy Rahmayadi terus menurun, terutama lantaran kasus pengaturan skor yang belakangan terus menggerogoti.

Satu-persatu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI dijadikan tersangka oleh Satgas Anti-Mafia Bola, badan khusus yang dibentuk Mabes Polri dan Polda Metro untuk memberantas praktik pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia. Badan ini diketahui oleh Hendro Pandowo.

Tak heran, begitu “prosesi” perpindahan kekuasan di pucuk pimpinan PSSI terjadi, seruan inilah yang dilontarkan banyak pihak.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, bahkan langsung melepas rilis, yang menegaskan mundurnya Edy Rahmayadi tidak akan menghentikan perang terhadap pengaturan skor. Ia justru mendesak PSSI untuk semakin gencar dan serius dalam membenahi permasalahan sepakbola nasional.

“PSSI harus segera melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan sepakbola Indonesia agar tidak berlarut-larut dan menjadi masalah sistemik yang menghambat perkembangan sepakbola di Indonesia,” tutur Menpora.

2 dari 4 halaman

Berantas Hingga ke Akarnya

Joko memang tak punya pilihan selain mendukung pemberantasan praktik pengaturan skor sampai ke akar-akarnya. Maka itu, setelah serah terima jabatan dari Edy, dia pun langsung menegaskan, dirinya dan PSSI menghormati proses yang sedang berlangsung, termasuk juga investigasi yang tengah dijalankan Satgas Anti-Mafia Bola.

Joko menjelaskan, PSSI sebenarnya sudah memerangi match fixing, jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik. Bahkan, pada 2017, PSSI sudah membentuk integrity departement atau departemen integritas untuk menekan praktik-praktik manipulasi skor di semua level kompetisi di bawah PSSI, dari level liga amatir sampai profesional.

“Pembentukan departemen integritas ini sesuai arahan FIFA pada 2017. Tim ini sesuai dengan rekomendasi anggota Komite Eksekutif PSSI. Kemudian terbentuk tim Adhoc. Tim bertugas merespons match fixing dan bekerja sama satu tahun,” kata Joko seperti rilis yang diterima Liputan6.com.

Maka itu, dalam Kongres Bali, PSSI pun membentuk Komite Ad Hoc Integritas. Komite yang diketuai Ahmad Riyadh ini bertugas memerangi pengaturan skor dan manipulasi pertandingan serta membangun sinergi dengan pemangku kepentingan lain, terutama pihak kepolisian.

Dalam bertugas, tim ini nantinya akan bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan INTERPOL. Bahkan, menurut Joko, MoU antara PSSI dan Polri beserta Interpol sudah terjalin untuk memerangi kecurangan-kecurangan di lapangan hijau.

3 dari 4 halaman

Joko Diperiksa

Joko sendiri siap membuktikan komitmennya. Salah satunya dia siap menghadiri panggilan Satgas Anti-Mafia Bola untuk memberikan keterangan terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia ini. Rencananya, dia akan menemui Satgas Anti-Mafia Bola, Kamis (24/1).

Sebelumnya, Joko lewat pengacaranya sempat meminta penundaan pemeriksaan terhadap dirinya. Sebab, ketika itu, Joko masih harus fokus kepada pelaksanaan kongres tahunan PSSI di Bali ini.

Sebelumnya, Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, sudah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh Satgas Anti-Mafia Bola di Polda Metro Jaya, Rabu (16/1). Ketika itu Tisha diperiksa tak kurang dari 13 jam lamanya.

Satgas Anti-Mafia Bola memang tak tanggung-tanggung dalam menjalankan tugasnya. Sesuai instruksi Kapolri Jenderal Tito Karavian, mereka siap membabat habis siapa pun sosok-sosok yang ikut terlibat dalam praktik-praktik kotor di sepak bola Indonesia ini.

Itu artinya, Joko dan PSSI harus rela jika nantinya muncul nama-nama baru dari organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor di sepak bola nasional.

