Melihat Masa Muda Ani Yudhoyono, Ditemani Caktor hingga Menolak Asmara

Liputan6.com, Jakarta – Ani Yudhoyono yang lahir dari keluarga Sarwo Edhie Wibowo sudah terbiasa hidup dengan latar belakang TNI. Sebelum menikah dengan SBY, Ani juga pernah tinggal di Komplek RPKAD.

Kuatnya pengaruh gaya hidup sederhana dari kedua orangtua membuatnya tidak ada keinginan menjadi seperti anak gaul Jakarta. Dirinya hanya mendekam saja sebagai anak-anak RPKAD Cijantung yang bergaul hanya di sekitar kompleks. Fase masa mudanya sangat mempengaruhi pembentukan mental Ani keepan.

“Maka sesulit apa pun, berjuanglah untuk terus berada di bidang putih. Jika kita berdiri di atas titik yang benar, kita bisa membawa cahaya kepada semua warna. Yang putih tetap terang. Yang hitam terpanggil menuju terang. Dan yang abu-abu menjadi mantap memilih jati diri yang baik, yang memutihkan dirinya. Inilah kalimat Papi mengenai kepemimpinan yang kelak sangat berguna membentuk mentalku.”

Demikian kata Ani Yudhoyono dikutip dari buku Kepak Sayap Putri Prajurit, Karya Alberthiene Endah, Jumat (15/2/2019).

Peristiwa G30S PKI merupakan pembelajaran pertama bagi dirinya. Dalam situasi saat itu, Ani dan anak-anak kompleks RPKAD menjadi lebih dewasa. Sebab semua menyadari keluarga RPKAD sedang berada dalam situasi yang berbahaya karena isu yang beredar.

Sang ayah yang diberi tugas untuk menumpas PKI, kerap bepergian. Sekali pergi bisa berbulan-bulan demi mencari sisa-sisa pengikut PKI.

Hal itu sering membuat Ani Yudhoyono bertanya pada dirinya sendiri, “Apa ibu tidak gelisah ditinggal suami yang entah bagaimana nasibnya.” Tetapi ia tahu bahwa ibunya adalah sosok yang tangguh dan seorang istri tentara sejati.

Saat G30S PKI sudah mereda dan menuju era Orde baru, sang ayah membawa kabar mengejutkan. “Papi akan pindah ke Medan,” kata Ani. Saat itu situasinya ia akan melakukan ujian SMP.

Akhirnya dibuatlah keputusan agar sang ayah dan ibu berangkat terlebih dulu. Kemudian disusul anak-anak setelah urusan sekolah mereka beres.

2 dari 3 halaman

Tidur Ditemani Caktor

Tinggal di Medan berbeda dengan situasi saat di Cijantung. Rumah mereka terletak di pinggir jalan. Saat itu sedang populer kendaraan bernama caktor, alias becak motor. Kendaraan ini beroperasi tanpa kenal waktu dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Hal itu yang menyebabkan mereka sulit tidur di malam hari.

Seiring berjalannya waktu sang Ayah dipindah ke Irian Jaya menjadi Pangdam XVII Cendrawasih. Keluarga harus pindah kembali. Tapi situasi Irian Jaya saat itu masih belum memungkinkan. Terutama untuk pendidikan, khususnya bagi Wiwiek yang harus berkuliah. Akhirnya empat anak terbesar kembali tinggal di Cijantung.

Setelah kembalinya Ani dan saudara ke Cijantung, dirinya kembali melanjutkan sekolah di SMA Slamet Riyadi, Cijantung sebelum mendapatkan kembali sekolah negeri. Tahun 1968 Ani dan saudarinya mendaftar di SMA 24. Inilah masa SMA seorang Ani Yudhoyono.

Sekolah di SMA 24 berbeda dengan sekolah di Medan yang murid-muridnya sangat patuh. “Pada hari pertama aku masuk, ada pelajaran menggambar. Gurunya sering terkantuk-kantuk. Pada saat itulah aku menyaksikan ragam perilaku yang mencengangkan. Murid cowok asyik mengepulkan asap rokok dan yang cewek dengan santai menarik sesuatu dari kolong meja, mangkuk bakso! Astaga!” kata Ani Yudhoyono.

