Penjelasan Kepala Desa Soal Slamet Ditolak di Bantul karena Beda Agama

Bantul – Pemerintah Desa (Pemdes) Pleret mengaku akan merevisi aturan terkait warga nonmuslim yang dilarang tinggal di Dusun Karet. Namun Pemdes belum bisa memastikan apakah nantinya warga non Muslim boleh tinggal di dusun tersebut.

Kepala Desa Pleret, Nurman Afandi mengatakan, bahwa terkait masalah yang membelit Slamet Jumiarto (42) telah dimusyawarahkan tadi malam, Senin (1/4) di Balai Pedukuhan Karet. Dari hasil musyawarah tersebut, Slamet menerima keputusan yang diambil warga pedukuhan Karet.

“Tadi malam sudah disepakati, Slamet dan pemilik rumah agar mengembalikan uang (sewa rumah kontrakan), dan selama mencari kontrakan baru, warga setuju memberi kesempatan (Slamet) untuk tinggal selama enam bulan,” katanya saat ditemui di Kantor Bupati Kabupaten Bantul, Selasa (2/4/2019).

“Saya juga akan membantu mencarikan (rumah kontrakan baru untuk Slamet). Tapi kemarin (saat musyawarah) dia (Slamet) malah bilang sudah cocok, entah cocok sama kearifan lokal atau harganya, karena itu masih diberi kesempatan,” imbuh Nurman.
Selain itu, dari hasil musyawarah tersebut Nurman menilai pemilik kos bersalah karena tidak memberikan penjelasan terkait aturan yang berlaku di Dusun Karet. Hal itu, kata Nurman agar pendatang baru tahu akan aturan yang berlaku di suatu wilayah, dan ke depannya tidak menimbulkan polemik seperti saat ini.

“Dan harusnya kalau ada yang mau tinggal di wilayah tertentu, dia harus tanya dulu apakah ada aturan-aturan khusus. Saya juga salahkan warga kalau itu (aturan Dusun Karet) tidak disampaikan lurah,” ujarnya.

Kendati demikian, Nurman menilai aturan yang dibuat RT 8 Dusun Karet terkait tidak bolehnya warga non muslim bermukim di dusun tersebut tidak serta merta bisa dihapuskan. Menurutnya hal itu karena aturan telah disepakati warga dan untuk merubahnya harus dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

“Desa pun tidak berani mengubah, cuma merevisi jika (aturan Dusun Karet) melanggar hukum, kalau tidak melanggar hukum tidak masalah. Tapi yang jelas kalimat (pada aturan Dusun Karet) harus diperbaiki, direvisi agar tidak menyinggung etnis, suku, ras dan lainnya yang bersifat minoritas,” ucapnya.

“Dan insyaallah nanti kita revisi agar tidak melanggar hukum di atasnya. Kemungkinan yang direvisi pada kalimat yang menyudutkan agama lain (pada aturan yang dikeluarkan Dusun Karet),” sambung Nurman.

Nurman menambahkan, bahwa ke depannya ia belum bisa memutuskan apakah warga nonmuslim diperbolehkan untuk tinggal di RT 8 Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul. Hal itu karena menurutnya aturan yang dikeluarkan sebuah Dusun berasal dari kesepakatan masyarakat dan merupakan kearifan lokal.

“Silakan (warga non muslim tinggal) di Desa Pleret, wong yang agamanya Hindu dan Nasrani juga ada. Tapi ya ikuti ketentuan yang dibuat masyarakat setempat (Dusun), karena ketentuan itu hasil musyawarah dari warga dan adalah kearifan lokal,” pungkasnya.
(sip/sip)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polri: Penghentian Kasus Slamet Ma’arif Sesuai Prosedur

Liputan6.com, Jakarta – Polri memastikan penghentian kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menyeret Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif sesuai prosedur. Polri juga memastikan tak ada nuansa politik pada penghentian kasus tersebut.

“Enggak ada (nuansa politik). Polisi profesional dalam proses penyidikan. Itu menyangkut integritas penyidik juga,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dedi menegaskan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Slamet dilakukan sesuai fakta hukum yang ditemukan.

“Artinya fakta-fakta hukum yang secara komprehensif dengan prespektif bukan hanya dari sudut pandang polisi, tapi dari saksi ahli, dan dari pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menilai suatu peristiwa itu,” tuturnya.