Saat ini, ada dua sosok dari PSSI yang sudah ditetapkan menjadi tersangkat dalam kasus pengaturan skor. Mereka adalah Johar Lin Eng, anggota Exco dan Dwi Riyanto, anggota Komisi Disiplin PSSI.

4 dari 4 halaman

Limpahkan ke Kejaksaan

Sejauh ini, Satgas sendiri sudah menetapkan 11 tersangka terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Ada 10 tersangka ditetapkan terkait pertandingan Liga 3 Persibara vs PS Pasuruan. Sedangkan satu tersangka lainnya dijerat dalam pertandingan Liga 2 PS Mojokerto Putra vs Aceh United.

Para tersangka ini dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Mereka diduga melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Akhir pekan ini, rencananya berkas perkara dari empat di antaranya sudah akan dilimpahkan Satgas ke Kejaksaan sehingga bisa secepatnya diproses di pengadilan. Kita tunggu saja…

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemkot Batam Minta PNS Urunan Dana untuk Ringankan Beban Terpidana Korupsi

Jakarta

Pemerintah Kota Batam mengaku pernah mengeluarkan surat edaran yang meminta para pegawai negeri sipil (PNS) urunan membantu terpidana korupsi, Abd Samad, yang merupakan mantan PNS pada instansi terkait, pada 26 Desember 2018.

Pada surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, H. Jefridin, pemerintah kota meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Batam untuk ‘meringankan beban hukuman’ Abd Samad, mantan Kasubbag Bantuan Sosial bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, yang tersandung kasus korupsi.

Mahkamah Agung sudah menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 626,36 juta kepada Abd Samad, terkait kasus hibah bantuan sosial pemerintah kota Batam untuk guru TPQ pada 2011.

Berdasarkan surat itu, jika Abd Samad yang ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang, tidak membayar denda, masa hukumannya akan ditambah menjadi lima tahun enam bulan. Namun, jika dia sanggup membayar denda, dia akan bebas pada akhir Desember 2018.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Batam, serta Inspektorat Daerah Kota Batam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir, membenarkan isi surat tersebut. Tujuannya, katanya, untuk membantu meringankan beban denda yang harus ditanggung terpidana korupsi itu.

Ia mengatakan pemerintah kota meminta para PNS untuk memberikan bantuan atau sumbangan sebesar minimal Rp 50.000 per-PNS, setelah istri Samad mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah kota Batam, ujar Sahir.

“Dasarnya sederhana sekali, ini terkait jiwa korsa terhadap sesama pegawai,” ujar Sahir di Kantor Wali Kota Batam kepada wartawan Muhammad Zuhri, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Maka kami ajak kawan-kawan untuk meringankan hukumannya,” katanya. Namun setelah surat tersebut menjadi viral di masyarakat, Sahir mengakui hal itu adalah sebuah kesalahan. Ke depan, katanya, ketika pihak pemerintah kota mengajak para PNS menunjukkan jiwa korsa mereka, hal itu dapat dilakukan secara lisan saja. “Ataupun bisa koordinasi dengan pihak Korpri saja, mungkin akan lebih tepat, tapi saat ini dana bantuan itu belum terkumpul,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, enggan mengomentari surat yang ia tanda tangani tersebut. Ia meminta pertanyaan ditujukkan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir.

Para PNS mengaku tidak tahu

Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Batam mengaku tidak mengetahui surat edaran permohonan bantuan dana itu. Salah seorang PNS mengaku belum pernah mendapat arahan terkait hal itu.

“Tak ada, saya malah baru tahu, jika ada arahan, biasanya disebar,” ujar PNS perempuan itu.

Pegawai lainnya juga mengatakan hal yang sama, ia baru saja mengetahui kabar tersebut. Selama ini juga belum ada imbauan dalam organisasi perangkat daerah tempat dia bekerja.

“Ya baru tahu ini,” ujarnya singkat.

