Pemerintah Buka Peluang Ubah Skema Pungutan PPN

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka peluang untuk perubahan skema pungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Saat ini kajian itu tengah dilakukan secara intensif dilingkungan kementerian. Nantinya, opsi perubahan skema pungutan hanya akan berlaku kepada komoditas yang mempunyai nilai strategis.

“PPN jangan sejauh itu kesimpulannya mau dihapuskan karena ada banyak kemungkinan. Kita juga sedang membicarakan karena beberapa komoditi hasil bumi seperti Karet, Kelapa dan lain-lain,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Dia mengatakan beberapa opsi sudah dalam genggaman Kemenko Perekonomian terkait relaksasi pungutan PPN sebesar 10 persen. Dua pilihan kebijakan relaksasi diantaranya memberlakukan tarif PPN bersifat final dan kedua adalah insentif dalam penghitungan pajak masukan dan keluaran.

Mantan Direktur Jendral Pajak tersebut menjelaskan untuk tarif PPN bersifat final berfungsi untuk meringankan beban pelaku usaha dalam melakukan ekspansi pasar di dalam negeri. Kemudian opsi kedua, memberlakukan insentif dalam penghitungan antara pajak masukan dan keluaran agar pelaku usaha mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dari 10 persen.

“Bisa saja kita cari jalan PPN difinalkan. Kemudian misalnya dia kena PPN 10 persen tapi pajak masukannya kita patok 9,5 persen misalnya. Jadi pajak masukan dikurangi pajak keluarannya bisa dikurangi sehingga dia bayar bukan 10 persen tapi bisa 9 persen atau setengahnya,” ungkap dia.

Meski demikian, pihaknya tidak ingun terburu-buru dalam merilis relaksasi untuk skema pengenaan PPN dalam negeri. Sebab, Kemenko Perekonomian masih mempertimbangkan untung rugi mengingat PPN merupakan salah satu kontributor utama penerimaan pajak.

“Jangan buru-buru kita mau ubah. Tapi kita akan pelajarinya dulu,” pungkasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Skema Baru Pajak Barang Mewah Bakal Berlaku 2021

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kini tengah menggodok aturan untuk menurunkan Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan roda empat hingga sebesar 0 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan, perhitungan pajak untuk kendaraan roda empat nantinya akan diubah dari perhitungan kapasitas mesin menjadi tingkat emisi yang dihasilkan.

“Untuk usulan perubahan maka dihitung bukan kapasitas mesin, tapi konsumsi bahan bakar dan tingkat emisi karbon dioksida. Semakin dia hemat bahan bakar dan rendah emisi, maka PPnNM akan semakin rendah,” ujar dia di Jakarta, Senin 11 Maret 2019.

Adapun salah satu perwujudannya yakni menihilkan pajak untuk mobil listrik. Hal ini dikarenakan mobil listrik tidak mengonsumsi bahan bakar sehingga tidak membahayakan lingkungan.

“Mobil listrik bukan berbasis CC, makanya diubah aturannya. PPnBM-nya akan diturunkan jadi 0 persen,” ungkap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Selain mobil listrik, beberapa kategori kendaraan lain yang beremisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) juga akan mendapatkan keringanan pajak. Seperti pada kendaraan berjenis Plug-in Hybrida Electric Vehicle (PHEV) dan Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) yang tak dikenal pajak.

Sementara kategori Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) bakal dikenakan PPnBM 3 persen, dan Hybrid Electric Vehicle (HEV) dengan pajak antara 2 sampai 30 persen.

Sedangkan aturan lama untuk kendaraan non LCEV juga akan diubah. Jika sebelumnya kendaraan berkapasitas 5 ribu CC dikenakan PPnBM antara 10-125 persen, maka dikecilkan menjadi rentang 10-70 persen.

Perhitungan tarif PPnBM juga akan dikelompokkan sesuai dengan kapasitas mesinnya, yakni kurang dari atau sama dengan 3 ribu CC dan lebih dari 3 ribu CC.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebuah mobil mewah tolak ditilang oleh petugas, pengemudi bahkan mencoba menabrak dan melarikan diri.

Menkeu dan Menperin Ajukan Perubahan Skema Pajak Barang Mewah ke DPR

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) properti dan kapal pesiar atau yacht masih menjadi wacana.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji hal tersebut. Adapun penghapusan pajak rumah dan kapal pesiar mewah tersebut dianggap sebagai salah satu cara menggenjot pertumbuhan sektor properti di tanah air.