Bukan itu saja, gelar perkara yang memutuskan penghentian kasus Slamet Ma’arif juga dihadiri oleh unsur dari Bawaslu dan Kejaksaan sebagai kesatuan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menangani pelanggaran Pemilu. Sehingga keputusan tersebut tidak dilakukan oleh kepolisian secara sepihak.

“Gelar perkara kan diundang, jadi gelar perkara semua terkait dalam rangka memutuskan apa yang menjadi rekomendasi dalam gelar itu, dan itu hasilnya (dihentikan),” ucap Dedi.

2 dari 2 halaman

Kasus Pidana Pemilu

Sebelumnya, Slamet Ma’arif dinyatakan bebas dari jerat hukum terkait kasus pidana pemilu yang ditangani Polresta Surakarta. Kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menyeretnya resmi dihentikan polisi.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Agus Tri Atmaja, ada tiga hal mendasari penghentian kasus ini.

Pertama dari penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari para ahli pidana dan KPU. Karenanya, polisi tidak bisa melimpahkannya ke kejaksaan.Kedua, yakni unsur niat atau mens rea belum bisa dibuktikan.

Hal ini berkait dengan ketidakhadiran Slamet Ma’arif menjalani proses pemeriksaan yang hanya bertenggat waktu 14 hari. Ketiga, hal-hal tersebut sudah disepakati dengan Sentra Gakkumdu secara bersama.


Sakasikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kasus Pelanggaran Pemilu Ketum PA 212 Ditutup, TKN: Wewenang Gakkumdu

JakartaPolres Surakarta menghentikan penyidikan dugaan pelanggaran pemilu yang menjerat Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyatakan hal tersebut memang kewenangan Sentra Gakkumdu, yang di dalamnya terdiri dari unsur polisi, kejaksaan dan Bawaslu.

“Itu kewenangan dari Sentra Gakkumdu yang menangani tindak pidana pelanggaran kampanye. Kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu tahu betul apakah dugaan Slamet Ma’arif tersebut terdapat bukti yang kuat atau tidak,” kata Wakil Direktur Kampanye TKN Jokowi-Ma’ruf, Daniel Johan, kepada detikcom, Selasa (26/2/2019).

Untuk diketahui, Slamet Ma’arif sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo, 13 Januari 2019.
Daniel menuturkan pihaknya menghormati hasil rapat Sentra Gakkumdu yang menyatakan kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan ke kejaksaan. Dia menyerahkan sepenuhnya persoalan penegakan hukum pada Sentra Gakkumdu.
“Kami serahkan sepenuhnya dengan pihak berwajib, yang menentukan lanjut atau tidaknya perkara karena kuat atau tidaknya bukti yang bersangkutan,” tutur Daniel.

Daniel kemudian berpesan kepada semua pihak agar melakukan kampanye dengan cara yang tidak melanggar aturan, tidak berbau SARA dan saling menghargai.

“Demi apa? Demi Indonesia maju untuk seluruh rakyat,” tutur Daniel.

Diketahui, Polda Jawa Tengah mengumumkan bahwa Polres Surakarta telah menghentikan penyidikan kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal Slamet Ma’arif . Ada tiga alasan yang menjadi dasar kasus ini disetop.

Alasan pertama, adanya perbedaan antara ahli pidana pemilu dan KPUD Surakarta dalam menafsirkan makna kampanye. Kedua, unsur mens rea (niat) pelaku belum bisa dibuktikan karena Slamet belum sempat pernah datang saat diperiksa selama kurun waktu 14 hari. Sehingga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak dapat lagi memproses karena batas waktu penyelidikan pelanggaran pemilu selama 14 hari itu sudah habis. Alasan ketiga, hal ini telah disepakati oleh unsur-unsur Sentra Gakkumdu Surakarta dalam rapat.

(aud/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fakta-fakta Dihentikannya Kasus Pemilu Slamet Ma’arif

Jakarta – Kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menjerat Ketum PA 212 Slamet Ma’arif di Polres Surakarta ditutup. Salah satu alasannya, polisi belum berhasil membuktikan niat atau mens rea dari Slamet.

Pada kasus ini, Slamet dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo pada 13 Januari 2019.