Mulai dari situ, Ani memahami karakter kawannya. Hari-hari awal bersekolah memang butuh adaptasi. Kemudian Ani semakin dekat dengan sejumlah siswa.

Teman-teman di SMAnya merasa kaget, “Anak jenderal kok sekolah di sini?”. Tapi Ani menjelaskan bahwa keluarganya memang hidup sederhana saja.

Masa SMA Ani sama seperti anak SMA pada umumnya. Diisi dengan belajar, olahraga, main, makan di kantin, bahkan diwarnai dengan perkelahian dan candaan masa remaja.

3 dari 3 halaman

Menolak Asmara

Walau rajin belajar, Ani tidak menutup diri dari pergaulan. Pergi ke pusat perbelanjaan, berenang, atau hanya berkumpul di rumah bersama kawan sering dilakukan.

Asmara remaja bukan hal yang asing bagi anak SMA. Laki-laki yang naksir Ani juga ada. Tapi Ani memang tidak berani menanggapi. Sebab Ani hanya tinggal bersama Saudarinya, tanpa orangtua. Ibunya sudah mewanti-wanti agar semua anak bisa menjaga sikap sebagai remaja putri.

Tanpa nasihat dari Ibu sebenarnya Ani juga enggan berpacaran. Selain itu, para pria di kompleks Cijantung juga menjaga perempuan di kompleksnya. Seakan tak rela jika wanita dikompleks tersebut dipacari oleh lelaki luar.

Itulah masa muda Ani sebelum akhirnya bertemu sang suami, Susilo Bambang Yudhoyono.

Selepas SMA, Ani mengambil kuliah kedokteran. Hingga saat dirinya memasuki tahun ketiga kuliah, Ani bertemu SBY saat masih menjadi taruna. Hingga akhirnya saat SBY diwisuda menjadi AKABRI terbaik, orangtuanya bertemu Ayah dan ibu untuk melamar Ani. Kini usia pernikahan mereka telah menginjak 42 tahun.


Saksikan video pilihan berikut ini:

4 Jaksa Teliti Berkas Perkara Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Solo – Kejaksaan Negeri Surakarta menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan nomor SPDP/24/II/RES.1.24/2019/Reskrim tanggal 4 Februari 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Mukri mengatakan dengan diterimanya SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta telah menerbitkan surat perintah penunjukan tim jaksa penuntut umum.

“Tim JPU Kejaksaan Negeri Surakarta yang ditunjuk beranggotakan empat orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan perkara yang dimaksud,” ujar Mukri.

Saat ini Kejaksaan Negeri Surakarta masih menunggu pengiriman berkas perkara dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Surakarta.

Ada pun Slamet Maarif diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j atau Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

2 dari 3 halaman

Sesuai Prosedur

Sebelumnya, Polresta Surakarta menetapkan Slamet sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilu. Hal itu terkait orasi Slamet dalam acara Tabligh Akbar PA 212 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 13 Januari 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan penetapan Slamet Maarif sebagai tersangka sudah melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi.

Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus ini, melainkan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

4 Jaksa Diutus Ikuti Perkembangan Kasus Slamet Ma’arif

Jakarta – Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menjerat Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif sudah diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta. Empat orang jaksa pun ditunjuk mengikuti perkembangan perkara itu.

“Bahwa dengan diterimanya SPDP tersebut, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang beranggotakan 4 orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan perkara dimaksud,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri dalam keterangannya, Jumat (15/1/2019).

Mukri menyebut SPDP itu bernomor SPDP/24/II/RES.1.24/2019/Reskrim tertanggal 4 Februari 2019. Slamet Ma’arif dikenakan Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j atau Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“SPDP dalam perkara dugaan tindak pidana Pemilu berupa tindakan yang dilakukan oleh setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye Pemilu yang diduga dilakukan oleh atas nama terlapor inisial SM (Slamet Ma’arif),” kata Mukri.

Sebelumnya, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dengan orasi Slamet dalam acara Tablig Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di perempatan Gladak, Jl Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/1). Slamet pun menilai penetapannya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia. Ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet.
(yld/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menjadi Raksasa Purba Dieng di Atas Ranjang dengan Purwoceng

Liputan6.com, Purwokerto – Berada di ketinggian di atas 2.000 mdpl, Dataran Tinggi Dieng menjanjikan eksotisme yang sukar dicari di tempat lainnya. Ini lah permukiman tertinggi di Jawa, sekaligus salah satu permukiman tertinggi di dunia.