Dia juga mengungkapkan telah melakukan pertemuan dan pembahasan mengenai rencana tersebut bersama Kamar Dagang Industri (Kadin) sektor kontruksi dan properti. 

“Seperti yang sudah saya sampaikan, kita ketemu Kadin dari sektor konstruksi dan properti untuk masukan mengenai kebijakan bidang perpajakan, diharapkan bisa meningkatkan dari kegiatan di sektor properti,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Dia juga mengatakan, pihaknya harus evaluasi dampak baik dan buruknya kebijakan tersebut jika diterapkan. Aturan mengenai ini sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 35/2017 dan PMK Nomor 90/2015.

“Pada saat yang sama, kita juga harus evaluasi dari sisi pengaruh kegiatan ekonomi sektor atau komoditas PPNBM ini. Plus minusnya kita evaluasi secara baik,” ujar dia.

Ke depannya, beberapa kebijakan lain di bidang perpajakan akan diambil untuk meningkatkan pertumbuhan sektor properti. Tidak hanya properti mewah, kelas menengah hingga properti murah pun akan segera diatur.

“Kita berharap properti, baik yang sifatnya kecil untuk masyarakat berpendapatan rendah, kemudian properti kelas menengah dan properti yang levelnya tinggi, kita lakukan review terhadap policy-nya sehingga mereka memiliki sumbangan yang tetap optimal terhadap perekonomian,” ujar dia.

Sebagai informasi, saat ini setiap hunian mewah yang dijual pengembang dikenakan PPnBM sebesar 20 persen dari penjualan. Batas pengenaan pajak itu ditetapkan kepada hunian mewah dengan harga Rp 20 miliar ke atas.

Beberkan Skema Anggaran Kartu Pra-Kerja, TKN Jokowi: Fahri Jangan Pesimis

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin membeberkan skema anggaran untuk Kartu Pra-Kerja yang digagas Jokowi. Skema pertama menggunakan anggaran negara alias APBN.

“Pertama, skema anggaran negara. Sebetulnya pendidikan skill dan vokasi ini sudah banyak dilakukan di berbagai Kementerian, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM untuk pendidikan kewirausahaan, dan lain-lain. Dengan Kartu Pra-Kerja ini dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Soal anggaran, tentu akan kami alokasikan sesuai dengan skala prioritas pemerintahan Jokowi ke depan yang sebelumnya lebih banyak kepada infrastruktur,” ujar Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan kepada wartawan, Kamis (7/3/2019).

Skema yang kedua adalah menggandeng swasta. TKN menjelaskan, pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja akan dilibatkan.
“Kedua, kami juga akan menggandeng pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja trampil yang siap pakai. Kami akan melibatkan dunia usaha dan industri dengan mempersiapkan SDM yang dibutuhkan mereka. Dengan demikian, Kartu Pra-Kerja ini bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga mendorong perekonomian yang lebih mandiri,” kata Ace.

Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily. Foto: Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom

TKN Jokowi meyakini Kartu Pra-Kerja benar-benar berorientasi menciptakan SDM berkualitas. TKN Jokowi meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sangsi terhadap kebijakan ini.
“Jadi Bung Fahri Hamzah jangan dulu pesimis soal kebijakan yang sangat bagus ini. Kita harus optimis untuk menciptakan SDM yang berkualitas,” tuturnya.

Fahri sebelumnya meragukan rencana program Kartu Pra-Kerja Jokowi. Fahri menyebut program tersebut tidak masuk akal.

“Itu kan bukan program yang masuk akal. Kenapa? Karena itu kan soal uang. Uangnya nggak ada,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).
(dkp/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

AC Milan Terima Kabar Baik Jelang Hadapi Sassuolo

Liputan6.com, Turin – AC Milan mendapat kabar gembira terkait kondisi Franck Kessie. Cedera gelandang asal Pantai Gading tersebut tidak terlalu serius.

Kessie gagal menyelesaikan pertandingan saat AC Milan ditahan Lazio pada leg pertama semifinal Coppa Italia, Selasa (26/2/2019).

Pemain berusia 22 tahun itu mengalami nyeri di lutut. Partisipasinya pada duel melawan Sassuolo di Serie A, Sabtu (2/3/2019), pun diragukan.

“Dia tidak bisa berlari dan minta diganti,” kata pelatih AC Milan Gennaro Gattuso, dilansir situs resmi AC Milan.