Polisi menjelaskan ada tiga alasan yang menjadi dasar dihentikannya penyidikan kasus pemilu Slamet Ma’arif. Berikut fakta-faktanya:

– Beda Penafsiran Makna Kampanye

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan, kasus pemilu Slamet Ma’arif disetop lantaran adanya perbedaan antara ahli pidana pemilu dan KPUD Surakarta dalam menafsirkan makna kampanye. Dihentikannya kasus ini berdasarkan keputusan antara Sentra Gakkumdu dengan para ahli.

“Hasil pembahasan terhadap hal tersebut dengan melibatkan Sentra Gakkumdu, para ahli dengan koordinasi, diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma’arif pada saat itu belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti ditutup (kasusnya),” ujar Agus kepada detikcom ketika dihubungi, Senin (25/2/2019).

– Unsur Mens Rea

Penjelasan polisi selanjutnya atas dihentikannya kasus pemilu Slamet Ma’arif ini yakni karena unsur mens rea atau niat pelaku belum bisa dibuktikan. Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan dari pihaknya telah menyikapi kasus tersebut dengan netral, objektif, dan profesional. Penyidik, tambah Agus, menghormati pendapat dari semua unsur di Sentra Gakkumdu Surakarta.

“Kedua, unsur mens rea atau niat pelaku belum bisa dibuktikan,” ujar Agus.

Unsur mens rea belum terbukti karena Slamet belum sempat hadir dalam agenda pemeriksaan sebagai tersangka. Sementara polisi, berdasarkan undang-undang pemilu, hanya memiliki batas waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan.

– Dihentikan karena Keputusan Rapat Sentra Gakumdu Solo

Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan unsur terakhir yang menyebabkan kasus pemilu Slamet Ma’arif dihentikan yakni berdasarkan keputusan rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Solo. Penyidik, tambah Agus, menghormati pendapat dari semua unsur di Sentra Gakkumdu Surakarta.

“Unsur ketiga, keputusan rapat Sentra Gakkumdu Solo,” ucap Agus.

Dihentikannya kasus pemilu ini juga menyatakan status tersangka Slamet Ma’arif gugur. Ketum PA 212 itu bersyukur karena kasus tersebut dihentikan. Dia mengapresiasi sikap Polri dan berharap hal tersebut terus dijaga selama gelaran Pemilu 2019.

“Alhamdulillah, semoga Polri tetap profesional dalam mengawal pilpres dan pileg,” kata Slamet saat dihubungi terpisah.
(idn/aud)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Pemilu Dihentikan, Status Tersangka Slamet Ma’arif Gugur

Jakarta – Kasus dugaan pidana pemilu Slamet Ma’arif ditutup alias dihentikan Polres Surakarta. Status tersangka Slamet Ma’arif dinyatakan Polri gugur.

“Sudah habis masa penyidikan. Tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja saat dihubungi detikcom, Senin (25/2/2019).

Kombes Agus membenarkan Slamet Ma’arif kini tidak lagi berstatus tersangka sejak penyidikan dinyatakan ditutup. “Iya,” jawabnya.

Penghentian kasus Slamet Ma’arif, dijelaskan Agus, diputuskan berdasarkan rapat Sentra Gakkumdu yang melibatkan para ahli.

“Diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma’arif pada saat itu belum memenuhi unsur tindak pidana pemilu,” sebut Agus.

Alasan pertama, penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari para ahli pidana dan KPU. Kedua, unsur niat atau mens rea belum bisa dibuktikan

“Karena sampai sekarang tersangka dipanggil belum bisa hadir, sedangkan kami punya waktu 14 hari,” katanya

Penghentian kasus Slamet Ma’arif ini disepakati dalam rapat Sentra Gakkumdu Surakarta.

Selain itu, Agus menekankan, Polri tetap bersikap netral, objektif, dan profesional dalam menangani kasus. Selain itu, Polri mempertimbangkan unsur Sentra Gakkumdu bila pidana yang ditangani terkait pelanggaran pemilu.

“Polri tidak mengkriminalisasi ulama, Polri tetap akan mengawal agar pemilu atau kampanye selalu dalam koridor hukum. Polri tetap menjaga pemilu tidak mengeksploitasi isu-isu SARA dan Polri akan tetap menjamin situasi kondusif keamanan dengan mengedepankan supremasi hukum,” tegas Kombes Agus.
(fdn/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Pidana Pemilu Slamet Ma’arif Dihentikan, Ini Kata Pengacara

Jakarta – Polres Surakarta menghentikan penyidikan kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu dengan tersangka Slamet Ma’arif. Tim pengacara Slamet Ma’arif mengaku belum menerima pemberitahuan soal penghentian kasus tersebut.