Mitologi lokal, Dataran Tinggi Dieng adalah tempat bersemayamnya para dewa. Nama Dieng berasal dari bahasa Kawi, ‘Di’ yang berarti Gunung dan ‘Hyang’, yang berarti tanah pada dewa.

Segala hal tentang Dieng sangat spesifik. Misalnya, Purwoceng, tumbuhan liar endemik Dieng yang secara turun temurun dipercaya berefek viagra alias meningkatkan vitalitas pria.

Selama ratusan tahun, Purwoceng hanya tumbuh di tempat-tempat tertentu Pegunungan Dieng. Di masa lalu, Purwoceng bertumbuhan di pegunungan yang sebenarnya adalah dinding-dinding kaldera raksasa purba Dieng.

Para pria Dieng memburunya untuk dikonsumsi dengan berbagai alasan kesehatan. Bagian yang diyakini paling ampuh untuk memunculkan efek viagra adalah bagian akarnya.

Akar Purwoceng diseduh dan dicampur dengan beragam rempah. Rempah-rempah itu masing-masing memiliki khasiat untuk meningkatkan stamina dan tentu, vitalitas pria.

“Sudah dari zaman dulu. Memang dikonsumsi untuk meningkatkan stamina pria,” ucap Slamet Budiono, Kepala Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur, Banjarnegara, Kamis, 14 Februari 2019.

Di waktu-waktu tertentu, saat tubuh serasa loyo, Slamet mengaku meminum Purwoceng. Warung atau kedai yang menyediakan Purwoceng di Dieng banyak bertebaran.

Kini Purwoceng banyak dikembangbiakkan oleh para pelaku usaha kecil menengah (UKM) Purwoceng kemasan. Bibit tumbuhan untuk vitalitas pria itu dicabut dari pegunungan, kemudian dibudidayakan di wilayah permukiman.

2 dari 3 halaman

Tinjauan Ilmiah Purwoceng Tingkatkan Vitalitas

Purwoceng dijual dengan berbagai olahan. Ada kopi Purwoceng, Teh Purwoceng, Susu Purwoceng, Jahe Purwoceng dan lain sebagainya.

“Badan jadi hangat. Tidur dengan istri juga lebih hangat,” ucap Slamet, tertawa. Efek viagra, kata Slamet, memang benar-benar terasa.

Ternyata, bagi masyarakat Dieng, pengkonsumsi Purwoceng tak sebatas pria. Wanita pun kerap mengkonsumsinya dengan alasan kesehatan. Cekaman suhu dingin sepanjang tahun membuat warga Dieng familiar dengan tumbuhan ini.

Slamet mengaku tak mengetahui secara pasti kandungan zat apa yang membuat Purwoceng begitu berkhasiat. Sebabnya, masyarakat kebanyakan mengkonsumsi Purwoceng lantaran sudah menjadi kebiasaan.

“Mungkin seperti ginseng. Peredaran darah jadi lancar. Badan hangat tidak mudah masuk angin,” dia menerangkan.

Soal efek viagra tumbuhan Purwoceng, Dosen Teknik Pertanian Unsoed, DR Eni Sumarni Farid mengatakan di dalam tanaman Purwoceng terkandung saponin, alkaloid dan tonik. Zat ini berfungsi ini meningkatkan stamina.

Kemudian, di tumbuhan khas Dieng ini juga terkandung afrodisiak yang berguna untuk meningkatkan gairah seksual. Afrodisiak berasal dari nama Aphrodite, dewi Yunani lambang kecantikan dan seksualitas.

“Dan bisa melancarkan air seni (deuretik),” ucap Eni dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Kamis sore, 14 Februari 2019.

3 dari 3 halaman

Status Langka Purwoceng

Meski begitu, Eni memperingatkan bahwa Purwoceng yang dijual umum itu masih banyak bahan campuran. Akibatnya efek viagranya masih kurang menggigit. Purwoceng perlu diekstrak untuk memperoleh efek seperti yang diinginkan.

