4 Inovasi Posyandu Terbaik di Indonesia

Bandung – Sudah enam kali Posyandu Wijaya Kusuma yang terletak di RW 13, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, menyabet predikat posyandu terbaik di tingkat kota maupun nasional dalam rentang waktu 2004 hingga 2017. Prestasi terbaru ditorehkan di level nasional pada 2017 lalu sebagai posyandu terbaik se-Indonesia.

Usut punya usut, hal tersebut berhasil diraih karena inovasi yang dilakukan pengurus Posyandu Wijaya Kusuma dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat sekitar.

Ketua Posyandu Wijaya Kusuma, Imas Marsiah mengatakan, ada beberapa inovasi khas yang dilakukan posyandu ini secara konsisten. Salah satunya yang paling dikenal adalah Kasaba (Kader Sayang Bayi dan Anak), alias layanan pijat bayi keliling.

“Posyandu kami adalah posyandu multifungsi, atau posyandu generasi ketiga yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga mampu memberikan pelayanan pendidikan dan informasi sebanyak-banyaknya pada masyarakat,” ungkap Imas kepada ayobandung.com, Kamis (21/2/2019).

Berikut menurut Imas empat inovasi yang dilakukan Posyandu Wijaya Kusuma:

1. Pijat Bayi

Tak sekedar penimbangan gizi dan imunisasi, posyandu ini memiliki fasilitas pijat dan spa bayi yang diberikan cuma-cuma oleh para kader terlatih. Pelatihan dilakukan bekerja sama dengan rumah sakit swasta Santo Borromeus. Setelah munculnya fasilitas ini, animo masyarakat sekitar untuk rutin datang ke posyandu meningkat.

“Kader posyandu diberikan pelatihan oleh RS Borromeus untuk melakukan pijat bayi. Animo masyarakat juga bertambah untuk mulai rutin datang ke posyandu,” jelas Imas.

2. Kasaba Online

Pijat dan SPA bayi tersebut bahkan bisa dilakukan door to door guna memudahkan para ibu dan bayi mendapat fasilitas tersebut di luar jadwal operasional posyandu yang terbatas lewat Kasaba Online. Kota Bandung bahkan memberikan hibah motor operasional bagi Posyandu Wijaya Kusumah untuk melangsungkan program ini.

Teknisnya, para ibu dari bayi anggota posyandu digabungkan dalam satu grup WhatsApp bersama para kader. Nantinya, para ibu dapat memesan langsung pijat bayi di rumah mereka kepada para kader via aplikasi tersebut. 

“Kader memijat bayi yang mau dipijat ke rumahnya, serta mengajarkan cara memijat pada keluarganya karena yang paling baik untuk memijat adalah keluarganya, agar tali kasih sayang terjalin lebih erat,” ujar Imas.

Bayi yang dipijat biasanya berusia 0 hingga 3 tahun. Hingga saat ini, jumlah bayi dan balita yang tergabung dalam Posyandu Wijaya Kusuma adalah 120 orang, dan yang telah memanfaatkan fasilitas ini ada sebanyak 40 orang sejak 2016.

2 dari 2 halaman

E-posyandu dan DUKM

3. E-posyandu

E-posyandu merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau tumbuh kembang dan kesehatan bayi serta balita yang tergabung dalam Posyandu Kenanga secara daring. Sehingga, apabila ada keganjilan dalam tumbuh kembang seorang anak, hal tersebut dapat dideteksi dengan segera.

“Sistem pelaporannya dilakukan secara online, tapi sekarang sedang offline,” ungkapnya.

4. Dana Upaya Kesehatan Masyarakat (DUKM)

DUKM merupakan program urunan seluruh masyarakat yang ada di RW 13 Kelurahan Sekeola untuk dibelanjakan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan untuk digunakan di posyandu. Program ini bisa dibilang merupakan program terlama yang dimiliki Posyandu Wijaya Kusumah. Setelah belasan tahun berjalan, DUKM telah berhasil dibelikan sebuah mobil ambulans.

“Besarannya adalah Rp500 per-bulan untuk setiap jiwa di RW 13,” kata Imas.

Dia mengatakan, selain program-program inovasi di atas, posyandunya juga saat ini telah menjalankan program gagasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung, yakni Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PLIPA).

“Di dalamnya ada pelayanan informasi kepada masyarakat seputar HIV, human trafficking, KDRT, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Baca berita ayobandung.com lainnya di sini.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Bertemu Budayawan Jabar, Sekjen PDIP Cerita Upaya Pemerintah Bersihkan Citarum

Liputan6.com, Bandung – Rombongan Safari Kebangsaan VIII yang dipimpin Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bertemu budayawan Jawa Barat di kediaman aktor Indonesia, Budi Dalton di Kota Bandung. Turut hadir juga sejumlah budayawan dan seniman seperti Edi Brokoli.

Budi mengatakan, banyak sekali program yang disinergikan dengan para budayawan di Jawa Barat, khususnya yang ada di pinggiran yang jarang tersentuh.

“Saya tidak mewakili, tetapi saya sebagian kecil pelaku budaya, berterima kasih pada PDI Perjuangan, yang telah meluangkan waktunya mendengarkan keluhan budayawan Jabar,” ungkap Budi di lokasi, Jum’at (22/2/2019).

Menurut Budi, target dari berbagai macam programnya adalah kaum milenial dan wilayah yang belum tersentuh.

“Sebetulnya di kalangan milenial sekarang melakukan sesuatu dengan cara masing-masing. Jadi perlu dirangkul dan diarahkan,” tutur dia.