Namun, perkembangan lain menunjukkan kondisi Kessie tidak serius. Dia diganti pada pertandingan versus Lazio sebagai langkah pencegahan.

2 dari 3 halaman

Siap Tampil

Lutut Kessie dilaporkan hanya bengkak dan tidak mengalami masalah otot. Mantan pemain Atalanta tersebut siap membantu I Rossoneri mengalahkan Sassuolo.

Kontribusinya dibutuhkan karena AC Milan tengah berusaha mengamankan posisi di zona Liga Champions. Saat ini mereka menempati peringkat empat klasemen dengan perolehan 45 poin, unggul satu nilai atas pesaing terdekat AS Roma.

3 dari 3 halaman

Peran Kessie

Kessie merupakan pilihan pertama Gattuso pada musim ini. Dia tampil di 23 laga Serie A dan hanya melewatkan dua pertandingan akibat sanksi disiplin.

Sri Mulyani: BPJS Kesehatan Cuma Gratis Buat Orang Miskin

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan skema berobat gratis yang ada di BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi orang miskin. Bagi para pekerja tetap dan maupun tidak tetap harus membayar iurannya.

“BPJS Kesehatan itu Universal Health Coverage, bukan berarti semua gratis. Yang gratis itu bagi mereka yang miskin. 25% dari penduduk paling miskin. Pekerja tetap dan tidak tetap bayar iuran,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari CNBC Indonesia, Jakarta, (28/2/2019).

Sayangnya, sambung Sri Mulyani, tak semua pekerja tidak tetap iurannya berjalan lancar. Bahkan ada yang belum menyetorkan iuran.

“Sehingga ini ada gap. BPJS Kesehatan harus tetap berjalan, kita harus perbaiki siapa yang bayar dan siapa yang disubsidi.”

Sri Mulyani memastikan, pemerintah tetap menggunakan instrumen APBN untuk kesehatan dan pendidikan. Sehingga apa yang menjadi tugas pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat tetap berjalan.

(das/ara)

Ferdy Hasiman Anggap Divestasi Freeport Lewat IPO Bukan Langkah Tepat

Liputan6.com, Jakarta Pernyataan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, yang mengatakan bahwa dirinya menganjurkan agar skema divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) melepas saham melalui pasar modal atau Initial Public Offering (IPO) adalah langkah yang tidak tepat dan cermat. Peneliti Alpha Research Database dan penulis buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara, Ferdy Hasiman, mengatakan bahwa mekanisme pelepasan melalui pasar modal tak pernah dianjurkan oleh UU No.4/2009, tentang Mineral dan Batubara.

“Kalau saham Freeport dilepas melalui mekanisme IPO di pasar modal, yang dapat untung hanya pengusaha kaya. Pelaku pasar modal hanya 0,6 persen penduduk Indonesia. Sudah begitu, banyak investor yang beli saham di pasar modal juga adalah investor asing. Itu makanya kalau krisis di Indonesia, ada capital outflow besar-besaran,” ujarnya.

Jika melalui IPO, saham Freeport akan menjadi rebutan antara pengusaha lokal yang memiliki banyak uang dan para politisi. Ferdy memberikan contoh pengalaman pelepasan saham Garuda Indonesia.

Pada IPO saham Garuda, Mantan Bendahara Partai Demokrat, M. Nazarudin, memborong 400 juta saham atau Rp 300 miliar lewat lima perusahaan miliknya. Setelah IPO, salah satu pengusaha kakap mendapat pinjaman Credit Suisse dan memborong 351,6 juta lembar (10 persen saham Garuda Indonesia).

“Fakta ini mau menunjukan bahwa opsi divestasi sahamPTFI melalui IPO bukan solusi cerdas, tetapi solusi instan,” ucap Ferdy. 

Soal perpanjangan kontrak sampai 2041, itu adalah keputusan bisnis. Tanpa ada perpanjangan kontrak, Freeport tidak akan berinvestasi di tambang underground yang mencapai angka 17 miliar dollar AS dan pembangunan smelter tak berjalan.

“Jadi, nalar politik tak akan pernah mempu memahami mengapa pemerintah harus memperjang kontrak Freeport sampai tahun 2041. Mekanisme korporasi yang dilakukan pemerintah untuk mengambil alih saham PTFI adalah langkah paling elegan,” kata Ferdy. 