Bahkan, ahli teknik pertanian ini memiliki tips agar khasiat Purwoceng semakin besar. Caranya yakni dengan mencampur Purwoceng dengan sidat. Kandungan dua bahan beda jenis ini akan memperkuat efek yang ditimbulkan.

Eni pun mengakui, beberapa rekannya sudah mencoba produk Purwaceng-Sidat ini. Khasiatnya memang terbukti meningkatkan vitalitas.

Hanya saja, ia risau dengan populasi Purwoceng di habitatnya. Pasalnya, hingga saat ini perburuan tumbuhan Purwoceng liar semakin massif.

Perusahaan obat tradisional, jamu, sebagian besar memanen Purwoceng secara langsung dari habitatnya tanpa usaha peremajaan. Kini, statusnya pun telah langka (endangered species).

Bahan utama tanaman Purwoceng yang dipanen adalah akarnya, maka tindakan pemanenan secara otomatis merusak tanaman secara keseluruhan. Permasalahan lain adalah mahalnya harga bibit Purwoceng yang mencapai Rp 4.000-Rp 10 ribu per batang. Bahkan harga benih dapat mencapai jutaan rupiah setiap ons.

“Populasi Purwoceng saat ini sudah langka karena mengalami erosi genetik secara besar-besaran. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh kegiatan eksploitasi berlebihan tanpa upaya konservasi,” Eni mengungkapkan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Perlukah NKRI Bersyariah?

Liputan6.com, Jakarta – Deden Sujana hanya bisa tertawa saat tahu polisi menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara bentrok di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Namun, tawa di wajahnya bukan lantaran senang.

Dia tertawa getir. Saat mendengar kabar penetapan dirinya sebagai tersangka Februari 2011 lalu, Deden sedang berbaring di ranjang pasien di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan.

Luka di sekujur tubuhnya belum kering. Tangannya masih kaku, belum bisa digerakkan usai operasi penyambungan yang dilakukan selama 7,5 jam oleh 7 dokter dengan keahlian berbeda. Dokter pun berkata, dia mengalami gegar otak.

Ketika berbincang dengan Liputan6.com, Deden mengaku, kala itu ia tak menyangka bakal berakhir di rumah sakit. Juga tak terbesit dalam pikirannya bahwa bakal ada 1.500 orang yang datang ke masjid milik Ahmadiyah di Cikeusik, sekitar pukul 10.30 WIB, 6 Februari 2011 .

“Malam minggu (Sabtu 5 Februari 2011), saya mendapat kabar tentang penahanan ustaz kami, istrinya dan keluarganya. Saya dan 12 orang lainnya malam itu juga berangkat ke Cikeusik untuk bertanya dan meminta polisi membebaskan mereka. Kebetulan saat itu saya menjabat sebagai Ketua Keamanan Nasional Ahmadiyah. Kami sampai di sana pukul 08.00 WIB karena Cikeusik itu masih jauh dari Pandeglang, kami ingin istirahat dulu dan siangnya baru ke polisi,” tutur Deden, Rabu 13 Februari 2019.

Tiba-tiba, lanjut dia, sejumlah polisi mendatangi mereka dan memintanya untuk meninggalkan lokasi karena akan ada sekelompok orang yang menuju ke tempat tersebut. Namun, polisi tidak memberi tahu jumlahnya.

Deden dan rekan-rekannya enggan meninggalkan lokasi karena maksud kedatangannya belum tersampaikan. Apalagi, dia merasa datang dengan cara dan tujuan yang baik. Mereka tak membawa senjara. 

Massa kemudian datang. Bentrokan pun tak terelakkan. “Bisa dibuktikan kok di video yang beredar, kami melawan dengan tangan kosong atau alat yang bisa kami dapat di dekat kami,” kata dia.

Hari itu, Deden menyaksikan tiga saudara seimannya tewas karena diserang menggunakan senjata tajam. Ia yang susah payah menghindari hujaman celurit dan golok, tak kuasa membantu. 

Begitupula polisi. Tak ada satu pun petugas keamanan yang berani melerai. Sebuah mobil aparat habis dibakar massa, satu dimasukkan ke jurang. 

Deden  yakin, ada yang memobilisasi massa itu. Sebab, dia merasa janggal, 1.500 orang bisa berkumpul secara spontan. Tapi kecurigaan tersebut tak pernah ditindaklanjuti polisi.