Di saat bersamaan, Hasto turut menyatakan Jabar kaya dengan tradisi kebudayaan. Namun, jika modernitas berdiri tanpa keseluruhan jati diri, maka kebudayaan akan kehilangan akarnya.

“Untuk itu, berbagai strategi kebudayaan harus dijalankan bersama-sama karena sangat sesuai dengan kepribadian kita apalagi di Jawa Barat,” ujar Hasto.

Hasto berharap, dari pertemuan ini para tokoh kebudayaan dapat memperindah politik pada kesejatiannya. Yaitu, dengan kebudayaan tariannya, kuliner dan seluruh nilai luhur bangsa.

“Sekali lagi, kami bertemu dengan para tokoh kebudayaan ini untuk mendorong hijrah politik menjadi wajah yang membangun keadaan politik yang santun, yang toleran, yang mencintai seluruh isi alam raya,” tukas Hasto.

2 dari 2 halaman

Bersihkan Citarum

Hasto juga mengajak para seniman dan budayawan menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Jabar.

Menurutnya, salah satu langkah konkret pelestarian lingkungan adalah menjaga sumber mata air di Sungai Citarum.

Hasto mengatakan, pemerintahan Jokowi telah berupaya keras agar bisa membersihkan Sungai Citarum dari sampah plastik. Selain itu, pelestarian terhadap kesenian, adat istiadat hingga makanan juga perlu dilakukan.

“Inilah yang membuat politik benar-benar membumi. JokowiKiai Ma’ruf, turun ke rakyat dan menyentuh hal-hal yang fundamental. Tidak lagi bicara fitnah, tebar hoaks sana-sini tetapi benar-benar yang dibutuhkan rakyat,” tandas Hasto.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

HEADLINE: MRT Jakarta, Ikon Baru yang Terwujud Setelah Penantian 34 Tahun

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tampak semringah. Tiba di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2019 pukul 10.30 WIB, JK dan rombongan langsung naik kereta mass rapid transit (MRT) Jakarta menuju Stasiun Lebak Bulus. Sepanjang perjalanan, JK tampak menikmati moda transportasi baru Ibu Kota ini.

Didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, JK tak hanya menjajal rasanya jadi penumpang. JK yang mengenakan batik panjang dan bertopi hitam itu juga duduk di kursi masinis saat kereta kembali menuju Stasiun Bundaran HI.

“Sistem ini cocok kalau untuk Jakarta, (karena) penduduknya 10 juta. Pokoknya 10 tahun minimum 200 kilometer harus jadi, baru Jakarta akan bersaing sebagai kota metropolitan,” ujar JK usai mencoba moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Ratangga atau MRT Jakarta memang belum beroperasi secara reguler, namun terus melakukan uji coba setiap harinya hingga diresmikan pada akhir Maret mendatang. Uji coba itu pun belum bisa mengikutkan warga Ibu Kota.

“MRT baru beroperasi penuh antara tanggal 24 Maret dan 31 Maret. Minggu depan uji coba penuh (full trial run), tapi masih belum bisa melibatkan publik. Publik baru bisa mencoba tanggal 12 Maret dan harus mendaftar melalui website MRT,” terang Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhammad Kamalludin kepada Liputan6.com, Jumat (22/2/2019).

Usai melakukan pendaftaran, nantinya masyarakat akan mendapatkan quick response (QR) code atau bukti pendaftaran yang perlu dicetak. Bukti itu nantinya perlu dibawa pada saat mau menjajal naik MRT. Masyarakat yang ingin naik Ratangga secara gratis itu pun tak dibatasi oleh kuota.

Selama masa uji coba tersebut, lanjut dia, masyarakat yang akan menggunakan MRT tidak akan dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sisi lain, jumlah kereta yang disediakan masih dibatasi karena belum diluncurkan secara resmi.

“Nanti prosedurnya masih kita susun, dan batas (jumlah masyarakat) masih kita tentuin, kemudian aksesnya dari stasiun mana dulu. Ini juga belum langsung serempak 13 stasiun langsung full pelayanan, kan masih belum bayar, masih gratis, makanya kita atur dulu,” jelas Muhammad Kamalludin.

Pada Fase I ini, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun. Tujuh di antaranya adalah stasiun layang yang berada di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan stasiun bawah tanah berada di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.

Jika sudah beroperasi penuh dan semua stasiun telah dibuka untuk melayani jalur perjalanan sepanjang 15,7 kilometer, pihaknya meyakini Ratangga bisa membawa 130 ribu penumpang setiap harinya. Namun, bukan hanya jumlah penumpang yang menjadi perhatian PT MRT Jakarta, melainkan adanya perubahan budaya warga Ibu Kota.

“Kita tentunya ingin mengembangkan budaya mengantre dengan tertib dan teratur, untuk kemudian beralih ke moda lain seperti bus umum dan kendaran pribadi maupun online di tempat yang sudah ditentukan secara disiplin,” ujar Muhammad Kamalludin.

Hanya saja, dia belum mengetahui tarif atau ongkos yang akan dikenakan bagi penumpang Ratangga nantinya. “Tarif akan diumumkan Pemprov DKI,” pungkas dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sedang melakukan kajian final untuk menghitung tarif MRT Jakarta. Dia menyebutkan, kajian tarif MRT Jakarta bakal dihitung berdasarkan jarak per kilometer.

“Tinggal diumumkan, sebelum data lengkap saya tidak akan umumkan (angkanya),” kata Anies saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Oktober 2018 lalu, PT MRT Jakarta mengajukan tarif jarak terjauh, Stasiun Lebak Bulus-Hotel Indonesia sebesar Rp 13 ribu. Usulan tarif ini sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk diputuskan.