“Kami penasihat hukum belum mendapatkan informasi tentang penghentian penyidikan secara resmi kepada penasihat hukum dan klien kami,” ujar pengacara Slamet Ma’arif, Achmad Michdan, saat dimintai konfirmasi, Senin (25/2/2019).

Namun, tim pengacara sambung Michdan sudah menduga dari awal kasus tidak dapat dilanjutkan. “Karena ini sumir,” sebut dia.

Alasannya, posisi Slamet Ma’arif sebagai subyek hukum dalam dugaan kasus Pemilu belum jelas. Hal ini menurut Michdan terkait dengan posisi Slamet Ma’arif yang disebut terkait dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Kita bersikukuh Pak Slamet Ma’arif belum bisa disebut sebagai subyek hukum tindak pidana pemilu karena belum menerima surat keputusan (sebagai) tim pemenangan, belum ada konfirmasi, jadi beliau menyangkal (terkait tim pemenangan). Artinya Pasal 280 UU Pemilu posisinya harus sebagai subyek berkepentingan pada Pemilu,” papar Michdan.

Alasan kedua, Michdan menyebut belum ada aturan jelas mengenai jadwal rapat umum.

“Tata cara lokasi kampanye seperti apa, batasan, larangan belum ada aturannya. Ini yang menurut kami harus diperiksa ahli ini pidana pemilu atau bukan,” sambung Michdan.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja menyatakan kasus dugaan pidana Pemilu dengan tersangka Slamet Ma’arif ditutup. Salah satu alasannya karena niat atau mens rea Slamet Ma’arif belum ditemukan.

“Hasil pembahasan terhadap hal tersebut dengan melibatkan Sentra Gakkumdu, para ahli dengan koordinasi, diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma’arif pada saat itu belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti ditutup (kasusnya),” kata Agus.

Samet Ma’arif sebelumnya dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye.

Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo pada 13 Januari 2019.
(fdn/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tenggat Penyidikan Habis, Kasus Ketum PA 212 Ditutup

Jakarta – Kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menjerat Ketum PA 212 Slamet Ma’arif di Polres Surakarta ditutup. Salah satu alasannya, polisi belum berhasil membuktikan niat atau mens rea dari Slamet.

“Hasil pembahasan terhadap hal tersebut dengan melibatkan Sentra Gakkumdu, para ahli dengan koordinasi, diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma’arif pada saat itu belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti ditutup (kasusnya),” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja kepada detikcom ketika dihubungi, Senin (25/2/2019).

Agus menjelaskan ada tiga alasan yang menjadi dasar dihentikannya penyidikan kasus ini. Pertama, adanya perbedaan antara ahli pidana pemilu dan KPUD Surakarta dalam menafsirkan makna kampanye.

“Kedua, unsur mens rea atau niat dari pelaku belum bisa dibuktikan karena sampai sekarang tersangka dipanggil dan belum bisa hadir. Sedangkan kami hanya punya waktu 14 hari,” jelas Agus.

Lalu alasan terakhir kasus ini ditutup, telah disepakati oleh unsur-unsur Sentra Gakkumdu Surakarta dalam rapat. “Keputusan rapat Sentra Gakkumdu Solo,” ucap Agus.

Agus menuturkan dari pihaknya telah menyikapi kasus tersebut dengan netral, objektif, dan profesional. Penyidik, tambah Agus, menghormati pendapat dari semua unsur di Sentra Gakkumdu Surakarta.

“Polri tetap akan mengawal agar pemilu atau kampanye selalu dalam koridor hukum. Polri tetap menjaga pemilu agar tidak mengeksploitasi isu-isu SARA dan Polri akan tetap menjamin situasi keamanan tetap kondusif dengan mengedepankan supremasi hukum,” tutur Agus.
(aud/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Belasan Ribu Motor Honda Produksi Indonesia Laku di Negeri Orang

Liputan6.com, Jakarta – Ekspor motor dalam kondisi utuh (CBU/Completely Built Up) yang dilakukan yang dilakukan PT Astra Honda Motor (AHM) di bulan pertama 2019 melonjak 175 persen dibanding Januari 2018.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), ekspor sepeda motor secara nasional pada Januari 2019 mencapai 67.016 unit atau meningkat 76,3 persen dibanding ekspor nasional pada Januari 2018 yang hanya mencatatkan angka penjualan 38.021 unit.

