Valverde: Kenapa Sih Rekrutan Barca Selalu Dinilai Kontroversial?

BarcelonaBarcelona sudah mendatangkan Kevin Prince Boateng di bursa transfer musim dingin. Ernesto Valverde heran bahwa rekrutan Los Cules selalu dinilai kontroversial.

Boateng didatangkan Barca dari Sassuolo. Dia dipinjam hingga akhir musim dengan opsi pembelian.

Dengan usia Boateng yang sudah 31 tahun, keputusan Valverde mendatangkan pemain Ghana itu dipertanyakan. Eks pelatih Athletic Bilbao itu memberi pernyataan yang tajam.

“Sejak saya di sini, semuanya merupakan perekrutan kontroversial, lantas apa…?” kata Valverde di FourFourTwo.

“(Tentang) Arturo Vidal, Paulinho, anda banyak membahas, juga dengan Arthur, lalu dia juga tampil bagus buat kami. Semuanya selalu berakhir dengan berjalan bagus,” kata Valverde lagi.

Selain Boateng, transfer Barca yang mencuri perhatian lainnya adalah Malcom. Dia membuat Barca dan AS Roma rebutan, tapi pemain Brasil itu akhirnya memilih berlabuh di Camp Nou.

(cas/ran)

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

JakartaNajwa Shihab menjadi salah satu nama calon moderator yang muncul untuk memandu debat kedua Pilpres 2019. Meski belum resmi diputuskan KPU, munculnya nama Najwa Shihab menuai pro dan kontra.

Soal Najwa Shihab menjadi salah satu alternatif moderator di debat pada 17 Februari nanti dibenarkan oleh Arief Budiman. Selain Najwa, nama Tommy Tjokro juga menjadi salah satu kandidat moderator debat kedua pilpres.

“Ya diusulkan oleh TV (Tommy Tjokro dan Najwa Shihab),” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin pun memberikan pembelaan untuk Najwa. Menurut juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, Najwa merupakan presenter yang teruji kapasitasnya dalam memandu debat-debat politik di media televisi.

“Kami percaya dengan Mbak Nana bahwa beliau akan profesional dalam memandu debat. Lihat saja dalam acara-acara talkshow di televisi, Mata Najwa, sangat proporsional dalam memberikan kesempatan kepada kedua kubu,” kata Ace.

Mendapat penolakan dari BPN Prabowo-Sandiaga, Najwa Shihab akhirnya buka suara. Ia menegaskan dirinya menjunjung independensi sebagai jurnalis. Ia kemudian mengingatkan soal penampilannya dalam program debat cagub Pilgub DKI 2017, yang diadakan talkshow-nya dulu, Mata Najwa.

“Sebagai host memang kritis pada semua tokoh, tetapi selalu menjaga independensi. Kalau teman-teman semua masih ingat, saat Pilgub DKI, yang dikatakan juga bahwa saya tidak netral, kedua paslon di putaran ke-2 selalu datang kalau kami undang,” tegas Najwa.

Menurutnya, cagub DKI di putaran kedua, Anies Baswedan dan Basuki T Purnama (Ahok), juga bersedia melakukan debat yang berbeda dengan yang diadakan KPU. Format debat yang dimaksud Najwa adalah dialog interaktif dan dinamis.

“Mereka berdua merasakan bahwa sepanjang debat kita menjunjung tinggi objektivitas. Silakan cek ulang saja soal ini,” ucapnya.

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator DebatFoto: Ira Koesno jadi salah satu moderator dalam debat perdana. (Rengga Sancaya/detikcom).

Najwa juga mengingatkan soal tokoh-tokoh di kubu Prabowo-Sandiaga yang juga bersedia datang ke acaranya. Seperti ketika Anies dan Sandiaga saat terpilih sebagai Gubernur-Wagub DKI.

“Saat Mas Anies dan Mas Sandi sudah terpilih, keduanya tampil pertama di acara saya. Setelah itu pun, beberapa kali keduanya kerap hadir di Mata Najwa. Begitu pula dengan Pak Djarot (eks Gubernur DKI) ketika baru berhenti jadi gubernur, bersedia diundang datang ke Catatan Najwa,” sebut Najwa.

“Kepada semua pihak, saya akan terus menjunjung tinggi independensi,” lanjutnya.

Anies ikut angkat bicara soal profesionalitas Najwa. Menurut dia, Najwa tetap menunjukkan netralitasnya saat memandu acara.