Angka tersebut berasal dari kajian tentang kesanggupan masyarakat membayar ongkos perjalanan MRT. Hasilnya, masyarakat akan membayar Rp 8.500 untuk 10 kilometer pertama. Sedangkan untuk rute selanjutnya, formulasi biaya yang dibebankan adalah Rp 700 per kilometer.

Sementara pada peninjauan November tahun lalu, Presiden Jokowi memperkirakan tarif perjalanan menggunakan Ratangga paling tinggi Rp 9.000.

“Tarifnya Rp 8.000 sampai Rp 9.000,” kata Jokowi di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

2 dari 3 halaman

Melayang Bisa, Masuk Terowongan Ayo

Mimpi buruk warga Jakarta akan kemacetan yang setiap hari terpampang di depan mata agaknya bakal segera berkurang. Mulai Maret mendatang, Jakarta akan memiliki sistem transportasi mass rapid transit (MRT) yang diharapkan pemerintah menjadi langkah pertama menghapus kemacetan di Ibu Kota.

Sarana transportasi yang kini juga populer dengan istilah Moda Raya Terpadu itu diyakini bakal membuat warga pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan MRT Jakarta. Alasannya, moda ini bebas macet, cepat dan modern.

“Inilah saatnya untuk mengubah Jakarta. Inilah saatnya untuk menjadikan Jakarta lebih baik dan bebas dari kemacetan,” kata Direktur MRT Jakarta William Sabandar, beberapa waktu lalu.

Ucapan William tak main-main. Ada tiga moda transportasi berbasis rel yang akan mengepung Jakarta di masa depan. Yakni kereta rel listrik (KRL), light rail transit (LRT) dan MRT. Ketiga moda transportasi dengan sarana kereta tersebut diharapkan mampu melayani mobilitas warga Ibu Kota dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus memangkas kemacetan.

Meski terkesan sama, ketiga moda ini punya beberapa perbedaan baik dari perlintasan, kapasitas penumpang, dan rangkaiannya. LRT atau kereta api ringan, misalnya, mengacu pada beban ringan dan bergerak cepat. Meskipun MRT dan KRL memiliki daya angkut lebih besar, LRT dapat memindahkan penumpang melalui operasi rute yang lebih banyak.

Selain itu, kelebihan dari moda transportasi LRT ini, sistem perlintasannya dibuat melayang sehingga tidak memiliki konflik sebidang yang sering ditemukan di lintasan KRL. Karenanya, headway atau jarak antarkereta dapat dipastikan waktunya.

Sedangkan commuter line atau KRL yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1925 merupakan kereta rel yang menggunakan sistem propulsi motor listrik sebagai penggerak keretanya. KRL yang melayani rute Jabodetabek ini seringkali mengalami konflik sebidang dengan penyeberangan jalur kendaraan mobil dan motor. Hal ini yang kerap menimbulkan kemacetan serta kecelakaan.

Kemudian MRT yang merupakan transportasi dengan transit cepat dan memiliki daya angkut yang lebih besar dari LRT. Perlintasannya dibuat melayang dan bawah tanah, sehingga meminimalisir pertemuan dengan konflik sebidang sama halnya dengan LRT.

Ketika tahap pertama mulai beroperasi pada Maret mendatang, 14 rangkaian kereta MRT akan digunakan untuk layanan harian mulai pukul 05.00 pagi hingga tengah malam. Sementara dua lainnya tetap disiagakan jika terjadi keadaan darurat. Rute ini membentang sejauh 15,7 kilometer antara Lebak Bulus di pinggiran selatan dan Bundaran Hotel Indonesia.

Lebak Bulus adalah lingkungan perumahan yang padat penduduk. Dengan transportasi umum lainnya, dibutuhkan waktu sekitar 90 menit untuk menempuh perjalanan menuju Bundaran HI. Tetapi, dengan MRT waktu perjalanan akan menjadi satu jam lebih pendek atau hanya sekitar 30 menit.

“Kita bersama-sama mencoba MRT dari Bunderan HI sampai di Lebak Bulus sepanjang 16 KM. Ini uji coba terus dan saat tadi kita naik dengan kecepatan 60 km per jam, suaranya dapat dikatakan tidak ada bisingnya, tidak terdengar, menurut saya sangat bagus sekali,” puji Presiden Jokowi usai menjajal MRT di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar juga memaparkan spesifikasi teknis moda yang diberi nama Ratangga ini. Dia mengatakan, kereta MRT Jakarta dibuat oleh perusahaan Nippon Sharyo asal Jepang. Posisi kemudi masinis berada di sisi sebelah kanan karena disesuaikan dengan arah jalur perjalanan kereta.

Seluruh kereta MRT Jakarta dibuat dari material stainless steel. Satu rangkaian kereta MRT Jakarta dapat menampung sebanyak 1.200 penumpang dan jika sangat padat dapat mencapai 1.950 penumpang. Satu unit kereta atau gerbong memiliki 2 unit penyejuk ruangan.

Satu rangkaian kereta nantinya terdiri dari 6 kereta. Pada kereta 1 dan 6 yang merupakan kereta dengan kabin masinis merupakan kereta tanpa motor penggerak atau disebut juga trailer car. Untuk kereta 2 hingga 5 yang merupakan kereta tanpa kabin masinis memiliki masing-masing 1 pantograf tipe single arm dengan motor penggerak atau disebut juga motor.