Sementara itu, beberapa pegawai lainnya tutup mulut ketika ditanya perihal ini.

Surat edaran dilaporkan ke ICW

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni mengatakan ICW menerima laporan tersebut melalui pesan anonim di akun Instagram ICW @sahabatICW pada 10 Januari lalu.

Hingga sekarang, lanjut Dewi, ICW belum menindak lanjuti laporan tersebut. Namun, Dewi mengatakan, ICW akan menelusuri lebih lanjut soal laporan ini.

Menurut Dewi, hal ini menunjukkan pengamalan semangat korsa antara PNS yang tidak tepat.

“Kalau ICW sendiri melihatnya miris karena ini kan sudah terbukti kasus korupsi, seharusnya ditangani secara tegas. Tapi, ya semangat korsanya itu menurut kami juga berlebihan. Mengapa sampai dibebankan ke orang yang tidak ada sangkut pautnya juga?” kata Dewi kepada wartawan BBC Indonesia Callistasia Wijaya.

“Kalau menurut kami juga malah sebenarnya ini salah satu cara-cara baru. Jadi untuk meminimalisir uang yang harus saya gantikan, misalnya saya sebagai koruptor, uang yang harus saya gantikan dan harus saya berikan ke penegak hukum supaya tidak terlalu besar dari sisi saya, saya bisa membagi-baginya.”

Ketika seorang PNS sepakat untuk urunan, lanjutnya, hal itu akan berdampak pada semakin mudahnya praktik korupsi di kalangan birokrasi.

“Itu akan semakin memudahkan tindakan korupsi itu dilakukan. Jadi ya, yaudah nggak apa-apa (korupsi) dilakukan bersama-sama, nanti ada satu orang yang jadi tumbal, tapi uang penggantinya akan ditanggung bersama-sama. Akan menjadi semakin miris sih,” katanya.

Dugaan terjadinya maladministrasi

Pengamat reformasi administrasi dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Yogi Suprayogi Sugandi, mengatakan dugaan maladministrasi telah terjadi pada kasus ini karena surat edaran itu tidak memiliki basis peraturan dan tidak sesuai dengan etika ASN.

“Kalau ada surat itu, itu adalah satu bentuk maladministrasi, kesalahan administrasi yang masif. Jadi terlihat dibuat-dibuatnya,” kata Yogi.

“Pertama, dia melanggar etika, perilaku ASN yang tentang integritas. Yang kedua, integritas si Kepala BKD (badan kepegawaian daerah), yang mengeluarkan surat itu dipertanyakan. Atas perintah siapa (surat itu dikeluarkan)?” kata Yogi.

Dia menambahkan meski surat itu bersifat himbauan yang tidak memaksa, ASN akan menuruti permohonan yang dicantumkan itu.

Jika ada PNS yang ikut menyumbang untuk si terpidana, kata Yogi, itu sama saja mereka berkontribusi pada tindak kejahatan.

“Kalau orang ikut bekerja sama melakukan kejahatan, dia mengumpulkan uang, dan sebagainya, walau Rp 50.000 itu termasuk ikut kejahatan juga. Walaupun dia menyumbang,” kata Yogi.

Yogi menyebut hal ini dapat digolongkan sebagai pungutan liar dan penegak hukum harus menyelidiki kasus ini.

Senada dengan Dewi dari ICW, Yogi mengatakan semangat korsa telah dilaksanakan secara tidak tepat dalam kasus ini.

“Masa kejahatan untuk menutupi kejahatan? Ya nggak bisa dong. Itu kan masalah integritas anti korupsi,” katanya.

(zak/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wiranto: Presiden Tidak Grasa-Grusu soal Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Menko Polhukam Wiranto, mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan buru-buru mengambil keputusan terkait Abu Bakar Baasyir.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Karenanya, Jokowi memerintahkan kembali para pejabatnya untuk kajian mendalam lagi guna merespons permintaan tersebut.