“Kalau dari sisi format, yang dikerjakan di Mata Najwa itu format yang paling baik. Secara interaktif, paling interaktif, ya. Setiap kali ada jawaban, ada kesempatan untuk mengelaborasi bisa ditanya lagi, bisa dipertanyakan lebih jauh,” kata Anies.

“Kalau independensi, kalau pengalaman kemarin di pilkada sih netral-netral aja. Ya memang Mata Najwa itu memang selalu tajam kalau tanya. Artinya siapapun yang jadi tamu di situ merasakan (netral). Tapi itu kalau ketika talkshow,” sambungnya.

Belakangan, BPN Prabowo-Sandiaga meluruskan isu mengenai penolakan kepada Najwa. Menurut Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso pihaknya belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak Najwa sebagai moderator debat pilpres.

“Harus sedikit perlu diluruskan bahwa BPN Prabowo-Sandi belum dalam posisi menolak siapa pun moderator, termasuk Najwa Shihab karena Najwa memang termasuk salah satu host TV yang sangat moncer dan sampai hari ini, KPU belum secara resmi mengajukan nama-nama,” ungkap Priyo.

Sementara itu Ma’ruf Amin menyatakan persetujuannya apabila debat kedua dipandu oleh Najwa.

“Kalau kita sih setuju saja (Najwa Shihab). Kan yang penting itu, ya artinya lurus, tidak berpihak, netral, jadi siapa saja bukan masalah buat kami,” sebut Ma’ruf.

KPU lalu menegaskan, nama Najwa belum resmi diputuskan menjadi moderator debat. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, nama Najwa muncul baru sebagai usulan dari tv penyelenggara debat kedua nanti.

“Yang menominasikan Mbak Nana (Najwa Shihab) bukan KPU, tapi TV penyelenggara,” jelas Wahyu.

Selain Najwa, ada nama Tommy Tjokro, yang juga ditolak Prabowo-Sandiaga. Stasiun TV penyelenggara debat kedua memang sudah ditentukan KPU, yaitu RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews TV. Setelah mendapat usulan itu, Wahyu mengaku menawarkannya kepada kedua kubu.

Wahyu pun menyebut KPU masih memiliki daftar calon moderator lain. Nama-nama itu disebut Wahyu berasal dari berbagai media.

“Tapi kita udah punya daftar soal calon-calon moderator, yang semuanya kelima debat dari insan media,” tuturnya.
(elz/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fungsi Relay Pada Mobil, Membuat Lampu Lebih Terang

Liputan6.com, Jakarta Berbicara soal mobil memang tak ada habis-habisnya. Bagi para pemilik kendaraan roda empat, terkadang mereka merasa tak puas dengan penampilan kendaraannya. Agar tampil berbeda dan lebih sempurna, biasanya kendaraan mereka akan dimodifikasi.

Memodifikasi bagian-bagian mobil memang bukan lagi hal yang asing, terutama di kalangan penggemar otomotif. Biasanya, modifikasi bagian-bagian mobil dilakukan supaya tampilan mobil tampak lebih keren.

Apalagi bagi yang memang sudah hobi, meskipun harus merogoh kocek yang cukup besar, modifikasi bagian mobil dianggap sesuatu yang biasa bahkan harus dilakukan.

Beberapa bagian mobil yang sering dimodifikasi seperti velg mobil, kaca mobil, mesin mobil ataupun akseseoris mobil. Salah satu komponen mobil yang menarik hati Anda, mungkin relay pada mobil. Nah, sebenarnya apa sih fungsi relay pada mobil?

Berikut Liputan6.com rangkum fungsi relay pada mobil, dari berbagai sumber, Selasa (22/1/2019), simak dan baca sampai habis. Artikel ini mencantumkan beberapa fungsi relay pada mobil ini yang tidak patut untuk kamu lewatkan.

2 dari 3 halaman

Pengertian Relay

Relay adalah komponen yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik dalam arus yang besar namun dikendalikan dengan listrik arus kecil. Di dalam sistem kelistrikan mobil, ada dua macam relay yaitu tipe resistor dan tipe elektromagnetik.

Dari kedua jenis relay ini, yang paling banyak digunakan dalam sistem kelistrikan mobil adalah relay tipe elektromagnetik. Kelebihan dari penggunaan relay pada lampu mobil Selain biaya perawatannya lebih murah, juga membuat lampu menjadi lebih terang.