Pemerintah Indonesia melalui perusahaan Holding Industri Pertambangan Inalum resmi memiliki 51,23 persen persen saham PTFI pada akhir tahun lalu. Pemerintah kemudian menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan catatan, perpanjangan kontrak sampai 2041 wajib membangun smelter tembaga serta jaminan kepastian fiskal dan investasi bagi Freeport.

Perpanjangan kontrak sampai 2041 dianggap masuk akal karena Inalum masih membutuhkan Freeport mengolah tambang underground yang berteknologi dan memiliki infrastruktur canggih. Tambang underground di Grasberg dengan metode block caving menurut para geolog pertambangan memang sangat berisiko tinggi dan membutuhkan dana investasi besar.

Banyak geolog kelas dunia mengatakan, tambang underground di Grasberg tak boleh berhenti. Sekali berhenti, akan meningkat an tegangan dan mengakibatkan runtuhnya terowongan. Itulah mengapa Freeport di tambang underground membangun terowongan bawah tanah sampai ribuan kilometer. Jika proses tambang underground terhenti, maka akan terjadi kerugian besar mencapai 5-10 miliar dollar AS.



(*)

5.120 Rumah di Kabupaten Bogor Kini Teralirkan Gas Bumi

Liputan6.com, Bogor – Sebanyak 5.120 rumah tangga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendapatkan sambungan jaringan gas rumah tangga. Jaringan gas ini dibangun PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo mengatakan, PGN telah membangun jaringan gas rumah tangga di kabupatan Bogor, Jawa Barat pada 2018. Dana APBN yang dipakai mencapai Rp 46 miliar untuk 5.120 jaringan gas rumah tangga.

‎”Kita berhasil membangun 5.120 sambungan rumah tangga,” kata Dilo, di lokasi peresmian jaringan gas, Puri Nirwana, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Pada tahap pengoperasian nanti, PGN akan memanfaatkan sumber gas dari PT Pertamina EP, dengan volume mencapai 0,2 MMSCFD. Dalam rencana pengoperasian, jargas tersebut akan mengaliri sebanyak 5.120 sambungan rumah atau SR, tepatnya di wilayah Kecamatan Cibinong dan Bojong Gede.

“Perluasan Jargas ini adalah upaya bersama untuk memperluas dan pemerataan pemanfaatan kekayaan alam negeri ini,” ujar ‎Dilo.

Seiring beroperasinya sambungan baru ini maka total sambungan jaringan gas rumah tangga di Bogor mencpai 9.120. Sebelumnya jaringan gas yang dibangun pada 2012 hanya 4.000 sambungan.

Dilo mengungkapkan, sejauh ini pemerintah dan PGN bahu membahu melakukan perluasan pembangunan Jargas. Ke depan, jaringan gas kian banyak skema yang bisa digunakan untuk merealisasikan pembangunan Jargas.

“Gas merupakan energi masa depan yang sangat membantu kehidupan masyarakat. Indonesia melalui PGN mempunyai potensi besar sebagai penyangga dan pelayan bagi masyarakat,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

PGN Butuh Rp 12,5 Triliun buat Bangun 5 Juta Jaringan Gas Baru

PT Perusahaan Gas Negara Tbk siap membangun jaringan gas bumi sebanyak 5 juta jaringan hingga 2025. Rencana bisnis perusahaan ini bagian dari penugasan pemerintah melalui anggota holding BUMN migas.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan untuk membangun jaringan gas bumi ini diperkirakan membutuhkan total investasi sekitar Rp 12,5 triliun.

“Belanja modal sekitar Rp 12,5 triliun ini akan dipenuhi dari berbagai sumber. Mulai dari APBN, kas internal perusahaan, business to business, serta mitra strategis,” kata Gigih di Kementerian BUMN, Selasa (12/2/2019).

Gigih mengungkapkan, rencana pembangunan 5 juta jargas masih dalam proses study basic engineering. Namun, sebagian besar berada di wilayah yang sudah terdapat eksisting pipa dan sumber gas agar pembangunan berjalan lebih cepat.

“Pada tahun ini, PGN akan membangun sekitar 800.000 jargas. Nanti wilayahnya di mana saja akan kami sampaikan ke Kementerian ESDM,” tambah dia.

Final Piala AFF U-22 2019: 4 Ancaman Thailand yang Perlu Diwaspadai Timnas Indonesia

Jakarta Tak terbantahkan, Thailand adalah rajanya sepak bola Asia Tenggara. Negeri Gajah Putih seperti tak pernah bosan jadi juara event bergengsi AFF di berbagai level, mulai dari senior hingga junior.