Dengan semua keunggulan itu, MRT ternyata tak hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta. Paling tidak menurut Presiden Jokowi, moda transportasi jenis ini akan terus digeber di kota-kota lain yang memiliki problem serupa dengan Ibu Kota.

“Memang harus berani memulai seperti di sini. Jakarta sudah memulai. Palembang memulai. Nanti Bandung mulai, Surabaya mulai, Medan mulai. Saya kira memang transportasi massal ini adalah masa depan transportasi kita untuk menghindari kemacetan di kota mana pun,” ujar Jokowi.

Pertanyaan sekarang, apakah proses pembangunan moda MRT di kota-kota lain juga akan memakan waktu yang lama seperti di Jakarta?

3 dari 3 halaman

Mimpi Habibie yang Terwujud di Era Jokowi

Keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern, khususnya dari sisi moda transportasi, sudah tercetus sejak lama. Puluhan tahun lalu, banyak sudah studi yang mempelajari pengembangan sarana transportasi modern di Ibu Kota.

Bahkan, sejak 1980 lebih dari 25 studi subjek umum dan khusus telah dilakukan terkait dengan kemungkinan membangun sistem mass rapid transit (MRT) di Jakarta. Sementara dari sisi pemikiran, ide awal transportasi massal ini sudah dicetuskan sejak 1985 oleh Bacharuddin Jusuf Habibie yang ketika itu menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Tak sekadar mencetuskan gagasan, Habibie juga mendalami berbagai studi dan penelitian tentang MRT. Namun, semua gagasan itu tak kunjung terwujud. Salah satu alasan utama yang membuat rencana itu tertunda adalah krisis ekonomi dan politik pada 1997-1999.

Selepas krisis, Jakarta yang ketika itu dipimpin Gubernur Sutiyoso melanjutkan studi sebelumnya. Selama 10 tahun pemerintahan Sutiyoso (1997-2007), setidaknya ada dua studi dan penelitian yang dijadikan landasan pembangunan MRT.

Pada 2004, Sutiyoso mengeluarkan keputusan gubernur tentang pola transportasi makro untuk mendukung skenario penyediaan transportasi massal, salah satunya angkutan cepat terpadu yang akan digarap pada 2010.

Dilanjutkan Agustus 2005, sub Komite MRT dibentuk untuk mendirikan perusahaan operator MRT. Pada 18 Oktober 2006, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation dibuat.

Perlu dua tahun kemudian atau setahun setelah Fauzi Bowo menggantikan posisi Sutiyoso menghuni Balai Kota Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada 17 Juni 2008. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta 99.98% dan PD Pasar Jaya 0.02%)​.

Dikutip dari laman www.jakartamrt.co.id, PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan di antaranya untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya.

Pada tahun yang sama, perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi ditandatangani, termasuk pula studi kelayakan pembangunan MRT. Pada 31 Maret 2009, perjanjian kredit pertama dengan jumlah 48,150 miliar Yen untuk membangun Sistem MRT Jakarta ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Japan International Corporation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang. Secara keseluruhan, paket pinjaman dari JICA untuk pengembangan sistem MRT Jakarta bernilai total ¥ 120 miliar Yen.

Namun, semua itu tak membuat pembangunan MRT dimulai yang berarti janji Fauzi Bowo di masa kampanyenya Pilgub 2007 tak bisa dipenuhi. Pada Pilgub DKI Jakarta 2012, dia berjanji lagi bakal mengembangkan dan mengerjakan MRT jika kembali terpilih. Namun, dia kalah dari Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian memimpin Ibu Kota.

Pengerjaan desain dasar untuk tahap pertama proyek MRT yang dibuat pada akhir 2010 dilanjutkan. Proses tender berlangsung pada akhir 2012 ketika gubernur baru Jakarta itu tiba-tiba mengatakan ingin meninjau kembali proyek MRT Jakarta. Jokowi juga mengumumkan bahwa proyek ini akan dilanjutkan sebagai salah prioritas dalam anggaran tahun 2013.

Butuh waktu setahun bagi Jokowi memutuskan pembangunan proyek MRT akan mulai dikerjakan. Pembahasan ini juga sempat alot ketika Jokowi rapat dengan warga Fatmawati yang terkena imbas proyek. Pada 28 November 2012, sang gubernur bahkan sempat keluar ruangan lantaran ada kericuhan dan protes warga yang menolak proyek MRT.

Namun, mimpi itu akhirnya mulai diwujudkan. Pada Kamis 10 Oktober 2013, pengerjaan proyek ini resmi dimulai dengan peletakan batu pertama di atas lahan yang rencananya berdiri Stasiun MRT Dukuh Atas, salah satu kawasan paling sibuk di Jakarta Pusat.

“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Lebih dari lima tahun setelah proyek ini mulai dikerjakan, MRT yang kini juga disebut dengan Moda Raya Terpadu itu akan segera diresmikan untuk beroperasi secara penuh. Jokowi yang kini menjabat sebagai Presiden RI direncanakan meresmikan moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur Anies Baswedan itu pada Maret mendatang.

Namun, Ratangga dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI bukanlah akhir mimpi Jokowi. Dia juga sudah meminta agar tahun ini juga pembangunan MRT Jakarta tahap kedua, yakni rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan (Ancol) segera dimulai. Demikian pula pembangunan MRT koridor East-West.

“Kita harapkan nanti pada tahapan kedua, HI sampai ke Ancol. Tahun depan plus kita harapkan yang East-West,” kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Selasa 6 November 2018.

Jadi, selamat datang Ratangga dan Jakarta yang makin modern.