Pemasangan relay pada instrumen kelistrikan mobil biasanya dipasangkan pada rangkaian sistem kelistrikan mobil yang membutuhkan arus besar seperti headlamp, horn atau klakson, sistem AC, sistem radiator dan lain sejenisnya.

3 dari 3 halaman

Fungsi Relay Pada Mobil

Dengan memasangkan relay pada sistem kelistrikan mobil tentu saja memiliki banyak sekali manfaat atau keuntungan yang bisa Anda peroleh, fungsi relay pada mobil di antaranya sebagai berikut ini:

1. Sebagai Saklar atau Switch Elektromagnetik

Pemasangan relay pada mobil dapat difungsikan sebagai saklar atau elektromagnetik switch yang kerjanya dikendalikan oleh magnet listrik.

Cara kerja dari relay adalah bagian kumparan menghasilkan gaya magnet saat sedang dialiri oleh arus listrik yang melalui terminal 85 dan 86. Sedangkan terminal 30 dan 87 dihubungkan saat kemagnetan menarik pada bagian kontak point.

2. Memperpanjang Usia Saklar

Dengan menggunakan relay pada sistem kelistrikan mobil Anda yang membutuhkan arus listrik yang besar, maka arus listrik tersebut tidak akan melewati saklar kembali setelah pemasangan relay.

Saklar hanya digunakan untuk membangkitkan induksi magnet yang ada pada relay, sedangkan arus nya akan dialirkan dari baterai menuju ke beban yaitu lampu, kompresor AC, horn, dan lainnya.

Dengan kondisi tersebut, maka bisa meminimalisir bunga api yang sering terjadi di dalam saklar atau switch. Sehingga membuat saklar lampu tidak mudah rusak dan awet dalam penggunaan.

3. Membuat Nyala Lampu Lebih Terang

Pemasangan relay lampu membuat nyala lampu menjadi lebih terang. Komponen relay akan menguatkan arus listrik yang menuju bagian lampu, sehingga membuat nyala lampu menjadi lebih terang. 4. Mengurangi Hambatan Arus/Menaikkan Arus

Dengan tambahan relay pada mobil Anda maka akan membuat daya dari baterai akan diterima langsung oleh beban seperti lampu, klakson, dan lainnya tanpa harus melewati saklar.

Sehingga penambahan relay akan memperndek rangkaian yang akan membuat arus listrik tidak akan berkurang atau melemah. Hal ini juga akan berkaitan dengan nyala lampu yang menjadi lebih terang serta nyala klakson yang lebih nyaring.

5. Melindungi Saklar Kombinasi

Fungsi lainnya dari pemasangan relay adalah dapat digunakan untuk melindungi saklar kombinasi atau switch dari panas mobil. Hal ini akan mencegah saklar lampu menjadi tidak meleleh akibat panas yang ada.

6. Membuat Kunci Pengaman

Fungsi relay pada mobil lainnya adalah dapat digunakan untuk membuat kunci pengamanan. Pemasangan relay tersebut menggunakan prinsip kerja yaitu memutus serta menghubungkan saklar dengan arus listrik yang berukuran lebih kecil.

Harga relay tambahan untuk lampu depan mobil dengan kabel, skun, soket dan sekring ini berada pada kisaran Rp 100.000 sampai Rp 180.000. Sedangkan harga relay perbiji yang bisa dipakai untuk keperluan relay lampu sendiri bervariasi mulai dari Rp 25.000 per biji.

Nah itu tadi beberapa fungsi relay pada mobil yang perlu Anda ketahui. Tak hanya pada mobil saja, penggunaan relay juga dapat digunakan pada sepeda motor. Bagimana, apakah Anda tertarik memelikinya? Jangan lupa, utamakan kebutuhan, baru tampilan, ya!

 

Reporter: Tyas Titi Kinapti

Ikhsan Leonardo, Idola Baru Badminton Lovers

Jakarta – Pebulutangkis tunggal putra, Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay, menjadi idola baru para pecinta bulutangkis di Indonesia Masters 2019. Dia menjadi atlet yang paling dicari oleh fans.

Ikhsan gagal ke babak utama Indonesia Masters. Dia disingkirkan pebulutangkis Thailand, Tanongsak Saensomboonsuk 17-21, 21-19, 11-21 pada babak penentuan.