Bisa dibilang Thailand tak pernah kering mencetak pemain-pemain bertalenta. Di ajang Piala AFF U-22 2019, Thailand berstatus juara bertahan.

Mereka jadi yang terbaik di edisi terakhir 2015 silam. Timnas Indonesia yang akan bersua mereka di laga final Piala AFF U-22 2019pada Selasa (26/2/2019) harus ekstrawaspada. Thailand yang sudah terbiasa menghadapi atmosfer pertandingan final bisa jadi momok.

Langkah Timnas Thailand U-22 cenderung mulus hingga ke laga puncak.

Tim asuhan Alexandre Lima, belum tersentuh kekalahan serta kebobolan dalam waktu normal pertandingan selama Piala AFF U-22 2019. Sang arsitek asal Brasil yang didapuk jadi nakhoda tim pada awal November 2018 terlihat sukses menjaga tempo permainan Timnas Thailand U-22.

Menghadapi jadwal padat turnamen, Thailand tak habis-habisan di awal namun gembos di akhir. 

Di fase penyisihan Grup A Piala AFF U-22 2019, Thailand menang 1-0 dan 3-0 masing-masing atas Timor Leste dan Filipina, bermain tanpa gol kontra Vietnam.

Mereka melaju ke semifinal dengan status runner-up Grup A. Memasuki periode knock-out Tim Negeri Gajah Putih Muda bersua tuan rumah Kamboja yang jadi tim kuda hitam di penyisihan. Thailand menang 5-3 dalam adu penalti atas Kamboja (0-0) di semifinal.

Saat laga final nanti, Tim Garuda Muda kudu mewaspadai empat pemain yang jadi kartu truf Thailand. Siapa saja mereka?



2 dari 2 halaman

Bek Raksasa dan Gelandang Agresif

Rekor tak kebobolan menunjukkan ketangguhan lini belakang Thailand U-22. Penyerang-penyerang Timnas Indonesia U-22 kudu cerdik untuk bisa menembus kerapatan poros belakang mereka.

Sebagai catatan Tim Merah-Putih berlaga di Piala AFF U-22 2019 tanpa penyerang-penyerang terbaik macam: Ezra Wallian, Egy Maulana Vikri, dan Saddil Ramdani.

Sebagai ganti Indra Sjafri menyiapkan duo Indonesia Timur, Osvaldo Haay dan Marinus Wanewar.

Ketangguhan lini belakang Thailand karena mereka punya duo stoper raksasa yang sulit ditembus.

Marco Ballini, bek keturunan Italia amat jago dalam duel-duel bola udara.

Ballini bersama kapten tim Saringkan Promsupa merupakan duet kunci sukses Thailand hingga melangkah ke babak final Piala AFF U-22 2019. Berkat duet bek tengah itu timnas Thailand U-22 tidak pernah kebobolan hingga memasuki babak final.

Ballini merupakan pesepak bola berdarah Italia yang lahir di Bologna pada 12 Juni 1998. Terlahir dari ayah asal Italia dan ibu asal Thailand, Ballini memulai karier sepak bola di tim akademi AC Cesena.

Setelah sempat memulai karier profesional bersama Alfonsine FC, Ballini kemudian direkrut klub asal Thailand Chainat Hornbill pada 2018. Ballini dikontrak juara Thai League 2 2017 itu hingga 2020. Musim lalu Ballini tampil di 16 pertandingan dan mencetak satu gol untuk Chainat.

Ballini sempat masuk daftar skuat bayangan Timnas Thailand senior untuk tampil di Piala AFF 2018. Tapi, pelatih Milovan Rajevac memutuskan untuk tidak membawa Ballini ke putaran final.

Dengan postur tinggi menjulang 198 cm, Ballini jelas jadi tembok  yang sulit ditembus.

Pemain depan Timnas Indonesia U-23, Alberto Goncalves (kanan) berebut bola dengan pemain Thailand U-23, Saringkan Promsupa pada laga persahabatan di Stadion Pakansari, Kab Bogor, Minggu (3/6). Laga berakhir imbang 0-0. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mengandalkan tinggi badannya, Ballini juga menjadi andalan Thailand untuk mencetak gol lewat skema bola-bola mati. Ballini menjadi eksekutor terakhir timnas Thailand U-22 saat mengalahkan Kamboja di babak semifinal lewat adu penalti.