Usai bentrok Cikeusik, polisi membawa Deden dan 12 rekannya ke RSUD Serang. Namun, pihak rumah sakit angkat tangan dengan kondisi Deden. Tangan dan kakinya nyaris putus. Tak ada dokter ahli yang bisa menanganinya ketika itu.

Keluarganya pun harus beradu argumen dengan kepolisian untuk bisa membawa Deden ke RSPP. Sampai akhirnya, polisi mengizinkannya.

“7,5 jam saya dioperasi untuk menyambungkan tangan saja. Dokter bilang, baru kali ini ada operasi selama itu di RSPP. Orang tangan saya mau putus dan sudah ada beberapa jaringan yang busuk. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk hidup dan menggunakan tangan kaki saya kembali. Dua minggu saya dirawat. Sekarang sudah bisa digerakkan,” ujar Deden.

Usai pulih, ia kembali berurusan dengan hukum. Polisi menyangkakan empat pasal kepadanya, yakni, provokasi, penganiayaan, kepemilikan senjata tajam dan melawan petugas. Namun pada akhirnya, polisi menjeratnya dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 212 KUHP tentang perlawanan terhadap petugas kepolisian.

Ia ditahan selama enam bulan. “Wong saya dipenjara bukan karena nyopet atau korupsi. Yang saya sayangkan, 12 pembunuh saudara saya malah dihukum 3-5 bulan,” ucap Deden.

Usai kejadian itu, dia dan pengikut Ahmadiyah lainnya selalu berhati-hati dalam bertindak dan bertutur. Tidak kepada sembarang orang mereka mau terbuka. Mereka pun tidak pernah bersuara di ruang publik, media sosial sekalipun.

“Karena kita tidak tahu, kita sedang berhadapan dengan siapa. Bagaimana kalau lawan bicara kita ternyata kelompok garis keras? Kami saling menjaga saja,” kata dia.

Baru belakangan Deden dan warga Ahmadiyah lain berani mengeluarkan pendapat di  ruang publik dan media sosial. “Saya juga sudah berani komen-komen di Twitter. Apalagi pada pemerintahan saat ini, kami merasa aman,” kata Deden. 

Sementara, pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab pada akhir tahun lalu melemparkan kembali isu NKRI Bersyariah terkait dukungannya kepada salah satu peserta Pilpres 2019.

Akun twitter @RizieqSyihabFPI, mengunggah poster isu NKRI Bersyariah disertai gambar dirinya dan Prabowo-Sandi. Wacana NKRI Bersyariah juga pernah dia bukukan dengan judul Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah.

Deden kemudian berkomentar, “Mau sampai kapan begini?”

“NKRI harga mati, final, tidak ada lagi embel-embel syariah. Cukup bank saja yang bersyariah. Apalagi kita ini bukan negara Islam. Indonesia terdiri dari ribuan budaya. Beda itu indah. Sudahlah, Pancasila final, NKRI harga mati,” lanjut Deden yang kini menjabat sebagai Ketua Ahmadiyah Bekasi dan Asisten Humas Pengurus Besar Ahmadiyah itu.

Hal yang sama disampaikan oleh seorang jemaah Ahmadiyah berinisial S. Dia mengatakan, kini hidupnya lebih mudah. Dia juga bertempat tinggal dan bekerja di lingkungan dengan tingkat toleransi tinggi. Dia pun bebas bersuara bahwa ia adalah pengikut Ahmadiyah.

Berbeda dengan beberapa tahun lalu. Ketika menikah saja, dia harus menumpang ke kota lain. Sebab, sulit untuk mengurus surat-surat pernikahan di kota asal calon istrinya.

Dia bahkan menyebut, sejumlah jemaah lain di lokasi itu tidak mendapatkan e-KTP lantaran keyakinannya yang berbeda dengan masyarakat sekitar. Saat berbincang dengan Liputan6.com pun, dia tidak ingin daerah asal pasangan hidupnya disebut.

“Dulu saya harus menikah di tempat lain. Sulit mengurusnya bahkan ada yang tidak dapat e-KTP. Alhamdulillah di tempat lain diberi kemudahan dan kami tidak perlu menyembunyikan identitas sebagai seorang Ahmadiyah,” ujar S.