Awas, Obesitas Bikin Libido Pria Terjun Bebas

Liputan6.com, Jakarta Performa seksual dapat terhambat karena obesitas. Hal ini kemungkinan terkait dengan kadar testosteron yang rendah pada pria dengan kelebihan berat badan. 

Direktur Medis dan Spesialis IVF dari Mother’s Lap IVF Center, Shobha Gupta, menjelaskan, kelebihan berat badan akan menghambat stamina untuk mempertahankan kinerja seksual. Ini juga mengganggu keseimbangan hormon, yang pada gilirannya memengaruhi kadar testosteron.

“Hal ini akan menyebabkan hilangnya libido (dorongan seksual) atau libido rendah. Obesitas juga memengaruhi aliran darah ke alat kelamin dan kurangnya sirkulasi darah yang menyebabkan disfungsi ereksi,” jelas Gupta, dilansir dari NDTV, Jumat, 22 Februari 2019.

Tingkat testosteron mulai meningkat pada masa pubertas dan memuncak pada awal masa dewasa. Kelebihan lemak di paha bagian dalam dan daerah kemaluan menghasilkan suhu testis yang tinggi lebih dari 35 derajat Celsius.




Simak video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

Diet kelola berat badan

Diet mengelola berat badan dapat dilakukan. Ada beberapa saran dari Gupta agar tubuh tidak menjadi obesitas.

  1. Konsumsi lebih banyak protein dalam diet Anda. Vegetarian dapat makan banyak lentil dan kacang-kacangan.
  2. Pilihlah daging tanpa lemak, seperti ayam dan salmon. Walaupun daging merah kaya akan protein, daging ini juga mengandung lemak. Protein membantu mendorong perasaan kenyang dan mencegah keinginan untuk makan berlebihan.
  3. Pastikan Anda konsumsi banyak buah dan sayuran. Tubuh akan punya sebagian besar serat untuk penurunan berat badan. Serat membutuhkan waktu lama untuk dipecah dan dicerna sehingga membantu Anda merasa kenyang lebih lama.
  4. Hindari trans-lemak dan makanan olahan. Misal, kentang goreng, sosis, burger, dan roti.

Aksi Penerbang Pesawat Tempur Masuk Parit Bersihkan Sampah di Pasar

Liputan6.com, Pekanbaru- Pemandangan tak biasa terlihat di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, Kamis, 21 Februari 2019. Puluhan pria bercelana loreng beramput cepak terlihat berbaris di lokasi yang masih dikelilingi sampah itu.

Beberapa di antaranya merupakan pilot pesawat tempur. Matahari yang mulai terik tak sedikitpun merubah barisan para prajurit yang selama ini bertugas di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Sejurus kemudian, usai komandan memberikan perintah, mereka mengambil sapu lidik, sekop, dan alat kebersihan lainnya. Tanpa ragu-ragu, prajurit TNI AU ini langsung masuk parit lalu mulai mendongkel sampah, mengumpulkan dan diletakkan ke wadah yang disediakan.

Menurut Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Ronny Irianto Moningka ST MM, apa yang dilakukan prajuritnya untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019. Kegiatan ini disebutnya bertujuan agar masyarakat tak membuang sampah di tempat keramaian.

“Ini aksi nyata, membersihkan sampah yang berserakan di sini. Prajurit diharap menjadi contoh bagi masyrakat,” kata pria berbintang satu di pundaknya ini, usai terjun langsung mengutip sampah.

Dia menjelaskan, HPSN dicatuskan untuk memperingati tragedi longsor sampah di Leuwigajah, Jawa Barat pada 21 Februari 2005. Penyebab longsor tersebut kala itu diduga karena curah hujan tinggi serta ledakan gas Metana (CH4) yg terperangkap terhadap timbunan sampah.

Longsoran gunungan sampah tersebut menelan lebih dari 150 jiwa. Peristiwa pilu ini dinyatakan sebagai bencana lingkungan, di mana mayoritas korbannya adalah penduduk di sekitar TPA yang bekerja sebagai pemulung.

“Tujuan diperingati sebagai komitmen bersama agar bencana akibat pengelolaan sampah yang kurang baik dan tidak berwawasan lingkungan tak terulang kembali,” imbuh Ronny.

Di samping itu, tambah Ronny, kegiatan ini merupakan wujud kemanunggalan Lanud Roesmin masyarakat sekitaran Pasar Pagi Arengka serta Pemerintah Provinsi Riau.

Menurut Ronny, sampah bisa menjadi kawan dan bisa jadi lawan. Hal itu tergantung bagaimana warga memperlakukannya karena sampah bisa bisa menjadi penyakit, merusak lingkungan.

“Namun bila ditangani dengan baik maka akan bermanfaat bagi masyarakat serta sejalan dengan hal ini. Dan Panglima TNI menginginkan seluruh jajaran AD, AL, AU untuk turun langsung dalam kegiatan HPSN ini,” terang Ronny.

Ma’ruf Amin Bawa Ayat ke Panggung Debat

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin berniat menjadi dirinya sendiri saat menghadapi debat cawapres bulan depan. Ma’ruf disebut akan tetap bicara dengan memakai ayat-ayat Alquran.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019). Usman mengatakan bukan tak mungkin Ma’ruf Amin akan melengkapi jawaban dan argumennya dengan sejumlah ayat. Meski begitu, Ma’ruf dinilai tak akan memaksakan diri apabila memang tak ada ayatnya.