Duetnya Saringkan Promsupa yang berstatus sebagai kapten juga tak kalah garang. Ia saat ini jadi top scorer tim dengan lesakan dua gol.

Sebiji gol dicetak ke gawang Timor Leste, serta satu gol lainnya ke gawang Filipina.

Selain dua pemain di atas Thailand punya juga punya Jaroensak Wonggorn, sosok pengendali permainan di lini kedua.

Jaroensak Wonggorn sudah mencetak satu gol di Piala AFF U-22 2019 ke gawang Filipina. Ini adalah gol international keduanya untuk Timnas Thailand U-23.

Sang playmaker sebelumnya mencetak satu gol ke gawang Bahrain pada turnamen Alpine Cup 2018. Jaroensak amat berbahaya saat mengeksekusi bola mati. Ia juga penembak jarak jauh yang jitu.

Di sektor tengah ia didampingi kompatriotnya Jedsadakorn Kowngam yang tak kalah mobil.

Jedsadakorn Kowngam adalah penggawa muda Ubon United FC dan saat ini sedang dipinjamkan ke Army United di tahun 2019 ini. Jedsadakorn yang berusia 21 tahun juga menjadi pemain penting di lini tengah Thailand U-22.

Jedsadakorn Kowngam mencetak satu gol ke gawang Filipina di Piala AFF U-22 2019. Jedsadakorn Kowngam juga menjadi salah satu algojo Thailand saat menghempaskan Kamboja di adu penalti.


Presiden Jokowi Bagikan Bansos PKH dan BPNT Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Cilacap

Liputan6.com, Cilacap Presiden Joko Widodo atau biasa dipanggil Jokowi akan membagikan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 1.257 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pemberian bantuan akan diberikan di Gedung Patra Graha, Kabupaten Cilacap, pada Senin (25/2/2019) pukul 11.00 WIB.

Peserta yang hadir dalam acara tersebut sebanyak 1.257 orang, terdiri dari 500 ketua kelompok PKH perwakilan dari 16 kecamatan di Kabupaten Cilacap, 757 KPM PKH yang berasal dari tiga kecamatan, yaitu Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Cilacap Selatan, serta 243 SDM PKH dan BPNT.

“Presiden akan bertatap muka, berdialog dengan ibu-ibu penerima PKH dan BPNT. Beliau sangat menaruh perhatian kepada kedua program ini dan ingin melihat dari dekat secara langsung bagaimana pendapat ibu-ibu bansos ini. Presiden juga akan meninjau pameran produk usaha rumahan karya ibu-ibu dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat.

Adapun nilai bantuan sosial untuk Provinsi Jawa Tengah Tahap I Tahun 2019 adalah Rp 2 triliun, terdiri dari PKH sebesar Rp1,7 triliun untuk 1.449.066 keluarga dan BPNT sebesar Rp 284 miliar untuk 2.583.813 keluarga. Sementara itu, bantuan sosial untuk Kabupaten Cilacap Tahap I Tahun 2019 terdiri dari PKH sebesar Rp 92 miliar untuk 77.745 keluarga dan BPNT sebesar Rp 15 miliar untuk 141.758 keluarga.

PKH merupakan program prioritas pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pada 2019, alokasi anggaran PKH ditingkatkan menjadi Rp 34,4 triliun dari angka sebelumnya Rp19,2 trilliun pada 2018.

Tahun ini, skema bantuan PKH yang sebelumnya flat menjadi non-flat/bervariasi. Indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Jumlah bantuan yang diterima KPM bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk empat orang per keluarga.

Indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019 secara rinci adalah Bantuan Tetap Setiap Keluarga/Tahun (diterima 1x pada Tahap I), yakni untuk PKH regular Rp 550.000 dan untuk PKH Akses Rp 1.000.000. Kemudian, Bantuan Komponen Setiap Jiwa/Tahun (maksimal empat orang setiap keluarga). Untuk ibu hamil Rp 2.400.000, anak usia dini (0-6 tahun) Rp 2.400.000, anak SD/Sederajat Rp 900.000, anak SMP/Sederajat Rp 1.500.000, anak SMA/Sederajat Rp 2.000.000, lanjut usia (60 Tahun ke atas) Rp 2.400.000, dan penyandang disabilitas berat Rp 2.400.000.



(*)