“Jangan sampai ada satu spekulasi-spekulasi lain berhubungan dengan Abu Bakar Baasyir yang masih di dalam tahanan itu. Sekarang banyak sekali perkembangan informasi yang saat ini muncul dari beberapa pihak, dan ini penjelasan resmi dari saya, mewakili pemerintah,” tukasnya.

Wiranto meminta masyarakat menunggu saat yang tepat terkait Abu Bakar Baasyir.

“Tunggu aja ada waktunya. Kamu dengarkan enggak penjelasan saya, kamu jangan berdebat dengan saya. Ini penjelasan resmi setelah saya melakukan kajian, setelah saya rapat koordinasi dengan seluruh pejabat terkait,” pungkasnya


Saksikan video pilihan di bawah ini:.

2 dari 2 halaman

Dipanggil Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Istana Bogor Jawa Barat, Senin (21/1/2019).

Berdasarkan agenda resmi yang dirilis Humas Kemenko Polhukam, Wiranto diagendakan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden. Ratas rencananya digelar pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan Yasonna juga dipanggil untuk mengikuti ratas dengan Presiden Jokowi.

“Hari ini rencana ratas dengan presiden,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin.

Harga HP Lenovo A1000 Terbaru dan Spesifikasinya Andalannya

Liputan6.com, Jakarta Lenovo Group Limited, sebelumnya dikenal dengan nama Legend Group merupakan produsen PC terbesar di China. Perusahaan ini didirikan pada 1984 oleh Liu Chuanzi. Perubahan nama menjadi Lenovo terjadi pada 2004 dan di tahun yang sama Lenovo mulai dikenal di mata internasional.

Pada 2004, Lenovo adalah produsen PC terbesar kedelapan di dunia. Selain menjual PC, Lenovo juga menjual server, komputer genggam, perangkat pencitraan, dan telepon genggam.

Selain hadir dengan produk PC-nya, beberapa waktu belakangan ini Lenovo juga semakin eksis dengan telpon genggamnya. Tidak mau kalah dengan produsen hp terkenal seperti Samsung atau Oppo dan Xiaomi. Lenovo juga kerap mengeluarkan produk hp dan selalu up to date. Bersaing dengan vendor lainnya, Lenovo menggunakan strategi menghadirkan smartphone murah namun dengan spesifikasi yang tangguh.

Hal itu diwujudkan dalam Lenovo A1000. Smartphone ini dirilis pada September 2015 lalu. Dengan harga hp Lenovo A1000 yang cukup terjangkau, spesifikasinya bakal memanjakan penggunanya. Nah, berikut ini Liputan6.com akan mengulas spesifikasi dan harga hp Lenovo A1000 seperti dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (18/1/2019).

2 dari 5 halaman

Desain dan layar

Lenovo A1000 ini merupakan hp yang dibekali layar 4 inci dengan tingkat densitas piksel sebesar 233ppi dan tampilan resolusi sebesar 480 x 800 pixels. Permukaan layar Lenovo A1000 ini telah mendukung multitouch hingga 5 sensor sentuhan. Meskipun layarnya tidak terlalu besar, namun layar hp Lenovo ini akan memanjakan Anda dengan ketajaman 16 juta warna. Sayangnya, layar tersebut belum dilengkapi dengan anti gores.

Kualitas layarnya memang masih terbilang rendah namun hal ini sesuai dengan harga hp Lenovo A1000 yang cukup murah.

Untuk sektor desain, Lenovo A1000 ini masih menggunakan bahan plastik sebagai body covernya. Dimensi ponsel ini 124.5 x 64 mm dengan ketebalan 10.6 mm dan juga memiliki bobot yang cukup ringan yakni hanya 132 gram saja sehingga nyaman digenggam.

Hp Lenovo A1000 ini memiliki bentuk khusus yang tegas dan melengkung pada bagian pinggirnya.