“Kita ingin menjadikan Pak Kiai (Ma’ruf Amin) sebagai dirinya sendiri. Sebagai kiai, dia saya kira otomatis, dia ngomong di mana-mana, ngomong sama saya pun kemarin, ayat-ayat itu pun keluar, yang relevan tentu saja, namanya kiai, kita biarkan beliau seperti itu sejauh itu relevan, kan tidak ada larangannya juga,” ujar Usman.

“Misal Pak Kiai, ini kami serahkan ke Pak Kiai ya, tidak harus menyampaikan pakai ayat, kalau tidak ada ayatnya dipaksa-paksa, salah kan. Tapi intinya Pak Kiai menjadi dirinya sendiri,” imbuhnya.

Debat ketiga dengan tema ‘Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, dan Kebudayaan’ digelar pada 17 Maret 2019. Stasiun televisi yang menyiarkan adalah Trans TV, Trans 7, dan CNN Indonesia TV

Selain itu, Ma’ruf Amin juga sudah brainstorming dengan asosiasi profesi. Asosiasi profesi itu masih terkait dengan tema debat, salah satunya asosiasi serikat buruh.

“Kita lihat nanti, nggak ada target, semakin banyak semakin baik, tapi kemudian harus kita pilah juga. Kita anggap perlu atau tidak, tapi kan kemarin itu sangat perlu jadi kita membuka ruang juga untuk teman-teman dari asosiasi profesi itu untuk membuat brainstorming ke Pak Kiai (Ma’ruf) terkait SDM itu begitu,” kata Usman.

Lalu, bagaimana reaksi kubu Sandiaga? Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera mempersilahkan Ma’ruf memakai ayat-ayat, ia menyebut Sandiaga Uno sudah siap.

“Ayat tentu sah digunakan. Dan monggo saja. Dan Cawapres kami, bang Sandi akan mengedepankan bagaimana nilai itu diikat dengan sistem, ditegakkan dengan program dan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari,” kata Mardani.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(imk/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pro-Kontra Politisasi Aturan THR Keluar Lebih Cepat

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengebut penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN agar bisa terbit sebelum Pilpres 2019. Rencana tersebut menuai pro-kontra dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN,” ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Menurut Kholid, Jokowi ingin mengambil hati aparatur sipil negara (ASN) karena kebijakan soal THR dan gaji ke-13 sudah keluar sebelum Pilpres 2019, yang akan berlangsung pada April. Pasangan cawapres Ma’ruf Amin itu disebut ingin mendapatkan suara dari para ASN.

“Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata politikus PKS itu menyindir.
Hal tersebut dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Kebijakan percepatan penyusunan aturan soal THR dan Gaji ke-13 bagi PNS atau ASN disebut tidak bermuatan politis.

“Jangan semua hal dipolitisasi sebagai modus elektoral. Tujuan utama pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN jelas adalah untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN,” ujar Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Jumat (22/2).

Anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan urusan THR dan gaji ke-13 ini sudah ada dalam APBN 2019. Kebijakan tersebut, kata Aria, sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk dari koalisi Prabowo-Sandiaga.

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis, dan kredibel,” sebut politikus PDIP tersebut.

Penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Kemenkeu. Surat diteken oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei, sebulan sebelum Idul Fitri. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga juga mencermati rencana penyusunan soal THR dan gaji ke-13 yang dikebut harus rampung sebelum pilpres. Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan apakah bila Jokowi kalah di pilpres, kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 itu akan tetap dibayarkan kepada PNS.

“Kalau kebijakannya dikeluarkan sebelum pilpres, apakah kalau yang mengeluarkan kebijakan tidak menjadi pemenang pilpres apakah itu tetap direalisasikan?” kata Dasco.

Mengenai pembagian THR dan gaji ke-13, politikus Gerindra ini mendukungnya. Hanya, Dasco meminta pemerintah tetap berkomitmen menepatinya sekalipun Jokowi tidak menang di Pilpres 2019.

“Kalau menurut saya, kalau itu kebijakan untuk menolong gaji ke-13 itu memang begitu, ya nggak apa-apa, itu bagus aja, asal hitungannya sudah tepat dan konsisten dilaksanakan,” sebut anggota Komisi III DPR ini.

Sementara itu Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengaku tak heran kubu Prabowo-Sandiaga selalu mengkritik kebijakan pemerintah sang petahana. Politikus PKB ini juga merinci alasan mengapa aturan soal THR dan Gaji ke-13 harus disusun sejak jauh hari.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan Lebaran,'” urai Karding.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” sambung anggota DPR tersebut.

Pihak Kemenkeu memastikan dikebutnya penyusunan PP tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS tidak ada hubungannya dengan kepentingan pilpres. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, PP yang ditargetkan rampung sebelum dilaksanakannya pilpres 17 April itu ditujukan untuk kepentingan di luar kontestasi politik 5 tahunan itu.

“Mungkin perlu diperjelas, bahwa kebijakan tersebut tidak terkait dengan pilpres, karena kebijakan tersebut sudah diputuskan bersama pemerintah dengan DPR dan ditetapkan dalam UU APBN 2019,” kata Askolani.

Askolani menyampaikan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu juga concern untuk mempercepat PP tersebut. Itu karena ada peraturan teknis terkait pencairan anggaran yang harus disiapkan yang dianggap cukup kompleks.

Kompleksitas yang dimaksud, karena di dalamnya mencakup kesiapan pencairan anggaran di semua satuan kerja kementerian dan lembaga (k/l), serta pencairan anggaran dana alokasi umum (DAU) ke pemda, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Sehingga bisa selesai semua dengan baik proses dan implementasinya, sejalan dengan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019 ini,” tambahnya.