So, hari ini menjadi hari perdana dan terakhir penampilan Ikhsan di Indonesia Masters. Tak membuang kesempatan, fans Ikhsan sudah heboh menunggu Ikhsan turun dari lapangan dan berada di area mixedzone.

“Ikhsan… Ikhsan astaghfirullah hal adzim,” Sinta Snap, 22 tahun, berteriak setelah berhasil berswafoto dengan Ikhsan.

Sinta satu dari sejumlah penggemar yang bergantian foto dengan Ikhsan. Dia datang dari Bandung khusus untuk memberikan dukungan kepada pebulutangkis Indonesia, terutama Ikhsan.

Ikhsan Leonardo, Idola Baru Badminton LoversFoto: Mercy Raya/detikSport

“Saya suka Ikhsan dan Anthony Ginting. Saya suka Ikhsan saat World Junior Championship tahun lalu. Saat dia buka baju. Makanya, jauh-jauh dari Bandung datang ke sini untuk melihat dan foto bareng mereka,” kata Sinta.
Selain Ikhsan, Sinta juga mengidolai Anthony Ginting. Maka tak heran dia sampai rela menabung untuk membeli tiket nonton sampai Kamis (24/1). Untuk Indonesia Masters, dia harus mengeluarkan uang hampir Rp 1 juta.

“Nabung, mbak. Tiket juga dapatnya cuma sampai Kamis. Yang hari Jumat sampai Minggunya tidak dapat. Saya di sini menginap di salah satu penginapan Rawabelong (Jakarta Selatan),” ujar dia.

Sementara, Ikhsan mengaku senang bisa menjadi idola baru para pencinta bulutangkis. Tapi dia ingatkan penggemar agar tak hanya mendukung saat atlet sedang naik karirnya.

Ikhsan Leonardo, Idola Baru Badminton LoversFoto: Mercy Raya/detikSport

“Ya senang sih. Cuma saya harap mereka selalu mendukung, karena ada saja yang cuma bisa mennghakimi. Saya harap mereka bisa mengerti perjuangan kami, atlet,” kata Ikhsan.

“Ya ini jadi motivasi saya saja. Kalau nyinyirnetizen, saya sekadar baca tapi ya sudah. Saya berdoa semoga mereka mengerti perjuangan atlet bagaimana. Mereka cuma melihat kita di lapangan, tak melihat kami sehari-hari seperti apa,” ujarIkhsan.

(mcy/fem)

Jokowi Borong Sabun Cuci Rp 2 M, Ngabalin: Pasti Pakai Dana Pribadi

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan dana yang dipakai Presiden Joko Widodo untuk membeli sabun cuci piring senilai Rp 2 miliar. Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Ali Mochtar Ngabalin yakin dana yang digunakan berasal dari kantong pribadi Jokowi.

“Insyaallah saya pastikan dana sebesar itu pasti Presiden memiliki dana pribadi,” kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Ngabalin pun yakin, Jokowi memiliki anggaran dari kantong pribadi senilai miliaran rupiah. “Bilang sama siapa saja yang ngomong deh, masa sih Presiden nggak punya uang sampai Rp 2 miliar?” katanya.


Soal pembelian sabun cuci piring itu, Ngabalin mengatakan hal itu ditujukan untuk memberi dorongan kepada pegiat UMKM di Kabupaten Garut. Untuk diketahui, Jokowi membeli sabun cuci piring sebanyak Rp 2 miliar itu dari salah satu ibu pegiat UMKM Kabupaten Garut yang juga tergabung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Ali Mochtar NgabalinTenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Ali Mochtar Ngabalin (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

“Kalau toh nanti dari 100 ribu botol sabun cuci yang dipesan oleh Presiden kepada ibu Ely, itu dimaksudkan agar bisa memberikan dorongan kepada ibu-ibu yang tergabung dalam keluarga harapan yang ada di Kemensos. Karena ibu itu ternyata mendapat cara membuat sabun itu dari hasil browsing. Paten kan? Masa sih dengan cara begitu Presiden memberikan motivasi jualan kok ujungnya nyerang pribadi,” jelas Ngabalin.
“Nggak banyak itu Rp 2 miliar. Orang gue aja lebih dari itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi mengapresiasi aksi Jokowi yang memborong 100 ribu botol sabun cuci piring senilai Rp 2 miliar saat berkunjung ke Garut, Jawa Barat. Namun BPN mempertanyakan, apakah dana yang dipakai Jokowi menggunakan kocek pribadi atau anggaran negara.