AHM pada bulan pertama tahun ini, berhasil mengekspor 17.300 unit motor atau berkontribusi sebesar 25 persen terhadap kinerja ekspor sepeda motor nasional. Pada bulan yang sama tahun lalu ekspor CBU AHM hanya tercatat 6.281 unit.

Dilihat dari tipe motor yang diekspor, sumbangsih ekspor sepeda motor Honda terbesar berasal dari jenis skutik yaitu sebanyak 16.412 unit, diikuti oleh tipe sport sebanyak 728 unit, dan motor bebek 160 unit.

“Lonjakan pertumbuhan ekspor ini tidak dapat dipisahkan dari daya saing produk yang diproduksi anak bangsa di pasar ekspor. Kami yakin motor Honda produksi AHM ini akan semakin disukai tidak hanya di pasar domestik tapi juga di pasar ekspor di masa-masa mendatang,” ujar General Manager Overseas Business Division AHM, Kurniawati Slamet.

2 dari 3 halaman

Selanjutnya

Ekspor motor CBU AHM di bulan pertama tahun ini paling banyak untuk memenuhi permintaan pasar motor di negara Bangladesh dan Filipina.

Dengan pencapaian positif di awal tahun ini, AHM memperkirakan ekspor motor CBU sepanjang tahun ini akan tumbuh dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018.

“Kami optimis dengan indikasi positif pada awal tahun ini akan mengantarkan ekspor sepeda motor Honda tahun ini tumbuh sekitar 40 persen – 50 persen hingga akhir tahun 2019,” lanjut Kurniawati.

Selain melakukan pengiriman secara CBU, AHM juga melakukan pengiriman sepeda motor secara terurai (CKD/Completely Knocked Down) dengan negara tujuan Vietnam, Malaysia, Jepang, Thailand, dan Kamboja.

Pada Januari 2019, tercatat ekspor CKD AHM sebanyak 18.700 set atau mengalami peningkatan sebanyak 28 persen dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2018 yang tercatat 14.640 unit.

Dari sisi model sepeda motor yang dipasarkan ke luar negeri baik secara CBU atau CKD antara lain Honda Vario Series, Honda BeAT series, Honda Supra GTR150, Honda Blade, Honda Sonic 150, Honda CRF150, Honda CBR series, dan Honda CB150R Streetfire.

3 dari 3 halaman

Saksikan Juga Video Pilihan di Bawah Ini:

MUI DKI Tepis Jadi Panitia Munajat 212, Begini Penjelasannya

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI membantah bertanggung jawab atas acara munajat 212 yang diselenggarakan di Monas, kamis (21/2) lalu. MUI menegaskan acara yang diselenggarakan oleh mereka adalah ‘Senandung Salawat dan Dzikir Nasional’ bukan ‘Munajat 212’.

“Saya tegaskan sekali lagi, kegiatan ‘Senandung Salawat dan Dzikir Nasional’ kemarin sifatntya adalah untuk muhasabah bersama dan berupaya menyejukkan suasana melalui dzikir bersama. Kita berkumpul, memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk menghadirkan kebaikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta,” ujar Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, dalam keterangan tertulis, Minggu (24/2/2019).

Hal yang senada disampaikan Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI DKI Jakarta Faiz Rafdhi. Faiz menjelaskan acara yang digelar MUI sama sekali tidak mengundang tokoh politik, baik Ketum PA 212 Slamet Ma’arif maupun tokoh politik lainnya.

“Tidak (diundang), pokoknya yang kita undang adalah MUI kota dan ormas-ormas keagamaan atau ormas Islam se-DKI. Beberapa majelis taklim se-DKI itu kita undang,” kata Faiz ketika dikonfirmasi.

“Memang yang kita dengar PA itu juga menyelenggarakan, iya mungkin itu (acara) bersamaan, sehingga terkesan seperti tumpang tindih, kita itu (acara) hanya sebentar kok, hanya sampai jam 21.00 WIB apa ya, pokoknya Ketua Umum MUI DKI selesai sambutan, sudah, nggak sampai malam,” sambungnya.