Kemudian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan dibalik percepatan penyusunan PP THR 2019. Ini dikarenakan jadwal libur Idul Fitri.

“Dengan melihat jadwal cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 s.d. 7 Juni 2019 maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah pada bulan Mei tahun 2019,” papar Nufransa.

Presiden Jokowi pun angkat bicara mengenai pro-kontra keluarnya PP tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk PNS. Ia menegaskan, yang namanya THR tetap akan keluar mendekati masa hari raya.

“Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan Hari Raya. Ya biasanya mendekati hari raya,” kata Jokowi saat ditemui di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Jokowi berkelakar, jika THR dan gaji ke-13 itu diberikan pada bulan Maret, jauh sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka itu bukan THR. “Bukan tunjangan hari raya dong, tunjangan bulan Maret. Tunjangan Hari Raya ya mendekati hari raya,” tutupnya.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Perkebunan Sawit Swasta Pastikan Patuh Aturan Membangun Plasma

Liputan6.com, Jakarta Perkebunan sawit besar swasta (PBS) memastikan untuk menaati semua aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk soal kewajiban membangun atau bermitra dengan petani plasma. Hubungan keduanya berasaskan saling menguntungkan.

“Keduanya telah terjadi simbiosis mutualisme. Bahkan untuk petani plasma mendapatkan keistimewaan berupa harga tandan buah segar (TBS) yang lebih tinggi jika dibandingkan petani mandiri,” ujar Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Achmad Mangga Barani dalam keterangannya, Jum’at (22/2/2019).

Bagi PBS, lanjut Mangga Barani, keuntungan yang didapat salah satunya ada kepastian pasokan TBS dari kebun plasma ke pabrik kelapa sawit (PKS) yang dimilikinya.

Ini seperti tertuang dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Poin penting dari permentan tersebut yakni kewajiban bagi PBS dan Perkebunan Besar Negara (PBN) untuk membangun kebun plasma sekitar 20 persen dari total konsesi yang dimilikinya.

Semangat dari regulasi ini agar rakyat juga menikmati keuntungan dari budidaya perkebunan sawit.

“Tapi perlu dicatat bahwa, kebun plasma yang dibangun PBS dan PBN tersebut tidak berasal dari HGU (hak guna usaha) yang dimiliki PBS maupun PBN. Artinya, kebun plasma itu, tanahnya milik masyarakat yang ada di sekitar kebun PBS maupun PBN,” jelas dia.

Dia menuturkan jika kewajiban PBS dan PBN membangun kebun plasma seluas 20 persen dari total konsesi itu ada sejak terbitnya permentan tersebut, yakni pada 2007. 

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan menyebutkan, hingga akhir 2018 total kebun sawit di Indonesia mencapai 14.309.256 hektare (ha).

Kepemilikan kebun sawit tersebut terdiri atas perkebunan rakyat seluas 5.807.514 ha, PBN seluas 713.121 ha, dan PBS seluas 7.788.621 ha. Perkebunan rakyat ini terbagi menjadi dua, yakni kebun milik petani mandiri dan petani plasma yang luasnya sekitar 617.000 ha.

Sepintas, kata Mangga Barani, perkebunan swasta tidak taat aturan karena kebun plasma hanya 8 persen dari total kebun swasta. Namun perlu diingat bahwa budidaya perkebunan kelapa sawit itu ada sejak penjajahan Belanda.

Sementara itu, kewajiban membangun dan bermitra dengan plasma itu ada sejak tahun 2007 seiring dengan terbitnya Permentan No 26/2007.

Permentan tersebut diperkuat dengan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang juga mengamanatkan PBS maupun PBN membangun plasma sebesar 20% dari luas konsesi.

“Jadi swasta yang membangun kebun sebelum tahun 2007 itu tidak wajib membangun kebun plasma, karena memang tidak ada aturan yang mewajibkannya. Apalagi Permentan No 26/2007 tersebut tidak berlaku surut,” tandas dia.

Terkait dengan regulasi budi daya sawit di Indonesia hingga saat ini dinilai juga masih ada celah hukum terkait dengan kewajiban PBS dan PBN membangun kebun plasma. UU Perkebunan yang telah diundangkan sejak 2014 hingga saat ini belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya. 

Sementara Permentan No 26/2007 posisinya sangat lemah karena terbit sebelum ada UU Perkebunan.

Dia pun meminta untuk memberikan kepastian hukum terhadap fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (kebun plasma), perlu segera dibuat peraturan pelaksanaan dari UU Perkebunan dalam bentuk PP.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan bahwa perusahaan kelapa sawit selalu patuh dengan regulasi yang diterapkan pemerintah Indonesia. Dia mengatakan bahwa kewajiban pembangunan kebun plasma itu ada sejak tahun 2007 seiring dengan terbitnya Permentan No 26/2007.

Menurutnya, pembangunan kebun plasma itu membutuhkan lahan. Sementara sejak 20 Mei 2011 pemerintah melakukan moratorium pemberian izin baru untuk pembukaan lahan. Beleid ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 10/2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Jadi, sejak 20 Mei 2011 tidak ada izin baru yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan swasta, sehingga bisa dipastikan tidak ada pembangunan kebun plasma baru. “Pembangunan kebun plasma baru itu bisa dilakukan jika ada izin baru. Jadi di sini pemerintah perlu menyediakan lahan untuk pembangunan kebun plasma baru,” kata Joko Supriyono.

Wawancara Khusus Jokowi: Impian Menuju Indonesia Maju

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Di tengah kesibukannya, Jokowi meluangkan waktu untuk wawancara khusus dengan tim Liputan6.