Dia pun tak ingin mengalami deja vu. Dia tidak mau lagi terkungkung dengan konsep yang diwacanakan Rizieq Shihab.

Sementara, Slamet, warga Kudus, Jawa Tengah yang baru dua tahun ini mualaf juga tak paham dengan konsep NKRI bersyariah yang diwacanakan Rizieq. Terlebih, baru dua tahun ini dia bisa memeluk agama pendahulunya.

Sebelum kemerdekaan, orangtuanya tidak memiliki kebebasan untuk memeluk agama Islam karena saat itu tak ada ruang publik yang manusiawi. Keduanya memutuskan berpindah agama.

“Jika sekarang ada yang menyerukan NKRI bersyariah, justru mundur dong. Warga seperti saya sebenarnya hanya butuh ruang publik yang manusiawi. Tanpa rasa takut kita bisa menegakkan apa yang kita yakini. Kita hanya butuh damai,” kata pria 57 tahun itu kepada Liputan6.com.

2 dari 3 halaman

Harus Paham Konsep

Lalu, masih haruskah kita mempertimbangkan wacana Rizieq Shihab soal NKRI bersyariah atau lebih memilih ruang publik yang manusiawi?

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Marsudi Syuhud mengatakan, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, masyarakat harus tahu terlebih dahulu tentang makna kata “bersyariah”. Setelah itu, baru bisa membahas soal pilihan tersebut.

“Yang harus dipahami oleh muslim maupun nonmuslim, Bangsa Indonesia, sesungguhnya kata bersyariah itu seperti apa sih? Teorinya bagaimana? Bersyariah itu bukan hanya untuk muslim tapi untuk siapa saja. Maka kaidahnya di mana ada kemaslahatan, kebaikan, untuk publik, untuk siapa saja, maka sesungguhnya sudah memakai syariat Allah,” kata Marsudi saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (14/2/2019).

Dia pun memberikan gambaran tentang permasalahan ini melalui Undang-Undang Lalu Lintas. UU tersebut diciptakan untuk mengatur segala sesuatu tentang yang berhubungan dengan lalu lintas, agar tidak terjadi kecelakaan dan tercipta keteraturan, seperti rambu-rambu dan batas kecepatan maksimal.

“Itu untuk kemaslahatan tidak? Untuk kemaslahatan, biar tidak tabrakan. Berarti UU Lalu Lintas bersyariah tidak? Bersyariah.

Pertanyaan selanjutnya, apakah ruang publik kita sudah baik? Sudah manusiawi?

Marsudi menilai, proses menuju baik itu tidak ada ujungnya. Amerika saja, lanjut dia, tidak berhenti untuk menjadi baik dan lebih baik.

Bagi dia, ruang publik yang berdasarkan Pancasila pada saat inipun sudah bersyariah, meski terus berproses menjadi lebih baik.

“Ruang publik hari ini alhamdulillah dengan dasar negara kita Pancasila, ya itu tadi, penjelasan Pancasila sama dengan UU Lalu Lintas. Pancasila hadir kesepakatan, maka sudah sesuai syariah belum? Sudah, karena untuk kemaslahatan,” tutur Marsudi.

Hal serupa diungkapkan oleh negarawan, Ahmad Syafii Maarif. Pria yang akrab disapa Buya ini menilai, NKRI bersyariah dengan sendirinya akan tercipta ketika norma-norma agama, sosial dan hukum dijalankan.

“Kalau Islam yang benar, tidak perlu itu perlu NKRI bersyariah. Islam yang selaras dengan kemanusiaan sudah mewujudkan NKRI bersyariah,” kata Buya kepada Liputan6.com.

Dia pun pernah membahas wacana NKRI bersyariah dan ruang publik manusiawi dalam bukunya yang berjudul Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan

Dia menyayangkan pendapat beberapa orang yang menuduh sistem demokrasi, paham keberagaman, toleransi, dan pesan anti-kekerasan bukanlah napas Islam. Baginya, yang terjadi justru sebaliknya.

Buya Maarif berpendapat, sesungguhnya Islam Indonesia tidaklah antidemokrasi. Indonesia sekarang ini, lanjut dia, beruntung karena memiliki Islam yang terbuka akan prinsip demokrasi.  