Konektivitas

Hp Lenovo A1000 kerap menerapkan sistem dual SIM, jadi Anda sudah bisa menggunakan dua kartu SIM sekaligus dalam satu hp dengan jaringan 3G. Meskipun belum didukung dengan konektivitas 4G, namun jaringan 3G HSPA dalam HP Lenovo A1000 ini cukup membuat Anda betah untuk berselancar di dunia maya. Kecepatan untuk mengunduh mencapai 21.1 Mbps dan kecepatan mengunggah mencapai 5.76 Mbps.

Dengan semua kecanggihan di dalamnya, hp Lenovo A1000 disematkan baterai berkapasitas 2000 mAh yang bisa Anda gunakan seharian dalam kondisi 3G. Sedangkan untuk waktu bicara, hp Lenovo A1000 dapat bertahan hingga 16 jam 30 menit.

3 dari 5 halaman

Prosesor dan Kamera yang Cukup Istimewa

Dapur pacu

Pada sektor dapur pacu, Lenovo A1000 dibekali chipset Spreadtrum SC7731 yang disandingkan dalam processor Quad-core dalam top speed 1.3 GHz. Performa yang dihasilkan dalam Lenovo A1000 ini lumayan responsif apalagi dikombinasikan dengan RAM 1 GB. Dengan RAM sebesar itu, Anda dapat melakukan beberapa proses dalam satu waktu tanpa mengalami lag atau lemot. Sedangkan pada bagian grafisnya, Lenovo menyempurnakan A1000 dengan GPU berkualitas tinggi. GPU tersebut berjenis Mali-400MP2 yang akan menghasilkan gambar 3D berkualitas. Selain itu, dilengkapi juga dengan sistem operasi Android Lollipop 5.0.

Kamera

Pada bagian belakang Lenovo A1000 tertanam kamera utama 5 MP yang memiliki resolusi 2592 х 1944 pixels. Menariknya kamera utama Lenovo A1000 ini telah ditunjang dengan LED Flash. Sayangnya, sesuai dengan harga hp Lenovo A1000 yang tak menguras kantong kamera pada ponsel ini tak dilengkapi dengan fitur autofocus.

Tentu saja Anda juga dapat merekam video dengan kualitas 720 p dalam kecepatan 30 fps.

Sementara kamera depan yang dimiliki Lenovo A1000 ini hanya mengandalkan sensor kecil 0,3 MP atau VGA, sehingga foto yang dihasilkan

4 dari 5 halaman

Harga hp Lenovo A1000

Setelah membahas spesifikasi hp Lenovo A1000 dan tampilan desainnya, belum lengkap rasanya kalau tidak membahas soal harga hp Lenovo A1000 ini. Harga termurah hp Lenovo A1000 berkisar di angka Rp 500 ribuan di sejumlah e-commerce Indonesia.

Untuk pilihan lainnya, hp Lenovo A1000 juga dijual di Malaysia dengan harga Rp 751.467, di Filipina dengan harga Rp 813.759, Singapura Rp 1.661.213, Thailand dengan harga Rp 558.362, dan di Vietnam dalam dibeli dengan harga Rp 727.117.

Untuk mendapatkan harga hp Lenovo A1000 yang murah ini, Anda dapat membelinya di e-commerce andalan Anda. Detail harga ini telah diperbaharui pada Januari 2019.

5 dari 5 halaman

Review hp Lenovo A1000

Beberapa orang telah menggunakan dan menikmati hp Lenovo A1000 ini. Adapun beberapa review dari para pengguna ini, yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu sebelum lanjut untuk membelinya. Berikut ini beberapa Review Hp Lenovo A1000:

1. Hp Murah Namun Canggih

Dengan harga yang murah, Anda sudah dapat menikmati kecanggihan smartphone ini. Walaupun jaringan selulernya masih 3G, tetapi tidak mempengaruhi kecepatan untuk mengakses internet, karena didukung CPU Quad-core Cortex-A7 dan RAM 1GB. Untuk multitasking juga terasa lancar, tanpa hambatan. Hasil jepretan dengan kamera belakang juga cukup baik, dan untuk video call dengan kamera depan cukup jelas.