Berikut pernyataan lengkap Ketua MUI DKI terkait Munajat 212:

Jakarta, 24 Februari 2019

Menindaklanjuti polemik terkait penyelenggaraan kegiatan yang disebut sebagai Malam Munajat 212 di Silang Monas, Kamis (21/2) kemarin, dipandang per1u disampaikan kembali bahwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara, sedari awal telah menegaskan bahwa nama kegiatan tersebut adalah ‘Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional’, sekaligus doa untuk keselamatan bangsa.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta. KH Munahar Muchtar menegaskan, “Saya tegaskan sekali lagi. Kegiatan ‘Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional’ kemarin sifatntya adalah untu muhasabah bersama dan berupaya menyejukkan suasana, melalui dzikir bersama. Kita berkumpul, memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk menghadirkan kebaikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia klta tercinta”

Apapun ormas atau siapapun orangnya dapat menghadiri kegiaatan yang diinisiasi oleh MUI DKI Jakarta bersama Majelis Taklim Se-Jabodetabek. Ini karena memang terbuka untuk umum. MUI DKI Jakarta menegaskan tidak mengundang secara khusus tokoh-tokoh politik untuk hadir “MUI DKI Jakarta tidak pernah mengirimkan undangan khusus kepada para tokoh politik. Kalaupun ternyata ada beberapa yang hadir, tentu mereka datang sebagai pribadi, seorang warga negara Kami terbuka menerima. tidak melarang mereka untuk hadir. Slapapun tokohnya”, Jelas Kyai Munahar.

Kegiatan ‘Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional’ kemarin bebas dari politik praktis, karena tidak ada satupun atribut partai politik atau calon presiden-calon wakil presiden yang ada di lokasi acara, jika ada pedagang yang memanfaatkan momen keramaian untuk berjualan atribut politik, tertentu di luar lokasi kegiatan, tentu MUI DKI Jakarta tidak bisa melarang orang untuk mencari rezeki.

Sementara terkait insiden kericuhan yang berujung pada intimidasi pada seorang jurnalis, MUI DKI Jakarta menjamin bahwa tidak ada panitia internal yang terlibat. MUI DKI Jakarta sangat mendukung untuk dilakukan pengusutan hingga tuntas terkait kasus tersebut oleh pihak yang berwenang.

Kyai Munahar tegas mendukung pengusutan hingga tuntas terkait kasus kekerasan tersebut “Kami MUI DKI Jakarta mendukung sepenuhnya pihak berwajib untuk mengusut insiden tersebut setuntas-tuntasnya. Kami mengutuk kekerasan kepada jurnalis yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya. Ke depannya, kami berharap tidak terjadi Iagi insiden-insiden serupa’.

Terakhir, MUI DKI Jakarta menghnimbau seluruh pihak untuk menyudahi silang pendapat terkait kegiatan tersebut. “Mari tahan diri tidak mengeluarkan pendapat-pendapat yang dapat memperkeruh suasana. Mari bersama-sama menjaga kesejukkan di tengah masyarakat demi persatuan umat,” tutup kyai Munahar.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Ketua Umum, KH Munahar Muchtar HS.
Sekretaris Umum, KH Yusuf Aman, MA.
(zap/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan MUI DKI Soal Munajat 212 yang Jadi Kontroversi

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI membantah bertanggung jawab atas acara munajat 212 yang diselenggarakan di Monas, kamis (21/2) lalu. MUI menegaskan acara yang diselenggarakan oleh mereka adalah ‘Senandung Salawat dan Dzikir Nasional’ bukan ‘Munajat 212’.

“Saya tegaskan sekali lagi, kegiatan ‘Senandung Salawat dan Dzikir Nasional’ kemarin sifatnya adalah untuk muhasabah bersama dan berupaya menyejukkan suasana melalui dzikir bersama. Kita berkumpul, memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk menghadirkan kebaikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta,” ujar Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, dalam keterangan tertulis, Minggu (24/2/2019).

Hal yang senada disampaikan Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI DKI Jakarta Faiz Rafdhi. Faiz menjelaskan acara yang digelar MUI sama sekali tidak mengundang tokoh politik, baik Ketum PA 212 Slamet Ma’arif maupun tokoh politik lainnya.