3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KPK Kembali Dalami Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. 10 saksi direncanakan diperiksa hari ini, Kamis (14/2/2019).

Panggilan tersebut menjadi rangkaian proses penegakan hukum sejak Senin 11 Februari 2019.

“Diagendakan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi di SPN Polda Lampung,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Mereka yang diperiksa adalah Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Bonanza Kesuma; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Pindo Sarwoko; Anggota DPRD Komisi IV, Ikade Asian Nafiri; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Heri Sugiyanto; dan Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Gatot Sugianto.

Kemudian Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Muhammad Soleh Mukadam; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah Dedi D Saputra; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Slamet Anwar; Manager PT Sorento Nusantara, Tafip Agus Suyono; dan Direktur PT Purna Arena Yuda, Agus Purwanto.

“Sebelumnya sejak Senin sampai Rabu telah diperiksa 29 orang saksi. Para saksi diperiksa untuk seluruh tersangka yang sedang diproses di penyidikan saat ini, baik dari pihak bupati, pimpinan DPRD, dan swasta,” kata Jubir KPK.

2 dari 3 halaman

Fee Ijon Proyek

KPK kembali menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaam hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa juga diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa yaitu sebesar sekurangnya Rp 95 Miliar.

Total Rp 95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp 58,6 milyar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp 36,4 milyar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang membuat Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

JK Soal Slamet Ma’arif Tersangka: Bedakan Kriminalisasi dengan Masalah Hukum

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta penetapan tersangka Ketum PA 212 Slamet Ma’arif dibedakan dengan kriminalisasi. Jika harus disebut kriminalisasi, maka masalah hukum yang menjerat Slamet perlu dikaji dengan baik.

“Tentu Kita harus bedakan kriminalisasi dengan masalah hukum. Kalau ya memang, ya perlu dikaji dengan baiklah,” kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

JK mengatakan setiap pelanggar hukum memang harus ditindak dengan penegakan hukum. JK pun mengingatkan penegak hukum agar adil dalam menegakkan hukum kepada siapa saja.
“Hukum memang harus diterapkan, tetapi harus adil pada penerapannya,” ujarnya.

Sementara itu, Polri sedianya melakukan pemeriksaan terhadap Slamet pada Rabu (13/2). Namun pemeriksaan itu diundur menjadi Senin (18/2).

“Info terakhir yang kami dapat pemeriksaan pada hari Rabu nanti minta dilakukan pada Senin. Hari Senin nanti akan dimintai keterangan di Polda Jateng,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/2).

Pemintaan pengunduran jadwal pemeriksaan, menurut Dedi, diajukan pihak pengacara Slamet Ma’arif. Menurut Dedi, pemeriksaan juga akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu.

“Proses pemeriksaan akan diverifikasi kembali sesuai dengan fakta diajukan oleh Bawaslu menyangkut masalah dan bentuk pelanggaran pemilu dilakukan,” ujar Dedi.

Slamet Ma’arif mengatakan penetapan dirinya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum. Slamet menyebut dirinya kini khawatir rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet.

Polri menepis penilaian Slamet, dengan menegaskan semua warga negara sama di mata hukum. “Kami menjunjung persamaan, sama di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga negara berhak menyampaikan keberatan-keberatannya. Silakan saja (keberatan), asal tetap pada koridor hukum,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

3 Hal Soal Penetapan Tersangka Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran kampanye.

Oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, penetapan tersebut dinilai ada kejanggalan. Namun, Sohibul mengaku tetap menghormati proses hukum.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut bahwa penetapan tersangka pada Ketua Alumni 212 Slamet Maarif telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Berikut ini sejumlah fakta penetapan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dihimpun dari Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Jadi Tersangka Sejak 9 Februari

Surat panggilan bernomor S.Pgl/48/II/2019/Reskrim Resor Surakarta menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Slamet Ma’arif. Surat tersebut dikeluarkan pada Sabtu, 9 Februari 2019 kemarin dan ditandatangani Kompol Fadli selaku penyidik.

Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo pun membenarkannya saat dikonfirmasi.

“Betul kami panggil sebagai tersangka,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu, 10 Februari 2019.

Dalam surat itu, Slamet disangka melakukan tindak pidana pemilu karena berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

Kampanye berlangsung ketika dia menyampaikan ceramah pada kegiatan Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya di Gladak, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Minggu, 13 Januari 2019.