“Tapi tentu kami ingin mengetahui pembelian ini apakah dengan anggaran Negara atau uang pribadi pak Jokowi? Krn aksi beli ini terkesan pak Jokowi lagi berkampanye di Jabar,” ujar Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, Senin (21/1).
(jor/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Borong Sabun Cuci Rp 2 M, Ngabalin: Presiden Pasti Punya Dana Pribadi

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan dana yang dipakai Presiden Joko Widodo untuk membeli sabun cuci piring senilai Rp 2 miliar. Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Ali Mochtar Ngabalin yakin dana yang digunakan berasal dari kantong pribadi Jokowi.

“Insyaallah saya pastikan dana sebesar itu pasti Presiden memiliki dana pribadi,” kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Ngabalin pun yakin, Jokowi memiliki anggaran dari kantong pribadi senilai miliaran rupiah. “Bilang sama siapa saja yang ngomong deh, masa sih Presiden nggak punya uang sampai Rp 2 miliar?” katanya.


Soal pembelian sabun cuci piring itu, Ngabalin mengatakan hal itu ditujukan untuk memberi dorongan kepada pegiat UMKM di Kabupaten Garut. Untuk diketahui, Jokowi membeli sabun cuci piring sebanyak Rp 2 miliar itu dari salah satu ibu pegiat UMKM Kabupaten Garut yang juga tergabung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Ali Mochtar NgabalinTenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Ali Mochtar Ngabalin (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

“Kalau toh nanti dari 100 ribu botol sabun cuci yang dipesan oleh Presiden kepada ibu Ely, itu dimaksudkan agar bisa memberikan dorongan kepada ibu-ibu yang tergabung dalam keluarga harapan yang ada di Kemensos. Karena ibu itu ternyata mendapat cara membuat sabun itu dari hasil browsing. Paten kan? Masa sih dengan cara begitu Presiden memberikan motivasi jualan kok ujungnya nyerang pribadi,” jelas Ngabalin.
“Nggak banyak itu Rp 2 miliar. Orang gue aja lebih dari itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi mengapresiasi aksi Jokowi yang memborong 100 ribu botol sabun cuci piring senilai Rp 2 miliar saat berkunjung ke Garut, Jawa Barat. Namun BPN mempertanyakan, apakah dana yang dipakai Jokowi menggunakan kocek pribadi atau anggaran negara.

“Tapi tentu kami ingin mengetahui pembelian ini apakah dengan anggaran Negara atau uang pribadi pak Jokowi? Krn aksi beli ini terkesan pak Jokowi lagi berkampanye di Jabar,” ujar Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, Senin (21/1).
(jor/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Amin Setuju Najwa Shihab Jadi Moderator Debat Capres

Trenggalek – Cawapres Ma’ruf Amin mengaku setuju jika Najwa Shihab menjadi moderator debat pilpres kedua. Dia mengaku tak masalah dengan sosok yang disebut KPU jadi calon moderator debat itu.

“Kalau kita sih setuju saja (Najwa Shihab),” ucap Ma’ruf Amin usai acara istigasah kubro di Stadion Minak Sompal, Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019).

Ma’ruf sendiri mengaku pihaknya tak pernah mempermasalahkan siapa yang bakal menjadi moderator debat. Dia mengatakan yang penting moderator itu sosok netral.
“Kan yang penting itu, ya artinya lurus, tidak berpihak, netral, jadi siapa saja bukan masalah buat kami,” kata dia.

KPU sebelumnya menyebut kandidat moderator debat pilpres kedua pada 17 Februari 2019 ialah Najwa dan Tommy Tjokro. Namun, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno protes.

BPN tak sepakat jika Najwa menjadi moderator. Alasannya, Najwa terindikasi tak netral saat Pilpres 2014.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” ucap juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, Selasa (22/1/2019).

KPU sendiri masih mempertimbangkan siapa yang dipilih sebagai moderator debat kedua. Ketua KPU Arief Budiman mengusulkan untuk debat kedua hanya satu saja moderatornya.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Simak Juga ‘Kunci Jadi Perempuan Sukses Menurut Najwa Shihab’:

[Gambas:Video 20detik]


Ma'ruf Amin Setuju Najwa Shihab Jadi Moderator Debat Capres

(fai/haf) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

WNA yang Nekat Nyelonong ke Krakatau Diduga Berangkat dari Carita

Jakarta – Sejumlah WNA yang belum diketahui identitasnya nekat naik ke Gunung Anak Krakatau (GAK). Foto-foto mereka kemudian viral di media sosial. Mereka diperkirakan berangkat dari sebuah dermaga di Carita, Pandeglang.