“Tidak (diundang), pokoknya yang kita undang adalah MUI kota dan ormas-ormas keagamaan atau ormas Islam se-DKI. Beberapa majelis taklim se-DKI itu kita undang,” kata Faiz ketika dikonfirmasi.

“Memang yang kita dengar PA itu juga menyelenggarakan, iya mungkin itu (acara) bersamaan, sehingga terkesan seperti tumpang tindih, kita itu (acara) hanya sebentar kok, hanya sampai jam 21.00 WIB apa ya, pokoknya Ketua Umum MUI DKI selesai sambutan, sudah, nggak sampai malam,” sambungnya.

Untuk diketahui, pada acara yang digelar pada Kamis (21/2), backdrop yang dipasang di panggung bertuliskan ‘Malam Munajat’. Selain itu, backdrop yang memasang foto Imam Besar FPI Habib Rizieq itu juga bertuliskan ‘Bersama MUI DKI Jakarta dan Majelis Ta’lim Se -Jabodetabek’.

Berikut pernyataan lengkap Ketua MUI DKI terkait Munajat 212:

Jakarta, 24 Februari 2019

Menindaklanjuti polemik terkait penyelenggaraan kegiatan yang disebut sebagai Malam Munajat 212 di Silang Monas, Kamis (21/2) kemarin, dipandang per1u disampaikan kembali bahwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara, sedari awal telah menegaskan bahwa nama kegiatan tersebut adalah ‘Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional’, sekaligus doa untuk keselamatan bangsa.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta. KH Munahar Muchtar menegaskan, “Saya tegaskan sekali lagi. Kegiatan ‘Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional’ kemarin sifatntya adalah untu muhasabah bersama dan berupaya menyejukkan suasana, melalui dzikir bersama. Kita berkumpul, memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk menghadirkan kebaikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia klta tercinta”

Apapun ormas atau siapapun orangnya dapat menghadiri kegiaatan yang diinisiasi oleh MUI DKI Jakarta bersama Majelis Taklim Se-Jabodetabek. Ini karena memang terbuka untuk umum. MUI DKI Jakarta menegaskan tidak mengundang secara khusus tokoh-tokoh politik untuk hadir “MUI DKI Jakarta tidak pernah mengirimkan undangan khusus kepada para tokoh politik. Kalaupun ternyata ada beberapa yang hadir, tentu mereka datang sebagai pribadi, seorang warga negara Kami terbuka menerima. tidak melarang mereka untuk hadir. Slapapun tokohnya”, Jelas Kyai Munahar.

Kegiatan ‘Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional’ kemarin bebas dari politik praktis, karena tidak ada satupun atribut partai politik atau calon presiden-calon wakil presiden yang ada di lokasi acara, jika ada pedagang yang memanfaatkan momen keramaian untuk berjualan atribut politik, tertentu di luar lokasi kegiatan, tentu MUI DKI Jakarta tidak bisa melarang orang untuk mencari rezeki.

Sementara terkait insiden kericuhan yang berujung pada intimidasi pada seorang jurnalis, MUI DKI Jakarta menjamin bahwa tidak ada panitia internal yang terlibat. MUI DKI Jakarta sangat mendukung untuk dilakukan pengusutan hingga tuntas terkait kasus tersebut oleh pihak yang berwenang.

Kyai Munahar tegas mendukung pengusutan hingga tuntas terkait kasus kekerasan tersebut “Kami MUI DKI Jakarta mendukung sepenuhnya pihak berwajib untuk mengusut insiden tersebut setuntas-tuntasnya. Kami mengutuk kekerasan kepada jurnalis yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya. Ke depannya, kami berharap tidak terjadi Iagi insiden-insiden serupa’.

Terakhir, MUI DKI Jakarta menghnimbau seluruh pihak untuk menyudahi silang pendapat terkait kegiatan tersebut. “Mari tahan diri tidak mengeluarkan pendapat-pendapat yang dapat memperkeruh suasana. Mari bersama-sama menjaga kesejukkan di tengah masyarakat demi persatuan umat,” tutup kyai Munahar.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Ketua Umum, KH Munahar Muchtar HS.
Sekretaris Umum, KH Yusuf Aman, MA.

Saksikan juga video ‘Keluarkan Fatwa 212, Ma’ruf Heran Tak Diundang ke Munajat 212’:

[Gambas:Video 20detik]

(zap/mae)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>