3 dari 5 halaman

2. Jadi Tersangka Setelah Diperiksa sebagai Saksi

Sebelumnya slamet Maarif telah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta selama lebih kurang 6,5 jam, Kamis, 7 Februari 2019.

“Alhamdulillah tadi sudah diperiksa, dan ada 57 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya jawab satu persatu,” ungkapnya waktu itu.

Namun, Slamet tetap meyakini dirinya tak melanggar aturan kampanye seperti yang telah dituduhkan.

4 dari 5 halaman

3. Status Tersangka Sesuai Prosedur Hukum

Penetapan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini diungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin kemarin.

Maarif terbukti melakukan pelanggaran karena berkampanye di luar jadwa yang telah ditentukan. 

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta.

Dia mengaku, Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus tyang melibatkan wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu. Pihaknya juga bekerja sama dengan Bawaslu. 

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ridwan Kamil Dilaporkan ke Bawalu Soal Orasi di Garut

Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ridwan Kamil dituding melakukan pelanggaran pidana pemilu.

“Kami dari tim Advokat Indonesia Bergerak mau melaporkan Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat yang mana dia juga sekaligus sebagai Dewan Pengarah di tim TKN 01,” ujar anggota Tim Advokat Indonesia Bergerak, Muhajir yang juga sebagai pelapor, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

Muhajir mengatakan dugaan pelanggaran ini terkait tindakan Ridwan Kamil pada saat deklarasi dukungan terhadap Joko Widodo-Ma’aruf Amin di peringatan hari lahir ke-93 Nahdlatul Ulama (NU). Kejadian ini terjadi pada tanggal 9 Februari 2019 di Garut.

“Pada hari Sabtu, tanggal 9 Februari 2019, di Lapangan Merdeka Kerkop, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di acara peringatan Hari Lahir ke-93 NU dan Hari lahir ke-73 Muslimat NU, di mana pada acara peringatan hari lahir tersebut dilangsungkan adalah sekaligus bersamaan dengan deklarasi dukungan terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dari relawan Jokowi Garut, Jogar,” sebutnya.
Muhajir menyebut, Ridwan Kamil saat berorasi mengajak peserta yang hadir untuk mengikuti kalimatnya yang meneriaki 01. Menurut Muhajir tindakan tersebut diduga merupakan pelanggaran kampanye.

“Di hadapan puluhan ribu massa yang hadir telah menyampaikan orasi politik, yang pada pokoknya menyatakan ‘Oleh karena itu kalau saya teriak Garut, teriak juara, saya teriak Jabar, teriak juara, saya teriak 01, teriak juara’,” kata Muhajir.

“Di mana ajakan saudara Ridwan Kamil tersebut kemudian diikuti dengan teriakan oleh puluhan ribu massa yang hadir. Selanjutnya atas perbuatan saudara Ridwan Kamil tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku adalah tidak dapat dibenarkan, dan patut diduga merupakan pelanggaran kampanye, yaitu melakukan kampanye rapat umum di tempat terbuka di luar jadwal dari yang telah ditetapkan,” sambungnya.

Dia juga mengatakan Ridwan Kamil telah mengampanyekan Jokowi dengan menampilkan citra diri berupa nomor urut. Hal ini menurutnya melanggar PKPU 5 tahun 2018 pasal 276 tentang tahapan, program dan jadwal pemilu.

“Berpotensi melanggar Peraturan KPU nomor 5 tahun 2018 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019, serta pasal 276 ayat (2) Jo Pasal 492 Undang- Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu,” kata Muhajir.

Menurutnya, perbuatan Ridwan Kamil sama seperti hal yang dilakukan Ketum PA 212 Slamet Ma’arif yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Solo.

“Perbuatan dimaksud adalah sama dengan pelanggaran kampanye yang telah dituduhkan ataupun disangkakan oleh Bawaslu dan atau Gakkumdu di Solo, Jawa Tengah, terhadap Ustaz Slamet Ma’arif,” ucapnya.

Muhajir mengatakan pihaknya juga melampirkan bukti berupa video dan screenshot berita media online. Dia meminta Bawaslu untuk dapat melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil.
(dwia/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>