Menurut salah seorang warga Pulau Sebesi, Umar yang biasa mengantar wisatawan ke Krakatau mengatakan, ada dua alternatif untuk berangkat ke Anak Krakatau, yakni dari Carita dan Lampung.

Pada 17-18 Januari kemarin, ia melihat ada boat di belakang Pulau Sebesi. Boat itu kemungkinan yang membawa WNA tersebut.

“Ada dua alternatif (pemberangkatan) ada yang dari Lampung, biasanya kayak begitu dari Anyer-Carita, kalau dari Lampung terdeteksi dengan kita boatnya,” kata Umar saat dikonfirmasi via sambungan telepon, Selasa (22/1/2019).

Tak diketahui persis berapa WNA yang mengunjakkan kaki di Anak Krakatau. Namun, dari sepengetahuannya sekitar 5-7 orang. Umar memperkirakan, selain WNA, sudah ada beberapa wisatawan yang mendekati Anak Krakatau meski otoritas terkait melarang mendekat sejauh 5 km.

“Tapi memang kemarin saya lihat tu ada boat keluar dari Pulau Sebesi waktu sebelum kemarin ya sekitar tanggal 17-18 itu, saya lihat kok ada boat apakah dari Krakatau, kayaknya bukan dari bule itu aja sih yang sudah menginjakkan kaki di situ kayaknya, sebab ininya itu (pemberangkatan) dari Carita, mungkin baru ketauan bule itu aja yang menginjakkan kaki di sana,” tuturnya.

Meski demikian, ia tidak mau berkomentar banyak soal WNA yang memang diantar oleh guide lokal untuk menuju Krakatau. Dia menduga guide yang mengantar WNA tersebut sedang ketakutan.

“Saya nggak berani komen kalau itu mah (guide pembawa WNA), lagi gawat ini,” ujarnya.
(imk/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemkot Batam Minta PNS Urunan Dana untuk Ringankan Beban Terpidana Korupsi

Jakarta

Pemerintah Kota Batam mengaku pernah mengeluarkan surat edaran yang meminta para pegawai negeri sipil (PNS) urunan membantu terpidana korupsi, Abd Samad, yang merupakan mantan PNS pada instansi terkait, pada 26 Desember 2018.

Pada surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, H. Jefridin, pemerintah kota meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Batam untuk ‘meringankan beban hukuman’ Abd Samad, mantan Kasubbag Bantuan Sosial bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, yang tersandung kasus korupsi.

Mahkamah Agung sudah menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 626,36 juta kepada Abd Samad, terkait kasus hibah bantuan sosial pemerintah kota Batam untuk guru TPQ pada 2011.

Berdasarkan surat itu, jika Abd Samad yang ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang, tidak membayar denda, masa hukumannya akan ditambah menjadi lima tahun enam bulan. Namun, jika dia sanggup membayar denda, dia akan bebas pada akhir Desember 2018.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Batam, serta Inspektorat Daerah Kota Batam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir, membenarkan isi surat tersebut. Tujuannya, katanya, untuk membantu meringankan beban denda yang harus ditanggung terpidana korupsi itu.

Ia mengatakan pemerintah kota meminta para PNS untuk memberikan bantuan atau sumbangan sebesar minimal Rp 50.000 per-PNS, setelah istri Samad mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah kota Batam, ujar Sahir.

“Dasarnya sederhana sekali, ini terkait jiwa korsa terhadap sesama pegawai,” ujar Sahir di Kantor Wali Kota Batam kepada wartawan Muhammad Zuhri, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Maka kami ajak kawan-kawan untuk meringankan hukumannya,” katanya. Namun setelah surat tersebut menjadi viral di masyarakat, Sahir mengakui hal itu adalah sebuah kesalahan. Ke depan, katanya, ketika pihak pemerintah kota mengajak para PNS menunjukkan jiwa korsa mereka, hal itu dapat dilakukan secara lisan saja. “Ataupun bisa koordinasi dengan pihak Korpri saja, mungkin akan lebih tepat, tapi saat ini dana bantuan itu belum terkumpul,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, enggan mengomentari surat yang ia tanda tangani tersebut. Ia meminta pertanyaan ditujukkan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir.