2. Hp Kecil dengan Kekuatan Besar

Hp Lenovo A1000 ini juga bagus untuk digunakan bermain game, walaupun hanya memiliki jaringan 3G dan layar 4 inci. Namun Anda akan tetap merasa puas karena hp Lenovo A1000 ini dilengkapi dengan prosesor Spreadtrum SC7731Quad-core Cortex-A7 yang memiliki kecepatan 1.3GHZ. Dengan storage 8GB juga cukup untuk digunakan bermain game dan lain-lain.

Memiliki OS Android V5.0 atau Lolipop, hp ini sudah mendukung banyak aplikasi-aplikasi terbaru. Jadi, Anda tidak perlu khawatir jika ingin menginstal aplikasi-aplikasi terbaru. Karena Android Lolipop sudah mendukung hampir semua aplikasi.

Speaker dari hp ini juga lumayan keras dan tidak pecah. Jadi untuk mendengarkan musik, Anda akan nyaman. Karena ukurannya yang kecil, hp Lenovo A1000 ini mudah dibawa kemana-mana dan tidak memakan banyak tempat.


Reporter: Nisa Mutia sari

Mempercantik Ruang dengan Produk Furnitur Lokal Kekinian

Liputan6.com, Jakarta – Menata dekorasi dan furnitur dengan apik menimbulkan kesan nyaman dan mempercantik setiap sudut rumah, apartemen, hingga tempat kerja. Melihat besarnya minat, kini hadir ragam penyedia sekaligus produsen untuk furnitur dan houseware.

Satu di antaranya adalah Urban Quarter, e-dagang furnitur buatan anak bangsa yang berkualitas. Memulai langkah pada 2016, e-dagang ini akhirnya memiliki website sendiri pada 2017, dan berlanjut dengan membuka dua store di Kelapa Gading dan Plaza Indonesia.

“Urban Quarter buka dengan memperkenalkan local market untuk barang-barang yang affordable, lebih modern, bergaya kekinian, kualitas berstandar internasional dan friendly pricing,” kata Adelaide Chintara, Creative Director Urban Quarter di Plaza Indonesia, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Target market e-dagang ini sendiri menyasar kelas middle untuk penggunaan pribadi berkisar di usia 25-35 tahun. Tak hanya itu, produk Urban Quarter juga banyak digunakan Business-to-business atau B2B seperti e-dagang hingga coworking space.

“Untuk coworking space furnitur tidak hanya office table, tetapi ada sofa, tempat istirahat, bar B2B dengan harga affordable dan sangat modern,” tambah Adel, begitu ia akrab disapa.

Sementara, produk kursi Urban Quarter menggunakan kayu mindi. Produksi dan wood finishing dilakukan di pabrik yang terletak di Tangerang, sedangkan sumber kayu didapat dari dari Jawa Tengah.

Bukan tanpa alasan Urban Quarter memilih untuk memakai kayu mindi sebagai bahan utama produk kursi mereka. Hal ini terkait kayunya yang kokoh.

“Kayu mindi itu kokoh, selain itu finishing bisa diubah-ubah. Kalau mahoni lebih ke merah. Namun, kelemahan kayu mindi kalau kena air harus segera dijemur,” kata Adel soal furnitur Urban Quarter.

2 dari 2 halaman

Produk Best Seller

Melalui furnitur yang telah dikurasi dari brand lokal terbaik, Urban Quarter menghadirkan ragam konsep yang meliputi modern, mid century, scandinavian, hingga minimalistic.

Ada beberapa produk best seller di Urban Quarter seperti basket atau keranjang sampai sofa. Adel menambahkan keunggulan mereka lainnya adalah soal barang yang ready stock dan dapat langsung dikirim.

Houseware nomor satu, basket, dining set, sofa. Sofa di toko lain harganya lebih dari Rp 10 juta, kalau kita kisaran sofa Rp 4,5 sampai Rp 8 juta. Wood finish dengan warna yang modern banget,” lanjutnya lagi.