Berikut ini petikan wawancara khusus dengan Jokowi:

Selamat sore Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau lagi enggak memikirkan urusan negara ini, begini Pak cara menghilangkan pikiran bermain dengan cucu?

Ya untuk membuat pikiran segar kembali. Kalau pas cucu ke sini ya ini, main dengan Jan Ethes ini.

Pak, bagaimana membagi waktunya sih dengan sibuknya ini? Tiap hari, hampir setiap akhir pekan itu bapak saya perhatikan selalu blusukan?

Ya itu sudah menjadi tugas ya untuk kita selalu ke daerah, kemudian melihat proyek-proyek yang ada ya. Baik airport, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, pembangunan pembangkit listrik, yang semuanya memang harus dicek agar selesainya tepat pada waktunya.

Kemudian juga bertemu dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan, keluhan-keluhan apa yang masih perlu kita perbaiki, perlu kita tangani. Sehingga enggak ada waktu yang namanya libur, sabtu minggu terus saja. Jadi kebetulan, ada waktu kosong, pas anak-anak pada ke sini, ya bisa ketemu anak dan cucu.

Kalau Bapak tadi bilang memantau proyek, ini pulau Jawa kan sudah hampir terhubung semua dengan jalan tol ya, tahun depan itu dari Merak sampai Banyuwangi. Bapak sudah puas?

Akhir tahun ini Jakarta-Surabaya tersambung. Tahun depan Insyaallah dari Merak sampai Banyuwangi juga, kalau saya lihat lapangannya juga Insya Allah tersambung. Kalau tanya puas atau belum puas, belum.

Karena masih banyak jalan-jalan yang perlu kita sambungkan ya. Antarprovinsi dengan provinsi, kabupaten dengan kabupaten, kota dengan kota, juga konektivitas antar pulau. Yang memerlukan pelabuhan-pelabuhan, airport-airport. Saya kira masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan.

Nah terus pak jokowi kalau kangen sama Jan Ethes gimana pak karena jadwalnya terlalu padat?

Ya paling dua bulan ketemu sekali. Tapi setiap hari pasti ya kalau jam sembilan jam sepuluh malam pasti kita video call dengan Ethes.

Jadi kalau misalnya anak-anak ini mereka semua punya usaha sendiri-sendiri. Bapak ingin engga sih kalau salah satu dari anak bapak ini bisa masuk ke dunia politik juga?

Engga. Saya tanya, saya melihat anak-anak saya masih konsentrasi di usahanya masing-masing. Dan saya senang mereka bisa mandiri, tanggung jawab terhadap kehidupannya. Sudah bisa menyekolahkan anaknya.

Bisa menghidupi keluarganya dengan, kayak Gibran menjual martabak, Kaesang menjual pisang goreng, Bobby juga membuka warung kopi. Ya saya sangat bersyukur.

2 dari 3 halaman

Out of The Box

Pak Jokowi ini sering banget out of the box. Ide-ide seperti membuat menara kapsul waktu, itu Pak Jokowi mengambil konsep bangunannya mirip dengan markas Avangers pak. Apasih pesannya di balik itu?

Kita ingin memberikan sebuah persepsi, bahwa Indonesia dan lebih khusus lagi Papua itu mengalami proses menuju sebuah Indonesia yang maju. Sehingga ya dibangunlah Monumen Kapsul Waktu yang intinya di sini mimpi-mimpi rakyat itu ditampung di sana. Yang nanti akan kita buka di 2085. Mimpi-mimpi anak-anak sekarang untuk 2085.

Nah ini bukan hanya ada markas Avangers, tapi pidato di IMF menggunakan Game of Thrones. Ini film-film kekinian yang dipilih. Itu Mas Gibran bukan sih yang bantuin bapak membuat ide-ide seperti itu?

Ya itu kita hanya ingin menyampaikan sesuatu dengan cara sederhana tapi pesan itu sampai. Gitu saja. Jadi sesimple itu pemikiran kita. Jadi tanpa harus langsung menghajar, tapi pesan itu sampai.

Pesan apa yang ingin bapak sampaikan? Terutama saat Bapak ada di depan anak-anak muda, para penerus bangsa Pak?

Ya bahwa kompetisi yang sehat itu perlu. Tetapi kompetisi dan rivalitas, yang merusak itu harus dihindari. Ke depan yang diperlukan, sebuah negara yang diperlukan dunia ini adalah sebuah kolaborasi. Sebuah kerja sama yang semua dibutuhkan. Ekonomi diuntungkan, politik diuntungkan, masyarakat dapat manfaatnya.

Jadi ke depan hubungan negara dengan negara harus seperti itu. Jangan rivalitas, jangan kompetisi yang saling merusak. Itu berbahaya sekali bagi hubungan antarnegara.

Nah kalau tadi bapak bicara soal ekonomi. Kalau di Indonesia sendiri menurut bapak bagaimana ekonominya pak?

Ya kalau kita lihat ya tolong dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Di tengah kesulitan ekonomi global, yang tumbuh hanya tiga setengah persen, kita bisa tumbuh 5,1 : 5,2. Ini patut kita syukuri.

Sebuah global ekonomi yang sangat sulit mampu tumbuh 5,1 rata-rata. Kemudian juga inflasinya juga rendah 3,5. Saya kira ya kita harus bersyukur karena hal seperti itu.


Saksikan wawancara Liputan6.com dengan Jokowi selengkapnya dalam video di bawah ini:

3 dari 3 halaman

Wawancara Khusus dengan Jokowi:


Reporter: Dewi Larasati