Para PNS mengaku tidak tahu

Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Batam mengaku tidak mengetahui surat edaran permohonan bantuan dana itu. Salah seorang PNS mengaku belum pernah mendapat arahan terkait hal itu.

“Tak ada, saya malah baru tahu, jika ada arahan, biasanya disebar,” ujar PNS perempuan itu.

Pegawai lainnya juga mengatakan hal yang sama, ia baru saja mengetahui kabar tersebut. Selama ini juga belum ada imbauan dalam organisasi perangkat daerah tempat dia bekerja.

“Ya baru tahu ini,” ujarnya singkat.

Sementara itu, beberapa pegawai lainnya tutup mulut ketika ditanya perihal ini.

Surat edaran dilaporkan ke ICW

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni mengatakan ICW menerima laporan tersebut melalui pesan anonim di akun Instagram ICW @sahabatICW pada 10 Januari lalu.

Hingga sekarang, lanjut Dewi, ICW belum menindak lanjuti laporan tersebut. Namun, Dewi mengatakan, ICW akan menelusuri lebih lanjut soal laporan ini.

Menurut Dewi, hal ini menunjukkan pengamalan semangat korsa antara PNS yang tidak tepat.

“Kalau ICW sendiri melihatnya miris karena ini kan sudah terbukti kasus korupsi, seharusnya ditangani secara tegas. Tapi, ya semangat korsanya itu menurut kami juga berlebihan. Mengapa sampai dibebankan ke orang yang tidak ada sangkut pautnya juga?” kata Dewi kepada wartawan BBC Indonesia Callistasia Wijaya.

“Kalau menurut kami juga malah sebenarnya ini salah satu cara-cara baru. Jadi untuk meminimalisir uang yang harus saya gantikan, misalnya saya sebagai koruptor, uang yang harus saya gantikan dan harus saya berikan ke penegak hukum supaya tidak terlalu besar dari sisi saya, saya bisa membagi-baginya.”

Ketika seorang PNS sepakat untuk urunan, lanjutnya, hal itu akan berdampak pada semakin mudahnya praktik korupsi di kalangan birokrasi.

“Itu akan semakin memudahkan tindakan korupsi itu dilakukan. Jadi ya, yaudah nggak apa-apa (korupsi) dilakukan bersama-sama, nanti ada satu orang yang jadi tumbal, tapi uang penggantinya akan ditanggung bersama-sama. Akan menjadi semakin miris sih,” katanya.

Dugaan terjadinya maladministrasi

Pengamat reformasi administrasi dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Yogi Suprayogi Sugandi, mengatakan dugaan maladministrasi telah terjadi pada kasus ini karena surat edaran itu tidak memiliki basis peraturan dan tidak sesuai dengan etika ASN.

“Kalau ada surat itu, itu adalah satu bentuk maladministrasi, kesalahan administrasi yang masif. Jadi terlihat dibuat-dibuatnya,” kata Yogi.

“Pertama, dia melanggar etika, perilaku ASN yang tentang integritas. Yang kedua, integritas si Kepala BKD (badan kepegawaian daerah), yang mengeluarkan surat itu dipertanyakan. Atas perintah siapa (surat itu dikeluarkan)?” kata Yogi.

Dia menambahkan meski surat itu bersifat himbauan yang tidak memaksa, ASN akan menuruti permohonan yang dicantumkan itu.

Jika ada PNS yang ikut menyumbang untuk si terpidana, kata Yogi, itu sama saja mereka berkontribusi pada tindak kejahatan.

“Kalau orang ikut bekerja sama melakukan kejahatan, dia mengumpulkan uang, dan sebagainya, walau Rp 50.000 itu termasuk ikut kejahatan juga. Walaupun dia menyumbang,” kata Yogi.

Yogi menyebut hal ini dapat digolongkan sebagai pungutan liar dan penegak hukum harus menyelidiki kasus ini.

Senada dengan Dewi dari ICW, Yogi mengatakan semangat korsa telah dilaksanakan secara tidak tepat dalam kasus ini.

“Masa kejahatan untuk menutupi kejahatan? Ya nggak bisa dong. Itu kan masalah integritas anti korupsi,” katanya.

(zak/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>