Selain itu, Urban Quarter juga menghadirkan produk-produk lokal yang terdiri atas ragam sofa, armchair, dining chair, bench, bar stool, coffe table, side table, console table, office desk, dan lainnya. Tidak ketinggalan, home decor dan houseware seperti vas, tray, wall decor, cushion, bedsheet, tableware, basket, rug, dan masih banyak lagi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang Kini Dikaji Lagi

Jakarta

Pemerintah kini mengkaji kembali rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Aspek yang dikaji mulai dari ideologi Pancasila, NKRI dan aspek hukum.

“Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi. Presiden Jokowi menurut Wiranto tak grusa-grusu mengambil keputusan karenanya pejabat kementerian terkait mengkaji sejumlah aspek yang disebut Wiranto.

Keputusan pemerintah mengkaji aspek pertimbangan pembebasan Ba’asyir diambil setelah ramai perbincangan rencana pembebasan Ba’asyir sebagaimana disebut Jokowi pada pekan lalu. Jokowi saat itu mengatakan, sudah mendiskusikan pertimbangan panjang atas rencana pembebasan Ba’asyir yang disebut dengan alasan kemanusiaan.

“Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” ujar Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang ikut berkomunikasi dengan Jokowi, menyebut presiden akan membebaskan Ba’asyir tanpa syarat. Ditegaskan lagi soal alasan kemanusiaan karena faktor usia dan kesehatan Ba’asyir.

“Sudah saatnya Ba’asyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbagan kemanusiaan,” kata Yusril.

Rencana pembebasan Ba’asyir juga direspons Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto menyebut opsi pembebasan Ba’asyir di antaranya pembebasan bersyarat dan grasi dari presiden.

Untuk pembebasan bersyarat, Ba’asyir disebut Kemenkum HAM sebenarnya sudah bisa mengambilnya pada 13 Desember 2018. Alasannya, Ba’asyir sudah menjalani dua pertiga masa pidana terkait vonis kasus pelatihan militer kelompok teroris.

Hitungan ini mengacu pada sidang vonis pada 16 Juni 2011. Di mana majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan Ba’asyir bersalah dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara.

Untuk menempuh pembebasan bersyarat, Ditjen PAS menyebut ketentuan bagi narapidana di antaranya meneken surat setia NKRI. Aturan ini tertuang pada PP 99/2012 serta dalam pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat.

“Jika melalui mekanisme PB, menurut perhitungan, dua pertiga masa pidananya adalah pada tanggal 13 Desember 2018. Karena Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai salah satu persyaratan PB,” ujar Ade Kusmanto.

Tim Pengacara Muslim (TPM), lantas menjelaskan alasan Ba’asyir menolak menandatangani dokumen untuk pembebasan bersyarat. Dokumen itu di antaranya berisi pengakuan tindak pidana, padahal Ba’asyir menurut TPM menegaskan tidak melakukan apa yang didakwakan.

“Dokumen itu macam-macam yang paling penting adalah dokumen untuk berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang dilakukannya,” kata Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta di kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Mahendradatta juga menjelaskan alasan Ba’asyir menolak meneken ikrar setia NKRI. Sebab Ba’asyir menurut Mahendradatta tak perlu meneken setia kepada Pancasila karena sudah setia pada Islam.

“Pembicaraannya gini ‘ustaz kalau ini kok nggak mau tanda tangan, kalau Pancasila itu sama dengan bela Islam’. ‘Loh kalau gitu sama dengan Pancasila, kenapa saya nggak bela Islam saja, kan sama saja. Jadi belum sampai ke argumen yang meyakinkan ustaz. Kalau hal yang sama kenapa saya tidak menandatangani yang satu, tidak boleh yang dua. Itu hanya sebagai kepolosan saja yang saya bilang,” ujar Mahendradatta.

(fdn/fjp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>